REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyepakati jajaran direksi baru periode 2026-2030. Direktur Utama BEI terpilih periode 2026-2030, Jeffrey Hendrik, mengatakan jajaran direksi baru akan mendorong BEI masuk ke jajaran 10 besar bursa di tingkat global, baik dari sisi kapitalisasi pasar maupun nilai transaksi harian.

“Bagaimana kita bisa membawa Bursa Efek Indonesia menjadi di antara 10 bursa besar di dunia, baik berdasarkan kapitalisasi pasar dan atau nilai transaksi. Yang pada hari ini kita ada di posisi ke-19 dan ke-17 untuk masing-masing ukuran tersebut,” ujar Jeffrey dalam konferensi pers seusai menggelar RUPST di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Berikut jajaran direksi BEI masa bakti 2026-2030 yang telah disetujui dalam RUPST:

• Direktur Utama: Jeffrey Hendrik
• Direktur Penilaian Perusahaan: Saidu Solihin
• Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa: Irvan Susandy
• Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan: Yulianto Aji Sadono
• Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko: Abdul Munim
• Direktur Pengembangan: Iding Pardi
• Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum: Umi Kulsum

Dalam RUPST, para pemegang saham BEI juga menetapkan persetujuan laporan tahunan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan perseroan tahun buku 2025, penunjukan akuntan publik perseroan untuk tahun buku 2026, pengangkatan dan penetapan remunerasi anggota direksi perseroan masa bakti 2026-2030, serta pemberian uang jasa pengabdian bagi anggota direksi perseroan yang berakhir masa baktinya.

“Melalui keputusan tersebut, BEI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas, daya saing, dan keberlanjutan pasar modal Indonesia, sekaligus mempercepat transformasi menuju bursa yang semakin modern, inklusif, dan berdaya saing global,” ujar Jeffrey.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi membuka jalan bagi transformasi besar di pasar modal Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4/2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Salah satu poin penting dalam beleid tersebut adalah penguatan pasar modal melalui skema demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), yang memungkinkan bursa beroperasi sebagai perusahaan berorientasi laba dengan struktur kepemilikan yang lebih luas.

Melalui perubahan Pasal 8 ayat 1 dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa Bursa Efek merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh sejumlah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang satu dengan lainnya tidak terafiliasi. Secara lebih rinci, yang dimaksud dengan sejumlah badan usaha adalah jumlah minimum badan usaha yang dibutuhkan agar kegiatan transaksi di Bursa Efek dapat terlaksana dalam suasana persaingan yang sehat.

Pendiri Bursa Efek juga tidak boleh berafiliasi antara satu dan lainnya serta terbuka seluas-luasnya bagi badan usaha yang memenuhi persyaratan untuk menghindari terjadinya persekongkolan dan penguasaan pasar oleh sekelompok perusahaan tertentu.

Selanjutnya pada Pasal 8 ayat 3, Pemegang saham Bursa Efek ditegaskan terdiri atas orang perseorangan dan atau badan hukum Indonesia baik Anggota Bursa Efek maupun bukan Anggota Bursa Efek.

Ketentuan ini menandai perubahan mendasar dari model bursa berbasis keanggotaan (mutual) menuju model demutualisasi yang telah lebih dahulu diterapkan oleh banyak bursa global.

Dalam penjelasan UU disebutkan bahwa perubahan tersebut dimaksudkan agar Bursa Efek dapat bergerak lebih cepat mengikuti perkembangan pasar keuangan global yang semakin dinamis.

"Ketentuan ini mencerminkan sifat Bursa Efek yang bukan berdasarkan keanggotaan [mutual] , melainkan bersifat demutual dan bersifat berorientasi laba [profit oriented]," bunyi beleid yang dikutip Minggu (21/6/2026).

Hal ini dimaksudkan agar Bursa Efek dapat bergerak cepat sesuai dengan perkembangan globalisasi yang bergerak cepat. Dengan sifat berorientasi laba, Bursa Efek dapat menarik minat para investor besar yang memiliki peran besar untuk memajukan Bursa Efek.

Dengan sifat demutual, Bursa Efek dimungkinkan menjadi perusahaan terbuka untuk umum.

Dengan demikian, Bursa Efek dikelola secara profesional, dengan tata kelola yang mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien, dan berkeadilan.

Selain itu, struktur baru ini membuka peluang bagi Bursa Efek untuk menarik investor strategis yang memiliki kapasitas finansial dan teknologi guna mempercepat modernisasi infrastruktur pasar modal Indonesia.

Danantara Jadi Pemegang Saham Bursa

Perubahan signifikan lainnya adalah lahirnya Pasal 8B yang secara khusus mengatur pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek.

Dalam ketentuan baru tersebut, pemerintah memberikan ruang bagi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk memiliki saham Bursa Efek.

"Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek," demikian bunyi Pasal 8B ayat (1).

Meski demikian, kepemilikan saham oleh institusi negara tersebut harus tetap menjaga independensi Bursa Efek sebagai penyelenggara perdagangan efek.

Sebelumnya, Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan dari seluruh bursa besar yang ada di dunia, salah satu bursa yang belum melakukan demutualisasi adalah BEI. Saat ini, kata Jeffrey, BEI masuk dalam 20 bursa besar dunia dari segi transaksi.

“Dengan demutualisasi, kami percaya bursa akan lebih modern, lebih lincah, dan tentu akan menjadi lebih profesional,” ujar Jeffrey di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, Jeffrey menuturkan demutualisasi akan membuka peluang kepada seluruh pihak, tidak hanya bursa saja, melainkan juga shareholders. Dengan demutualisasi, tujuan Bursa dalam 4-5 tahun ke depan adalah bisa berada di posisi 10 besar bursa dunia.

Melalui proses demutualisasi, Jeffrey meyakini bahwa BEI akan menjadi lebih modern, lebih lincah, serta akan menjadi lebih profesional ke depan.

"Dengan demutualisasi, tentu kita percaya bahwa bursa kita akan menjadi lebih modern, akan menjadi lebih lincah, dan tentu akan menjadi lebih profesional," ujar Jeffrey.

Selain itu, demutualisasi juga akan membuka peluang lebih besar kepada seluruh pihak, termasuk eksisting shareholders dan seluruh stakeholders.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 29Juni 2026. Agenda tahunan tersebut akan berlangsung di tengah proses seleksi direksi baru BEI masa jabatan 2026-2030.

Sejumlah nama yang telah terkonfirmasi mengajukan diri mengisi posisi Direktur Utama BEI adalah Jeffrey Hendrik yang sekarang menjabat sebagai Pjs Direktur Utama BEI dan Iding Pardi yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Keduanya telah mengikuti fit and proper test perdana pada Selasa 12 Mei 2026 lalu yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jeffrey dalam forum yang berlangsung di Kantor BEI Jakarta pada Senin 5 Mei 2026, memaparkan visinya untuk membawa pasar modal Indonesia ke level dunia. Dirinya menegaskan bahwa langkah transformasi pasar modal RI telah mengacu pada best practice global, seperti pembukaan data keterbukaan investor di atas 1% yang hanya diterapkan di India dan Indonesia, sementara pembukaan data daftar saham terkonsentrasi (HSC) hanya ada di Hong Kong dan Indonesia.

"Itulah yang membuat saat ini sepertinya Bursa Indonesia adalah Bursa yang paling transparan di dunia," kata Jeffrey.

Jeffrey juga menegaskan kepercayaan dirinya, bahwa apa reformasi pasar yang dilakukan BEI saat ini telah berada di jalur yang benar membawa bursa Indonesia berkelas dunia. Dia memahami implementasinya akan berdampak pada koreksi singkat IHSG, namun dalam jangka panjang dia yakin perbaikan tata kelola pasar modal akan menjadi fundamental penting.

"Proses reformasi ini akan menjadi proses yang tidak pernah berhenti. Ini akan terus kami lakukan sampai Indonesia, Bursa Efek Indonesia menjadi bursa kelas dunia. Sebelum itu tercapai, kami tidak akan berhenti," tegasnya.

Sementara itu, pada kesempatan terpisah, Iding Pardi menegaskan fokus utama yang ingin dia bawah di tubuh BEI adalah penguatan governance. Dia berharap adanya pendalaman pasar, di mana investor pasar modal akan aktif bertransaksi tidak hanya menjadi 'angka' semata dalam data pertumbuhan jumlah single investor identification (SID).

"Kita ingin memperkuat governance. Governance dari bursa tentunya, governance dari market. Karena itu jadi fondasi utama dari pasar kita untuk bertumbuh lebih sehat lagi," kata Iding saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Selain fokus pada perbaikan governance, Iding juga menilai penting bagi Bursa Efek untuk menjaga komunikasi dan hubungan dengan penyedia indeks global seperti MSCI atau FTSE. Menurutnya, lembaga-lembaga tersebut menjadi cerminan bagaimana investor global memandang bursa Tanah Air.

Iding menegaskan dia akan lebih menekankan kualitas pasar dan kualitas IPO apabila terpilih menjadi direksi BEI.

"Ukuran-ukurannya penting juga untuk tumbuh pasar. Kita tahu investor kita sudah tumbuh signifikan, tapi juga harus dibarengi dengan kualitas investornya, kualitas IPO-nya, sehingga investor bisa berkelanjutan, tidak transaksi terus kapok," tegasnya.

OJK mengungkapkan telah menerima 28 nama calon direksi yang diajukan dalam empat paket pencalonan. Batas akhir penyampaian paket calon direksi BEI telah ditutup pada 4 Mei 2026. Setiap paket terdiri atas tujuh posisi direksi sehingga total terdapat 28 kandidat yang masuk tahap seleksi awal.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan investor global masih wait and see masuk ke pasar saham Indonesia di tengah agenda transformasi integritas pasar modal.

Luhut mengatakan investor asing cenderung mau melihat hasil dari keberhasilan dan keberlanjutan agenda transformasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self-Regulatory Organization (SRO). Hal tersebut membuat arus dana asing saat ini belum banyak masuk ke pasar saham Indonesia.

"Saya menekankan secara khusus kepada mereka terkait reformasi pasar modal. Langkah OJK sejauh ini sudah tepat, tetapi kita harus akui bahwa sebagian investor global masih 'wait and see', apakah implementasinya bisa konsisten sehingga meningkatkan kredibilitas pasar modal," ujar Luhut dalam unggahan sosial media resmi miliknya, saat melakukan Rapat Bersama OJK, Senin (18/5/2026).

Luhut mengaku, beberapa waktu lalu ia sempat menjalin pertemuan dengan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk mendengar pandangan terhadap pasar modal Indonesia. Menurutnya, MSCI menaruh harapan besar terhadap keberhasilan agenda reformasi integritas pasar modal Indonesia.

"Beberapa waktu lalu, ketika tim dari MSCI datang menemui saya, mereka sampaikan betapa besarnya harapan terhadap pasar modal Indonesia. Ha ini menjadi bukti bahwa potensi kita luar biasa besar, maka dari itu momentum emas ini tidak boleh kita sia-siakan," kata Luhut.

Luhut menyebut, OJK bukan sekedar lembaga yang menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah situasi global yang sedang tidak menentu hari ini. Namun tugas lain OJK yang juga tidak boleh luput ialah memastikan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia tetap kokoh.

"Di tengah situasi global vang sedang tidak menentu, mereka mendapatkan tambahan tugas yang cukup krusial. Bukan hanya menjaga stabilitas sektor keuangan, tetapi juga memastikan kepercayaan terhadap perekonomian," tuturnya.

Adapun agenda transformasi integritas pasar modal yang saat ini tengah dikerjakan misalnya kenaikan batas minimum kepemilikan saham publik atau free float, dari sebelumnya 7,5 persen menjadi 15 persen. Aturan ini berlaku bagi perusahaan sudah melantai, maupun yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, bagi calon perusahaan tercatat yang telah menyampaikan permohonan pencatatan sebelum tanggal diberlakukan keputusan tersebut, 31 Maret 2026, maka prosesnya masih diatur dalam peraturan lama.

Selain peningkatan free float menjadi 15 persen, OJK, BEI dan SRO juga akan melacak siapa-siapa saja yang menjadi pemegang saham free float tersebut. BEI akan menampilkan nama investor untuk setiap kepemilikan saham di atas 1 persen.

Klasifikasi jenis investor juga diperluas, dari sebelumnya 9 tipe investor, menjadi 39 tipe dan subtipe investor. Penguatan transparansi juga dilakukan dengan merilis daftar saham-saham yang konsentrasi kepemilikannya tinggi atau high shareholder concentration (HSC).

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan saat ini beberapa perusahaan telah mengajukan penundaan terkait rencana IPO (Initial Public Offering).

Namun demikian, Hasan mengatakan sejauh ini belum ada perusahaan yang mengajukan pembatalan proses IPO, yang sebelumnya telah masuk dalam pipeline Bursa Efek Indonesia. Ia menegaskan penundaan ini bukan semata-mata dipengaruhi oleh sentimen dari penilaian indeks provider global terhadap pasar modal Indonesia.

"Kan banyak aspek lain yang kemungkinan terjadi (penundaan). Kami mencatat ada sebagian yang memang secara sadar menunda prosesnya. Tapi sejauh ini mereka belum membatalkan rencana IPO yang dimaksud," ujarnya saat ditemui di Gedung Bursa Efek, Rabu (13/5/2026).

Meski begitu, Hasan mengatakan, hingga saat ini masih cukup banyak perusahaan yang masuk dalam pipeline untuk menjadi perusahaan terbuka pada 2026. Saat ini prosesnya masih dalam tahap penerbitan persetujuan pernyataan efek dari OJK.

Hasan mengatakan, dalam proses penerbitan persetujuan efektif sebuah perusahaan sebelum melantai di Bursa Efek akan mengedepankan aspek integritas yang sejalan dengan agenda transformasi pasar modal. "Jadi kalaupun pada perjalanannya kami lebih selektif, mohon dipahami. Kami dalam koridor itu (agenda transformasi)," lanjutnya.

Adapun agenda transformasi integritas pasar modal yang saat ini tengah dikerjakan misalnya kenaikan batas minimum kepemilikan saham publik atau free float, dari sebelumnya 7,5 persen menjadi 15 persen. Aturan ini berlaku bagi perusahaan sudah melantai, maupun yang akan melantai di bursa efek Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia perihal Perubahan PeraturanNomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, bagi calon perusahaan tercatat yang telah menyampaikan permohonan pencatatan sebelum tanggal diberlakukan keputusan tersebut, 31 Maret 2026, maka masih prosesnya masih diatur dalam peraturan lama.

Selain peningkatan free float menjadi 15 persen, OJK, BEI dan SRO juga akan melacak siapa-siapa saja yang menjadi pemegang saham free float tersebut. BEI akan menampilkan nama investor untuk setiap kepemilikan saham di atas 1 persen.

Klasifikasi jenis investor juga diperluas, dari sebelumnya 9 tipe investor, menjadi 39 tipe dan subtipe investor. Proses-proses inilah yang disebutkan Hasan, membuat otoritas akan lebih selektif dan punya proses lebih panjang sebelum mengeluarkan pernyataan efek melantai sebagai perusahaan terbuka.

"Kami tidak ingin misalnya, pada saatnya terdapat emiten-emiten yang masih menyisakan persoalan dari aspek kualitasnya. Sehingga kalau terlihat nanti lebih banyak yang ditolak, ya murni karena itu," kata Hasan.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA – Sepanjang pekan lalu pasar saham mencatat net buy asing sebesar Rp12,26 triliun. Torehan positif tersebut terjadi menjelang pengumuman MSCI pada 12 Mei 2026 yang akan memberi perkembangan terbaru penilaian penyedia indeks global tersebut terhadap pasar modal Indonesia.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai net buy tersebut bisa diartikan sebagai langkah antisipasi investor asing untuk mengakumulasi saham-saham berfundamental solid, meskipun di sisi lain kebijakan pembekuan rebalancing tetap dilakukan.

"Akumulasi asing ini menjadi bagian dari strategi buy on dip karena IHSG sedang membentuk lower low," ujar Nafan, Selasa (12/5/2026).

Nafan mengatakan bahwa meski ada risiko saham yang masuk daftar HSC akan dikeluarkan, sejumlah saham-saham bluechip Indonesia masih tetap menjadi konstituen indeks MSCI. Menurutnya, investor asing menilai saham-saham tersebut sudah undervalued sejalan dengan terpangkasnya IHSG sejak awal tahun.

Di sisi lain, menurutnya hal yang perlu dilakukan OJK BEI dan KSEI adalah tetap berkomitmen penuh menjalankan transformasi dan perbaikan transparansi pasar modal Indonesia. Dengan begitu, tren net buy ini dapat dipertahankan seiring dengan kepercayaan investor global yang terus meningkat.

"Syukur-syukur nanti didukung kondisi makro ekonomi domestik yang kondusif. Misalnya rupiah terapresiasi, lalu Bank Indonesia menurunkan BI rate. Ini akan menjadi katalis positif bagi emerging market seperti Indonesia," ujarnya.

Dalam tren positif ini, Nafan menilai sejumlah saham berpeluang menjadi sasaran utama investor asing. Mereka adalah saham-saham big caps yang menjadi proxy perekonomian nasional seperti BBRI, BMRI dan BBNI. Kemudian saham-saham emiten meta-mining yang berkaitan dengan program hilirisasi pemerintah seperti ANTM, INCO, dan TINS.

Di sisi lain, Nafan melihat saham telekomunikasi sebagai saham defensif di tengah volatilitas pasar menjelang pengumuman MSCI.

Setali tiga uang, Pengamat Pasar Modal Reydi Octa juga melihat bahwa net buy asing sepekan yang lalu menjadi sinyal positif investor global mulai melihat valuasi IHSG yang menarik jelang pengumuman MSCI.

Menurutnya, hal itu menunjukkan kepercayaan pasar mulai membaik, meski investor asing masih cenderung wait and see terhadap hasil MSCI serta reformasi pasar modal Indonesia.

"Saham yang paling banyak diburu asing masih didominasi big banks seperti BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI karena fundamental dan likuiditasnya paling kuat di tengah volatilitas pasar," ujar Reydi.

Sebagai informasi, dalam horizon data sejak awal tahun, pasar saham Indonesia masih mencatat torehan net sell asing sebesar Rp38,36 triliun per penutupan perdagangan Senin (11/5/2026). Usai sepekan mencatat net buy asing, pada perdagangan Senin (11/5) terjadi net sell asing sebesar Rp751,18 miliar.

____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Transformasi pasar modal yang dilakukan otoritas bursa Indonesia akan memastikan perusahaan-perusahaan yang melakukan go public adalah perusahaan berkualitas, baik dari sisi governance maupun kemampuan keuangannya.

Misalnya, kenaikan batas free float perusahaan tercatat dari 7,5% menjadi 15% atau penyesuaian batas minimum free float IPO menjadi 15%-25% diharapkan membuat pasar semakin likuid. Atau, transparansi data investor diharapkan bisa meminimalisir praktik manipulasi harga saham.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta melihat ada faktor plus dan minus dari dampak agenda transformasi BEI tersebut. Menurutnya, apabila lantai bursa diisi oleh perusahaan-perusahaan berskala besar, harga saham yang terbentuk di pasar pasti akan stabil dan tidak dimanipulasi spekulan.

"Negatifnya itu pergerakan harganya relatif lambat atau tidak cocok bagi trader harian yang mencari volatilitas tinggi," ujar Nafan kepada Bisnis, Rabu (25/2/2026).

Meski begitu, secara umum dampak positifnya akan lebih besar. Nafan mencontohkan, apabila good governance diterapkan dengan baik, saham emiten berskala besar bisa masuk di dalam indeks global, dan ini bisa meningkatkan kepercayaan investor di pasar modal nasional.

"Ini bisa mengurangi [risiko] harganya bisa jatuh di bawah Rp100 rupiah atau Rp150 rupiah pasca-IPO. Emiten besar itu likuid, ini lebih disukai investor institusi baik global atau domestik," tandasnya.

Sementara itu, Managing Director Research & Digital Production Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su menilai agenda transformasi pasar modal otoritas bursa yang berjalan sekarang memang masih memberikan beberapa ketidakpastian terkait dengan free float.

Alhasil, jumlah IPO pada awal 2026 ini masih sepi karena kombinasi wait and see emiten dan investor di tengah ketidakpastian global geopolitik dan volatilitas pasar, ditambah concern MSCI terkait free float Indonesia yang membuat pasar lebih sensitif terhadap isu likuiditas dan investability.

"Ini membuat emiten, terutama yang free float-nya berpotensi kecil, cenderung menunda [IPO] sampai sentimen membaik dan struktur free float lebih aman," ujarnya.

Menurutnya, fokus IPO otoritas ke emiten skala besar memberi dampak positif berupa likuiditas lebih dalam, kualitas fundamental lebih teruji, serta daya tarik investor institusi dan asing.

"Namun, minusnya dapat mengurangi ruang emiten kecil–menengah, mempersempit diversifikasi, dan membuat pasar kurang inklusif bagi perusahaan high-growth tahap awal," ujarnya.

Adapun, dalam pipeline IPO Bursa Efek Indonesia (BEI) per 20 Ferbuari terdapat delapan perusahaan yang akan melakukan penawaran umum perdana saham. Dari 8 itu, tiga merupakan perusahaan skala menengah dengan aset Rp50 miliar sampai Rp250 miliar, dan 5 perusahaan skala besar dengan aset lebih dari Rp250 miliar.

Dari sektornya, mayoritas calon emiten IPO adalah perusahaan basic materials dan financials yang masing-masing berjumlah dua perusahaan. Harry menilai, kedua sektor usaha tersebut punya kans cukup bagus dari prespektif iklim industri sekarang.

"Basic materials diuntungkan agenda hilirisasi, proyek infrastruktur, dan belanja investasi industri yang meningkatkan kebutuhan modal ekspansi. Sementara financial mendapat momentum dari penurunan cost of fund, pertumbuhan kredit, dan asset quality yang cenderung masih stabil," tandasnya.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mematangkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Transformasi Pasar Modal sebagai bagian dari agenda reformasi integritas dan transparansi untuk penguatan ekosistem pasar modal nasional.

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, Satgas ini akan melibatkan seluruh Self Regulatory Organization (SRO) di pasar modal, yakni Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Selain itu, kata Hasan, Satgas juga akan mendapatkan dukungan penuh dan sinergi dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Pada tahap awal, OJK akan merumuskan pembentukan Satgas bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Keuangan.

"Kita akan mendapatkan dukungan penuh dan sinergi dari kementerian lembaga terkait. Sementara ini yang akan melakukan perumusan awal bersama OJK adalah kementerian koordinator perekonomian dan juga kementerian keuangan," ujarnya dikutip Sabtu (7/2/2026).

OJK membuka peluang penambahan anggota Satgas dari kementerian dan lembaga lain, seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan cakupan kerja Satgas dalam mendukung transformasi pasar modal Indonesia.

Adapun dari sisi struktur organisasi, Satgas Transformasi Pasar Modal akan dirancang sebagai satuan tugas yang bersifat operasional dan bekerja langsung di lapangan. Struktur Satgas akan terdiri atas Dewan Pengarah, Ketua Harian atau pelaksana, serta tim pelaksana yang berasal dari masing-masing lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hasan menjelaskan, pembentukan Satgas Transformasi Pasar Modal ditargetkan dapat dirumuskan dalam waktu relatif singkat. Setelah struktur dan keanggotaannya final, OJK akan secara resmi meluncurkan Satgas tersebut dan mengumumkannya kepada publik.

"Nah nanti kita lihat kebutuhan dukungan yang diperlukan oleh Satgas nanti sesuai dengan lingkup kegiatan dan dikaitkan dengan seluruh agenda reformasi integritas di pasar modal kita. Boleh jadi nanti akan ditambahkan dukungan dan kepesertaan anggota Satgas dari kementerian dan lembaga lainnya," tuturnya.

Dengan pembentukan Satgas ini, OJK berharap agenda reformasi integritas pasar modal dapat dijalankan secara lebih terkoordinasi, efektif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas otoritas dan pemangku kepentingan

"Kurang lebih nanti strukturnya karena ini adalah satuan tugas yang bekerja nyata, maka akan ada Dewan Pengarah, kemudian ada pelaksana atau Ketua Harian dan pelaksanaanya langsung dilakukan di lembaga masing-masing sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya," pungkas Hasan.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam skema demutualisasi, struktur kelembagaan BEI akan berubah dari bursa yang sepenuhnya dimiliki anggota bursa menjadi perseroan yang kepemilikannya dapat dibuka lebih luas.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin menjelaskan pemisahan antara keanggotaan dan kepemilikan akan mengurangi benturan kepentingan sekaligus mendorong profesionalisme.

“Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).

Dia memaparkan bahwa BEI saat ini termasuk salah satu dari sedikit bursa besar di dunia yang masih memiliki struktur mutual. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu bertransformasi, sehingga bursa dapat lebih lincah merespons dinamika pasar global dan mempercepat pengembangan produk.

Oleh sebab itu, transformasi serupa ingin dilakukan di Indonesia. Pemerintah berharap langkah itu bisa mendorong inovasi instrumen, mulai dari derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga pembiayaan transisi energi.

Kemenkeu juga menegaskan bahwa demutualisasi tidak dapat berdiri sendiri. Rencananya, kebijakan itu akan diikuti dengan peningkatan free float agar likuiditas meningkat.

“Agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” kata Masyita.

Dari sisi permintaan, partisipasi investor domestik—baik ritel maupun institusi—menjadi fokus utama. Pemerintah menyiapkan kebijakan pendukung untuk mendorong peran lembaga dana pensiun sebagai anchor investors, termasuk melalui penyempurnaan aturan cut loss agar mereka memiliki kepastian dalam berinvestasi di pasar modal.

Kemenkeu juga melakukan benchmark ke India, yang kapitalisasi pasarnya naik dari US$1,56 triliun (72,86% PDB) pada 2014 menjadi US$5,17 triliun (133,5% PDB) pada 2024. Disebutkan, kenaikan itu didorong reformasi tata kelola, peningkatan partisipasi investor domestik, dan pemanfaatan teknologi.

Lebih lanjut, Masyita mengklaim bahawa RPP demutualisasi saat ini disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan regulator, BEI sebagai SRO, pelaku industri, serta DPR.

“Kami memastikan proses penyusunan RPP dilakukan secara cermat, transparan, dan partisipatif. Tujuannya strategis, yaitu memperkuat pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang mampu mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju,” tutup Masyita.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi membuka jalan bagi transformasi besar pasar modal Indonesia melalui skema demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Langkah yang memungkinkan Danantara, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan menjadi pemegang saham bursa itu diharapkan mempercepat reformasi tata kelola pasar modal, meski sekaligus memunculkan tantangan baru terkait independensi BEI sebagai penyelenggara perdagangan efek.

Bisnis.com, JAKARTA – Momen menarik terjadi ketika dua calon Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) berada dalam satu panggung di acara yang diselenggarakan di Kantor BEI di Jakarta pada Senin (11/5/2026). Kedua calon Dirut BEI yang bakal bersaing tersebut ditantang oleh Danantara untuk membawa bursa Indonesia bersaing dengan bursa dunia.

Sebagaimana diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan terdapat empat calon Dirut BEI yang telah melaksanakan fit and proper test perdana pada Selasa (12/5/2026). Dari empat nama itu, telah dikonfirmasi dua di antaranya adalah Pjs Dirut BEI Jeffrey Hendrik dan Dirut Mandiri Sekuritas sekaligus Komisaris Utama BEI, Oki Ramadhana.