Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berisiko mengalami kutukan sumber daya alam apabila pembenahan tata kelola dan kelembagaan tidak menjadi prioritas.

Ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini menilai kualitas institusi menjadi faktor utama yang menentukan apakah kekayaan komoditas akan menghasilkan kesejahteraan atau justru memperburuk perekonomian.

Menurut Didik, sumber daya alam tidak secara inheren menjadi berkah maupun kutukan. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada kualitas institusi, sistem politik, serta efektivitas tata kelola yang mengelola kekayaan alam tersebut.

"Masalah yang harus dibenahi bukan sumber daya alamnya, yaitu kebijakannya dan sistem ekonomi politiknya," kata Didik dalam diskusi publik bertajukSumber Daya Alam: Berkah atau Kutukan?pada Senin (29/6/2026).

Dia mengatakan Indonesia perlu belajar dari pengalaman sejumlah negara. Norwegia, Australia dan Kanada berhasil mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi melalui institusi yang kuat dan kebijakan yang konsisten.

Sebaliknya, Venezuela dan Nigeria menjadi contoh kegagalan pengelolaan sumber daya alam akibat lemahnya tata kelola, tingginya korupsi, dan minimnya diversifikasi ekonomi.

Didik menilai Indonesia masih berada di persimpangan. Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia serta produsen utama minyak sawit dan berbagai komoditas mineral, Indonesia memiliki peluang besar memperoleh manfaat ekonomi. Namun, peluang tersebut dapat berubah menjadi beban apabila tata kelola tidak diperbaiki.

Dia mengutip hasil riset ekonom Indef, Nailul Farih, yang menunjukkan hubungan antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi bersifat kondisional. Dalam riset tersebut, sumber daya alam memberikan dampak positif di negara-negara berpendapatan tinggi dan menengah yang memiliki institusi relatif kuat.

Sebaliknya, negara berpendapatan rendah justru lebih rentan mengalami fenomena resource curse atau kutukan sumber daya.

Menurut Didik, teori New Institutional Economics menjelaskan bahwa kualitas institusi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan sumber daya alam. Perlindungan hak kepemilikan, institusi politik yang mendukung dunia usaha, tata kelola yang efektif, serta birokrasi yang akuntabel menjadi fondasi agar kekayaan alam dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia mengingatkan pendapatan besar dari sektor sumber daya alam justru dapat memicu praktik perburuan rente, korupsi, hingga konflik politik apabila pengelolaannya tidak transparan. Dalam kondisi tersebut, kekayaan alam tidak lagi menjadi modal pembangunan, melainkan memperkuat kepentingan elite dan melemahkan produktivitas ekonomi.

"Indonesia ini ada di simpang jalan antara berkah dan kutukan. Sekarang saya kira Indonesia memerlukan kualitas politik yang baik, ada check and balance, penggunaan anggaran yang transparan," ujarnya.

Didik menegaskan sumber daya alam bukan takdir yang otomatis membawa kemakmuran. Menurutnya, keberhasilan suatu negara lebih ditentukan oleh kemampuannya membangun institusi yang berkualitas daripada besarnya cadangan sumber daya alam yang dimiliki.

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat riset dalam menjaga ketahanan sumber daya air dan mendorong pengembangan industri berkelanjutan di kawasan itu.

Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam Sudirman Saad mengatakan bahwa kolaborasi ini penting dalam menjaga ketersediaan sumber daya air yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dan dunia usaha.

"Kami tidak memiliki hutan maupun sungai. Pasokan air sepenuhnya bergantung pada air hujan yang ditampung di delapan waduk. Karena itu, inovasi, digitalisasi, dan pengelolaan daerah tangkapan air menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Dukungan riset dari BRIN akan sangat penting bagi keberlanjutan Batam," kata Sudirman dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Senin.

Menurutnya, sebagai kawasan industri dan investasi yang terus berkembang, Batam membutuhkan dukungan riset dan inovasi agar pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Komitmen kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tentang Pemanfaatan Riset dan Inovasi dan Pengkajian Pembangunan Batam Science and Technology Park.

Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN R. Hendrian mengatakan ruang lingkup kerja sama mencakup sejumlah isu strategis, mulai dari pengembangan Batam Science and Technology Park, pengelolaan energi dan sumber daya air, teknologi sirkular, industri maritim berkelanjutan hingga industri hijau.

"Kami berharap hasil riset dan inovasi BRIN dapat memberikan kontribusi nyata bagi Batam. Berbagai potensi yang ada harus diwujudkan menjadi solusi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun dunia industri," ujarnya.

Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi BRIN Asep Riswoko menambahkan kolaborasi ini melibatkan tujuh riset dari lima pusat riset BRIN, serta tiga unit teknis dari BP Batam.

“Sebanyak sepuluh aktivitas dari enam topik utama telah dirumuskan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, berdasarkan peta jalan yang telah disusun secara bertahap,” kata dia.

Seluruh aktivitas tersebut dirancang agar hasil riset dapat diimplementasikan secara langsung untuk mendukung pengembangan kawasan Batam.

"Kolaborasi ini dapat menjadi langkah awal konkret dalam memperkuat peran riset bagi pembangunan kawasan strategis Batam," katanya.

Sementara Kepala BRIN Arif Satria menilai kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara hasil riset dan kebutuhan industri (valley of death).

"BRIN ingin menjadi think tank bagi pemerintah dengan membantu mengidentifikasi persoalan dan menawarkan solusi berbasis teknologi. Riset harus menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan industri dan masyarakat. Kami berharap kolaborasi ini mampu menarik investasi yang lebih besar ke Batam," imbuh Arif.

Melalui kolaborasi ini, BP Batam harap hasil riset dan inovasi dapat menjadi solusi konkret dalam memperkuat ketahanan sumber daya air, mendorong transformasi industri yang lebih hijau dan mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Strategis mulai memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana regulasi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah penghasil sumber daya alam.

Anggota Badan Legislatif mengingatkan agar beleid yang disusun tidak hanya berfokus pada penguatan tata kelola komoditas, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Siti Aisyah menilai masih terdapat sejumlah aspek mendasar yang perlu diperjelas dalam rancangan regulasi tersebut, terutama terkait definisi komoditas strategis dan konsep ekspor tunggal yang diusulkan dalam tata kelola komoditas nasional.

Menurutnya, ketidakjelasan definisi dapat menimbulkan persoalan dalam implementasi aturan di masa mendatang.

"Kami juga belum melihat definisi komoditas strategis. Apa yang dimaksud komoditas strategis juga belum ditayangkan, sehingga ketika membaca pasal-pasal kita tidak tahu mana yang dimaksud komoditas strategis," katanya dalam rapat pleno pembahasan RUU Komoditas Strategis, Kamis (18/6/2026).

Selain itu, Siti juga mempertanyakan konsep ekspor tunggal yang menjadi salah satu bagian dari rancangan beleid tersebut. Menurut dia, perlu ada kejelasan mengenai peran pemerintah dalam mekanisme ekspor yang diusulkan.

"Ekspor tunggal mungkin perlu dipertanyakan. Apa yang dimaksud ekspor tunggal. Apakah monopoli pemerintah atau pemerintah satu-satunya yang boleh mengekspor atau pemerintah mengatur tetapi yang lain juga ekspor," ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa berbagai skema sentralisasi tata niaga berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap pelaku usaha apabila tidak dirancang secara hati-hati. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah kemungkinan bertambahnya biaya transaksi yang pada akhirnya dapat menekan harga komoditas di tingkat petani maupun produsen.

"Apakah itu menguntungkan rakyat kita? Dengan kondisi yang berat ini berarti mereka akan mengambil keuntungan menurunkan harga komoditas ke rakyat kecil sehingga harga sawit menjadi murah, harga karet menjadi murah," katanya.

Menurut Siti, tujuan utama RUU yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan komoditas strategis harus diuji dengan realitas yang terjadi di berbagai daerah penghasil sumber daya alam.

Dia mencontohkan Provinsi Riau yang selama puluhan tahun menjadi salah satu sentra produksi minyak, sawit, dan berbagai komoditas strategis nasional. Meski memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, daerah tersebut dinilai belum sepenuhnya menikmati manfaat ekonomi yang sepadan.

"Ketika komoditas strategis minyak, batu bara, sawit dieksploitasi dan izin-izinnya dikeluarkan dari pusat, ternyata yang di Riau tidak dapat apa-apa," ujarnya.

Dia bahkan mengungkapkan sejumlah pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat meskipun berada di wilayah penghasil komoditas strategis.

"Riau tidak bisa membayar BPJS rakyatnya, tidak bisa membayar gajinya, karena komoditas strategis ini," katanya.

Karena itu, Siti meminta agar penyusunan regulasi benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat dan daerah penghasil sehingga manfaat pengelolaan sumber daya alam dapat dirasakan secara lebih adil.

"Ayo kita benar-benar berpihak ke rakyat. Ayo kita meletakkan hari ini yang benar untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Sebelumnya, tim tenaga ahli penyusun RUU menjelaskan bahwa landasan filosofis regulasi tersebut adalah memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 melalui pengelolaan komoditas strategis yang mampu menjaga nilai tambah sumber daya alam dari pengaruh kepentingan asing maupun praktik eksploitasi yang merugikan bangsa.

Sementara dari sisi landasan sosiologis, RUU tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas pasokan dalam negeri, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta mendorong peningkatan devisa negara dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemaparannya, tim penyusun menawarkan dua alternatif tata kelola. Alternatif pertama mengusulkan pembentukan Badan Komoditas Strategis yang bertugas menetapkan kriteria komoditas strategis, melakukan pengawasan, dan menjadi penghubung antara bursa komoditas dengan Danantara.

Adapun alternatif kedua tidak membentuk lembaga baru sejalan dengan kebijakan moratorium pembentukan lembaga pemerintah. Dalam skema tersebut, Danantara tetap berperan sebagai pintu tunggal ekspor komoditas strategis tanpa kehadiran Badan Komoditas Strategis.

Kedua opsi tersebut sama-sama menempatkan bursa komoditas sebagai instrumen utama dalam pembentukan harga komoditas strategis nasional dengan tujuan memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas di pasar global.

Bisnis.com, CILACAP — Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada energi nasional paling lambat pada akhir 2029.

Pernyataan tersebut disampaikan usai kunjungannya ke SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Menjawab pertanyaan mengenai target swasembada bahan bakar minyak (BBM), Presiden menyatakan pemerintah akan bekerja secepat mungkin untuk mempercepat pencapaian tersebut.

“Swasembada energi target kita akhir 2029 paling lambat. Kalau bisa lebih dulu, ya kita akan bekerja cepat,” ujarnya dalam keterangan pers.

Target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi melalui hilirisasi industri serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri. Pemerintah juga tengah mendorong berbagai proyek hilirisasi dan pengembangan energi domestik guna mengurangi ketergantungan pada impor energi.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah penambahan proyek hilirisasi bernilai investasi besar. Pemerintah menyiapkan sedikitnya 13 proyek hilirisasi baru dengan total nilai sekitar Rp239 triliun yang difokuskan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Program tersebut juga diarahkan untuk mengoptimalkan berbagai sumber energi domestik, termasuk pengembangan etanol dan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO), sebagai bagian dari strategi menekan impor energi sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

Presiden ke-8 RI itu juga menekankan optimisme terhadap potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Menurutnya, kunci utama terletak pada kemampuan pengelolaan serta keberanian dalam mengambil langkah strategis.

“Kita optimistis Yang Maha Kuasa telah memberi karunia kita sumber-sumber yang luar biasa, tinggal kita pandai mengelola atau tidak. Kita berani atau tidak,” katanya.

Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya suatu negara kerap menarik perhatian berbagai pihak sehingga diperlukan kewaspadaan dan keteguhan dalam menjaga kepentingan nasional.

“Biasa kalau namanya negara yang kaya pasti jadi incaran banyak pihak,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah negara di dunia tercatat sebagai penguasa sumber daya tambang global berkat kekayaan mineral yang melimpah serta dukungan kebijakan yang mendorong industri pertambangan.

Mengutip dari World Atlas, Senin (27/4/2026), sektor pertambangan menjadi pondasi penting dalam rantai pasok global karena menyediakan bahan baku utama bagi infrastruktur, teknologi, kendaraan, hingga barang konsumsi. Negara-negara dengan cadangan mineral besar serta regulasi yang mendukung eksplorasi dan investasi cenderung mendominasi produksi tambang dunia.

Crux Investor menilai, dominasi tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan. Sejumlah negara masih menghadapi persoalan seperti ketidakstabilan politik, korupsi, infrastruktur yang terbatas, hingga dampak lingkungan yang menghambat pengelolaan sumber daya secara optimal.

Dalam konteks global, kekuatan sektor tambang tidak hanya ditentukan oleh jumlah cadangan, tetapi juga kemampuan negara dalam mengelola, mengekspor, serta mengintegrasikan sumber daya tersebut ke dalam ekonomi nasional.

Daftar negara penguasa sumber daya tambang dunia berdasarkan kekayaan dan kapasitas produksinya:

1. China

Melansir dari World Atlas, China menjadi salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia, nilainya mencapai lebih dari US$23 triliun. Negara ini merupakan produsen utama berbagai komoditas strategis, seperti batu bara, emas, timah, seng, timbal, hingga logam tanah jarang.

Keunggulan utama China terletak pada dominasinya dalam rantai pasok rare earth elements (REE), di mana negara ini menguasai lebih dari 60% produksi global. Logam tanah jarang menjadi komponen penting dalam industri teknologi tinggi, seperti baterai, kendaraan listrik, hingga perangkat elektronik.

Selain itu, China juga memimpin produksi berbagai mineral lain, seperti magnesium, tungsten, dan fosfat. Industri pertambangan di negara ini didominasi oleh perusahaan milik negara berskala besar yang terintegrasi secara vertikal, sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan kontrol produksi.

Meski demikian, sektor ini menghadapi tantangan serius, seperti praktik penambangan ilegal, isu keselamatan kerja, serta dampak lingkungan yang signifikan. Pemerintah China terus melakukan konsolidasi industri untuk meningkatkan standar keamanan dan keberlanjutan.

2. Rusia

Rusia dikenal sebagai salah satu negara dengan cadangan sumber daya terbesar di dunia, nilainya mencapai lebih dari US$75 triliun. Kekayaan ini mencakup emas, nikel, aluminium, tembaga, batu bara, hingga minyak dan gas alam.

Rusia juga termasuk dalam tiga besar produsen global untuk nikel, platinum, dan palladium, logam penting dalam industri otomotif dan energi. Wilayahnya yang sangat luas, membentang hingga 12 zona waktu, memberikan potensi sumber daya yang sangat besar.

Dilansir dari Crux Investor, perusahaan besar seperti Norilsk Nickel dan Rusal menjadi pemain utama dalam industri ini. Namun, pengembangan sektor tambang di Rusia menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil, biaya produksi tinggi, serta dampak sanksi internasional yang memengaruhi akses teknologi dan investasi.

3. Australia

Australia merupakan salah satu negara tambang paling maju di dunia dengan kekayaan sumber daya yang sangat besar. Negara ini menjadi produsen utama bauksit, bijih besi, dan lithium, serta memiliki cadangan signifikan batu bara, emas, dan uranium.

Selain itu, Australia memiliki cadangan emas terbesar di dunia dan menyuplai sekitar 14,3% kebutuhan global. Industri pertambangan menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan negara.

Keunggulan Australia tidak hanya terletak pada kekayaan sumber daya, tetapi juga pada stabilitas politik, transparansi regulasi, serta infrastruktur yang maju. Negara ini juga menjadi rumah bagi perusahaan tambang global seperti BHP dan Rio Tinto.

Wilayah seperti Western Australia bahkan menyimpan sumber daya mineral bernilai lebih dari A$1 triliun, menjadikannya salah satu pusat pertambangan paling penting di dunia.

4. Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki total sumber daya alam senilai sekitar US$45 triliun, didominasi pada batu bara dan kayu. Negara ini juga merupakan produsen utama tembaga, emas, fosfat, serta berbagai mineral industri lainnya.

Industri pertambangan di AS menyumbang sekitar US$110 miliar terhadap PDB pada 2022. Negara bagian seperti Arizona, Nevada, Alaska, dan Montana menjadi pusat aktivitas pertambangan utama.

Meski memiliki sumber daya melimpah, AS masih bergantung pada impor untuk beberapa logam penting seperti lithium, kobalt, dan grafit yang dibutuhkan dalam industri kendaraan listrik dan teknologi tinggi. Regulasi yang ketat serta penolakan publik terhadap proyek tambang juga menjadi tantangan tersendiri.

5. Brasil

Brasil memiliki kekayaan sumber daya alam senilai lebih dari US$21,8 triliun, komoditas utamanya seperti bijih besi, emas, uranium, dan minyak.

Negara ini juga dikenal sebagai pemilik cadangan niobium terbesar di dunia serta salah satu produsen utama bijih besi global. Wilayah seperti Carajás menjadi pusat produksi mineral utama.

Namun, pengembangan sektor tambang di Brasil menghadapi berbagai hambatan, termasuk birokrasi yang kompleks, pajak tinggi, serta keterbatasan infrastruktur logistik. Pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi melalui reformasi kebijakan.

6. Kanada

Kanada merupakan salah satu pusat pertambangan global dengan nilai sumber daya mencapai US$33,2 triliun. Negara ini menghasilkan berbagai komoditas seperti uranium, nikel, tembaga, emas, hingga logam tanah jarang.

Didukung oleh infrastruktur yang maju serta kebijakan yang stabil, Kanada menjadi tujuan utama investasi pertambangan. Produksi mineralnya mencapai sekitar US$100 miliar pada 2022.

Selain itu, Kanada memiliki sistem regulasi yang mendukung praktik pertambangan berkelanjutan, termasuk standar lingkungan yang tinggi dan teknologi canggih dalam eksplorasi.

7. Republik Demokratik Kongo (DRC)

DRC memiliki kekayaan mineral luar biasa, termasuk lebih dari 70% cadangan kobalt dunia, serta deposit besar tembaga, emas, berlian, dan tantalum.

Secara nilai, sumber daya alam negara ini mencapai sekitar US$24 triliun. Industri tambang juga menjadi sumber lapangan kerja bagi ratusan ribu masyarakat lokal.

Namun, melansir dari Crux Investor, sektor ini menghadapi tantangan besar seperti konflik bersenjata, korupsi, serta praktik pertambangan ilegal yang menghambat pengelolaan sumber daya secara optimal.

8. Chile

Chile merupakan produsen tembaga terbesar di dunia dan pemasok utama lithium global. Sekitar 14% PDB negara ini berasal dari sektor pertambangan.

Negara ini memiliki sekitar setengah cadangan lithium dunia dan seperempat cadangan tembaga global, menjadikannya sangat strategis dalam industri energi bersih dan baterai.

Didukung oleh kebijakan yang stabil dan infrastruktur yang baik, Chile menjadi salah satu tujuan utama investasi pertambangan global, terutama dalam sektor lithium yang semakin penting di era kendaraan listrik.

9. India

India memiliki sektor pertambangan yang berkontribusi sekitar 2,5% terhadap PDB nasional. Negara ini memiliki cadangan batu bara terbesar keempat di dunia serta sumber daya lain seperti bauksit, titanium, dan berlian.

India juga menjadi produsen utama mangan serta menyumbang lebih dari 60% produksi mika global. Sektor pertambangan menjadi bagian penting dari industri nasional dengan kontribusi signifikan terhadap sektor manufaktur.

10. Venezuela

Venezuela memiliki kekayaan sumber daya alam senilai sekitar US$14,3 triliun, cadangan minyak terbesar di dunia. Negara ini juga memiliki sumber daya lain, seperti emas, batu bara, dan bijih besi.

Selain itu, Venezuela memiliki cadangan gas alam besar serta deposit emas terbesar kedua di dunia. Namun, sebagian besar sumber daya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal akibat kondisi ekonomi dan kebijakan domestik. (Arief Budi Mulia)

Bisnis.com, JAKARTA - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menayangkan perdana film dokumenter The MINDJourney sebagai bagian dari upaya memperlihatkan proses penciptaan nilai tambah mineral secara utuh, mulai dari hulu hingga hilir, serta dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Film ini menjadi medium visual yang merekam perjalanan pengelolaan sumber daya mineral dari tahap prapenambangan, operasional penambangan, hingga pascatambang yang dijalankan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Melalui narasi yang lebih dekat dengan publik, film ini menghadirkan keterhubungan antara proses industri, hilirisasi, keberlanjutan, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, termasuk pelaku UMK di sekitar wilayah operasi.

Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menyampaikan bahwa film ini merupakan bagian dari upaya memperkuat integrasi Grup MIND ID sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai praktik pertambangan yang bertanggung jawab.

“Melalui film ini, kami ingin menghadirkan satu media yang dapat memperlihatkan bagaimana seluruh anggota holding MIND ID bekerja dalam satu payung yang sama. Kami ingin membangun pemahaman bersama, baik secara internal maupun eksternal, mengenai praktik pertambangan yang dijalankan dengan prinsip good mining practice mulai dari perencanaan, operasional, hingga pascatambang,” ujarnya dalam acara Silaturahmi Grup MIND ID, Rabu (1/4/2026).

Ia menambahkan, film ini juga diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih berimbang terhadap industri pertambangan yang selama ini kerap mendapat stigma negatif.

“Memang kegiatan pertambangan mengubah permukaan, namun jika dijalankan dengan kaidah yang benar, pengelolaan tambang dapat memberikan manfaat besar bagi lingkungan dan masyarakat. Melalui film ini, kami ingin menunjukkan bagaimana praktik tersebut dijalankan oleh seluruh anggota holding MIND ID,” jelasnya.

Selain itu, film ini juga menyoroti pentingnya hilirisasi sebagai upaya memastikan kekayaan mineral Indonesia memberikan nilai tambah optimal di dalam negeri. Selama ini, sebagian komoditas mineral masih keluar tanpa pengolahan maksimal, sehingga nilai ekonominya dinikmati di luar negeri.

Adapun sebagai contoh, melalui rantai terintegrasi pengolahan bauksit-alumina-aluminium yang dikembangkan Grup MIND ID, memberikan peningkatan nilai tambah yang signifikan, dari sekitar US$40 per ton bijih bauksit mentah menjadi sekitar US$400 per ton alumina, hingga mencapai US$2.800-US$3.000 per ton aluminium.

Bahkan, Nilai tersebut dapat terus meningkat ketika aluminium diolah lebih lanjut menjadi produk industri seperti rangka baterai, badan kendaraan listrik, hingga komponen berteknologi tinggi.

Dampak hilirisasi ini tidak hanya memperkuat daya saing industri nasional, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan UMK, serta peningkatan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Lebih lanjut, Maroef menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya mineral yang terintegrasi dan bertanggung jawab menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Kekayaan sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia harus dapat dikelola secara optimal agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mendukung pembangunan masa depan Indonesia,” tegasnya.

Produser dan sutradara The MINDJourney, Ari Sihasale, mengungkapkan bahwa dokumenter tersebut dibuat berdasarkan pengalaman langsung tim selama melakukan peliputan di berbagai wilayah operasi pertambangan.

“Ini pertama kalinya kami membuat dokumenter tentang pertambangan. Awalnya, kami hanya mengetahui dunia pertambangan dari media sosial yang seringkali menampilkan sisi negatif. Namun ketika kami datang langsung ke lapangan, kami justru melihat banyak hal yang membuka perspektif baru,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses produksi dokumenter dilakukan dengan perjalanan panjang yang melibatkan berbagai lokasi operasi anggota Grup MIND ID serta interaksi langsung dengan masyarakat sekitar tambang.

“Kami berkeliling lebih dari 50 hari dan bertemu langsung dengan masyarakat. Banyak dari mereka yang merasakan manfaat nyata, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan UMKM. Hal-hal seperti inilah yang ingin kami angkat, karena sisi kemanusiaan dari pertambangan juga perlu diketahui publik,” jelasnya.

Ari berharap film tersebut dapat menjadi medium edukasi yang membantu masyarakat memahami peran pertambangan dalam pembangunan nasional.

“Dokumenter ini bukan hanya tontonan, tetapi diharapkan dapat membuka mata dan hati kita semua bahwa ketika pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas,” pungkasnya.

Satu tahun cukup untuk menilai arah: apakah Danantara bergerak menuju tujuan strategis, atau kehilangan momentum.

Jakarta (ANTARA) - Negara besar tidak semata-mata ditentukan oleh luas wilayah, jumlah penduduk, atau kekayaan alam. Faktor penentu yang lebih mendalam adalah kemampuan mengelola sumber daya secara cerdas dan berkelanjutan.

Sejarah ekonomi dunia menunjukkan bahwa cadangan sumber daya melimpah tidak otomatis menjamin kemakmuran. Banyak negara kaya sumber daya justru terjebak stagnasi, sementara negara dengan keterbatasan alam mampu menjelma menjadi kekuatan global berkat tata kelola ekonomi yang efektif.

Pada titik inilah Indonesia berada di antara dua kemungkinan tersebut, menjadi negara yang berhasil membangun sistem dan tata kelola ekonomi yang kuat, atau justru menjadi negara yang gagal mengelola potensi dan kekayaannya sendiri.

Dengan populasi lebih dari 275 juta jiwa dan ekonomi yang kini bernilai lebih dari 1,4 triliun dolar AS, Indonesia sering disebut sebagai salah satu kekuatan ekonomi masa depan. Berbagai lembaga internasional bahkan memproyeksikan Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia pada pertengahan abad ini. Namun, potensi bisa menjadi peluang sekaligus ilusi jika tidak dikelola dengan tepat.

Dalam konteks inilah pembentukan Danantara menjadi menarik untuk dicermati. Setahun setelah lembaga ini hadir, refleksi terhadap perannya menjadi penting, bukan hanya untuk menilai kinerja jangka pendek, tetapi untuk melihat apakah Indonesia sedang membangun fondasi institusi ekonomi yang cukup kuat untuk mengelola masa depannya sendiri.

Pertumbuhan Tanpa Transformasi?

Selama dua dekade terakhir, Indonesia sering dipuji sebagai salah satu kisah sukses stabilitas ekonomi di negara berkembang. Pertumbuhan rata-rata 5 persen per tahun, inflasi terkendali sekitar 3 persen, serta rasio utang pemerintah yang relatif rendah dianggap sebagai fondasi penting. Namun, pertanyaan mendasar muncul: apakah stabilitas ini cukup untuk membawa Indonesia naik kelas?

Banyak ekonom berpendapat bahwa tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan lagi sekadar mempertahankan pertumbuhan, melainkan melakukan transformasi ekonomi.

Struktur ekonomi masih bergantung pada komoditas dan konsumsi domestik. Kontribusi manufaktur stagnan di kisaran 19 persen PDB selama dua dekade. Ketimpangan distribusi manfaat pertumbuhan juga nyata. Rasio Gini memang turun dari 0,41 pada 2011 menjadi 0,38 pada 2023, tetapi kesenjangan akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan infrastruktur tetap besar. Artinya, pertumbuhan belum sepenuhnya inklusif.

Untuk mempercepat transformasi, kebutuhan investasi Indonesia sangat besar. World Bank memperkirakan rasio investasi ideal 35–40 persen dari PDB, sementara saat ini baru 30–32 persen. McKinsey Global Institute bahkan menghitung tambahan investasi hingga 600 miliar dolar AS diperlukan dalam dua dekade ke depan, terutama di sektor infrastruktur, energi, manufaktur bernilai tambah, dan ekonomi digital.

APBN jelas memiliki keterbatasan. Belanja negara sebagian besar terserap untuk belanja rutin dan program sosial. Karena itu, Indonesia membutuhkan instrumen tambahan untuk mengelola sumber daya ekonomi secara lebih produktif.

Mengoptimalkan Aset Negara

Indonesia sebenarnya memiliki potensi aset ekonomi besar melalui BUMN, dengan total nilai aset diperkirakan lebih dari Rp10.000 triliun yang mencakup berbagai sektor strategis dari energi, perbankan, hingga infrastruktur.

Jika dikelola secara profesional, aset ini dapat menjadi motor pembangunan. Namun pengelolaan skala besar menuntut tata kelola yang kuat, strategi investasi jangka panjang, dan kemampuan membaca dinamika global.

Di sinilah gagasan mengenai penguatan lembaga pengelola investasi negara menjadi relevan.

Banyak negara telah membuktikan efektivitas lembaga pengelola investasi negara. Singapura, melalui Temasek dan GIC, berhasil memperkuat struktur ekonominya meski sumber daya alam terbatas. Norwegia mengelola dana kekayaan negara hingga lebih dari satu triliun dolar AS, menjadikannya sovereign wealth fund terbesar di dunia. Pelajaran penting dari mereka: keberhasilan bukan sekadar soal besarnya aset, melainkan kualitas institusi yang mengelola.

Tanpa keberadaan lembaga dan institusi pengelolaan ekonomi yang kuat, kekayaan negara hanya akan menjadi angka dalam laporan keuangan. Oleh sebab itu kehadiran Danantara yang telah berjalan selama 1 tahun terakhir menjadi harapan tentang keberadaan lembaga dan institusi yang dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional secara jangka panjang.

Tahun Pertama: Menguji Fondasi

Satu tahun perjalanan Danantara harus dilihat sebagai fase awal. Sejarah menunjukkan bahwa membangun institusi ekonomi kuat membutuhkan waktu panjang. Temasek dan GIC di Singapura, maupun sovereign wealth fund Norwegia, memerlukan puluhan tahun untuk mencapai reputasi global. Karena itu, evaluasi terhadap Danantara tidak bisa hanya berfokus pada hasil investasi jangka pendek, melainkan pada kualitas fondasi tata kelola yang sedang dibangun.

Pada fase awal, struktur organisasi dirancang, strategi investasi disusun, dan mekanisme tata kelola diuji. Hasilnya mungkin belum terlihat dalam angka pertumbuhan, tetapi justru di sinilah masa depan ditentukan. Institusi kuat lahir dari disiplin, konsistensi, dan kalkulasi jangka panjang. Satu tahun cukup untuk menilai arah: apakah Danantara bergerak menuju tujuan strategis, atau kehilangan momentum.

Danantara lahir dari gagasan besar: negara tidak cukup hanya mengatur perekonomian, tetapi juga harus mampu mengelola kekayaan secara strategis. Lembaga ini diproyeksikan bukan sekadar sebagai pengelola investasi, melainkan instrumen untuk memperkuat kapasitas negara dalam pembangunan jangka panjang.

Refleksi setelah satu tahun menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut menciptakan kemakmuran yang lebih luas dan berkelanjutan. Pertanyaan mendasar tetap sama: apakah fondasi kelembagaan yang sedang dibangun cukup kuat untuk menjawab tantangan struktural ekonomi Indonesia?

Menata Masa Depan

Setahun perjalanan Danantara tentu belum cukup untuk memberikan dampak ekonomi yang besar. Namun satu tahun cukup untuk membangun fondasi dan menentukan arah.

Ke depan, tantangan yang dihadapi tidak akan semakin ringan. Ekonomi global sedang mengalami perubahan besar, mulai dari transformasi teknologi hingga dinamika geopolitik yang mempengaruhi arus investasi internasional.

Dalam situasi seperti ini, negara membutuhkan keberadaan lembaga yang mampu mengelola aset dan investasi secara kuat, bahkan tidak hanya secara finansial, tetapi juga struktural yang dapat beradaptasi terhadap berbagai perubahan situasi dan kondisi ekonomi secara global.

Keberadaan Danantara memiliki peluang untuk memainkan peran besar tersebut. Namun peluang itu hanya dapat diwujudkan melalui konsistensi kebijakan, profesionalisme kelembagaan, serta komitmen terhadap prinsip tata kelola yang baik.

Pengelolaan kekayaan negara bukan hanya tentang nilai aset yang dimiliki hari ini. Namun tentang bagaimana kekayaan tersebut dikelola secara profesional untuk membangun dan menciptakan masa depan ekonomi nasional yang lebih baik untuk generasi-generasi mendatang.

Karena itu, satu tahun perjalanan Danantara harus dilihat sebagai awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Sebuah momentum untuk menakar langkah yang telah ditempuh sekaligus menata masa depan yang ingin dibangun menuju Indonesia emas 2045.

Sejarah menunjukkan bahwa potensi bukanlah sebuah jaminan. Namun juga membutuhkan langkah dan kebijakan strategis yang tepat sasaran, keberadaan lembaga dan institusi yang kuat khususnya dalam hal pengelolaan aset dan investasi menjadi salah satu faktor yang penting untuk melihat bagaimana kemampuan sebuah negara untuk mengelola sumber daya secara strategis.

Jika fondasi itu dibangun dengan cukup kuat berlandaskan tata kelola yang transparan, profesionalisme yang konsisten, dan visi jangka panjang maka lembaga ini dapat menjadi salah satu pilar penting dalam perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang Danantara bukanlah semata tentang kinerja sebuah lembaga investasi. Ia adalah pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah Indonesia mampu membangun institusi ekonomi yang cukup kuat untuk mengelola masa depannya sendiri.

Satu tahun mungkin belum cukup untuk menjawab pertanyaan itu.

Namun satu tahun cukup untuk mulai menakar langkah dan menata arah masa depan yang ingin kita bangun bersama.

Seperti banyak lembaga besar di dunia lainnya, keberhasilan sebuah lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu tahun perjalanan, tetapi juga dari seberapa konsistennya sebuah lembaga berjalan dengan tata kelola yang profesional dan kuat secara struktural. Keberanian untuk membangun sebuah lembaga investasi yang kuat melalui kehadiran Danantara menjadi faktor yang menentukan dalam pembangunan ekonomi nasional untuk masa-masa yang mendatang.

*) Tommy Darmadi, Ketua Bidang BUMA PP GP Ansor

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat kinerja solid sepanjang 2025 dalam memperkuat perlindungan laut sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, sejalan dengan agenda Ekonomi Biru.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengungkapkan hingga akhir 2025, luas kawasan konservasi laut nasional bertambah 1,09 juta hektare, melampaui target 700.000 hektare, sehingga totalnya mencapai 30,9 juta hektare.

Dari luasan tersebut, kawasan yang telah dikelola secara efektif mencapai 19,27 juta hektare, lebih tinggi dari target 18,5 juta hektare. Menurut Koswara, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi lintas pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga mitra konservasi nasional maupun internasional.

“Ke depan, akan semakin diperkuat melalui PROTEKSI (Program Terpadu Restorasi Ekosistem dan Konservasi),” ujarnya dikutip Bisnis, Kamis (1/1/2026).

Dari sisi konservasi spesies, KKP mencatat pengelolaan pemanfaatan terhadap 420 spesies perikanan sepanjang 2025 telah terealisasi sepenuhnya. Perlindungan keanekaragaman hayati juga diperkuat dengan penetapan 48 jenis biota laut sebagai spesies dilindungi melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Penguatan agenda Ekonomi Biru turut tercermin dari kemajuan pengelolaan karbon biru. Hingga 2025, KKP telah menyiapkan 20 lokasi perencanaan karbon biru, dengan lima di antaranya terdaftar dalam Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim (SRN PPI), mencakup kawasan konservasi maupun nonkonservasi.

Upaya ini katanya didukung oleh penerbitan sejumlah regulasi teknis, termasuk Manual Pengukuran Karbon Biru Padang Lamun serta Keputusan Dirjen tentang pokja penyusunan informasi terumbu karang dan padang lamun nasional.

Pemutakhiran data nasional menunjukkan total habitat bentik laut dangkal mencapai 2,27 juta hektare, meliputi terumbu karang, padang lamun, makroalga, hingga substrat dasar yang berpotensi direhabilitasi. Data tersebut menjadi fondasi penting bagi kontribusi sektor kelautan dalam mitigasi perubahan iklim dan pengembangan pasar karbon biru nasional.

Dalam pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, KKP juga melaksanakan rehabilitasi mangrove dan lamun di berbagai daerah serta memulai pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di Kamal Muara, Jakarta. Kawasan ini dirancang sebagai pusat rehabilitasi, konservasi, edukasi, dan wisata mangrove berbasis masyarakat.

Upaya menjaga laut dari ancaman sampah diperkuat melalui program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH). Program ini menekankan kolaborasi lintas sektor dan daerah, termasuk melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk menekan aliran sampah dari darat ke laut.

Di sektor hulu, KKP telah mengakselerasi program swasembada garam. Pada 2025, pembangunan tahap pertama Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, dengan target produktivitas hingga 200 ton per hektare.

Pengembangan tahap lanjutan akan melibatkan partisipasi investor. Program intensifikasi melalui revitalisasi tambak dan bantuan sarana prasarana juga dilaksanakan di sejumlah sentra garam rakyat, seperti Cirebon, Indramayu, Pati, dan Sabu Raijua, guna meningkatkan kapasitas produksi hingga 30% serta mutu garam menjadi kelas K1.

Seluruh kegiatan tersebut menyerap sekitar 1.180 tenaga kerja pada fase konstruksi. Selain itu, penguatan jasa bahari menjadi salah satu capaian utama KKP pada 2025.

Implementasi program rig to reef, pengembangan sistem pemantauan reklamasi berbasis digital, perluasan perdagangan karbon biru, serta perbaikan tata kelola wisata dan perizinan jasa bahari menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp38,43 miliar dan nilai investasi Rp1,49 triliun. Program tersebut juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembinaan 36 Kampung Lautra di sekitar kawasan konservasi.

Koswara menegaskan bahwa seluruh capaian ini mencerminkan konsistensi KKP dalam menyeimbangkan perlindungan ekosistem laut dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. “Ekonomi Biru kami dorong sebagai strategi pembangunan yang melindungi laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan terdapat pertemuan belum lama ini dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penertiban kawasan hutan dan praktik tambang ilegal.

Hal tersebut disampaikan Sjafrie melalui unggahan di akun Instagram resminya, @sjafrie.sjamsoeddin, yang dikutip Rabu (26/11/2025).

Dalam unggahan itu, Sjafrie menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung pada Minggu (23/11/2025) tersebut membahas hasil kerja serta rencana tindak lanjut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

“Pertemuan bersama Presiden Prabowo membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan penertiban tambang ilegal, termasuk konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran yang merugikan negara dan rakyat,” tulisnya dalam akun tersebut.

Sjafrie menyebut Presiden Ke-8 RI itu pun kembali menegaskan amanat konstitusi terkait pengelolaan sumber daya alam.

“Presiden menegaskan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945: ‘Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.’ Tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal yang merusak lingkungan, merampas hak negara, dan menghambat pembangunan nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan bersama kementerian dan lembaga terkait berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara konsisten.

“Saya bersama Kementerian dan Lembaga terkait memastikan seluruh langkah penegakan hukum berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Negara hadir, negara menertibkan, dan negara memastikan setiap jengkal kekayaan alam kembali untuk rakyat Indonesia,” ujar Sjafrie.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (23/11/2025). Pertemuan yang berlangsung pada libur akhir pekan ini berlangsung sejak siang hingga malam dan membahas agenda strategis di bidang kehutanan serta pertambangan.

Hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sebanyak 45.000 sumur minyak masyarakat telah rampung diinventarisasi dan siap dikelola secara legal mulai Desember 2025.

Pengelolaan sumur dapat dilakukan melalui koperasi, UMKM, maupun kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal tersebut menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan kebijakan pengelolaan sumur masyarakat secara legal ditujukan untuk memastikan para penambang rakyat tidak lagi bekerja dalam bayang-bayang ketakutan.

"Jadi dari 45 ribu sumur yang dulu masyarakat mohon maaf, sumurnya ada, minyaknya ada, tapi dikejar oleh oknum-oknum, minta sesuatu, menakut-nakuti, mulai tahun ini, bulan Desember izinnya ya, Insyaallah mulai Desember, mereka bisa kerja dengan nyenyak," kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025).

Di samping itu, Bahlil menegaskan langkah legalisasi sumur masyarakat merupakan bagian dari niat baik Presiden Prabowo Subianto untuk mengimplementasikan Pasal 33 mengenai redistribusi sumber daya alam, sehingga tidak timbul persepsi bahwa pengelolaan minyak hanya menjadi urusan kalangan elit.

"Pengelolaan sumber daya alam kita pasal 33 itu jelas. Ekonomi kita disusun dan diatur secara kekeluargaan kok. Kenapa harus kasih terus yang itu, itu lagi, itu lagi. Kasih kalau memang rakyat bisa, kasih. Yang penting untuk kebaikan dan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan dan memperhatikan lingkungan dan KKKS-nya," kata Bahlil.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini, Bahlil menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pejabat Kementerian/Lembaga, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan BUMN untuk membahas pengelolaan sumur minyak masyarakat.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman, Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dan sejumlah stakeholder lainnya.

Bahlil menegaskan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat dalam mengelola sumur minyak secara legal.

"Program ini adalah merupakan program pro-rakyat yang diperintahkan oleh Bapak Presiden," kata Bahlil.

Jakarta, CNBC Indonesia - Video kunjungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM di pabrik air mineral di Subang viral. Konten yang ramai dibicarakan publik adalah kekagetan KDM tentang sumber air baku untuk air minum dalam kemasan (AMDK) yang diproduksi pabrik tersebut.

Di akun Youtube @KANGDEDIMULYADICHANNEL, Dedi bertanya kepada salah satu pekerja tentang asal bahan baku air mineral dalam kemasan.

"Ngambil airnya dari sungai?" kata Dedi. "Airnya dari bawah tanah pak," kata pekerja tersebut.

Dedi kemudian tampak terkejut dan bertanya lagi apakah air yang diproduksi itu dari bawah tanah, bukan air permukaan.

Lalu, ia ingin tahu asal air tanah yang digunakan untuk produksi air mineral. Pekerja perusahaan menjelaskan bahwa air diambil dari dalam tanah lewat sumur bor.

"Dikira oleh saya dari air permukaan. Dari air sungai atau mata air. Berarti kategorinya sumur pompa dalam?" kata Dedi.

Interaksi Dedi dengan karyawan pabrik air mineral ini kemudian viral di media sosial. Banyak yang kaget tentang asal usul air mineral yang dipromosikan berasal dari mata air pegunungan ternyata dari bawah tanah.

Faktanya, pengambilan air dari bawah tanah memang mengikuti aturan yang berlaku dan sudah jadi standar global. Pengambilan air bawah tanah juga diperbolehkan untuk AMDK yang diberi label "spring water" atau air dari mata air.

IGRAC, badan riset di bawah UNESCO yang fokus di bidang air tanah, menggunakan kategori sumber air minum dalam kemasan (bottled water) berdasarkan kategori badan keamanan pangan Amerika Serikat (FDA). Kategori tersebut adalah:

1. Air dari sumur artesis

Air dalam kategori ini berasal dari sumur yang bersumber dari aquifer yang kedap. Aquifer adalah lapisan tanah yang terdiri dari bebatuan, pasir, dan tanah yang mengandung air.

Sumur artesis berarti tekanan di dalam ruang sumber air cukup kuat karena "dikurung" oleh bebatuan yang kedap, sehingga air mengalir sendiri ke atas, terkadang hingga ke permukaan.

2. Air mineral

Air mineral berasal dari sumber di bawah tanah yang mengandung paling tidak 250 ppm larutan zat padat. Mineral harus berasal dari sumber, tidak boleh ditambahkan.

3. Air dari mata air (spring water)

Kategori ini berarti sumber adalah air yang mengalir sendiri ke permukaan. Air bisa diambil dari mata air di permukaan atau melalui lubang ke sumber mata air yang ada di bawah tanah.

Jika air diambil menggunakan "tambahan kekuatan", komposisi air tersebut harus sama dengan komposisi air yang keluar secara alami ke permukaan.

4. Air sumur

Air diambil menggunakan sumur atau lubang. Berbeda dengan sumur artesis, air dalam kategori ini tidak mengalir sendiri ke atas atau bisa dipompa ke permukaan.

Artinya, semua jenis AMDK atau air botol berasal dari sumur, termasuk spring water atau "air dari mata air pegunungan." Selain empat kategori di atas, FDA menggolongkan air botolan jenis lain seperti sparkling water dan tonic water sebagai "minuman ringan" atau soft drink. Air olahan (distilasi atau reverse osmosis) yang berasal dari air ledeng harus ditandai sebagai purified water atau air yang dimurnikan.

IGRAC menyatakan 70 persen hingga 85 persen dari AMDK yang diproduksi di Jerman, Kanada, Indonesia, dan Italia berasal dari air bawah tanah. Namun, badan yang sama menyatakan penggunaan air untuk air botolan masih jauh lebih sedikit dibanding air yang digunakan untuk irigasi.

Adapun, aturan terbaru yang berisi tentang kategori AMDK atau air botol di Indonesia adalah Peraturan Menteri Perindustrian no. 26/2019. Berikut adalah definisi kategori AMDK di RI:

1.Air Mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral dengan atau tanpa penambahan oksigen (02) atau karbondioksida (CO2).

2. Air Demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian secara destilasi, deionisasi, reverse osmosis dan/atau proses setara lainnya, dengan atau tanpa penambahan oksigen (O2) atau karbondioksida (CO2).

3. Air Mineral Alami adalah air minum yang diperoleh langsung dari air sumber alami atau dibor dari sumur dalam, dengan proses terkendali yang menghindari pencemaran atau pengaruh luar atas sifat kimia, fisika, dan mikrobiologi air mineral alami.

4. Air Minum Embun adalah air minum yang diperoleh dari proses pengembunan uap air dari udara lembab menjadi tetesan air embun
yang diolah lebih lanjut menjadi air minum embun yang dikemas.

Berdasarkan pencarian di website BSN, kebanyakan AMDK yang dijual di pasaran adalah "Air Mineral" dengan kode SNI 3553:2015. Merek dengan SNI jenis ini termasuk Aqua, Le Minerale, dan Oasis.

Pencarian produk Air Mineral Alami dengan kode SNI di website yang sama hanya mencantumkan produk dari dua perusahaan yaitu PT Gelmax Indonesia Sentosa dan PT Bali Agung Waters.

Jakarta, CNBC Indonesia - Video kunjungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM di pabrik air mineral di Subang viral. Konten yang ramai dibicarakan publik adalah kekagetan KDM tentang sumber air baku untuk air minum dalam kemasan (AMDK) yang diproduksi pabrik tersebut.

Di akun Youtube @KANGDEDIMULYADICHANNEL, Dedi bertanya kepada salah satu pekerja tentang asal bahan baku air mineral dalam kemasan.

"Ngambil airnya dari sungai?" kata Dedi. "Airnya dari bawah tanah pak," kata pekerja tersebut.

Dedi kemudian tampak terkejut dan bertanya lagi apakah air yang diproduksi itu dari bawah tanah, bukan air permukaan.

Lalu, ia ingin tahu asal air tanah yang digunakan untuk produksi air mineral. Pekerja perusahaan menjelaskan bahwa air diambil dari dalam tanah lewat sumur bor.

"Dikira oleh saya dari air permukaan. Dari air sungai atau mata air. Berarti kategorinya sumur pompa dalam?" kata Dedi.

Interaksi Dedi dengan karyawan pabrik air mineral ini kemudian viral di media sosial. Banyak yang kaget tentang asal usul air mineral yang dipromosikan berasal dari mata air pegunungan ternyata dari bawah tanah.

Faktanya, pengambilan air dari bawah tanah memang mengikuti aturan yang berlaku dan sudah jadi standar global. Pengambilan air bawah tanah juga diperbolehkan untuk AMDK yang diberi label "spring water" atau air dari mata air.

IGRAC, badan riset di bawah UNESCO yang fokus di bidang air tanah, menggunakan kategori sumber air minum dalam kemasan (bottled water) berdasarkan kategori badan keamanan pangan Amerika Serikat (FDA). Kategori tersebut adalah:

1. Air dari sumur artesis

Air dalam kategori ini berasal dari sumur yang bersumber dari aquifer yang kedap. Aquifer adalah lapisan tanah yang terdiri dari bebatuan, pasir, dan tanah yang mengandung air.

Sumur artesis berarti tekanan di dalam ruang sumber air cukup kuat karena "dikurung" oleh bebatuan yang kedap, sehingga air mengalir sendiri ke atas, terkadang hingga ke permukaan.

2. Air mineral

Air mineral berasal dari sumber di bawah tanah yang mengandung paling tidak 250 ppm larutan zat padat. Mineral harus berasal dari sumber, tidak boleh ditambahkan.

3. Air dari mata air (spring water)

Kategori ini berarti sumber adalah air yang mengalir sendiri ke permukaan. Air bisa diambil dari mata air di permukaan atau melalui lubang ke sumber mata air yang ada di bawah tanah.

Jika air diambil menggunakan "tambahan kekuatan", komposisi air tersebut harus sama dengan komposisi air yang keluar secara alami ke permukaan.

4. Air sumur

Air diambil menggunakan sumur atau lubang. Berbeda dengan sumur artesis, air dalam kategori ini tidak mengalir sendiri ke atas atau bisa dipompa ke permukaan.

Artinya, semua jenis AMDK atau air botol berasal dari sumur, termasuk spring water atau "air dari mata air pegunungan." Selain empat kategori di atas, FDA menggolongkan air botolan jenis lain seperti sparkling water dan tonic water sebagai "minuman ringan" atau soft drink. Air olahan (distilasi atau reverse osmosis) yang berasal dari air ledeng harus ditandai sebagai purified water atau air yang dimurnikan.

IGRAC menyatakan 70 persen hingga 85 persen dari AMDK yang diproduksi di Jerman, Kanada, Indonesia, dan Italia berasal dari air bawah tanah. Namun, badan yang sama menyatakan penggunaan air untuk air botolan masih jauh lebih sedikit dibanding air yang digunakan untuk irigasi.

Adapun, aturan terbaru yang berisi tentang kategori AMDK atau air botol di Indonesia adalah Peraturan Menteri Perindustrian no. 26/2019. Berikut adalah definisi kategori AMDK di RI:

1.Air Mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral dengan atau tanpa penambahan oksigen (02) atau karbondioksida (CO2).

2. Air Demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian secara destilasi, deionisasi, reverse osmosis dan/atau proses setara lainnya, dengan atau tanpa penambahan oksigen (O2) atau karbondioksida (CO2).

3. Air Mineral Alami adalah air minum yang diperoleh langsung dari air sumber alami atau dibor dari sumur dalam, dengan proses terkendali yang menghindari pencemaran atau pengaruh luar atas sifat kimia, fisika, dan mikrobiologi air mineral alami.

4. Air Minum Embun adalah air minum yang diperoleh dari proses pengembunan uap air dari udara lembab menjadi tetesan air embun
yang diolah lebih lanjut menjadi air minum embun yang dikemas.

Berdasarkan pencarian di website BSN, kebanyakan AMDK yang dijual di pasaran adalah "Air Mineral" dengan kode SNI 3553:2015. Merek dengan SNI jenis ini termasuk Aqua, Le Minerale, dan Oasis.

Pencarian produk Air Mineral Alami dengan kode SNI di website yang sama hanya mencantumkan produk dari dua perusahaan yaitu PT Gelmax Indonesia Sentosa dan PT Bali Agung Waters.