Denpasar (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pangan menegaskan petani harus menjadi aktor utama dalam transformasi sektor pertanian menuju sistem produksi pangan yang rendah emisi dan berkelanjutan.

Direktur Bidang Produksi Pangan dan Perubahan Iklim Kementerian Koordinator Bidang Pangan Fajar Nuradi di Denpasar, Rabu, mengatakan keberhasilan pengurangan emisi di sektor pertanian tidak hanya bergantung pada teknologi dan kebijakan, tetapi juga pada kemampuan petani sebagai pelaku utama di lapangan.

"Petani bukan hanya objek kebijakan, tetapi aktor utama dalam transformasi ini. Karena itu pembangunan kapasitas petani menjadi sangat penting," ujar Fajar dalam forum internasional pertukaran Pengetahuan tentang Teknologi Mutakhir untuk Sistem Padi dan Peternakan Rendah Emisi FSIP-FOLUR Dialog Global Kedua tentang Transformasi Beras Berkelanjutan di Sanur, Denpasar, Bali.

Penguatan kapasitas petani, dukungan teknologi, dan akses pembiayaan iklim dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pangan yang produktif sekaligus ramah lingkungan.

Menurutnya, petani perlu didukung dengan kemampuan mengoperasikan teknologi modern sekaligus memahami pemanfaatan data untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

Pemerintah saat ini terus mendorong penggunaan berbagai inovasi seperti drone, sensor jarak jauh, serta sistem pemantauan digital untuk mendukung pertanian yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Fajar menjelaskan, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam pengembangan pertanian rendah emisi mengingat beras merupakan fondasi ketahanan pangan nasional.

Di sisi lain, budidaya padi juga menjadi salah satu penyumbang emisi metana terbesar di sektor pertanian.

Karena itu, penerapan teknologi rendah emisi dinilai mampu memberikan manfaat ganda, yakni menekan emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan produktivitas, efisiensi penggunaan air, dan ketahanan sektor pertanian terhadap dampak perubahan iklim.

Selain penguatan kapasitas petani, pemerintah juga mendorong peningkatan akses pembiayaan iklim.

Menurut Fajar, hingga saat ini porsi pembiayaan iklim global yang mengalir ke petani kecil dan sektor pertanian masih sangat terbatas.

Untuk memperluas akses pendanaan, Indonesia mengembangkan G20 Bali Global Blended Finance Alliance (GBFA) yang bertujuan menghimpun sumber pembiayaan dari pemerintah, sektor swasta, filantropi, hingga lembaga internasional guna mendukung berbagai program aksi iklim.

"Kita membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih besar agar inovasi dan teknologi dapat benar-benar diterapkan oleh petani di lapangan," katanya.

Ia menambahkan, transformasi pertanian masa depan juga membutuhkan sistem pemantauan emisi yang lebih akurat melalui teknologi digital, termasuk pemanfaatan blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program.

Fajar menegaskan upaya membangun sistem pangan berkelanjutan harus dilakukan secara kolaboratif dengan menempatkan petani sebagai pusat perubahan.

"Transformasi ini bukan hanya soal teknologi dan keuangan, tetapi bagaimana membangun kepercayaan dan kerja sama untuk menciptakan sistem pangan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan," ujarnya.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pencapaian ini mencerminkan dampak ekonomi yang dihasilkan terhadap tenaga kerja, industri dan pembangunan nasional

Jakarta (ANTARA) - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk kembali masuk dalam daftar Fortune Southeast Asia 500, sebuah pemeringkatan yang menampilkan perusahaan - perusahaan dengan pendapatan terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Akbar Djohan mengatakan masuknya BUMN baja tersebut pada peringkat ke-290 perusahaan dengan pendapatan terbesar di kawasan Asia Tenggara, menjadi pengakuan atas transformasi perusahaan yang terus menunjukkan hasil positif dan semakin memperkuat peran perseroan sebagai industri strategis nasional.

Menurut dia masuknya Krakatau Steel dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 juga merupakan indikator penting yang mencerminkan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan industri Indonesia.

"Pencapaian ini mencerminkan dampak ekonomi yang dihasilkan terhadap tenaga kerja, industri dan pembangunan nasional,” ujar Akbar Djohan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dikatakanya pencapaian tersebut tidak diraih dengan mudah mengingat ketatnya persaingan antarperusahaan di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, pemeringkatan Fortune Southeast Asia 500 didasarkan pada pendapatan operasional perusahaan sehingga mencerminkan aktivitas bisnis dan kontribusi ekonomi yang nyata.

Meski demikian, Akbar menegaskan bahwa fokus utama Krakatau Steel bukan semata-mata mengejar kenaikan peringkat dalam berbagai pemeringkatan, melainkan memastikan transformasi perusahaan berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

"Yang lebih penting adalah terus memperkuat aspek-aspek fundamental perusahaan, mulai dari tata kelola, inovasi, efisiensi operasional, hingga kemampuan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Masuknya Krakatau Steel dalam Fortune Southeast Asia 500, tambahnya, juga menjadi bukti bahwa langkah transformasi yang dijalankan perseroan berada pada jalur yang tepat.

Berbagai upaya perbaikan kinerja, penguatan tata kelola, peningkatan efisiensi, serta optimalisasi bisnis yang dilakukan secara berkelanjutan, menurut dia, telah memberikan dampak positif terhadap daya saing perusahaan.

Ke depan, perusahaan manufaktur baja terintegrasi yang didirikan pada 31 Agustus 1970 itu berharap semakin memperkuat kontribusi industri baja nasional di tingkat regional maupun global.

Selain itu berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan nasional melalui penyediaan produk baja berkualitas, penguatan rantai pasok industri dalam negeri, serta penciptaan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan transformasi pertanian menjadi kunci untuk meningkatkan indeks pertanaman.

"Tujuannya apa? Ini bisa meningkatkan planting index atau indeks pertanaman, satu kali menjadi tiga kali karena menggunakan peralatan modern," ujar Amran dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat.

Transformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern juga dapat menurunkan biaya sekitar 50 persen.

"Yang dulunya menggunakan sapi kemudian menjadi traktor. Kemudian tanam dulu itu hanya satu hektare menggunakan 25 orang, sekarang hanya menggunakan satu orang," kata Amran.

Di samping itu, pemanfaatan drone dan combine harvester juga merupakan bagian dari upaya transformasi pertanian menjadi modern,

Melalui transformasi pertanian dari tradisional menjadi modern tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar petani.

Sebagai informasi, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan kebanggaannya terhadap kemajuan teknologi alat mesin pertanian (alsintan).

Salah satunya adalah generasi terbaru combine harvester hasil pengembangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian (BRMP Mektan).

Menurutnya, kehadiran generasi baru combine harvester menjadi simbol kemajuan mekanisasi pertanian Indonesia. Teknologi ini memungkinkan kegiatan panen dilakukan lebih cepat, efisien, dan presisi, bahkan di lahan sawah dengan kondisi drainase buruk sekalipun.

Amran juga mengungkapkan bagaimana alsintan telah mengalami perkembangan yang menawarkan teknologi lebih terjangkau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dia menegaskan bahwa transformasi menuju pertanian modern adalah kunci keberlanjutan swasembada pangan nasional.

Dia menekankan bahwa penerapan teknologi canggih di sektor pertanian menjadi kunci keberlanjutan swasembada pangan nasional. Ia mencontohkan, kegiatan tanam yang dulu membutuhkan 25 orang untuk satu hektare, kini dapat dilakukan oleh satu operator dengan mekanisasi pertanian hanya dalam satu hari.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia — Pemegang saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) telah menyetujui penyertaan modal sebesar Rp23,67 triliun dari PT Danantara Asset Management (Persero) (DAM) melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) berupa setoran modal tunai sebesar Rp17,02 triliun serta konversi utang pinjaman pemegang saham sebesar Rp6,65 triliun.

Hal tersebut telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kemarin, Rabu (12/11/2025).

Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyehatan dan transformasi kinerja Garuda Indonesia Group, sekaligus melanjutkan penyelesaian restrukturisasi terbesar dalam sejarah korporasi nasional pada tahun-tahun sebelumnya.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan mengatakan, penyertaan modal ini akan memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas operasional, serta mempercepat agenda transformasi Garuda Indonesia Group, termasuk anak usaha Citilink.

Dengan langkah ini, diharapkan posisi ekuitas perusahaan secara konsolidasi akan kembali positif yang turut ditunjang berbagai inisiatif strategis penguatan fundamental keuangan sebagai fondasi kokoh bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.

"Dengan permodalan yang lebih kuat, kami dapat memperkokoh keandalan operasional, meningkatkan kesiapan armada, serta menghadirkan layanan penerbangan yang modern dan andal bagi masyarakat," ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (13/11).

Dari total dana Rp23,67 triliun, sekitar Rp8,7 triliun (37%) akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja Garuda Indonesia, meliputi pemeliharaan dan perawatan pesawat. Sementara itu, Rp14,9 triliun (63%) akan mendukung operasional Citilink yang terdiri atas Rp11,2 triliun untuk modal kerja dan Rp3,7 triliun untuk pelunasan kewajiban pembelian bahan bakar kepada Pertamina periode 2019-2021.

Penyertaan modal ini dilakukan melalui penerbitan 315.610.920.000 lembar saham Seri D dengan harga pelaksanaan Rp75 per lembar saham, sebagaimana telah disetujui dalam RUPSLB.

Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Oentoro, menambahkan momentum ini menjadi awal baru bagi Garuda Indonesia untuk mengakselerasi transformasi menyeluruh di seluruh lini bisnis.

Thomas menegaskan bahwa langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang Garuda Indonesia untuk memperkuat dua pilar utama bisnisnya, yaitu Garuda Indonesia dan Citilink sebagai satu ekosistem penerbangan nasional yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Glenny juga menyoroti bahwa pemulihan bisnis maskapai penerbangan memiliki kompleksitas yang tinggi, mencakup dinamika industri global, fluktuasi biaya operasional, serta kebutuhan adaptasi terhadap tren pasar dan teknologi.

Oleh karena itu, setiap langkah strategis yang diambil perusahaan memerlukan proses pengambilan keputusan yang prudent, tidak hanya dari aspek tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance), tetapi juga dari perspektif keberlangsungan bisnis jangka panjang (business sustainability outlook).

"Kami meyakini bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berpijak pada keseimbangan antara pemulihan kinerja jangka pendek dan daya tahan bisnis jangka panjang. Dengan fondasi keuangan yang kini lebih sehat, Garuda Indonesia siap melangkah ke fase pertumbuhan yang lebih berkelanjutan," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah menggodok kebijakan pemindahan kementerian/lembaga dan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.

Dalam keterangan resminya, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menjelaskan Kementerian PANRB telah menyusun rekomendasi pemindahan kementerian/lembaga ke IKN sejak 2022 lalu.

Kemudian sejak Oktober 2024, dengan terbentuknya Kabinet Merah Putih, dilakukan penyesuaian organisasi, jabatan, dan penempatan SDM, serta penataan aset kementerian/lembaga sesuai struktur kabinet baru.

"Seiring dengan perubahan struktur kabinet baru, Kementerian PANRB melakukan penapisan ulang, mempertimbangkan strategi pembangunan IKN dan arah pemerintahan baru agar perpindahan lebih efektif dan efisien," ujar Purwadi dikutip Rabu (12/11/2025).

Proses penapisan atau penyaringan terhadap kementerian dan lembaga yang akan dipindahkan ke IKN dilakukan melalui tiga filter utama. Pertama, pendefinisian peran strategis kementerian/lembaga, yaitu sejauh mana peran kementerian/lembaga tersebut penting bagi negara, daya saing, dan kemandirian ekonomi.

Kedua, identifikasi peran kementerian/lembaga sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan nasional dan sistem pertahanan dan keamanan. Ketiga, analisis risiko, yaitu menilai dampak jika fungsi kementerian/lembaga tersebut tidak segera dipindahkan ke IKN.

Pada Januari 2025, Menteri PANRB juga telah menerbitkan surat edaran terkait penyesuaian pemindahan kementerian/lembaga dan ASN ke IKN.

Penyesuaian ini dilakukan selaras dengan perkembangan terkini terkait penetapan IKN sebagai pusat pemerintahan politik nasional tahun 2028, sehingga tahapan pembangunan dan pemindahan IKN diarahkan untuk mendukung kesiapan kelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Pemindahan ini bukan semata relokasi fisik, tetapi transformasi cara kerja pemerintah. Fokus kita bukan hanya pindah kantor, melainkan pindah pola pikir dan budaya kerja, agar pemerintahan di IKN menjadi simbol tata kelola baru," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah menyiapkan rencana strategis jangka menengah agar Indonesia mampu berdiri di kaki sendiri dan tidak lagi bergantung dengan utang.

Hal ini tertera Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025, dikutip Senin (10/11/2025).

Kebijakan itu didasari pada upaya menyelesaikan masalah rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio yang selama ini rendah, menunjukkan potensi pajak yang dapat dihimpun negara belum maksimal.

Dalam 5 tahun terakhir, rasio perpajakan terhadap PDB yang tercatat oleh Kementerian Keuangan selalu di bawah 11%. Pada 2020 hanya 8,17%, 2021 sebesar 9,11%, 2022 naik sedikit menjadi 10,41%, 2023 kembali turun menjadi 10,31%, dan pada 2024 merosot lebih lanjut ke level 10,08%.

"Rendahnya rasio pajak ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap utang dan mengakibatkan pengelolaan fiskal semakin menantang," sebagaimana tertulis dalam PMK 70/2025 yang ditandatangani Purbaya sejak 10 Oktober 2025.

Untuk menangani masalah ketergantungan APBN terhadap utang, Purbaya pada 2025-2029 menargetkan peningkatan tax ratio yang tinggi secara bertahap. Pada 2025, target tax ratio sebesar 10,24%, dan naik menjadi 11,52% sampai 15% pada 2029.

Kenaikan target ini diikuti dengan upaya menjaga defisit APBN sesuai batas aman yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara, yakni di kisaran 2,24%-2.5% pada 2029, dan rasio utang pemerintah terhadap PDB di kisaran 38,55%-38,64% untuk menjamin keberlanjutan fiskal.

Demi mengejar peningkatan pesat tax ratio itu, Purbaya telah mendesain beberapa kebijakan peningkatan pendapatan negara, di antaranya dengan transformasi di bidang regulasi, proses bisnis, data dan layanan terkait pendapatan negara, berikut ini rincian strateginya:

1) Penyempurnaan regulasi dan perbaikan tata kelola penerimaan negara.

2) Penyempurnaan administrasi penerimaan negara yang lebih sederhana dan efisien.

3) Perbaikan tata cara pengawasan kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai.

4) Perbaikan proses bisnis antara lain terkait keberatan dan banding perpajakan, serta pembayaran dan ekosistem pengawasan PNBP terintegrasi.

5) Perbaikan proses bisnis tata kelola ekspor-impor dan logistik yang efisien.

6) Penguatan dan implementasi digitalisasi layanan penerimaan negara antara lain interoperabilitas layanan penerimaan negara antarunit eselon I dan Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP).

7) Penguatan layanan penerimaan negara berbasis digital.

Adapula rancangan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang akan dilakukan dengan strategi berikut ini:

1) Optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi perpajakan.

2) Integrasi basis data penerimaan negara antarunit di Kemenkeu dan antarkementerian melalui single profile Wajib Bayar/Wajib Pajak/Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai.

3) Penggalian potensi sumber-sumber penerimaan baru antara lain pajak karbon, pajak ekonomi digital, dan objek cukai baru.

4) Penguatan program intensifikasi bea masuk untuk melindungi industri dalam negeri dan bea keluar untuk mendukung hilirisasi berbasis SDA.

Di sisi lain, juga didesain kebijakan optimalisasi pengawasan dan peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban penerimaan negara dilaksanakan melalui strategi:

1) Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Pengguna Jasa Kepabaeanan dan Cukai dan percepatan layanan berbasis risiko antara lain melalui Big Data/Advanced Analytics dan kecerdasan buatan secara menyeluruh (Intelligence-Led Compliance).

2) Optimalisasi kegiatan joint program penerimaan negara

3) Peningkatan kapasitas pengawasan perpajakan termasuk penguatan dan revitalisasi sarana dan prasarana pengawasan laut, serta pengawasan ekspor dan impor.

4) Peningkatan efektivitas pengawasan arus barang (termasuk yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya), penegakan hukum dan audit/pemeriksaan di bidang perpajakan.

5) Optimalisasi penagihan dan penatausahaan piutang negara yang bersumber dari piutang perpajakan, termasuk melalui optimalisasi implementasi Automatic Blocking.

6) Penguatan kewenangan Menteri Keuangan dalam pelaksanaan pemeriksaan penerimaan negara

Jakarta (ANTARA) - PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL), Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero), mendorong transformasi pelabuhan menjadi intermodal transport yang berorientasi pada integrasi rantai pasok guna mewujudkan efisiensi logistik domestik.

Direktur Utama SPSL Joko Noerhudha dalam pernyataan di Jakarta, Senin mengatakan hal itu diperlukan mengingat pelabuhan memegang peranan penting dalam rantai pasok terutama di Indonesia yang 90 persen ekspor dan impor melalui laut.

"Transformasi bidang transportasi dan distribusi nasional harus berorientasi pada efisiensi dan integrasi. SPSL berperan memperkuat konektivitas pelabuhan dengan kawasan industri dan hinterland melalui digitalisasi dan standardisasi layanan. Tujuannya adalah menghadirkan sistem transportasi dan distribusi yang andal, efisien, dan berdaya saing global,” kata dia.

Disampaikannya, sebagai bagian dari perusahaan negara yang memegang peran strategis dalam mendorong efisiensi proses transportasi dan distribusi nasional, pihaknya melakukan inisiatif integrasi antara pelabuhan dengan kawasan industri dalam rangka menciptakan ekosistem yang berdampak pada efisiensi biaya pengiriman.

Pihaknya juga mengadopsi penerapan teknologi untuk mendukung pelayanan logistik dalam negeri.

Langkah-langkah itu menurut dia, memperkuat transparansi dan efektivitas rantai pasok nasional, sekaligus menjadi bagian dari komitmen dalam menghadirkan solusi transportasi dan distribusi terintegrasi.

Lebih lanjut, ia pula menekankan pentingnya kolaborasi antara pelabuhan, pelaku transportasi dan distribusi, serta industri untuk membangun ekosistem rantai pasok yang terkoneksi dan adaptif terhadap tantangan global.

Adapun pada 7 Oktober, pihaknya berpartisipasi dalam The 4th Seminar on Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 yang diselenggarakan oleh Supply Chain Indonesia (SCI) di Jakarta.

CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menjelaskan bahwa forum tahunan itu bertujuan memberikan tinjauan menyeluruh terhadap kondisi ekonomi nasional, sekaligus mengulas tantangan dan peluang di tengah dinamika global.

Berdasarkan SCI, sektor transportasi dan pergudangan diproyeksikan akan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp1.500,28 triliun hingga akhir tahun 2025, dan meningkat menjadi Rp1.703,21 triliun pada 2026, tumbuh masing-masing sebesar 9,03 persen dan 9,31 persen.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pada 1930-an, Bentoel termasuk pemain besar nomor 3 dalam pasar rokok Indonesia. Berbasis di Malang, produsen rokok ini berdiri dengan PT Perusahaan Rokok Tjap Bentoel.

Bentoel didirikan oleh Ong Hok Liong bersama Tjoa Sioe Bian. Sukses menjadi produsen rokok terbesar ketiga di Indonesia, ternyata, rahasia sukses Bentoel berawal dari mimpi Ong Hok Liong.

"Awalnya, perusahaan ini bernama Strootjes-Fabriek Ong Hok Liong. Kemudian nama itu diubah menjadi Hien An Kongsie," tulis Rudy Badil dalam Kretek Jawa: Gaya Hidup Lintas Budaya (2011:107). Pabrik itu mulanya memproduksi rokok tjap Burung, tjap Klabang, dan Djeroek Manis.

Semula, nama perusahaan Bentoel sejak 1951 adalah NV Pertjetakan Liem An. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada 1954 berubah menjadi PT Perusahaan Rokok Tjap Bentoel. Sejak itu, usaha rokok Ong Hok Liong berkembang dengan cepat.

Sebelum 1960 saja, karyawannya mencapai 3.000 orang. Bentoel tak ragu berpromosi. Dalam iklannya, tertulis: memang betul merokok tjap Bentoel.

Transformasi nama dari NV Pertjetakan Liem An menjadi Bentoel rupanya melalui cara yang unik. Ini bermula ketika Ong Hok Liong tertidur di dekat makam dan bermimpi melihat ubi talas saat sedang berziarah.

Setelah bangun, dia bertanya kepada juru kunci makam tentang mimpinya dan juru makam berkata bahwa Ong Hok Liong dapat petunjuk dari Mbah Djugo agar mengganti nama pabriknya.

Ong Hok Liong memang seorang yang suka berziarah. George Quinn dalam Bandit Saints of Java (2019) menyebut pada 1954 Ong Hok Liong berziarah ke makam keramat Mbah Djugo di sekitar Gunung Kawi.

Kala itu, merek rokok yang dibuatnya dirasa masih kurang laku. Pabriknya kemudian mengganti merek rokoknya juga. Nama yang dipilih adalah sebutan Jawa untuk ubi talas, yakni bentul, yang sebelum ada Ejaan Yang Disempurnakan (1973) masih sering ditulis sebagai Bentoel.

"Ketika dia (Ong Hok Liong) meninggal pada tahun 1967 dia adalah seorang multi jutawan dan Bentoel telah tumbuh menjadi rokok pribumi terbesar kedua di Indonesia," tulis George Quinn dalam Bandit Saints of Java (2019).

Pada akhirnya, anak-anak Ong Hok Liong lalu menggantikannya. Budhiwijaya Kusumanegara, anak sang pendiri menjadi Presiden Direktur Bentoel.

Akan tetapi, setelah 1980-an, PT Perusahaan Rokok Tjap Bentoel tidak mampu membayar pinjamannya ke BRI dan Bank Bumi Daya senilai US$ 170 juta. Utang Bentoel dengan kreditor asing bahkan kemudian menggelembung menjadi US$ 350 juta.

Akhirnya 70% saham keluarga Ong Hok Liong dilego. Hutomo Mandala Putra gagal membelinya. Kemudian Bentoel dipegang Peter Sondakh dan Rajawali Wira Bhakti Utama.

Pada tahun 1997, aset Bentoel diserahkan kepada perusahaan baru bernama PT Bentoel Prima dan PT Perusahaan Rokok Tjap Bentoel bubar.

Bentoel Prima pada 2000 ganti nama menjadi PT Bentoel Internasional Investama Tbk.

Belakangan saham perusahaan itu dipegang oleh British American Tobacco, sebagai pemegang saham 92,48% dan sisa saham lain dipegang oleh masyarakat.

Itu dia perjalanan panjang kesuksesan Bentoel di Tanah Air. Semoga kisah sejarah ini membuka cakrawala pengetahuan baru bagi Anda.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah merombak jajaran direksi dan komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang berlangsung pada Rabu (15/10/2025) kemarin.

Dalam rapat tersebut, pemegang saham GIAA memutuskan untuk memberhentikan Wamildan Tsani dari kursi direktur utama, dan digantikan oleh Glenny H. Kairupan yang sebelumnya menduduki posisi komisaris.

Kemudian, RUPSLB juga memutuskan mengangkat Thomas Sugiarto Oentoro menjadi wakil direktur utama. Posisi komisaris yang kosong kemudian diisi oleh Frans Dicky Tamara.

Selain itu, GIAA sepakat mengangkat dua direksi baru yang merupakan warga negara asing, antara lain Balagopal Kunduvara dan Neil Raymond Mills.

CEO Danantara Rosan P Roeslani mengungkapkan pengangkatan dua warga negara asing sebagai direktur Garuda dilakukan untuk memperkuat manajemen perusahaan.

"Kita akan masukkan lagi tim lebih kuat, jadi kalau dilihat di dalam tim itu memang ada pergantian dirut, tapi ada juga dua orang ekspatriat yang masuk di dalam manajemen," ungkap Rosan, dikutip CNBC Indonesia Kamis (16/10/2025).

Rosan mengungkapkan masuknya dua direktur berkewarganegaraan asing merupakan bukti bahwa Danatara tidak setengah-setengah dalam mereka menyehatkan Garuda ini. Dirinya mengungkapkan orang-orang terbaik yang akan mengisi dan menjalankan transformasi di maskapai penerbangan nasional, dengan rekam jejak profesional yang mentereng.

"(Ekspat yang jadi direktur) juga dengan background dari Singapore Airlines, dari Qantas dan yang lain-lainnya untuk posisi CFO dan juga sebagai Chief of Transformation Officer," ungkap Rosan.

Dirinya juga mengungkapkan upaya penyehatan Garuda buka merupakan tugas gampang, mengingat injeksi modal yang telah dilakukan secara berulang.

"Sebetulnya penyehatan Garuda kan dari dulu kan coba disehatkan segala macam berkali-kali ya kan, sudah di inject modalnya dulu saya bicara tapi kan tidak mencapai hasil maksimal," ujar Rosan.

Atas dasar itu, kali ini perbaikan oleh Danantara coba dilakukan dari sisi manajemen. Keputusan tersebut, diungkap Rosan, diperoleh dari analisa menyeluruh dibantu juga dengan advisor khusus penerbangan khusus sektor aviasi yang sudah berjalan kurang lebih hampir setahun. Sehingga, saat ini planning yang dijalankan ini sesuai dengan evaluasi untuk melakukan penguatan dari segi manajemen.

Terkait tugas khusus kepada direktur ekspat, Rosan menyebut pihaknya ingin transformasi Garuda dapat dilakukan secara cepat dan efisien dengan adanya tokoh bari di tubuh maskapai penerbangan nasional tersebut.

"Nah sekarang kita tidak masuk setengah-setengah karena kita melihat paling pentingnya dari segi orangnya, manajemennya, yang paling penting yang mempunyai goals, rencana yang baik tapi juga dari segi implementasi bisa dijalankan dengan segera gitu ya,"

Secara lebih umum, Rosan menegaskan perombakan besar di tubuh Garuda Indonesia dilakukan untuk memperkuat Garuda secara keseluruhan baik itu secara bisnis, finansial dan perencanaan perbaikan kinerja.

"(Danantara) sudah menaruh US$ 405 juta, kemudian ke depan pun kita masih akan memperkuat modalnya dengan catatan bahwa memang semua rencana dan planningnya bisa berjalan dan tereksekusi dengan baik," terang Rosan.

Lebih lanjut Rosan menyebut perombakan manajemen Garuda merupakan langkah taktis untuk memperkuat perusahaan. Dirinya menyebut semua pihak sudah memberikan kontribusi dengan baik tapi pemerintah lewat Danantara ingin lebih memperkuat lagi maskapai penerbangan nasional tersebut.

"Kalau saya mungkin istilahnya gini lah, biar kompetensi pak. Bolanya bagus tapi kan gak bisa semua kita taruh penyerang. ada yang perlu bertahan juga, ada kipernya. kita harusnya kombinasi, bukan berarti pemain itu tidak bagus," ungkap Rosan.

Rosan juga menyebut Garuda memang harus mencampurkan kekuatan yang ada dengan skill masing-masing sehingga memiliki sesuatu kekuatan penuh.

Berikut daftar terbaru direksi Garuda Indonesia:
Direktur Utama: Glenny H. Kairupan
Wakil Direktur Utama: Thomas Sugiarto Oentoro
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Balagopal Kunduvara
Direktur Niaga: Reza Aulia Hakim
Direktur Operasi: Dani Haikal Iriawan
Direktur Teknik: Mukhtaris
Direktur Human Capital & Corporate Service: Eksitarino Irianto
Direktur Transformasi: Neil Raymond Nills

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hari ini, Rabu (15/10/2025) di Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda. Rapat yang digelar pada pukul 14.00 siang nanti memiliki satu mata acara, yakni Perubahan Pengurus Perseroan.

Dalam panggilan RUPSLB, disebutkan mata acara ini diselenggarakan berdasarkan usulan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Surat Nomor: SR-500/ MBU/09/2025 tanggal 22 September 2025. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 94 dan Pasal 111 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mata acara ini wajib diputuskan dalam RUPS.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 30 September 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sekadar informasi, setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Garuda Indonesia yang digelar beberapa bulan lalu, posisi Direktur Keuangan masih kosong. Saat ini, Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani juga menjalankan peran sebagai Direktur Keuangan yang sebelumnya dijalankan oleh Prasetio.

Kabar telah berembus adanya perekrutan seseorang berkewarganegaraan asing asal Singapore Airlines untuk mengisi Direktur Keuangan Garuda Indonesia.

Mengenai hal itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, pihaknya sebagai pemegang saham ingin melakukan transformasi yang fundamental di tubuh perusahaan maskapai pelat merah tersebut.

"Intinya yang harus dilihat bukan itu-nya menurut saya, tetapi bahwa pemerintah itu berkeinginan besar untuk melakukan fundamental transformation. Ini yang lebih penting ya kan," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (24/9/2025) lalu.

Adapun susunan Direksi dan Dewan Komisaris GIAA saat ini terdiri dari

Direksi

Direktur Utama: Wamildan Tsani

Direktur Niaga: Reza Aulia Hakim

Direktur Human Capital dan Corporate Service: Eksitarino Irianto

Direktur Teknik: Mukhtaris

Direktur Operasi: Dani Haikal Iriawan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen: Fadjar Prasetyo

Komisaris: Glenny Kairupan

Komisaris: Chairal Tanjung

Komisaris Independen: Mawardi Yahya