Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa meskipun setiap tahun ekonomi Indonesia bertumbuh, tetapi jumlah penduduk miskin di Indonesia pun terus bertambah.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 pada Selasa (23/6/2026) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.

Prabowo awalnya menjelaskan bahwa selama 7 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahunnya tumbuh 5%. Artinya, dalam 7 tahun, ekonomi Indonesia bisa tumbuh 35%.

"Logikanya Indonesia harus tambah kaya. Akan tetapi kenyataannya, bahwa setelah 7 tahun tumbuh, masa penduduk miskin tambah. Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah. Ini kan sesuatu yang aneh, yang anomali," ujar Prabowo.

Menurutnya, bertambahnya jumlah penduduk miskin terjadi seiring dengan turun kastanya kelas menengah atau masuk menjadi kelompok masyarakat miskin.

Di samping itu, pertumbuhan ekonomi menurutnya hanya dinikmati oleh segelintir orang. Alhasil, ekonomi Indonesia tetap bertumbuh saat jumlah penduduk miskin bertambah.

"Ini juga yang harus kita waspada, bahwa yang tambah kaya ternyata hanya segelintir orang," ujarnya.

Kondisi tersebut menurutnya menunjukan adanya sistem yang keliru. Selain itu, sistem yang ada tidak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa.

"Kita merdeka, kita ingin rakyat hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Tidak bisa hidup dengan sistem seperti ini," ujarnya.

Prabowo juga menambahkan bahwa terjadi kondisi mengalirnya kekayaan negara ke luar negeri atau net outflow of national wealth.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2025 sebesar 8,25 persen.

Angka ini menurun 0,22 persen poin dibandingkan Maret 2025 dan turun 0,32 persen poin dibandingkan September 2024.

Secara absolut, jumlah penduduk miskin pada September 2025 tercatat 23,36 juta orang, berkurang 0,49 juta orang dari Maret 2025 dan turun 0,70 juta orang dibandingkan September 2024.

Di balik angka tersebut, terdapat komponen penting yang membentuk garis kemiskinan, yakni nilai minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.

Struktur komoditas penyusun garis kemiskinan menjadi indikator krusial dalam memahami beban pengeluaran rumah tangga miskin.

Garis kemiskinan naik jadi Rp 641.443 per kapita

BPS mencatat Garis Kemiskinan (GK) pada September 2025 sebesar Rp 641.443 per kapita per bulan.

Angka ini meningkat 5,30 persen dibandingkan Maret 2025 dan naik 7,76 persen dibandingkan September 2024.

Secara komposisi, Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar Rp 478.955 atau 74,67 persen dari total GK, sedangkan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) sebesar Rp 162.488 atau 25,33 persen.

Peran komoditas makanan masih dominan. Pada September 2025, kontribusi GKM terhadap GK di perkotaan mencapai 73,81 persen dan di perdesaan sebesar 76,11 persen.

Beras jadi penyumbang terbesar

Dalam daftar komoditas yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan, beras masih menjadi kontributor utama, baik di perkotaan maupun perdesaan.

Di perkotaan, beras menyumbang 21,10 persen terhadap GK. Sementara di perdesaan, kontribusinya bahkan lebih besar, yakni 24,62 persen.

Komoditas kedua dengan kontribusi terbesar adalah rokok kretek filter. Di perkotaan, rokok kretek filter menyumbang 10,41 persen terhadap GK, sedangkan di perdesaan sebesar 9,11 persen.

Selain itu, sejumlah komoditas pangan lain yang memberi kontribusi signifikan antara lain sebagai berikut.

Perkotaan:

• Telur ayam ras: 4,48 persen
• Daging ayam ras: 4,35 persen
• Kopi bubuk dan kopi instan (sachet): 2,39 persen
• Mie instan: 2,35 persen
• Kue basah: 2,20 persen
• Roti: 2,02 persen
• Bawang merah: 1,92 persen
• Tempe: 1,78 persen
• Tahu: 1,76 persen
• Gula pasir: 1,68 persen

Perdesaan

• Telur ayam ras: 3,71 persen
• Daging ayam ras: 3,42 persen
• Kopi bubuk dan kopi instan (sachet): 2,38 persen
• Gula pasir: 2,34 persen
• Bawang merah: 2,13 persen
• Mie instan: 2,04 persen
• Kue basah: 1,99 persen
• Roti: 1,84 persen
• Tongkol/tuna/cakalang: 1,76 persen
• Tempe: 1,62 persen

Struktur ini menunjukkan, sebagian besar pengeluaran minimum rumah tangga miskin masih terserap pada kebutuhan pangan pokok dan konsumsi harian.

Perumahan dan bensin dominasi komponen nonmakanan

Untuk komponen bukan makanan, perumahan menjadi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan.

Di perkotaan, perumahan menyumbang 9,00 persen terhadap GK, sedangkan di perdesaan sebesar 9,08 persen.

Selain perumahan, komoditas nonpangan yang berkontribusi besar antara lain sebagai berikut.

Perkotaan

• Bensin: 2,88 persen
• Listrik: 2,65 persen
• Pendidikan: 2,02 persen
• Perlengkapan mandi: 1,25 persen
• Perawatan kulit, muka, kuku, rambut: 0,78 persen
• Pakaian jadi perempuan dewasa: 0,73 persen

Perdesaan

• Bensin: 2,90 persen
• Listrik: 1,64 persen
• Pendidikan: 1,25 persen
• Perlengkapan mandi: 1,11 persen
• Sabun cuci: 0,75 persen
• Kesehatan: 0,68 persen

Data ini memperlihatkan, selain kebutuhan pangan, pengeluaran untuk tempat tinggal dan energi masih menjadi komponen penting dalam struktur kemiskinan.

Kesenjangan penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan

Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2025 sebesar 6,60 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 10,72 persen.

Dari sisi jumlah, penduduk miskin di perkotaan sebanyak 11,18 juta orang dan di perdesaan 12,18 juta orang.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2025 sebesar 1,290, menurun dibandingkan Maret 2025 sebesar 1,365 dan September 2024 sebesar 1,364.

Apabila dibandingkan menurut wilayah, P1 di perkotaan sebesar 1,040, sedangkan di perdesaan lebih tinggi yakni 1,661.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada September 2025 tercatat 0,303, turun dari 0,319 pada Maret 2025 dan 0,322 pada September 2024.

Di perkotaan, P2 sebesar 0,245 dan di perdesaan sebesar 0,390.

Garis kemiskinan rumah tangga tembus Rp 3,05 juta

BPS juga mencatat Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin pada September 2025 sebesar Rp 3.053.269 per bulan. Angka ini naik 6,19 persen dibandingkan Maret 2025 yang sebesar Rp 2.875.235 per bulan.

Rata-rata anggota rumah tangga miskin pada September 2025 tercatat 4,76 orang, meningkat dibandingkan Maret 2025 sebesar 4,72 orang.

Artinya, secara rata-rata, rumah tangga miskin membutuhkan pengeluaran minimal di atas Rp 3 juta per bulan untuk tidak dikategorikan miskin menurut pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) yang digunakan BPS.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan

BPS mencatat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada September 2025, antara lain sebagai berikut.

• Pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 sebesar 5,04 persen secara tahunan (y-on-y).
• Pengeluaran konsumsi rumah tangga kuartal III 2025 sebesar Rp 1.786,7 triliun, meningkat 4,89 persen dibandingkan kuartal III 2024.
• Penyerapan tenaga kerja sepanjang Agustus 2024 sampai Agustus 2025 sebanyak 1,90 juta orang.
• Realisasi penyaluran bantuan sosial hingga akhir September 2025 mencapai Rp 112,7 triliun atau 75,5 persen dari target APBN Rp 154 triliun.

Seluruh komponen tersebut menjadi bagian dari dinamika yang memengaruhi perkembangan tingkat kemiskinan dan struktur pengeluaran minimum rumah tangga di Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial mengungkap bahwa pada 2025 lalu, terdapat 54 juta jiwa lebih penduduk miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pembaruan basis data untuk menentukan peserta PBI di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dari sebelumnya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hingga terbaru mengacu kepada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Setelah menggunakan acuan DTSEN, Kemensos menemukan bahwa terdapat banyak penduduk sangat miskin hingga rentan miskin yang belum terdaftar sebagai peserta PBI. Padahal, semestinya mereka menjadi prioritas penerima bantuan di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Di desil 1 sampai 5, yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu 54 juta jiwa lebih," ujar Saifullah atau Gus Ipul dalam rapat konsultasi terkait perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial di DPR, Jakarta pada Senin (9/2/2026).

Sebaliknya, masih terdapat kelompok tidak miskin atau bahkan kelas menengah yang menjadi peserta PBI. Jumlahnya lebih dari 15 juta orang.

"Yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu [untuk bisa terdaftar sebagai peserta PBI]," ujar Gus Ipul.

Dia menjelaskan bahwa data yang diperoleh pada 2025 itu akan segera ditindaklanjuti pada tahun ini. Kemensos akan memeriksa data masyarakat berdasarkan desil untuk memilah siapa yang berhak terdaftar sebagai peserta PBI maupun menjadi penerima bantuan sosial, juga sebaliknya, menghapus mereka yang sebetulnya tidak layak menerima bantuan.

"Dengan asumsi bahwa desil ini belum sepenuhnya sempurna. Kita masih perlu melakukan groundcheck lebih luas lagi, 2025 itu kami hanya mampu groundcheck 12 juta KK [kartu keluarga] lebih, padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK. Maka itulah, kami kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat," ujar Gus Ipul.

Berdasarkan paparan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, terdapat 11 juta orang yang terdampak penonaktifan PBI setelah pembaruan data berbasis DTSEN. Mayoritas dari jumlah itu, yakni 10,64 juta orang menjadi nonaktif PBI karena hasil pembaruan peringkat kesejahteraan keluarga.

Terdapat pula mereka yang dihapuskan kepesertaan PBI karena sejumlah alasan, seperti 57.455 karena ada informasi mutasi meninggal dari BPJS, 21.901 karena terdaftar sebagai keluarga ASN/TNI/Polri, 616 yang merupakan ASN/TNI/Polri/BUMN/BUMD/Anggota Legislatif, hingga 477 dari keluarga yang menyanggah sebagai penerima bansos.

Dari total 11 juta orang yang terdampak penonaktifan PBI itu, 1,11 juta di antaranya melakukan reaktivasi alias mendaftar lagi menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan. Mereka yang merupakan penduduk miskin dan tidak mampu membayar iuran secara mandiri akan melakukan reaktivasi.

Sebanyak 8,44 juta peserta melakukan pindah segmen, artinya sebagian di antara mereka menjadi peserta mandiri dan membayar iurannya sendiri, atau terdaftar menjadi peserta yang iurannya ditanggung pemerintah daerah (pemda).

Purbaya: Pemerintah Siapkan Penghapusan Tunggakan Iuran dan Denda bagi Warga Miskin

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menjelaskan bahwa keributan soal masyarakat yang tiba-tiba tercabut kepesertaan PBI BPJS Kesehatan itu karena jumlahnya yang sangat banyak.

Berdasarkan paparannya yang mengacu pada data Kementerian Kesehatan, penghapusan dan penggantian peserta PBI BPJS Kesehatan sebenarnya berlangsung secara rutin. Dia mencontohkan bahwa pada September 2025 terdapat 1 juta orang yang dihapuskan dari PBI, lalu pada Oktober 2025 ada 1,5 juta orang, kemudian November 2025 sebanyak 522.048 orang, dan Desember 2025 sebanyak 1,2 juta orang.

Penghapusan itu terjadi baik karena peserta pindah segmen, adanya peserta yang meninggal dunia, nomor induk kependudukan (NIK) tidak padan di data Dukcapil, hingga karena penduduk itu sudah 'naik kelas' ke desil 6—10 alias tidak lagi tergolong sebagai penduduk miskin.

Masalah menyeruak karena pada Februari 2026 jumlah peserta yang dihapus dari PBI BPJS Kesehatan tiba-tiba mencapai 11 juta orang.

Oleh karena itu, banyak peserta yang kaget atas penghapusan tersebut, bahkan banyak di antaranya yang masih berobat rutin, seperti para pasien cuci darah.

Purbaya pun mengungkap bahwa pemerintah menyiapkan peraturan presiden untuk menghapuskan piutang dan denda iuran bagi masyarakat miskin, yakni peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3. Tujuannya, agar peserta bisa kembali aktif dan terlindungi oleh JKN.

"Saat ini pemerintah juga tengah dalam proses penyusunan rancangan peraturan presiden tentang penghapusan piutang iuran dan denda iuran JKN bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3, kebijakan ini bertujuan untuk menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan aktif dan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional," ujar Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Garis Kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar Rp 641.443 per kapita per bulan. Angka tersebut naik 5,30 persen dibandingkan Maret 2025 dan meningkat 7,76 persen dibandingkan September 2024.

Amalia menjelaskan, Garis Kemiskinan (GK) merupakan nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi seseorang agar tidak dikategorikan miskin dalam satu bulan. “Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Dengan memperhatikan komponen GK yang terdiri atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), Amalia mengatakan peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan komoditas bukan makanan. Ia menyampaikan besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2025 di perkotaan sebesar 73,81 persen dan di perdesaan sebesar 76,11 persen.

“Pada September 2025, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama,” lanjutnya.

Amalia mengatakan beras masih memberikan sumbangan terbesar, yakni sebesar 21,10 persen di perkotaan dan 24,62 persen di perdesaan. Selanjutnya, rokok kretek filter menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap GK, masing-masing sebesar 10,41 persen di perkotaan dan 9,11 persen di perdesaan.

Ia menambahkan sejumlah komoditas lain yang turut berkontribusi terhadap GK, antara lain telur ayam ras sebesar 4,48 persen di perkotaan dan 3,71 persen di perdesaan, daging ayam ras sebesar 4,35 persen di perkotaan dan 3,42 persen di perdesaan, kopi bubuk dan kopi instan (sachet) sebesar 2,39 persen di perkotaan dan 2,38 persen di perdesaan, serta mi instan sebesar 2,35 persen di perkotaan dan 2,04 persen di perdesaan.

“Komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar, baik pada GK perkotaan maupun perdesaan, adalah perumahan sebesar 9,00 persen di perkotaan dan 9,08 persen di perdesaan, bensin sebesar 2,88 persen di perkotaan dan 2,90 persen di perdesaan, serta listrik sebesar 2,65 persen di perkotaan dan 1,64 persen di perdesaan,” ucap Amalia.

Amalia melanjutkan, Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin menggambarkan nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin pada September 2025 tercatat sebesar Rp 3.053.698 per bulan atau meningkat 6,21 persen dibandingkan Maret 2025 yang sebesar Rp 2.875.235 per bulan.

Angka Penduduk Miskin Turun

Ia menambahkan, persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen, turun 0,22 persen poin dibandingkan Maret 2025 dan menurun 0,32 persen poin dibandingkan September 2024. Jumlah penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 23,36 juta orang, turun 0,49 juta orang dibandingkan Maret 2025 dan menurun 0,70 juta orang dibandingkan September 2024.

Amalia menilai penurunan tingkat kemiskinan pada September 2025 tidak terlepas dari sejumlah faktor, salah satunya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,04 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal III 2025.

“Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2025 tercatat sebesar Rp 1.786,7 triliun atau meningkat 2,62 persen dibandingkan kuartal I 2025 dan naik 4,89 persen dibandingkan kuartal III 2024,” lanjutnya.

Sepanjang Agustus 2024–Agustus 2025, terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,90 juta orang. Sementara itu, jumlah penduduk bekerja pada kegiatan formal mencapai 61,84 juta orang atau 42,20 persen pada Agustus 2025, meningkat 0,15 persen poin dibandingkan Agustus 2024.

Amalia juga menyampaikan tingkat setengah pengangguran pada Agustus 2025 menurun sebesar 0,08 persen poin dibandingkan Agustus 2024. Menurut dia, fenomena ketenagakerjaan tersebut berlanjut hingga kuartal IV 2025.

“Luas panen padi pada September 2025 tercatat sebesar 1,13 juta hektare, meningkat 48,68 persen dibandingkan Februari 2025 sebesar 0,76 juta hektare, serta naik 9,71 persen dibandingkan September 2024 sebesar 1,03 juta hektare,” sambungnya.

Ia menambahkan, produksi padi untuk konsumsi pangan penduduk pada September 2025 mencapai 5,97 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka ini meningkat 50,76 persen dibandingkan Februari 2025 sebesar 3,96 juta ton GKG dan naik 8,74 persen dibandingkan September 2024 sebesar 5,49 juta ton GKG.

“Realisasi penyaluran bantuan sosial hingga akhir September 2025 mencapai Rp 112,7 triliun atau 75,5 persen dari target APBN sebesar Rp 154 triliun. Angka tersebut tumbuh 1,0 persen secara tahunan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 111,6 triliun,” kata Amalia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 8,25 persen atau menurun 0,22 persen poin terhadap Maret 2025 dan menurun 0,32 persen poin terhadap September 2024. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 23,36 juta orang atau turun 0,49 juta orang terhadap Maret 2025 dan menurun 0,70 juta orang terhadap September 2024.

Amalia mengatakan persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2025 sebesar 6,60 persen atau naik dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 6,73 persen. Sementara itu, lanjut dia, persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2025 sebesar 10,72 persen atau menurun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 11,03 persen.

"Dibanding Maret 2025, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2025 berkurang sebanyak 0,09 juta orang (dari 11,27 juta orang pada Maret 2025 menjadi 11,18 juta orang pada September 2025)," ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sementara itu, pada periode yang sama, sambung dia, jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang sebanyak 0,40 juta orang (dari 12,58 juta orang pada Maret 2025 menjadi 12,18 juta orang pada September 2025). Amalia mengatakan Garis Kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar Rp641.443,00 per kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp478.955,00 (74,67 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp162.488,00 (25,33 persen).

"Secara umum, pada periode September 2014–September 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022," ucap dia.

Amalia menyampaikan tingkat kemiskinan tertinggi selama periode tersebut tercatat pada Maret 2015, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 28,59 juta orang atau 11,22 persen. Amalia menyebut peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada Maret 2015 dan September 2022 terjadi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.

"Sementara itu, kenaikan pada Maret dan September 2020 disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia," lanjutnya.

Amalia menilai kondisi ekonomi yang mulai pulih pasca pandemi sejalan dengan perkembangan tingkat kemiskinan yang mulai berangsur turun dari Maret 2021 hingga September 2025. Dia menyampaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang.

"Dibandingkan Maret 2025, jumlah penduduk miskin menurun 0,49 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2024, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,70 juta orang," sambung dia.

Amalia mengatakan persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 18,22 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,02 persen.

"Namun demikian, dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (12,32 juta orang), sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (0,88 juta orang)," kata Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sebanyak 23,36 juta orang Indonesia masih merupakan penduduk miskin sampai dengan September 2025.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers, Kamis (5/2/2026), yang juga merilis data pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 sebesar 5,11% (YoY) dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Amalia, angka 23,36 juta penduduk miskin itu turun apabila dibandingkan dari periode sebelumnya yakni Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang. Sebanyak 490.000 orang disebut telah keluar dari kemiskinan.

"Secara persentase maka tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 mencapai 8,25% atau turun sebesar 0,22% basis poin dibandingkan Maret 2025," terangnya.

Adapun jumlah penduduk miskin juga turun dari September 2024 yakni 24,06 juta orang. Tren penurunan itu, terang Amalia, terus terjadi sejak yang ditemukan pada Survei Ekonomi Sosial Nasional BPS pada Maret 2023. Saat itu, penduduk miskin berjumlah 25,9 juta orang.

Dari segi kewilayahan, tingkat kemiskinan di perkotaan tercatat sebesar 6,6% atau mengalami penurunan 0,13 persentase poin jika dibandingkan Maret 2025 yakni 6,73%.

Sementara itu, tingkat kemiskinan perdesaan September 2025 10,72% atau mengalami penurunan 0,31 persentase poin dibandingkan Maret 2025.

Berdasarkan hasil survei yang sama, BPS menemukan bahwa garis kemiskinan penduduk Indonesia pada September 2025 mengalami peningkatan 5,3% dari Maret 2025. Hal itu berdasarkan perhitungan garis kemiskinan secara rata-rata satu rumah tangga dengan 4,76 anggota rumah tangga.

"Garis kemiskinan per rumah tangga miskin adalah sebesar Rp3.053.269 per bulan. Sebagai catatan garis kemiskinan nasional merupakan rata-rata tertimbang atas garis kemiskinan nasional merupakan rata-rata tertimbang atas garis kemiskinan provinsi, kota, desa," terang Amalia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang atau 8,25% dari penduduk Indonesia. Jumlah penduduk miskin ini turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 23,96 juta orang maupun September 2024 sebanyak 24,06 juta orang,

"Tingkat kemiskinan mengalami penurunan, baik di perkotaan maupun pedesaan," ujar Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Kamis (5/2).

Ia menjelaskan, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2025 berkurangdari 11,27 juta orang pada Maret 2025 menjadi 11,18 juta orang pada September 2025. Sementara itu pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang sdari 12,58 juta orang pada Maret 2025 menjadi 12,18 juta orang pada September 2025.

Namun secara persentase, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2025 sebesar 6,60%, naik dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 6,73%. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2025 sebesar 10,72%, menurun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 11,03%.

Orang Miskin Paling Banyak di Pulau Jawa

BPS mencatat kemiskinan tertinggi hingga 2025 terdapat di pulau Jawa yang mencapai 12,32 juta pendudun. "Itu sekitar 52,75% dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia,” kata Amalia dalam paparannya.

Di sisi lain, Amalia menuturkan, jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di pulau Kalimantan, yakni sekitar 880 ribu orang.

Meski demikian, menurut dia, terjadi rata-rata wilayah mengalami penurunan kemiskinan pada tahun lalu. “Penurunan paling dalam terjadi di wilayah Maluku dan Papua, di mana di wilayah ini turun 0,68% basis poin,” kata Amalia.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan profil kemiskinan Indonesia periode September 2025 menunjukkan tren positif. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, bahwa tingkat kemiskinan nasional berhasil ditekan hingga ke level 8,25%, turun 0,22 persen poin dibandingkan Maret 2025.

Penurunan ini setara dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin sebanyak 490 ribu orang, sehingga total penduduk miskin per September 2025 tercatat sebesar 23,36 juta orang. Selly DPR: Siswa Bunuh Diri Tak Mampu Beli Buku Potret Nyata Kemiskinan Struktural



Amalia menjelaskan, Garis Kemiskinan (GK) pada September 2025 mengalami kenaikan 5,30% dari posisi Maret 2025. Namun ia menekankan pentingnya menerjemahkan angka per kapita tersebut ke dalam konteks pengeluaran riil sebuah keluarga.

Mengingat rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,76 anggota keluarga, BPS menetapkan ambang batas pengeluaran bulanan yang lebih konkret.

"Garis kemiskinan per kapita perlu diterjemahkan menjadi garis kemiskinan per rumah tangga dan oleh sebab itu pada September 2025 secara rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia terdapat 4,76 anggota keluarga sehingga garis kemiskinan per rumah tangga miskin adalah sebesar 3.053.269 per bulan," papar Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Kamis (5/2/2026).

Amalia juga mengingatkan bahwa angka ini merupakan rata-rata nasional yang bersifat dinamis. Prabowo Yakin Hilangkan Kemiskinan di Indonesia, Syaratnya Hentikan Penyelewengan dan Korupsi

"Setiap provinsi juga memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda bergantung pada tingkat harga dan komoditas yang dikonsumsi di daerah tersebut... akan lebih tepat bila kita lihat dalam konteks bulanan bukan dalam konteks harian," tambahnya.

Meskipun kemiskinan menurun baik di perkotaan sebesar 6,6%, maupun pedesaan sebesar 10,72%, BPS mencatat bahwa konsentrasi penduduk miskin masih mendominasi di Pulau Jawa dengan jumlah 12,32 juta orang atau 52,75% dari total nasional. Sementara itu penurunan terdalam terjadi di wilayah Maluku dan Papua yang mencapai 0,68 persen poin.

Terkait ketimpangan, Indeks Gini (Gini Ratio) nasional ikut membaik di angka 0,363, turun 0,012 basis poin dari Maret 2025. Ketimpangan di wilayah perkotaan (0,383) terpantau masih jauh lebih tinggi dibandingkan pedesaan (0,295).

Perbaikan potret sosial ini didorong oleh beberapa faktor fundamental sepanjang 2025, di antaranya, realisasi bansos hingga September 2025 meningkat 75% dari target APBN, termasuk penyaluran PKH kepada 9,69 juta keluarga.

Kemudian produksi padi pada September 2025 naik 8,75% secara tahunan (yoy), memperkuat ketahanan pangan dan pendapatan petani dan terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,90 juta orang dalam satu tahun terakhir dengan peningkatan pada kegiatan formal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 23,36 juta orang per September 2025.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan jumlah masyarakat miskin ini turun 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang.

"Pada September 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,63 juta orang atau turun 490 ribu orang," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (15/7).

Secara persentase, jumlah penduduk miskin dalam negeri sebesar 8,25 persen, turun dari Maret 2025 yang 8,47 persen.

Apabila dilihat secara rinci, jumlah masyarakat miskin di Indonesia terus turun. Misalnya pada Maret 2024 jumlahnya mencapai 25,22 juta orang, lalu turun menjadi 24,06 juta orang.

"Sejak Maret 2023 sampai September 2025, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan," kata Amalia.

Berdasarkan wilayahnya, tingkat kemiskinkan tertinggi ada di perdesaan sebesar 10,72 persen dan di perkotaan 6,60 persen. Namun, keduanya sama-sama mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

Kemiskinan tertinggi ada di Pulau Jawa sebesar 12,32 juta orang (52,75 persen) dan disusul oleh Sumatera sebanyak 5,08 juta penduduk miskin (21,74 persen).

"Jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di pulau Kalimantan yaitu 880 ribu orang atau kira-kira sekitar 3,76 persen dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia," pungkas Amalia.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi yakni hampir 24 juta orang, menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah berupaya untuk menekan tingkat kemiskinan, diantaranya lewat program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Seberapa besar peran MBG berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia?

Data historikal BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir pascapandemi Covid-19. Setelah sempat mencapai puncaknya di level 10,14 persen pada 2021, tingkat kemiskinan berangsur menurun di bawah 9 persen pada 2024 dan 2025. Kendati demikian, jumlah penduduk miskin terbilang masih sangat tinggi.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 8,47 persen menjadi 23,85 juta orang, lebih rendah dibandingkan data per September 2024 sebesar 8,57 persen atau 24,06 juta orang.

Tren jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan dan pedesaan pada Maret 2025 mengalami perbedaan. Di perkotaan, tingkat kemiskinannya 6,73 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 11,27 juta orang pada Maret 2025, atau naik 0,22 juta dari 11,05 juta orang pada September 2024. Sedangkan tingkat kemiskinan di pedesaan yakni 11,03 persen, dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat 12,58 juta orang, turun 0,43 juta orang dari 13,01 juta pada September 2024.

Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,85 persen atau 2,38 juta orang. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 1,26 persen atau sekitar 3,56 juta orang.

BPS mencatat, garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan, naik 2,34 persen dibandingkan posisi September 2024. Garis kemiskinan nasional Rp 609.160 per kapita per bulan setara dengan sekira Rp 20.305 per hari, artinya seseorang dikategorikan miskin jika pengeluarannya di bawah angka tersebut per harinya.

Seiring dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, pemerintah berharap program MBG –selain memperbaiki gizi anak-anak usia sekolah- ditargetkan juga bisa menekan angka kemiskinan ekstrem melalui penyediaan makanan sehat dan bergizi secara merata.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman berpendapat, program MBG sebaiknya diposisikan secara proporsional dalam agenda penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggeser cara pandang terhadap aset investasi daerah dengan mengubah lahan tidur milik investor sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB Irnadi Kusuma mengatakan skema itu dilakukan dengan memberikan izin bagi masyarakat miskin dalam jangka waktu tertentu untuk memanfaatkan lahan tidur milik investor.

"Misalnya (pemanfaatan lahan) selama dua tahun dengan jaminan hukum dari pemerintah provinsi," ujar dia di Mataram, Senin.

DPMPTSP NTB saat ini sedang mendata lahan-lahan tidur milik investor di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Potensi lahan tidur milik perusahaan yang belum dioptimalkan salah satunya berada di Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, katanya menjelaskan.

Irnadi mengungkapkan angka kemiskinan ekstrem di Desa Malaka terbilang tinggi, sehingga membutuhkan perhatian dan kontribusi dari sektor investasi.

"Kami diperintahkan untuk mendata lahan-lahan (milik investor) tersebut," ujar dia.

DPMPTSP NTB segera memfasilitasi pertemuan langsung antara pemilik perusahaan dengan pimpinan daerah guna membahas pendayagunaan lahan tidur bagi penduduk lokal.

Ia juga menjelaskan tujuan pemanfaatan lahan tidur agar investor tidak lagi khawatir lahan mereka diklaim oleh warga secara pribadi, karena ada ikatan perjanjian yang dikawal langsung oleh pemerintah daerah.

"Tanah tersebut tetap milik investor, namun selama belum digunakan, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi mereka," kata Irnadi.

Jika merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, pemerintah NTB menargetkan 2,04 persen atau sekitar 119.932 ribu jiwa yang saat ini masuk kategori miskin ekstrem harus bisa menjadi nol persen pada 2029.

Pendekatan model graduasi dipakai dalam mengurangi kemiskinan ekstrem, yakni proses bertahap yang memastikan rumah tangga miskin mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada 2025 mencapai 3,876 juta jiwa atau persentasenya setara dengan 9,50% dari total jumlah penduduk.

Angka tersebut mendekati ambang batas 10% yang kerap dikaitkan dengan kondisi kemiskinan kronis (head core poverty), sehingga menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan di Jawa Timur.

Kepala BPS Jawa Timur Zulkipli menjelaskan upaya dalam menurunkan angka kemiskinan membutuhkan kebijakan yang tepat sasaran serta berbasis data yang akurat dan mendetail. Oleh sebab itu, diperlukan telaah secara komprehensif terhadap karakteristik penduduk miskin agar intervensi yang dirumuskan dan dilakukan dapat berjalan efektif.

“Untuk menyusun kebijakan yang tepat, data yang akurat dan rinci sangat dibutuhkan. Karakteristik penduduk miskin yang perlu dikaji lebih dalam, di antaranya aspek demografi, pendidikan, kesehatan hingga perumahan,” ungkap Zulkipli, Senin (5/1/2026).

Dari sisi demografi, karakteristik penduduk miskin yang perlu dikaji lebih dalam antara lain mencakup jenis kelamin kepala rumah tangga, usia, status perkawinan, kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), akta kelahiran anak, dan bidang pekerjaan utama.

Kepala rumah tangga (KRT) dalam konsep Susenas adalah anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga.

BPS pun mencatat persentase kepala rumah tangga miskin berjenis kelamin laki-laki di wilayah perkotaan lebih sedikit bila dibanding di perdesaan. Sebaliknya, persentase kepala rumah tangga miskin perempuan di perdesaan lebih kecil dibandingkan di perkotaan.

Berdasarkan kelompok usia, kepala rumah tangga miskin dapat dibagi dalam empat kelompok, yakni usia kurang dari 30 tahun, 30–44 tahun, 45–59 tahun, dan usia 60 tahun ke atas. Kelompok usia 60 tahun ke atas tercatat cukup dominan, dengan persentase mencapai 34,34%.

Lebih lanjut, persentase kepala rumah tangga miskin berusia 60 tahun ke atas di wilayah perkotaan tercatat sebesar 32,35%, lebih rendah dibanding di perdesaan yang mencapai 35,74%. Kondisi ini menjadi tantangan pemerintah karena kelompok usia tersebut mayoritas mulai memasuki masa tidak produktif.

“Angka ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan pada kelompok usia lanjut membutuhkan pendekatan dan kebijakan khusus,” ucap Zulkipli.

Mengacu pada status perkawinan, kepala rumah tangga penduduk miskin di Jawa Timur didominasi oleh mereka yang berstatus kawin, yakni sebesar 83,75%. Disusul status cerai mati sebesar 12,63%, cerai hidup 2,30%, dan belum kawin 1,27%.

Karakteristik status perkawinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan relatif mirip. Namun, terdapat perbedaan, di mana kepala rumah tangga miskin berstatus belum kawin dan cerai mati di perkotaan lebih besar dibandingkan di perdesaan. Sementara, kepala rumah tangga miskin yang berstatus kawin lebih banyak dijumpai di wilayah perdesaan.

Selanjutnya, bidang pekerjaan penduduk miskin di Jawa Timur terlihat beragam. Namun, yang paling dominan adalah penduduk miskin yang bekerja pada bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 55,53%. Lainnya di bidang konstruksi dan perdagangan, dengan persentase masing-masing sebesar 11,78% dan 8,31%.

"Hasil kajian karakteristik ini diharap dapat menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah dan berkelanjutan di Jawa Timur," pungkasnya.