KOMPAS.com – Arus pengiriman minyak melalui Selat Hormuz kembali meningkat hingga melampaui 10 juta barrel per hari.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menilai lonjakan tersebut menunjukkan kemampuan Iran untuk mengganggu lalu lintas pelayaran di jalur strategis itu kini semakin terbatas.

Dilansir dari Bloomberg, Kamis (2/7/2026), peningkatan arus minyak terjadi dalam beberapa pekan terakhir setelah Presiden AS, Donald Trump menandatangani kesepakatan damai sementara dengan Iran.

Seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya mengatakan, dukungan militer yang diberikan Washington telah meningkatkan kepercayaan perusahaan pelayaran untuk kembali melintasi Selat Hormuz.

Menurut pejabat tersebut, kondisi itu membuat volume pengiriman minyak yang melewati jalur tersebut kini telah melampaui 10 juta barel per hari.

Klaim dukungan militer AS tingkatkan kepercayaan pelayaran

Pejabat tersebut menjelaskan, selama konflik berlangsung Iran sempat memanfaatkan Selat Hormuz sebagai alat tekanan dengan menghambat arus pelayaran.

Langkah tersebut mendorong Trump menerima gencatan senjata dan membuka jalur negosiasi ketika cadangan minyak mentah menyusut dan harga energi melonjak.

Meski demikian, sebelum gencatan senjata tercapai, AS telah mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi pengaruh Iran di perairan tersebut.

Komando Pusat AS (US Central Command/CENTCOM) mengoordinasikan dukungan pertahanan berlapis, termasuk pengerahan kekuatan udara dan angkatan laut. Sehingga, kapal-kapal komersial merasa lebih aman melintasi bagian selatan Selat Hormuz yang berada dekat wilayah Oman.

Pejabat itu mengatakan, perkembangan tersebut mengejutkan Teheran karena menunjukkan keterbatasan Iran dalam menghentikan arus pelayaran.

Kondisi itu juga disebut memicu serangkaian serangan di sekitar selat dalam beberapa waktu terakhir sebagai upaya Iran kembali menunjukkan pengaruhnya.

Selat Hormuz jadi isu utama perundingan AS-Iran

Persoalan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz menjadi salah satu agenda utama dalam perundingan tidak langsung antara AS dan Iran yang berlangsung di Qatar.

Delegasi AS dipimpin Steve Witkoff dan Jared Kushner, sementara pembahasan juga mencakup masa depan program nuklir Iran.

Menurut pejabat AS tersebut, Washington mendesak Iran mematuhi ketentuan maritim dalam nota kesepahaman yang telah disepakati serta menyusun perjanjian jangka panjang yang menjamin kebebasan pelayaran komersial.

Selama masa negosiasi 60 hari, kapal-kapal diperbolehkan melintas tanpa dikenakan biaya. Namun, status aturan tersebut setelah masa perundingan berakhir masih menjadi bahan pembahasan.

Trump dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya menegaskan bahwa biaya transit maupun pungutan layanan maritim tidak dapat diterima apabila dimasukkan dalam kesepakatan final.

Hingga kini Iran belum secara terbuka menerima tuntutan tersebut.

Serangan drone ganggu gencatan senjata

Bloomberg melaporkan, pekan lalu Iran melanggar kesepakatan AS dengan melancarkan serangan drone terhadap kapal kontainer berbendera Singapura.

Insiden itu memicu aksi balasan yang sempat menggoyahkan gencatan senjata kedua negara.

Meski demikian, Trump memilih membatalkan rencana serangan lanjutan dan melanjutkan jalur diplomasi. Keputusan itu dinilai mencerminkan keengganan pemerintah AS menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar akibat konflik.

Trump juga mengatakan dirinya tidak ingin dikenang seperti Herbert Hoover, presiden AS saat krisis pasar saham 1929 yang kemudian memicu Depresi Besar.

Sejumlah analis menilai pertimbangan ekonomi dan politik tersebut dapat dimanfaatkan Iran untuk memperpanjang proses negosiasi sehingga mengurangi daya tawar Trump dalam memperoleh konsesi penting dari Teheran.

Arus minyak mendekati kondisi normal

Sebelum perang pecah, Selat Hormuz menjadi jalur sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia.

Rata-rata sekitar 20 juta barel minyak mentah dan bahan bakar melintasi selat itu setiap hari.

Kini, dengan lebih dari 10 juta barel minyak yang kembali melewati Selat Hormuz setiap hari serta sekitar 5 juta barel dialihkan melalui rute alternatif, total arus pengiriman energi dinilai mulai mendekati kondisi normal sebelum konflik.

Namun, pejabat AS mengakui upaya menghentikan ambisi Iran untuk tetap mengendalikan Selat Hormuz tidak akan mudah.

Kepala negosiator Iran, Mohammed Bagher Ghalibaf, pada Selasa (30/6/2026) mengatakan kepada televisi pemerintah bahwa kedaulatan atas koridor tersebut berada di tangan Iran dan Oman.

Sementara itu, diplomat tertinggi Oman menyatakan rencana terkait Selat Hormuz tidak mencakup penerapan biaya transit.

Namun, Oman juga telah memberi tahu sejumlah pejabat Eropa bahwa beberapa bentuk pungutan masih mungkin diperlukan.

Pelaku industri pelayaran dan minyak memperingatkan bahwa penerapan tarif maupun pungutan dengan nama lain akan melanggar hukum internasional.

Hal itu juga berpotensi menjadi preseden yang mendorong penerapan biaya serupa di jalur pelayaran strategis lainnya.

Meski sempat terjadi aksi saling serang, kapal-kapal komersial tetap melintasi Selat Hormuz.

Menurut pejabat AS, hal itu menunjukkan meningkatnya kepercayaan pelayaran terhadap perlindungan militer AS sekaligus terbatasnya kemampuan Iran mengganggu lalu lintas di kawasan tersebut.

Ia menambahkan, perusahaan pelayaran juga meyakini Iran akan menghindari serangan yang dapat memicu bencana ekologis berskala besar.

Sebagai contoh, serangan terhadap kapal kargo berbendera Singapura pekan lalu hanya merusak bagian anjungan kapal tanpa menimbulkan korban jiwa, sehingga kapal tersebut masih dapat melanjutkan pelayarannya.

Nabire (ANTARA) - Polda Papua Tengah turut serta mendukung program ketahanan pangan tahun ini dengan mengembangkan 56 hektare lahan jagung di Kabupaten Nabire sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui perluasan areal tanam secara bertahap.

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini di Nabire, Rabu, mengatakan pengembangan budidaya jagung merupakan tindak lanjut instruksi Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia di daerah.

"Polda Papua Tengah terus menjalankan instruksi Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan. Kami fokus melakukan penanaman jagung dan terus melihat daerah-daerah yang berpotensi untuk dikembangkan," katanya.

Ia menjelaskan, dari delapan kabupaten di Papua Tengah, pengembangan jagung saat ini diprioritaskan di Kabupaten Nabire dan Mimika.

Bahkan di Nabire, penanaman pada kuartal pertama Polda Papua Tengah telah melakukan panen jagung sebanyak 4 ton tepatnya di Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi.

Polda Papua Tengah terus berupaya menambah luas areal tanam dengan mengembangkan lahan hibah masyarakat maupun lahan lain yang memiliki potensi untuk pertanian.

“Kami telah menanam jagung di lahan seluas lima hektare dan akan membuka tambahan lima hektare lagi di wilayah Polsek Nabire Barat,” ujarnya.

Ia mengatakan pengembangan budidaya jagung membutuhkan persiapan yang matang, mulai dari pengelolaan tingkat keasaman tanah hingga penyediaan bibit dan pupuk yang sesuai agar produktivitas tanaman dapat optimal.

Polda Papua Tengah juga telah berkoordinasi dengan Pemprov Papua Tengah agar dapat memanfaatkan lahan pertanian milik masyarakat melalui skema sewa, sehingga lahan yang belum dimanfaatkan dapat diolah menjadi lahan produktif.

"Kami ingin lahan-lahan yang ada bisa dimanfaatkan. Ketika ada ruang untuk dikembangkan, tentu akan kami lakukan secara bertahap," ujarnya.

Sementara itu, Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol. Gustav R. Urbinas mengatakan pengembangan program ketahanan pangan akan disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki Polda Papua Tengah.

Ia menjelaskan pada 2026 terdapat 26 hektare lahan milik personel Polda Papua Tengah dan Polres Nabire di wilayah Nabire Barat yang disiapkan untuk pengembangan kebun jagung.

"Tahap awal lima hektare sudah mulai dibuka dan dikerjakan. Setelah itu akan dilanjutkan ke lahan berikutnya," katanya.

Selain itu, terdapat sekitar 30 hektare lahan tidur di wilayah Karadiri 2 yang juga akan dimanfaatkan untuk budidaya jagung setelah pembukaan lahan seluas 26 hektare selesai.

Dengan pengembangan tersebut, total lahan yang disiapkan Polda Papua Tengah untuk budidaya jagung di Kabupaten Nabire mencapai 56 hektare sebagai upaya mendukung ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan pemanfaatan lahan produktif di daerah.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melatih perempuan dari 1.600 gereja di delapan kabupaten agar memiliki kemampuan mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program pembinaan bertahap guna memperkuat ekonomi keluarga dan mendorong pembangunan yang inklusif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Papua Tengah Agustinus Bagau di Nabire, Rabu, mengatakan untuk mengawali itu tahun ini pihaknya menggelar pelatihan bagi perempuan gereja agar memiliki kemampuan mengelola UMKM.

"Tahun ini adalah awal pembinaan perempuan gereja. Secara bertahap kami akan membina perempuan gereja di delapan kabupaten sehingga ditargetkan perempuan dari 1.600 gereja memperoleh pelatihan pengelolaan UMKM," katanya saat membuka pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Gereja Mengelola UMKM.

Ia mengatakan, program peningkatan kapasitas perempuan gereja merupakan salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah yang dilakukan secara bertahap dan mulai dijalankan tahun ini.

Ia menjelaskan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan perempuan gereja dalam mengelola UMKM melalui pembekalan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, akses permodalan, pemasaran digital, serta pengembangan produk.

Menurut dia, peningkatan kapasitas tersebut diharapkan melahirkan pelaku UMKM yang kompeten dan mandiri sekaligus memperkuat peran perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga dan pembangunan daerah.

Pada pelatihan awal ini, pihaknya melibatkan 209 peserta yang berasal dari empat kabupaten yaitu Nabire, Paniai, Deiyai, dan Dogiyai.

Para peserta dibekali metode pembelajaran berupa penyampaian materi dan praktik langsung agar peserta mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam mengembangkan usaha.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah Victor Fun yang mewakili Gubernur mengatakan pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat peran perempuan sebagai bagian dari pembangunan yang adil, inklusif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, perempuan memiliki kontribusi besar dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan gereja, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti kemampuan manajemen usaha, pencatatan keuangan, akses pembiayaan, pemasaran, pengemasan produk, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Ia berharap, melalui pelatihan tersebut para peserta mampu menyusun rencana usaha, mengelola keuangan, menghitung harga pokok produksi, menentukan harga jual, serta mengembangkan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan usaha masing-masing.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi pengarusutamaan gender yang memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan, akses, manfaat, dan peran yang setara dalam pembangunan.

Ia menilai komunitas perempuan gereja memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi keluarga dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat karena peran sosial gereja yang kuat di tengah masyarakat.

"Pemerintah berharap pelatihan ini tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan kelompok usaha, penguatan legalitas usaha, perluasan akses pemasaran, dan kemitraan dengan lembaga pembiayaan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATANG - Sepuluh tahun yang lalu, Kabupaten Batang hanyalah daerah kecil yang berlokasi di pesisir pantai utara (Pantura) Jawa Tengah. Alas Roban, jalur hutan legendaris yang melintang dari Gringsing di Kabupaten Kendal hingga ke Banyuputih dan Subah di Kabupaten Batang, barangkali menjadi satu-satunya destinasi penting bagi wilayah itu. Selain menjadi salah satu ikon jalan Pantura, kawasan hutan itu ikut menggambarkan bagaimana Kabupaten Batang masih mengandalkan hasil alam berupa kayu dan aneka komoditas perkebunan sebagai penopang perekonomiannya.
Kini ceritanya sudah jauh berbeda, Kabupaten Batang telah menjelma menjadi salah satu destinasi investasi unggulan di Jawa Tengah. Pada tahun 2016, realisasi investasi di wilayah itu hanya berkisar di angka Rp4 triliun. Jumlah itu kini bisa diraih dalam tiga bulan, sebagaimana laporan realisasi investasi per kuartal I/2026 yang realisasinya sudah mencapai Rp3,88 triliun.
Tol Trans Jawa sudah membentang. Kawasan-kawasan industri, lengkap dengan perumahan dan infrastruktur penunjangnya, sudah ikut dibangun. Di wilayah pesisir Batang, ada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah atau Central Java Power Plant (CJPP) yang dioperasikan oleh PT Bhimasena Power Indonesia (BPI), perusahaan urunan antara J-Power, PT AlamTri Power Indonesia (ADRO), serta ITOCHU Corporation.
Investasi dan industrialisasi tak hanya mengubah struktur perekonomian di Kabupaten Batang. Lebih daripada itu, yang jauh lebih mendasar, gelombang pembangunan yang masif ikut mengubah lanskap dan kondisi ekologis di sekitarnya. Kondisi tersebut dipahami betul oleh Bhimasena Power Indonesia (BPI).

Ahmad Lukman, Corporate Social Responsibility (CSR) & Community Manager BPI, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan serangkaian program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk memitigasi dampak aktivitas usaha yang dilakukannya.
"Visi strategis dari program CSR kami adalah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat melalui program-program yang berdampak tinggi, yang terukur dan berkelanjutan. Ada lima pilar pelaksanaan, yaitu bidang ekonomi dengan konsentrasi pada pemberdayaan masyarakat pesisir, bidang pendidikan, bidang kesehatan, sosial lingkungan, dan infrastruktur," tutur Lukman pada Selasa (30/6/2026).
Program TJSL tersebut tak cuma menyasar warga di sekitar PLTU Batang, tetapi juga lingkungan yang ikut terdampak, terutama pada lokasi utama pembangkit. Bagus Dona Doni, External Relations Manager BPI, menjelaskan bahwa sejumlah upaya pemulihan lingkungan yang dilakukan perusahaan telah menampakkan hasil yang positif. Sepanjang pengamatan yang dilakukan BPI bersama Universitas Diponegoro (Undip) pada periode 2018-2025, tercatat sebaran ratusan jenis flora dan fauna di sekitar proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Perinciannya, ada 204 jenis flora, 108 jenis burung, 30 jenis herpetofauna atau reptil dan amfibi, 36 jenis ordonata atau capung, serta 80 jenis lepidoptera atau kupu-kupu yang hidup di sekitar kawasan.
"Ada beberapa jenis yang dilindungi, baik secara nasional maupun internasional. Beberapa di antaranya adalah jenis burung migran serta beberapa satwa penting lainnya," jelas Bagus. Temuan itu ikut dipublikasikan dalam buku berjudul "Biodiversitas PLTU Jawa Tengah".
Hidayat Ashari, Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyebut keberadaan ratusan flora dan fauna di sekitar kawasan PLTU Batang merupakan temuan yang menarik. Menurut Ashari, temuan itu mengindikasikan keberhasilan pemulihan kawasan yang selama ini mengalami degradasi akibat aktivitas pembangunan dan industri. "Dalam ilmu ekologi, ada istilahnya suksesi ekologis. Ketika ekologi mulai membaik, akan terjadi pertumbuhan dan penambahan jenis-jenis hewan dan tanaman. Ada juga teori refugee area, atau kawasan refugia, dimana hewan-hewan yang berasal dari kawasan terdegradasi akan bergeser ke kawasan lain yang dirasa aman. Kawasan ini dipilih karena lingkungannya dijaga dan dirawat," jelasnya.
Periferi PLTU Batang menjadi kawasan refugia bagi flora dan fauna di wilayah pesisir Kabupaten Batang. Aktivitas manusia di kawasan tersebut memang telah mengubah lanskap ekologis yang sejak dulu ada. Namun, berkat upaya pemulihan yang dilakukan, Ashari menyebut flora dan fauna yang pada mulanya terganggu oleh aktivitas tersebut, kini mulai bergeser ke area yang telah diperbaiki.
Ashari menyebut, keberadaan beberapa jenis satwa endemik seperti Kepodang kuduk-hitam (Oriolus chinensis) menjadi temuan yang penting. "Kepodang kuduk hitam adalah satwa identitas provinsi Jawa Tengah. Dia adalah indikator dari kelestarian habitat lokal yang sayangnya sudah banyak diburu dan ditangkap," tuturnya. Dalam hal ini, kawasan refugia baru di Kabupaten Batang itu boleh dikatakan telah berhasil menjadi rumah baru bagi satwa-satwa langka seperti Kepodang kuduk-hitam tersebut.
Tentunya, temuan itu diharapkan tak cuma berhenti dalam bentuk publikasi. Ashari berharap, keanekaragaman hayati di kawasan PLTU Batang bisa terus lestari dan menjadi bukti bagi pembangunan yang menerapkan aspek keberlanjutan. "Keanekaragaman hayati bukan sekedar daftar spesies, melainkan instrumen diagnosis alami yang membuktikan bahwa kawasan industri dapat berdampingan dengan fungsi pelestarian ekosistem. Setelah mendapatkan daftar spesies ini, seharusnya, ada publikasi ilmiah yang diterbitkan untuk mendukung datanya. Supaya temuan ini menjadi data saintifik dan bisa dipopulerkan," imbuhnya
Heru Djatmika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, memberikan apresiasi atas upaya pemulihan lingkungan yang terus dilakukan BPI di Kabupaten Batang. "Menurut saya, BPI ini cerdas karena ingin menunjukkan keberhasilan pemulihan kawasan penyangga PLTU Batang melalui peluncuran buku ini," tuturnya.
Temuan biodiversitas di kawasan PLTU Batang juga mendapatkan apresiasi yang lebih dalam lagi oleh Heru. Sebab, mengundang satwa untuk berpindah dan hidup di lingkungan baru bukanlah hal yang mudah. "Tanpa air dan makanan, dia tidak akan datang. Walaupun kita bisa membuat hutan, tetapi tanpa ekosistem yang bagus, satwa itu tidak akan mau datang," jelas Heru.
Di sisi lain, keberhasilan itu coba dimaknai secara berbeda oleh Bupati Batang Faiz Kurniawan. Menurutnya, keberadaan PLTU Batang memang cukup vital bagi pemenuhan kebutuhan energi di Jawa-Bali. "Tapi di sisi lain, ada tantangan yang harus kita hadapi. Potensi emisi, potensi pencemaran air, abrasi pantai, serta dampak terhadap mata pencaharian petani dan nelayan di sekitar. Kita tidak bisa berpura-pura bahwa pembangunan sebesar ini tetap memiliki risiko, ini adalah bagian dari kejujuran kita sebagai pemimpin dan warga," ungkapnya.
Namun demikian, Faiz menyebut tantangan besar itu bukanlah akhir dari sebuah cerita. Justru, tantangan itu menjadi panggilan untuk membuktikan komitmen bersama, sebagaimana upaya kolaborasi yang terus dilakukan BPI bersama pemerintah daerah, akademisi, serta instansi terkait lainnya dalam tiap program TJSL yang dilakukan.
"Ini adalah momentum dimana kita membuktikan kepada diri sendiri dan generasi mendatang bahwa batang bukan korban pembangunan, melainkan pemimpin dari pembangunan berkelanjutan. kita tidak memlih antara listrik atau keberlanjutan, kita memilih keduanya," tegas Faiz.

Bisnis.com, SEMARANG - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 berada di 111,64 poin.

Tingkat inflasi berada di angka 2,92% secara year-on-year (yoy) dengan inflasi bulanan (month-to-month/mtm) di angka 0,31% dan inflasi year-to-date (ytd) sebesar 1,51%.

"10 Kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan 1 kelompok pengeluaran mengalami deflasi (secara bulanan). Inflasi pada Juni 2026 terutama didorong oleh adanya kenaikan harga pada kelompok transportasi," kata Ali Said, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, dalam konferensi pers yang digelar Rabu (1/7/2026) di Kota Semarang.

Ali menyampaikan bahwa secara bulanan, kelompok pengeluaran transportasi memberikan andil inflasi sebesar 0,28% (mtm).

Kenaikan harga pada kelompok pengeluaran tersebut dipicu oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (bbm) jenis Pertamax.

Momentum libur sekolah ikut memberikan pengaruh terhadap kenaikan harga pada kelompok pengeluaran transportasi, khususnya pada komponen tarif angkutan udara.

"Inflasi juga didorong oleh kenaikan harga bawang merah akibat terbatasnya pasokan di sentra produksi, kenaikan harga bawang putih karena meningkatnya harga di tingkat distributor, serta naiknya harga beras setelah berakhirnya masa panen raya," ujar Ali.

Laju inflasi tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas. Utamanya harga daging ayam ras akibat melimpahnya pasokan di tingkat peternak. Penurunan harga juga terjadi pada komoditas cabai merah dan cabai rawit seiring meningkatnya pasokan dari sentra produksi.

Ali melanjutkan bahwa secara tahunan, inflasi pada Juni 2026 berada di posisi yang jauh lebih tinggi dibanding Juni 2025 dengan tingkat kenaikan sebesar 2,20%.

Meskipun demikian, Ali menyebut kenaikan itu masih sejalan dengan rentang sasaran inflasi nasional yang dipatok di 2,5±1%.

"Secara year-on-year, seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Terutama didorong oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,19% dengan andil sebesar 0,92%" jelas Ali.

Subkelompok pengeluaran makanan dilaporkan mengalami inflasi sebesar 3,27% (yoy), sementara minuman tidak beralkohol naik 1,33% (yoy).

Adapun subkelompok rokok dan tembakau mengalami peningkatan signifikan sebesar 3,72% (yoy). Ali menjelaskan bahwa kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil inflasi tahunan sebesar 0,92%.

Kelompok pengeluaran transportasi ikut mengalami kenaikan harga hingga 3,62% (yoy). Seluruh subkelompok, yang terdiri dari pembelian kendaraan, pengoperasian peralatan transportasi pribadi, jasa angkutan penumpang, serta jasa pengiriman barang dilaporkan mengalami kenaikan antara 1,55-4,80% (yoy).

Berdasarkan catatan BPS Provinsi Jawa Tengah, tingkat inflasi tahunan pada Juni 2026 menjadi yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir.

Pada 2025, inflasi Juni berada di 2,20% (yoy) sementara pada 2025 angkanya berada di 2,22% (yoy). Berdasarkan kota pemantauan IHK, Kabupaten Wonosobo menjadi wilayah dengan tingkat inflasi tahunan terendah sebesar 2,76% (yoy).

Sementara itu, Kota Tegal menjadi wilayah dengan tingkat inflasi tahunan tertinggi dengan 3,13% (yoy).

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta dukungan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI untuk memperluas akses pasar internasional dan memperkuat infrastruktur logistik, guna meningkatkan daya saing investasi. Langkah itu dilakukan seiring upaya menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat industri padat karya baru yang siap menampung relokasi industri dari Vietnam.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menerima kunjungan kerja BKSAP DPR RI di Kota Semarang pada, Rabu 1 Juli 2026. “Di Vietnam sudah mulai penuh. Ada investor yang akan menarik beberapa industri padat karya dari Vietnam ke Jawa Tengah,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (1/7/2026).

Guna mengoptimalkan potensi tersebut, Luthfi menilai infrastruktur logistik perlu ditingkatkan. Saat ini, lanjutnya, baru sekitar 30 persen arus kontainer Jawa Tengah yang dilayani melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sedangkan sekitar 70 persen lainnya masih bergantung pada pelabuhan di Jawa Timur dan Jakarta.

Luthfi mendorong agar dilakukan percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Menurut Luthfi, penguatan pelabuhan dan sistem distribusi dinilai penting agar daya saing investasi Jawa Tengah semakin meningkat.

“Kalau perlu dibuka pelabuhan di Kendal, Batang, Rembang, maupun Cilacap. Kalau itu belum memungkinkan, kami siapkan dry port di Kendal dan Batang,” ujarnya.

Pada kuartal I/2026, realisasi investasi di Jawa Tengah telah mencapai Rp23 triliun dengan serapan tenaga kerja sekitar 92 ribu orang. Sementara sepanjang 2025, investasi mencapai Rp110 triliun dengan penyerapan sekitar 274 ribu tenaga kerja.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, mengatakan Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk memperluas pasar ekspor, terutama setelah perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa mulai berlaku efektif pada 2027.

Menurutnya, penghapusan tarif berbagai produk Indonesia ke pasar Uni Eropa akan membuka peluang baru bagi daerah, termasuk Jawa Tengah, untuk meningkatkan ekspor. “Ini menjadi potensi baru bagi Jawa Tengah untuk membuka pasar ke Eropa. Banyak produk Indonesia nantinya sudah tidak lagi terkendala tarif ketika masuk ke pasar Uni Eropa,” ujarnya.

Ia menambahkan, BKSAP DPR RI memiliki grup kerja sama bilateral dengan 102 negara yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi investasi, perdagangan, maupun produk unggulan daerah ke pasar internasional.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membukukan pendapatan sekitar US$1,2 miliar atau sekitar Rp21,5 triliun (asumsi kurs Rp17.949) dari bisnis kripto keluarga selama tahun pertama masa jabatan keduanya.

Informasi itu berdasarkan laporan keterbukaan keuangan Trump yang dirilis oleh Kantor Etika Pemerintah AS (Office of Government Ethics/OGE) yang dirilis pada Selasa (30/6).

Menurut dokumen setebal 927 halaman itu Trump menerima hampir US$550 juta atau setara Rp9,87 triliun dari keterkaitannya dengan startup kripto World Liberty Financial (WLF) sepanjang 2025.

WLF didirikan bersama pada September 2024 oleh putra-putra Trump dan putra utusan khusus Timur Tengah Trump, Steve Witkoff.

Dokumen tersebut juga mencatat pendapatan royalti sebesar US$635 juta atau Rp11,39 triliun dari perjanjian lisensi yang terkait dengan mata uang kripto $TRUMP, yang diluncurkan hanya beberapa jam sebelum pelantikan Trump sebagai presiden pada Januari 2025.

Dokumen etik itu beberapa kali menyinggung WLF yang menerbitkan mata uang kripto WLFI. Penjualan awal token WLFI menghasilkan US$550 juta. Namun, sejak September 2025 nilainya anjlok dari 46 sen AS menjadi sekitar 6 sen AS per token saat ini.

Trump dan ketiga putranya juga memperoleh tambahan 22,5 miliar token WLFI melalui perusahaan perantara bernama DT Marks Defi. Kepemilikan tersebut saat ini bernilai sekitar US$1,3 miliar atau setara Rp23,3 triliun.

Pada April 2025, WLF juga meluncurkan stablecoin, yaitu mata uang digital yang nilainya dipatok terhadap dolar AS.

Selain pendapatan dari WLF dan aset kripto terkait, Trump juga memperoleh jutaan dolar dari kepemilikan saham di sejumlah perusahaan publik yang bergerak di sektor kripto, termasuk platform bursa aset digital Coinbase.

Laporan itu juga mencatat berbagai pemasukan dari produk bermerek Trump, mulai dari pakaian, hingga penjualan Alkitab yang dipasarkan bersama penyanyi country Lee Greenwood.

Aktivitas kripto Trump menjadi faktor utama yang membuat kekayaan pribadinya melonjak hampir tiga kali lipat. Menurut Forbes, kekayaannya Trump naik dari US$2,3 miliar atau Rp41,3 triliun menjadi US$6,5 miliar atau Rp117 triliun pada periode 2024-2026.

Mantan pengembang properti itu kerap dituding menghadapi konflik kepentingan, terutama karena berinvestasi di industri kripto sembari menjabat sebagai presiden. Pasalnya, Trump mengambil sejumlah langkah deregulasi yang berujung mendorong lonjakan harga aset kripto.

Namun, Gedung Putih membantah tudingan adanya persoalan etika terkait bisnis Trump dengan jabatan sebagai presiden.

"Baik Presiden maupun keluarganya tidak pernah terlibat, dan tidak akan pernah terlibat, dalam konflik kepentingan," kata Wakil Sekretaris Pers Utama Gedung Putih Anna Kelly dalam pernyataan kepada AFP, Rabu (1/6).

Kelly mengatakan Trump telah dengan bangga menjadikan Amerika Serikat sebagai ibu kota kripto dunia.

"Semua tindakan Presiden Trump dan pemerintahannya diambil demi kepentingan terbaik rakyat Amerika. Siapa pun yang menyebarkan narasi sebaliknya, hanya mengulang tuduhan lama dan keliru yang telah digaungkan Partai Demokrat dan media arus utama selama satu dekade," imbuhnya.

Undang-undang AS mewajibkan presiden dan wakil presiden Amerika melaporkan pendapatan serta aset mereka.

Aset Trump saat ini ditempatkan dalam sebuah trust yang dikelola oleh putranya, Donald Trump Jr.

Namun, anggaran dasar trust tersebut memungkinkan pembubarannya kapan saja, sehingga Trump dapat kembali mengendalikan aset tersebut setelah masa jabatan presidennya berakhir pada 2029.

Palangka Raya (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) di provinsi setempat pada triwulan II tahun 2026 tetap terjaga dengan baik di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global dan nasional.

"Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan," tegas Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz di Palangka Raya, Rabu.

Stabilitas sektor jasa keuangan di Kalteng pada triwulan II yang terjaga dengan baik itu dapat dilihat dari berbagai sektor. Salah satunya perkembangan sektor bank umum di Kalteng.

Dia menyampaikan pada posisi Mei 2026, kinerja bank umum mengalami peningkatan dibanding posisi Mei 2025, seperti aset meningkat Rp8,27 triliun atau 9,08 persen tahun ke tahun atau year-on-year (yoy), yakni dari Rp90,99 triliun kini menjadi sebesar Rp99,26 triliun.

Kemudian dana pihak ketiga (DPK) meningkat sebesar Rp3,63 triliun atau 7,36 persen yoy, dari Rp49,33 triliun kini menjadi sebesar Rp52,93 triliun. Juga kredit atau pembiayaan meningkat sebanyak Rp3,78 triliun atau 7,37 persen yoy, dari sebelumnya Rp51,20 triliun kini menjadi Rp54,98 triliun.

Lebih lanjut Primandanu menekankan kondisi sektor jasa keuangan yang stabil, aman, dan tepercaya memiliki peran strategis dalam upaya menjaga ketahanan ekonomi daerah.

"Kondisi sektor jasa keuangan seperti ini juga sangat mendukung, dalam perluasan akses pembiayaan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelaanya.

Sejalan dengan itu, OJK Kalteng terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mendorong penguatan ekosistem keuangan terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui berbagai program strategis, OJK berkomitmen menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperluas akses layanan keuangan mudah dijangkau, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat hingga ke wilayah terpencil.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Di tengah situasi global yang tak menentu, perekonomian Sulawesi Utara (Sulut) tercatat terus tumbuh dengan diiringi penurunan tingkat kemiskinan. Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) diyakini dapat menjadi instrumen yang menjaga tren pertumbuhan itu dengan data yang lengkap, akurat, dan mutakhir.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, dalam kegiatan pencanangan SE2026 di Kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Selasa (30/6), yang dihadiri Gubernur Yulius Selvanus, dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.

Di Sulut, BPS akan menerjunkan 2.401 petugas untuk mendata sekitar 297 ribu unit usaha yang tersebar di 15 kabupaten/kota.

"Jadi nanti Pak Gubernur akan dapat data gambaran utuh tentang ekonomi yang ada di Sulawesi Utara ini. Mulai dari laut dan darat, semuanya luar biasa. Bila dilihat dari data, pertumbuhan ekonominya Sulawesi Utara melampaui rata-rata nasional yang diiringi dengan tingkat kemiskinan yang terus menurun, mencapai 6,62 persen," ujar Sonny.

Menurut Sonny, data hasil SE2026 dapat menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, mendorong investasi, memperkuat UMKM, mengembangkan kawasan ekonomi, serta memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Sulut.

"Sensus ekonomi ibarat melakukan medical check-up. Bisa saja kita merasa tubuh sehat, mungkin juga merasa kok ada yang tidak enak di badan kita, dan kita baru bisa tahu apa penyebab badan kita tidak enak," katanya.

Ia menambahkan, pelaksanaan SE2026 tidak diselenggarakan secara tiba-tiba. Sensus ini mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang mengatur pelaksanaan sensus ekonomi setiap 10 tahun sekali.

Selain mendata perusahaan atau badan usaha, BPS juga mencatat aktivitas ekonomi rumah tangga secara door to door agar seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dapat tergambarkan secara utuh.

Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, menyatakan sepakat bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak terlepas dari ketersediaan data yang akurat dan berkualitas. Ia mengakui data statistik menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran, termasuk dalam mendorong investasi, memperkuat daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya yakin BPS, dengan pengalaman saat melakukan Sensus Penduduk dan Sensus Pertanian, dan pada Sensus Ekonomi kali ini tentunya bisa tetap berjalan dengan baik. Apalagi didukung dengan tim lapangan yang mencapai dua ribu lebih," ujar Yulius.

Lebih jauh, Sonny mengajak seluruh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah, akademisi, media, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan SE2026.

"Mari bersama kita sukseskan sensus ekonomi dengan TIR. TIR itu singkatan dari Terima petugas Sensus Ekonomi 2026, Isi data dengan benar, serta Rahasia data terjaga," pungkas Sonny.

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan iklim investasi di wilayahnya tetap kondusif meski dunia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan geopolitik global dan tekanan fiskal.

"Jawa Tengah masih menjadi kawasan yang menarik untuk mengembangkan investasi, terutama industri padat karya, tetapi tidak menutup kemungkinan industri padat modal," katanya di Semarang, Selasa malam.

Bahkan, Jateng dinilai masih menjadi magnet bagi investor berkat berbagai kemudahan dan dukungan yang disiapkan pemerintah daerah.

Ahmad Luthfi menyampaikan pernyataan itu dalam acara Business Dinner bersama pelaku usaha dan stakeholders perekonomian se-Jateng yang dihadiri oleh sebanyak 105 investor dan pelaku usaha.

Mulai dari investor penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), pengelola kawasan industri, hingga jajaran Bank Jateng

Karena itu, Pemerintah Provinsi Jateng terus memperkuat daya saing investasi melalui penyederhanaan perizinan, jaminan keamanan, hingga penyediaan tenaga kerja yang siap pakai melalui balai latihan kerja, pendidikan vokasi, dan perguruan tinggi.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Pada periode Januari-Maret 2026, dengan realisasi investasi di Jateng mencapai Rp23,02 triliun atau 23,23 persen dari target investasi tahun ini sebesar Rp99,09 triliun.

Investasi tersebut, terdiri atas PMA sebesar Rp12,98 triliun dan PMDN Rp10,04 triliun, dengan penyerapan sekitar 92 ribu tenaga kerja dari 24.957 proyek.

Sementara itu sepanjang 2025, realisasi investasi Jateng mencapai Rp110,64 triliun dengan penyerapan 418.138 tenaga kerja.

Selain memperkuat pelayanan investasi, Pemprov Jateng juga menyiapkan pengembangan 12 kawasan industri baru yang tersebar di Kabupaten Rembang, Demak, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Semarang, Boyolali, Grobogan, dan Kota Semarang.

Infrastruktur logistik diperkuat melalui pengembangan pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan dry port (tempat bongkar muat) di Kawasan Industri Batang dan Kendal, guna mendukung aktivitas industri.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga mendorong investor memanfaatkan layanan Bank Jateng sebagai bagian dari ekosistem investasi daerah.

Menurut dia, penggunaan bank tersebut akan memperkuat perputaran ekonomi di Jateng karena mayoritas saham Bank Jateng dimiliki pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widyatmoko menyatakan pihaknya siap menjadi mitra strategis investor melalui layanan pembiayaan investasi, modal kerja, hingga transaksi perbankan.

Bank Jateng juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan pelaku usaha untuk mendukung pertumbuhan investasi di Jateng.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tarif listrik di Singapura naik 17 persen mulai Juli hingga September 2026. Kenaikan juga terjadi pada tarif jaringan gas kota sebesar 7,1 persen.

Otoritas Pasar Energi (EMA) Singapura menyatakan kenaikan harga tersebut seiring meningkatnya harga gas alam di tengah konflik di Timur Tengah yang masih berlangsung.

Tercatat, harga gas alam meningkat tajam sejak akhir Februari, dan tetap tinggi dari April hingga Juni, yang menyebabkan biaya produksi listrik dan gas kota menanjak.

Hari ini, Selasa (30/6), perusahaan listrik SP Group pun mengumumkan harga listrik rumah tangga pada kuartal III 2026 akan naik sebesar 4,64 sen per kilowatt-jam (kWh) dari kuartal sebelumnya, menjadi 31,91 sen per kWh, sebelum pajak barang dan jasa (PPN).

Adapun tarif listrik secara keseluruhan pada Juli-September, termasuk untuk non-rumah tangga, akan meningkat rata-rata 17,5 persen atau 4,66 sen per kWh, dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Dalam pernyataan terpisah, penyedia gas kota City Energy mengatakan tarif gas untuk rumah tangga akan meningkat sebesar 1,56 sen per kWh dari kuartal sebelumnya, menjadi 23,48 sen per kWh, sebelum PPN.

David Broadstock, mitra perusahaan konsultan energi The Lantau Group, mengatakan kepada The Straits Times bahwa kenaikan tarif listrik sudah diprediksi kendati lebih tinggi dari yang diperkirakan.

Namun, ia mengatakan tarif baru tersebut masuk akal karena cara perhitungan komponen biaya energi, yang merupakan bagian terbesar dari tarif tersebut.

"Saya tidak terkejut bahwa kita melihat kenaikan besar kali ini. Ini konsisten dengan semua yang telah diperingatkan oleh Pemerintah," ujar Broadstock seperti dilansir The Strait Times, Selasa (30/6),

Broadstock menambahkan pasar energi global terus menghadapi ketidakpastian di tengah negosiasi perdamaian antara AS dan Iran.

SP Group dan City Energy sendiri mengevaluasi tarif listrik dan gas setiap kuartal berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh regulator EMA.

Tarif listrik dan gas dapat berfluktuasi dari kuartal ke kuartal karena harga bahan bakar global yang bergejolak yang didorong oleh faktor geopolitik. Adapun tarif ditentukan berdasarkan harga gas dalam 2½ bulan pertama kuartal sebelumnya.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp17.907 per dolar AS pada perdagangan Selasa (30/6) sore. Mata uang Garuda melemah 56 poin atau 0,31 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.

Pergerakan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang Asia yang juga melemah terhadap dolar AS. Peso Filipina terdepresiasi 0,27 persen, ringgit Malaysia melemah 0,14 persen, won Korea Selatan turun 0,73 persen, yen Jepang terkoreksi 0,27 persen, dolar Singapura melemah 0,17 persen, dan dolar Hong Kong turun tipis 0,02 persen.

Sementara itu, yuan China menjadi satu-satunya mata uang di kawasan yang menguat setelah terapresiasi 0,12 persen terhadap dolar AS.

Mata uang utama negara maju juga didominasi pelemahan. Euro Eropa turun 0,31 persen, poundsterling Inggris melemah 0,24 persen, dolar Australia terkoreksi 0,14 persen, dolar Kanada turun 0,15 persen, serta franc Swiss melemah 0,25 persen.

Analis mata uang Ibrahim Assuaibi mengatakan penguatan indeks dolar AS dipicu oleh meningkatnya kehati-hatian pelaku pasar terhadap perkembangan geopolitik di Timur Tengah serta menguatnya ekspektasi bahwa bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, masih berpeluang menaikkan suku bunga tahun ini.

Dari dalam negeri, ia menilai pasar tengah menantikan data neraca perdagangan Mei di tengah kekhawatiran penyusutan surplus perdagangan yang berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan. Selain itu, tekanan inflasi di sejumlah daerah serta sentimen terhadap regulasi baru terkait obligasi investasi negara juga turut memengaruhi pergerakan rupiah.

[Gambas:Youtube]

"Ketimpangan inflasi dipicu oleh beberapa faktor, seperti rantai tata niaga pangan domestik yang belum efisien, fluktuasi cuaca setempat, serta pola tanam antar-daerah yang belum terkoordinasi," ujar Ibrahim dalam keterangan resminya.

Untuk perdagangan Rabu (1/7), Ibrahim memperkirakan rupiah masih akan bergerak fluktuatif namun berpotensi ditutup melemah di kisaran Rp17.900 hingga Rp17.950 per dolar AS.