Bisnis.com, BATUSANGKAR - Kabupaten Tanah Datar kembali mencatatkan prestasi gemilang setelah meraih TPID Award untuk kelima kalinya sebagai daerah dengan pengendalian inflasi terbaik di Regional Sumatra. Penghargaan yang diserahkan di Gedung Bank Indonesia Jakarta, Jumat (28/11), menegaskan posisi Tanah Datar sebagai salah satu daerah paling konsisten mengelola stabilitas harga melalui penguatan sektor pangan dan kebijakan hulu-hilir yang terukur.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatra Barat, M. Abdul Majid Ikram, menyebut prestasi tersebut luar biasa, terlebih Tanah Datar bukan merupakan daerah pemantauan Indeks Harga Konsumen (IHK). Menurutnya, keberhasilan ini menunjukkan bagaimana kebijakan yang tepat di tingkat kabupaten mampu menciptakan dampak signifikan bagi stabilitas provinsi.

“Sumbar harus berbangga adanya capaian ini. Semoga daerah lainnya di Sumbar bisa belajar ke Tanah Datar, sehingga sebagian besar daerah di Sumbar memiliki cara untuk mengendalikan inflasi,” kata Majid.

Majid menyoroti bahwa empat daerah pemantauan IHK Padang, Bukittinggi, Dharmasraya, dan Pasaman Barat masih berupaya mencapai konsistensi seperti Tanah Datar. Ia menegaskan bahwa keberhasilan empat daerah tersebut akan sangat menentukan stabilitas inflasi Sumatra Barat.

“Apabila 4 daerah yang menjadi pemantauan IHK ini bisa memiliki pengendalian inflasi yang baik, maka secara umum inflasi Sumbar akan terkendali dengan baik pula,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif dari pemerintah daerah, petani, pelaku usaha, hingga mitra strategis seperti Bank Indonesia. Ia menekankan bahwa stabilitas harga hanya bisa dicapai jika produksi di hulu diperkuat dan rantai pasok dijaga.
“Pengendalian inflasi ini, bukan hanya soal upaya dari sisi harga di pasar. Tapi kami bantu dari sisi mulainya masa tanam. Jadi ada program Bajak Sawah Gratis, Insentif Petani, hingga program lainnya yang memberikan bantuan kepada petani yang ada di Tanah Datar,” jelas Eka.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkab Tanah Datar mengarahkan fokus kebijakan pada penguatan produktivitas. Kontur pertanian daerah yang memiliki lebih dari 50.000 hektare sawah dioptimalkan melalui program layanan bajak sawah gratis, subsidi pupuk, perbaikan jaringan irigasi, dan asuransi usaha tani. Skema tersebut dirancang untuk mengurangi beban produksi sekaligus mempercepat ritme tanam sehingga pasokan pangan tetap stabil sepanjang tahun.

Eka menegaskan bahwa melalui pendekatan tersebut, pemerintah bisa merespons lebih cepat ketika ada gangguan cuaca, fluktuasi harga, atau ancaman hama. Ia juga mengapresiasi dukungan masyarakat dan OPD dalam konsistensi menjaga pasokan.

“Semoga bisa ditingkatkan lagi ke depannya, dan terima kasih atas dukungan dari Bank Indonesia dan kerja keras OPD serta dukungan masyarakat Tanah Datar,” ujarnya.

Selain itu, Tanah Datar ikut mengembangkan inovasi pascabencana melalui program pemulihan pertanian dan lumbung pangan masyarakat. Dengan struktur wilayah yang rawan bencana, seperti banjir bandang, pemerintah daerah memastikan rantai distribusi tetap berjalan dan petani bisa kembali berproduksi dalam waktu cepat. Pendekatan ini menjadi salah satu indikator penilaian TPID Award.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan para pelaku pangan di lapangan, Tanah Datar berhasil menciptakan model pengendalian inflasi yang terukur dan berkelanjutan. Capaian lima kali berturut-turut TPID Award menjadi bukti bahwa kebijakan berbasis penguatan petani dan data lapangan mampu memberikan dampak signifikan bagi stabilitas harga. Pemerintah berharap pendekatan ini dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lain di Sumatra Barat dalam membangun ketahanan pangan daerah.

Bisnis.com, BATUSANGKAR — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali mendapat sorotan positif atas kemampuannya menjaga stabilitas pasokan pangan dan menahan gejolak harga.

Berbagai inovasi daerah yang langsung menyentuh kebutuhan petani membuat Tanah Datar meraih TPID Award untuk kelima kalinya, sebuah capaian yang menegaskan konsistensi daerah tersebut dalam pengendalian inflasi.

Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menjadi figur sentral di balik rangkaian kebijakan ini. Ia aktif turun ke lapangan untuk memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pengendalian inflasi harus dimulai dari penguatan produktivitas di tingkat petani.

“Kami berkomitmen menjaga stabilitas harga dengan memperkuat produksi dan memastikan pasokan tetap terjaga,” ujar Eka, beberapa waktu lalu.

Program strategis kemudian dijalankan secara menyeluruh. Pemerintah daerah memperkuat sektor pangan melalui bajak sawah gratis, pemanfaatan pekarangan, desa mandiri pangan, dan pembinaan lumbung pangan. Di saat bersamaan, sektor perikanan diperkuat melalui budidaya dan penyediaan sarana pendukung agar pasokan protein tetap stabil.

Tanah Datar juga memperluas dukungan input pertanian: pupuk organik, bibit unggul, varietas padi bujang merantau, serta teknologi padi salibu yang diterapkan di 14 kecamatan. Kawasan produksi cabai dan bawang merah diperkuat, dilengkapi perlindungan risiko melalui asuransi usaha tani padi, sapi, dan kerbau.

Dari seluruh program tersebut, Intan Pengasih menjadi lokomotif utama. Program ini mencakup Bombastis (bajak sawah gratis) untuk 8.275 petani, asuransi usaha tani seluas 2.500 hektare, serta asuransi ternak untuk 959 sapi dan kerbau. Dengan anggaran lebih dari Rp11 miliar, program ini menurunkan biaya produksi, mempercepat masa tanam, dan menjaga pasokan beras lokal tetap stabil.

Eka menilai keberhasilan Tanah Datar diperkuat oleh kualitas data dan koordinasi TPID. Meski bukan daerah pemantauan Indeks Harga Konsumen (IHK), Tanah Datar tetap menjadi salah satu daerah terbaik dalam pengendalian inflasi. Insentif fiskal yang diterima sejak 2021 diarahkan kembali untuk meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas petani.

Pada tahap hilir, Bank Indonesia Sumatra Barat menjadi mitra kunci. Kepala Perwakilan BI Sumbar, M. Abdul Majid Ikram, menyebut Tanah Datar sebagai teladan dalam pengendalian inflasi.

“Daerah lain di Sumbar dapat menjadikan Tanah Datar sebagai contoh dalam pengendalian inflasi, terutama karena berhasil menyeimbangkan harga di tingkat petani dan konsumen,” ujar Majid.

Untuk memperkuat langkah tersebut, BI menyalurkan bantuan seperti motor roda tiga, quick cultivator, alat perontok padi, mesin pompa, dan pengolah kompos. Seluruh dukungan itu dirancang menurunkan biaya olah lahan dan meningkatkan efisiensi produksi.

Dengan kombinasi kebijakan hulu-hilir yang dipimpin Bupati Eka Putra dan dukungan teknis dari BI Sumbar, Tanah Datar menegaskan posisinya sebagai salah satu model pengendalian inflasi berbasis ketahanan pangan di Sumatra Barat. Pemerintah berharap pendekatan ini dapat direplikasi di daerah lain demi memperkuat stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat.