Bisnis.com, JAKARTA — Anak Pengusaha Minyak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza angkat bicara usai divonis 15 tahun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.

Kerry menyatakan bahwa dirinya merasa kebingungan atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Sebab, menurutnya, majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan dalam putusannya tersebut.

"Saya juga bingung dengan putusannya karena banyak fakta persidangan yang tidak dimasukkan di pertimbangan putusan," ujar Kerry usai sidang putusan, Jumat (27/2/2026) dini hari.

Kemudian, Kerry menyatakan bahwa dirinya akan berjuang mencari keadilan dalam perkara ini. Meskipun begitu, belum diketahui apakah Kerry bakal melayangkan banding atas vonisnya tersebut

"Ya insyaallah saya akan teruskan upaya hukum, semoga saya mendapatkan keadilan di tempat lain," imbuhnya.

Di samping itu, Kerry juga mengaku kebingungan atas putusan penyitaan terhadap aset PT Orbit Terminal Merak (OTM) dalam perkara ini.

"Saya bingung, sampai sekarang masih dipakai," pungkasnya.

Sekadar informasi, Kerry telah dinyatakan bersalah atas perkara rasuah tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Hakim memvonis Kerry selama 15 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar.

Selain pidana badan, beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp2,9 triliun. Namun, apabila Kerry tidak dapat membayar uang denda, maka diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak Pengusaha Minyak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza telah divonis 15 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang.

Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji mengatakan Kerry telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kerry Andrianto dengan pidana penjara selama 15 tahun," ujar Fajar di PN Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026) dini hari.

Kemudian, Kerry juga diminta untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Namun, apabila Kerry tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Selain pidana badan, beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp2,9 triliun. Namun, apabila Kerry tidak dapat membayar uang denda, maka diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 2.905.420.003.854," pungkasnya.

Adapun, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT OTM telah divonis.

Keduanya, baik Dimas dan Gading divonis 13 tahun. Selain itu, keduanya juga didenda Rp1 miliar dengan subsider 190 hari.

Adapun, putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Kerry Cs selama 16-18 tahun dengan denda Rp1 miliar.

Selain itu, pembebanan uang pengganti khusus Kerry jauh lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Sebab, jaksa meminta agar Kerry dibebankan uang pengganti Rp13,4 triliun.

Sekadar informasi, Kerry dan delapan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan keuangan negara Rp285 triliun. Perinciannya, komponen kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPK sebesar US$2,7 miliar dolar dan Rp25,4 triliun. Kerugian itu ditambah dengan perhitungan kerugian perekonomian negara.

Hitungan BPK ini didasarkan pada tujuh klaster penyimpangan utama, yang mencakup sektor ekspor dan impor minyak mentah, impor produk kilang, penyewaan kapal, penyewaan terminal BBM, pembayaran kompensasi pemerintah yang tidak seharusnya, hingga penyimpangan pada penjualan solar subsidi.

Namun demikian, majelis hakim telah sepakat untuk mengesampingkan kerugian perekonomian negara dalam perkara ini senilai Rp171 triliun. Sebab, hakim menilai kerugian perekonomian negara bersifat asumsi.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak Riza Chalid, Kerry Andrianto Riza dituntut hukuman penjara 18 tahun terkaitkasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Kerry telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam perkara tersebut.

"[Menuntut] menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kerry Andrianto Riza dengan pidana penjara selama 18 tahun," ujar jaksa di PN Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2026).

Kemudian, Kerry juga diminta untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Selain pidana badan, beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp13,4 triliun.

Namun, apabila Kerry tidak dapat membayar uang denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun.

"Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp13.405.420.003.854 dengan rincian sebesar Rp2.905.420.003.854 atas kerugian keuangan negara sebesar Rp10,5 triliun atas kerugian perekonomian negara," tutur jaksa.

Selain Kerry, Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan

Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT OTM telah dituntut.

Keduanya sama-sama dituntut untuk menjalani pidana 16 tahun dengan denda Rp1 miliar subsider 190 hari. Namun, untuk keduanya dibebankan uang pengganti yang berbeda.

Misalnya, Gading dituntut membayar uang pengganti Rp1,17 triliun dengan rincian sebesar Rp176 miliar atas kerugian keuangan negara dan uang sebesar Rp1 triliun atas kerugian perekonomian negara subsider delapan tahun

Sementara itu, uang pengganti terhadap Dimas sebesar US$11 juta, dan Rp 1 triliun atas kerugian perekonomian negara subsider delapan tahun penjara.

Kerry dan delapan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan keuangan negara Rp285 triliun. Perinciannya, komponen kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPK sebesar US$2,7 miliar dolar dan Rp25,4 triliun. Kerugian itu ditambah dengan perhitungan kerugian perekonomian negara.

Temuan BPK ini didasarkan pada tujuh klaster penyimpangan utama, yang mencakup sektor ekspor dan impor minyak mentah, impor produk kilang, penyewaan kapal, penyewaan terminal BBM, pembayaran kompensasi pemerintah yang tidak seharusnya, hingga penyimpangan pada penjualan solar subsidi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyiapkan langkah penegakan hukum lingkungan atas insiden paparan uap gas kimia di PT Vopak Terminal Merak, Cilegon, Banten, yang terjadi pada Sabtu (31/1/2026).

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyatakan proses penegakan hukum lingkungan berjalan paralel dengan penyelidikan Polri. Langkah ini ditempuh untuk memastikan adanya pertanggungjawaban hukum atas dampak kesehatan warga akibat paparan asam nitrat (HNO3).

Insiden yang bermula dari reaksi kimia pada proses pembersihan pipa uap tersebut menyebabkan 56 warga menjalani penanganan medis intensif. Pengukuran kualitas udara telah dilakukan bersama pemerintah daerah menggunakan portable gas detector untuk memastikan kondisi lingkungan kembali aman.

Berdasarkan hasil investigasi awal, PT Vopak Terminal Merak yang merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan mengelola bahan berbahaya dan beracun (B3) tercatat memiliki celah kepatuhan administratif. Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 milik Perusahaan ternyata telah kedaluwarsa sejak Januari 2024.

Hanif mengemukakan bahwa kelalaian dalam pengelolaan B3 tidak dapat ditoleransi karena memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan publik dan kelestarian ekosistem. Dia pun mengungkap adanya kemungkinan penerapan ketentuan pidana lingkungan apabila ditemukan unsur kelalaian yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

“Secara paralel, kami menyiapkan kehadiran ahli untuk mendukung gugatan pemerintah serta melakukan peninjauan persetujuan lingkungan dan pengelolaan limbah B3 agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Hanif.

Sebagai tindak lanjut, KLH juga akan melakukan audit lingkungan dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas penyimpanan serta prosedur teknis pengelolaan limbah B3 di lokasi tersebut. Peninjauan ini mencakup integrasi rincian teknis TPS Limbah B3 ke dalam Persetujuan Lingkungan yang saat ini sedang diajukan perusahaan, guna memastikan seluruh sistem keamanan lingkungan berjalan sesuai standar yang ketat.

Hanif pun mengingatkan bahwa insiden ini harus menjadi pembelajaran keras secara nasional bagi seluruh pelaku industri yang bersentuhan dengan bahan berbahaya dan beracun. Dia memastikan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk memperketat pengawasan dan mengambil tindakan hukum bagi unit usaha yang tidak memiliki kesiapan perizinan serta pengelolaan lingkungan yang memadai.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan pendalaman dan konsultasi ilmiah terkait dampak paparan asam nitrat (HNO3) terhadap warga terkait insiden keluarnya asap oranye di kawasan pabrik PT Vopak Terminal Merak, Cilegon, Banten.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan kajian tersebut penting untuk memastikan dampak kesehatan masyarakat ditangani secara komprehensif dan adil.

“HNO3 ketika terurai menjadi nitrat bersifat sangat korosif. Ini akan kami dalami, sejauh mana pengaruhnya terhadap manusia yang terpapar,” kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq di Cilegon, Rabu (4/2/2026), dikutip dari Antara.

Ia menegaskan paparan asam nitrat terhadap 56 warga tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab pelaku usaha dan akan menjadi bagian dari tuntutan pemerintah.

“Ini tidak boleh lepas dari tanggung jawab dan akan menjadi salah satu tuntutan yang kami ajukan,” ujar Menteri LH.

Hanif menyebut KLH akan melakukan asesmen lanjutan apabila penanganan yang berjalan dinilai belum cukup memberikan keadilan bagi masyarakat sekitar.

“Kami akan melakukan asesmen apabila kasus ini dirasa belum cukup memberikan keadilan bagi masyarakat,” kata Hanif.

Pendalaman dilakukan melalui kajian teknis dan konsultasi ahli, termasuk penghitungan dampak lingkungan berdasarkan durasi dan luasan paparan.

“Kami akan menghitung dengan cermat, terutama dampak lingkungan yang ditimbulkan, karena durasi dan luasannya sudah jelas,” ujar Menteri LH itu.

KLH sendiri berencana menempuh langkah hukum atas dugaan kelalaian PT Vopak Terminal Merak.

Hanif menegaskan paparan gas terhadap 56 warga sekitar lokasi telah memenuhi unsur Pasal 99 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Saya rasa itu menjadi alat bukti yang cukup untuk mengarah ke Pasal 99 ayat 2 Undang-Undang 32 Tahun 2009," katanya.

Selain proses pidana, KLH juga akan menjalankan mandat Pasal 87 Undang-Undang 32 Tahun 2009 terkait gugatan pemerintah atas kerusakan lingkungan dan terganggunya kesehatan masyarakat.

"Kementerian Lingkungan Hidup akan segera menghadirkan ahli untuk melaksanakan amanat Pasal 87 Undang-Undang 32 Tahun 2009," ujar Hanif.

Upaya hukum tersebut, menurut dia, dilakukan untuk memastikan perlindungan hak masyarakat sekaligus menjadi pembelajaran bagi pengelolaan industri berisiko tinggi di tingkat nasional.

Sebelumnya, kepulan asap tebal berwarna kuning kecoklatan yang diduga berasal dari kebocoran gas di pabrik penyimpanan bahan kimia PT Vopak Terminal Merak membuat warga Lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, panik pada Sabtu (31/1/2026).

Asap yang muncul secara tiba-tiba dan disertai bau menyengat tersebut menyebabkan sejumlah warga mengalami gangguan kesehatan berupa pusing, mual, hingga muntah, sehingga harus mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Pulomerak.

Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Taripar Laut Silitonga menjelaskan secara teknis peristiwa tersebut bukan disebabkan kebocoran instalasi, melainkan proses pembersihan pipa.

Hal itu karena adanya proses reaksi kimia dari cairan asam nitrat yang dialirkan dengan cara didorong menggunakan gas nitrogen untuk membersihkan pipa ke arah scrubber.

Ia mengatakan cairan tersebut kemudian bercampur dengan base oil di dalam wadah penampungan. Setelah dibuka tutupnya, barulah keluar gas bercampur asap yang berwarna oranye.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, hasil uji laboratorium kualitas udara pada Minggu (1/2) pukul 08.48 WIB menunjukkan kadar oksigen tercatat 20,9 persen, masih berada dalam ambang batas aman dengan batas bawah 19,5 persen dan batas atas 23,5 persen.

Sementara itu kadar hidrogen sulfida (H2S) terukur di angka 0,6 ppm, jauh di bawah ambang batas bawah 10 ppm hingga batas atas 20 ppm. Adapun karbon monoksida (CO) tercatat 1,9 ppm, di bawah ambang batas 35–70 ppm.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dampak status red notice Interpol bagi pengusaha minyak Riza Chalid.

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan dampak status buronan Interpol itu telah mempersempit ruang gerak Riza Chalid.

"Dengan terbitnya Red Notice ini akan membatasi ruang gerak yang bersangkutan, karena akan termonitor oleh Imigrasi seluruh negara-negara yang terikat dengan Interpol," ujar Anang di Kejagung, dikutip Rabu (4/2/2026).

Kemudian, dia menekankan bahwa salah satu tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah itu tidak akan langsung tertangkap meskipun sudah berstatus red notice.

Sebab, terdapat kedaulatan hukum yang berbeda masing-masing negara. Alhasil, aparat penegak hukum di Indonesia harus mengedepankan jalur diplomasi sebelum melakukan penangkapan.

"Tapi ingat bahwa ini kan terbitnya Red Notice tidak serta merta langsung kita dapat menangkap ini, ini kan ada di negara lain. Tentu di situ juga ada kedaulatan hukum kepentingan nasional masing-masing dan sistem hukum yang berbeda, ini perlu pendekatan baik itu diplomasi hukum," pungkasnya.

Sekadar informasi, Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (10/7/2025).

Pengusaha minyak itu ditetapkan sebagai tersangka atas statusnya sebagai beneficiary owner PT Orbit Terminal Merak.

Selang sekitar enam bulan kemudian, status red notice Riza Chalid dari Interpol pun resmi diterbitkan atau tepatnya pada Jumat (23/1/2026).

Adapun, dalam kasusnya Riza diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak.

Sementara itu, berdasarkan dakwaan anaknya, Kerry Adrianto, Riza Chalid juga diduga telah diuntungkan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 sebanyak Rp2,9 triliun bersama anak dan koleganya. Keuntungan itu diperoleh dari penyewaan terminal BBM.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap sudah mengantongi posisi buronan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Riza Chalid.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan informasi itu berada di salah satu negara Asia Tenggara alias Asean.

"Informasi dari penyidik sih ada di salah satu negara. Ya negara wilayah Asean," ujar Anang di Kejagung, Selasa (3/2/2026).

Namun demikian, Anang belum bisa mengungkap negara itu secara spesifik. Sebab, hingga saat ini pihaknya tengah bekerja sama dengan Polri untuk melakukan pengejaran.

Kemudian, dia juga menyatakan bahwa korps Adhyaksa sudah menerima pengumuman terbitnya status red notice dari Riza Chalid. Status buron Interpol itu diharapkan dapat mempercepat penangkapan pengusaha minyak asal Indonesia itu.

"Informasi penyidik tapi kita tidak bisa memastikan yang jelas dengan terbitnya Red Notice ini akan membatasi ruang gerak yang bersangkutan, karena akan termonitor oleh Imigrasi seluruh negara-negara yang terikat dengan Interpol," imbuhnya.

Lebih jauh, Anang menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan langkah ekstradisi untuk memulangkan Riza Chalid ke Indonesia.

Adapun, langkah ini menjadi opsi kedua jika jika negara yang ditempati Riza Chalid tidak membantu proses penangkapan. Di samping itu, Anang memastikan ruang gerak buronan kasus tata kelola minyak itu semakin sempit setelah dipastikan hanya memiliki status paspor saja.

"Salah satunya apabila nanti itu dideportasi, kan kita siap juga timnya, tentu harus kehadiran penyidik. Karena kita sendiri sudah mencabut [paspornya] kan. Yang jelas kita tinggal menunggu itikad baik dari negara-negara yang diduga berada keberadaan MRC di negara tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (10/7/2025). Pengusaha minyak itu ditetapkan sebagai tersangka atas statusnya sebagai beneficiary owner PT Orbit Terminal Merak.

Dalam kasus ini, Riza diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak.

Dalam dakwaan anaknya, Kerry Adrianto, Riza Chalid juga diduga telah diuntungkan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 sebanyak Rp2,9 triliun bersama anak dan koleganya. Keuntungan itu diperoleh dari penyewaan terminal BBM.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dicecar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait sewa kontrak terminal bahan bakar minyak (BBM) PT Orbit Terminal Merak (OTM) milik anak Riza Chalid, Kerry Andrianto di sidang perkara tata kelola minyak digelar pada hari ini, Selasa (20/1/2026).

Menurut Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024 itu, dalam hal sewa terminal, perjanjian dengan OTM telah dilakukan sejak 2014 sebelum dirinya menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina. Nicke pun mengaku tidak pernah mengunjungi terminal BBM itu.

"Tidak pernah mendapatkan laporan," ujar Nicke dalam persidangan pada Selasa (20/1/2026).

Nicke juga menjelaskan sewa terminal BBM tidak masuk dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Sebab, sewa terminal BBM masuk dalam ranah operasional.

Dia juga mengaku tidak ingat detail terkait OTM dan tidak bisa membandingkan kapasitasnya dengan terminal BBM lain.

"Saya kurang mengetahui untuk detailnya, hanya mengetahui total jumlah 113 terminal Pertamina tersebar di Indonesia," ujar Nicke.

Sebagaimana diketahui, perkara tata kelola minyak itu menyeret pemilik penerima manfaat atau beneficial owner OTM, Kerry Adrianto. Skema sewa terminal BBM antara OTM dan Pertamina dinilai telah menyalahi aturan.

Kerry juga dinilai terlibat dalam pengaturan pengadaan sewa tiga kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara (PT JMN). Dalam pengadaan sewa tiga kapal itu, terdapat penambahan kalimat kebutuhan pengangkutan domestik. Tujuannya, hanya kapal Suezmax milik PT JMN yang dapat disewa PT Pertamina International Shipping.

Selain Kerry, terdapat sejumlah terdakwa lain atas kasus tersebut, di antaranya Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono, dan Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati.

Selain itu, terdakwa lainnya Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.

Perbuatan Kerry dan terdakwa lainnya itu dianggap memperkaya diri sendiri dan korporasi hingga menyebabkan kerugian negara. Kasus itu disebutkan telah merugikan negara Rp285 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza mengklaim bahwa penyewaan terminal BBM antara PT Orbit Terminal Merak (OTM) dan Pertamina berdasarkan penunjukan langsung sesuai prosedur.

Hal itu disampaikan di sela-sela persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025). Kerry juga mengklaim bahwa proses penyewaan telah sesuai dengan proses yang berlaku

"Faktanya itu dari belasan terminal BBM swasta yang disewa oleh Pertamina, hampir semuanya itu proses pengadaan sewanya itu melalui penunjukan langsung," kata Kerry, dikutip Rabu (17/12/2025).

Kerry menambahkan pernyataannya juga berdasarkan kesaksian dari Hanung Budya dan Alifian Alifian selaku mantan direksi Pertamina. Menurut Kerry pengadaan langsung telah sesuai prosedur dan evaluasi BPKP. Bahkan dia menilai penyewaan OTM menguntungkan Pertamina.

"Jadi faktanya OTM ini sangat bermanfaat, masih dipakai sampai sekarang, menghilangkan ketergantungan impor dari Singapura selama berpuluhan tahun dan memberikan untung pada Pertamina yang luar biasa besarnya," ujarnya.

Di sisi lain, Kuasa Hukum Kerry, Hamdan Zoelva merasa bahwa tuduhan jaksa kepada kliennya belum menemukan bukti yang cukup kuat.

Menurut mantan ketua MK itu, selama proses persidangan tidak ada bukti berkaitan dengan dugaan pengkondisian tata kelola minyak yang menyeret perusahaan pelat merah.

"Ternyata setelah mendengar dakwaan dari jaksa, dan juga proses persidangan yang sudah sampai kepada pembuktian saksi-saksi ini, itu sama sekali tidak ada. Jadi tidak ada yang berkaitan dengan oplosan minyak yang disampaikan dalam konferensi pers yang awal itu," jelasnya.

Termasuk, katanya, pembuktian terkait penyewaan tangki Bahan Bakar Minyak di Merak dan kapal milik PT Jenggala Maritim Muda Nusantara (PT JMN). Menurutnya, hal itu didasari setelah pihaknya membaca seluruh dokumen persidangan.

Namun, pihaknya tetap menghormati dan mengikuti seluruh rangkaian persidangan sesuai prosedur yang berlaku.

Kerry sebelumnya disebut mendapatkan keuntungan sekitar Rp3 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023. Hal tersebut terungkap dalam sidang pembacaan dakwaan Kerry di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).

Selain Kerry, tersangka yang didakwa dalam sidang ini adalah Agus Purwono selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; Yoki Firnandi selaku eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; serta Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.