PLN senantiasa menjalankan kebijakan tarif listrik sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian ESDM, untuk periode April-Juni 2026 tarif listrik tetap dan tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) menegaskan tidak ada kenaikan tarif listrik untuk periode April–Juni 2026, sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“PLN menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik,” ujar Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut merespons ramainya informasi yang beredar di media sosial ihwal keluhan kenaikan tagihan listrik.

Sejumlah pengguna media sosial X mengeluhkan tagihan listrik yang meningkat hingga 100 persen disertai dengan lonjakan total energi listrik yang dikonsumsi, meskipun mereka merasa tidak terdapat perubahan pola penggunaan listrik maupun penambahan barang elektronik.

Akibatnya, muncul dugaan bahwa PLN meningkatkan tarif listrik.

“PLN senantiasa menjalankan kebijakan tarif listrik sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian ESDM, untuk periode April-Juni 2026 tarif listrik tetap dan tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya,” kata Greg.

Lebih lanjut, Greg menyampaikan kenaikan tagihan listrik yang dirasakan oleh sebagian pelanggan dapat dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi listrik akibat beberapa faktor, seperti kondisi cuaca, kenaikan suhu, dan meningkatnya aktivitas di rumah.

“Meningkatnya aktivitas di rumah menyebabkan peningkatan penggunaan peralatan listrik pelanggan sehari-hari,” kata dia.

Greg menyampaikan masyarakat bisa memantau riwayat pembelian token dan pembayaran tagihan listrik secara mandiri. Pemantauan mandiri itu, kata dia, bisa dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile guna mengetahui dan mengatur pola penggunaan listrik secara lebih efisien.

Untuk mengecek riwayat pemakaian melalui PLN Mobile, masyarakat bisa membuka aplikasi PLN Mobile, kemudian memilih menu "Token dan Pembayaran" pada halaman utama.

Selanjutnya, klik tombol "Tambah ID Pelanggan" (jika belum terdaftar); masukkan ID Pelanggan; lalu pilih "Riwayat Penggunaan" untuk pelanggan pascabayar atau "Riwayat Pembelian Token" untuk pelanggan prabayar.

“PLN juga terus mengimbau pelanggan untuk menggunakan listrik secara aman dan bijak, antara lain dengan memeriksa instalasi listrik di dalam rumah secara berkala serta mencabut perangkat elektronik yang tidak digunakan agar konsumsi energi tetap terkendali,” ucap Greg.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Meningkatnya aktivitas di rumah menyebabkan peningkatan penggunaan peralatan listrik pelanggan sehari-hari

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) menyampaikan kenaikan tagihan listrik yang dirasakan oleh sebagian pelanggan dapat dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi listrik akibat beberapa faktor, seperti kondisi cuaca, kenaikan suhu dan meningkatnya aktivitas di rumah.

“Meningkatnya aktivitas di rumah menyebabkan peningkatan penggunaan peralatan listrik pelanggan sehari-hari,” ujar Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Greg menyampaikan masyarakat bisa memantau riwayat pembelian token dan pembayaran tagihan listrik secara mandiri. Pemantauan mandiri itu, kata dia, bisa dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile guna mengetahui dan mengatur pola penggunaan listrik secara lebih efisien.

Untuk mengecek riwayat pemakaian melalui PLN Mobile, masyarakat bisa membuka aplikasi PLN Mobile, kemudian memilih menu "Token dan Pembayaran" pada halaman utama.

Selanjutnya, klik tombol "Tambah ID Pelanggan" (jika belum terdaftar); masukkan ID Pelanggan; lalu pilih "Riwayat Penggunaan" untuk pelanggan pascabayar atau "Riwayat Pembelian Token" untuk pelanggan prabayar.

Selain itu, PLN juga terus mengimbau pelanggan untuk menggunakan listrik secara aman dan bijak, antara lain dengan memeriksa instalasi listrik di dalam rumah secara berkala serta mencabut perangkat elektronik yang tidak digunakan agar konsumsi energi tetap terkendali.

Pernyataan tersebut merespons ramainya informasi yang beredar di media sosial ihwal keluhan kenaikan tagihan listrik.

Sejumlah pengguna media sosial X mengeluhkan tagihan listrik yang meningkat hingga 100 persen disertai dengan lonjakan total energi listrik yang dikonsumsi, meskipun mereka merasa tidak terdapat perubahan pola penggunaan listrik maupun penambahan barang elektronik.

Sementara itu, sebagian pengguna X lainnya merasa tagihan listrik mereka cenderung stabil dan tidak mengalami lonjakan.

Terkait dengan tudingan kenaikan tarif listrik, PLN menegaskan tak ada kenaikan tarif listrik, sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Untuk periode April–Juni 2026 tarif listrik tetap dan tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya.

“PLN menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik,” ujar Greg.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Karyawan Indomaret yang tergabung dalam PUK SPAI FSPMI PT Indomarco Prismatama menggelar aksi demo di depan Menara Indomaret, PIK, Jakarta Utara, untuk menagih pembayaran upah lembur.

Berdasarkan laporan Detikcom di lokasi, Selasa (26/5), massa mulai berkumpul di depan Menara Indomaret pukul 09.40 WIB, dengan mengenakan atribut organisasi buruh masing-masing.

Peserta demo meneriakkan beberapa tuntutan. Mereka menyuarakan tuntutan yang telah tertulis di berbagai spanduk.

"Bayarkan lembur kami!" teriak massa.

1. Menolak segala bentuk pemaksaan, tekanan, dan penggiringan pernyataan terhadap pekerja2. Menegaskan hak pekerja atas upah kerja lembur3. ⁠Menolak penggantian hak lembur dengan off tambahan yang sesuai dengan ketentuan4. Menuntut kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan dan Undang-undang Ketenagakerjaan5. Menuntut penindakan tegas terhadap oknum yang melakukan intimidasi6. Jangan rusak hubungan industrial.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hasjrat Multifinance mengumumkan penghapusan buku piutang yang dinyatakan tidak dapat ditagih sebesar Rp74,85 miliar pada tahun buku 2026. Nilai tersebut telah dicatat sebagai biaya dalam laporan keuangan perseroan.

Pada pengumuman hari ini, Senin (20/4/2026) disebutkan perusahaan merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2024 yang mengatur pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Berdasarkan rincian perseroan, penghapusan piutang terbesar berasal dari kewajiban PT Quarryndo Bukit Barokah senilai Rp46,17 miliar. Selain itu, piutang dari PT Caturbangun Mandinperkasa tercatat sebesar Rp28,18 miliar.

Sementara itu, sisa piutang yang dinyatakan tidak tertagih berasal dari PT Sumadya Bhumi Kumelar dengan nilai sekitar Rp499,99 juta.

Perseroan menegaskan bahwa langkah hapus buku tersebut tidak menghapus kewajiban para debitur untuk tetap melunasi utangnya. Secara akuntansi, penghapusan buku dilakukan untuk mencerminkan kualitas aset secara lebih realistis dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

"Hapus buku ini tidak menggugurkan kewajiban debitur di atas untuk membayar kewajibannya," tulis perusahaan dalam pengumumannya, Senin (20/4/2026).

Hasjrat Multifinance sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan konsumen dan berafiliasi dengan PT Hasjrat Abadi. Entitas yang berdiri sejak 1995 itu sebagian besar jaringannya berada di Indonesia Timur.

Dalam website perusahaan belum disampaikan kinerja 2025 karena belum melewati tenggat OJK. Sedangkan kinerja 2024, perusahaan mencatatkan aset sebesar Rp2,59 triliun dengan ekuitas Rp1,18 triliun. Sementara itu, laba komprehensif perusahaan kala itu mencapai Rp142,89 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hasjrat Multifinance mengumumkan penghapusan buku piutang yang dinyatakan tidak dapat ditagih sebesar Rp74,85 miliar pada tahun buku 2026. Nilai tersebut telah dicatat sebagai biaya dalam laporan keuangan perseroan.

Pada pengumuman hari ini, Senin (20/4/2026) disebutkan perusahaan merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2024 yang mengatur pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Berdasarkan rincian perseroan, penghapusan piutang terbesar berasal dari kewajiban PT Quarryndo Bukit Barokah senilai Rp46,17 miliar. Selain itu, piutang dari PT Caturbangun Mandinperkasa tercatat sebesar Rp28,18 miliar.

Sementara itu, sisa piutang yang dinyatakan tidak tertagih berasal dari PT Sumadya Bhumi Kumelar dengan nilai sekitar Rp499,99 juta.

Perseroan menegaskan bahwa langkah hapus buku tersebut tidak menghapus kewajiban para debitur untuk tetap melunasi utangnya. Secara akuntansi, penghapusan buku dilakukan untuk mencerminkan kualitas aset secara lebih realistis dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

"Hapus buku ini tidak menggugurkan kewajiban debitur di atas untuk membayar kewajibannya," tulis perusahaan dalam pengumumannya, Senin (20/4/2026).

Hasjrat Multifinance sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan konsumen dan berafiliasi dengan PT Hasjrat Abadi. Entitas yang berdiri sejak 1995 itu sebagian besar jaringannya berada di Indonesia Timur.

Dalam website perusahaan belum disampaikan kinerja 2025 karena belum melewati tenggat OJK. Sedangkan kinerja 2024, perusahaan mencatatkan aset sebesar Rp2,59 triliun dengan ekuitas Rp1,18 triliun. Sementara itu, laba komprehensif perusahaan kala itu mencapai Rp142,89 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Widodo Makmur Unggas Tbk. (WMUU) menyiapkan aksi korporasi penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue dengan rencana penerbitan maksimal 6,1 miliar saham baru.

Manajemen WMUU menyampaikan, perseroan akan menerbitkan maksimal 6.100.000.000 saham baru yang berasal dari portepel dengan nilai nominal Rp50 per saham. Seluruh saham baru tersebut rencananya akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Nomor I-A.

“Sehubungan dengan HMETD, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 6.100.000.000 saham baru yang berasal dari portepel Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp50 per saham,” kata manajemen WMUU di keterbukaan informasi, Selasa (24/2/2026).

Pelaksanaan PMHMETD akan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, khususnya POJK 32/2015. Prosesnya meliputi persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, hingga diperolehnya pernyataan efektif dari regulator.

RUPSLB dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 2 April 2026 pukul 09.30 WIB di Kantor Pusat Perseroan, Graha Widodo Makmur, Jakarta Timur. Manajemen menyatakan bahwa PMHMETD akan dilaksanakan setelah perseroan menerima pernyataan efektif dari OJK. Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara persetujuan RUPSLB hingga efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 bulan.

Adapun secara garis besar, sebagian dana hasil PMHMETD akan digunakan untuk melakukan konversi hak tagih PT Widodo Makmur Perkasa Tbk. (WMPP) kepada WMUU. Selebihnya, dana yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dimanfaatkan sebagai modal kerja perseroan.

“Sebagian nilai PMHMETD akan dilaksanakan dengan melakukan konversi atas hak tagih PT Widodo Makmur Perkasa Tbk. kepada Perseroan. Selebihnya, dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait pelaksanaan PMHMETD akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan,” tulis manajemen WMUU.

WMPP selaku pemegang saham disebut akan melaksanakan haknya dalam PMHMETD dengan melakukan konversi hak tagih kepada perseroan.

Dari sisi keuangan, manajemen memperkirakan aksi korporasi ini akan berdampak positif terhadap struktur permodalan. Dalam hal WMPP mengambil bagian melalui konversi hak tagih, rasio pinjaman terhadap ekuitas diproyeksikan menurun sehingga memperbaiki struktur permodalan perseroan.

“Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan Perseroan. Dalam hal WMPP mengambil bagian dalam PMHMETD dengan melakukan konversi hak tagihnya terhadap Perseroan, maka rasio pinjaman terhadap ekuitas akan menurun,” ujar manajemen.

Manajemen juga menambahkan bahwa penggunaan dana untuk modal kerja diharapkan dapat meningkatkan kegiatan usaha, kinerja, serta daya saing perseroan di industri yang sama.

Sementara itu, bagi pemegang saham, rights issue ini berpotensi menimbulkan dilusi apabila tidak melaksanakan HMETD yang diperoleh.

“Dalam hal pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang akan diperoleh, maka persentase kepemilikan sahamnya terhadap saham-saham Perseroan akan terdilusi,” tulis manajemen WMUU.

Adapun sejumlah tanggal penting terkait RUPSLB antara lain recording date pada 10 Maret 2026, pemanggilan rapat pada 11 Maret 2026, pelaksanaan RUPSLB pada 2 April 2026, serta pengumuman ringkasan hasil RUPSLB pada 6 April 2026.

JAKARTA - Pernahkah Anda merasa tagihan listrik bulanan terus merangkak naik, padahal penggunaan elektronik rasanya begitu-begitu saja?

Di tengah kenaikan tarif dasar listrik, banyak konsumen tidak sadar bahwa "musuh dalam selimut" sebenarnya bersembunyi di balik soket-soket dinding rumah mereka sendiri.

Fenomena ini dikenal sebagai phantom load atau beban hantu—kondisi di mana peralatan elektronik terus menyedot energi listrik meskipun dalam keadaan mati atau standby.

Nah, langkah pertama yang paling logis adalah mengidentifikasi kebocoran energi yang tak kasat mata ini.

Televisi Pintar: Siaga yang Memakan Biaya

Banyak dari kita beranggapan bahwa menekan tombol "off" pada remot televisi berarti memutus aliran listrik sepenuhnya. Nyatanya, anggapan itu keliru besar. Televisi modern, meski kian efisien dengan konsumsi daya di bawah 100 watt per jam saat menyala, tidak pernah benar-benar tidur.

Mode standby pada TV pintar—yang memungkinkan TV menyala instan saat remot ditekan—adalah penyumbang beban hantu yang signifikan. Data dari pabrikan elektronik TCL menyebutkan bahwa televisi dalam kondisi mati masih menyedot daya antara 0,5 hingga 3 watt.

Lampu indikator kecil yang menyala 24 jam sehari adalah bukti visual bahwa meteran listrik Anda terus berputar. Satu-satunya cara memastikannya nol adalah dengan mencabut kabel dari stopkontak sepenuhnya.

Router Internet: Nadi Digital yang Boros

Router Wi-Fi seringkali dianggap sebagai perangkat "nyawa" yang haram dimatikan. Namun, kenyamanan konektivitas 24 jam ini datang dengan harga yang harus dibayar. Router internet rata-rata mengonsumsi daya antara 5 hingga 20 watt per jam.

Mematikan router saat tidur atau saat rumah kosong, terutama ketika pergi berlibur, adalah strategi penghematan cerdas yang sering diabaikan. Tentu, jika Anda tidak menggunakan kamera CCTV yang mengandalkan wi-fi.

Pengisi Daya Gawai: Kecil tapi Berisiko

Perangkat pengisi daya atau charger ponsel adalah tersangka berikutnya. Kebiasaan membiarkan kepala charger menancap tanpa gawai, atau membiarkan gawai tercolok semalaman penuh, memicu fenomena trickle charging—penggunaan energi kecil terus-menerus untuk menjaga baterai tetap 100 persen.

Meskipun daya yang disedot kabel non-aktif relatif kecil, akumulasi dari seluruh pengisi daya di rumah bisa berdampak pada tagihan.

Lebih dari sekadar uang, ada risiko keselamatan yang mengintai. Kebakaran akibat arus pendek, meski jarang, kerap terjadi pada kabel pengisi daya kualitas rendah (knockoff) yang terus dialiri listrik panas. Mencabutnya adalah langkah preventif ganda: hemat energi dan aman dari bencana.

Namun, tidak semua perangkat harus dicabut. Ada dua jenis alat yang relatif aman dari dosa pemborosan energi.

Pertama adalah power strip atau kabel perpanjangan dengan saklar tanpa lampu. Jika saklarnya dimatikan, aliran listrik terputus total. Namun, hati-hati dengan power strip yang memiliki lampu indikator menyala, karena lampu itu sendiri memakan daya.

Kedua adalah pemanggang roti alias toster model lama. Perangkat analog tanpa layar digital ini aman dibiarkan menancap di meja dapur. Tanpa sirkuit digital yang butuh daya standby, toster klasik hanya mengalirkan listrik saat tuas ditekan ke bawah untuk memanggang roti.

JAKARTA, iNews.id -  Dikejar debt collector harus bagaimana? Situasi seperti ini memang bisa membuat siapa saja panik dan bingung mengambil keputusan. Banyak orang yang mengalami penagihan utang oleh debt collector merasa cemas hingga kehilangan kendali atas situasi, padahal sebenarnya ada langkah-langkah bijak yang bisa diambil untuk menghadapi masalah ini secara tenang dan rasional.

Sebelum membahas solusinya, penting untuk mengetahui terlebih dahulu siapa sebenarnya debt collector itu dan apa hak serta kewajibannya. Debt collector adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh lembaga keuangan atau perusahaan leasing untuk menagih utang dari nasabah yang sudah menunggak. 

Meski tugas mereka adalah menagih, bukan berarti mereka punya hak untuk menggunakan kekerasan, ancaman, atau mengambil barang secara paksa.

Langkah pertama ketika dihadapkan dengan debt collector adalah memahami hak-hak Anda sebagai debitur. Berdasarkan regulasi OJK dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, tanpa intimidasi dan kekerasan.

 Debt collector hanya diperbolehkan melakukan penagihan sesuai prosedur yang berlaku, tidak boleh sembarangan merampas barang, apalagi melakukan kontak fisik.

Selain itu, Anda juga berhak meminta surat tugas dan identitas dari debt collector. Jika mereka datang menagih, pastikan mereka membawa dokumen resmi yang membuktikan penugasan dari kreditur. 

Jika debt collector tidak mampu menunjukkan identitas atau surat tugas, Anda berhak menolak untuk berurusan lebih lanjut.

Selain itu, dokumentasikan seluruh dokumen terkait utang, seperti perjanjian kredit, tagihan, dan kwitansi pembayaran terakhir. Data ini akan membantu saat Anda perlu berdiskusi dengan pihak leasing, bank, atau mengadu ke OJK.

Sering kali, solusi terbaik bukan didapat melalui negosiasi dengan debt collector, tapi dengan pihak leasing atau bank langsung. Segera hubungi kreditur dan jelaskan kondisi keuangan Anda secara terbuka. Anda bisa mengajukan restrukturisasi kredit, keringanan pembayaran, atau perundingan ulang tenor pelunasan agar cicilan tidak terasa berat.

Jangan ragu untuk menyampaikan niat baik Anda untuk melunasi utang secara bertahap sesuai kemampuan finansial. Biasanya, kreditur akan lebih terbuka memberi solusi jika debitur kooperatif dan komunikatif.

Dikejar debt collector harus bagaimana? Salah satu hal yang sering menjadi ketakutan adalah ancaman penyitaan barang. Namun, menurut aturan yang berlaku, debt collector tidak boleh serta-merta mengambil barang secara paksa di lapangan. Penyitaan harus dilakukan atas persetujuan pengadilan atau setidaknya didampingi aparat kepolisian berdasarkan prosedur eksekusi yang sah.

Jika debt collector mengancam akan menyita barang, minta mereka mengikuti langkah prosedural yang benar dan jangan ragu melapor ke pihak berwajib jika mereka melanggar. Ingat, Anda sebagai konsumen berhak mendapat perlindungan hukum.

Manfaatkan Layanan Pengaduan Resmi
Apabila Anda mengalami penagihan dengan cara-cara yang tidak etis, misal berupa ancaman keras, intimidasi, atau bahkan kekerasan fisik, jangan ragu melapor ke OJK, YLKI, atau kepolisian. Banyak kanal pengaduan yang siap membantu melindungi konsumen dari praktik debt collector nakal.

Anda bisa mengadukan kasus secara online melalui situs OJK, menghubungi lembaga perlindungan konsumen, atau langsung datang ke kantor polisi terdekat jika terdapat unsur pidana. Dengan melapor, hak Anda dapat lebih terlindungi dan penagihan utang akan berjalan sesuai regulasi.

Tidak semua orang mampu menghadapi tekanan penagihan sendirian. Jika sudah merasa sangat tertekan atau ancaman semakin meresahkan, segera konsultasikan ke pengacara atau bantuan hukum setempat. Konsultan hukum akan membantu Anda menilai situasi, memberikan pandangan objektif, serta mendampingi jika sampai terjadi persidangan.

Banyak juga lembaga bantuan hukum yang menyediakan konsultasi gratis bagi masyarakat yang tengah menghadapi kasus penagihan utang. Jangan sungkan untuk memanfaatkan fasilitas ini agar perlindungan dan penanganan bisa optimal.

Salah satu modus debt collector yang kadang terjadi adalah menyebarkan data pribadi debitur ke pihak ketiga tanpa izin, seperti keluarga, rekan, atau atasan di kantor. Jika Anda mengalami hal ini, segera kumpulkan bukti dan laporkan pelanggaran ke OJK maupun Kominfo karena hal tersebut masuk dalam pelanggaran privasi yang bisa diproses secara hukum.

Menghadapi debt collector memang tidak menyenangkan, sehingga manajemen keuangan yang baik sangatlah penting. Catat setiap utang beserta jatuh temponya, prioritaskan pembayaran utang pokok, dan jangan mudah tergoda tawaran kredit baru jika keuangan belum stabil. Kemampuan mengelola pengeluaran harian juga menjadi kunci utama agar risiko gagal bayar dapat diminimalkan di masa depan.

Dikejar debt collector harus bagaimana? Selalu usahakan untuk tetap tenang, pahami hak-hak Anda, dan ambil langkah rasional dalam menyelesaikan masalah. Inti utamanya, jangan pernah panik ataupun bertindak gegabah, karena perlindungan hukum bagi konsumen tetap menjadi prioritas utama. Hadapi proses penagihan secara terbuka, kumpulkan bukti, dan manfaatkan semua layanan pengaduan jika terjadi pelanggaran. Dengan sikap kooperatif dan langkah cerdas, Anda bisa keluar dari tekanan debt collector tanpa kehilangan kendali atas situasi.

Editor: Komaruddin Bagja

BANDUNG - PT PLN (Persero) meluncurkan program loyalitas Gelegar SwaCAM yang berlangsung mulai 23 November 2025 hingga 27 April 2026 dengan beragam hadiah menarik. Program ini bagian komitmen PLN meningkatkan layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile , khususnya melalui fitur Swadaya Catat Angka Meter (SwaCAM).

"SwaCAM merupakan nama lain dari fitur Catat Meter di aplikasi PLN Mobile yang memungkinkan pelanggan pascabayar mencatat angka stand meter secara mandiri dengan mengirimkan foto meteran listrik melalui aplikasi pada periode 23–27 setiap bulannya," kata Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto saat peluncuran Gelegar SwaCAM di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (22/11/2025). Cara Mengatasi Token Listrik yang Tidak Bisa Diisi, Ini Solusi Mudah dan Efektif

Fitur ini membantu pelanggan memantau penggunaan listrik dan memperkirakan tagihan dengan lebih jelas. Sekaligus memberikan kemudahan bagi pelanggan yang sering tidak berada di rumah karena kesibukan, membutuhkan privasi di area tempat tinggal, atau memiliki hewan peliharaan yang kerap menghambat akses petugas saat melakukan pencatatan meter.

"Gelegar SwaCAM merupakan program loyalti sebagai bentuk apresiasi PLN bagi pelanggan yang rutin melakukan SwaCAM pada tanggal 23–27 setiap bulan. Setiap catat meter yang valid akan mendapatkan 1 kupon undian berhadiah," ujarnya.

Program Gelegar SwaCAM sejalan dengan semangat transformasi digital dan menjadi bentuk apresiasi PLN kepada pelanggan setia yang menggunakan fitur SwaCAM di aplikasi PLN Mobile. “Untuk mendorong partisipasi aktif pelanggan, kami hadirkan program Gelegar SwaCAM dengan memberikan beragam hadiah menarik bagi pelanggan yang rutin melakukan pencatatan angka meter secara mandiri dan tepat waktu,” tuturnya.

Program Gelegar SwaCAM ini dapat diikuti semua pelanggan pascabayar yang telah terdaftar dan terverifikasi di PLN Mobile. Caranya, pelanggan pascabayar cukup melakukan catat meter mandiri sesuai jadwal melalui aplikasi PLN Mobile selama periode program berlangsung.

Satu ID Pelanggan yang berhasil melakukan catat meter mandiri akan mendapatkan 1 kupon Gelegar SWACAM. Sebagai bentuk pemerataan manfaat kepada seluruh pelanggan, satu akun PLN Mobile dapat melakukan catat meter mandiri maksimal 4 kali dengan ID Pelanggan berbeda.

ID Pelanggan yang rutin melakukan catat meter mandiri selama 6 bulan berturut-turut dari November 2025 hingga April 2026 dengan akun PLN Mobile yang sama, akan mendapatkan bonus 6 kupon undian Gelegar SwaCAM. Setelah berhasil melakukan pencatatan meter mandiri, pelanggan akan menerima kupon Gelegar SwaCAM pada menu “Reward” di PLN Mobile.

Pada program Gelegar SwaCAM 2025 ini, PLN menyediakan beragam hadiah menarik berupa 10 voucher listrik masing-masing senilai Rp1 juta, 10 unit Vacuum Robot, 10 unit smartphone, 10 unit smart TV, 10 unit sepeda listrik, dan 5 unit motor listrik. Pengundian pemenang akan dilakukan pada bulan Mei 2026 dan diinformasikan melalui kanal resmi PLN. YLKI: Aplikasi PLN Mobile Bangun Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Sugeng Widodo mengatakan, peluncuran Gelegar SwaCAM ini menjadi momentum untuk mengedukasi dan mengajak lebih banyak pelanggan mencoba berbagai fitur di aplikasi PLN Mobile terutama SwaCAM. “Kami melihat antusiasme yang cukup tinggi, dan ini menjadi kesempatan baik untuk memperkenalkan cara catat meter mandiri secara lebih praktis,” katanya.

Salah satu pelanggan, Diah (34), menuturkan ia kini semakin memahami berbagai fitur di PLN Mobile yang sebelumnya jarang ia gunakan. “Ternyata mudah sekali pakai PLN Mobile. Saya jadi tahu cara cek (stand) meter sendiri, beli token, sampai mengajukan pengaduan,” ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin memperbaharui dan memperkuat kebijakan hapus tagih dan hapus buku kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Mahendra Siregar menyampaikan bahwa realisasi kebijakan tersebut hanya mengena sekitar 20 ribu pelaku UMKM dengan nilai nominal hanya sekitar seperdua puluh dari target.

Semula, kebijakan itu ditargetkan kepada lebih dari 1 juta pelaku UMKM. Namun dalam realisasinya, PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan serta UMKM lainnya hanya berlaku selama enam bulan, atau sudah berakhir pada bulan Mei lalu.

Mahendra berharap pembaharuan PP tersebut dapat membuat kualitas kredit UMKM menjadi lebih sehat.

"Nah, ini fungsi yang diharapkan dengan peran dari PP tadi bisa diperbaharui dan diperkuat," kata Mahendra dalam rapat kerja Komisi IV DPD RI bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) dan OJK, Senin (17/11/2025).

Selain itu, ia berharap PP tersebut nantinya dapat mencakup Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk dapat melakukan fasilitas hapus tagih dan hapus buku kredit macet UMKM.

"Karena dengan PP 47 ini, BPD dikecualikan, tidak diberikan fasilitas ini untuk penghapusan piutang macet UMKM," tukas Mahendra.

Sebelumnya, Mahendra menyebut aturan ini penting untuk pelaksanaan penyehatan kredit tanpa mengganggu penyaluran pembiayaan baru.

"Terkait pemberlakuan kembali kebijakan penghapusan piutang atau hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM di bank-bank pemerintah, kami telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan," ujarnya saat Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bersama (RDKB), Jumat (7/11/2025).

Mahendra melanjutkan, pihaknya telah menyampaikan usulan penguatan aturan kepada sejumlah kementerian, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagara Nusantara (Danantara), Menteri Hukum, dan Menteri Sekretariat Negara. Harapannya, proses penyelesaian kredit macet di bank himpunan bank milik negara (Himbara) bisa lebih cepat dan efektif.

"Saat ini pemerintah tengah menindaklanjuti langkah teknis, termasuk jangka waktu pelaksanaan, syarat, dan kriteria pelaksanaan kebijakan tersebut," papar Mahendra

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, melaporkan pertumbuhan kredit UMKM masih amat lesu, hanya naik 0,23% secara tahunan pada pada September 2025. Sedangkan secara keseluruhan, pertumbuhan kredit perbankan naik 7,70% secara tahunan.

"Risiko di segmen UMKM memang relatif lebih tinggi dibandingkan segmen lainnya," ujar Dian.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin memperbaharui dan memperkuat kebijakan hapus tagih dan hapus buku kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Mahendra Siregar menyampaikan bahwa realisasi kebijakan tersebut hanya mengena sekitar 20 ribu pelaku UMKM dengan nilai nominal hanya sekitar seperdua puluh dari target.

Semula, kebijakan itu ditargetkan kepada lebih dari 1 juta pelaku UMKM. Namun dalam realisasinya, PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan serta UMKM lainnya hanya berlaku selama enam bulan, atau sudah berakhir pada bulan Mei lalu.

Mahendra berharap pembaharuan PP tersebut dapat membuat kualitas kredit UMKM menjadi lebih sehat.

"Nah, ini fungsi yang diharapkan dengan peran dari PP tadi bisa diperbaharui dan diperkuat," kata Mahendra dalam rapat kerja Komisi IV DPD RI bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) dan OJK, Senin (17/11/2025).

Selain itu, ia berharap PP tersebut nantinya dapat mencakup Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk dapat melakukan fasilitas hapus tagih dan hapus buku kredit macet UMKM.

"Karena dengan PP 47 ini, BPD dikecualikan, tidak diberikan fasilitas ini untuk penghapusan piutang macet UMKM," tukas Mahendra.

Sebelumnya, Mahendra menyebut aturan ini penting untuk pelaksanaan penyehatan kredit tanpa mengganggu penyaluran pembiayaan baru.

"Terkait pemberlakuan kembali kebijakan penghapusan piutang atau hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM di bank-bank pemerintah, kami telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan," ujarnya saat Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bersama (RDKB), Jumat (7/11/2025).

Mahendra melanjutkan, pihaknya telah menyampaikan usulan penguatan aturan kepada sejumlah kementerian, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagara Nusantara (Danantara), Menteri Hukum, dan Menteri Sekretariat Negara. Harapannya, proses penyelesaian kredit macet di bank himpunan bank milik negara (Himbara) bisa lebih cepat dan efektif.

"Saat ini pemerintah tengah menindaklanjuti langkah teknis, termasuk jangka waktu pelaksanaan, syarat, dan kriteria pelaksanaan kebijakan tersebut," papar Mahendra

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, melaporkan pertumbuhan kredit UMKM masih amat lesu, hanya naik 0,23% secara tahunan pada pada September 2025. Sedangkan secara keseluruhan, pertumbuhan kredit perbankan naik 7,70% secara tahunan.

"Risiko di segmen UMKM memang relatif lebih tinggi dibandingkan segmen lainnya," ujar Dian.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan kabar terbaru, terkait aturan hapus buku dan hapus tagih utang UMKM di himpunan bank negara (Himbara), alias bank BUMN. Mahendra menyebut pihaknya telah memberikan saran dan masukan kepada pemerintah.

"Kami telah menyampaikan saran kepada pemerintah untuk meninjau atau melakukan pembaharuan terhadap peraturan pemerintah terkait penghapusan utang umum atau yang sering dikenal sebagai hapus buku dan hapus tagih UMKM kepada bank-bank milik negara," sebut Mahendra saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Mahendra menyebut, OJK telah memberikan sejumlah saran penyempurnaan yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Sehingga semakin banyak UMKM yang dapat memperoleh fasilitas dari penghapusan utang dari bank-bank BUMN.

Sebelumnya, Mahendra melanjutkan, pihaknya telah menyampaikan usulan penguatan aturan kepada sejumlah kementerian, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Menteri Hukum, dan Menteri Sekretariat Negara. Harapannya, proses penyelesaian kredit macet di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bisa lebih cepat dan efektif.

Diketahui, pertumbuhan kredit UMKM masih amat lesu, hanya naik 0,23% secara tahunan (yoy) pada pada September 2025. Sementara itu, secara keseluruhan pertumbuhan kredit perbankan naik 7,70% yoy.

Saat ini perbankan lebih mengedepankan kualitas dalam penyaluran kredit UMKM.

Dalam rangka mendorong penyaluran pembiayaan UMKM, OJK telah merilis POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM. Aturan ini memudahkan para penyaluran pembiayaan dan pelaku usaha kecil dan mikro agar proses penyaluran lebih sederhana dan cepat.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]