Bisnis.com, JAKARTA — Ketika pasar minyak dunia bergerak di antara stabilitas yang rapuh dan lonjakan mendadak akibat perang, sanksi, serta hambatan rantai pasok, kota-kota yang jauh dari ladang minyak dunia diam-diam ikut menanggung dampaknya.

Sedikit kota yang terekspos seperti Jakarta, metropolitan terbesar di Asia Tenggara. Kota dengan mobilitas harian ini sangat bergantung pada bahan bakar impor. Kemudian, kebijakan transportasi telah menjadi garis depan tak terduga dari dinamika geopolitik global.

Dalam tiga tahun terakhir, harga minyak mentah Brent berfluktuasi antara US$70 hingga di atas US$90 per barel. Berulang kali terguncang oleh konflik di Timur Tengah, keputusan produksi OPEC+, serta risiko gangguan di jalur maritim strategis seperti Selat Hormuz, yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan LNG dunia.

Meski harga kerap kembali stabil, volatilitas itu sendiri telah menimbulkan beban yang terus meningkat bagi negara pengimpor energi, termasuk Indonesia.

Adapun, tantangan energi Indonesia bersifat struktural. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi BBM nasional mencapai 505 juta barel pada 2023 dan meningkat menuju lebih dari 530 juta barel pada 2024, sementara produksi minyak domestik hanya mampu memenuhi kurang dari separuh kebutuhan. Sekitar 52% dari konsumsi tersebut berasal dari sektor transportasi, menjadikannya pengguna BBM terbesar secara nasional.

Jakarta berada di pusat ketimpangan ini. Meski wilayahnya relatif terbatas, kawasan ibu kota menampung konsentrasi kendaraan dan distribusi BBM tertinggi di Indonesia, didorong oleh kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi yang tinggi, serta arus komuter harian dari kota penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor.

BPH Migas secara konsisten menempatkan wilayah Jabodetabek sebagai pusat konsumsi BBM paling krusial di Indonesia. Dengan lebih dari 23 juta kendaraan terdaftar—sebagian besar mobil pribadi dan sepeda motor—Jakarta mencerminkan tren global: transportasi perkotaan adalah titik temu antara konsumsi energi, emisi, dan tekanan fiskal.

Di sisi lain, volatilitas harga BBM secara langsung berarti volatilitas anggaran negara. Indonesia masih mengimpor sekitar 300 juta barel minyak dan produk BBM per tahun, sehingga keuangan publik rentan saat harga global naik.

Walaupun mekanisme subsidi telah berevolusi—dari subsidi universal menjadi kompensasi yang lebih terarah—sektor transportasi tetap menjadi saluran utama masuknya guncangan harga minyak global ke inflasi domestik dan belanja pemerintah.

Secara internasional, lembaga seperti International Energy Agency (IEA) berulang kali menyebut efisiensi transportasi sebagai “bahan bakar pertama” dunia—cara paling murah dan cepat untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga tanpa mengorbankan mobilitas. Bagi Jakarta, prinsip ini semakin relevan dalam perdebatan kebijakan perkotaan.

Transportasi Massal sebagai Kebijakan Energi

Dalam satu dekade terakhir, Jakarta memperluas jaringan transportasi publik secara signifikan. TransJakarta, salah satu sistem Bus Rapid Transit terbesar di dunia, melayani lebih dari satu juta penumpang per hari. KRL Commuter Line, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta terus memperluas konektivitas berbasis rel hingga ke pusat kota dan kawasan timur. Integrasi dengan kereta komuter juga semakin kuat.

Investasi ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan langkah menjaga ketahanan energi. Transportasi publik mampu mengangkut penumpang dengan konsumsi energi jauh lebih rendah per kilometer dibandingkan dengan kendaraan pribadi, terutama bila didukung tingkat keterisian tinggi dan strategi elektrifikasi.

Namun, menjaga sistem ini membutuhkan biaya besar. Pada 2024 saja, Jakarta mengalokasikan triliunan rupiah dalam bentuk subsidi dan penyertaan modal untuk menjaga operasional dan menambah kapasitas, ditambah kebutuhan untuk keamanan, SDM, pengawasan, dan pembaruan armada.

Di tengah investasi besar pada transportasi publik, kebijakan parkir justru tertinggal. Tarif parkir di jalan maupun luar jalan di Jakarta masih tergolong rendah dibandingkan dengan kota-kota besar dunia, terutama di kawasan pusat bisnis.

Dikombinasikan dengan lemahnya penegakan aturan dan kebocoran pendapatan parkir, kondisi ini menciptakan apa yang disebut ekonom transportasi sebagai negatif modal incentive—mengemudi dan parkir tetap terasa murah meski biaya BBM, kemacetan, dan polusi terus meningkat.

Lembaga pengawas di Jakarta bahkan menyoroti bahwa pendapatan parkir aktual hanya menangkap sebagian kecil dari potensi yang ada. Penerimaan tahunan diperkirakan sekitar Rp300 miliar, padahal potensinya dapat melampaui Rp1 triliun bila tarif dan kepatuhan disesuaikan dengan permintaan.

Menaikkan Tarif Parkir demi Melindungi Transportasi Publik

Para pakar kebijakan perkotaan semakin banyak yang menilai bahwa optimalisasi pengelolaan parkir—melalui digitalisasi, tarif berbasis zona, dan kenaikan tarif pada jam sibuk—dapat memberi dua manfaat sekaligus.

Pertama, mengurangi konsumsi BBM dengan menekan perjalanan mobil yang tidak perlu di kawasan paling padat. Kedua, menciptakan sumber pendanaan domestik yang stabil untuk meningkatkan kualitas dan keamanan transportasi massal.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa kenaikan tarif parkir yang moderat, bila disertai alternatif transportasi yang andal, mampu menurunkan penggunaan mobil sebesar 5%–10% di pusat kota padat.

Jika diterapkan di Jakarta, perubahan ini berpotensi menghemat puluhan juta liter BBM setiap tahun, mengurangi ketergantungan impor, serta meredam tekanan inflasi akibat gejolak harga minyak.

Apabila dialokasikan—meski hanya sebagian—untuk transportasi publik, tambahan pendapatan parkir dapat digunakan untuk memperpendek waktu tunggu dan meningkatkan frekuensi layanan, memperkuat keamanan melalui petugas dan CCTV di armada dan mempercepat elektrifikasi bus.

Dan yang tidak kalah penting meningkatkan akses pejalan kaki dan angkutan pengumpan ke stasiun. Logika ini melampaui sekadar pengaturan lalu lintas. Ketika geopolitik global memecah pasar energi—baik melalui perang, sanksi, maupun risiko di jalur strategis—kota menjadi garis depan ketahanan.

Tantangan Jakarta bukan hanya memindahkan jutaan orang setiap hari, tetapi melakukannya dengan cara yang melindungi rumah tangga dan keuangan negara dari ketidakstabilan global.

Dengan memandang kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan energi dan fiskal, Jakarta dapat menyelaraskan reformasi lokal dengan kebutuhan global: menurunkan ketergantungan pada BBM, mengurangi tekanan subsidi, dan menghadirkan transportasi publik yang lebih aman serta andal.

Di era ketika konflik, di tempat jauh dapat menaikkan harga di tingkat lokal hanya dalam semalam, meteran parkir yang sederhana bisa menjadi instrumen tak terduga tetapi kuat bagi keamanan energi perkotaan.

Tantangan sektor informal, ekonomi nonlegal, dan isu keamanan memang masih ada. Namun, Indonesia pernah menunjukkan lompatan besar melalui peningkatan layanan KRL pada periode 2009–2014. Perubahan paradigma memang membutuhkan waktu—dan inilah saat yang tepat untuk memulainya.

SDM yang kompeten untuk mengurusi dan meminimalkan permasalahan-permasalahan transportasi yang terjadi,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menggandeng tujuh pemerintah daerah untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) transportasi perkotaan melalui pelatihan, peningkatan kompetensi, serta kolaborasi guna mendukung layanan mobilitas yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

"SDM yang kompeten untuk mengurusi dan meminimalkan permasalahan-permasalahan transportasi yang terjadi," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kemenhub Suharto dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyebutkan, tujuh pemerintah daerah tersebut meliputi Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Makassar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai, Kolaka Timur, Buton Tengah, Konawe Selatan, dan Pemkab Muna.

Kerja sama pengembangan SDM transportasi perkotaan itu dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPSDMP Kemenhub bersama ketujuh Pemda tersebut yang dilaksanakan di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, Sulawesi Selatan.

Suharto menyampaikan, pemerintah sangat memperhatikan pembangunan infrastruktur tidak terkecuali transportasi, dimana hal itu sudah dirasakan dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat baik di tingkat pusat, maupun daerah.

Dia menegaskan, berbagai persoalan transportasi akan terus muncul dan membesar, mulai dari kemacetan, lemahnya integrasi antarmoda, tingginya biaya transportasi dan logistik, hingga dampak lanjutan berupa polusi udara yang kian mengkhawatirkan.

Sehingga diperlukan SDM yang unggul, adaptif, dan berdaya saing untuk mampu menjawab berbagai tantangan tersebut.

Ia menambahkan, pihaknya pada tahun 2018 pernah melakukan survei kepada pemerintahan daerah, dan didapatkan bahwa pejabat-pejabat yang mengurusi transportasi di fungsi perhubungan jumlahnya sangat minim hanya 8,18 persen dari kebutuhan yang seharusnya.

"Sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul tidak terselesaikan dengan tuntas dan cepat. Itulah cikal bakal kenapa kami menyelenggarakan sekolah-sekolah pola pembibitan," jelasnya.

Kemenhub menekankan pentingnya penguatan SDM transportasi di daerah agar memiliki persepsi, loyalitas, dan dedikasi yang selaras dalam membangun sistem transportasi yang andal dan berkelanjutan.

Penguatan SDM, menurut Suharto, menjadi kunci untuk menjawab berbagai tantangan transportasi, sehingga diperlukan pembekalan kompetensi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut kesamaan visi dalam pengembangan layanan transportasi.

Selain itu, pembangunan transportasi tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat semata. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengingat sistem transportasi tidak mengenal batas wilayah administratif dan saling terhubung satu sama lain.

"Kami berkomitmen untuk membangun transportasi yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo, dimana dari delapan Asta Cita, lima diantaranya terkait dengan masalah transportasi, yang menjadi urat nadi dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Suharto menambahkan, kerja sama itu juga merupakan bukti nyata Kementerian Perhubungan untuk memenuhi kebutuhan SDM transportasi unggul berbasis daerah yang nantinya mengabdi dan mengelola sistem transportasi di wilayah masing-masing.

Sebelumnya di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, BPSDMP telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Kota Cirebon, Salatiga, Madiun, Pemerintah Kabupaten Semarang, Tebo, Natuna, Banyuasin, Musi Banyuasin, Kulon Progo, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Keberadaan transportasi terintegrasi dinilai masih sangat terbatas di Indonesia. Padahal, sarana transportasi yang saling terhubung merupakan bagian dari fondasi perekonomian.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai persoalan transportasi tidak sekadar isu layanan, melainkan fondasi ekonomi.

Dia menjelaskan mobilitas menentukan keterhubungan tenaga kerja dengan pekerjaan, pelaku usaha dengan pasar, hingga akses pendidikan. Ketika transportasi publik tidak memadai, yang terjadi adalah penguncian pertumbuhan di suatu wilayah.

Ketimpangan akses juga dinilai semakin nyata. Layanan transportasi yang relatif terjangkau dan terintegrasi masih terkonsentrasi di kota besar seperti Jakarta, sementara daerah lain menghadapi biaya tinggi dan waktu tempuh panjang. Dampaknya tidak hanya pada rumah tangga melalui kenaikan biaya, tetapi juga pada penurunan partisipasi kerja dan terganggunya akses pendidikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko menekan pembentukan modal manusia.

Yusuf juga menyoroti adanya paradoks dalam kebijakan, antara kewajiban dan fasilitas yang diberikan pusat.

“Pemerintah daerah diberi mandat menyediakan transportasi publik, tetapi tidak diimbangi kapasitas fiskal yang memadai,” kata Yusuf kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Situasi ini terlihat ketika sejumlah layanan angkutan berhenti beroperasi setelah subsidi pusat berakhir, mencerminkan belum kuatnya desain pembiayaan jangka panjang.

Selain itu, struktur subsidi dinilai belum berpihak pada transportasi publik. Porsi subsidi energi yang lebih besar justru dinikmati pengguna kendaraan pribadi, sehingga memperkuat pilihan yang kurang efisien secara ekonomi.
Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Haris Muhammadun menyoroti mengenai transportasi gratis. Dia menilai janji transportasi gratis perlu ditempatkan dalam kerangka keterjangkauan yang realistis, tetapi tetap menuntut komitmen kuat pemerintah.

Dia menyoroti beban pengeluaran transportasi masyarakat yang masih tinggi, berkisar 16%—24% dari total pengeluaran rumah tangga. Idealnya, porsi tersebut dapat ditekan hingga maksimal 10%.

“Jadi kita menagih janji Presiden Pak Prabowo untuk ya jangan tanggung. Transportasi ini juga perlu. Salah satu yang dapat memberantas kemiskinan, salah satunya adalah penyediaan transportasi publik,” katanya.

Menurutnya, keterbatasan akses transportasi, terutama di wilayah perdesaan, berdampak langsung pada mobilitas sosial masyarakat, termasuk risiko putus sekolah bagi kelompok yang tidak memiliki akses kendaraan pribadi.

Haris menegaskan, yang paling krusial bukan semata-mata gratis, melainkan ketersediaan layanan yang terjangkau dan berkelanjutan.

“Jadi kita ingin pimpinan negara kita, Pak Prabowo, kami tahu, kami memahami, tidak gratis angkutan umum tapi ada dan terjangkau. Jangan tidak ada,” ujarnya.

Pasalnya, MTI mencatat saat ini baru 42 dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia atau sekitar 8% yang memiliki inisiatif untuk mengalokasikan APBD demi membenahi transportasi umum modern. Melalui skema BTS, langkah maju ini telah diambil oleh 12 pemerintah provinsi, 18 pemerintah kota, dan 12 pemerintah kabupaten.

Dia juga mengingatkan dominasi kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, justru memperbesar beban energi dan subsidi bahan bakar minyak. Penguatan transportasi publik dinilai menjadi solusi yang lebih efisien.

Lebih jauh, Haris mendorong percepatan elektrifikasi transportasi publik sebagai bagian dari transformasi sistem angkutan.

Dia menilai kebijakan transportasi publik seharusnya berjalan beriringan dengan program sosial pemerintah lainnya, misal Makan Bergizi Gratis (MBG), agar dampaknya lebih luas terhadap penurunan kemiskinan.

“Nah kalau ditambah lagi dengan pendampingan kebijakan mengenai transportasi umum perdesaan, ini jadi keren,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyebut Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek mendukung penguatan transportasi dan mobilitas perkotaan, dengan kinerja layanan yang terus tumbuh secara konsisten sejak mulai beroperasi pada Agustus 2023 hingga Januari 2026.

“Dalam periode tersebut, LRT Jabodebek telah melayani 57.149.924 pelanggan. Hal ini mencerminkan peran strategis transportasi rel perkotaan dalam mendukung mobilitas masyarakat Jabodetabek yang terus berkembang,” kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Ia menyebutkan, pada Januari 2026 LRT Jabodebek melayani 2.714.594 pelanggan. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan 2.146.859 pelanggan pada Januari 2025 dan 1.200.399 pelanggan pada Januari 2024.

Menurut Anne, tren tersebut menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap LRT Jabodebek sebagai moda transportasi harian, khususnya untuk perjalanan kerja dan aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan.

Secara tahunan, akselerasi pertumbuhan juga terlihat jelas. Sepanjang 2024, LRT Jabodebek melayani 21.055.870 pelanggan, kemudian meningkat menjadi 28.816.787 pelanggan pada 2025.

“Pertumbuhan ini berjalan seiring berkembangnya kawasan hunian, pusat perkantoran, serta aktivitas jasa yang membutuhkan konektivitas transportasi publik yang andal, terjadwal, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Distribusi pergerakan pelanggan di stasiun-stasiun utama menunjukkan kontribusi LRT Jabodebek dalam membentuk keterhubungan kawasan. Stasiun Dukuh Atas mencatat 17.548.139 gate in dan gate out, menjadikannya simpul pergerakan tertinggi.

Kawasan tersebut berfungsi sebagai pusat integrasi antarmoda yang menghubungkan berbagai layanan transportasi publik sekaligus berada di jantung kawasan perkantoran dan pusat bisnis.

Stasiun Harjamukti melayani 13.281.814 gate in dan gate out, mencerminkan perannya sebagai akses utama kawasan hunian yang berkembang pesat di wilayah timur.

Konektivitas langsung menuju pusat aktivitas turut mendorong pergeseran pola perjalanan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi publik berbasis rel.

Sementara itu, Stasiun Kuningan mencatat 10.274.649 gate in dan gate out. Tingginya pergerakan didorong karakter kawasan sebagai pusat perkantoran, kedutaan, dan layanan jasa.

Pergerakan di stasiun ini menegaskan peran LRT Jabodebek dalam menopang aktivitas ekonomi formal yang menuntut kepastian waktu tempuh.

Stasiun Cikoko melayani 9.246.972 gate in dan gate out sebagai simpul integrasi antarlayanan kereta perkotaan. Adapun Stasiun Pancoran dengan 7.347.741 gate in dan gate out memperkuat keterkaitan kawasan hunian dan pusat kegiatan.

Kinerja LRT Jabodebek tersebut sejalan dengan dinamika mobilitas penduduk. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat peningkatan aktivitas perjalanan harian penduduk usia produktif di kawasan perkotaan, terutama untuk bekerja dan mengakses layanan ekonomi.

Transportasi rel perkotaan menjadi elemen penting dalam menjaga keterhubungan kawasan, meningkatkan efisiensi perjalanan, serta mendukung pengurangan ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Anne menegaskan pertumbuhan pelanggan LRT Jabodebek mencerminkan manfaat nyata layanan ini dalam mendukung pengembangan kawasan dan agenda pembangunan nasional. “LRT Jabodebek dirancang untuk menghubungkan kawasan hunian, pusat aktivitas, dan simpul transportasi secara terintegrasi,” ujar Anne.

Ke depan, LRT Jabodebek diproyeksikan semakin berperan dalam mendukung mobilitas perkotaan seiring berkembangnya pusat-pusat aktivitas baru dan penguatan integrasi antarmoda. “Dengan tren pertumbuhan yang terjaga sejak awal operasi, LRT Jabodebek menjadi bagian penting dari transformasi transportasi publik nasional menuju sistem yang lebih terhubung, adaptif, dan berkelanjutan,” kata Anne.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengoptimalkan program Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan di 20 kota utama. Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan, program ini sesuai amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 (RPJMN 2025–2029).

"Program Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan diharapkan dapat menekan tingginya biaya transportasi," ujar Aan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Aan menyampaikan, biaya transportasi menggerus 30–40 persen pendapatan masyarakat. Ia menilai, angkutan umum yang terjangkau akan mengurangi beban biaya transportasi yang bisa dialihkan ke investasi, pendidikan, dan kesehatan sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan.

"Kami juga berharap agar program ini dapat mendorong perpindahan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum sehingga dapat meningkatkan ketahanan energi," ucap Aan.

Aan mengatakan, sektor transportasi menyerap 90 persen subsidi BBM yang mencapai Rp300 triliun per tahun. Dengan hal tersebut, lanjut Aan, kawasan perkotaan berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

Aan memerinci, dalam RPJMN 2025–2029 terdapat 22 kota pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan, di antaranya Jabodetabek, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Denpasar, Manado, Palembang, Banjarmasin, Samarinda, Batam, Pekanbaru, Surakarta, Padang, Bandar Lampung, Malang, Yogyakarta, Pontianak, Banyumas, dan KPP IKN.

Aan tak menampik, pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan memiliki tantangan seperti kesiapan daerah berdasarkan WLA (Working Level Agreement) di Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang) serta Bekasi, Bogor, Medan, dan Aceh (BBMA). Aan menyebut terdapat regulatory gap di daerah terkait implementasi BRT, termasuk aturan kontrak layanan jangka panjang serta perbedaan peraturan daerah dengan regulasi World Bank, khususnya terkait pemberian kompensasi warga terdampak proyek.

“Walaupun ada tantangan tersebut, kami optimistis hal tersebut tidak menjadi hambatan. Kami meminta masukan dari Kemendagri untuk percepatan implementasi WLA dalam pengaturan lebih lanjut pada Perjanjian Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (PKSDD)," kata Aan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan kembali meluncurkan layanan Buy The Service (BTS) atau Teman Bus di Kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu (19/11/2025).

Direktur Angkutan Jalan Muiz Thohir menyampaikan bahwa peluncuran Teman Bus yang dinamakan Trans Manado ini sebagai wujud komitmen pemerintah menghadirkan angkutan massal perkotaan yang menjawab kebutuhan layanan transportasi masyarakat di kota—kota besar.

"Kehadiran Trans Manado dengan skema Buy The Serviceyang secara resmi mulai beroperasi di akhir tahun 2025 diharapkan dapat menjadi pilihan baru masyarakat dalam melakukan mobilitas," ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (20/11/2025).

Muiz menyampaikan, layanan Trans Manado nantinya akan melayani 2 Koridor yaitu Terminal Malalayang sampai Pelabuhan Manado dan Pelabuhan Manado sampai Bandara Samratulangi.

Dua koridor ini merupakan rute yang menyatukan beberapa simpul transportasi yang akan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang baik bagi masyarakat Kota Manado.

Trans Manado dilengkapi dengan fasilitas Intelligent Transport System, yang akan memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat berupa kemudahan akses informasi dan pengaduan layanan angkutan perkotaan, serta tracking system posisi bus.

Di samping itu, terdapat juga kemudahan sistem pengumpulan dan pengolahan data serta pengawasan dan pengendalian operasional bus bagi pemerintah dan manajemen pengelola serta operator angkutan umum.

Kehadiran Trans Manado ini menjadi wujud dari mandat Undang–Undang (UU) No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Kami bersinergi dalam rangka menjamin tersedianya layanan angkutan umum yang dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan sehingga tersedianya layanan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat," kata Muiz.

Dirinya menambahkan, berdasarkan pengalaman implementasi di kota - kota lain, keberhasilan Program Pengembangan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan dengan Skema BTS di Kota Manado juga perlu didukung dengan push and pull policy.

Kebijakan ini bertujuan sebagai upaya untuk mendorong masyarakat meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi dengan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan menarik masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dengan menyediakan sistem pelayanan angkutan umum yang lebih baik dan menarik bagi masyarakat.

Harapannya, Pemerintah Kota Manado dapat secara konsisten mempersiapkan dan melaksanakan peran dan tanggung jawabnya terhadap layanan bus perkotaan tersebut.

Antara lain, melaksanakan sosialisasi dan mitigasi risiko serta melakukan reformasi angkutan perkotaan eksisting.

Kemudian, secara bertahap atau sekaligus dalam waktu paling lama tiga tahun menerima pengalihan program ini dan melanjutkan pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian layanan angkutan perkotaan berbasis jalan di Kota Manado.

Adapun, Muiz memastikan program BTS akan terus berjalan pada tahun depan, meskipun anggarannya susut. Per 2024, tercatat adanya 11 kota yang masih menjalani kerja sama BTS.

Pemerintah akan melakukan handover atau penyerahan program dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga program tersebut dapat dilanjutkan di wilayah masing-masing.

Melalui handover, artinya jumlah layanan BTS perkotaan akan turun dari 11 menjadi hanya enam pada tahun depan. Namun, Muiz menyampaikan program BTS masih akan berlanjut pada 2026 dengan memberikan stimulus kepada beberapa kota seperti Balikpapan, Bekasi, dan Depok.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan kembali meluncurkan layanan Buy The Service (BTS) atau Teman Bus di Kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu (19/11/2025).

Direktur Angkutan Jalan Muiz Thohir menyampaikan bahwa peluncuran Teman Bus yang dinamakan Trans Manado ini sebagai wujud komitmen pemerintah menghadirkan angkutan massal perkotaan yang menjawab kebutuhan layanan transportasi masyarakat di kota—kota besar.

"Kehadiran Trans Manado dengan skema Buy The Serviceyang secara resmi mulai beroperasi di akhir tahun 2025 diharapkan dapat menjadi pilihan baru masyarakat dalam melakukan mobilitas," ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (20/11/2025).

Muiz menyampaikan, layanan Trans Manado nantinya akan melayani 2 Koridor yaitu Terminal Malalayang sampai Pelabuhan Manado dan Pelabuhan Manado sampai Bandara Samratulangi.

Dua koridor ini merupakan rute yang menyatukan beberapa simpul transportasi yang akan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang baik bagi masyarakat Kota Manado.

Trans Manado dilengkapi dengan fasilitas Intelligent Transport System, yang akan memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat berupa kemudahan akses informasi dan pengaduan layanan angkutan perkotaan, serta tracking system posisi bus.

Di samping itu, terdapat juga kemudahan sistem pengumpulan dan pengolahan data serta pengawasan dan pengendalian operasional bus bagi pemerintah dan manajemen pengelola serta operator angkutan umum.

Kehadiran Trans Manado ini menjadi wujud dari mandat Undang–Undang (UU) No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Kami bersinergi dalam rangka menjamin tersedianya layanan angkutan umum yang dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan sehingga tersedianya layanan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat," kata Muiz.

Dirinya menambahkan, berdasarkan pengalaman implementasi di kota - kota lain, keberhasilan Program Pengembangan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan dengan Skema BTS di Kota Manado juga perlu didukung dengan push and pull policy.

Kebijakan ini bertujuan sebagai upaya untuk mendorong masyarakat meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi dengan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan menarik masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dengan menyediakan sistem pelayanan angkutan umum yang lebih baik dan menarik bagi masyarakat.

Harapannya, Pemerintah Kota Manado dapat secara konsisten mempersiapkan dan melaksanakan peran dan tanggung jawabnya terhadap layanan bus perkotaan tersebut.

Antara lain, melaksanakan sosialisasi dan mitigasi risiko serta melakukan reformasi angkutan perkotaan eksisting.

Kemudian, secara bertahap atau sekaligus dalam waktu paling lama tiga tahun menerima pengalihan program ini dan melanjutkan pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian layanan angkutan perkotaan berbasis jalan di Kota Manado.

Adapun, Muiz memastikan program BTS akan terus berjalan pada tahun depan, meskipun anggarannya susut. Per 2024, tercatat adanya 11 kota yang masih menjalani kerja sama BTS.

Pemerintah akan melakukan handover atau penyerahan program dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga program tersebut dapat dilanjutkan di wilayah masing-masing.

Melalui handover, artinya jumlah layanan BTS perkotaan akan turun dari 11 menjadi hanya enam pada tahun depan. Namun, Muiz menyampaikan program BTS masih akan berlanjut pada 2026 dengan memberikan stimulus kepada beberapa kota seperti Balikpapan, Bekasi, dan Depok.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin melakukan evaluasi strategis terhadap kinerja dan pelayanan LRT Jabodebek di Kantor LRT Jabodebek, Jatimulya, Bekasi, usai gangguan yang terjadi pada Sabtu (25/10/2025) pagi.

Pasalnya gangguan terjadi pada sistem third rail yang berfungsi sebagai penyuplai listrik bagi kereta, membuat seluruh perjalanan LRT Jabodebek tidak dapat dioperasikan. Bahkan, terdapat 5 rangkaian (trainset) LRT Jabodebek yang terpaksa berhenti di petak jalur.

Bobby menegaskan bahwa keselamatan pelanggan dan keandalan operasional merupakan prioritas utama KAI dalam pengelolaan seluruh layanan, termasuk LRT Jabodebek yang kini menjadi tulang punggung mobilitas harian masyarakat Jabodetabek.

“Seluruh proses pelayanan operasional dan evakuasi di LRT Jabodebek dijalankan sesuai standar dengan mengutamakan keselamatan pelanggan. Petugas kami dilatih untuk membantu evakuasi secara cepat, terarah, dan aman. Kesiapan inilah yang memastikan setiap perjalanan terlaksana dengan aman dan andal,” ujar Bobby dalam keterangan resmi, Selasa (28/10/2025).

Bobby menuturkan bahwa evaluasi tersebut juga menjadi bagian dari agenda penguatan sistem transportasi perkotaan berbasis rel yang aman, efisien, dan terintegrasi.

Menurutnya, prioritas keberhasilan sistem transportasi publik dapat diukur dari kemampuan menjaga keselamatan, meningkatkan kualitas layanan, serta mempertahankan kepercayaan pelanggan secara konsisten.

Untuk diketahui, gangguan pada perjalanan LRT Jabodebek di semua lintas pelayanan terjadi pada Sabtu, 25 Oktober 2025 mulai pukul 08.41 WIB.

Akibatnya, LRT dengan nomor perjalanan SN 62 berhenti di petak jalur Kuningan – Pancoran, TS 07 dengan nomor perjalanan SN 45 berhenti di petak jalur Taman Mini - Kampung Rambutan, dan TS 17 dengan nomor perjalanan SN 64 berhenti di petak jalur Bekasi Barat - Cikunir 2.

Kemudian LRT ⁠TS 31 dengan nomor perjalanan SN 60 berhenti di petak jalur Cawang – Halim, serta TS 29 dengan nomor perjalanan SN 63 berhenti di petak jalur Halim – Cawang.

Evakuasi pun dilakukan melalui walkway alias berjalan menyusuri rel menuju stasiun terdekat, yaitu Stasiun Kuningan, Halim, Cawang, Kampung Rambutan, dan Bekasi Barat. Pada pukul 10.06 WIB seluruh pengguna yang berada pada rangkaian LRT Jabodebek yang terhenti di petak jalur telah dievakuasi.

Sebelum evakuasi dimulai, aliran listrik dari third rail dipastikan telah padam sepenuhnya untuk menjamin keselamatan pengguna dan petugas. Dalam situasi tertentu ketika rangkaian tidak dapat melanjutkan perjalanan, pengguna diarahkan menuju stasiun terdekat melalui walkway dengan pendampingan dari petugas.

Selain itu, LRT Jabodebek juga memiliki prosedur alternatif menggunakan kereta lain (shuttle) yang ditempatkan berdekatan dengan rangkaian yang mengalami kendala.

Skema ini dapat diterapkan apabila kereta yang mengalami kendala tidak dapat melanjutkan perjalanan, sehingga evakuasi dapat dilakukan dengan cara berpindah dari kereta yang mengalami gangguan ke kereta shuttle.

Namun, pada kejadian kemarin, kereta shuttle tidak dapat dioperasikan karena aliran listrik di seluruh lintasan dalam kondisi padam, sehingga seluruh rangkaian kereta LRT Jabodebek tidak dapat dioperasikan.