Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan praktik kecurangan dalam penjualan beras premium di mana beras dengan kualitas rendah dijual dengan harga tinggi.

Ia menyebut praktik ini berpotensi merugikan masyarakat hingga Rp10 triliun.

Ia menjelaskan berdasarkan hasil pengujian laboratorium, sejumlah beras yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar beras premium. Padahal, beras premium seharusnya memiliki kadar beras patah maksimal 14 persen.

"Ini kalau (beras) premium, itu 14 persen pecahan. Yang kita tangkap itu 59 (persen), 34 (persen). Artinya harga Rp8.000 dijual Rp17 ribu (per kilogram)," ujar Amran di Kawasan Pergudangan Genesis, Karawang, Kamis (23/4).

Dalam paparannya, kadar beras patah yang ditemukan pada sejumlah sampel mencapai 33 hingga 59 persen. Angka tersebut jauh di atas ambang batas standar premium, sehingga secara kualitas tidak layak dijual dengan harga tinggi.

Amran menyebut dengan asumsi harga wajar sekitar Rp12 ribu per kilogram, selisih harga yang dibebankan kepada konsumen bisa mencapai Rp5.000 per kilogram.

"Kalau Rp12 ribu saja, saya hitung kecil Rp5.000 (selisih harga). Kalau 2 juta ton, (selisih harga yang dibebankan ke konsumen) Rp10 triliun," katanya.

Data yang ditampilkan menunjukkan beras dengan kualitas tersebut tetap dijual hingga Rp17 ribu per kilogram meski secara mutu tidak memenuhi kategori premium.

Ia menegaskan praktik tersebut bukan sekadar kesalahan distribusi, melainkan bagian dari dugaan permainan di rantai pasok, termasuk peran perantara atau middleman.

"Bukan oplos, nyolong. Ini saya periksa di lab, ini beras semua yang middleman tadi," ujar Amran.

Menurut Amran, total nilai perputaran dari praktik yang diduga melibatkan pelaku di rantai distribusi tersebut bahkan bisa mencapai Rp100 triliun.

Lebih lanjut, Amran memastikan pemerintah bersama Satgas Pangan Polri akan terus menindak praktik kecurangan di sektor pangan, termasuk beras, guna melindungi konsumen dari harga yang tidak sesuai dengan kualitas.

"Ini yang ditangkap dan ini sudah di penjara. Clear ya? Itulah masuk di middleman," ujar Amran.

[Gambas:Youtube]

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memproyeksikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) mampu menghasilkan margin alias keuntungan hingga Rp50 triliun, dengan memangkas rantai pasok yang selama ini panjang dan didominasi perantara.

"Supply chain (rantai pasokan) tadi, solusinya adalah ini. Kita perkecil menjadi tiga (rantai distribusi). Ini kehilangan, kita Rp313 triliun (potensi margin di rantai pasok). Di middleman ini, untungnya bisa 10 persen, 20 persen, 30 persen (di setiap tahap distribusi)," ujar Amran dalam diskusi bersama pengamat di Kawasan Pergudangan Genesis, Karawang, Kamis (23/4).

Ia menjelaskan struktur distribusi pangan saat ini melibatkan banyak lapisan, mulai dari pedagang pengumpul, distributor, subdistributor, hingga ritel sebelum sampai ke konsumen. Kondisi ini membuat margin keuntungan menumpuk di tingkat perantara.

Berdasarkan paparannya, potensi keuntungan yang selama ini dinikmati para perantara atau middleman mencapai sekitar Rp313,08 triliun. Melalui skema Kopdes Merah Putih, rantai pasok dipangkas menjadi lebih sederhana, yakni dari petani langsung ke koperasi di desa, lalu ke konsumen akhir.

"Inilah dibangun Koperasi (Desa) Merah Putih. Dari petani, koperasi langsung di desa ke konsumen. Kalau ini untung koperasi Rp50 triliun, ini Rp263 triliun dibagi ke petani, pendapatan naik, daya beli naik," ujar Amran.

Dengan skema tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan nilai tukar petani (NTP) serta perbaikan daya beli masyarakat desa karena distribusi keuntungan menjadi lebih merata.

[Gambas:Youtube]

Selain itu, Amran juga menyinggung peran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penyerap hasil produksi petani atau off taker. Menurutnya, keberadaan MBG akan membantu menjaga stabilitas permintaan, sehingga tidak terjadi kelebihan produksi yang berujung pada pemborosan.

"MBG itu off taker dari 160 juta petani Indonesia. Jadi dia membeli, tidak lagi ada kita dengar tomat dibuang, barang dibuang," ujarnya.

Ia menambahkan integrasi antara koperasi dan program MBG diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih kuat, di mana hasil produksi terserap dan langsung didistribusikan ke masyarakat sekitar.

Amran juga memperkirakan perputaran ekonomi di desa dapat meningkat signifikan jika sistem ini berjalan optimal. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya terpusat di kota diharapkan dapat bergeser dan tumbuh di tingkat desa.

"Kalau kita sepakat 30 kali bergerak di desa (perputaran ekonomi), Rp300 triliun kali 10 (dikalikan frekuensi transaksi), Rp10 ribu triliun (potensi perputaran ekonomi). Ini bergerak di desa, tidak lari ke kota," katanya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) kerap datang dari pihak yang tidak memahami kondisi masyarakat miskin.

Ia menilai program gagasan Presiden Prabowo Subianto itu tak hanya soal bantuan pangan, tetapi juga berdampak luas terhadap perekonomian desa.

"MBG jangan dilihat berdiri sendiri. Ini penggerak ekonomi di desa, dari hortikultura, sayur-sayuran, penjual ayam, telur, semua bergerak dari hulu sampai hilir. Mungkin yang mengkritik tidak pernah merasakan miskin," kata Amran di Hotel Pantai Gapura, Makassar, Senin (6/4).

Amran menuturkan program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama bagi anak-anak yang rentan kekurangan gizi.

Menurutnya, kebijakan ini tidak berorientasi politik jangka pendek lantaran penerima manfaatnya belum menjadi pemilih dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden.

"Ini investasi untuk anak-cucu kita. Anak SD, SMP, SMA belum ikut pemilihan (umum). Artinya ini betul-betul gagasan untuk generasi ke depan. Kita tidak boleh ego, banyak anak-anak kita yang kelaparan, stunting kita masih 21 persen," ujarnya.

Amran juga menekankan MBG berperan sebagai penggerak ekonomi desa karena menciptakan permintaan langsung terhadap produk pertanian dan peternakan. Ia menyebut jutaan pelaku usaha kecil ikut merasakan dampaknya.

"Bayangkan kalau Rp300 triliun bergerak di desa. Peternak ayam, telur, sapi, kambing itu bergerak semua. Ada 3,8 juta peternak kita, ini menjadi off-taker untuk sayur, telur, ayam, daging," katanya.

Selain itu, pemerintah juga mengintegrasikan MBG dengan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih untuk memangkas rantai distribusi yang panjang. Dengan skema itu, produk dari petani bisa langsung disalurkan ke konsumen melalui koperasi.

"Kalau ada koperasi (desa), dari petani langsung ke koperasi di desa lalu ke konsumen. Rantai pasok yang dulu delapan jadi tiga. Keuntungan yang tadinya besar di middleman bisa berpindah ke petani dan konsumen," jelasnya.

Menurut Amran, kombinasi MBG, Kopdes Merah Putih, dan hilirisasi sektor pangan dirancang sebagai satu kesatuan untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus menjaga stabilitas harga.

Program ini juga disebut sebagai langkah untuk mengurangi dominasi perantara dalam distribusi pangan.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah mendorong hilirisasi protein melalui pembangunan peternakan terintegrasi. Sejumlah proyek telah dimulai dengan melibatkan BUMN untuk menjamin pasokan pakan, bibit, dan stabilitas harga bagi peternak kecil.

Para peternak ayam petelur menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman, atas perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan usaha peternak dan stabilitas harga pangan nasional.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga Telur Ayam Ras yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Rabu (19/11).

Dalam forum tersebut, para peternak menegaskan bahwa Amran merupakan pejabat yang aktif turun ke lapangan untuk mendengar langsung keluhan mereka dan memastikan produksi tetap aman.

"Kami mewakili peternak telur menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Andi Amran Sulaiman. Beliau sosok yang peduli kepada rakyat dan peternak kecil," kata Ketua Koperasi Berkah Telur Blitar Yesi.

Hal senada disampaikan Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional, Yudianto Yosgiarso. Ia menilai Amran sebagai pejabat publik yang peduli dan selalu membela kepentingan rakyat.

"Kami mewakili dari peternak, kami dari Pinsar Petelur Nasional. Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang besar kepada Bapak Amran yang selalu memperhatikan kita di kala kita mendapatkan kesulitan," ungkapnya.

Yudianto menilai Amran mampu menyelesaikan permasalahan peternak, mulai dari masalah harga jagung, harga DOC, dan harga telur. Ia menekankan bahwa para peternak sangat dilindungi dengan kebijakan berpihak Mentan Amran.

Dalam kesempatan itu, Yudianto juga menjelaskan bahwa harga telur di tingkat produsen tetap stabil pada kisaran Rp24.000-Rp26.500 per kilogram, sesuai Harga Acuan Pemerintah (HAP).

Bahkan, produksi nasional saat ini berada dalam kondisi surplus sehingga tidak ada alasan pasokan menjadi penyebab kenaikan harga di pasar. Yudianto mengungkapkan adanya permainan middleman yang membuat harga telur melonjak.

"Kami menjual di harga acuan, tidak pernah naik. Jadi kalau di pasar melonjak, pertanyaannya siapa yang bermain?" ujarnya.

Mendengar langsung para peternak, Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mempermainkan harga dan merugikan rakyat.

Ia memerintahkan Satgas Pangan Polri untuk menertibkan pelaku usaha yang melanggar, terutama pada 177 kabupaten/kota yang harga telurnya tercatat di atas HAP.

"Yang nakal itu middleman. Satgas Pangan, saya umumkan: cabut izinnya. Kalau perlu, tangkap," tegas Amran.

Ia menambahkan bahwa kenaikan harga telur yang sempat terjadi bersifat sementara dan berpotensi segera terkoreksi, apalagi harga DOC telah menurun dari Rp14.000 menjadi Rp11.500.

Pemerintah juga sedang mengkaji pengaturan HPP jagung, HAP jagung pakan, serta HAP telur ayam ras agar seluruh ekosistem usaha terlindungi, baik petani, peternak, maupun konsumen.

Dalam kesempatan tersebut, di hadapan para peternak, Mentan Amran menegaskan komitmennya: "Saya hadir membela kalian. Saya di depan untuk kalian semua, yang besar dijaga, yang kecil apalagi. Jangan sampai ada yang tertindas. Kita harus sinergi dan kolaborasi," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Dalam ekosistem pangan nasional, peran middleman selalu menjadi topik yang memicu perdebatan.

Middleman atau perantara sering dipandang sebagai mata rantai yang menghubungkan petani dan konsumen, namun di saat bersamaan dianggap sebagai salah satu penyebab struktur harga yang tidak efisien.

Mereka hadir sebagai pedagang pengumpul, pedagang grosir, hingga pedagang ritel, masing-masing memainkan peran dalam menggerakkan arus barang dari sawah menuju pasar.

Dalam konteks ini, middleman bukan sekadar aktor ekonomi kecil, tetapi bagian dari struktur tata niaga yang selama puluhan tahun membentuk wajah perdagangan beras di Indonesia.

Namun, perdebatan tentang sejauh mana mereka menjadi solusi atau justru sumber masalah masih jauh dari selesai.

Di satu sisi, peran middleman membantu petani dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Mereka menghubungkan petani dengan konsumen, menyediakan akses distribusi, mengatur logistik, dan bahkan sering menjadi sumber informasi harga bagi petani.

Dalam banyak kasus, middleman adalah pihak pertama yang mengetahui preferensi pasar, perubahan permintaan, atau pergerakan harga, dan informasi itu dapat membantu petani mengambil keputusan produksi.

Selain itu, middleman menyediakan layanan instan yang tidak dimiliki banyak petani, di antaranya akses pembeli, kecepatan transaksi, dan kepastian penyerapan hasil panen.

Karena sebagian besar petani tidak memiliki modal, fasilitas penyimpanan, alat transportasi, atau jaringan pemasaran, kehadiran middleman menjadi solusi praktis yang tak bisa dihindari.

Meskipun demikian, sisi gelapnya pun tak dapat dinafikan. Middleman memiliki kekuatan menentukan harga beli dan harga jual, dan dalam situasi tertentu dapat menekan harga beli dari petani demi margin keuntungan.

Ketika struktur tata niaga panjang dan melibatkan banyak lapisan perantara, biaya distribusi bertambah dan harga beras di tingkat konsumen meningkat.

Ironisnya, dalam kondisi tertentu, petani tetap menjual dengan harga rendah, meskipun harga beras di pasar sedang tinggi.

Di sinilah akar persoalan utama tata niaga beras selama ini, yaitu kekuatan tawar petani lemah, struktur pasar oligopsoni di hulu, dan oligopoli di hilir. Middleman menjadi pengendali permainan harga, bukan sekadar penghubung rantai pasok.

Tidak efisien

Situasi inilah yang memicu pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa permainan middleman menjadi penyebab kenaikan harga beras, meskipun stok dalam negeri melimpah.

Dalam pengamatannya, harga di tingkat petani dan grosir turun, namun harga eceran justru naik. Artinya, ada distorsi dalam distribusi yang tidak semata-mata disebabkan oleh faktor produksi, tetapi dipicu oleh perilaku pasar yang tidak efisien.

Untuk itu, pemerintah memperkenalkan gagasan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai upaya memotong rantai pasok dan mengurangi ketergantungan terhadap middleman yang diduga memainkan harga.

Pertanyaannya, apakah middleman selalu menjadi antagonis? Kenyataannya tidak sesederhana itu. Middleman dapat bersahabat dengan petani bila hubungan bisnis dibangun dengan keadilan dan transparansi.

Mereka dapat membeli gabah dengan harga adil, memberikan akses pemasaran, menjadi sumber informasi pasar, dan bahkan membantu menyediakan bibit unggul atau akses pupuk bersubsidi.

Pada banyak kasus, middleman adalah pihak yang paling dekat dengan petani, datang langsung ke sawah, membantu menjualkan produk, dan memahami dinamika lokal yang tidak selalu terjangkau oleh institusi formal.

Kemitraan middleman dan petani bisa menjadi sinergi positif bila berbasis kepercayaan dan kepentingan yang seimbang.

Hanya saja, realitas di lapangan menunjukkan hubungan itu tidak selalu harmonis karena perbedaan kepentingan bisnis. Inilah yang membuat literasi pasar bagi petani sangat penting.

Petani yang memahami mekanisme harga dan alur pemasaran memiliki posisi tawar lebih kuat, dapat bernegosiasi lebih baik, dan tidak mudah terjebak dalam praktik yang merugikan.

Penguatan kapasitas petani dari sisi produksi, pemasaran, hingga keuangan menjadi kunci agar middleman tidak selalu menjadi penentu tunggal dalam rantai pasok.

Menghadapi kompleksitas ini, pemerintah dapat mengambil sejumlah langkah strategis untuk menata ulang ekosistem perberasan.

Optimalisasi penyerapan gabah dan beras melalui Badan Pangan Nasional menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga, sekaligus memastikan cadangan pemerintah terisi.

Penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram gabah kering panen berfungsi sebagai jaring pengaman agar petani tidak terpuruk saat harga anjlok.

Program Korporasi Petani dan Pro Pak Tani dirancang untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat kelembagaan petani, sehingga posisi mereka dalam rantai nilai semakin kuat.

Selain itu, pemerintah juga mendorong terbangunnya sistem pangan yang adil dan resilien melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pelaku swasta dan masyarakat sipil.

Pengawasan terhadap perdagangan beras diperketat untuk mencegah praktik spekulasi dan manipulasi distribusi. Semua langkah ini menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam dalam menghadapi distorsi pasar yang berpotensi merugikan petani dan konsumen.

Solusi strategis

Meski begitu, peran middleman tidak bisa dihapus begitu saja. Indonesia memiliki struktur pertanian yang masih didominasi petani kecil dengan akses terbatas terhadap teknologi, pembiayaan, dan pasar.

Dalam sistem seperti ini, middleman tetap diperlukan, tetapi harus diatur dan dikelola agar tidak menyimpang dari fungsi dasarnya. Tantangannya bukan menghilangkan middleman, tetapi menempatkan mereka dalam sistem yang transparan, kompetitif, dan berpihak pada kepentingan nasional.

Solusi strategis yang dapat diperkuat adalah membangun model kemitraan yang lebih modern dan adil antara middleman, petani, dan lembaga pemerintah.

Middleman dapat diintegrasikan ke dalam kelembagaan petani sebagai mitra resmi yang membawa fungsi layanan distribusi, informasi harga, dan akses pasar.

Pemerintah dapat menerapkan standar kemitraan, memperluas digitalisasi rantai pasok, serta memperkuat platform perdagangan beras berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi harga.

Dengan demikian, middleman tidak hanya menjadi pedagang, tetapi bagian dari ekosistem pangan yang sehat dan terukur.

Ke depan, upaya membangun tata niaga beras yang efisien dan adil harus berangkat dari realitas bahwa middleman tetap ada, namun perannya dapat diarahkan menjadi lebih produktif.

Kuncinya adalah memperkuat petani, menata mekanisme pasar, membangun distribusi modern, dan meningkatkan keberlanjutan produksi.

Jika ekosistemnya dibenahi, middleman dapat bertransformasi dari pihak yang dicurigai, menjadi mitra strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Dalam struktur pangan yang kuat, semua pihak memiliki ruang berperan, tetapi tidak ada yang boleh bermain-main dengan harga, kesejahteraan petani, atau stabilitas pangan bangsa.

*) EntangSastraatmadja adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat

Copyright © ANTARA 2025