Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan hadiah ratusan juta rupiah dan puluhan gram emas kepada pembayar pajak kendaraan bermotor dalam ajang Gebyar Hadiah Samsat 2026.

Pengundian hadiah di periode I ini digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (26/6/2026). Pengundian dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno.

Sumarno mengatakan, Gebyar Hadiah Samsat menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan Jawa Tengah melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, pemberian apresiasi tersebut diharapkan mampu mengubah kebiasaan masyarakat agar tidak menunggu jatuh tempo dalam membayar pajak. Sebab, dalam program ini pembayaran lebih awal memberikan keuntungan berupa tambahan poin undian.

Pembayaran pajak menggunakan QRIS Bank Jateng mendapatkan enam poin, pembayaran sebelum jatuh tempo memperoleh tiga poin, pembayaran tepat waktu mendapat dua poin, sedangkan pembayaran setelah jatuh tempo mendapatkan satu poin.

“Harapan kami masyarakat Jawa Tengah termotivasi untuk melakukan pajak kendaraan bermotor minimal tepat waktu. Syukur-syukur malah sebelum jatuh tempo sudah bayar karena dapat poin lebih,” kata Sumarno dalam siaran pers.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengatakan bahwa Gebyar Hadiah Samsat merupakan upaya pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat yang masih belum tertib membayar pajak.

“Yang sudah bayar pajak kita berikan apresiasi, yang belum bayar pajak dengan melihat ada hadiah yang diberikan juga akan termotivasi untuk dapat membayar pajak tepat waktu,” jelasnya.

Pada Gebyar Hadiah Samsat Tahun 2026 Periode I, terdapat sebanyak 11.454.334 nomor undian dari wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran mulai 1 Desember 2025 hingga 31 Mei 2026.

Hadiah yang disiapkan berupa tabungan BIMA Bank Jateng dengan total Rp385,5 juta dan emas dengan total berat 22,5 gram.

Dari hasil pengundian, sebanyak lima orang mendapatkan emas masing-masing satu gram, dua orang mendapatkan emas masing-masing 2,5 gram, serta 185 orang memperoleh tabungan BIMA senilai Rp2 juta.

Sementara hadiah utama diberikan kepada tiga pemenang. Juara pertama mendapatkan tabungan BIMA Rp7,5 juta dan emas lima gram, juara kedua memperoleh tabungan BIMA Rp5 juta dan emas lima gram, sedangkan juara ketiga mendapatkan tabungan BIMA Rp3 juta dan emas 2,5 gram.

Masrofi menambahkan, program Gebyar Hadiah Samsat akan terus berlanjut. Pengundian periode kedua dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026 sebagai bentuk apresiasi berkelanjutan kepada masyarakat yang tertib membayar pajak kendaraan bermotor.

"Terus berkesinambungan karena tetap kita harus melakukan apresiasi karena pada wajib pajak yang telah patuh," pungkasnya.

Selain memberikan apresiasi, Pemprov Jateng juga terus mendorong digitalisasi layanan pembayaran pajak melalui kolaborasi dengan Bank Jateng dan berbagai pihak terkait, agar masyarakat semakin mudah, cepat, dan nyaman dalam membayarkan pajak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT TASPEN (Persero) telah menyalurkan pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 kepada pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), Selasa, 2 Juni 2026.

Penyaluran ini dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Pembayaran Gaji Ketiga Belas disalurkan melalui 46 mitra bayar TASPEN yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan total penerima 3,25 juta peserta.

Untuk memastikan kelancaran penyaluran, TASPEN melakukan uji petik di wilayah kantor cabang TASPEN di seluruh Indonesia. Secara khusus untuk TASPEN wilayah Batam dan Makassar, uji petik turut dihadiri jajaran Direksi dan Dewan Komisaris TASPEN.

Pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 mencatatkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya baik secara jumlah penerima manfaat, nilai manfaat, hingga kecepatan waktu penyaluran manfaat kepada peserta.

Pada 2026, jumlah penerima manfaat meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 3,16 juta menjadi 3,25 juta peserta pensiunan.Dari sisi nilai manfaat, total pembayaran juga naik sekitar Rp 400 miliar dengan nilai penyaluran, yang sebelumnya Rp 10,43 triliun pada 2025 menjadi Rp 10,83 triliun pada 2026.

Adapun dari segi kecepatan waktu, 99,14 persen penyaluran manfaat telah diterima peserta, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 96 persen pada pada hari pertama penyaluran manfaat Gaji Ketiga Belas.

Capaian ini mencerminkan komitmen TASPEN dalam memastikan penyaluran hak peserta berjalan tepat waktu, optimal, dan memberikan manfaat semakin luas bagi para pensiunan. Pensiunan tidak perlu melakukan pengajuan maupun autentikasi khusus untuk memperoleh Gaji Ketiga Belas Tahun 2026.

Pembayaran dilakukan berdasarkan data pembayaran pensiun Mei 2026. Meskipun demikian, peserta tetap diwajibkan melakukan autentikasi rutin bulanan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan mekanisme tersebut, TASPEN berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran yang mudah, aman, tertib, dan sesuai regulasi.

Komisaris Utama PT TASPEN (Persero), Fary Djemi Franscis mengapresiasi TASPEN. ‘’Karena keandalan sistemnya, dalam 6 jam uang yang ditransfer dari Kementerian Keuangan sudah dicairkan kepada pensiunan tepat waktu. Sampai pagi hari ini sekitar 98,95 persen sudah tersalurkan,” katanya dikutip, Rabu (3/6/2026).

Lebih lanjut, Fary mengatakan, TASPEN menyalurkan Gaji Ketiga Belas secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tanpa potongan. Meskipun pensiunan memiliki pinjaman di mitra bayar, dana Gaji Ketiga Belas tersebut tidak boleh dipotong mitra bayar sehingga pensiunan dapat menerimanya secara utuh.

Apabila penerima pensiun menemukan adanya pemotongan terhadap Gaji Ketiga Belas, penerima pensiun diimbau segera melaporkannya kepada TASPEN.

Beberapa ketentuan penting terkait pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 adalah:

1.Besaran Gaji Ketiga Belas diberikan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada Mei 2026 sebesar tunjangan yang diterima selama satu bulan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

2.Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain termasuk potongan kredit pensiun dan pajak penghasilan, yang sudah ditanggung pemerintah.

3.Apabila aparatur negara atau penerima pensiun memiliki lebih dari satu status penerima manfaat, Gaji Ketiga Belas hanya dibayarkan satu kali, yaitu berdasarkan manfaat dengan nominal terbesar.

4.Bagi penerima sekaligus menerima pensiun atau tunjangan janda/duda, maka Gaji Ketiga Belas dibayarkan keduanya, baik sebagai penerima sendiri maupun sebagai penerima pensiun atau tunjangan janda/duda.

5.Bagi Pegawai ASN dan Pejabat Negara yang pensiun terhitung mulai 1 Juni 2026 dan seterusnya, maka pembayaran Gaji Ketiga Belas 2026 dilakukan instansi tempat bekerja terakhir.

TASPEN juga mengimbau seluruh peserta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN. Seluruh layanan TASPEN diberikan tanpa dipungut biaya apa pun. Karena itu, peserta diharapkan hanya mengakses informasi melalui kanal resmi perusahaan, Kantor Cabang TASPEN terdekat, atau Call Center 1500919.

Melalui langkah ini, TASPEN terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan yang aman, mudah, adaptif, dan tepercaya, sekaligus menegaskan perannya sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara.

Jakarta (ANTARA) - Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia berhasil mempertahankan predikat maskapai paling tepat waktu di dunia versi OAG FlightView periode April 2026 dengan capaian on time performance (OTP) sebesar 97,9 persen dari total 5.947 penerbangan yang dilayani.

“Capaian ini menjadi indikator kuat upaya berkelanjutan kami dalam meningkatkan reliability operasional mulai menunjukkan hasil yang nyata," kata Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Oentoro dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Melalui pemeringkatan aspek ketepatan waktu tersebut, Garuda Indonesia kembali menjadi satu-satunya maskapai penerbangan dari Asia Pasifik yang berhasil menempati jajaran peringkat tertinggi oleh lembaga riset dan pemeringkatan OTP maskapai penerbangan global independen asal Inggris tersebut.

Capaian itu melengkapi capaian ketepatan waktu yang dicapai Garuda Indonesia, yang mana pada periode Maret 2026 lalu perusahaan juga mencatatkan capaian ketepatan waktu terbaik versi OAG dengan nilai OTP 97,9 persen secara global.

Dia mengatakan capaian itu merupakan milestone penting dalam perjalanan transformasi kinerja perusahaan, khususnya dalam memperkuat fondasi operasional yang semakin kompetitif dan konsisten.

"Ketepatan waktu merupakan elemen krusial dalam membangun kepercayaan pelanggan, dan kami berkomitmen untuk menjadikannya sebagai standar layanan yang konsisten kami hadirkan,” ujar Thomas.

Ia menambahkan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari penguatan disiplin operasional di seluruh lini, mulai dari optimalisasi kesiapan armada, optimalisasi rotasi pesawat, hingga peningkatan koordinasi lintas fungsi dalam mendukung kelancaran operasional penerbangan.

Dia menuturkan hal itu merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan Garuda Indonesia Group yang terus menjaga standar operasional secara disiplin, bahkan di tengah dinamika industri yang menantang.

"Kami akan terus menjaga momentum ini sebagai bagian dari langkah menuju fase turnaround yang lebih solid dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Berdasarkan metodologi yang digunakan oleh OAG FlightView perhitungan OTP didasarkan pada waktu kedatangan aktual pesawat di gate dibandingkan dengan jadwal yang ditetapkan.

Selain itu, data juga memperhitungkan keseluruhan penerbangan yang dioperasikan dengan persyaratan cakupan data minimal 80 persen dari total penerbangan terjadwal serta ambang batas minimum operasional untuk dapat masuk dalam pemeringkatan global.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Shopee menggandeng empat perusahaan logistik nasional untuk bergabung dalam Program Garansi Tepat Waktu guna meningkatkan kualitas layanan pengiriman bagi pelanggan. Keempat perusahaan tersebut yakni Anteraja, JNE, Pos Indonesia, dan SiCepat.

Kerja sama itu ditandai melalui penandatanganan kesepakatan antara Shopee dan para mitra logistik di Kampus UMKM Shopee Jakarta.

Direktur Eksekutif Shopee Indonesia, Christin Djuarto, mengatakan kualitas layanan dan ketepatan waktu pengiriman menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan usaha penjual sekaligus mempertahankan kepercayaan pembeli di platform e-commerce.

"Kualitas layanan dan kecepatan pengiriman menjadi hal penting untuk pertumbuhan usaha Penjual Shopee dan menjaga kepercayaan Pembeli Shopee. Karena itu, kami menyambut baik partisipasi aktif serta kepercayaan dari Anteraja, JNE, Pos Indonesia, dan SiCepat dalam Garansi Tepat Waktu," ujar Christin dalam keterangan tertulis, Rabu (26/6).

Ia menyebut kerja sama strategis tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas layanan pengiriman dan meningkatkan kepuasan pelanggan di Indonesia.

Melalui program ini, pelanggan berhak memperoleh kompensasi berupa voucher Garansi Tepat Waktu senilai Rp10 ribu apabila pengiriman pesanan yang dilakukan Anteraja, JNE, Pos Indonesia, atau SiCepat melampaui estimasi waktu pengiriman. Voucher dapat diklaim pelanggan sebelum status transaksi berubah menjadi "pesanan selesai".

Shopee menilai ketepatan waktu pengiriman menjadi salah satu faktor penting dalam pengalaman berbelanja daring. Mengacu pada laporan Southeast Asia Ecommerce Logistic Market 2024 dari Parcelmonitor, sebanyak 80 persen responden mengaku lebih sering berbelanja di toko online jika paket diterima tepat waktu. Sementara 87 persen responden menyatakan lebih terdorong menyelesaikan transaksi apabila tersedia informasi estimasi pengiriman yang akurat.

"Fakta ini semakin memotivasi kami untuk menjaga kecepatan pengiriman demi mendukung pertumbuhan usaha penjual sekaligus meningkatkan kepercayaan pembeli Shopee," kata Christin.

Selain empat perusahaan tersebut, Shopee saat ini juga bekerja sama dengan 10 mitra logistik lain yang dapat dipilih pengguna untuk pengiriman pesanan.

Chief Executive Officer PT Tri Adi Bersama (Anteraja), Handy Widiya, menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurut dia, industri e-commerce memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.

Senada, Senior Vice President Sales and Business Development JNE, Agusnur Widodo, menyebut program ini menjadi langkah positif untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Ia juga menyoroti kemitraan JNE dan Shopee yang telah terjalin selama delapan tahun.

Sementara itu, External Affairs Director SiCepat Ekspres, Imam Sedayu P., mengatakan kerja sama tersebut sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan pengiriman yang andal bagi penjual maupun pembeli di Shopee.

Di sisi lain, Senior Vice President Retail Business PT Pos Indonesia (Persero), W. Lily Selanno, berharap kolaborasi melalui Program Garansi Tepat Waktu dapat terus meningkatkan kepuasan pelanggan, terutama dalam menjaga kecepatan pengiriman barang.

jalur hulu-hilir wilayah itu sudah pulih dan dapat dilalui KA dengan kecepatan yang diizinkan, sehingga juga berdampak pada keberangkatan kereta di Jember

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Keberangkatan sejumlah kereta api di wilayah Daerah Operasi (Daop) 9 Jember, Jawa Timur, Selasa, dipastikan tepat waktu usai insiden anjloknya KA 161 Bangunkarta di Bumiayu Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, pada Senin (6/4).

"Saat ini jalur hulu dan hilir pada wilayah tersebut sudah pulih dan dapat dilalui kereta api dengan kecepatan yang diizinkan, sehingga juga berdampak pada keberangkatan kereta di Jember," kata Manajer Hukum dan Humas PT KAI Daop 9 Cahyo Widiantoro di Jember, Selasa.

Ia mengatakan fokus KAI adalah memastikan seluruh jalur dapat dilalui dengan aman sehingga perjalanan kereta api kembali berjalan normal.

Petugas dari unit jalan rel dan jembatan telah melakukan penguatan konstruksi rel usai evakuasi untuk menjamin keselamatan perjalanan KA.

"Kami memastikan bahwa seluruh keberangkatan kereta api hari ini di Daop 9 Jember tetap berjalan lancar dan tepat waktu. Hal itu menunjukkan komitmen KAI dalam menjaga keandalan operasional di seluruh lintas pelayanan," tuturnya.

Cahyo menjelaskan bahwa seluruh perjalanan kereta api tetap beroperasi sesuai rute yang telah ditetapkan, tanpa adanya perubahan jalur ataupun pengalihan rute.

"Seluruh perjalanan KA tetap berjalan pada lintas normal, tanpa adanya rute memutar. Dengan demikian, penumpang tidak perlu khawatir akan adanya perubahan perjalanan dan akan terus memberikan update informasi seputar perjalanan kereta api," katanya.

Kendati demikian, lanjut dia, terdapat beberapa kelambatan kereta api tiba di wilayah Daop 9 Jember saat pemulihan jalur dan operasional seperti KA Wijayakusuma dan KA Blambangan Ekspres.

"Pada Selasa ini, KA Wijayakusuma tiba di Stasiun Ketapang pukul 07.30 WIB atau mengalami kelambatan sekitar 112 menit dan KA Blambangan Ekspres tiba di Stasiun Ketapang pukul 07.05 WIB atau terlambat 144 menit," ujarnya.

KAI menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penumpang atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat kejadian anjloknya KA Bangunkarta di emplasemen Stasiun Bumiayu. Pihak KAI terus berupaya melakukan penanganan secara cepat dan tepat demi menjaga keselamatan serta kenyamanan perjalanan kereta api.

Ia juga mengimbau kepada seluruh penumpang untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Perusahaan berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan peningkatan layanan guna mewujudkan perjalanan kereta api yang tetap aman, nyaman dan selamat.

“Kami akan terus melakukan berbagai inovasi dan peningkatan dalam aspek keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api. Hal itu merupakan prioritas utama kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan dirinya tidak pernah melarang perusahaan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan.

Pernyataan itu disampaikan untuk merespons tudingan di media sosial yang menyebut dirinya melarang pemberian THR.

Menurutnya, pemerintah provinsi justru mewajibkan perusahaan membayarkan THR kepada para pekerja tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sampai saat ini Gubernur Jawa Barat tidak melarang perusahaan memberikan THR bagi karyawannya. Bahkan mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk membayarkan THR pada karyawannya tepat waktu,” katanya dikutip Minggu (15/3/2026).

Menurutnya yang dilarang adalah praktik meminta THR kepada perusahaan atau lembaga yang tidak memiliki kewajiban memberikannya.

Dedi menilai menjelang Lebaran sering muncul permintaan THR dari berbagai pihak yang tidak berkaitan dengan hubungan kerja atau kewajiban institusi.

“Yang dilarang oleh Gubernur adalah memberikan THR pada berbagai kalangan yang tidak ada relevansinya dengan kewajiban perusahaan. Sehingga pada waktu menjelang Lebaran ini banyak sekali orang yang tiba-tiba datang ke perusahaan minta THR, tiba-tiba datang ke kantor pemda minta THR, datang ke rumah sakit minta THR,” ujarnya.

Menurutnya permintaan seperti itu tidak memiliki dasar kewajiban bagi perusahaan maupun instansi pemerintah untuk memenuhinya.

“Ini kan tidak ada relevansi dengan kewajiban perusahaan, kantor-kantor instansi pemerintah dan swasta untuk memberikan THR. Karena kalau diberikan itu namanya pungli,” katanya.

Karena itu, ia pun melarang seluruh aparat pemerintahan di Jawa Barat meminta THR kepada lembaga swasta maupun perusahaan. Larangan tersebut berlaku bagi aparatur pemerintah provinsi hingga tingkat paling bawah.

“Termasuk Gubernur melarang seluruh aparat dan jajarannya, baik aparat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, pemerintah RT, RW, kelurahan untuk meminta THR ke berbagai lembaga swasta termasuk ke pabrik-pabrik, kami larang,” ucapnya.

Dedi menambahkan, masyarakat yang benar-benar tidak mampu tetap dapat memperoleh bantuan melalui mekanisme resmi.

“Andai kata ada masyarakat tidak mampu, masyarakat miskin, maka mereka berhak untuk diberi bantuan hak dari mustahik zakat, dari badan amil zakat,” ujar Dedi.

Penyaluran bantuan tersebut dapat dilakukan melalui lembaga zakat di berbagai tingkatan, mulai dari RT hingga pemerintah provinsi.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian terkait untuk meninjau kembali penyaluran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1447 Hijriah/2026. Tujuannya agar seluruh kewajiban tersebut dapat dipenuhi dan diterima tepat waktu oleh para penerima.

Dalam sambutannya pada Rapat Kabinet Paripurna terkait kesiapan Idul Fitri di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2026), Prabowo juga memerintahkan agar seluruh hak pekerja tersebut dapat diterima sesuai ketentuan.

"Menteri Tenaga Kerja, Menteri Keuangan dan Menteri Investasi, pastikan tunjangan hari raya untuk semua ASN pusat dan daerah dilaksanakan tepat waktu," kata Presiden Prabowo.

Berdasarkan ketentuan pemerintah, THR keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan (H-7)

Selain THR untuk kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Presiden juga mengumumkan bahwa nominal bonus hari raya yang akan diterima para pengemudi transportasi daring pada Lebaran 2026 ditetapkan berkisar antara Rp400 ribu hingga Rp1,6 juta per orang.

Presiden Prabowo juga mengucap syukur karena pada masa pemerintahannya para pengemudi transportasi daring untuk pertama kalinya mendapatkan bonus hari raya.

"Bonus hari raya untuk pekerja sektor transportasi online, yakinkan bahwa yang kita tentukan harus sampai ke mereka, yaitu antara Rp400 ribu sampai dengan Rp1,6 juta per orang," katanya.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap para pekerja di sektor ekonomi digital yang selama ini turut mendukung mobilitas masyarakat.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumumkan komitmennya dalam menjamin kesejahteraan aparatur negara menjelang hari raya. Sebanyak 13.077 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kategori paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dipastikan akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada pertengahan Maret ini.

"THR kita pastikan H-7 sudah dibagikan untuk (karyawan) perusahaan-perusahaan di seluruh kabupaten/kota, termasuk di Jawa Tengah bagi PPPK paruh waktu dapat THR," ujar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (09/03/2026).

Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan sekaligus bentuk apresiasi atas kinerja para pegawai di Jawa Tengah. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban tersebut mencapai angka Rp6,023 miliar.

Luthfi menjelaskan bahwa pemberian tunjangan tersebut mengacu sepenuhnya pada Peraturan Pemerintah No.9/2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Berdasarkan beleid tersebut, PPPK paruh waktu secara hukum merupakan komponen yang berhak menerima hak keuangan serupa dengan aparatur negara lainnya.

Luthfi menegaskan bahwa jadwal pencairan telah ditetapkan secara spesifik untuk memastikan ketepatan waktu distribusi dana.

"Nanti tanggal 13 Maret akan kita bagikan kepada PPPK paruh waktu," ungkapnya.

Adapun perhitungan THR akan ditentukan menggunakan formula proporsional, berdasarkan masa kerja sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). Perhitungannya dilakukan dengan membagi jumlah bulan bekerja dengan 12, kemudian dikalikan dengan total penghasilan satu bulan.

"Dapatnya sesuai dengan pengangkatannya, terhitung 1 Januari kemarin. Jadi kalau yang sudah 1 tahun lebih berarti dapat penuh, kalau terhitung 1 Januari kemarin dihitung sesuai dengan proporsinya. Kalau kerjanya belum satu bulan ya ora oleh (tidak mendapatkan)," jelas Gubernur Jawa Tengah.

Selain memastikan hak bagi pegawai internal pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) juga memperketat pengawasan terhadap sektor swasta. Kepala Disnakertrans Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan infrastruktur pengawasan berupa posko konsultasi dan pengaduan THR.

Posko ini tersebar di Kantor Disnakertrans Provinsi serta enam wilayah Satwaker, meliputi Semarang, Surakarta, Pati, Pekalongan, Banyumas, dan Magelang. Langkah ini bertujuan untuk memediasi potensi sengketa antara pemberi kerja dan buruh terkait keterlambatan atau ketidaksesuaian nilai tunjangan.

Layanan pengaduan ini beroperasi mulai tanggal 2-31 Maret 2026. Selain melalui tatap muka, masyarakat dapat mengakses kanal digital seperti LaporGub, Sistem Layanan Pengaduan Ketenagakerjaan (Siladu) milik Kementerian Ketenagakerjaan, serta layanan WhatsApp khusus untuk konsultasi dan aduan.

Berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan per Februari 2026, terdapat 263.832 perusahaan di Jawa Tengah dengan total sekitar 2.497.000 pekerja yang berhak menerima THR. Pemerintah mengimbau seluruh pelaku usaha untuk mematuhi Peraturan Pemerintah No.36/2021 tentang Pengupahan dan Permenaker No.6/2016.

Sanksi administratif yang tegas telah disiapkan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan batas waktu pembayaran H-7 lebaran. Aziz mengingatkan bahwa sanksi tersebut dapat dimulai dari teguran lisan hingga teguran tertulis, sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum ketenagakerjaan di wilayah Jawa Tengah.

Ketepatan distribusi pupuk akan berdampak langsung terhadap produktivitas hasil pertanian. Kalau pupuk datang tepat waktu, produksi bisa naik sekitar 8 persen,

Jepara (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, pentingnya memastikan ketersediaan pupuk bagi petani tepat waktu guna mendukung peningkatan produksi pertanian, khususnya di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

"Ketepatan distribusi pupuk akan berdampak langsung terhadap produktivitas hasil pertanian. Kalau pupuk datang tepat waktu, produksi bisa naik sekitar 8 persen," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jepara, Senin.

Dalam kunjungan tersebut, Menko Zulkifli Hasan meninjau sejumlah lokasi strategis, di antaranya Desa Kaliombo, RuSus Kedung, Pantai Bulakbaru, Balai Desa Petekeyan, Kantor Kecamatan Jepara, Pendopo Kartini, serta Masjid Agung Jepara.

Saat di Kaliombo, Zulkifli Hasan yang didampingi Bupati Jepara Witiarso Utomo berdialog santai dengan warga. Termasuk menanyakan harga gabah di tingkat petani yang disebutkan sekitar Rp7.000 per kilogram.

Zulhas mengatakan, harga tersebut lebih baik dibanding sebelumnya karena awalnya berkisar Rp6.000/kg, kini naik menjadi Rp7.000/kg.

Pada kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan juga sempat menanyakan langsung kepada para petani mengenai kondisi pupuk di lapangan. Warga menyampaikan bahwa harga pupuk saat ini sudah lebih rendah dibandingkan sebelumnya.

Ia menjelaskan, kunjungan kerja yang dilakukan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan berbagai program ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik di daerah.

Zulkifli Hasan menyampaikan, saat ini pemerintah tengah fokus pada sejumlah program prioritas di sektor pangan. Program tersebut di antaranya penyediaan pupuk bersubsidi dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani, pengembangan kampung nelayan, serta memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup dengan harga terjangkau menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

"Kami diperintahkan Presiden untuk memastikan program di bidang pangan benar-benar berjalan dengan baik. Pupuk harus tersedia dengan harga lebih terjangkau, kampung nelayan terus dikembangkan, dan ketersediaan pangan selama bulan puasa hingga Lebaran harus cukup dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat," ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat, pemerintah juga menyalurkan bantuan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng kepada masyarakat. Bantuan tersebut dibagikan pada bulan ini dan akan kembali disalurkan pada bulan berikutnya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan stimulus bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama periode mudik dengan memberikan diskon sebesar 30 persen untuk tiket kereta api dan kapal Pelni.

Pemerintah juga menggencarkan kegiatan bazar pasar murah bersubsidi sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus membantu meningkatkan daya beli masyarakat.

Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo menyambut baik kunjungan kerja Menko Bidang Pangan tersebut. Ia menilai perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pangan dan infrastruktur di Jepara akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Jepara sangat mengapresiasi kunjungan Menko Bidang Pangan. Kehadiran beliau memberikan semangat sekaligus dukungan bagi daerah untuk terus memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Konsultan properti Colliers Indonesia mengungkap adanya pergeseran paradigma perilaku konsumen apartemen yang makin selektif membeli produk hunian vertikal lantaran marak proyek mangkrak.

Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto mengungkapkan bahwa kepastian penyelesaian proyek dan ketepatan waktu serah terima (handover) kini menjadi pertimbangan utama di atas sekadar iming-iming harga murah.

Dia juga mengatakan, konsumen saat ini cenderung memprioritaskan rekam jejak pengembang guna menghindari risiko pembangunan apartemen yang tidak selesai.

"Pembeli sekarang lebih fokus pada kepastian penyelesaian proyek. Mereka sangat selektif melihat reputasi developer dan timeline serah terima. Itulah yang menjadi concern terbesar, sehingga penjualan saat ini justru didominasi oleh proyek yang sedang dibangun, atau sekitar 60% transaksi berasal dari unit under construction," ujar Ferry dalam Media Briefing, dikutip Kamis (8/1/2026).

Sementara jika menilik pada kinerja penjualan apartemen sepanjang 2025, kondisi pasar dinilai relatif stabil, namun belum menunjukkan tren pertumbuhan yang agresif. Salah satu faktor penahannya adalah terbatasnya pasokan unit baru yang masuk ke pasar.

Berdasarkan data Colliers, total pasokan apartemen baru di Jakarta sepanjang 2025 hanya menyentuh angka 2.200 unit. Angka ini merosot tajam hingga 50% dibandingkan dengan realisasi pasokan pada 2024.

Ferry menyebut, penurunan pasokan tahunan itu terjadi lantaran banyak pengembang yang semula menjadwalkan serah terima pada akhir 2025 tetapi menggeser targetnya ke tahun 2026. Di sisi lain, beberapa proyek juga mulai mengatur ulang agenda serah terima guna menyesuaikan dengan kondisi daya serap pasar.

Lebih lanjut, mengacu pada paparan yang disampaikan, pasar apartemen Jakarta saat ini masih digerakkan oleh pengguna langsung (end-user) dengan porsi 52%, sedangkan porsi investor tercatat sebesar 48%.

Dari sisi metode pembayaran, Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) masih menjadi pilihan utama masyarakat dengan porsi 45%, disusul tunai keras 32%, dan tunai bertahap 24%.

Ke depan, sebaran pasokan baru untuk periode 2026—2028 diprediksi akan terkonsentrasi di wilayah Jakarta Selatan dengan porsi 66%, Jakarta Timur sebesar 16%, serta Jakarta Pusat dan Jakarta Barat masing-masing menyumbang 9%.

Meskipun secara umum pasar bergerak moderat, segmen menengah dan menengah ke atas diproyeksikan tetap menjadi kontributor utama pasokan hingga 2028 mendatang. Rincian pasokan berdasarkan kelas menunjukkan kelas menengah mendominasi sebesar 45%, disusul menengah atas 42%, kelas atas 3%, dan kelas mewah 9%.

Langkah-langkah pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui T-Samsat.