REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membuka rekrutmen pegawai tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas organisasi, meningkatkan tata kelola, serta mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan haji yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana haji yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional.

"Melalui rekrutmen terbuka ini, kami mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kompetensi, integritas, dan semangat memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat untuk bergabung bersama BPKH," ujar Fadlul di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

BPKH membuka sembilan formasi untuk berbagai posisi strategis, yakni Asisten Manajer Komunikasi Strategis (1 formasi), Asisten Manajer Monitoring dan Evaluasi Kemaslahatan 1 (1 formasi), Asisten Manajer Monitoring dan Evaluasi Kemaslahatan 2 (1 formasi), Asisten Manajer Manajemen Sumber Daya Manusia (1 formasi), Asisten Manajer Manajemen Risiko Korporat 1 (1 formasi), Asisten Manajer Manajemen Risiko Korporat 2 (1 formasi), Asisten Manajer Kepatuhan (1 formasi), serta Asisten Manajer Hukum (2 formasi).

Menurut Fadlul, rekrutmen ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan agar BPKH mampu mengelola dana haji secara semakin akuntabel sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

"BPKH terus berkomitmen membangun organisasi yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan haji," katanya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati mengatakan, BPKH tidak hanya mencari talenta yang unggul dari sisi kompetensi, tetapi juga memiliki integritas dan semangat pelayanan yang tinggi.

"Kami percaya sumber daya manusia merupakan aset utama organisasi. Karena itu, BPKH membuka kesempatan bagi talenta terbaik yang memiliki dedikasi, profesionalisme, serta komitmen untuk tumbuh bersama dan berkontribusi dalam menghadirkan pengelolaan keuangan haji yang semakin baik," ujar Sulistyowati.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketentuan dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menerbitkan instrumen khusus seperti Patriot Bond dan Merah Putih Bond menuai sorotan dari kalangan akademisi dan ekonom.

Pasalnya, beleid tersebut juga memuat ketentuan yang memberikan perlindungan hukum berupa kekebalan dari tuntutan pidana umum, pidana khusus, termasuk perpajakan, serta gugatan perdata bagi investor pembeli surat utang tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Asesor Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan positif, yakni untuk menarik lebih banyak investasi masuk ke Indonesia.

Namun, implementasinya dinilai tidak akan mudah lantaran berpotensi berbenturan dengan standar tata kelola keuangan internasional.

"Kalau saya melihat ini memang niatnya baik, bagaimana investasi bisa masuk ke Indonesia melalui Patriot Bond. Tetapi implementasinya tantangannya berat karena kita dihadapkan pada ketentuan dan regulasi internasional terkait tata kelola keuangan," ujar Trubus kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, dunia internasional saat ini semakin menuntut penerapan prinsip good governance, clean government, serta transparansi dalam pengelolaan investasi dan sistem keuangan.

Karena itu, pemberian imunitas hukum kepada investor justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap iklim investasi Indonesia.

"Nanti bisa dipandang Indonesia tidak mendukung prinsip tata kelola keuangan yang bersih secara internasional. Ini bisa kontraproduktif karena investor justru enggan masuk ke Indonesia," katanya.

Trubus menilai, dalam jangka panjang kebijakan tersebut justru dapat mengurangi daya tarik investasi Indonesia apabila tidak diimplementasikan secara hati-hati.

Dia menyarankan agar penerapan Patriot Bond dilakukan secara bertahap melalui skema pilot project, misalnya hanya diterapkan terlebih dahulu di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurutnya, pendekatan tersebut penting untuk mengukur respons investor sebelum kebijakan diterapkan secara luas.

"Lebih baik ada semacam pilot project dulu, misalnya di KEK. Jadi bisa dilihat dulu bagaimana perilaku investor dalam merespons Patriot Bond ini," ujarnya.

Selain itu, Trubus mengingatkan bahwa daya tarik utama investasi di Indonesia selama ini masih bertumpu pada sumber daya alam. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan iklim investasi domestik tetap kondusif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor industri.

"Ini menjadi pedang bermata dua. Kalau iklim investasi tidak kondusif, kebijakan Patriot Bond justru menjadi kurang menarik bagi investor," katanya.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai ketentuan mengenai imunitas bagi pembeli obligasi Danantara perlu ditinjau ulang karena berisiko mengurangi minat investor global yang menerapkan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG).

"Sepertinya harus direvisi lagi UU P2SK soal imunitas pembeli bond Danantara. Perusahaan yang punya standar ESG nanti malah kurang tertarik bekerja sama dengan Danantara, terutama untuk joint venture proyek, sehingga mempersulit Danantara mendapatkan investasi langsung," ujar Bhima.

Bhima menilai Danantara sebaiknya lebih fokus memperkuat tata kelola lembaga sesuai dengan Santiago Principles, yakni standar tata kelola yang berlaku bagi sovereign wealth fund di dunia.

Menurutnya, penguatan tata kelola akan membuat Danantara lebih kompetitif dalam memperebutkan likuiditas global, khususnya dari negara-negara maju.

"Kalau Danantara mencari pembiayaan dengan pendekatan race to the bottom, maka investasi yang masuk tidak berkualitas," katanya.

Dia juga menyoroti potensi kontradiksi antara revisi UU P2SK dengan komitmen Indonesia dalam mencegah kejahatan keuangan lintas negara.

Sebelumnya, Indonesia telah menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) yang mendorong penerapan standar internasional dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

"Indonesia sebelumnya mengikuti standar FATF. Jadi revisi UU P2SK ini kontradiktif dengan komitmen pencegahan kejahatan keuangan lintas negara," tandas Bhima.
Sebelumnya diberitakan, revisi UU P2SK (UU No. 4 Tahun 2026) memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menerbitkan surat utang khusus seperti Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Beleid terbaru ini memberikan perlindungan hukum berupa kekebalan dari tuntutan pidana umum, pidana khusus (termasuk perpajakan), dan gugatan perdata bagi investor pembelinya

Bisnis.com, DENPASAR –Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun Anggaran 2025 menjadi sekitar Rp431 miliar.
Juru Bicara Pemprov NTB Akhsanul Khalik menjelaskan sebagian kalangan menilai kondisi tersebut sebagai cerminan buruknya kinerja belanja daerah dan indikasi adanya persoalan serius dalam pelaksanaan APBD.
"Pandangan tersebut tentu patut dihargai sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Namun, dari perspektif tata kelola keuangan publik, kesimpulan tersebut perlu dilihat secara lebih utuh agar tidak terjebak pada penilaian yang hanya bertumpu pada angka," jelasnya dikutip dari siaran pers, Selasa (23/6/2026).
Dia menjelaskan secara konseptual, Silpa merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan pada akhir tahun anggaran.
Dalam konteks APBD Provinsi NTB Tahun 2025, penyebab dominan tingginya Silpa bukanlah karena program pembangunan gagal dilaksanakan atau anggaran tidak dimanfaatkan. Justru sebaliknya, sebagian besar kegiatan telah selesai secara fisik dan target pelaksanaan telah tercapai.

"Persoalan muncul karena pembayaran atas pekerjaan tersebut belum dapat direalisasikan hingga penutupan tahun anggaran akibat kendala administratif pada sejumlah perangkat daerah. Dengan kata lain, akar persoalannya terletak pada tata kelola administrasi keuangan, bukan pada pelaksanaan pembangunan," jelas Aka.
Menurutnya penting membedakan antara kinerja pembangunan, kinerja penyerapan anggaran, dan kinerja administrasi keuangan. Ketiganya saling berkaitan, tetapi tidak identik. Sebuah proyek dapat selesai tepat waktu, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan memenuhi target fisik, namun pembayaran kepada penyedia belum dapat dilakukan karena dokumen administrasi belum memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan.
Dalam kondisi demikian, pembangunan telah terlaksana, sedangkan yang memerlukan pembenahan adalah proses administrasi dan tata kelola keuangannya. Karena itu, menyimpulkan bahwa Silpa yang tinggi identik dengan buruknya kinerja pemerintah merupakan penyederhanaan yang kurang tepat.
Penilaian terhadap keberhasilan APBD semestinya tidak hanya didasarkan pada besarnya angka penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan program, manfaat yang dihasilkan, kepatuhan terhadap regulasi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah.
Akhsanul Khalik juga menjelaskan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara juga menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Aparat pengelola keuangan tidak dibenarkan melakukan pembayaran apabila persyaratan administratif dan dokumen pendukung belum lengkap. Memaksakan pencairan hanya demi meningkatkan realisasi belanja dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang jauh lebih serius daripada menunda pembayaran hingga seluruh persyaratan dipenuhi.
"Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap prosedur bukanlah bentuk kegagalan, melainkan wujud tanggung jawab dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memastikan telah menyiapkan dana untuk melunasi pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 Seri A yang akan jatuh tempo pada 4 Juli 2026.

Dalam laporan tersebut, Bank Mandiri menyebut obligasi yang akan dilunasi memiliki nilai pokok sebesar Rp1,95 triliun. Perseroan telah mengalokasikan dana yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok obligasi tersebut saat jatuh tempo.

Langkah ini mencerminkan kesiapan Bank Mandiri dalam memenuhi kewajiban kepada investor sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap pengelolaan keuangan perusahaan.

Adapun, ketersediaan dana pelunasan juga menunjukkan komitmen perseroan dalam menjalankan tata kelola keuangan yang prudent dan memenuhi seluruh kewajiban sesuai jadwal.

Dalam keterbukaan informasi itu, perseroan tidak menyebutkan adanya dampak khusus terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, keuangan, maupun kelangsungan usaha akibat pembayaran obligasi tersebut.

Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan atau green bond merupakan instrumen pendanaan yang ditujukan untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi lingkungan.

Dalam perkembangan lain, Bank Mandiri menyatakan akan mempertimbangkan penyesuaian suku bunga simpanan maupun kredit secara hati-hati setelah Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%.

Kebijakan tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar, dinamika likuiditas, serta pengelolaan risiko yang prudent.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengatakan, keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan Bank Indonesia pada 9 Juni 2026 yang menaikkan BI-Rate menjadi 5,50 persen merupakan langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal global.

“Terlepas dari arah pergerakan suku bunga, perbankan tetap memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi melalui fungsi intermediasi dan layanan transaksi yang andal,” ujar Novita dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, Bank Mandiri akan terus memperkuat strategi ekosistem value chain serta meningkatkan kapabilitas digital guna mendukung kebutuhan masyarakat dan dunia usaha secara berkelanjutan.

Sementara itu, terkait kebijakan pricing, perseroan memastikan setiap penyesuaian bunga simpanan maupun kredit akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor pasar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 64 persen generasi Z (Gen Z) di Indonesia disebut mengalami stres finansial di tengah meningkatnya biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi. Kondisi ini mendorong banyak anak muda melakukan belanja impulsif atau membeli barang secara berlebihan untuk mengurangi tekanan yang dirasakan.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mengatakan fenomena tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat mengganggu kesehatan keuangan generasi muda. “Sebanyak 64 persen Gen Z Indonesia saat ini mengalami stres finansial. Kondisi ini memicu fenomena doom spending atau belanja impulsif karena pesimisme terhadap masa depan,” ujar Nixon saat memberikan kuliah umum di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Kamis (12/6/2026).

Nixon menjelaskan kenaikan biaya hidup menjadi faktor utama yang memicu stres finansial di kalangan Gen Z. Selain itu, keinginan untuk memperbaiki suasana hati dan penggunaan utang secara impulsif juga menjadi penyebab meningkatnya tekanan keuangan.

Karena itu, ia mengingatkan pentingnya membangun kebiasaan mengelola keuangan sejak dini. Menurut Nixon, tabungan dan investasi seharusnya menjadi pos yang disisihkan terlebih dahulu, bukan menunggu sisa dari pengeluaran bulanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atau IHPS II/2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (21/4/2026).

Dalam laporan tersebut, BPK mengungkap telah mendukung penyelamatan keuangan negara total Rp42,87 triliun. Salah satunya yakni dengan pengungkapan permasalahan kerugian sebesar, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan sebesar Rp18,53 triliun.

"Serta pengungkapan permasalahan ketidakhematan ketidakefisienan sebesar Rp24,34 triliun," jelas Ketua BPK Isma Yatun pada rapat paripurna DPR, Selasa (21/4/2026).

Di sisi lain, IHPS II/2025 ini juga mencakup perbaikan tata kelola keuangan negara melalui dukungan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan.

BPK mendorong hal tersebut untuk dilakukannya pemeriksaan investigasif dengan nilai indikasi kerugian negara Rp274,6 miliar.

"Dan hasil penghitungan kerugian dengan kerugian negara sebesar Rp6,8 triliun serta pengungkapan illegal drilling yang dilakukan oleh masyarakat yang kemudian dibeli dan dibebankan sebagai cost recovery ke negara sebesar Rp1,71 triliun," terang Isma.

Adapun penyelamatan keuangan negara itu ditemukan melalui total 685 ringkasan laporan hasil pemeriksaan (LHP). Perinciannya meliputi 7 LHP keuangan, 237 LHP kinerja dan 441 LHP dengan tujuan tertentu (DTT).

Selain pemeriksaan, IHPS itu turut mencakup pemeriksaan tematik oleh auditor negara terkait dengan pilar strategis pembangunan nasional yang salah satunya meliputi ketahanan pangan dan pembangunan manusia.

THR sebaiknya kita maknai sebagai rezeki yang dititipkan, sehingga perlu dikelola dengan tujuan yang jelas,

Jakarta (ANTARA) - Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu yang ditunggu-tunggu setiap menjelang lebaran, karena THR sering terasa seperti hadiah kecil setelah setahun bekerja keras.

Praktisi asuransi Vivin Arbianti Gautama mengatakan, wajar kalau rasanya ingin langsung merayakan dengan belanja berbagai keperluan, tapi di tengah perayaan itu, ada satu hal yang sering terlupakan, di mana setelah Lebaran usai, hidup tetap berjalan seperti biasa.

Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah itu, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa menyatakan, mengalokasikan sebagian THR untuk belanja Lebaran itu penting, karena momen ini datang hanya setahun sekali.

Namun dia mengingatkan, ketika semuanya terasa perlu untuk dibelanjakan, perlu jeda sejenak dan bertanya, apakah ini kebutuhan atau sekadar keinginan sesaat.

Oleh karena itu, menurut dia, mengatur porsi belanja dengan sadar membantu untuk tetap menikmati tren tanpa harus membayar dengan stres finansial setelahnya.

"THR sebaiknya kita maknai sebagai rezeki yang dititipkan, sehingga perlu dikelola dengan tujuan yang jelas," katanya.

Setidaknya ada empat hal yang bisa menjadi prioritas yakni ibadah seperti zakat dan berbagi, kebutuhan Lebaran, kebutuhan masa depan melalui tabungan atau investasi, serta proteksi keluarga.

Perencanaan keuangan bukan hanya soal mengumpulkan uang, tetapi juga melindungi apa yang sudah kita kumpulkan. Jika pencari nafkah tiba-tiba tidak dapat bekerja, tabungan bisa cepat terkuras.

"Karena itu, mengalokasikan sebagian THR untuk perlindungan keluarga adalah bentuk tanggung jawab dan ikhtiar kita untuk menjaga dari risiko. Lebaran bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang memastikan keluarga tetap aman dan tenang setelah perayaan berlalu," katanya.

Vivin mengingatkan, kestabilan keuangan adalah bagian dari rasa aman yang sering kali tidak terlihat, tetapi sangat terasa dampaknya.

Menurutnya, ada strategi sederhana yang bisa diterapkan untuk mengatur keuangan menjelang Lebaran, yaitu dengan formula 50 – 30 – 20 (50 persen dialokasikan untuk kebutuhan Lebaran termasuk zakat, 30 persen untuk masa depan dan tabungan, 20 persen untuk perlindungan finansial seperti dana darurat maupun asuransi).

Pengaturan tersebut bersifat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing, namun prinsip utamanya tetap sama, yakni menikmati momen saat ini tanpa melupakan pentingnya mengamankan masa depan.

"THR dapat menjadi momen untuk evaluasi kondisi finansial. Setelah beberapa bulan menjalani rutinitas pengeluaran, Lebaran adalah waktu yang tepat untuk memperkuat tabungan atau dana darurat," katanya.

Bagi yang sudah mulai melek finansial, menyisihkan sebagian THR untuk investasi juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup yang lebih tenang. THR bisa menjadi modal awal atau tambahan untuk aset jangka panjang.

"Bukan berarti harus langsung besar, namun konsisten," ujarnya.

Tentu saja, Lebaran juga tentang berbagi, tambahnya menyisihkan sebagian THR untuk zakat dan sedekah memberi makna lebih dalam pada perayaan.

"Ini bukan hanya tentang kewajiban, tetapi tentang nilai yang ingin kita tanamkan dalam keluarga, bahwa rezeki terbaik adalah yang juga dibagikan," katanya.

Pada akhirnya,Vivin menegaskan mengelola THR adalah bagaimana mengoptimalkan dana tersebut untuk beragam kebutuhan tanpa mengorbankan kestabilan setelahnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com - Perkembangan transaksi digital di Tanah Air terus meningkat. Masyarakat semakin terbiasa bertransaksi non-tunai untuk berbagai kebutuhan, mulai dari belanja harian hingga bayar tagihan.

Namun, kemudahan itu belum sepenuhnya diikuti pemanfaatan fitur secara optimal. Tak sedikit pengguna dompet digital masih menggunakannya sebatas alat bayar. Padahal, tersedia fitur untuk mengatur anggaran, menabung, hingga memperkuat keamanan.

Fitur pengelolaan keuangan DANA

Layanan dompet digital DANA, misalnya, yang menawarkan beragam fitur pengelolaan keuangan. Jika dimaksimalkan, aplikasi ini tak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga membantu membangun manajemen keuangan digital yang lebih tertata.

Berikut adalah deretan fitur aplikasi DANA yang bisa Anda optimalkan.

1. Upgrade ke DANA Premium

Mengaktifkan DANA Premium menjadi langkah awal yang penting. Status akun terverifikasi ini dapat meningkatkan kepercayaan sistem dan memperluas akses layanan.

Manfaat utama DANA Premium antara lain batas saldo yang lebih besar untuk kebutuhan transaksi rutin, fitur transfer ke bank dan sesama pengguna tanpa hambatan, serta akses ke layanan finansial lanjutan di ekosistem DANA.

Dari sisi pengalaman dan keamanan, akun Premium juga menawarkan stabilitas yang lebih baik dibanding akun reguler.

2. Makin aman dengan Passkey dan DANA Protection

Keamanan menjadi aspek krusial dalam transaksi digital. Untuk perlindungan maksimal, pengguna disarankan mengaktifkan Passkey yang tersedia di menu “Saya” lalu “Pengaturan Keamanan”, dengan sistem autentikasi berbasis perangkat.

Selain itu, tersedia pula DANA Protection sebagai sistem perlindungan saldo dari transaksi mencurigakan. Kombinasi kedua fitur ini berfungsi sebagai lapisan pengaman ganda yang membantu mencegah akses tidak sah dan aktivitas abnormal pada akun.

3. Optimalkan saldo dengan DANA+

Fitur DANA+ dapat dimanfaatkan untuk mengelola saldo secara lebih produktif. Melalui fitur ini, pengguna dapat menyimpan saldo dengan potensi pertumbuhan harian, memisahkan dana cadangan dari saldo transaksi, serta mengelola keuangan digital tanpa perlu aplikasi tambahan.

DANA+ relevan bagi pengguna yang ingin menyimpan dana darurat atau saldo jangka pendek secara lebih terstruktur.

4. Kelola anggaran lewat Family Account

Untuk kebutuhan rumah tangga, Family Account membantu membagi saldo ke dalam beberapa pos. Contoh pengaturan yang efektif misalnya 50 persen untuk kebutuhan bulanan, 30 persen untuk pengeluaran fleksibel, dan 20 persen untuk tabungan serta dana cadangan.

Dengan pemisahan ini, arus keluar-masuk dana dapat dipantau lebih transparan sehingga risiko pemborosan bisa ditekan.

5. Menabung dengan DANA Goals

Fitur DANA Goals membantu pengguna menetapkan target tabungan secara spesifik dan terukur. Keunggulannya meliputi pencatatan tujuan menabung yang rapi, opsi menabung otomatis sesuai rencana, serta hingga 10 gol aktif untuk berbagai kebutuhan.

Fitur tersebut membantu pengguna dalam menyiapkan dana liburan, pendidikan, maupun kebutuhan jangka menengah tanpa tekanan.

6. Tarik tunai tanpa kartu

Meski transaksi digital kian dominan, kebutuhan uang tunai tetap ada. DANA menyediakan fitur tarik tunai tanpa kartu anjungan tunai mandiri (ATM) di sejumlah minimarket.

Tahapannya sederhana, pengguna cukup membuat kode penarikan di aplikasi DANA, datang ke gerai minimarket terdekat, lalu menukarkan kode tersebut dengan uang tunai di kasir. Fitur ini relevan untuk kondisi darurat atau ketika akses ke ATM terbatas.

Dengan pemanfaatan fitur secara tepat, DANA dapat berfungsi lebih dari sekadar dompet digital. Aplikasi ini dapat menjadi alat manajemen keuangan yang membantu mengamankan saldo, mengatur anggaran, serta membangun kebiasaan menabung secara konsisten.

Itulah enam fitur andal DANA yang dapat Anda optimalkan untuk menunjang aktivitas transaksi dan kelola keuangan.

DANA bukan hanya dompet digital, melainkan platform keuangan yang dapat membantu Anda mengamankan saldo, mengatur anggaran, menabung secara konsisten, serta mengelola keuangan keluarga.

Dengan memanfaatkan fitur DANA Premium, DANA+, Family Account, DANA Goals, serta sistem keamanan berlapis, Anda dapat membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat dan terkontrol.

Yuk, aktifkan fitur yang relevan dengan kebutuhan Anda dan jadikan DANA sebagai partner keuangan digital yang benar-benar mendukung kehidupan sehari-hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah membentuk panitia seleksi (pansel) untuk memilih Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) definitif. Lantas aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih pimpinan OJK?

Pengamat Perbankan Moch Amin Nurdin menyampaikan ada sejumlah aspek krusial yang perlu menjadi perhatian pansel dalam memilih pejabat definitif OJK, khususnya Ketua Dewan Komisioner OJK. Pertama, integritas dan independensi harus menjadi fondasi utama.

“Ketua OJK harus benar-benar bebas dari konflik kepentingan, tidak terafiliasi dengan kepentingan politik maupun kelompok usaha tertentu, serta memiliki rekam jejak yang bersih dan kredibel,” kata Amin kepada Bisnis, Kamis (5/2/2026).

Kapasitas kepemimpinan dan pengalaman teknokratis di sektor jasa keuangan juga menjadi poin penting yang harus dipertimbangkan. Amin mengatakan, tantangan industri kian kompleks ke depannya sehingga dibutuhkan figur yang memahami kebijakan makroprudensial sekaligus dinamika mikro industri.

Tidak berhenti disitu, kemampuan menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar sangat dibutuhkan. Amin menuturkan, Ketua OJK harus mampu menjadi jangkar stabilitas (confidence anchor), baik melalui komunikasi kebijakan yang jelas, konsisten, maupun responsif terhadap risiko.

Terakhir yakni visi jangka menengah-panjang kandidat, khususnya terkait penguatan tata kelola, pengawasan berbasis risiko, serta kesiapan sektor jasa keuangan nasional menghadapi tekanan global dan transformasi digital.

Sementara itu, Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip memandang pimpinan yang dipilih harus mampu menghadirkan kepercayaan ketika terpilih. Menurutnya, poin ini merupakan hal yang paling penting.

“Kita tidak banyak waktu memulihkan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan kita, khususnya di pasar modal,” ujar Sunarsip dalam keterangannya.

Selain itu, dia menilai pemimpin OJK ke depan harus memiliki komitmen yang kuat dalam memperbaiki tata kelola industri keuangan, termasuk perbankan.

Sunarsip menuturkan, sektor perbankan Indonesia saat ini membutuhkan langkah strategis untuk mendorong percepatan peran intermediasi perbankan, termasuk meningkatkan kualitas peran intermediasinya tersebut.

Perlakuan serupa juga perlu dilakukan pada industri keuangan lainnya, asuransi, perusahaan pembiayaan, fintech, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya.

Kriteria lainnya, yakni memiliki sasaran yang selaras dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah. Meski sebagai lembaga independen, menurutnya peran OJK tetap harus sinergi dan selaras dengan berbagai sasaran pembangunan ekonomi pemerintah.

Selain pimpinan yang mampu mewujudkan trust building secara seketika dan kompeten, Sunarsip menyoroti pentingnya sosok pemimpin yang dapat menyatu, baik secara visi dan aksi dengan program-program ekonomi pemerintah dan selaras dengan otoritas keuangan lainnya.

“Karena sudah pasti bahwa untuk menyelaraskan dengan program-program pemerintah dan sekaligus membangun industri yang sehat dan kuat, OJK perlu melakukan debottlenecking regulasi di sektor keuangan,” pungkasnya.

​Jakarta: Memasuki awal tahun, banyak orang kembali bersemangat menyusun resolusi finansialnya. Mulai dari keinginan menabung lebih rutin, mulai berinvestasi, hingga mengatur pengeluaran dengan lebih disiplin.

Di sisi lain, tren mengapresiasi diri sendiri atau self-reward juga semakin populer sebagai bentuk afirmasi positif atas kerja keras dan pencapaian yang telah dilalui sepanjang tahun lalu.

Pada dasarnya, self-reward adalah hal yang positif dan penting untuk menjaga kesehatan mental serta motivasi diri. Menikmati hasil jerih payah merupakan bentuk kasih sayang kepada diri sendiri agar kita tetap semangat melangkah ke depan.

Namun, tantangannya muncul ketika batas antara apresiasi diri dan belanja impulsif menjadi kabur. Tanpa kesadaran penuh, alasan self-reward sering kali menjadi "topeng" bagi kebiasaan belanja spontan yang tidak terencana, yang justru berpotensi mengganggu stabilitas keuangan dan menghambat tercapainya resolusi finansial di tahun yang baru.

Melihat kondisi tersebut, BCA Digital mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan finansial yang lebih mindful di awal tahun melalui langkah-langkah sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian.

Bukan soal menahan diri sepenuhnya, melainkan mengelola pengeluaran dengan lebih sadar dan terencana. Yuk simak empat tips ala BCA Digital agar resolusi finansial 2026 tetap berjalan, sekaligus tetap bisa menikmati promo secara cerdas:

1. Ganti Self-Reward Instan dengan Reward yang Bertumbuh
   Self-reward nggak harus selalu berupa belanja atau jajan impulsif. Di awal tahun, self-reward bisa dialihkan ke keputusan finansial yang memberi dampak jangka panjang. Mulai dari konsisten menabung di bluSaving, nabung bareng lewat bluGether, hingga menyisihkan dana rutin di bluValas, setiap langkah kecil ini bisa menjadi bentul self-reward yang lebih mindful.
   
2. Pilih Promo yang Menguatkan Resolusi
   Tidak semua promo harus dihindari, hal yang paling penting adalah memilih promo yang selaras dengan resolusi finansial. Selain investasi, blu juga menghadirkan program reward untuk transaksi finansial terencana, mulai dari promo pembukaan produk finansial, transaksi rutin, hingga program loyalty yang mendorong konsistensi.
   
3. Tunda Impulsif, Alihkan ke Produk Finansial yang Lebih Bermakna
   Saat keinginan belanja impulsif muncul, sobatblu bisa mencoba beri jeda dan alihkan kepada putusan finansial yang lebih mindful. Dibandingkan checkout barang yang belum tentu dibutuhkan, sobatblu bisa mengalokasikan dana ke produk investasi atau tabungan berjangka yang tersedia di blu.
   
4. Jadikan Promo sebagai “Trigger Positive”, Bukan Alasan “Fear of Missing Out” (FOMO)
   Promo sering kali menjadi pemicu FOMO. Namun dengan pendekatan yang tepat, promo justru bisa menjadi trigger positif untuk memulai kebiasaan baik. Melalui rangkaian promo Resolusi Finansial 2026, sobatblu diajak memanfaatkan promo sebagai langkah awal, mulai dari mencoba produk finansial, membangun portofolio investasi, hingga menjaga konsistensi transaksi.

Albert Kurniawan, Head of Growth & Acquisition BCA Digital, menyampaikan, konsistensi dalam menjalankan resolusi finansial sering kali dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari, termasuk cara menyikapi pengeluaran dan berbagai promo.

"Melalui kampanye Resolusi Finansial 2026, blu by BCA Digital mendorong masyarakat untuk mengelola keuangan secara lebih mindful sejak awal tahun, dengan perencanaan yang lebih terarah tanpa menghilangkan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan gaya hidup,” ucapnya dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat, 23 Januari 2026.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan praktik gesek tunai (gestun) tidak memenuhi kriteria layanan Buy Now Pay Later (BNPL) dan berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar. Karena itu, OJK terus memperketat pengawasan terhadap praktik tersebut meski belum diatur secara eksplisit dalam POJK 32/2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, secara prinsip gestun tidak sejalan dengan definisi dan karakteristik pembiayaan BNPL.

“Praktik gesek tunai (gestun) pada prinsipnya tidak memenuhi kriteria layanan Buy Now Pay Later (BNPL), karena tidak terdapat transaksi pengadaan barang dan/atau jasa yang menjadi dasar pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 huruf a POJK 32/2025,” ujar Agusman dalam jawaban tertulis Konferensi Pers RDKB Desember 2025, dikutip Ahad (11/1/2026).

Menurut dia, meski larangan gestun belum diatur secara eksplisit, OJK tetap mencermati dampaknya terhadap kualitas pembiayaan. “OJK terus melakukan pengawasan terhadap berbagai praktik yang berpotensi meningkatkan risiko, termasuk gestun,” katanya.

Agusman menegaskan, OJK mendorong penyelenggara paylater untuk memperkuat tata kelola dan manajemen risiko guna menekan potensi gagal bayar. Upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku demi menjaga kualitas pembiayaan dan pelindungan konsumen.

Ia menambahkan, penguatan pengawasan tersebut penting agar pertumbuhan layanan BNPL tetap sehat dan tidak menimbulkan risiko sistemik di industri pembiayaan.

Bisnis.com, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dihadapkan pada tenggat waktu krusial penutupan tahun anggaran 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyatakan telah memberikan peringatan tegas kepada seluruh biro dan perangkat daerah untuk menuntaskan administrasi keuangan tanpa menyisakan potensi masalah di kemudian hari.

"Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan agar segera dilaporkan ke Biro Administrasi Pembangunan. Begitu pula dengan besaran anggaran yang tidak dapat diserap, jangan dipaksakan karena bisa berujung pada kelalaian atau tidak sesuai dengan tata kelola keuangan," ujar Sri Wahyuni dalam keterangan resmi, Selasa (30/12/2025).

Dia menambahkan, persoalan klasik penyerapan anggaran menjelang akhir tahun memang bukan hal baru, namun pendekatan yang ditekankan kali ini lebih menitikberatkan pada aspek kehati-hatian ketimbang target pencapaian semata.

Lebih jauh, Sri mengingatkan bahwa kelengkapan administrasi menjadi kunci utama untuk melewati proses pemeriksaan tanpa hambatan.

"Saya berharap Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim dapat menjadi teladan bagi perangkat daerah yang lain," ungkapnya.

Mengantisipasi dinamika tahun 2026, pejabat yang akrab disapa Yuni ini mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk mengadopsi etos kerja yang lebih progresif dan adaptif.

"Sehingga tidak ada beban, tetapi capaiannya justru membuat hati nyaman dan bahagia," pungkasnya.