Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan MSCI mempertahankan posisi Indonesia di kelompok Emerging Market dinilai resmi melenyapkan kecemasan pasar terhadap risiko kejatuhan kelas menuju Frontier Market.

Langkah lembaga indeks global itu turut memberikan tenggat waktu bagi regulator dalam negeri untuk membuktikan konsistensi dari implementasi reformasi aturan pasar modal hingga November 2026 mendatang.

Pengamat pasar modal sekaligus Co-Founder Pasardana Hans Kwee menjelaskan bahwa hilangnya risiko penurunan status ini didorong oleh catatan positif MSCI terhadap agenda pembenahan otoritas dalam negeri.

Menurutnya, pascareformasi, pasar modal Indonesia telah bertransformasi menjadi salah satu yang paling transparan di dunia melalui kewajiban penyediaan data keterbukaan kepemilikan saham di atas level 1%.

“Biasanya penyediaan data kepemilikan saham di bursa luar negeri hanya di atas 5%. Selain itu, klasifikasi investor kita juga naik dari 9 menjadi 39,” ujar Hans dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/6/2026).

Dia menambahkan, saat ini juga sudah terdapat transparansi data terkait Ultimate Beneficial Owner (UBO) di pasar keuangan domestik yang bisa didapatkan oleh para pelaku pasar melalui mekanisme permintaan.

Meskipun demikian, dalam catatan accessibility review terbaru itu, MSCI terpantau masih memberikan sorotan atau highlight terkait dengan aspek transparansi kepemilikan saham di pasar modal.

Lembaga tersebut juga masih menggarisbawahi adanya indikasi aktivitas perdagangan yang dinilai terkoordinasi oleh sejumlah oknum pelaku pasar.

Kendati tetap menyoroti hal tersebut, MSCI secara terbuka mengakui adanya langkah perbaikan signifikan yang telah dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama jajaran Self-Regulatory Organization (SRO).

Oleh karena itu, lembaga indeks global ini menekankan pentingnya pelaksanaan aturan secara konsisten di lapangan guna menjawab catatan-catatan minor tersebut secara berkelanjutan ke depan.

Hans menambahkan MSCI akan terus memantau implementasi dan konsistensi dari agenda reformasi pasar modal Indonesia ini hingga jadwal peninjauan (review) berkala berikutnya pada November 2026.

Hal itu pun mengindikasikan langkah pembenahan regulasi domestik sebenarnya telah berhasil menjawab keraguan pihak MSCI saat Indonesia pertama kali terkena status pembekuan sementara akhir Januari lalu.

“Kekhawatiran investor soal risiko Indonesia akan turun dari Emerging market ke Froniter Market telah menghilang,” ucap Hans Kwee.

______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar media briefing dengan media luar negeri di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Senin 13 April 2026.

Dalam forum tersebut Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa pasar saham Indonesia kini semakin transparan dan selaras dengan standar global. Menurutnya kebijakan baru yang dilakukan OJK telah menjawab kekhawatiran pelaku pasar, termasuk penyedia indeks global.

“Kami telah mencapai kemajuan signifikan dalam menjawab berbagai kekhawatiran dari para pemangku kepentingan, serta semakin meningkatkan transparansi dan menyelaraskan pasar domestik dengan standar institusi global,” ujarnya.

Wanita yang akrab disapa Kiki ini menjabarkan lima bukti konkret pasar modal Indonesia lebih transparan. Pertama, identitas pemegang saham besar kini sudah terbuka. Melalui kerja sama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), data pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% kini diungkap ke publik. Informasi ini dipublikasikan setiap bulan melalui situs BEI sejak 3 Maret 2026.

"Langkah ini memberikan visibilitas lebih jelas kepada investor tentang siapa saja pihak yang memiliki pengaruh signifikan di suatu emiten," jelasnya.

Kedua, klasifikasi investor kini menjadi lebih detail. Jika sebelumnya investor hanya dikelompokkan dalam 9 kategori, kini diperluas menjadi 39 jenis. Klasifikasi baru ini disusun bersama pelaku pasar, termasuk anggota bursa dan bank kustodian dan mulai berlaku 1 April 2026. Dengan data yang lebih rinci, OJK menilai pelaku pasar dapat memahami struktur investor dengan lebih akurat.

Ketiga, ketentuan free float dinaikkan dua kali lipat. Kiki menjelaskan bahwa OJK bersama BEI telah meningkatkan batas minimum free float dari 7,5% menjadi 15%. Aturan ini efektif berlaku sejak 31 Maret 2026.

"Kebijakan ini bertujuan meningkatkan likuiditas sekaligus mengurangi dominasi kepemilikan oleh segelintir pihak," ujar Kiki.

Keempat, otoritas bursa juga membuka data high shareholding concentration (HSC) atau daftar saham dengan kepemilikan terkonsentrasi. Kiki menilai kebijakan yang berlaku sejak 2 April 2026 ini menjadi sinyal peringatan dini bagi investor terhadap potensi risiko.

Kelima, OJK mewajibkan laporan mengenai ultimate beneficial owner (UBO) yang dimulai pada 1 April 2026. Menurutnya, kebijakan ini krusial untuk mengungkap pihak yang sebenarnya mengendalikan suatu perusahaan.

Kiki melanjutkan, lima kebijakan tersebut merupakan bagian dari agenda besar reformasi pasar modal yang tengah dijalankan OJK. Dalam kerangka ini, terdapat delapan rencana aksi yang menjadi fondasi penguatan integritas pasar. Dari sisi likuiditas, peningkatan batas free float menjadi fokus utama agar perdagangan saham lebih sehat dan kompetitif secara global.

"Untuk memastikan transisi yang lancar, perusahaan tercatat diberikan waktu penyesuaian agar struktur kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan baru," ujarnya.

Berikutnya, dari aspek transparansi, diperkuat melalui keterbukaan data kepemilikan saham dan pengungkapan UBO yang lebih komprehensif.

Di bidang tata kelola dan penegakan, OJK mendorong demutualisasi bursa, memperketat penegakan hukum terhadap manipulasi pasar, serta meningkatkan kualitas governance perusahaan melalui edukasi dan sertifikasi profesional.

Selanjutnya dari sisi sinergi, reformasi dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan pemerintah, self-regulatory organization (SRO), dan pelaku industri.

"Kolaborasi ini diharapkan mempercepat pendalaman pasar sekaligus memperkuat kepercayaan investor," pungkasnya.

Sebagai informasi, dinamika yang terjadi di pasar modal sejak awal tahun membuat investor asing ramai-ramai angkat kaki dari Indonesia. Berdasarkan data per 13 April 2026, terdapat net sell asing sebesar Rp36,75 triliun secara year to date (YtD).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut otoritas bursa negara-negara kawasan Asia Tenggara, yang baru-baru ini disebut SEAblings, mengikuti langkah Indonesia melakukan reformasi pasar modal.

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menuturkan reformasi pasar modal yang dilakukan Indonesia juga membuat beberapa otoritas pasar modal lain juga melakukan reformasi.

“Apa yang kita lakukan itu juga ternyata membuat beberapa otoritas lain juga melakukan reformasi,” ucap perempuan yang akrab disapa Kiki ini dalam CNBC Market Outlook 2026, di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Dengan reformasi yang dilakukan otoritas pasar modal lainnya, menurut Kiki akan ada persaingan memperebutkan likuiditas yang semakin sengit ke depannya.

Dia mencontohkan otoritas Bursa Malaysia kini selain menerapkan minimum free float 25% di market utama, juga memperkuat transparansi nominee accounts dengan memperjelas identifikasi akun nominee, meningkatkan visibilitas konsentrasi pembelian real, serta memisahkan klasifikasi beneficial owner, institutional, dan retail.

Sementara itu, di Filipina, menurut Kiki otoritas Bursa Filipina membatalkan kebijakan penurunan batas minimum free float dari 20% menjadi 12%.

“Yang tadinya mereka sudah mau menurunkan [free float], tapi karena mungkin melihat trennya malah di otoritas lain menaikkan free float. Jadi mereka membatalkan apa yang sudah mereka rencanakan,” tutur Kiki.

Sebagaimana diketahui, OJK telah merancang delapan rencana aksi untuk reformasi pasar modal yang terbagi dalam empat klaster utama.

Klaster pertama diarahkan pada penguatan likuiditas pasar. OJK berencana menaikkan ketentuan porsi saham beredar di publik (free float) dari minimal 7,5% menjadi 15%.

Pada klaster kedua, fokus pembenahan menyasar aspek transparansi. OJK akan mewajibkan pengungkapan Ultimate Beneficial Owner (UBO) atau pemilik manfaat akhir, serta memperketat keterbukaan afiliasi pemegang saham.

Ambang batas kepemilikan saham yang wajib dilaporkan kepada publik juga diturunkan dari 5% menjadi 1%, sehingga struktur kepemilikan emiten menjadi lebih terbuka.

Penguatan pengungkapan UBO dan afiliasi pemegang saham ditujukan untuk meningkatkan kredibilitas pasar, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Selain itu, OJK akan memperluas klasifikasi tipe investor.

Klaster ketiga mencakup penguatan tata kelola dan penegakan hukum. Salah satu agenda utama ialah rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia. OJK juga menegaskan akan memperketat enforcement, termasuk pemberian sanksi serta peningkatan standar tata kelola bagi emiten.

Adapun klaster terakhir akan berfokus pada sinergi antarotoritas dan pelaku industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Entitas terafiliasi Grup Salim, PT Tunas Mekar Jaya menjual 25 juta lembar saham PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK). Aksi pelepasan saham ini dilakukan dengan tujuan realisasi nilai investasi.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Tunas Mekar Jaya melakukan transaksi penjualan dalam dua kali periode. Transaksi pertama dilakukan pada 12 Februari 2026 sebanyak 17,5 juta lembar saham.

Sementara itu, transaksi kedua dilakukan perusahaan pada 18 Februari 2026 dengan melepas 7,5 juta lembar saham. Kedua transaksi dieksekusi pada harga Rp6.300 per saham sehingga nilai transaksi mencapai Rp157,5 miliar.

Melalui divestasi ini, porsi kepemilikan saham Tunas Mekar Jaya di CBDK menyusut cukup signifikan. Sebelum transaksi, perusahaan menggenggam 77,51 juta lembar saham atau setara dengan 1,37% dari total hak suara.

“Jumlah saham setelah transaksi menjadi 52,51 juta unit atau mewakili 0,93% hak suara,” tulis laporan CBDK dikutip pada Rabu (25/2/2026).

Sebagai informasi, CBDK tercatat memiliki 4 pengendali atau ultimate beneficial owner (UBO) yang nantinya menerima manfaat akhir dari aktivitas perseroan.

Keempat orang itu adalah Susanto Kusumo, Alexander Halim Kusuma, Richard Halim Kusuma, dan Hindarto Budiono. Adapun nama Hindarto merupakan pemilik Tunas Mekar Jaya yang terafiliasi dengan Grup Salim.

Di sisi lain, CBDK tercatat membukukan marketing sales atau pra-penjualan sebesar Rp430 miliar sepanjang 2025, setara dengan 85% dari target tahunan Rp508 miliar, di tengah pasar properti yang bergerak semakin selektif.

Kaveling tanah komersial menjadi kontributor utama pra-penjualan CBDK dengan realisasi Rp343 miliar atau sekitar 80% dari total marketing sales.

Sementara itu, segmen produk komersial membukukan prapenjualan Rp83 miliar atau 19%, dan segmen residensial berkontribusi Rp4 miliar atau 1%.

Dari sisi kinerja kuartalan, CBDK mencatatkan pemulihan signifikan pada kuartal IV/2025 dengan prapenjualan mencapai Rp109 miliar, melonjak 309% secara kuartalan (QoQ) dibandingkan kuartal III/2025.

Lonjakan tersebut terutama didorong oleh segmen kaveling tanah komersial yang tumbuh 473% QoQ menjadi Rp82 miliar. Adapun segmen residensial dan produk komersial turut mencatatkan pertumbuhan masing-masing 436% QoQ dan 57% QoQ, seiring membaiknya sentimen pasar pada paruh kedua 2025.

Presiden Direktur CBDK Steven Kusumo menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi periode penting bagi Perseroan untuk memperkuat arah bisnis dan disiplin eksekusi di tengah kondisi industri properti yang semakin selektif.

_________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan self-regulatory organization (SRO).

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa tujuan utama dari satuan tugas ini adalah mengawal dan memantau pelaksanaan delapan rencana aksi reformasi yang telah ditetapkan oleh otoritas.

Satgas diharapkan mampu memastikan setiap poin rencana aksi dapat berjalan secara konsisten dan sesuai dengan tenggat waktu yang dijanjikan.

“Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia ini akan beranggotakan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta SRO,” ujar Friderica dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Friderica menambahkan, meskipun saat ini unsur utama terdiri dari OJK, Kemenko Perekonomian, dan SRO (BEI, KSEI, KPEI), pintu kolaborasi bagi kementerian atau lembaga lain untuk bergabung tetap terbuka di masa depan.

Lebih lanjut, Friderica menjamin bahwa operasional Satgas ini akan mengedepankan prinsip keterbukaan. OJK berkomitmen untuk menyampaikan pembaruan progres dari delapan rencana aksi tersebut secara berkala.

“Seperti janji kami, tidak ada yang ditutupi dan kami akan sangat transparan dalam menyampaikan update progres dari apa yang kami sampaikan dalam delapan rencana aksi tersebut,” pungkas Friderica atau akrab disapa Kiki.

OJK diketahui mengeluarkan delapan aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia demi mengembalikan kepercayaan pasar di tengah sentimen negatif pasar saham, yang dipicu pengumuman pembekuan rebalancing MSCI.

Delapan aksi itu terdiri dari kebijakan baru free float, transparansi data ultimate beneficial owner(UBO), penguatan data kepemilikan saham, demutualisasi BEI, penegakan peraturan dan sanksi, tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, serta kolaborasi dan sinergi dengan stakeholders.

Head of Research KISI Sekuritas, Muhammad Wafi, menilai delapan rencana reformasi tersebut sebagai "pil pahit" yang diperlukan untuk menggeser fokus pasar dari sekadar kuantitas emiten baru (IPO) menuju kualitas integritas.

“Meski ada guncangan jangka pendek, langkah ini wajib dilakukan untuk memulihkan kepercayaan investor jangka panjang,” ujar Wafi kepada Bisnis.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan proses pencatatan free float 15% hingga transparansi ultimate beneficial owner (UBO) sebagai bagian dari reformasi pasar modal yang diusulkan kepada MSCI masih sesuai jadwal.

Pjs Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik mengatakan pengungkapan pemegang saham di atas 1% pada setiap emiten dengan target implementasi Februari atau awal Maret 2026, saat ini sudah tahap final.

Selanjutnya, pencatatan batas minimum free float 15% sudah selesai proses rule making rule per 19 Februari 2026. Saat ini sudah masuk tahap berikutnya, yakni di internal perusahaan.

Dia menambahkan draf final akan segera diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Seluruhnya itu masih on schecule, seperti yang kita sudah sampaikan sebelumnya," katanya, Jumat (20/2/2026).

Dia akan memastikan proses Daftar Konsentrasi Pemegang Saham (Shareholder Concentration List) dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, lanjutnya, BEI saat ini sedang dalam tahapan final penyusunan metodologi dan standar prosedur operasi. Nantinya, daftar tersebut akan disusun komite lintas divisi dan Self-Regulatory Organization (SRO).

Sebelumnya, OJK bersama BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tengah mengusulkan empat solusi kepada MSCI dan penyedia indeks global lainnya.

Pertama, peningkatan transparansi pengungkapan pemegang saham di atas 1% pada setiap emiten dengan target implementasi Februari atau awal Maret 2026. Kedua, data emiten dengan pemegang saham terkonsentrasi atau ultimate beneficial owner (UBO) dengan target implementasi pada periode yang sama.

Ketiga, penambahan menjadi 28 klasifikasi investor sebagai subkategori dari kategori “Corporate” dan “Others” untuk melengkapi 9 kategori investor yang telah ada. Adapun target implementasi pada akhir Maret mendatang.

Keempat, kenaikan batas minimum free float menjadi 15% dari sebelumnya 7,5% untuk mempertahankan status sebagai perusahaan tercatat. Regulasi diharapkan bergulir mulai Maret 2026, dan implementasi bertahap 3 tahun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Investor kawakan pasar modal Indonesia, Lo Kheng Hong menyampaikan pandangannya terkait dengan kebijakan Bursa Efek Indonesia atau BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang tengah melakukan reformasi pasar modal.

Aksi reformasi tersebut menyusul keputusan interim freeze rebalancing saham Indonesia oleh MSCI.

OJK dan BEI saat ini tengah menyusun regulasi dalam meningkatkan kepemilikan saham yang beredar di publik atau free float sebesar 15%. Langkah kedua regulator tersebut juga akan ditindaklanjuti dengan membuka data pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner/UBO) hingga 1%.

Ketika disinggung terkait apakah aksi tersebut mampu menjamin kejujuran para emiten ke depannya, Lo Kheng Hong yang sering dijuluki Warren Buffett Indonesia mengatakan sebagai pemegang saham kerap sakit hati apabila menjumpai direksi dan komisaris emiten yang tidak terbuka, tidak jujur dan tidak berintegritas.

“Jadi lebih baik kalau saya tahu yang bersangkutan bukan orang yang baik dan jujur lebih baik saya tidak membeli [sahamnya]. Jangan berharap bisa mendapat keuntungan dari orang yang tidak baik,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).

Di sisi regulasi, BEI saat ini juga melakukan penyesuaian Peraturan Bursa Nomor I-A mengenai Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Dalam rencana itu, salah satunya BEI akan mengerek ketentuan free float menjadi minimum 15%.

Proses penyesuaian aturan tersebut masih dalam tahap pengumpulan masukan dari para pemangku kepentingan hingga tenggat waktu 19 Februari 2026. Aturan itu direncanakan efektif berlaku pada Maret 2026 dengan penerapan secara bertahap.

Selain itu, BEI juga akan mempublikasikan data kepemilikan saham di atas 1% untuk memperkuat transparansi di pasar modal domestik.

Pelaksana tugas Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menilai kebijakan tersebut bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur pemegang saham perusahaan tercatat sekaligus meningkatkan fairness dalam perdagangan.

”Investor membutuhkan informasi yang jelas, konsisten, dan mudah diakses. Dengan transparansi yang semakin baik, kita memperkuat fairness sekaligus reputasi pasar modal Indonesia,” katanya.

Di sisi lain, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merinci ulang klasifikasi investor dalam sistem Single Investor Identification (SID). Semula, SID hanya mengenal sembilan jenis investor. Ke depan, KSEI akan menambah 28 klasifikasi investor dalam subkategori pada jenis investor Corporate dan Others.

Tak hanya itu, BEI juga akan mewajibkan pelatihan untuk meningkatkan aspek good corporate governance bagi jajaran direksi, komisaris, hingga komite audit perusahaan tercatat. Untuk calon emiten, BEI akan memperketat persyaratan keuangan, operasional, dan tata kelola guna menyelaraskan kualitas perusahaan yang melantai di bursa.

Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Bursa Efek Indonesia membuka data Ultimate Beneficial Owner (UBO) dan shareholders concentration list menandai fase baru reformasi transparansi pasar modal domestik. Kebijakan ini dipandang sebagai instrumen penguatan tata kelola sekaligus variabel risiko baru yang perlu dicermati pelaku pasar, khususnya investor ritel.

Analis Infovesta Kapital Advisori Ekky Topan menilai publikasi daftar saham dengan kepemilikan terkonsentrasi akan membantu investor membaca struktur kepemilikan secara lebih cepat.

Informasi ini dinilai penting untuk menilai apakah saham tertentu didominasi segelintir pihak atau tersebar luas, sehingga risiko volatilitas maupun potensi saham spekulatif dapat diukur lebih rasional.

"Di sisi lain, kebijakan ini juga bisa membawa risiko baru. Kalau nama investor utama ikut dibuka, bisa muncul efek herding, ritel jadi ikut-ikutan nama besar dan ini justru bisa menciptakan pola pergerakan yang tidak sehat," kata Ekky Senin (16/2/2026).

Ia menambahkan, transparansi yang terlalu terbuka juga berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk membangun persepsi pasar. Reputasi investor besar, menurutnya, bisa dijadikan alat untuk menarik arus dana masuk apabila tidak disertai literasi investor yang memadai.

Selain itu, ada kemungkinan sebagian investor besar merasa kurang nyaman jika posisi kepemilikannya terlalu terekspos.

Kondisi ini dinilai berpotensi mendorong pengurangan eksposur pada saham tertentu dan memicu tekanan jual pada fase awal implementasi kebijakan.

Meski demikian, Ekky menekankan bahwa secara struktural transparansi tetap membawa manfaat jangka panjang. Struktur kepemilikan yang terbuka akan menyulitkan praktik manipulasi konvensional dan memperkuat kredibilitas pasar Indonesia di mata investor institusi global.

"Jadi saya setuju, kalau ini benar-benar dibuka dan komunikasinya jelas, dampaknya bisa cukup besar bukan cuma ke sentimen harian, tapi bisa mengubah 'meta' pergerakan pasar ke depan," pungkasnya.

Risiko Perilaku Investor

Sementara itu, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi Wafi melihat transparansi berpotensi menimbulkan dinamika perilaku pasar dalam jangka pendek. Menurutnya, data konsentrasi kepemilikan bisa disalahartikan sebagai sinyal trading oleh investor yang belum memahami konteks fundamental.

"Jadikan data ini sebagai filter risiko, bukan sinyal beli. Hindari saham dengan konsentrasi kepemilikan lebih dari 80% oleh segelintir pihak. Fokus ke saham dengan distribusi kepemilikan publik yang merata," kata Wafi.

Pandangan senada disampaikan Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta. Ia menilai keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada keterbukaan data, tetapi juga pada cara penyajiannya agar mudah dipahami investor.

"Itu sangat esensial. Syukur-syukur kalau ditambahkan frekuensi transaksi pada konsentrasi tersebut," kata Nafan.

Ia menambahkan, tingkat literasi investor domestik masih beragam. Investor yang telah teredukasi dinilai akan mampu memanfaatkan transparansi sebagai alat analisis, sedangkan investor yang belum siap berisiko bereaksi berlebihan.

"Kalau yang kurang teredukasi pasti ada potensi FOMO. Pasti mereka akan terjebak di saham yang likuiditasnya rendah. Itu dinamikanya," jelasnya.

Secara umum, Nafan menilai kebijakan ini tetap menjadi langkah progresif bagi pasar modal nasional karena membuka akses informasi yang sebelumnya sulit diperoleh investor ritel.

"Bahwa ternyata saham bisa gampang disetir [dipengaruhi sentimen-sentimen]. Ini bisa mencegah mereka masuk ke perangkap saham yang tidak likuid tadi," tandasnya.

Bagian dari Reformasi Struktural

(Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan pembukaan shareholders concentration list merupakan praktik umum di banyak bursa global, termasuk di Hong Kong. Kebijakan ini juga menjadi bagian proposal yang diajukan kepada Morgan Stanley Capital International guna meningkatkan standar transparansi pasar domestik.

"Tentunya dengan implementasi ini akan lebih meningkatkan transparansi dan integrasi pasar kita ke depan," ujarnya di Kantor BEI, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Ia menjelaskan metodologi penyusunan data masih difinalisasi, dengan target implementasi akhir Februari atau awal Maret 2026.

"Output-nya itu belum, jadi kita tidak berangkat dari outputnya, tetapi kita berangkat dari metodologinya," kata dia.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Transparansi pasar modal yang dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI) dinilai memiliki risiko yang perlu diantisipasi oleh investor, meski secara keseluruhan langkah ini sangat positif. Seperti diketahui, otoritas bursa akan membuka data Ultimate Beneficial Owner (UBO) pemilik saham di atas 1%, sampai data data shareholders concentration list.

Analis Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan menilai pembukaan data daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham terkonsentrasi memang menjadi langkah yang bagus karena investor ritel butuh indikator yang mudah untuk dibaca.

Sementara itu, pembukaan data UBO menurut Ekky membuat publik bisa menilai apakah suatu saham emiten hanya dipegang segelintir pihak atau kepemilikannya lebih merata ke banyak investor. Dengan informasi itu, risiko volatilitas dan risiko saham gorengan bisa diukur lebih masuk akal.

"Di sisi lain, kebijakan ini juga bisa membawa risiko baru. Kalau nama investor utama ikut dibuka, bisa muncul efek herding, ritel jadi ikut-ikutan nama besar dan ini justru bisa menciptakan pola pergerakan yang tidak sehat," kata Ekky, Senin (16/2/2026).

Bahkan, sambung dia, kalau tidak disikapi hati-hati, ini bisa menjadi semacam jalur baru untuk manipulasi, bahwa pihak tertentu bisa memanfaatkan reputasi nama besar untuk memancing arus masuk.

Risiko lainnya, Ekky melihat ada juga investor yang tidak nyaman kalau posisinya terlalu transparan, atau namanya tertulis sebagai pemegang saham utama. Menurutnya hal ini bisa memengaruhi investor tersebut mengurangi eksposur atau keluar dari saham tertentu, dan itu berpotensi menambah tekanan jual di awal implementasi transparansi.

Dari perspektif yang lebih luas, Ekky menilai bahwa semakin transparan pasar biasanya semakin baik dampaknya dalam jangka panjang. Praktik manipulasi cara lama jadi lebih sulit karena pelaku pasar punya alat untuk mendeteksi struktur kepemilikan. Di saat yang sama, keterbukaan seperti ini menurutnya juga bisa jadi nilai plus buat institusi dan investor asing, karena pasar modal Indonesia terlihat lebih investable dan lebih rapi dari sisi governance.

"Jadi saya setuju, kalau ini benar-benar dibuka dan komunikasinya jelas, dampaknya bisa cukup besar bukan cuma ke sentimen harian, tapi bisa mengubah 'meta' pergerakan pasar ke depan," pungkasnya.

Risiko FOMO Investor Ritel

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi Wafi menilai, meskipun dalam jangka panjang transparansi yang dilakukan BEI bisa mencegah praktik manipulasi harga saham, pembukaan data shareholders concentration list menurutnya dalam jangka pendek bisa memancing investor ritel melakukan panic selling atau Fear of Missing Out (FOMO).

"Jadikan data ini sebagai filter risiko, bukan sinyal beli. Hindari saham dengan konsentrasi kepemilikan lebih dari 80% oleh segelintir pihak. Fokus ke saham dengan distribusi kepemilikan publik yang merata," kata Wafi.

Sementara itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta menilai BEI perlu memastikan data yang akan dibuka publik itu mudah dipahami, seperti misalnya persentase kepemilikan pihak terkait, dan terdapat identitas kelompok dan free float secara riil.

"Itu sangat esensial. Syukur-syukur kalau ditambahkan frekuensi transaksi pada konsentrasi tersebut," kata Nafan.

Nafan mengingatkan, saat ini investor saham di Indonesia belum semuanya teredukasi. Bagi yang sudah teredukasi, menurutnya beberapa perubahan penyajian data dan transparansi yang sekarang disiapkan BEI tidak akan jadi masalah.

Berdasarkan data, jumlah investor pasar modal Indonesia per akhir Januari 2026 telah mencapai 21.037.426 single investor identification (SID). Angka ini merupakan penambahan sejumlah 673.218 SID dibandingkan posisi akhir 2025 yang tercatat sebanyak 20.364.208 SID, setelah sepanjang 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5.492.569 SID.

Sementara itu, jumlah investor saham kini hampir menyentuh angka 9 juta SID, tepatnya 8.980.318 SID. Jumlah tersebut meningkat 367.958 SID dibandingkan akhir 2025 yang berada di level 8.612.360 SID, setelah sepanjang 2025 bertambah sebanyak 2.230.916 SID.

"Kalau yang kurang teredukasi pasti ada potensi FOMO. Pasti mereka akan terjebak di saham yang likuiditasnya rendah. Itu dinamikanya," jelasnya.

Secara umum, Nafan menilai apa yang dilakukan BEI saat ini sangat positif membantu para investor pasar modal. Dengan transparansi, investor ritel dapat dengan mudah membaca informasi secara spesifik dan semakin membuat berhati-hati dalam berinvestasi.

"Bahwa ternyata saham bisa gampang disetir [dipengaruhi sentimen-sentimen]. Ini bisa mencegah mereka masuk ke perangkap saham yang tidak likuid tadi," tandasnya.

Sebelumnya, (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan pembukaan data shareholders concentration list merupakan best practice yang dilakukan banyak bursa efek di negara-negara lain, salah satunya Hong Kong.

Langkah BEI ini menjadi salah satu isi dari proposal yang diajukan kepada Morgan Stanley Capital International (MSCI). Sebagaimana diketahui, lembaga pembuat indeks global ini meminta otoritas bursa Indonesia melakukan perbaikan transparansi pasar agar indeks saham Indonesia tidak turun kasta ke frontier market.

"Tentunya dengan implementasi ini akan lebih meningkatkan transparansi dan integrasi pasar kita ke depan," ujarnya di Kantor BEI, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Ketika dipastikan apakah data shareholders concentration list tersebut akan memuat saham-saham yang diakumulasi konglomerat, Jeffrey menjelaskan output dari data itu memang belum diketahui hasilnya. Saat ini BEI sedang menyusun metodologinya, dan implementasinya ditargetkan mulai akhir Februari atau awal Maret 2026.

"Output-nya itu belum, jadi kita tidak berangkat dari outputnya, tetapi kita berangkat dari metodologinya," kata dia.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) angkat suara ihwal rencana Bursa Efek Indonesia (BEI) mengerek batas minimum free float bagi perusahaan tercatat di BEI dari 7,5% menjadi 15%.
Direktur Keuangan Unilever Indonesia Neeraj Lal mengatakan bahwa aksi pembelian kembali saham atau buyback yang pada tahun lalu dijalankan perseroan berimbas terhadap persentase kepemilikan saham publik. Berdasarkan data BEI, besaran free float UNVR baru mencapai 14,06% atau lebih rendah dari rencana aturan baru sebesar minimal 15%.
"Free float [UNVR] saat ini masih di bawah 15% dan ini terkait dengan buyback saham yang dilakukan. Saat ini free float memang sedikit di atas 14% dan kami sadar juga sepenuhnya mengenai kebijakan minimum 15%," katanya dalam paparan publik, Kamis (12/2/2026).
Meskipun begitu, Lal mengatakan bahwa pihaknya tengah menanti detail lebih lanjut dari regulasi yang tengah dirancang BEI dan akan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nantinya. UNVR memastikan akan mengikuti aturan anyar itu.
Hanya saja, UNVR tidak menerangkan lebih jauh upaya perseroan untuk mengejar batas minimum saham publik itu.
"Dan kami masih menanti detail lebih lanjut dari regulasi resmi dan setelahnya kami akan pastikan bahwa kami mematuhi kebijakan minimum free float yang berlaku," tegasnya.

Terkait dengan data kepemilikan manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO) dari saham perseroan, manajemen UNVR menegaskan bahwa tidak terdapat perorangan yang memenuhi kriteria pemilik manfaat akhir.
Hal itu lantaran pemegang saham pengendali UNVR masih digenggam oleh Unilever Plc., sebagai induk usaha perseroan.
Meskipun begitu, UNVR mengatakan bahwa pihaknya akan tetap berupaya memenuhi ketentuan UBO itu, dengan berdiskusi secara internal bersama Unilever Plc. guna menentukan pihak perorangan yang berwenang mewakili Unilever Plc.
"Perseroan saat ini belum memiliki informasi pemilik manfaat tingkat Perseroan yang tepat. Kami akan segera berdiskusi di internal kami untuk menentukan pemilik manfaat tingkat perorangan Perseroan dan melaporkannya melalui Laporan Bulanan Registrasi Efek," katanya beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana membuka data shareholders concentration list atau daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham yang terkonsentrasi. Saat ini, otoritas bursa sedang menyusun metodologinya dan belum menetapkan output datanya seperti apa.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menyarankan agar BEI membedah 20 pemegang saham dengan akumulasi paling besar di setiap saham emiten yang ada di pasar.

"Output idealnya adalah daftar persentase kepemilikan kumulatif 20 pemegang saham teratas, bukan cuma yang lebih dari 5%, karena informasi yang diperlukan itu ultimate beneficial owner (UBO)," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (12/2/2026).

Adapun, UBO atau Pemilik Manfaat Akhir adalah individu yang sebenarnya memiliki, mengendalikan, atau memperoleh manfaat terbesar dari suatu perusahaan, meskipun namanya tidak tercantum secara langsung sebagai pemegang saham atau direksi.

Wafi menilai, meskipun dalam jangka panjang transparansi yang dilakukan BEI bisa mencegah praktik manipulasi harga saham, pembukaan data shareholders concentration list menurutnya dalam jangka pendek bisa memancing investor ritel melakukan panic selling atau fear of missing out (fomo).

"Jadikan data ini sebagai filter risiko, bukan sinyal beli. Hindari saham dengan konsentrasi kepemilikan lebih dari 80% oleh segelintir pihak. Fokus ke saham dengan distribusi kepemilikan publik yang merata," tandasnya.

Sebelumnya, (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan pembukaan data shareholders concentration list merupakan best practice yang dilakukan banyak bursa efek di negara-negara lain, salah satunya Hong Kong.

Langkah BEI ini menjadi salah satu program aksi yang diajukan kepada Morgan Stanley Capital International (MSCI). Sebagaimana diketahui, lembaga pembuat indeks global ini meminta otoritas bursa Indonesia melakukan perbaikan transparansi pasar agar indeks saham Indonesia tidak turun kasta ke frontier market.

"Tentunya dengan implementasi ini akan lebih meningkatkan transparansi dan integrasi pasar kita ke depan," ujarnya di Kantor BEI, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Ketika dipastikan apakah data shareholders concentration list tersebut akan memuat saham-saham yang diakumulasi konglomerat, Jeffrey menjelaskan output dari data itu memang belum diketahui hasilnya. Saat ini BEI sedang menyusun metodologinya, dan implementasinya ditargetkan mulai akhir Februari atau awal Maret 2026.

"Output-nya itu belum, jadi kita tidak berangkat dari output-nya, tetapi kita berangkat dari metodologinya," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Emiten Indonesia atau AEI menilai wacana peningkatan transparansi kepemilikan saham melalui pengungkapan data pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner/UBO) hingga 1% dapat menimbulkan noise of information di pasar walaupun tidak menjadi persoalan prinsipil bagi emiten.

Direktur Eksekutif AEI Gilman Pradana menilai kebijakan pengungkapan data penerima manfaat akhir tersebut perlu diimbangi dengan sistem pelaporan dan klasifikasi informasi yang matang agar tidak memicu distorsi persepsi di pasar.

“Secara prinsip, emiten tidak menolak transparansi dan pada prinsipnya tidak menjadi concern utama bagi emiten,” ujarnya, Senin (9/2/2026).

Gilman menekankan peningkatan frekuensi pelaporan berpotensi menimbulkan information overload jika tidak didukung oleh sistem yang stabil dan terintegrasi antara emiten, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Lebih jauh Gilman menilai penerapan UBO hingga 1% akan mampu meningkatkan transparansi struktur kepemilikan saham. Namun di sisi lain, tanpa mekanisme penyaringan dan klasifikasi informasi yang memadai berpotensi menimbulkan noise information dan perubahan perilaku investor institusi.

Dalam praktik pengelolaan portofolio, sambungnya, manajer investasi secara normal dan legal kerap menyentuh level kepemilikan 1% saat melakukan akumulasi portofolio. Aktivitas tersebut, yang sambungnya, berpotensi disalahartikan oleh pasar sebagai sinyal insider movement atau sinyal aksi korporasi

“Sehingga ini memicu reaksi berlebihan terhadap aktivitas yang sejatinya bersifat rutin,” jelasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)menyatakan kesiapannya untuk membuka data UBO pemilik saham yang sebelumnya berkisar di atas 5% menjadi 1% mulai Februari 2026 ini.

Pejabat sementara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan telah merespons seluruh poin utama yang sebelumnya disoroti oleh Morgan Stanley Capital International atau MSCI terkait transparansi melalui proposal resmi.

Salah satu langkah konkret yang segera diterapkan adalah peningkatan transparansi kepemilikan saham. Jika sebelumnya kewajiban keterbukaan informasi hanya berlaku bagi pemegang saham di atas 5%, OJK kini memperluasnya hingga kepemilikan minimal 1%. Data UBO hingga 1% ini pun akan dipublikasikan melalui halaman resmi Bursa Efek Indonesia atau BEI.

“Yang tadinya keterbukaan informasi pemegang saham kan di atas 5%. Yang sekarang mau 1%, kami buka. Itu bahkan Februari sudah bisa," ujarnya, Senin (2/2/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.