JAKARTA - Pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS ) berkapasitas 100 GW sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan swasembada dan kemandirian energi Indonesia. Untuk mewujudkan ambisi ini, kesiapan sumber daya manusia (SDM) di tingkat lokal menjadi syarat mutlak.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM) menegaskan penguatan kapasitas SDM harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan infrastruktur energi terbarukan . Terutama untuk memastikan keberlanjutan operasional PLTS di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) Edi Wibowo menegaskan, transisi energi bukan sekadar membangun infrastruktur. Tetapi juga memastikan kesiapan SDM untuk mengoperasikan dan memelihara sistem energi secara berkelanjutan.

”Dari pengalaman di lapangan, banyak infrastruktur energi yang sudah terbangun namun tidak berjalan optimal karena tidak bisa merawatnya. Ini yang harus kita pecahkan lebih dulu,” katanya dalam forum Bincang Energi bertajuk “Menuju 100 GW: Membangun Ekosistem Listrik Desa melalui Pengembangan Kapasitas Lokal dan Pemeliharaan Berkelanjutan” yang diselenggarakan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) bersama Renewable Energy Skills Development Project (RESD) di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, masyarakat lokal harus dilibatkan sejak awal proyek dimulai, dilatih dan disertifikasi untuk mengoperasikan dan memelihara sistem, bukan baru dilatih setelah semuanya terpasang. ”Tantangan kita sekarang adalah memastikan ekosistem pelatihan dan sertifikasi bisa bergerak secepat laju pembangunannya,” tegasnya.

Pencapaian target 100 GW tidak hanya berkaitan dengan kapasitas terpasang. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana listrik dapat menjangkau desa dan daerah terpencil serta memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Selama ini, sejumlah proyek listrik desa beroperasi di bawah kapasitas atau bahkan terbengkalai pasca-instalasi. Tantangan utamanya mencakup minimnya anggaran pemeliharaan jangka panjang, keterbatasan akses suku cadang, serta belum memadainya sistem pemantauan jarak jauh (remote monitoring).

Plt Ketua Umum METI, Norman Ginting mengatakan, pencapaian target 100 GW membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem energi terbarukan yang kuat. METI percaya target 100 GW bisa dicapai jika seluruh ekosistem bergerak bersama.

Menurutnya, tantangan mencapai target 100 GW harus dapat kita atasi bersama. Mulai dari masalah ketersediaan lahan, keterbatasan teknis intermitensi, kesiapan infrastruktur, pembiayaan, kepastian hukum, kebijakan dan peraturan, rantai pasok industri, serta yang tak kalah penting adalah persiapan sumber daya manusia. ”Kapasitas sumber daya manusia adalah syarat mutlak keberhasilan 100 GW, baik kuantitas maupun kualitas,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari upaya penguatan SDM energi terbarukan, BPSDM ESDM bersama Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs SECO mengembangkan Renewable Energy Skills Development Project (RESD). Sejak dimulai pada 2020, program ini telah menghasilkan lebih dari 950 sarjana terapan dan teknisi energi terbarukan yang kompeten. Pada Fase 2 (2025–2028), cakupan kemitraan RESD diperluas menjadi 19 politeknik dan lembaga pelatihan vokasi di seluruh Indonesia.

Team Leader RESD, Dian Elvira Rosa, menegaskan keberlanjutan pemanfaatan PLTS di daerah sangat bergantung pada kapasitas masyarakat setempat. Masyarakat setempat tidak cukup hanya menerima infrastruktur PLTS. Mereka harus mampu mengoperasikan dan merawatnya secara mandiri.

“Inilah tujuan kami melalui program spesialisasi energi terbarukan dan pelatihan teknisi PLTS di 19 politeknik dan balai pelatihan vokasi yang didukung oleh Pemerintah Swiss dan Indonesia melalui proyek RESD,” jelasnya.

JAKARTA - Sebagai wujud komitmen berkelanjutan dalam mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, adaptif, dan berdaya saing internasional, PT Pegadaian resmi melepas 7 (tujuh) karyawan terbaiknya untuk melanjutkan studi magister (S2) di berbagai universitas terkemuka dunia. pelepasan ini menandai dimulainya Program Beasiswa Internal Jenjang Magister Luar Negeri Batch IV Tahun 2026. Acara pelepasan para penerima beasiswa (awardee) tersebut diselenggarakan di Pegadaian Tower Jakarta, pada Jumat (26/06).

Melalui program Pegadaian Global Education & Mastery Scholarship yang merupakan investasi kemanusiaan (human capital investment) ini, Pegadaian memberikan dukungan penuh (full scholarship) kepada talenta internal (Insan Pegadaian) terpilih untuk menimba ilmu dan membawa pulang praktik bisnis terbaik skala global.

Direktur Human Capital PT Pegadaian (Persero) Tribuana Tunggadewi menegaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam mencetak pemimpin masa depan (future leaders). Pengalaman akademik di kancah internasional diharapkan mampu memperluas perspektif, memperkaya pengetahuan, serta menstimulasi inovasi yang mumpuni demi mendukung transformasi bisnis Pegadaian yang semakin dinamis dan kompleks di masa mendatang.

“Pegadaian Global Education & Mastery Scholarship merupakan wujud komitmen perusahaan dalam membangun future leaders yang berwawasan global, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan. Kami meyakini bahwa investasi pada human capital adalah investasi jangka panjang yang akan melahirkan talenta-talenta unggul, membawa pulang praktik bisnis terbaik dunia, memperkaya perspektif organisasi, serta mengakselerasi transformasi Pegadaian untuk terus tumbuh, berdaya saing, dan semakin MengEMASkan Indonesia.” Tambah Dewi.

Tujuh perwakilan Insan Pegadaian yang diberangkatkan pada Batch IV ini berasal dari berbagai divisi strategis serta unit kerja daerah, dengan fokus studi yang linier terhadap kebutuhan pengembangan bisnis perusahaan, mulai dari hukum finansial, teknologi informasi, kecerdasan buatan (AI), hingga manajemen lingkungan.

Ketujuh Insan Pegadaian tersebut berhasil diterima di berbagai universitas terkemuka dunia, diantaranya Imperial College London di United Kingdom, University of Edinburgh yang berada di Skotlandia, serta Australian National University dan University of Melbourne yang berada di Australia.

Seluruh awardee tersebut telah melewati rangkaian proses seleksi yang sangat ketat, transparan, dan komprehensif selama hampir satu tahun, yang dimulai sejak April 2025 hingga Maret 2026.

Tahapan seleksi tersebut meliputi seleksi administrasi dan rekam jejak kinerja, tes kemampuan bahasa asing standarisasi internasional, tes etika (ethics) dan penilaian potensi diri (assessment), serta wawancara mendalam langsung dengan jajaran Direksi Pegadaian, serta mendapatkan penerimaan resmi (Letter of Acceptance) dari universitas luar negeri yang dituju.

Proses penyaringan yang panjang ini sengaja diterapkan untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki integritas tinggi serta kesiapan mental untuk menjadi representasi positif perusahaan di lingkungan akademik internasional.

Keberangkatan para peserta menuju negara tujuan studi masing-masing akan dilaksanakan secara bertahap pada periode Juli hingga September 2026, menyesuaikan dengan kalender akademik yang berlaku di Australian National University, University of Melbourne, University of Edinburgh, dan Imperial College London. Melalui bekal pendidikan tinggi global ini, Pegadaian optimis dapat terus memperkuat daya saing korporasi di tingkat nasional maupun global, yang nantinya akan memberikan kontribusi berkelanjutan untuk Perusahaan dan tanah air. Bersama Danantara, Pegadaian Selalu Hadir Melayani Sepenuh Hati untuk MengEMASkan Indonesia.

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tetap relevan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) menuju bonus demografi 2030 dan visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah diminta segera melakukan pembenahan tata kelola agar program prioritas tersebut tidak kehilangan kepercayaan publik akibat berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.

Guru Besar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof Sri Yunanto mengatakan MBG merupakan salah satu janji politik utama Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia melalui perbaikan gizi dan nutrisi.

Menurut dia, program tersebut lahir dari kebutuhan jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan mampu bersaing ketika Indonesia memasuki periode bonus demografi.

“Pak Prabowo melihat persoalan gizi sebagai isu penting karena berkaitan dengan kualitas generasi Indonesia pada 2030 dan 2045. Kita juga masih menghadapi masalah stunting sehingga kebutuhan nutrisi menjadi sangat penting untuk menciptakan generasi yang produktif,” kata Sri Yunanto di Jakarta, dikutip Jumat (26/6/2026).

Ia menilai MBG tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan manusia yang lebih luas, termasuk layanan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga pembangunan sekolah unggulan seperti Sekolah Garuda. Berbagai program tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Meski demikian, Sri Yunanto mengakui pelaksanaan MBG menghadapi tantangan serius, terutama terkait tata kelola. Berbagai isu yang beredar di masyarakat, mulai dari dugaan pemotongan anggaran, prosedur yang tidak standar, hingga kasus hukum yang menyeret pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), dinilai berpotensi merusak tujuan besar program tersebut.

“Jangan sampai ide yang baik menjadi rusak karena implementasi yang tidak baik. Yang harus dibenahi sekarang adalah tata kelola dan pengawasannya,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah perlu segera mengambil langkah tegas untuk membersihkan pelaksanaan program prioritas nasional dari praktik korupsi maupun penyimpangan lainnya. Penegakan hukum, kata dia, harus berjalan beriringan dengan pembenahan sistem pengelolaan agar masyarakat kembali percaya terhadap program tersebut.

Ia juga menilai pemerintah perlu menempatkan figur yang kompeten dan memiliki integritas untuk memimpin pelaksanaan program sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat segera diatasi. “Program prioritas harus dikelola oleh orang-orang yang mampu memastikan tujuan program tercapai. Jangan sampai ada kepentingan lain yang justru merusak program yang sebenarnya baik,” katanya.

Di tengah munculnya kritik terhadap MBG, Sri Yunanto menilai penghentian total program bukan pilihan yang tepat. Namun, kondisi fiskal yang sedang menghadapi tekanan perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan sasaran penerima manfaat.

Menurut dia, pemerintah dapat mengambil jalan tengah dengan melakukan refocusing atau penajaman target penerima manfaat kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. “Tidak harus seluruh anak sekolah menerima program ini. Kelompok yang perlu diprioritaskan adalah masyarakat miskin, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya yang memang membutuhkan intervensi gizi,” ujarnya.

Ia menilai pendekatan tersebut dapat menjaga tujuan utama program sekaligus mengurangi beban anggaran negara di tengah keterbatasan fiskal. Selain perbaikan tata kelola dan penajaman sasaran, Sri Yunanto menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap dampak program MBG yang telah berjalan sejak 2024.

Menurut dia, pemerintah harus mampu menunjukkan secara terbuka apakah program tersebut benar-benar berhasil meningkatkan status gizi masyarakat, mengurangi stunting, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan sektor UMKM.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah bukti. Apakah status gizi meningkat, apakah lapangan kerja bertambah, apakah UMKM berkembang. Semua itu harus diukur secara objektif,” katanya.

Ia menyarankan evaluasi dilakukan oleh lembaga independen dengan melibatkan akademisi, ahli gizi, ekonom, dan berbagai pihak terkait agar hasilnya dapat dipercaya publik. Hasil evaluasi tersebut, lanjut dia, perlu dipublikasikan secara transparan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah sekaligus menjawab berbagai kritik yang berkembang.

Sri Yunanto juga mengapresiasi keputusan pemerintah menghentikan sementara distribusi MBG selama masa libur sekolah. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah bersedia merespons kondisi fiskal dan berbagai masukan yang berkembang di masyarakat.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut belum cukup untuk menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai efektivitas program. “Yang lebih penting adalah mengukur dampaknya secara jujur dan terbuka. Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat apa hasil yang sudah dicapai dan bagaimana perbaikan tata kelola dilakukan,” katanya.

Dia mendorong BGN membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan perguruan tinggi dan para ahli untuk melakukan evaluasi serta pengawasan program secara berkala. Pendekatan yang terbuka akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur.

“Di era keterbukaan seperti sekarang, pemerintah harus sering menjelaskan perkembangan program kepada publik. Jika tata kelola diperbaiki, dampaknya terbukti positif, dan hasilnya disampaikan secara transparan, masyarakat akan lebih mudah menerima dan mendukung program tersebut,” ujar Sri Yunanto.

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan perbankan di tengah dinamika pasar keuangan global dan tren kenaikan suku bunga acuan. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

"Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan perkembangan suku bunga pasar simpanan yang masih menunjukkan kenaikan terbatas, kinerja intermediasi perbankan yang tetap kuat, serta kondisi likuiditas yang masih memadai," tulis Dewan Komisioner LPS dalam keterangan resmi, Jumat (29/5/2026).

LPS menetapkan TBP sebesar 3,5% untuk simpanan Rupiah di bank umum, 6% untuk simpanan Rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR), serta 2% untuk simpanan valuta asing di bank umum. Ketentuan ini berlaku mulai 1 Juni hingga 30 September 2026.

Keputusan tersebut juga didukung oleh kinerja penghimpunan dana masyarakat yang masih solid. Hingga April 2026, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh 11,39% secara tahunan, dengan pertumbuhan simpanan Rupiah yang lebih tinggi dibandingkan simpanan valuta asing.

Di sisi penyaluran kredit, perbankan juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan mencapai 9,98% secara tahunan. Kondisi ini mencerminkan fungsi intermediasi yang tetap berjalan baik di tengah tekanan global.

LPS menilai ketahanan sektor perbankan turut diperkuat oleh permodalan yang kuat, profitabilitas yang terjaga, serta likuiditas yang memadai. Hal tersebut menjadi bantalan penting dalam menghadapi potensi risiko di pasar keuangan.

Dari sisi perlindungan nasabah, LPS memastikan cakupan penjaminan tetap tinggi. Per April 2026, simpanan yang dijamin penuh hingga Rp2 miliar mencapai 666,72 juta rekening atau setara 99,94% dari total rekening bank umum, serta 99,98% untuk BPR/BPRS.

LPS juga kembali mengingatkan masyarakat untuk memenuhi kriteria penjaminan yang dikenal dengan prinsip 3T, yakni simpanan tercatat dalam pembukuan bank, bunga tidak melebihi TBP, dan tidak terkait dengan tindakan yang merugikan bank.

Sebagai bagian dari edukasi publik, LPS meminta perbankan aktif menyampaikan informasi TBP terbaru kepada nasabah, baik melalui kantor cabang maupun kanal digital, agar masyarakat lebih cermat dalam memilih produk simpanan.

Jadi ekonomi memang tumbuh, tetapi kemampuan pertumbuhan itu untuk menyerap tenaga kerja mulai melemah

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada triwulan I 2026 memang memberikan dampak positif terhadap pasar tenaga kerja, tetapi kualitas penyerapan kerja masih menjadi tantangan struktural.

Ia mengatakan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi sekitar 4,68 persen per Februari 2026 menunjukkan ekonomi domestik masih cukup tangguh di tengah perlambatan global dan tekanan eksternal.

“Dalam konteks perlambatan global dan tekanan eksternal yang masih tinggi … ini menunjukkan ekonomi domestik masih memiliki daya tahan.” kata Yusuf dihubungi di Jakarta, Selasa.

Meski demikian, ia menilai kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja mulai melemah. Kondisi itu tercermin dari menurunnya elastisitas pertumbuhan terhadap penciptaan pekerjaan.

Menurut dia, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi saat ini menghasilkan tambahan pekerjaan yang lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya.

“Jadi ekonomi memang tumbuh, tetapi kemampuan pertumbuhan itu untuk menyerap tenaga kerja mulai melemah,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada awal tahun masih banyak ditopang faktor musiman seperti Ramadhan dan Lebaran, serta akselerasi belanja pemerintah.

Faktor tersebut dinilai mampu mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, tetapi belum cukup kuat menciptakan transformasi struktural di pasar tenaga kerja.

Selain itu, kualitas pekerjaan baru yang tercipta juga dinilai masih menjadi persoalan karena mayoritas tambahan tenaga kerja masih terserap di sektor informal.

Ia mencatat sektor informal masih mendominasi sekitar 59 persen dari total pekerja nasional, yang umumnya identik dengan produktivitas rendah, pendapatan tidak stabil, serta perlindungan sosial yang minim.

“Dalam jangka pendek sektor informal memang menjadi bantalan ekonomi karena mampu menyerap tenaga kerja dengan cepat. Tetapi dalam jangka panjang, dominasi sektor informal justru membatasi peningkatan produktivitas dan daya beli masyarakat,” katanya.

Ia menekankan tantangan Indonesia saat ini bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan pekerjaan yang lebih berkualitas, formal, dan produktif.

Yusuf menuturkan pemerintah perlu mempercepat sejumlah agenda struktural, mulai dari penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan, percepatan formalisasi UMKM, hingga reindustrialisasi.

Menurut dia, sektor manufaktur perlu kembali diperkuat karena secara historis menjadi sektor yang paling efektif menciptakan lapangan kerja formal dalam skala besar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) memperkuat ekspor ke pasar internasional guna meningkatkan pendapatan, memperluas peluang usaha, serta mengoptimalkan utilisasi pabrik di tengah persaingan industri semen domestik.

"Salah satu fokus utama SIG saat ini adalah memperkuat penetrasi pasar ekspor," kata Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan penetrasi pasar ekspor sebagai langkah strategis untuk meningkatkan utilisasi pabrik, dan memperluas peluang pasar produk derivatif bernilai tambah.

Melalui anak usaha, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk bersama Taiheiyo Cement Corporation, SIG telah menyelesaikan proyek pengembangan dermaga dan fasilitas produksi untuk ekspor di Tuban, Jawa Timur yang ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2026.

Fasilitas tersebut akan menjadi basis penguatan ekspor perusahaan itu sekaligus membuka peluang peningkatan margin usaha di tengah kompetisi pasar domestik yang semakin ketat.

"Rampungnya fasilitas ekspor di Tuban menjadi tonggak penting bagi SIG untuk memperkuat posisi di pasar internasional," ucap Vita.

Ia menekankan ekspor akan menjadi instrumen strategis untuk mengoptimalkan utilisasi sekaligus mendukung pertumbuhan profitabilitas perseroan.

Adapun dalam kondisi pasar yang masih dibayangi overcapacity, perusahaan tersebut berhasil mempertahankan momentum pertumbuhan kinerja sekaligus menyiapkan mesin pertumbuhan baru melalui penguatan pasar ekspor.

Pada kuartal I 2026, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp8,29 triliun atau tumbuh 8,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dengan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat signifikan sebesar 88,7 persen menjadi Rp80 miliar. Volume penjualan juga naik 1,7 persen yoy menjadi 8,71 juta ton.

Vita mengatakan capaian tersebut menunjukkan strategi transformasi yang dijalankan perseroan berhasil menjaga resiliensi bisnis sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.

"SIG tidak hanya fokus menjaga kinerja jangka pendek, tetapi juga membangun sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan. Transformasi bisnis yang dijalankan secara disiplin berhasil meningkatkan daya saing perusahaan di tengah tantangan industri,” tutur Vita.

Di sisi operasi, perusahaan tersebut juga terus memperkuat efektivitas transformasi melalui pengelolaan pasar mikro, optimalisasi portofolio produk, serta efisiensi biaya.

Strategi tersebut membantu perseroan menjaga kinerja di tengah kenaikan harga energi dan permintaan pasar domestik yang baru menunjukkan geliat pada awal tahun ini.

Selain mencatat pertumbuhan penjualan domestik sebesar 5,4 persen secara yoy, perusahaan itu juga berhasil menurunkan biaya keuangan bersih sebesar 35,4 persen yoy melalui pengelolaan keuangan yang lebih optimal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

jumlah ini mengalami penurunan sebesar 35 ribu orang dibandingkan Februari 2025

Jakarta (ANTARA) -

Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,24 juta orang pada Februari 2026, dari total angkatan kerja sebanyak 154,91 juta orang.

Angka tersebut menurun sekitar 35 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran yaitu sebanyak 7,24 juta orang, di mana jumlah ini mengalami penurunan sebesar 35 ribu orang dibandingkan Februari 2025,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2026 tercatat sebesar 147,67 juta orang.

Amalia memaparkan, penurunan jumlah pengangguran tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berada di level 4,68 persen pada Februari 2026, turun 0,08 persen basis poin dibandingkan Februari 2025.

Berdasarkan wilayahnya, TPT di perkotaan tercatat sebesar 5,60 persen, menurun dari 5,73 persen pada Februari 2025. Adapun TPT di perdesaan sebesar 3,20 persen, lebih rendah dibandingkan 3,33 persen pada periode yang sama tahun lalu.

Lebih lanjut, Amalia menjelaskan penyerapan tenaga kerja sejauh ini masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta industri, yang secara total menyerap 60,29 persen tenaga kerja nasional.

Selain itu, jumlah penduduk yang bekerja baik di sektor formal maupun informal mengalami peningkatan dalam periode Februari 2025 hingga Februari 2026.

Pekerja formal meningkat dari 59,19 juta orang menjadi 59,93 juta orang, sementara pekerja informal naik dari 86,58 juta orang menjadi 87,74 juta orang.

Sebagai informasi, mengacu pada standar Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO), seseorang yang bekerja minimal satu jam dalam seminggu sudah termasuk dalam kategori penduduk bekerja.

BPS membagi penduduk bekerja ke dalam tiga kategori, yaitu pekerja penuh waktu (minimal 35 jam per minggu), pekerja paruh waktu (kurang dari 35 jam per minggu dan tidak mencari pekerjaan lain), serta setengah pengangguran (bekerja 1-34 jam per minggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan).

Pada Februari 2026, proporsi pekerja penuh tercatat sebesar 66,77 persen, pekerja paruh waktu 25,97 persen, dan setengah pengangguran 7,27 persen. Proporsi pekerja penuh tersebut meningkat dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 66,19 persen.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Indonesia menghadapi masalah besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Di satu sisi, jumlah lulusan terus meningkat setiap tahun. Namun di sisi lain, kualitas keterhubungan dengan dunia kerja justru melemah.

Ketua Umum Ikatan Teknisi dan Teknolog Rekayasa Indonesia (Iterati) Andi Taufan Marimba mengatakan, hanya 64% pekerja muda bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka. Sedangkan 22,36% mengalami overeducation terlalu tinggi untuk pekerjaan yang mereka jalani. Artinya terjadi pemborosan sumber daya yang tidak sesuai dengan pemanfaatan di dunia kerja.

Dalam Kongres I Iterati 2026 bahwa persoalan ini sudah berada pada titik kritis dan membutuhkan intervensi yang nyata. “Solusi tidak cukup hanya dengan menambah jumlah lulusan atau memperluas akses pendidikan. Namun, yang dibutuhkan adalah reposisi total dari sistem pendidikan berbasis gelar menuju ekosistem berbasis kompetensi,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Andi Taufan menyebut sertifikasi profesi harus menjadi mata uang utama, bukan sekadar pelengkap. Pendidikan vokasi harus terhubung langsung dengan kebutuhan industri, bukan berjalan di jalur yang tidak beririsan. Selain itu, yang paling penting adalah negara harus memiliki peta talenta yang jelas siapa yang memiliki kompetensi apa dan dibutuhkan di mana.

“Artinya, hampir separuh talenta muda Indonesia tidak benar-benar berada di jalur yang tepat. Ini bukan sekadar masalah pilihan karier. Ini adalah kegagalan sistemik. Mismatch pendidikan telah menjelma menjadi bom waktu yang menggerus produktivitas nasional,” jelasnya.

Lihat video: Hasil Tes Kompetensi Akademik 2025 Rendah, Komisi X DPR RI Minta Evaluasi



Andi Taufan menambahkan, lulusan yang tidak bekerja sesuai bidangnya cenderung kehilangan momentum kompetensi, sementara mereka yang overeducated menghadapi stagnasi dan menjadi kurang berdaya guna. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat daya saing ekonomi nasional.

“Lebih mengkhawatirkan lagi, fenomena ini terjadi di tengah tuntutan transformasi industri yang semakin kompleks. Dunia kerja membutuhkan teknisi dan teknolog yang siap pakai, adaptif, dan kompeten. Namun, sistem pendidikan masih terlalu berfokus pada output ijazah, bukan pada relevansi kompetensi,” ungkapnya.

“Kita sedang memproduksi lulusan, bukan membangun keahlian dan kompetensi. Masalahnya bukan karena Indonesia kekurangan talenta, tetapi karena talenta yang ada tidak ditempatkan, dilatih, dan dikembangkan dengan tepat,” tambah dia.

Andi Taufan menambahkan, kurikulum yang tertinggal dari kebutuhan industri, minimnya integrasi pelatihan berbasis praktik, serta sistem sertifikasi yang belum terstandar lintas sektor semakin memperlebar jurang antara pendidikan dan dunia kerja.

“Akibatnya, industri kesulitan mencari tenaga kerja yang siap, sementara lulusan kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai. Paradoks ini tidak bisa dibiarkan,” jelasnya.

Andi Taufan menegaskan penguatan peran teknisi dan teknolog merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. “Kami ingin memastikan teknisi dan teknolog Indonesia memiliki standar kompetensi yang kuat dan diakui di lapangan, bukan hanya di atas kertas,” ujarnya.

Sebagai langkah nyata, Citiasia dan Iterati melakukan penandatanganan nota kesepahaman sebagai langkah awal untuk mendorong berbagai program bersama dalam pengembangan kapasitas, sertifikasi, dan pemetaan talenta SDM teknologi di Indonesia.

“Jika Indonesia ingin melompat dalam peta ekonomi global, maka memperbaiki ketimpangan pendidikan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa itu, bonus demografi hanya akan berubah menjadi beban demografi,” katanya.

Dalam forum tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan pentingnya penguatan pendidikan vokasi dan sistem kompetensi untuk mendukung transformasi ekonomi berbasis teknologi.

Sedangkan CEO Citiasia, Fitrah R. Kautsar, menyampaikan, ketika mismatch dibiarkan, maka tidak hanya kehilangan peluang di masa sekarang, tetapi juga masa depan. “Kita harus berhenti mengukur kualitas SDM hanya dari ijazah dan mulai menilai dari kompetensi nyata yang dapat digunakan dan teruji,” tandas Fitrah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan keunggulan sertifikat elektronik yakni tingkat keamanan lebih tinggi dibandingkan sertifikat analog.

Dia menjelaskan sertifikat elektronik salah satu keunggulannya adalah tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan sertifikat analog.

“Kami harapkan pengelola pondok pesantren dan masyarakat lainnya dapat mengikuti langkah ini, beralih ke Sertipikat Elektronik demi keamanan dan kemudahan di masa depan,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Data dokumen pertanahan tersimpan secara digital dalam aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) sehingga tetap aman meskipun terjadi bencana, seperti banjir atau gempa.

Sertifikat Elektronik juga dilengkapi dengan data spasial yang jelas dan terintegrasi. Dengan begitu, lokasi bidang tanah bisa dengan mudah ditelusuri melalui sistem digital, termasuk titik koordinat yang akurat.

Nusron menyebut, transparansi ini memudahkan masyarakat dalam memastikan kepastian letak dan batas bidang tanahnya.

“Batas-batasnya jelas, letaknya jelas. Tinggal dicek melalui sistem, lokasi dapat langsung diketahui secara transparan,” kata Nusron.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terus mendorong transformasi digital pelayanan pertanahan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pertanahan.

Terkait dengan digitalisasi layanan berdasarkan data statistik layanan yang diakses pemohon, lanjutnya, sebanyak 83 persen berkas layanan pertanahan diperoleh dari top tiga layanan yakni peralihan hak, layanan informasi dan hak tanggungan.

Dua dari top tiga layanan yakni layanan hak tanggungan dan informasi pertanahan sudah dilaksanakan secara elektronik, dan layanan peralihan hak telah dilaksanakan secara hibrid.

Adapun sisi positif penerapan layanan elektronik untuk masyarakat di antaranya: mengurangi kewajiban masyarakat datang ke kantor pertanahan sehingga dapat mengurangi antrean hingga 80 persen, kemudian meniadakan risiko kehilangan sertifikat baik karena pencucian, bencana alam dan kerusakan.

Ketiga menjamin keaslian sertifikat, tidak ada lagi sertifikat palsu; kemudian kemudahan akses sertifikat elektronik dan informasi data pertanahan yang lebih terjamin; kemudian terjaga keaslian dokumen.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kampanye ditujukan khusus bagi para pengemudi kendaraan bermuatan besar seperti truk yang tengah beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan,

Bekasi (ANTARA) - PT. Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) melaksanakan kampanye keselamatan berkendara menyasar pengguna jalan yang sedang beristirahat di area rehat Km 6 Ruas Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta sebagai upaya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keselamatan selama berkendara.

GM Operasi dan Pemeliharaan PT. JJC Desti Anggraeni di Bekasi, Kamis mengatakan, kegiatan kampanye ini dilakukan dengan cara membagikan flyer keselamatan berkendara disertai edukasi secara langsung kepada pengguna jalan.

"Kampanye ditujukan khusus bagi para pengemudi kendaraan bermuatan besar seperti truk yang tengah beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan," katanya.

Dia menjelaskan, sejumlah imbauan turut disampaikan kepada pengguna jalan saat kampanye keselamatan berkendara seperti pentingnya penggunaan parking bay hanya dalam kondisi darurat maupun larangan bagi kendaraan bermuatan besar yang tidak sesuai ketentuan untuk melintas di Ruas Jalan Layang MBZ.

Selanjutnya, larangan mendahului melalui bahu jalan, larangan berputar balik di jalan tol serta imbauan untuk memastikan kecukupan bahan bakar sebelum memasuki ruas jalan layang MBZ yang tidak memiliki area rehat.

Desti mengaku, kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan keselamatan berkendara serta meminimalisir potensi gangguan lalu lintas yang disebabkan oleh ketidaksesuaian kendaraan maupun kelalaian pengemudi.

"Kami berharap melalui kampanye ini, kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas dapat semakin meningkat," katanya.

Pihaknya terus mengimbau segenap pengguna jalan yang melintas di Ruas Jalan Layang MBZ untuk selalu mengutamakan aspek keselamatan dengan memastikan kondisi pengemudi berikut kendaraan dalam keadaan prima.

Kemudian menjaga kecukupan daya listrik maupun bahan bakar minyak serta mengantisipasi potensi perubahan cuaca, khususnya saat berkendara dalam situasi hujan yang dapat mempengaruhi jarak pandang hingga kondisi permukaan jalan.

"Dengan mengutamakan keselamatan, perjalanan dapat berlangsung aman dan nyaman hingga sampai ke tempat tujuan," ucap dia.

Pengguna jalan dapat mengakses informasi terkini hingga permintaan pelayanan lalu lintas jalan tol melalui pusat panggilan 24 jam Jasa Marga Group di nomor 133, Twitter @PTJASAMARGA serta aplikasi Travoy 4.5 untuk pengguna iOS dan Android.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dalam semangat Hari Kartini, PT PLN (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyalurkan alat deteksi dini preeklamsia berbasis Internet of Medical Things (IoMT) dan Artificial Intelligence (AI) ke Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Inisiatif ini sebagai upaya memperkuat layanan kesehatan ibu hamil di wilayah dengan keterbatasan akses dan mendukung penurunan angka kematian ibu (AKI) di Indonesia.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penurunan AKI secara agresif hingga mencapai 40 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun ke depan, dari 140 per 100.000 kelahiran hidup saat ini.

Salah satu penyebab utama kematian ibu adalah preeklamsia dan eklamsia yang berkontribusi sekitar 25% dari total kasus. Untuk menekan angka tersebut, pemerintah mendorong transformasi sistem kesehatan, termasuk pemerataan akses deteksi dini melalui distribusi alat kesehatan.

“Kita tidak hanya menargetkan penurunan, tetapi penurunan yang agresif. Dari 140, dalam lima tahun ke depan kita harus bisa mencapai 40. Kita harus berani menetapkan target ambisius dan bekerja lebih keras, lebih cerdas, serta lebih tepat,” ujar Budi dalam sambutannya pada agenda Sosialisasi dan Deteksi Dini Preeklamsia di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (21/4).

Lebih lanjut, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Agus Dinar menyambut baik dukungan yang diberikan oleh PLN untuk fasilitas kesehatan di wilayahnya yaitu pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Cikelet.

"Jadi sekali lagi terima kasih sudah mensupport-kan alat kepada kami. Tentunya alat ini akan kami gunakan baik itu di puskesmas itu sendiri, juga kami akan gunakan untuk mobile kunjungan dari rumah ke rumah. Mudah-mudahan alat ini tentunya akan menjadi support peningkatan optimisasi pelayanan screening preeklamsia di Kabupaten Garut," kata Agus.

Secara terpisah, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan wujud komitmen PLN dalam mendukung program pemerintah sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program tanggung jawab sosial yang berdampak langsung dan berkelanjutan.

“Kami hadir di tengah masyarakat tidak hanya melalui layanan kelistrikan, tetapi juga melalui program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Salah satunya dengan mendorong peningkatan kualitas hidup, khususnya bagi ibu hamil, melalui akses terhadap layanan kesehatan yang lebih merata dan berbasis teknologi," tutur Darmawan.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Electricity Services sekaligus Wakil Ketua Umum Srikandi PLN, Susiana Mutia, menyampaikan bahwa program ini juga selaras dengan komitmen perseroan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 3, khususnya dalam menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera melalui penguatan layanan kesehatan ibu dan bayi.

Ia menambahkan, momentum Hari Kartini menjadi pengingat akan perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam mendorong kesetaraan perempuan. Kisah hidup beliau yang wafat setelah melahirkan karena diduga mengalami preeklamsia turut menegaskan pentingnya menjaga kesehatan perempuan di masa kehamilan.

“Kami mendorong lahirnya generasi penerus bangsa yang sehat melalui dukungan bagi perempuan, khususnya ibu hamil. Deteksi dini risiko kehamilan di layanan kesehatan dasar diharapkan memungkinkan penanganan yang lebih cepat dan tepat sasaran,” pungkas Susiana.

JAKARTA - Muktamar XXI Mathla’ul Anwar yang berlangsung pada 11-13 April 2026 di Kota Serang, Banten menetapkan KH Jazuli Juwaini sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA) periode 2026-2031. Penetapan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan organisasi sekaligus penanda dimulainya arah baru kepemimpinan dalam menjawab tantangan umat di era disrupsi global.

Proses pemilihan berlangsung demokratis dan dinamis di Hotel Le Dian, Kota Serang. Terpilihnya Jazuli Juwaini tidak hanya menjadi hasil dari proses demokrasi organisasi, tetapi juga mencerminkan harapan besar para muktamirin terhadap kepemimpinan yang mampu membawa Mathla’ul Anwar lebih adaptif, progresif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Jazuli Juwaini menyampaikan rasa syukur sekaligus komitmennya untuk mengemban amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. “Dengan memohon ridho Allah SWT, saya menerima amanah ini dengan penuh kesungguhan. Insya Allah akan saya jalankan sebaik-baiknya untuk kemajuan Mathla’ul Anwar ke depan,” ujarnya, Senin (14/4/2026).

Sebagai Ketua Umum terpilih, Jazuli menegaskan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya. Menurutnya, kualitas SDM merupakan fondasi utama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

“Penguatan SDM menjadi prioritas utama. Mathla’ul Anwar harus mampu melahirkan generasi unggul yang tidak hanya kuat di tingkat nasional, tetapi juga mampu bersaing secara global,” tegasnya.

Jazuli juga menekankan pentingnya pembenahan manajemen organisasi secara menyeluruh dengan pendekatan profesionalisme. Struktur kepengurusan ke depan akan dibangun berdasarkan prinsip kapasitas dan tanggung jawab, guna memastikan efektivitas organisasi dalam menjalankan perannya.

Lihat video: Nasaruddin Umar: Presiden Prabowo Undang Ormas Islam ke Istana



Selain itu, Jazuli menegaskan komitmennya untuk memperkuat tiga pilar utama Mathla’ul Anwar, yakni pendidikan, dakwah, dan sosial, sebagai basis gerakan dalam membangun peradaban umat.

“Risalah tiga—pendidikan, dakwah, dan sosial—akan kita kokohkan sebagai kekuatan utama organisasi dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam struktur kepemimpinan hasil Muktamar, KH. Embay Mulya Syarief ditetapkan sebagai Ketua Majelis Amanah PBMA periode 2026-2031, yang diharapkan menjadi penopang nilai, arah, dan kesinambungan visi organisasi ke depan.

Muktamar XXI Mathla’ul Anwar sendiri tidak hanya menjadi forum pemilihan kepemimpinan, tetapi juga ruang strategis untuk merumuskan arah kebijakan organisasi ke depan. Berbagai isu penting dibahas, mulai dari penguatan kelembagaan, kaderisasi, hingga respons terhadap dinamika global seperti digitalisasi, perubahan sosial, dan tantangan ekonomi umat.

Dalam konteks tersebut, Jazuli menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas organisasi. Ia menilai bahwa tantangan umat dan bangsa tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antara organisasi, pemerintah, dan masyarakat.

“Ketidakpastian global tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak. Sinergi adalah kunci untuk menghadapi persoalan umat, bangsa, dan negara,” jelasnya.

Rangkaian Muktamar XXI berlangsung dengan partisipasi luas dari kader dan pengurus Mathla’ul Anwar dari seluruh Indonesia. Suasana forum berlangsung khidmat, dinamis, dan mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi.

Ketua OC Muktamar XXI Mathla’ul Anwar, Asep Rohmatullah memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, aman, dan kondusif.

“Seluruh tahapan Muktamar berjalan sesuai rencana. Dinamika yang ada dapat diselesaikan dengan baik melalui komunikasi dan koordinasi yang konstruktif,” ujarnya.

Muktamar ini juga menegaskan posisi Mathla’ul Anwar sebagai organisasi keagamaan yang memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan umat, khususnya melalui penguatan pendidikan berbasis madrasah, dakwah yang moderat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Ke depan, Mathla’ul Anwar diharapkan mampu semakin memperkuat perannya sebagai kekuatan peradaban yang tidak hanya menjaga nilai, tetapi juga menghadirkan solusi atas berbagai persoalan umat dan bangsa.

“Ini bukan hanya pergantian kepemimpinan, tetapi momentum konsolidasi untuk memperkuat peran umat dalam membangun peradaban dan kemandirian bangsa,” demikian ditegaskan dalam penutup Muktamar.

Dengan kepemimpinan baru, Mathla’ul Anwar diharapkan mampu melangkah lebih progresif, memperkuat kapasitas internal, serta memperluas kontribusi nyata bagi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah.