Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta Departemen Kehakiman (DOJ) menyelidiki perusahaan minyak yang dinilai tidak menurunkan harga bensin sejalan dengan merosotnya harga minyak mentah dunia.

Dalam unggahan di media sosial Truth Social pada Rabu (25/6), Trump menuding perusahaan minyak melakukan praktik penggelembungan harga atau *mark up* terhadap konsumen.

Trump mengatakan harga bensin di AS memang telah turun seiring meredanya ketegangan dengan Iran. Data sebelumnya menunjukkan harga bensin telah turun selama enam pekan berturut-turut.

"Harga bensin sebaiknya mulai turun jauh lebih cepat dari yang saya lihat sekarang," tulis Trump dikutip dari Reuters, Rabu (24/6).

Ia menilai perusahaan-perusahaan minyak besar tidak menurunkan harga jual di pompa bensin sesuai dengan turunnya biaya minyak mentah yang mereka beli.

"Perusahaan-perusahaan minyak besar tidak menurunkan harga di pompa bensin sebanding dengan turunnya harga minyak yang mereka bayar. Harga itu turun seperti batu jatuh. Dengan kata lain, konsumen sedang diperas," ujar Trump.

Karena itu, ia mengaku telah menginstruksikan DOJ untuk segera melakukan penyelidikan.

"Saya telah menginstruksikan DOJ untuk segera mulai menyelidiki hal ini," ujarnya.

Berdasarkan data GasBuddy, harga rata-rata bensin di Negeri Paman Sam pada Rabu pagi berada di level US$3,906 per galon. Angka tersebut turun lebih dari 14 persen dibandingkan puncak harga yang tercatat pada Mei lalu.

Sementara itu, harga minyak mentah dalam periode yang sama telah turun sekitar 23 persen. Penurunan harga minyak terjadi setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai sementara serta dibukanya kembali Selat Hormuz, jalur yang sebelum perang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.

Jika dibandingkan dengan puncaknya pada Maret lalu, harga minyak mentah AS bahkan telah turun sekitar 40 persen.

Meski demikian, harga bensin saat ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan Januari lalu yang tercatat sebesar US$2,764 per galon, atau lebih dari sebulan sebelum konflik Iran pecah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dampak kesepakatan damai Amerika Serikat (AS) dan Iran ke  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menilai akan ada ruang lebih untuk membiayai program-program pemerintah dengan berakhirnya konflik di Timur Tengah tersebut.

"Kan kemarin sebagian anggaran sudah kita sisihkan untuk subsidi sehingga akan jauh berkurang ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain yang dianggap penting oleh presiden. Jadi kita lihat seperti apa dan baru kita adjust," sambung Purbaya dengan santai sambil berjoget kecil di dalam kendaraannya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan kesepakatan damai antara AS dan Iran telah tercapai.

Melalui unggahan di Truth Social, Trump mengabarkan blokade AS terhadap Iran kini akan dicabut seiring dengan kondisi tersebut.

"Kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua!" tulis Trump di Truth Social, Minggu (14/6).

Kesepakatan ini akan diteken secara resmi pada Jumat (19/6) di Swiss. Iran sudah mengonfirmasi pula mengenai deal ini.

Meski demikian, Iran menyatakan 'deal' tersebut belum benar-benar final karena kedua pihak masih harus duduk di meja perundingan terkait sejumlah persoalan.

NEW YORK, KOMPAS.com – Perusahaan media milik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Trump Media & Technology Group (TMTG), kembali menjadi sorotan pasar kripto setelah memindahkan 2.650 bitcoin (BTC) senilai 205 juta dollar AS atau sekitar Rp 3,62 triliun (asumsi kurs Rp 17.682 per dollar AS) ke bursa aset digital Crypto.com.

Langkah ini dilakukan di tengah melemahnya sentimen pasar kripto dan membengkaknya kerugian belum terealisasi dari kepemilikan aset digital perusahaan tersebut.

Dikutip dari DailyCoin, Jumat (22/5/2026), transfer bitcoin itu menjadi arus keluar besar kedua yang dilakukan TMTG sepanjang tahun ini.

WIKIMEDIA COMMONS/JORGE FRANGANILLO Ilustrasi bitcoin.

Sebelumnya, perusahaan induk platform media sosial Truth Social tersebut juga sempat memindahkan bitcoin dalam jumlah besar ke bursa kripto.

Pergerakan dana dalam jumlah jumbo itu terjadi ketika perusahaan masih mencatat kerugian belum terealisasi sekitar 455 juta dollar AS atau setara Rp 8,05 triliun.

DailyCoin menyebutkan, transfer terbaru dilakukan saat pasar bitcoin masih dibayangi ketidakpastian arah pergerakan harga dan menurunnya optimisme investor terhadap aset kripto.

Transfer jumbo di tengah tekanan pasar

Pemindahan 2.650 bitcoin tersebut tercatat dilakukan pada Jumat (22/5/2026). Nilainya diperkirakan mencapai 205 juta dollar AS atau sekitar Rp 3,62 triliun.

Langkah itu memicu perhatian pelaku pasar karena dilakukan oleh salah satu perusahaan publik dengan eksposur besar terhadap bitcoin yang memiliki keterkaitan langsung dengan Trump.

Transfer tersebut menjadi arus keluar bitcoin besar kedua yang dilakukan TMTG dalam empat bulan terakhir.

AFP/BRENDAN SMIALOWSKI Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan gestur bersulang saat menghadiri jamuan makan malam bersama Presiden China Xi Jinping di Aula Besar Rakyat, Beijing, Kamis (14/5/2026).

Perusahaan disebut masih menanggung tekanan besar akibat penurunan nilai aset digital yang dimiliki. Estimasi kerugian belum terealisasi mencapai 455 juta dollar AS atau sekitar Rp 8,05 triliun.

Kerugian belum terealisasi merupakan penurunan nilai aset yang masih tercatat di atas kertas dan belum benar-benar direalisasikan melalui penjualan.

Langkah memindahkan bitcoin ke bursa kripto umumnya dipandang pasar sebagai sinyal potensi pelepasan aset. Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari perusahaan mengenai tujuan akhir transfer tersebut.

Strategi bitcoin Trump Media jadi sorotan

Trump Media sebelumnya dikenal agresif masuk ke pasar aset digital.

Perusahaan itu sempat membangun strategi “bitcoin treasury” atau cadangan bitcoin perusahaan ketika harga kripto berada dalam tren kenaikan.

Sebagian besar tekanan keuangan TMTG berasal dari pembelian bitcoin senilai 3,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 61,89 triliun pada 2025 saat harga aset digital tersebut berada di level tinggi.

Namun, setelah pembelian dilakukan, harga bitcoin disebut turun sekitar sepertiga dari nilainya.

Kondisi itu ikut membebani laporan keuangan perusahaan. Dalam laporan kuartal I 2026, Trump Media & Technology Group mencatat kerugian hampir 406 juta dollar AS atau sekitar Rp 7,18 triliun.

Pada periode yang sama, pendapatan perusahaan hanya sedikit di atas 870.000 dollar AS atau sekitar Rp 15,38 miliar.

Menurut laporan perusahaan yang dikutip The Guardian, sebagian besar kerugian berasal dari kerugian non-tunai termasuk kerugian yang belum terealisasi atas aset digital, aset digital yang dijaminkan, dan sekuritas ekuitas.

Selain itu, perusahaan juga mencatat beban dari bunga yang terus bertambah serta kompensasi berbasis saham.

UNSPLASH/ERLING LOKEN ANDERSEN Ilustrasi bitcoin. Harga Bitcoin bergerak sangat fluktuatif di tengah ketidakpastian pasar global akibat perang Iran. Meski sempat melonjak tajam, reli kripto terbesar di dunia itu mulai kehilangan momentum.

Ketergantungan pada bitcoin

Masuknya Trump Media ke bitcoin menjadi bagian dari strategi diversifikasi bisnis perusahaan.

Selain mengoperasikan Truth Social, TMTG juga mencoba memperluas ekspansi ke sektor teknologi dan aset digital.

Namun, ketergantungan besar terhadap pergerakan harga bitcoin membuat kinerja perusahaan menjadi sangat sensitif terhadap volatilitas pasar kripto.

Ketika harga bitcoin menguat, nilai aset perusahaan meningkat secara signifikan. Sebaliknya, saat pasar terkoreksi, tekanan terhadap neraca keuangan perusahaan juga membesar.

Perpindahan bitcoin ke Crypto.com dinilai memperkuat kekhawatiran pasar mengenai potensi tekanan jual tambahan di tengah sentimen investor yang sedang melemah.

Pasar kripto sendiri belakangan bergerak fluktuatif setelah investor menghadapi kombinasi faktor makroekonomi, pergerakan suku bunga, dan perubahan arus investasi di aset digital.

Di tengah kondisi tersebut, langkah perusahaan publik besar memindahkan bitcoin ke bursa sering kali dipandang sebagai indikator meningkatnya kehati-hatian pelaku pasar.

Truth Social masih jadi tulang punggung

Di luar bisnis aset digital, Truth Social masih menjadi platform utama Trump Media.

Platform itu didirikan setelah Donald Trump diblokir dari Twitter, yang kini bernama X, dan Facebook pada 2021 menyusul serangan pendukungnya ke Gedung Capitol AS.

Meski menjadi salah satu kanal komunikasi utama Trump, namun Truth Social belum mampu berkembang signifikan secara bisnis.

Dalam keterangannya, Interim Chief Executive Officer TMTG Kevin McGurn mengatakan perusahaan tetap memanfaatkan posisi neraca yang kuat dan arus kas operasional positif untuk mengembangkan bisnis dan infrastruktur platform.

KOMPAS.com/Zulfikar Hardiansyah Aplikasi Truth Social yang ramai digaungkan warganet sebagai alternatif Twitter karena terdapat kebijakan pembatasan jumlah baca twit per hari.

"Trump Media menggunakan neraca keuangan yang kuat dan arus kas operasional yang positif untuk terus mengembangkan semua bisnis dan infrastruktur platform," ujar McGurn.

Ia juga menyebut Truth Social “tetap menjadi benteng kebebasan berbicara dengan peningkatan inovatif yang akan segera hadir”.

Pernyataan itu disampaikan di tengah tekanan keuangan yang dialami perusahaan akibat penurunan nilai aset digital.

Investor pantau langkah selanjutnya

Transfer bitcoin dalam jumlah besar ke bursa kripto menjadi perhatian investor karena dapat menjadi sinyal potensi perubahan strategi perusahaan terhadap kepemilikan aset digital.

Dalam ekosistem kripto, perpindahan aset dari dompet penyimpanan ke bursa umumnya dipantau ketat karena dapat mengindikasikan kemungkinan penjualan.

Meski demikian, tidak semua transfer ke bursa otomatis berarti pelepasan aset.

Beberapa perusahaan juga memindahkan bitcoin untuk kebutuhan likuiditas, pengelolaan jaminan, atau reposisi portofolio.

Hingga kini, belum ada penjelasan rinci dari Trump Media terkait alasan pemindahan 2.650 bitcoin tersebut.

Namun, langkah itu tetap menjadi sorotan karena dilakukan di tengah kondisi pasar yang sensitif terhadap pergerakan pemegang bitcoin dalam jumlah besar.

Sentimen pasar saat ini sedang melemah, sementara investor terus memantau arah pergerakan harga bitcoin dan aktivitas perusahaan-perusahaan besar yang memiliki eksposur signifikan terhadap aset digital.

Selain tekanan dari volatilitas harga, perusahaan-perusahaan yang menyimpan bitcoin dalam jumlah besar juga menghadapi risiko perubahan regulasi, tekanan likuiditas, serta ketidakpastian makroekonomi global.

Di sisi lain, keterlibatan perusahaan publik dalam pasar kripto tetap menjadi perhatian investor institusional karena dianggap dapat memengaruhi legitimasi dan arah perkembangan industri aset digital.

Trump Media sendiri masih melanjutkan berbagai langkah ekspansi bisnis. Perseroan juga mengumumkan rencana merger senilai 6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 106,09 triliun dengan perusahaan fusi nuklir asal California, TAE Technologies.

Merger tersebut disebut ditujukan untuk mendukung pengembangan pusat data kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Namun, di tengah tekanan pasar kripto dan membengkaknya kerugian dari aset digital, perhatian investor saat ini tertuju pada bagaimana Trump Media mengelola kepemilikan bitcoinnya ke depan.

KOMPAS.com – Trump Media & Technology Group, perusahaan induk platform Truth Social milik Donald Trump, mencatat kerugian hampir 406 juta dollar AS atau sekitar Rp 7,05 triliun (asumsi kurs Rp 17.377 per dollar AS) pada kuartal I 2026.

Berdasarkan laporan keuangan Januari-Maret 2026, perusahaan hanya membukukan pendapatan sedikit di atas 870.000 dollar AS atau sekitar Rp 15,1 miliar.

Meski penjualan bersih naik 6 persen secara tahunan, Trump Media menanggung kerugian besar dari investasi lain, terutama aset digital.

Dikutip dari The Guardian, Minggu (10/5/2026), perusahaan menyebut sebagian besar kerugian berasal dari “kerugian non-tunai termasuk kerugian yang belum terealisasi pada aset digital, aset digital yang dijaminkan, dan surat berharga ekuitas” sebesar 368 juta dollar AS.

Selain itu, perusahaan juga mencatat beban bunga akrual sebesar 11,5 juta dollar AS serta kompensasi berbasis saham senilai 11,8 juta dollar AS.

CEO interim Trump Media, Kevin McGurn, mengatakan perusahaan tetap memanfaatkan neraca keuangan yang kuat dan arus kas operasional positif untuk mengembangkan bisnis serta infrastruktur platformnya.

McGurn juga mengatakan Truth Social “tetap menjadi benteng kebebasan berbicara” dan akan menghadirkan sejumlah peningkatan inovatif dalam waktu dekat, meski tidak menjelaskan lebih lanjut.

Sebagian besar kerugian dipicu pembelian bitcoin senilai 3,5 miliar dollar AS yang dilakukan perusahaan pada 2025 ketika harga aset kripto itu sedang melonjak. Saat itu, Trump Media juga mengumumkan rencana membangun “cadangan bitcoin” perusahaan.

Namun, nilai bitcoin sejak saat itu telah turun sekitar sepertiga.

Truth Social sendiri merupakan salah satu saluran komunikasi favorit Trump. Platform itu dibentuk setelah Trump dilarang menggunakan Twitter (kini X) dan Facebook pada 2021 menyusul penyerbuan Gedung Capitol AS oleh para pendukungnya setelah masa jabatan pertamanya berakhir dengan kekalahan dari Joe Biden.

Meski efektif menjadi corong komunikasi bagi Trump, Truth Social dinilai belum berkembang signifikan secara bisnis.

Kerugian tersebut juga muncul lima bulan setelah Trump Media mengumumkan rencana merger senilai 6 miliar dollar AS dengan perusahaan fusi nuklir asal California, TAE Technologies.

Merger itu ditujukan untuk mendukung pengembangan pusat data kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) melalui pasokan energi dari teknologi fusi nuklir.

Namun hingga kini, teknologi fusi nuklir masih belum mampu menghasilkan energi lebih besar dibandingkan energi yang dibutuhkan untuk proses produksinya.

McGurn mengatakan perusahaan tetap berupaya mempercepat merger dengan TAE Technologies sekaligus mencari peluang pertumbuhan baru dan cara baru untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham.

Perusahaan induk Truth Social, platform media sosial milik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tekor alias rugi hingga Rp7 triliun.

Induk Truth Social, Trump Media & Technology Group (TMTG), melaporkan kerugian bersih lebih dari US$400 juta atau sekitar Rp6,95 triliun (asumsi kurs Rp17.377) pada kuartal I 2026. Kerugian TMTG terutama gara-gara anjloknya valuasi mata uang kripto. Perusahaan melaporkan pendapatan kurang dari US$1 juta atau Rp17,4 miliar per Maret.

Trump mengendalikan sekitar 41 persen saham TMTG yang ditempatkan dalam trust untuk mengelola kepentingan keuangannya selama masa kepresidenan.

TMTG juga bergerak di sektor jasa keuangan. Tahun lalu, perusahaan mengumumkan pendanaan sebesar US$2,5 miliar atau Rp43,4 trilin untuk investasi di mata uang kripto, salah satu minat terbaru Trump.

Sayangnya, anjloknya nilai kripto menghantam bisnis tersebut, apalagi setelah harga Bitcoin merosot dari lebih dari US$126 ribu pada awal Oktober 2025, lalu amblas ke bawah US$70 ribu pada Maret 2026. Harga Bitcoin sejak itu sedikit pulih ke level di atas US$80 ribu.

Karena perusahaan wajib mengungkapkan nilai investasinya meski belum menjual aset tersebut, TMTG pun membukukan kerugian sebesar US$406 juta atau setara Rp7 triliun pada kuartal pertama 2026.

"Sebagian besar kerugian tersebut berasal dari aset digital," kata TMTG dalam laporan keuangannya dikutip AFP, Sabtu (9/5).

Menurut dokumen perusahaan, TMTG menghasilkan pendapatan sebesar US$900 ribu atau Rp15,7 miliar selama kuartal pertama, angka yang sangat kecil untuk perusahaan dengan valuasi pasar mencapai US$2,47 miliar atau Rp43 triliun.

Perusahaan mengatakan terus berfokus memperluas infrastruktur dan audiens untuk mempersiapkan fitur monetisasi di masa depan.

Desember 2025 lalu, TMTG mengatakan akan merger dengan perusahaan Amerika TAE yang mengembangkan teknologi fusi nuklir. Kesepakatan tersebut diperkirakan rampung pada pertengahan 2026.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif yang jauh lebih tinggi terhadap Uni Eropa jika tidak juga meratifikasi perjanjian dagang.

Ancaman itu diberlakukan jika blok beranggotakan 27 negara itu juga merampungkan deal dagang pada tenggat waktu 4 Juli, yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan AS.

Dalam unggahan di Truth Social kemarin, Trump menetapkan tenggat baru kesepakatan perdagangan setelah melakukan 'panggilan telepon yang hebat' dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

"Saya telah menunggu dengan sabar agar Uni Eropa memenuhi bagian mereka dalam Kesepakatan Dagang Bersejarah yang kami sepakati di Turnberry, Skotlandia, kesepakatan dagang terbesar sepanjang sejarah! Ada janji bahwa Uni Eropa akan menjalankan bagian mereka, dan sesuai perjanjian, memangkas tarif mereka menjadi NOL!" kata Trump dalam akun Truth Social, Jumat (8/5).

"Saya setuju memberi Uni Eropa waktu hingga ulang tahun ke-250 negara kami, atau sayangnya tarif mereka akan langsung melonjak ke level yang jauh lebih tinggi," imbuhnya.

Trump mengklaim dalam percakapan itu, AS dan Uni Eropa juga sepakat Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

Percakapan telepon dengan von der Leyen berlangsung tak lama setelah Trump berjanji menaikkan tarif mobil dan truk impor dari Uni Eropa menjadi 25 persen, dengan menuduh blok tersebut tidak mematuhi syarat kesepakatan yang dicapai di lapangan golf miliknya di Skotlandia pada Juli 2025.

Namun, belum jelas apakah ancaman terbaru Trump mengisyaratkan tarif tersebut akan berlaku untuk seluruh barang Uni Eropa atau hanya untuk kendaraan.

Sementara itu, von der Leyen mengatakan Uni Eropa tetap sepenuhnya berkomitmen untuk menjalankan kesepakatan dagang dengan AS tersebut. Menurutnya, kemajuan yang baik sedang dicapai menuju pengurangan tarif pada awal Juli.

Beberapa jam setelah ancaman dagang Trump terhadap Uni Eropa, pengadilan perdagangan AS memutuskan tarif global 10 persen yang diberlakukan Trump tidak dibenarkan menurut hukum AS.

Putusan itu menjadi pukulan baru bagi kebijakan perdagangan pemerintahan Trump, setelah Mahkamah Agung pada awal tahun ini juga menganulir kebijakan tarif resiprokal AS kepada para negara mitra.

Kepala negosiator perdagangan Parlemen Eropa Bernd Lange mengatakan pihaknya telah membuat kemajuan yang baik untuk menyelesaikan deal dagang yang bakal memangkas tarif terhadap produk AS menjadi nol.

Para negosiator perdagangan dijadwalkan kembali bertemu pada 10 Mei untuk putaran pembicaraan berikutnya.

Kepada Bloomberg awal pekan ini, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menyebut pihaknya berharap Uni Eropa tetap menjalankan bagiannya dari kesepakatan yang disepakati pada Juli tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Eskalasi ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh Iran melanggar kesepakatan gencatan senjata.

Pelanggaran tersebut dipicu oleh aksi penembakan di Selat Hormuz pada Sabtu (18/4/2026) yang menyasar kapal komersial internasional.

Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump menyebut militer Iran melepaskan tembakan di jalur pelayaran vital tersebut. Aksi tersebut menyasar sejumlah armada, termasuk kapal milik Prancis serta kapal kargo asal Inggris. Langkah Teheran ini dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap komitmen perdamaian yang baru saja disepakati.

“Pelanggaran total terhadap perjanjian gencatan senjata kami! Banyak di antaranya ditujukan ke kapal Prancis dan kapal kargo dari Inggris. Itu tidak baik, bukan?" kata Trump di Truth Social dilansir dari Antara, Senin (20/4/2026).

Berdasarkan laporan keamanan maritim, setidaknya dua kapal komersial diserang saat mencoba melintasi Selat Hormuz. Insiden ini terjadi tak lama setelah Iran mengumumkan pemulihan rezim militer atas jalur air tersebut. Situasi ini memicu kekhawatiran global mengingat Selat Hormuz merupakan urat nadi distribusi minyak dunia.

Gugatan Trump merujuk pada kesepakatan yang diumumkan Washington dan Teheran pada 7 April 2026. Perjanjian tersebut menetapkan jeda permusuhan selama dua pekan sebagai ruang bagi jalur diplomasi. Poin utama kesepakatan mencakup penghentian serangan udara AS-Israel serta penghentian aktivitas militer Iran di koridor laut internasional.

Gencatan senjata ini sedianya menjadi landasan bagi pembicaraan lanjutan di Islamabad, Pakistan, pada 11 April lalu. Meski pertemuan tersebut berakhir tanpa kesimpulan konkret, kedua belah pihak diharapkan tetap menahan diri dari konfrontasi fisik hingga tercapainya putaran negosiasi baru.

Ketegangan di Selat Hormuz sendiri membawa dampak signifikan bagi stabilitas ekonomi dunia. Sebagai jalur yang dilewati sekitar 20% pasokan minyak bumi global, gangguan di wilayah ini memicu lonjakan premi asuransi risiko perang (War Risk Premiums) bagi kapal-kapal kargo.

Saat ini, Amerika Serikat dilaporkan mulai melakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan utama Iran sebagai respons atas insiden Sabtu lalu. Di sisi lain, para mediator internasional tengah berpacu dengan waktu untuk menyelenggarakan negosiasi darurat demi mencegah pecahnya konflik bersenjata berskala besar di kawasan tersebut.

Presiden AS Donald Trump mengancam bakal mengenakan tarif 50 persen terhadap barang impor dari negara pemasok senjata ke Iran.

"Negara yang memasok senjata militer ke Iran akan segera dikenakan tarif, untuk semua barang yang dijual ke Amerika Serikat, sebesar 50 persen, berlaku segera," ujar Trump melalui akun Truth Social, seperti dikutip Al Jazeera, Rabu (8/4).

"Tidak akan ada pengecualian atau pembebasan!," sambungnya.

Ancaman itu dilontarkan Trump setelah sehari sebelumnya mengumumkan gencatan senjata AS-Iran selama dua pekan dari perang yang berlangsung sejak 28 Februari lalu.

Trump menyampaikan selama periode ini, kedua negara akan bernegosiasi untuk menyelesaikan perselisihan.

"Periode dua minggu akan memungkinkan perjanjian tersebut diselesaikan dan diwujudkan," ujar Trump di media sosialnya, Selasa (7/4).

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengonfirmasi bahwa kesepakatan gencatan senjata ini bakal berlangsung selama dua minggu. Selama kurun waktu tersebut, Iran dan AS akan memulai negosiasi di Pakistan.

"Negosiasi ini akan dimulai di Islamabad dengan tingkat ketidakpercayaan penuh terhadap pihak Amerika, dan Iran akan mengalokasikan waktu dua minggu untuk proses tersebut. Periode ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua pihak," demikian pernyataan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

[Gambas:Youtube]

Harga minyak mentah anjlok lebih dari 10 persen pada perdagangan awal Rabu (8/4), setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan dengan Iran.

Mengutip Reuters, kontrak berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun US$12,04 atau 10,66 persen menjadi US$100,90 per barel di awal perdagangan hari ini.

Penurunan tajam itu terjadi setelah Trump menyatakan telah menyepakati gencatan senjata selama dua pekan dengan Iran, hanya beberapa jam sebelum tenggat yang ia tetapkan bagi Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.

Trump menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah menuju perdamaian jangka panjang.

"Ini akan menjadi gencatan senjata dua arah! Alasan kami melakukannya adalah karena kami telah mencapai bahkan melampaui semua tujuan militer," tulis Trump di platform Truth Social.

Pernyataan itu berarti gencatan senjata akan berlaku bagi kedua pihak. Trump juga menilai langkah tersebut diambil karena mengklaim AS telah mencapai bahkan melampaui seluruh target militernya di Iran.

Ia menambahkan proposal dari Iran dapat menjadi dasar negosiasi lebih lanjut dan optimistis kesepakatan final bisa tercapai dalam dua pekan masa gencatan senjata.

Di sisi lain, televisi pemerintah Iran mengklaim Trump telah menerima syarat yang diajukan Teheran untuk mengakhiri konflik, bahkan menyebutnya sebagai 'kemunduran yang memalukan' bagi AS.

Kesepakatan ini dimediasi oleh Pakistan dan turut melibatkan Israel, yang disebut telah menyetujui penghentian sementara operasi militernya terhadap Iran. Namun, tak lama setelah pengumuman, militer Israel melaporkan adanya peluncuran rudal dari Iran.

Gencatan senjata ini menjadi pembalikan drastis setelah sebelumnya Trump mengancam akan menghancurkan infrastruktur Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka kembali sebelum tenggat. Ancaman tersebut sempat mengguncang pasar energi global dan mendorong harga minyak melonjak tajam.

Selama konflik yang telah berlangsung enam pekan terakhir, lebih dari 5.000 orang dilaporkan tewas di hampir selusin negara, termasuk lebih dari 1.600 warga sipil di Iran, menurut data pemerintah dan kelompok hak asasi manusia.

Penutupan Selat Hormuz sebelumnya memperketat pasokan energi global dan meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap risiko perlambatan ekonomi hingga resesi.

Dengan adanya sinyal meredanya ketegangan, pasar merespons cepat dengan aksi jual, sehingga harga minyak terkoreksi tajam pada awal perdagangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump melemparkan ultimatum dan ancaman kepada Iran jika tuntutan untuk membuka lalu lintas Selat Hormuz tak dikabulkan.

Donald Trump melalui Truth Social, Selasa (7/4/2026) malam, mengunggah ancaman akan meratakan peradaban Iran.

"Seluruh peradaban akan mati malam ini, dan tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali. Saya tidak ingin itu terjadi, tapi mungkin akan terjadi. Nanti malam kita akan mengetahuinya, salah satu momen penting dalam sejarah yang panjang dan kompleks di dunia," tulis Donald Trump dalam Truth Social.

Trump menyebut pergantian rezim di Iran membuka kesempatan untuk melakukan aksi revolusi di negara tersebut.

"Kita akan mengetahuinya malam ini, salah satu momen terpenting dalam sejarah dunia yang panjang dan kompleks. 47 tahun pemerasan, korupsi, dan kematian, akhirnya akan berakhir. Tuhan memberkati Rakyat Iran yang Agung!" tulis Trump.

Ancaman ini dilontarkan jelang tenggat waktu ultimatum Donald Trump kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz.

Ultimatum Trump untuk membuka Selat Hormuz akan berakhir pada Selasa pukul 20.00 waktu Amerika Serikat, atau sekira 4 pagi Waktu Indonesia Barat.

Sebelumnya, Trump juga mengancam akan membumihanguskan Iran layaknya kondisi di neraka.

Di sisi lain, pemerintah Iran tak menunjukkan tanda-tanda akan mengabulkan ultimatum Trump untuk membuka Selat Hormuz.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahkan menyebut lebih dari 14 juta warganya dengan sukarela mendaftarkan dirinya untuk membela Iran hingga mati.

"Lebih dari 14 juta warga Iran yang bangga telah mendaftar untuk mengorbankan nyawa mereka demi membela Iran. Saya pun telah, sedang, dan akan tetap setia memberikan hidup saya untuk Iran," tulis Masoud Pezeshkian dalam media sosial X.

Serangan terhadap Iran dikabarkan makin masif sepanjang hari ini. Akses publik dibombardir hingga merusak jaringan listrik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tarif impor global sebesar 15 persen yang diterapkan Amerika Serikat (AS) ke berbagai negara, termasuk Indonesia, diberlakukan selama 150 hari.

Ia menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari penetapan tarif global yang diputuskan Presiden AS Donald Trump. Terkait peluang tarif tersebut diturunkan hingga di bawah 15 persen, pemerintah masih akan melihat dinamika setelah periode 150 hari berakhir.

"Global tarifnya 15 persen sampai 150 hari, sesudah itu nanti kita lihat," katanya di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (4/3).

Airlangga enggan berspekulasi mengenai kemungkinan penurunan tarif setelah 150 hari. Meski demikian, ia menilai Indonesia tetap berada pada posisi yang relatif menguntungkan.

Pasalnya, terdapat 1.819 produk Indonesia yang memperoleh fasilitas bebas tarif masuk ke pasar Amerika Serikat. Produk tersebut antara lain tekstil, komponen semikonduktor, kelapa sawit, kakao, serta berbagai hasil agro lainnya.

Tarif impor global sebesar 15 persen yang ditetapkan Donald Trump sejatinya merupakan kenaikan dari penetapan tarif sebelumnya sebesar 10 persen.

Pada Jumat (20/2), MA memutuskan tarif resiprokal (timbal balik) Trump terhadap berbagai negara tidak boleh diberlakukan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tahun 1977.

Besaran tarif setiap negara bervariasi. Contohnya ada 34 persen untuk China; 25 persen untuk beberapa barang dari Kanada, Meksiko, dan China. Trump menggunakan IEEPA sebagai dasar penetapan tarif tersebut.

Menurut MA, Trump telah berlaku sewenang-wenang untuk memungut tarif ke seluruh negara dengan memakai undang-undang tersebut. MA pun membatalkan patokan tarif Trump.

"Presiden menegaskan kekuasaan luar biasa untuk secara sepihak memberlakukan tarif dengan jumlah, durasi, dan cakupan yang tidak terbatas," tulis Ketua Mahkamah Agung John Roberts dalam putusan yang didukung tiga hakim liberal dan dua hakim konservatif.

"Kami berpendapat bahwa IEEPA tidak memberi wewenang kepada Presiden untuk mengenakan tarif," tambah Roberts.

Setelah putusan MA, Trump langsung memutuskan tarif impor global sebesar 10 persen. Ia dongkol bukan main terhadap putusan MA yang menurutnya tidak setia kepada Konstitusi dan dipengaruhi kepentingan asing.

Baru sehari memutuskan tarif global 10 persen, Trump kembali bikin geger dengan menaikkan pungutan tarif global ke angka 15 persen.

"Saya, selaku Presiden Amerika Serikat, akan menaikkan Tarif Dunia 10 persen ke angka 15 persen yang sepenuhnya diizinkan dan telah diuji secara hukum. Tarif ini akan berlaku segera untuk semua negara yang sudah banyak 'menipu' AS selama beberapa dekade," tulis Trump di Truth Social, Sabtu (21/2).

Trump masih menggunakan dasar hukum yang sama, yakni Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974. Tarif baru ini akan dikenakan selama 150 hari.

Belum diketahui kapan tarif 15 persen ini akan berlaku. Lembar fakta Gedung Putih hanya menyatakan tarif 10 persen sebelumnya akan berlaku pada Selasa, 24 Februari.

Pemerintah memutuskan melanjutkan kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat (AS) meski Mahkamah Agung (MA) Negeri Paman Sam tersebut menganulir kebijakan tarif resiprokal (timbal balik) yang dibuat Presiden Donald Trump.

Usai muncul putusan MA AS, Trump memang mengancam negara yang mencoba memanfaatkan putusan MA AS untuk mengubah atau meninggalkan kesepakatan dagang, maka akan menghadapi tarif lebih tinggi melalui aturan perdagangan lain.

"Negara mana pun yang ingin 'bermain-main' dengan keputusan Mahkamah Agung yang menurut saya tidak masuk akal, terutama negara yang selama bertahun-tahun telah merugikan AS, akan menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi dan bahkan lebih berat daripada yang baru saja mereka sepakati. Pembeli harap berhati-hati!" tulis Trump melalui media sosial Truth Social, Senin (23/3), melansir Reuters.

Dengan adanya putusan tersebut, negara-negara yang sudah meneken deal dagang dengan AS, termasuk Indonesia, sebenarnya bisa memilih mundur dari kesepakatan. Sebab, kebijakan tarif yang menjadi dasar kesepakatan saja dinilai MA AS tidak sah. Jadi, Indonesia bisa menegosiasikan ulang perjanjian, tetapi pemerintah memilih tetap melanjutkan.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai langkah RI tetap melanjutkan kerja sama dagang merupakan pilihan yang rasional secara ekonomi-politik. Meskipun ada pembatalan aspek tertentu, struktur relasi dagang Indonesia-AS tetap berjalan.

"Dalam konteks global yang makin proteksionis sejak era Trump, stabilitas akses pasar jauh lebih penting dibanding ego diplomatik. Apalagi, Indonesia merupakan negara yang mencatat surplus perdagangan terhadap AS," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menekankan kesinambungan preferensi dagang sangat penting bagi sektor manufaktur nasional. Ekspor tekstil, alas kaki, elektronik ringan, dan sejumlah komoditas sangat bergantung pada akses pasar AS.

Jika Indonesia memutuskan cabut dari kesepakatan, Ronny melihat akan muncul sinyal negatif bagi investor global. Indonesia bisa dinilai tidak konsisten dalam menjaga komitmen dagang internasional.

"Dalam kacamata ekonomi internasional, kredibilitas itu penting bak mata uang. Sekali rusak, mahal untuk memperbaikinya," jelasnya.

Ronny mencatat setidaknya ada empat risiko yang mengintai Indonesia apabila cabut dari perjanjian dagang Trump. Pertama, potensi tarif pembalasan atau retaliatory tariffs terhadap produk ekspor unggulan Indonesia. Langkah konfrontatif dapat memicu respons sepihak dari pemerintah AS.

Kedua, relokasi investasi manufaktur. Investor yang menargetkan pasar AS, bisa saja memindahkan basis produksinya ke negara lain seperti Vietnam atau Meksiko yang memiliki kepastian akses pasar lebih kuat untuk menembus Washington.

Ketiga, volatilitas nilai tukar rupiah. Sentimen negatif pasar akibat ketidakpastian kebijakan dagang dapat memicu tekanan terhadap stabilitas keuangan domestik. Keempat, efek reputasi jangka panjang. Indonesia berpotensi dicap sebagai unreliable trading partner jika dianggap tidak stabil dalam menjaga perjanjian internasional

"Pendeknya, dalam ekonomi global, risiko terbesar bukan pada satu kebijakan, tapi pada persepsi jangka panjang terhadap stabilitas kebijakan," katanya.

Ronny juga melihat RI tetap berada dalam kerangka kesepakatan memberikan keuntungan strategis. Pertama, mitigasi risiko tarif tambahan secara unilateral dari AS.

Keuntungan kedua, positioning geopolitik. Di tengah rivalitas AS-China, Indonesia dapat mempertahankan posisi sebagai mitra yang non-hostile, non-aligned, tetapi tetap kooperatif.

Keuntungan ketiga adalah menjaga kepercayaan pasar. Kepastian kebijakan akan menekan uncertainty cost yang selama ini menjadi beban pelaku usaha.

"Pelaku usaha butuh kepastian. Kalau pemerintah menunjukkan komitmen berkelanjutan, biaya ketidakpastian (uncertainty cost) akan turun," terangnya.

Ronny menambahkan ancaman tarif ala Trump memang nyata, namun biasanya berbasis kalkulasi politik domestik AS. Negara yang terlihat kooperatif cenderung lebih aman dibanding yang konfrontatif.

Pandangan berbeda disampaikan Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Keputusan melanjutkan perjanjian reciprocal tariff tidak sepenuhnya bijak.

Menurut Yusuf, jika dianalisis melalui pendekatan cost-benefit analysis, konsekuensi yang ditanggung Indonesia relatif lebih besar dibanding manfaatnya. Struktur kesepakatan dinilai menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan dan cenderung memberatkan Indonesia.

Ia mengakui memang terdapat klausul yang memberi keringanan akses ekspor ke pasar AS, tetapi keuntungan itu belum sebanding dengan konsesi yang harus diberikan Indonesia.

"Jika dianalisis menggunakan pendekatan cost-benefit analysis, biaya atau konsekuensi yang harus ditanggung Indonesia relatif lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh," kata Yusuf.

Yusuf melihat pembatalan regulasi tarif oleh MA AS justru menjadi momentum strategis. Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat posisi tawar dalam proses negosiasi ulang. Putusan itu membuka ruang renegosiasi terhadap pasal-pasal yang merugikan RI. Kesepakatan dagang bukan dokumen yang tidak bisa diubah.

[Gambas:Photo CNN]

"Kondisi (pembatalan oleh MA) ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mendorong terciptanya perjanjian yang lebih adil dan seimbang. Prinsip dasar perdagangan internasional adalah mutual benefit atau keuntungan bersama. Artinya, apa yang diberikan Indonesia kepada Amerika Serikat seharusnya diimbangi dengan konsesi yang setara," ujarnya.

Yusuf menekankan momentum global saat ini harusnya dimanfaatkan untuk memastikan setiap perjanjian mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Pemerintah perlu memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pemberi konsesi, tetapi juga penerima manfaat proporsional.

"Situasi ini seharusnya dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah untuk memastikan bahwa setiap perjanjian yang disepakati benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap kepentingan nasional," terangnya.

"Langkah ini penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pihak yang memberikan konsesi, tetapi juga memperoleh manfaat yang proporsional dan berkelanjutan," tegas Rendy.