Ini bisa menjadi sumber penghasilan baru bagi Kepri melalui pengembangan industri berbasis sumber daya laut

Tanjungpinang (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI Rachmat Pambudy menyebutkan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memiliki nilai jual tinggi karena didukung kemasan menarik serta penataan produk yang rapi dan modern.

"Saya sangat terkesan dengan produk-produk maupun budaya lokal yang ada di Kepri," kata Rachmat Pambudy saat berkunjung melihat produk UMKM unggulan di Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kepri di Kota Tanjungpinang, Kamis.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Bappenas melihat langsung pengembangan ekonomi kreatif, produk UMKM, hingga potensi budaya dan pariwisata daerah, khususnya di Kepri.

Beragam produk khas daerah dipamerkan di Gedung Dekranasda Kepri, mulai dari makanan olahan gonggong, batik khas Melayu, anyaman tikar pandan, hingga kerajinan berbahan kulit gonggong.

Rachmat Pambudy bahkan sempat melihat langsung proses penenunan kain oleh para perajin lokal.

Ia menilai pengelolaan produk UMKM di Dekranasda Kepri sudah terintegrasi dengan baik sebagai wadah pelayanan terpadu bagi pelaku usaha lokal.

Dalam kesempatan itu, Rachmat Pambudy turut menyoroti besarnya peluang produk olahan hasil laut Kepri untuk dikembangkan menjadi produk unggulan nasional.

Menurutnya, produk olahan ikan bahkan direkomendasikan untuk menunjang kebutuhan jamaah haji, termasuk produk suplemen berbahan dasar laut seperti minyak gamat.

"Ini bisa menjadi sumber penghasilan baru bagi Kepri melalui pengembangan industri berbasis sumber daya laut," ujarnya.

Setelah dari Gedung Dekranasda, Menteri Racmat Pambudy didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta jajaran melanjutkan kunjungan ke Pulau Penyengat dengan mengunjungi sejumlah situs budaya dan sejarah, seperti masjid bersejarah, makam tokoh Melayu, serta balai adat.

Ia menyampaikan Kepri memiliki kekuatan besar di sektor budaya dan ekonomi kreatif yang masih dapat dikembangkan lebih optimal.

"Ekonomi oranye Kepri, termasuk Pulau Penyengat, cukup bagus. Jika dikelola dengan baik, Kepri bisa menjadi contoh," ujar Rachmat Pambudy.

Meski memiliki aset sejarah dan budaya yang kuat, lanjut dia, potensi besar Pulau Penyengat belum sepenuhnya berdampak terhadap penguatan ekonomi wisata kawasan.

Namun demikian ia mengapresiasi berbagai upaya penataan kawasan budaya Pulau Penyengat yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.

"Alhamdulillah banyak kemajuan. Tinggal dicari ruang-ruang yang masih bisa ditingkatkan supaya dampaknya lebih besar lagi, karena sudah ada storytelling dan paket wisata, tinggal marketing-nya diperbesar," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Pewarta: Ogen
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tumbuh signifikan sepanjang 2025, dengan aset meningkat jauh di atas rata-rata nasional.

Kepala OJK Kepri Sinar Dananjaya menyebutkan total aset BPR dan BPRS di Kepri tumbuh 17,07% menjadi Rp13,88 triliun per Desember 2025. Angka tersebut melampaui pertumbuhan nasional yang berada di kisaran 5%.

“Pertumbuhan ini menunjukkan peran BPR dan BPRS di Kepri semakin kuat dalam mendukung pembiayaan ekonomi daerah,” kata Sinar di Batam.

Dari sisi intermediasi, kredit BPR dan BPRS tumbuh 14,67%, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 14,1%. Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 99%, masih lebih baik dibandingkan angka nasional yang mencapai 104%.

Kualitas kredit juga relatif terjaga. Rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) BPR di Kepri sebesar 5,12% pada 2025, lebih rendah dibandingkan NPL industri BPR nasional yang mencapai 12,44%.

Selain mencatat pertumbuhan positif, OJK juga menyiapkan kebijakan konsolidasi bagi BPR yang memiliki pemegang saham pengendali yang sama. Sebanyak 14 BPR yang tergabung dalam delapan grup direncanakan melakukan merger.

“Dengan konsolidasi ini diharapkan BPR menjadi lebih besar dan efisien sehingga mampu menyalurkan kredit dengan bunga lebih kompetitif serta memiliki likuiditas yang lebih kuat,” ujar Sinar.

Setelah proses konsolidasi, jumlah BPR di Kepri diperkirakan berkurang dari sekitar 45 menjadi 38 BPR.

Dalam penyaluran kredit, sektor produktif masih mendominasi. Sekitar 71% kredit bank umum di Kepri mengalir ke sektor produktif, sedangkan pada BPR dan BPRS mencapai 68%.

Sektor transportasi dan pergudangan, industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan menjadi penerima kredit terbesar, sejalan dengan struktur ekonomi Kepri yang ditopang aktivitas industri dan logistik, khususnya di Batam.

Di sisi lain, kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kepri tumbuh 11,55% secara tahunan (year-on-year), berbanding terbalik dengan kondisi nasional yang mencatat kontraksi sebesar 0,3%.

Untuk memperkuat akses pembiayaan UMKM, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan memberikan kemudahan akses layanan bagi pelaku UMKM.

“Melalui kebijakan tersebut, lembaga jasa keuangan didorong menyederhanakan proses pembiayaan, menyediakan produk khusus, serta memanfaatkan teknologi guna memperluas akses UMKM,” kata Sinar.

OJK berharap penguatan BPR dan BPRS serta dukungan pembiayaan UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kepri yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, BATAM – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga akhir 2025 telah mencapai Rp1,6 triliun yang disalurkan kepada 21.433 pelaku UMKM.

Dari total tersebut, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza menyebutkan Kota Batam menjadi daerah dengan penyaluran KUR terbesar di Kepri, yakni sebesar Rp940 miliar kepada 10.318 UMKM.

“Ini menjadikan Batam sebagai daerah dengan penyaluran KUR tertinggi di Kepri. Kami berharap ke depan akan ada proyek percontohan di kawasan Jodoh hingga jalan sepanjang 4,7 kilometer menuju pelabuhan yang dapat mendorong peningkatan penyaluran KUR,” ujar Helvi di Batam belum lama ini.

Untuk memperkuat sektor UMKM, Kementerian UMKM menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kerja sama tersebut melibatkan perbankan guna memperkuat ekosistem UMKM di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Helvi mengatakan kolaborasi antara Kementerian UMKM, BP Batam, dan perbankan merupakan langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan UMKM melalui peningkatan akses permodalan, investasi, dan penguatan kapasitas usaha.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian UMKM, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan BP Batam dalam acara Batam Investment Gala.

“MoU ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem pengembangan UMKM di Batam melalui perluasan akses pembiayaan dan investasi, peningkatan kapasitas pelaku UMKM, serta integrasi UMKM ke dalam rantai pasok Free Trade Zone Batam,” kata Helvi.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad menilai sinergi dengan Kementerian UMKM menjadi momentum penting untuk menjawab persoalan klasik yang dihadapi pelaku UMKM.

“Saat menjadi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Batam, saya tahu betul masalah-masalah yang dialami UMKM Batam. Yakni tata kelola dan manajemen, kualitas SDM, kemasan produk, akses permodalan, serta akses pemasaran,” kata dia.

Diaa yakin dengan kolaborasi untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, UMKM Batam bisa tumbuh lebih kuat dan berdaya saing.

Amsakar menambahkan, sebagai pusat investasi nasional yang berhadapan langsung dengan Singapura, Batam memiliki peluang besar untuk menjadikan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok industri dan investasi.

Bisnis.com, BATAM — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau mencatat kinerja perekonomian daerah yang terus menguat dan melampaui rata-rata nasional sepanjang 2025.

Deputi Kepala Perwakilan BI Kepri, Ardhienus, menyampaikan bahwa pada triwulan III 2025, ekonomi Kepulauan Riau tumbuh sebesar 7,44 persen secara kuartalan (q-to-q). Secara kumulatif (c-to-c), pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 6,60 persen, tertinggi di wilayah Sumatera.

“Struktur pertumbuhan ekonomi Kepri berbeda dengan nasional. Jika nasional lebih didorong konsumsi rumah tangga, maka Kepri ditopang kuat oleh investasi, kemudian diikuti konsumsi,” ujar Ardhienus.

Dia menjelaskan, sektor utama penopang ekonomi Kepri masih berasal dari industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, dan perdagangan. Namun demikian, BI mendorong diversifikasi ekonomi guna mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif.

Untuk prospek 2026, BI menyiapkan tiga sektor baru sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, yakni pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital.

Di sektor pariwisata, Kepulauan Riau telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata regeneratif oleh Kementerian Pariwisata. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemulihan lingkungan dan pelestarian budaya lokal.

Sementara itu, industri kreatif menjadi salah satu prioritas nasional dalam peta jalan Indonesia Emas 2045. Adapun sektor ekonomi digital diproyeksikan tumbuh pesat seiring meningkatnya kebutuhan infrastruktur data center dan layanan digital di wilayah Kepri.

Ardhienus juga menyoroti peran strategis UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah, khususnya di sektor kriya, fesyen, dan kuliner. BI terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan, fasilitasi pembiayaan, business matching, serta promosi perdagangan hingga ke pasar ekspor.

Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, antara lain keterbatasan akses pembiayaan formal, kapasitas sumber daya manusia, serta rendahnya literasi digital dan akses pasar.

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Kepri juga berhasil menjaga stabilitas harga. Inflasi tercatat sebesar 3,47 persen (year-on-year), masih berada dalam kisaran sasaran nasional 2,5 persen ± 1 persen.

“Stabilitas inflasi ini ditopang oleh penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan melalui strategi keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, dan komunikasi yang efektif,” kata Ardhienus.

Dia menegaskan, sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan pengendalian inflasi daerah menjadi kunci dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi Kepri yang berkelanjutan menuju 2026.

Bisnis.com, BATAM - Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meluncurkan berbagai event pariwisata menarik dalam Kalender Pariwisata Kepri di Desember 2025. Mulai dari perhelatan budaya, kuliner, hingga olahraga yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan.

Kepala Dinas Pariwisata Kepri Hasan mengatakan kesepuluh event ini dikemas semenarik mungkin sehingga menjadi rangkaian kegiatan wisata yang memberikan ruang lebih bagi kenyamanan peserta maupun pengunjung.

"Kita menginginkan setiap event yang digelar tidak hanya menimbulkan daya tarik pengunjung, tetapi yang terpenting adalah memberikan kesan," katanya Jumat (5/12/2025).

Kesepuluh event pariwisata Kepri yang dihelat sepanjang Desember 2025 ini akan menjadi penutup rangkaian event sepanjang 2025 yang memberi dampak terhadap berbagai sektor.

Menurut Hasan, event pariwisata yang digelar di Kepri sepanjang tahun ini melibatkan banyak pihak. Mulai dari pelaku UMKM, pelaku pariwisata, seniman, pegiat kebudayaan, hingga personal yang secara langsung terlibat maupun terdampak dari kegiatan yang menarik pengunjung dalam jumlah besar.

"Berbicara pariwisata tentunya tidak hanya berbicara mengenai angka kunjungan wisatawan, tetapi juga seberapa besar dampak perekonomiannya," terang Hasan.

Terkait hal ini, Pemprov Kepri melalui Dinas Pariwisata ditegaskan Hasan akan terus berupaya menghadirkan berbagai event menarik di tahun 2026.

"Berbagai event wisata 2026 tengah dirancang. Dan tentunya kita menginginkan event di tahun depan akan lebih baik dari tahun ini," tutup Hasan.

Adapun event yang akan digelar di bulan ini, antara lain :

1. Gurindam 12 Purnama

Lokasi : Pulau Penyengat Tanjungpinang

Waktu : 6-7 Desember 2025.

2. Lomba Jong Indera Sakti ke-1 Penyengat

Lokasi : Pulau Penyengat, Tanjungpinang

Waktu : 20-21 Desember 2025.

3. A Delightful Magical Dinner

Lokasi : Nongsa Resort, Batam,

Waktu : 24 Desember 2025

4. BTN Kepri Moonrun

Lokasi : Tanjungpinang

Waktu : 27-28 Desember 2025

5. Gerakan Wisata Bersih Kepri

Lokasi : Kawasan Gurindam 12

Waktu : 28 Desember 2025

6. Festival New Years Eve Celebration

Lokasi : Nongsa Resort, Batam

Waktu : 31 Desember 2025

7. Bintan Resort Carnival

Lokasi : Lagoi, Bintan

Waktu : 31 Desember 2025

8. Kepri Creative Celebration

Lokasi : Tanjungpinang

Waktu : 31 Desember 2025

9. Festival Gonggong Bintan

Lokasi : Bintan

Waktu : 30-31 Desember 2025

Bisnis.com, BATAM - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DKUM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi membuka gelaran Kepri Asean Business Forum bertema "Empowering Local Entrepreneurs", Selasa (18/11/2025) di Hotel Harmoni One Batam.

Forum perdana ini menjadi ruang pertemuan strategis antara ratusan pelaku UMKM Kepri dan mitra bisnis dari 5 negara Asean dan sekitarnya.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala DKUM Kepri, Riki Rionaldi, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ini dirancang sebagai ajang kolaborasi, bukan persaingan. Menurutnya, keberagaman kekuatan usaha justru menjadi modal besar untuk menciptakan peluang baru.

"Di sini kita tidak lagi berbicara soal kompetisi, tetapi bagaimana membangun kebersamaan. Kekuatan kita berbeda-beda, dan melalui pertemuan ini para pelaku usaha dapat saling belajar dan bersinergi. Setiap stand punya potensi yang bisa dipelajari dan dikerjasamakan," kata Riki.

Tercatat sekitar 400 UMKM ikut serta dalam forum ini. Dari jumlah tersebut, 60 UMKM merupakan peserta program pendampingan Bisnis Merah Putih, terdiri dari 40 UMKM asal Batam dan 20 dari Tanjungpinang serta wilayah sekitar.

Melalui proses kurasi, 8 UMKM dinilai memiliki chemistry kuat untuk menjalin kerja sama potensial dengan perusahaan yang hadir.

Secara total, DKUM Kepri mencatat ada 2.000 UMKM di provinsi ini yang kini telah diklasifikasikan berdasarkan tahap pengembangan menuju UMKM berkelanjutan.

Semuanya diarahkan untuk bernaung dalam Koperasi Merah Putih sebagai wadah peningkatan kualitas dan kapasitas usaha.

Forum ini turut dihadiri 15 perusahaan asing dari lima negara—Singapura, Malaysia, Turki, Taiwan, dan Myanmar—dengan jumlah delegasi mencapai 40 orang.

Sebelum forum berlangsung, para tamu telah mengikuti sesi gala dinner sebagai rangkaian penyambutan resmi.

Riki menegaskan bahwa Kepri Asean Business Forum bukan sekadar agenda seremoni. Pemerintah daerah menargetkan lahirnya peluang kerja sama konkret yang benar-benar dapat menguntungkan UMKM Kepri, baik dalam peningkatan penjualan, jaringan pemasaran, maupun ekspansi ke pasar internasional.

"Setelah tiga bulan pendampingan, UMKM harus lebih percaya diri. Kapasitas dan kuantitas bukan berarti tak punya peluang besar. Kita punya keunggulan dan keunikan yang tidak dimiliki negara lain. Kami berkomitmen menindaklanjuti peluang yang terbentuk dari temu bisnis ini. Kalau kita berkolaborasi, kita bisa berkembang secara profesional," tegasnya.

Dengan letak geografis Kepri yang strategis—berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia—forum ini disebut menjadi momentum penting untuk menghubungkan UMKM lokal dengan pasar regional.

"DKUM Kepri menargetkan kerja sama yang terjalin tidak hanya untuk memperluas jaringan, tetapi sekaligus mendorong UMKM naik kelas dan mampu bersaing di tingkat mancanegara," pungkasnya.