Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun pada perdagangan Rabu (1/7). Harga dasar emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2,625 juta per gram, melemah dibandingkan posisi sebelumnya.

Berdasarkan data resmi situs Logam Mulia Antam, harga emas Antam hari ini turun Rp5.000 dibandingkan harga pada Selasa (29/6) yang berada di level Rp2,630 juta per gram.

Sejalan, harga pembelian kembali juga mengalami pelemahan. Logam Mulia mencatat harga buyback emas Antam hari ini turun Rp15 ribu menjadi Rp2,320 juta per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Dengan demikian, selisih antara harga jual dan harga buyback saat ini berada di kisaran Rp305 ribu per gram.

Sementara itu, berdasarkan situs HRTA Gold, harga Emasku BSI Gold ukuran 1 gram hari ini berada di level Rp2,408 juta, sedangkan harga buyback dipatok Rp2,292 juta.

Kemudian, berdasarkan situs Galeri24, harga emas Galeri24 dijual Rp2,605 juta per gram, sedangkan emas UBS dibanderol Rp2,617 juta per gram.

Perbedaan harga antarproduk tersebut dipengaruhi oleh produsen, standar cetakan, hingga jalur distribusi masing-masing merek.

Berikut daftar lengkap harga emas Rabu, 1 Juli:

0,5 gram: Rp1.362.500

1 gram: Rp2.625.000

2 gram: Rp5.190.000

3 gram: Rp7.760.000

5 gram: Rp12.900.000

10 gram: Rp25.745.000

25 gram: Rp64.237.000

50 gram: Rp128.395.000

100 gram: Rp256.712.000

250 gram: Rp641.515.000

500 gram: Rp1.282.820.000

1.000 gram: Rp2.565.600.000

0,1 gram: Rp306.500 / Rp229.200

0,25 gram: Rp718.000 / Rp573.000

0,5 gram: Rp1.259.000 / Rp1.146.000

1 gram: Rp2.408.000 / Rp2.292.000

2 gram: Rp4.776.000 / Rp4.584.000

5 gram: Rp11.860.000 / Rp11.460.000

10 gram: Rp23.670.000 / Rp22.920.000

25 gram: Rp58.900.000 / Rp57.300.000

50 gram: Rp117.750.000 / Rp114.600.000

100 gram: Rp235.400.000 / Rp229.200.000

125 gram: Rp293.625.000 / Rp285.000.000

150 gram: Rp352.200.000 / Rp342.000.000

175 gram: Rp410.725.000 / Rp399.000.000

200 gram: Rp469.200.000 / Rp456.000.000

250 gram: Rp586.000.000 / Rp565.750.000

500 gram: Rp1.172.000.000 / Rp1.131.500.000

1.000 gram: Rp2.344.000.000 / Rp2.263.000.000

0,5 gram: Rp1.366.000

1 gram: Rp2.605.000

2 gram: Rp5.147.000

5 gram: Rp12.772.000

10 gram: Rp25.476.000

25 gram: Rp63.345.000

50 gram: Rp126.591.000

100 gram: Rp253.058.000

250 gram: Rp631.089.000

500 gram: Rp1.262.177.000

1.000 gram: Rp2.524.354.000

0,5 gram: Rp1.415.000

1 gram: Rp2.617.000

2 gram: Rp5.194.000

5 gram: Rp12.833.000

10 gram: Rp25.533.000

25 gram: Rp63.706.000

50 gram: Rp127.151.000

100 gram: Rp254.200.000

250 gram: Rp635.313.000

500 gram: Rp1.269.135.000.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel hari ini, Selasa (30/6/2026), menyetujui untuk membagikan dividen sebesar Rp2,08 triliun atau Rp25,6 per saham.

Dalam keterangan resminya, MTEL menuturkan dividen ini setara dengan 98% dari laba bersih perseroan.

“Para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp2,08 triliun atau Rp25,6 per saham, setara dengan 98% dari laba bersih Perseroan,” ujar manajemen MTEL, Selasa (30/6/2026).

Manajemen mengungkapkan payout ratio tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di industri dan merupakan tahun kedua berturut-turut Mitratel membagikan dividen dengan payout ratio sebesar 98%.

Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko mengatakan kinerja tahun 2025 mencerminkan kekuatan fundamental bisnis Mitratel sekaligus menjadi landasan bagi fase pertumbuhan berikutnya.

“Kami terus menjaga keseimbangan antara penciptaan nilai bagi pemegang saham melalui dividen yang konsisten, investasi pada peluang pertumbuhan baru, dan transformasi menuju Next-Generation Tower Company. Dengan fondasi tersebut, kami optimistis dapat terus memperkuat kepemimpinan Mitratel sebagai perusahaan infrastruktur digital terdepan di Indonesia dan Asia Tenggara,” ujar Theodorus.

Sepanjang tahun buku 2025, Mitratel membukukan pendapatan sebesar Rp9,53 triliun, EBITDA sebesar Rp7,83 triliun, serta laba bersih sebesar Rp2,12 triliun, didukung model bisnis berbasis recurring revenue, profitabilitas yang tinggi, dan arus kas operasional yang kuat.

MTEL juga terus meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui kenaikan tenancy ratio menjadi 1,57x, yang mencerminkan optimalisasi pemanfaatan aset, serta memperkuat bisnis fiber optik dengan penambahan 6.160 km jaringan secara organik sehingga total jaringan mencapai 57.199 km.

Sejalan dengan ekspansi tersebut, Fiber Billable Length meningkat menjadi 70.618 km, mendorong pertumbuhan pendapatan segmen fiber optik sebesar 18,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan portofolio lebih dari 40.000 menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik yang terus berkembang, MTEL semakin memperkokoh posisinya sebagai pemimpin infrastruktur telekomunikasi digital di Indonesia sekaligus menjadi fondasi utama dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge menjadi salah satu emiten yang tengah dalam rencana menerbitkan surat utang.

Melansir prospektusnya, WIFI bakal menerbitkan Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan I Solusi Sinergi Digital Tahap I Tahun 2026 dengan total nilai pokok mencapai Rp2,5 triliun.

Dalam rencananya, WIFI bakal menerbitkan masing-masing tiga seri obligasi dan sukuk, dengan tenor 1—3 tahun. Hanya saja, belum terang besaran imbal hasil yang ditawarkan masing-masing produk.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah memberikan rating Single A dan Single A Syariah kepada dua surat utang WIFI yang bakal diterbitkan. Sementara data PHEI menyebut bahwa pada rating Single A, besaran yield kini telah bertengger pada level 8,98—9,19% untuk tenor 1—3 tahun.

Manajemen Surge menerangkan, nantinya seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi dan sukuk bakal disalurkan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada entitas anak usaha dalam bentuk fasilitas pembiayaan pembelian.

Direktur Solusi Sinergi Digital Shannedy Ong, menjelaskan bahwa pertimbangan utama WIFI dalam menerbitkan obligasi di tengah kondisi ini adalah fleksibilitas pendanaan ketimbang berbagai instrumen pendanaan lainnya yang dapat diakses perseroan.

”Pertimbangan utama perseroan adalah karakteristik obligasi yang memberikan fleksibilitas lebih besar dibandingkan dengan fasilitas pinjaman perbankan, sehingga dana dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung ekspansi dan pengembangan usaha,” katanya kepada Bisnis, dikutip Minggu (28/6/2026).

Shannedy Ong, menerangkan pihaknya cukup optimistis bahwa penerbitan surat utang ini bakal disambut dengan baik oleh investor. Investor dinilai memahami prospek bisnis perseroan sehingga surat utang ini laris manis. Kedua surat utang WIFI dijadwalkan bakal tercatat di BEI pada 29 Juni 2026.

”Perseroan melihat minat investor terhadap instrumen yang diterbitkan masih cukup baik. Hal tersebut tecermin dari proses bookbuilding yang sudah fully subscribed. Kami menilai investor memahami prospek bisnis perseroan yang inovatif dan disruptif untuk internet terjangkau, sehingga kami optimistis penerbitan memperoleh respons yang baik,” tegasnya.

Mengutip Data Bursa Efek Indonesia (BEI) per Jumat (26/6/2026), 71 emisi dari 43 penerbit Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) berhasil menghimpun dana Rp76,09 triliun. Dalam pipeline, masih terdapat 33 penerbit dengan 48 emisi yang mengantre untuk menerbitkan surat utang.

Padahal, data Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) mencatat bahwa yield SBN bertenor 10 tahun saat ini telah berada pada level 7,24%. Posisi itu jauh dari kata murah dibandingkan Juli 2025 senilai 6,62% dan 6,11% pada Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten terafiliasi Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap III Tahun 2026 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2,25 triliun.

Penerbitan tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific dengan target dana yang akan dihimpun mencapai Rp6 triliun.

Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap III Tahun 2026 terdiri dari 4 seri. Seri A ditawarkan dengan jumlah pokok Rp1,31 triliun dengan tingkat bunga 8,50% bertenor 370 hari kalender.

Kemudian jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp532,19 miliar dengan tingkat bunga 9% bertenor 3 tahun. Lalu Seri C ditawarkan dengan jumlah pokok Rp117,52 miliar dengan tingkat bunga 9,5% bertenor 5 tahun. Terakhir, Obligasi Seri D dengan jumlah pokok Rp221,82 miliar dan tingkat bunga 10% serta tenor 7 tahun.

Adapun, obligasi TPIA ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi, terhitung sejak tanggal emisi.

Perinciannya, pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2026, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal pelunasan pokok obligasi masing-masing seri obligasi, yaitu pada tanggal 24 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A, tanggal 14 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B, tanggal 14 Juli 2031 untuk Obligasi Seri C, dan tanggal 14 Juli 2033 untuk Obligasi Seri D.

"Dana bersih yang diperoleh perseroan dari hasil obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi untuk kegiatan usaha yang pelaksanaannya akan digunakan oleh perseroan," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (24/6/2026).

Adapun, TPIA telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan skor idAA- (Double A Minus).

Sementara pihak yang menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Mereka menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi dengan jaminan kesanggupan penuh (full commitment).

Kemudian, pihak yang menjadi wali amanat dalam penerbitan Obligasi TPIA ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Berikut adalah jadwal pelaksanaan penawaran dan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap III Tahun 2026:

Tanggal efektif: 30 Desember 2025

Masa penawaran umum: 6-9 Juli 2026

Tanggal penjatahan: 10 Juli 2026

Tanggal pengembalian uang pemesanan: 14 Juli 2026

Tanggal distribusi obligasi secara elektronik (tanggal emisi): 14 Juli 2026

Tanggal pencatatan di BEI: 15 Juli 2026

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Pemerintah menyiapkan stimulus transportasi senilai sekitar Rp2,04 triliun untuk periode libur sekolah 2026 serta Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Program tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan mobilitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai diskon dan insentif pada moda kereta api, angkutan laut, penyeberangan, dan transportasi udara.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah sengaja mengumumkan program tersebut lebih awal agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik.

“Selain pada periode libur sekolah, pemerintah juga memberikan insentif dan diskon transportasi untuk Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Kami mengumumkannya lebih awal agar masyarakat memiliki kesempatan mempersiapkan perjalanan lebih baik. Harapannya, program ini dapat membantu masyarakat bepergian dengan biaya yang lebih terjangkau sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah,” ujar Dudy dalam Konferensi Pers Kebijakan Stimulus untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan Semester II Tahun 2026, Selasa (23/6/2026).

Untuk periode libur sekolah, alokasi stimulus diketahui sebesar Rp663,26 miliar yang terdiri dari diskon tiket kereta api kelas ekonomi sebesar Rp96,21 miliar, diskon tarif angkutan laut PT Pelni (Persero) Rp67,33 miliar, pembebasan tarif jasa kepelabuhanan penyeberangan Rp26,96 miliar, serta insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar Rp472,73 miliar.

Dengan besaran tersebut, diprediksi ada sekitar 4,4 juta penumpang dan lebih dari 377 ribu kendaraan yang terjangkau.

Untuk menikmati diskon tiket kereta ekonomi sebesar 30%, masyarakat bisa memesannya untuk perjalanan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Sedangkan, diskon tarif angkutan laut sebesar 30% berlaku pada seluruh trayek kapal penumpang Pelni hingga 15 Agustus 2026.

Selain itu, pemerintah juga sudah memasang ancang-ancang untuk menyiapkan stimulus transportasi sebesar Rp883,4 miliar untuk periode Nataru 2026/2027 yang terdiri dari Rp161,4 miliar untuk diskon kereta api, angkutan laut, dan penyeberangan, serta Rp722 miliar untuk insentif transportasi udara.

Untuk program ini, diperkirakan sebanyak 6,14 juta masyarakat, termasuk 3,7 juta penumpang pesawat bisa merasakan manfaatnya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau menyita 16 aset milik penunggak pajak dengan total nilai taksiran mencapai Rp2,95 miliar. Penyitaan dilakukan secara serentak oleh delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Riau sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan penagihan aktif pajak.

Kegiatan penyitaan dilaksanakan pada Rabu (29/4/2026) terhadap 11 wajib pajak yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang pajaknya meski telah diberikan berbagai tahapan peringatan dan penagihan.

Aset yang disita mencakup 13 unit kendaraan bermotor ditaksir bernilai Rp2,42 miliar. Selain itu, DJP juga menyita tiga rekening keuangan dengan total nilai sekitar Rp530 juta.

Kanwil DJP Riau menjelaskan tindakan penyitaan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.

Sebelum penyitaan dilakukan, petugas pajak lebih dahulu menempuh langkah persuasif dengan mengimbau wajib pajak agar segera menyelesaikan kewajibannya. Namun, karena tidak ada penyelesaian, DJP melanjutkan proses penagihan aktif sesuai kewenangan yang diatur undang-undang.

“Penyitaan dilakukan setelah melalui tahapan penagihan, mulai dari penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, hingga Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,” dalam pengumuman Kanwil DJP Riau, Jumat (15/5/2026).

Khusus untuk aset berupa rekening bank, DJP sebelumnya telah melakukan pemblokiran rekening sebelum akhirnya dilakukan penyitaan.

Dengan status sita tersebut, aset wajib pajak kini berada dalam penguasaan negara sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Jika hingga batas waktu yang ditentukan wajib pajak tetap tidak melunasi tunggakannya beserta biaya penagihan, DJP dapat melanjutkan proses dengan pelelangan aset sitaan atau pemindahbukuan dana rekening ke kas negara.

Kepala Kanwil DJP Riau mengapresiasi jajaran petugas di lapangan yang dinilai telah menjalankan tugas secara profesional dalam upaya mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

DJP berharap langkah penyitaan serentak ini dapat memberikan efek jera bagi para penunggak pajak sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa otoritas pajak memiliki kewenangan melakukan penagihan aktif, termasuk penyitaan, pencegahan, hingga penyanderaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dan PMK Nomor 61 Tahun 2023.

Kanwil DJP Riau juga mengimbau seluruh wajib pajak agar segera melunasi kewajiban perpajakannya sebelum tindakan penagihan lebih lanjut dilakukan

Bisnis.com, SURABAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur resmi menetapkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur Aris Mukiyono (AM) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan penerbitan perizinan.

Tak hanya AM seorang, penyidik Pidsus Kejati Jatim juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur Oni Setiawan (OS) serta H yang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Wagiyo Santoso mengungkapkan penetapan AM sebagai tersangka didasarkan atas hasil penyelidikan yang dilakukan tim penyidik sejak menerima laporan dari masyarakat, khususnya para pemohon dokumen perizinan di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.

"Dari laporan yang masuk, penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penerbitan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jawa Timur,” beber Wagiyo, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, modus operandi yang dijalankan para tersangka adalah dengan secara sengaja memperlambat proses perizinan yang seharusnya dapat dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Kondisi tersebut diduga dimanfaatkan oleh oknum tersebut untuk meminta sejumlah uang kepada para pemohon. Padahal, sesuai peraturan yang berlaku pengurusan izin sama sekali tidak dipungut biaya sepeserpun.

“Kalau pemohon tidak memberikan sejumlah uang mengalami hambatan dalam proses penerbitan izin, meskipun seluruh persyaratan telah dinyatakan lengkap dan terpenuhi. Laporan ini sudah banyak sekali," ungkapnya.

Adapun besaran pungutan yang diduga diminta bermacam-macam. Untuk perpanjangan perizinan pertambangan ditarik sebesar Rp50 juta hingga Rp100 juta, sedangkan untuk pengurusan izin pertambangan yang baru berkisar antara Rp50 juta sampai Rp200 juta.

Sementara untuk pengurusan izin pengusahaan air tanah (SIPA), pungutan liar yang ditarik nominalnya sebesar Rp5 juta hingga Rp20 juta per pengajuan, dengan total biaya yang dikeluarkan pemohon untuk menerbitkan setiap izin SIPA bisa mencapai Rp50 juta hingga Rp80 juta.

"Hasil dari pungutan ini yang tidak ada dalam ketentuan, dibagi-bagi ketua tim kerja pengusahaan air tanah kepada kepala dinas, di mana seharusnya pelayanan tersebut tidak dipungut biaya atau gratis, kecuali pajak dan biaya lainnya yang masuk dalam daftar kualifikasi PNBP," ucapnya.

Dalam penggeledahan yang dilakukan di sejumlah lokasi, penyidik turut menyita barang bukti berupa uang tunai dan dana dalam rekening perbankan dengan nominal keseluruhan mencapai sekitar Rp2,36 miliar. Ketiga tersangka tersebut kemudian ditahan penyidik dalam rangka mempermudah proses penyidikan kasus tersebut.

"Kita lakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Tim penyidik juga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dari kasus ini," bebernya.

Wagiyo membeberkan tim penyidik telah mengamankan berbagai barang bukti elektronik (BBE) seperti slip transfer dalam bentuk digital, percakapan WhatsApp, dokumen perizinan, serta keterangan dari para pemohon izin.

"Terkait penyidikan kasus ini, kita juga sudah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang tertuang dalam berbagai barang bukti elektronik yang telah penyidik kantongi," ungkapnya

Atas perbuatan ketiganya, para tersangka dijerat dengan pasal Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi tentang Pemerasan, Pasal 12 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi tentang Gratifikasi dan Pasal 606 UU 1/2023 tentang KUHP.

Selain itu, penyidik Pidsus Kejati Jatim juga masih melakukan penelusuran mengenai kemungkinan adanya penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) apabila ditemukan upaya penyamaran asal-usul dana hasil kejahatan tersebut.

"Bilamana juga mengarah ke TPPU, tentu kita akan lakukan pengejaran dalam rangka pengembalian atau pemulihan aset, dan nantinya akan dirampas untuk negara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA —Emiten perkebunan sawit dan CPO milik Anthoni Salim, PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP) tengah mengajukan surat keberatan atas denda senilai Rp2,33 triliun yang dikenakan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Manajemen SIMP menjabarkan bahwa peraturan yang mengatur sektor perkebunan di Indonesia, tempat Grup beroperasi, terus berkembang dan dapat diubah secara berkala baik di tingkat nasional maupun daerah. Perubahan tersebut mencakup pembaruan terhadap ketentuan tata ruang dan penetapan kawasan hutan.

“Grup secara aktif memantau perkembangan regulasi tersebut serta melaksanakan prosedur klarifikasi dan verifikasi yang diperlukan untuk memastikan status hukum atas lahan-lahannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku di Indonesia,” paparnya dalam laporan keuangan 2025, dikutip Rabu (4/3/2026).

Manajemen Salim Ivomas Pratama menjabarkan bahwa pada 1 Desember 2025, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mengenakan denda administratif kehutanan kepada SIMP sebesar Rp2,33 triliun. Hal itu berdasarkan peraturan pemerintah yang diterbitkan terkait tata kelola kawasan hutan dan persyaratan kepatuhan.

Denda administratif tersebut telah dibayarkan sepenuhnya dalam jangka waktu yang ditentukan, yaitu pada 30 Desember 2025. Dana itu masuk ke dalam rekening penampungan (escrow account) yang dikelola oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

“Setelah menerima penetapan denda administratif tersebut, grup telah menyampaikan surat keberatan yang diperlukan kepada Satgas PKH. Namun, sampai dengan tanggal 26 Februari 2026, Grup belum menerima keputusan dari Satgas PKH atas keberatan tersebut.”

Manajemen SIMP menjelaskan bahwa jumlah denda sebesar Rp2,33 triliun yang telah dibayarkan tersebut dicatat sebagai bagian dari akun Aset Tidak Lancar Lainnya pada laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak Pengusaha Minyak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza telah divonis 15 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang.

Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji mengatakan Kerry telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kerry Andrianto dengan pidana penjara selama 15 tahun," ujar Fajar di PN Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026) dini hari.

Kemudian, Kerry juga diminta untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Namun, apabila Kerry tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Selain pidana badan, beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp2,9 triliun. Namun, apabila Kerry tidak dapat membayar uang denda, maka diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 2.905.420.003.854," pungkasnya.

Adapun, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT OTM telah divonis.

Keduanya, baik Dimas dan Gading divonis 13 tahun. Selain itu, keduanya juga didenda Rp1 miliar dengan subsider 190 hari.

Adapun, putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Kerry Cs selama 16-18 tahun dengan denda Rp1 miliar.

Selain itu, pembebanan uang pengganti khusus Kerry jauh lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Sebab, jaksa meminta agar Kerry dibebankan uang pengganti Rp13,4 triliun.

Sekadar informasi, Kerry dan delapan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan keuangan negara Rp285 triliun. Perinciannya, komponen kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPK sebesar US$2,7 miliar dolar dan Rp25,4 triliun. Kerugian itu ditambah dengan perhitungan kerugian perekonomian negara.

Hitungan BPK ini didasarkan pada tujuh klaster penyimpangan utama, yang mencakup sektor ekspor dan impor minyak mentah, impor produk kilang, penyewaan kapal, penyewaan terminal BBM, pembayaran kompensasi pemerintah yang tidak seharusnya, hingga penyimpangan pada penjualan solar subsidi.

Namun demikian, majelis hakim telah sepakat untuk mengesampingkan kerugian perekonomian negara dalam perkara ini senilai Rp171 triliun. Sebab, hakim menilai kerugian perekonomian negara bersifat asumsi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang masa penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di perbankan hingga September 2026.

Perpanjangan kas yang bersumber dari saldo anggaran lebih (SAL) tersebut diharapkan semakin memperkuat likuiditas perbankan, sehingga penyaluran kredit dapat terus tumbuh.

"Penempatan Rp200 triliun saat jatuh tempo pada 13 Maret 2026 nanti akan langsung diperpanjang enam bulan ke depan. Jadi, bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar," ujar Purbaya dalam konferensi pers bertajuk "APBN KiTa Edisi Februari 2026" di Jakarta, Senin.

Evaluasi kebijakan tersebut akan kembali dilakukan pada September mendatang.

Purbaya memaparkan sejak awal penempatan dana pada September 2025 hingga Januari 2026, kebijakan tersebut turut mendorong penurunan suku bunga deposito dan kredit.

Suku bunga deposito tenor enam bulan tercatat turun menjadi 4,73 persen pada Januari 2026 dari 5,03 persen pada November 2025, sementara deposito tenor tiga bulan turun menjadi 4,68 persen pada Januari 2026 dari 4,71 persen pada November 2025.

“Suku bunga kredit sudah turun ke 8,80 persen per Januari 2026 dibandingkan Januari tahun lalu yang berada pada level 9,20 persen," kata dia.

Bendahara negara itu menambahkan pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus mendorong pertumbuhan kredit melalui kebijakan penempatan dana tersebut.

Pertumbuhan kredit tercatat sebesar 9,96 persen secara tahunan (yoy) pada Januari 2026. Sementara pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 13,5 persen dan pertumbuhan uang primer (M0) sebesar 11,7 persen per Februari 2026.

"Komitmen koordinasi kebijakan yang disepakati dengan Bank Indonesia akan terus dijaga. Kami bertemu Gubernur BI Jumat pekan lalu untuk konsolidasi kebijakan," ujarnya.

Ia berharap perekonomian bakal semakin menguat seiring dengan mulai terlihatnya hasil program prioritas pemerintah, meningkatnya peran Danantara, serta bertambahnya aliran dana residen yang masuk ke Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah menempatkan total dana sebesar Rp276 triliun yang bersumber dari SAL ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan satu bank pembangunan daerah (BPD). Rinciannya, Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp80 triliun, BTN Rp25 triliun, BSI Rp10 triliun, serta Bank DKI Rp1 triliun.

Dari total tersebut, sebesar Rp75 triliun kemudian ditarik kembali untuk dibelanjakan guna mendukung belanja pemerintah pusat dan daerah.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bakal melanjutkan persidangan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Chromebook.

Berdasarkan informasi dari PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat agenda sidang Chromebook kali ini masih pembuktian atau pemeriksaan saksi-saksi.

Persidangan kali ini bakal digelar di ruangan Muhammad Hatta Ali pada 10.00 WIB. Di samping itu, Kejagung mengungkap bahwa saksi yang bakal dihadirkan mayoritas berasal dari pihak swasta.

Adapun, salah satu yang bakal dihadirkan dari pihak Kemendikbudristek adalah Deswita Afinsky selaku mantan Sekretaris Kemendikbudristek periode 2019-2024.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim bersama dengan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Adapun, total terdapat 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Nadiem Makarim. Sebab, uang ratusan miliar itu merupakan angka dari hasil aksi korporasi antara Google dan Gojek yang tidak terkait dengan pengadaan Chromebook.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indomobil Finance Indonesia Tbk (IMFI) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Indomobil Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2026 senilai Rp2,5 triliun. Penerbitan ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun mencapai Rp5 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagaimana dikutip pada Rabu (18/2/2026), obligasi initerdiri dari tiga seri yakni Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah Pokok Obligasi.

Untuk Seri A, jumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp2,17 triliun dengan tingkat bunga tetap obligasi sebesar 4,95%. Jangka waktunya adalah 370 hari kalender terhitung sejak tanggal emisi.

Seri B, jumlah pokok yang ditawarkan adalah Rp147,31 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,95%. Jangka waktunya adalah tiga tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Sementara itu Seri C jumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp177,20 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,20%, sedangkan jangka waktunya lima tahun terhitung sejak tanggal emisi.

“Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada 24 Mei 2026, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 4 Maret 2027 untuk Obligasi Seri A, 24 Februari 2029 untuk Obligasi Seri B, dan 24 Februari 2031 untuk Obligasi Seri C,” dikutip dari pengumuman.

Adapun, seluruh dana yang diperoleh dari hasil obligasi setelah dikurangi buaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor dan alat berat, sebagaimana kegiatan usaha Perseroan.

Sebagai informasi, untuk periode 3 Maret 2025 sampai 1 Maret 2026, IMFI memperoleh peringkat idAA-, hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Berikut Jadwal Penawaran Obligasi Berkelanjutan VI Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2026:

• Masa Penawaran Umum: 13—19 Februari 2026
• Tanggal Penjatahan: 20 Februari 2026
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Tanggal Emisi): 24 februari 2026
• Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 24 Februari 2026
• Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 25 Februari 2026