BENGKULU - Kekuatan organisasi menjadi salah satu faktor penentu dalam menghadapi kontestasi politik yang semakin kompetitif. Karena itu, konsolidasi kelembagaan hingga tingkat akar rumput dinilai menjadi fondasi penting bagi partai politik untuk memenuhi tahapan verifikasi sekaligus memperluas basis dukungan menuju Pemilu 2029.

DPW Partai Perindo Bengkulu menegaskan kesiapan memperkuat struktur partai sebagai bagian dari persiapan menghadapi verifikasi partai politik pada 2027. Saat ini, Kepengurusan Partai Perindo di Bengkulu telah terbentuk 100 persen, mulai dari tingkat provinsi hingga 10 kabupaten/kota.

Ketua DPW Partai Perindo Bengkulu Yurman Hamedi mengatakan penguatan organisasi terus dilakukan hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan guna memastikan seluruh persyaratan verifikasi dapat dipenuhi tepat waktu.

“Penguatan kelembagaan partai menjadi prioritas kami dalam menghadapi Verifikasi Partai Politik 2027. Dengan struktur yang semakin lengkap hingga tingkat kecamatan dan desa, kami optimistis Partai Perindo Bengkulu memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi Pemilu 2029,” kata Yurman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/6/26).

Saat ini proses pembentukan kepengurusan sedang berlangsung di 129 kecamatan se-Provinsi Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Selatan telah menyelesaikan pembentukan kepengurusan kecamatan 100 persen dengan memenuhi persyaratan verifikasi, termasuk keterwakilan perempuan minimal 30 persen, kepemilikan KTP setempat, serta Kartu Tanda Anggota Partai Perindo berbasis digital.

Percepatan Verifikasi dan Konsolidasi Internal

Selain Bengkulu Selatan, proses pembentukan kepengurusan kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong, Seluma, dan Mukomuko juga terus berjalan dan telah memenuhi sejumlah persyaratan verifikasi. Adapun enam kabupaten lainnya masih dalam proses pembaruan data dan pelaporan perkembangan pembentukan struktur kecamatan.

Untuk mempercepat penyelesaian struktur organisasi, DPW Partai Perindo Bengkulu menginstruksikan seluruh DPD kabupaten/kota menyelesaikan pembentukan kepengurusan kecamatan paling lambat Agustus 2026. Evaluasi kinerja juga akan dilakukan terhadap pengurus yang dinilai lamban menjalankan target organisasi.

Sekretaris DPW Partai Perindo Bengkulu Ismail Saleh menegaskan konsolidasi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada verifikasi administrasi, tetapi juga memperkuat kesiapan partai menghadapi agenda politik jangka panjang.

“Verifikasi partai bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Proses ini menjadi momentum memperkuat soliditas kader, memperluas jaringan organisasi, dan memastikan mesin partai bekerja efektif hingga tingkat bawah,” ujar Ismail.

Target Kursi dan Rekrutmen Kader

Penguatan struktur hingga tingkat bawah diyakini menjadi modal penting bagi Partai Perindo Bengkulu menghadapi Pemilu 2029. Melalui konsolidasi organisasi yang terus berjalan, DPW menargetkan satu kursi DPR RI dan sedikitnya 41 kursi DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Target tersebut akan didukung melalui program rekrutmen minimal 5.000 anggota baru di seluruh Bengkulu. Langkah yang ditempuh antara lain memperkuat komunikasi dengan komunitas masyarakat, pelajar, mahasiswa, serta membentuk kepengurusan hingga tingkat anak ranting di lingkungan RW dan RT.

DPW Partai Perindo Bengkulu juga menilai penguatan jaringan internal lebih efektif dalam membangun ketokohan daerah dan basis dukungan jangka panjang. Karena itu, komunikasi dengan kepala daerah yang didukung partai, anggota legislatif, mantan anggota legislatif, serta kader di tingkat ranting terus diperkuat guna menjaga konsolidasi dan kesinambungan organisasi menuju Pemilu 2029.

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Partai Politik di Kantor KPU Jakarta Timur, Rabu (17/6/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh pengurus partai politik (parpol) di Jakarta Timur, semua anggota KPU Jakarta Timur, perwakilan Bawaslu Jakarta Timur, dan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Timur.

Rapat ini menjadi bagian dari upaya KPU untuk memastikan partai politik melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan sebagai persiapan menghadapi tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual menjelang Pemilu 2029. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Daerah Khusus Jakarta Dody Wijaya menekankan pentingnya pembaruan data partai politik, baik terkait kepengurusan, keanggotaan, kantor sekretariat, maupun keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi partai.

“Kami mendorong seluruh partai politik untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala. Pastikan data kepengurusan di Sipol selalu diperbarui dan sesuai dengan Surat Keputusan yang berlaku. Jika ada perubahan pengurus, segera lakukan pembaruan agar tidak menimbulkan persoalan pada saat tahapan verifikasi,” kata Dody.



Dia menuturkan, validitas data keanggotaan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam proses verifikasi partai politik. Parpol dinilai perlu memastikan bahwa anggota yang tercatat masih memenuhi syarat dan tidak mengalami perubahan status yang menyebabkan keanggotaannya menjadi tidak sah.

“Partai politik harus memastikan kembali terpenuhinya syarat minimal keanggotaan. Jangan sampai ada anggota yang ternyata sudah pindah domisili, berstatus TNI atau Polri, menjadi PNS, atau bahkan telah bergabung dengan partai politik lain,” tuturnya.

Lebih lanjut Dody mengatakan, parpol dapat melakukan validasi data secara mandiri maupun berkoordinasi dengan helpdesk KPU untuk melakukan sinkronisasi dan pengecekan data keanggotaan. Selain itu, KPU juga mendorong partai politik untuk memperkuat kaderisasi perempuan dan memastikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen tidak hanya pada saat pencalonan anggota legislatif, tetapi juga dalam struktur kepengurusan partai dari tingkat pusat hingga tingkat ranting.

“Kaderisasi perempuan harus dibangun sejak dini. Jangan hanya menjelang pencalonan baru mencari kader perempuan. Jika struktur kepengurusan sudah dipenuhi kader perempuan secara berjenjang, maka proses regenerasi dan pemenuhan keterwakilan perempuan dalam pencalonan akan lebih mudah dilakukan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPU Jakarta Timur Tedi Kurnia, mengingatkan bahwa verifikasi partai politik ke depan akan dilakukan secara ketat dan diawasi langsung oleh Bawaslu. “Partai politik harus segera melakukan pembaruan data. Tahun depan seluruh partai harus siap menghadapi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Jangan sampai ketika tahapan dimulai masih ditemukan persoalan mendasar seperti alamat kantor yang tidak sesuai atau data keanggotaan yang bermasalah,” tegas Tedi.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalaman verifikasi sebelumnya, masih ditemukan sejumlah partai yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena alamat kantor yang tercantum dalam dokumen tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. “Kantor partai harus memiliki papan nama yang jelas dan alamat yang sesuai dengan data yang dilaporkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, statusnya bisa BMS dan partai harus melakukan perbaikan serta mengulang proses verifikasi,” ujarnya.

Tedi juga menyoroti persoalan data ganda lintas partai yang masih sering ditemukan dalam proses verifikasi. “Satu nomor KTP terkadang tercatat di tiga hingga empat partai politik sekaligus. Karena itu, kami mengimbau partai untuk melakukan pengecekan sejak dini agar persoalan tersebut tidak menjadi hambatan saat tahapan verifikasi berlangsung,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Jakarta Timur, Carlos Kartika Yudha Paath, menegaskan bahwa pemutakhiran data partai politik tidak boleh dilakukan secara insidental menjelang verifikasi, melainkan harus menjadi proses yang berkelanjutan. “Tahapan verifikasi partai politik ke depan akan sangat ketat. Jangan sampai persiapan dilakukan secara mendadak. Seluruh persyaratan harus dipenuhi sejak awal karena hal ini akan menentukan apakah suatu partai dapat menjadi peserta pemilu atau tidak,” ujar Carlos.

Menurutnya, pemutakhiran data secara berkala merupakan bagian dari penguatan kelembagaan partai politik sekaligus bentuk kesiapan menghadapi seluruh tahapan pemilu. Carlos menambahkan bahwa KPU Jakarta Timur membuka ruang konsultasi dan pendampingan bagi partai politik yang mengalami kendala dalam proses pemutakhiran data maupun penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

“Bagi partai politik yang mengalami kesulitan, kami membuka layanan konsultasi dan pendampingan. Partai dapat datang langsung ke kantor KPU Jakarta Timur atau memanfaatkan layanan daring yang kami sediakan. Kami ingin memastikan seluruh partai memperoleh akses informasi dan pelayanan yang sama dalam memenuhi persyaratan kepesertaan pemilu,” jelasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, KPU Jakarta Timur berharap seluruh partai politik dapat segera melakukan pembaruan data secara menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga pada saat tahapan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual dimulai, seluruh persyaratan kepesertaan pemilu dapat dipenuhi dengan baik.

Kegiatan tersebut juga menjadi momentum penguatan koordinasi antara KPU, Bawaslu, Kesbangpol, dan partai politik dalam menjaga kualitas data kepartaian sebagai fondasi penting bagi penyelenggaraan Pemilu 2029 yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

SERANG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Banten menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) V di Kantor DPW PPP Banten, Kota Serang, Kamis (4/6/2026). Agenda utama kegiatan ini adalah memperkuat konsolidasi dan penataan struktur partai dalam menghadapi verifikasi partai politik peserta Pemilu 2029.

Mukerwil dihadiri Ketua DPW PPP Banten Subadri Ushuludin, Sekretaris DPW PPP Banten Ahmad Fauzi, jajaran pengurus harian, pimpinan majelis, ketua dan sekretaris DPC PPP se-Banten, anggota DPRD dari PPP, serta badan otonom partai. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bendahara Umum DPP PPP Rusman Yaqub.

Dalam sambutannya, Subadri menegaskan pentingnya menjaga soliditas organisasi di tengah dinamika yang sedang terjadi di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.

"Di tengah dinamika yang terjadi di DPP PPP, kita harus tetap fokus mempersiapkan diri dengan menata struktur partai hingga tingkat ranting guna menghadapi verifikasi partai peserta Pemilu 2029," ujar Subadri.

Menurutnya, Mukerwil menjadi momentum untuk merumuskan langkah-langkah strategis partai, termasuk penetapan waktu pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) yang akan digelar setelah adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap (inkracht) terkait sengketa yang saat ini masih berlangsung di tingkat DPP.

"Saat ini DPP masih dalam proses sengketa di PTUN dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena itu, Muswil Banten akan dilaksanakan setelah adanya putusan inkracht. Setelah itu, DPC-DPC akan melanjutkan Mukercab sebagai persiapan menuju Musyawarah Cabang (Muscab)," katanya.

Subadri juga menegaskan bahwa Mukerwil merupakan forum permusyawaratan tertinggi di bawah Muswil yang memiliki kewenangan menghasilkan keputusan yang mengikat bagi seluruh struktur partai di wilayah Banten.

"Jika ada pihak yang melaksanakan Muswil di luar keputusan dan rekomendasi Mukerwil ini, maka kegiatan tersebut kami anggap tidak sah atau ilegal," tegasnya.

Dalam Mukerwil V tersebut, DPW PPP Banten menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Pertama, Muswil VI PPP Banten akan dilaksanakan setelah adanya putusan hukum yang inkracht atau paling lambat Agustus 2026.

Kedua, apabila terdapat pelaksanaan Muswil sebelum adanya putusan hukum sebagaimana dimaksud, maka kegiatan tersebut dianggap tidak sah, bertentangan dengan mekanisme organisasi, serta tidak memiliki dasar hukum.

Ketiga, DPW PPP Banten menginstruksikan seluruh DPC PPP se-Provinsi Banten untuk melaksanakan Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) guna menyelesaikan persoalan internal pasca-Muktamar X PPP sekaligus memperkuat konsolidasi menjelang verifikasi partai peserta Pemilu 2029.

Keempat, DPW PPP Banten meminta penegakan disiplin terhadap seluruh anggota DPRD dari PPP di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar tercipta sinergi antara program partai, pemerintah, dan masyarakat.

Kelima, DPW dan DPP PPP didorong untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam mendukung program ketahanan pangan, pembangunan ekonomi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Keenam, terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu 2029, DPW PPP Banten berharap sistem pemilu yang akan diterapkan dapat lebih proporsional dan meminimalkan terbuangnya suara rakyat, sebagaimana semangat yang telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Sekarang, yang terverifikasi secara nasional ada 29.400 dapur dan yang sudah operasional 27.900 dapur

Mataram (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya mengungkapkan jumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah lolos verifikasi secara nasional sebagai mitra sebanyak 29.400.

"Sekarang, yang terverifikasi secara nasional ada 29.400 dapur dan yang sudah operasional 27.900 dapur," kata Sony Sonjaya dalam konferensi pers di Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Mataram, Jumat.

Jika dilihat dari persentase kebutuhan dapur MBG skala nasional sebanyak 30.000 lokasi, lanjut dia, jumlah yang terverifikasi ini sudah mencapai 80 persen.

"Sisanya, kita menunggu hasil validasi data riil, terutama untuk daerah terpencil," ujar dia.

Dengan menyampaikan data perkembangan verifikasi calon mitra BGN, ia menerangkan bahwa kebutuhan nasional untuk penyaluran MBG saat ini mencakup 82,9 juta penerima manfaat.

Penerima manfaat tidak hanya mencakup peserta didik, namun data terkini sudah ada penambahan dari jumlah ibu hamil, menyusui, hingga tenaga pendidik.

"Jadi, yang kita utamakan itu adalah ibu hamil, menyusui, anak balita, peserta didik, dan tenaga pendidik," ucapnya.

Lebih lanjut, Sony Sonjaya menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran juga berpengaruh pada operasional BGN. Efisiensi dilakukan dengan memotong sejumlah anggaran kegiatan.

"Jadi, BGN menyambut kebijakan pemerintah ini tanpa mengurangi kualitas (MBG). Tetap Rp15 ribu untuk porsi besar dan Rp13 ribu untuk porsi kecil," kata Sony Sonjaya.

Untuk porsi besar dengan anggaran Rp15 ribu ini untuk peserta didik mulai dari yang duduk di kelas 4 sekolah dasar, ibu hamil, dan tenaga pendidik. Sedangkan, Untuk porsi kecil Rp13 ribu dibagikan kepada balita hingga peserta didik yang duduk di kelas 3 sekolah dasar.

"Itu (anggaran) terdiri dari uang operasional, insentif dan bahan baku," ucapnya.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - PT XTB Indonesia Berjangka (XTB Indonesia) resmi menghadirkan fitur verifikasi panggilan secara real-time langsung di dalam aplikasi. Fitur ini hadir sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman penipuan berbasis telepon yang kian marak menyasar investor di Indonesia.

Dengan fitur ini, nasabah XTB Indonesia dapat langsung membantu mengonfirmasi apakah panggilan telepon yang mereka terima benar-benar berasal dari tim XTB. Setiap kali perwakilan layanan pelanggan atau tim sales menghubungi nasabah, pengguna dapat meminta notifikasi real-time di dalam aplikasi yang mengonfirmasi identitas penelepon sebelum memberikan informasi apa pun.

Fitur ini juga menyederhanakan proses verifikasi saat nasabah menghubungi layanan pelanggan XTB Indonesia. Tidak perlu lagi menjawab serangkaian pertanyaan keamanan, cukup setujui push notification di aplikasi, dan proses verifikasi selesai dalam satu langkah yang cepat dan aman.

Direktur Utama XTB Indonesia Berjangka, Jodhi Gahara Aji, menegaskan komitmen perusahaan dalam melindungi investor lokal. "Di Indonesia, kesadaran masyarakat terhadap ancaman penipuan berbasis telepon masih perlu terus ditingkatkan. Fitur verifikasi panggilan ini hadir sebagai komitmen kami dalam memberikan rasa aman yang nyata kepada nasabah XTB Indonesia setiap kali mereka berinteraksi dengan tim kami," ujarnya.

Omar Arnaout, CEO XTB Global, mengatakan bahwa inovasi ini merupakan bagian dari komitmen global XTB terhadap keamanan nasabah. "Keamanan akun nasabah adalah prioritas utama kami. Di saat ancaman siber global berkembang lebih cepat dari sebelumnya, kami percaya institusi keuangan harus memimpin dengan inovasi dan tanggung jawab," tuturnya.

Peluncuran fitur ini sejalan dengan temuan CrowdStrike 2025 Global Threat Report yang mencatat lonjakan serangan phishing sebesar 442 persen dalam setengah tahun terakhir pada 2024 , menjadikan perlindungan identitas secara real-time sebagai kebutuhan mendasar, bukan sekadar fitur tambahan bagi platform investasi modern.

Seperti diketahui, PT XTB Indonesia Berjangka (XTB Indonesia) merupakan bagian dari Grup Global XTB dan beroperasi di bawah regulasi dan pengawasan BAPPEBTI, OJK, dan Bank Indonesia (BI). XTB Indonesia berfokus pada investasi jangka panjang dengan menyediakan akses ke saham AS, ETF global, dan Investment Plan untuk investasi yang terstruktur dan berbasis tujuan.

Melalui aplikasi investasi XTB, investor Indonesia dapat membangun portofolio yang terdiversifikasi, berinvestasi secara global dengan mudah, dan mengelola investasi mereka dalam lingkungan yang aman dan teregulasi. Didukung oleh keahlian global dan disesuaikan untuk investor lokal, XTB Indonesia membantu individu mengendalikan masa depan keuangan mereka melalui transparansi, teknologi, dan akses pasar yang terpercaya.

Editor: Rizqa Leony Putri

SUMUT - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menegaskan pentingnya soliditas kader dalam menyambut agenda politik ke depan, khususnya menjelang tahapan verifikasi peserta Pemilu pada tahun 2027.

Hal tersebut disampaikannya usai membuka Musyawarah Cabang (Muscab) PPP se-Provinsi Sumatera Utara.

Mardiono menekankan bahwa waktu menuju agenda politik nasional semakin dekat, sehingga seluruh kader diminta untuk bergandeng tangan dan bersatu dalam menyelesaikan agenda partai.

“Ini adalah kebutuhan organisasi sekaligus amanat konstitusi partai politik yang harus dilaksanakan. Kita harus bersatu, menyelesaikan seluruh agenda partai, karena kita ingin bangkit dan menjadi pemenang,” ujar Mardiono, di Wisma Karina, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Minggu (3/5/2026).

Mardiono mengingatkan bahwa kerja-kerja politik tidak cukup hanya dilakukan di media sosial, melainkan harus diwujudkan melalui kerja elektoral yang nyata di lapangan. Menurutnya, penguatan struktur hingga tingkat bawah menjadi langkah penting yang harus segera diselesaikan.

“Dalam waktu singkat, struktur di Sumatera Utara harus dirampungkan. Setelah itu dapat bergerak bersama rakyat agar PPP kembali dicintai,” kata Mardiono.

Lihat video: Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Waketum

Mardiono juga menyoroti perlunya kader di PPP memperkuat basis dukungan di daerah. Mardiono berharap, seluruh wilayah di Sumatera Utara mampu mendongkrak perolehan kursi legislatif di masa mendatang.

“Dulu Sumatera Utara pernah mengalami kejayaan. Ini harus kita rebut kembali dengan kerja nyata dan strategi elektoral yang kuat,” pungkasnya.

JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Jakarta Timur menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Pulogadung, Jakarta Timur. Rakorda tersebut sebagai bagian dari persiapan menghadapi verifikasi faktual partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diperkirakan berlangsung pada 2027.

Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur Fajar Agusta, mengatakan Rakorda diikuti perwakilan dari 10 kecamatan di wilayah tersebut. Fajar menyebut kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi program kerja selama setahun terakhir sekaligus persiapan menuju verifikasi partai pada 2027.

“Alhamdulillah kita berhasil mengumpulkan 10 kecamatan. Tujuannya salah satunya kita ingin melaporkan kegiatan-kegiatan kita selama setahun kemarin, selama kita mulai menjabat dari bulan April sampai per hari ini apa saja yang sudah kita lakukan,” ujarnya, Minggu (26/4/2026),.

Fajar menambahkan, setelah Rakorda pihaknya akan melanjutkan dengan rapat koordinasi kecamatan guna memastikan struktur organisasi di tingkat bawah rampung. Dengan demikian, Perindo di Jakarta Timur diharapkan siap mengikuti proses pendaftaran dan verifikasi oleh KPU.

“Ya, setelah rapat koordinasi daerah ini kita ada namanya rapat koordinasi kecamatan. Nanti insyaallah karena kita memiliki 10 kecamatan kita akan memastikan juga bahwa struktur di kecamatan pun juga mulai rampung. Supaya kita bisa rapi dan diterima oleh KPU untuk mendaftarkan partai Perindo 2027 nanti,” katanya.

Lihat video: Konsolidasi dan Pendidikan Politik Partai Perindo



Plt Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Manik Marganamahendra, mengatakan Rakorda tersebut menjadi langkah untuk memperkuat internal organisasi sekaligus membahas isu-isu publik di Jakarta. Ia menyebut persoalan banjir dan penanggulangan sampah menjadi perhatian yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

“Sekaligus juga sebenarnya memperkuat internal ya, organisasi dan juga membahas masalah-masalah publik di Jakarta yang kira-kira harus diambil langkah konkret oleh Partai Perindo,” ujarnya.

Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta yang juga Anggota DPRD DKI Jakarta, Dina Masyusin, mengatakan pihaknya tengah melakukan roadshow ke sejumlah wilayah di DKI Jakarta menjelang tahapan verifikasi. Ia menyebut optimistis Perindo di Jakarta Timur dapat lolos verifikasi dengan melihat semangat pengurus di tingkat daerah.

“Hari ini kita melihat semangatnya kawan-kawan pengurus DPD, DPC, DPRt se-Jakarta Timur itu sangat luar biasa. Saya punya optimis bahwa Partai Perindo di Jakarta Timur akan lolos verifikasi,” lanjutnya.

Dina berharap semangat serupa juga ditunjukkan oleh pengurus di wilayah lain di DKI Jakarta agar Partai Perindo dapat lolos verifikasi secara cepat di tingkat nasional.

“Harapannya untuk DPD-DPD lain di DKI Jakarta itu semangatnya sama dengan Jakarta Timur, sehingga partai ini, Partai Perindo bisa lolos verifikasi tercepat di seluruh Indonesia. Itu target kita,” tandasnya.

JAKARTA - Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merampungkan verifikasi royalti digital sebesar Rp39,4 miliar untuk seluruh LMK pencipta. Dari total tersebut, Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia (WAMI) menerima alokasi distribusi sebesar Rp36,9 miliar untuk dibagikan kepada para pencipta, publisher, dan pemegang hak cipta lainnya dalam kategori penyedia layanan digital periode Mei-September 2025.

Serah terima berlangsung di Ruang Rapat Puri Orchid, Gedung Puri Matari 1, Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2025). Distribusi tahap III ini dilakukan setelah proses verifikasiintensif sejak 12 hingga 28 November 2025. Hasil verifikasi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian pada alokasi distribusi yang sebelumnya diajukan WAMI.

Untuk periode Mei-Juli 2025, WAMI mengajukan distribusi sebesar Rp32.840.176.239 dan setelah verifikasi jumlahnya tetap Rp32.840.176.239. Sementara untuk periode Agustus-September 2025, pengajuan oleh WAMI sebesar Rp6.450.958.255 meningkat menjadi Rp6.613.937.628 setelah verifikasi. Dengan demikian, total pengajuan awal sebesar Rp39.291.134.494 berubah menjadi Rp39.454.133.867 setelah verifikasi.

Ketua LMKN Pencipta Andi Mulhanan Tombolotutu menjelaskan, perbedaan tersebut muncul karena LMKN menetapkan rasio biaya operasional 12 persen untuk periodeAgustus–September 2025, lebih rendah dari perhitungan sebelumnya.

“Selisih sebesar Rp162.979.373 sepenuhnya menjadi hak pencipta dan pemegang hak cipta. Kami memastikan koreksi ini sesuai dengan ketentuan dan berpihak kepada para kreator,” kata Andi Mulhanan.

Ketua LMKN Pemilik Hak Terkait Marcell Siahaan mengatakan, revisi data oleh WAMI dilakukan dengan cepat dan transparan. “WAMI telah menyesuaikan proposal distribusinya sesuai hasil verifikasi dan seluruh data pendukung, mulai dari daftar anggota, rincian distribusi, hingga flowchart formula perhitungan, telah diserahkan dalam format Excel dan CSV. Transparansi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan para pencipta,” kata Marcell.

Komponen distribusi yang dapat dikelola oleh WAMI terdiri dari royalti pencipta sebesar Rp9.855.461.382, royalty publisher Rp14.803.505.145, dan royalti overseas Rp12.339.851.485, dengan total Rp36.998.818.013 kepada 5.440 anggota WAMI.

Sementara itu, royalti lokal non-anggota WAMI turut disiapkan untuk LMK lain, yaitu KCI sebesar Rp1.411.166.078 untuk 1.647 anggota, RAI Rp942.150.887 untuk 236 anggota, eks LMK PELARI Rp100.371.440 untuk120 anggota, TRI Rp987.028 untuk 2 anggota, COMP Rp515.313 untuk 4 anggota, dan YPPHN Rp105.109 untuk 2 anggota. Total royalti non-anggota ini mencapai Rp2.455.295.855 untuk 2.011 anggota, termasuk lebih dari 5.000 pencipta lokal WAMI yang tahun ini tercatat akan menerima royalti digital.

LMK WAMI diberikan waktu tujuh hari kerja sejak penandatanganan berita acara untuk menyampaikan laporan hasil distribusi kepada LMKN. Adapun pending matters seperti unclaimed royalti akan diverifikasi pada tahap berikutnya.

PALEMBANG - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) melakukan verifikasi program rehabilitasi mangrove Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Verifikasi lapangan tersebut dilakukan sejak 17 -19 November 2025.

Verifikasi lapangan tersebut dalam rangka pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan Dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 kepada Herman Deru sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

Pertemuan di Aula Griya Agung Palembang dipimpin oleh Ketua Tim Pengusul Kemendagri Hanafi, bersama Ketua Tim Setmilpres Kolonel Caj Sandy, dan perwakilan KKP. Hadir pula Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perguruan tinggi, BPDAS Musi, TNBS, BUMN, pelaku industri, dan penerima manfaat.

“Calon penerima telah melewati seluruh tahapan verifikasi administrasi, teknis, dan pemeriksaan oleh empat lembaga hukum, sehingga layak dilanjutkan ke verifikasi lapangan sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2024,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).

Ketua Tim Setmilpres Kolonel Sandy menyampaikan peninjauan ini menjadi dasar penilaian terhadap kesesuaian laporan dengan kondisi di lapangan, khususnya terkait keberhasilan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat. Program tersebut diusulkan sebagai inovasi unggulan Gubernur Herman Deru dalam menjaga ekosistem pesisir.

Di sisi lain, Gubernur Sumsel Herman Deru memaparkan capaian program antara lain peningkatan luasan ekosistem mangrove sebesar 1.484,9 hektare sejak 2021–2024, penurunan pembukaan lahan masyarakat di Desa Sungsang IV sebesar 19,47 hektare, penurunan hotspot mangrove di Banyuasin dari 53 titik menjadi 25 titik, serta peningkatan produksi perikanan tangkap hingga 5–13%.

“Nilai tukar nelayan juga mencapai 117,43, menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ucapnya.

Tim kemudian meninjau Desa Sungsang IV, Kabupaten Banyuasin, untuk melihat langsung dampak program terhadap pengembangan pesisir berkelanjutan. Lokasi kunjungan mencakup area pembibitan mangrove, hutan desa, eco edu wisata binaan PLN, serta lokasi rehabilitasi yang dikelola masyarakat.

Seluruh temuan lapangan menjadi bahan penilaian final atas usulan Satyalancana Wira Karya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

Jakarta, CNBC Indonesia — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap meningkatnya modus penipuan yang memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI).

Teknologi seperti voice cloning dan deepfake kini digunakan pelaku untuk membuat tiruan suara dan wajah yang terlihat meyakinkan, sehingga korban sulit membedakan mana komunikasi asli dan mana yang palsu.

Menurut Satgas Pasti melalui keterangan resmi, dikutip Minggu (16/11/2025), penipuan dengan tiruan suara kini menjadi salah satu modus yang paling cepat berkembang.

Dengan modal rekaman suara singkat dari media sosial atau aplikasi pesan, pelaku dapat meniru suara keluarga, teman, atau kolega. Penipu kemudian menghubungi korban dan melakukan percakapan seolah-olah mereka adalah orang yang dikenal, biasanya untuk meminta dana mendesak atau informasi pribadi.

Selain itu, deepfake wajah juga mulai digunakan untuk membuat video palsu dengan ekspresi yang menyerupai individu tertentu. Video tersebut dapat dikirim melalui pesan instan atau media sosial, sehingga korban semakin yakin bahwa komunikasi berasal dari pihak yang sah.

Di tengah maraknya modus tersebut, Satgas Pasti merilis sejumlah langkah pencegahan yang dinilai penting untuk dilakukan masyarakat. Pertama, selalu lakukan verifikasi ulang jika menerima pesan atau permintaan yang mencurigakan-terutama jika berhubungan dengan uang atau data pribadi. Verifikasi dapat dilakukan dengan menghubungi langsung orang yang bersangkutan melalui kanal komunikasi lain.

Kedua, masyarakat diminta menjaga kerahasiaan informasi pribadi, termasuk foto, rekaman suara, atau data sensitif lainnya, yang dapat dimanfaatkan untuk membuat tiruan digital. Ketiga, Satgas mengimbau agar publik waspada terhadap video atau suara yang terasa janggal, meskipun terlihat berasal dari kontak yang dikenal.

Peringatan ini dirilis di tengah meningkatnya aktivitas keuangan ilegal di Indonesia. Dalam gelombang terbaru, Satgas Pasti memblokir 776 entitas keuangan ilegal, mulai dari pinjaman online (pinjol) ilegal, penawaran pinjaman pribadi, hingga investasi palsu berbasis impersonasi melalui situs dan media sosial.

Satgas Pasti menegaskan bahwa kejahatan digital berkembang sangat cepat. Karena itu, masyarakat diharapkan lebih hati-hati dalam menerima pesan yang meminta dana, menawarkan investasi, atau mengarahkan ke situs tertentu. Pelaporan aktivitas mencurigakan dapat dilakukan melalui laman siPasti.ojk.go.id, Kontak OJK 157, atau WhatsApp di 081 157 157 157.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengguna WhatsApp wajib tahu cara aman menjaga privasi chat agar tak diintip oleh orang lain. Anda bisa memanfaatkan fitur perlindungan bawaan dari WhatsApp dengan enkripsi ujung ke ujung.

WhatsApp saat ini sudah menjadi media komunikasi utama, mulai dari bertukar pesan, foto, hingga video. Artinya, aplikasi chat tersebut juga menyimpan banyak informasi dan data pribadi penggunanya.

Oleh karena itu, keamanan aplikasi WhatsApp dan isinya sangat penting. Tidak hanya urusan pribadi yang tidak ingin diketahui orang lain, tetapi juga potensi kebocoran akses ke aplikasi penting lain seperti mobile banking. Pasalnya, WhatsApp biasanya juga digunakan sebagai aplikasi untuk menerima OTP untuk transaksi keuangan.

Berikut tips menjaga privasi chat di WhatsApp:

1. Aktifkan password dan verifikasi dua langkah

Setelah akun WhatsApp aktif, kamu bisa langsung mengatur password dengan menggunakan Touch ID, Face ID atau password pada perangkat untuk memverifikasi diri.

Kamu juga bisa menambahkan keamanan dengan mengaktifkan verifikasi dua langkah untuk memastikan tidak ada orang lain yang dapat membajak atau mengambil alih akun.

Setelah diaktifkan, siapapun yang mencoba masuk menggunakan nomor atau mencoba menyetel ulang akun, kan diminta memasukkan PIN 6 digit. Pengaturan verifikasi dua langkah dapat melindungi akun dari serangan phising dan upaya pengambilalihan oleh penipu.

2. Kendalikan informasi yang dibagikan

Di WhatsApp, pengguna memiliki kontrol atas data pribadi yang bisa dilihat oleh orang lain. WhatsApp menawarkan pengguna kemampuan untuk mengontrol siapa yang dapat melihat informasi profil, pembaruan status, foto profil, terakhir dilihat, dan siapa saja yang dapat menambahkan ke grup.

Pengaturan privasi di atas dapat kamu kontrol dengan memilih dengan siapa ingin membagikan informasi seperti dengan semua orang, hanya kontak, atau individu tertentu.

3. Manfaatkan fitur sekali lihat

Kamu bisa menggunakan fitur sekali lihat untuk meningkatkan privasi dalam berkirim pesan. fitur ini memungkinkan pengguna mengirim foto, video dan pesan suara yang akan hilang dari chat setelah penerima membukanya sekali.

Foto dan video sekali lihat ini tidak akan disimpan di foto atau galeri penerima, dan tidak dapat diteruskan, dibagikan atau disalin. Penerima juga tidak bisa mengambil tangkapan layar atau rekam layar dari media yang dikirim menggunakan fitur ini.

4. Tambah lapisan keamanan dengan Kunci Chat

Pengguna dapat menyalakan fitur kunci chat untuk memberikan fitur privasi tambahan ke chat tertentu.

Untuk membaca atau mengirim pesan, kamu harus membuka kunci chat menggunakan autentikasi perangkat, seperti kode sandi telepon, Face ID, sidik jari, atau kode rahasia yang dapat diatur. Chat ini akan dipisahkan dari chat kamu yang lain di folder Chat yang dikunci.

Kamu juga bisa membuat kata sandi khusus yang berbeda dari kata sandi perangkat untuk melindungi chat yang mengandung informasi pribadi atau keuangan. Kunci Chat melindungi chat paling privat, sehingga orang lain yang menggunakan ponsel Anda tidak akan dapat melihatnya.

5. Cek pemeriksaan privasi

Lakukan pemeriksaan privasi di aplikasi WhatsApp jika masih bingung mengenai pengaturan privasi mana yang sebaiknya digunakan. Dengan demikian, pengguna dapat mengetahui lebih lanjut tentang fitur-fitur yang dapat menjaga agar percakapan tetap aman, serta dapat mengaktifkan fitur-fitur yang dibutuhkan.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pada akhir Agustus lalu, Google mengumumkan perubahan besar pada ekosistem aplikasi Android yang membuat banyak pengguna dan pengembang independen murka.

Pasalnya, mulai tahun depan, Android akan memblokir kemampuan pengguna untuk menginstal aplikasi buatan pengembang yang tidak terverifikasi. Padahal, selama ini salah satu keuntungan sistem Android adalah memungkinkan instal aplikasi di luar toko resmi Play Store atau kerap diistilahkan 'sideloading'.

Setelah mendapat kritik keras dari pengguna dan pengembang, Google akhirnya mengumumkan konsesi besar melalui unggahan di blog resminya. Raksasa Mountain View tersebut mengatakan sedang membangun "alur lanjutan" baru yang akan memungkinkan "pengguna berpengalaman untuk menerima risiko menginstal software yang tidak terverifikasi."

Google mengatakan alur lanjutan baru ini ditujukan bagi para pengembang dan pengguna berpengalaman yang "memiliki toleransi risiko lebih tinggi dan menginginkan kemampuan untuk mengunduh aplikasi yang belum terverifikasi."

Perusahaan tersebut menyatakan bahwa mereka "merancang alur ini secara khusus untuk melawan paksaan" guna memastikan bahwa "pengguna tidak tertipu untuk melewati pemeriksaan keamanan saat berada di bawah tekanan penipu."

Alur ini akan mencakup "peringatan yang jelas" untuk memastikan bahwa pengguna "sepenuhnya memahami risiko yang ada" dengan menginstal aplikasi yang dibuat oleh pengembang yang belum terverifikasi. Pada akhirnya, pilihan untuk melakukannya tetap berada di tangan pengguna.

Dikutip dari Android Authority, Kamis (13/11/2025), Google mengatakan sedang mengumpulkan masukan awal mengenai desain fitur ini dan akan membagikan detail lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang.

Meskipun Google belum membagikan seperti apa alur baru ini, diharapkan akan lebih mudah dibandingkan menggunakan ADB (Android Debug Bridge) untuk memasang aplikasi.

Sebelum pengumuman ini, satu-satunya metode yang diketahui memungkinkan bagi pengguna untuk memasang aplikasi dari pengembang yang tidak terverifikasi adalah menggunakan ADB, yang sederhana namun merepotkan.

Tool seperti Shizuku sebenarnya bisa memasang aplikasi ADB tanpa menggunakan PC, tetapi siapa yang tahu berapa lama metode tersebut akan bertahan. Jadi, dengan pengumuman terbaru dari Google, pengguna tidak perlu lagi menggunakan metode rumit seperti itu untuk memasang software pilihan mereka.

Google juga mengumumkan bahwa mereka mengajak para pengembang yang mendistribusikan aplikasi secara eksklusif di luar Play Store untuk bergabung dalam program akses awal verifikasi pengembang. Para pengembang dapat mendaftar di Konsol Pengembang Android untuk memverifikasi identitas mereka sebelum persyaratan verifikasi diberlakukan tahun depan.

Undangan telah diluncurkan kepada para pengembang yang belum terverifikasi sejak 3 November. Sementara itu, pengembang yang mendistribusikan aplikasi melalui Play Store akan menerima undangan untuk mendaftar mulai 25 November 2025.

Terakhir, unggahan blog Google menegaskan kembali alasannya menerapkan persyaratan verifikasi pengembang baru, yaknikeselamatan dan keamanan. Perusahaan ingin melindungi pengguna dari penipu, yang sering menggunakan taktik rekayasa sosial untuk mengelabui pengguna agar memasang perangkat lunak berbahaya dari luar toko aplikasi tepercaya.

Postingan tersebut menyebutkan tren yang berkembang di Asia Tenggara, di mana penyerang menelepon korban dengan klaim rekening bank mereka telah dibobol, yang kemudian diarahkan untuk memasang "aplikasi verifikasi" berbahaya guna mengamankan dana mereka.

Para penyerang kemudian mengarahkan korban untuk memberikan akses notifikasi kepada aplikasi berbahaya tersebut, yang memungkinkannya untuk mencegat kode otentikasi dua faktor dan informasi sensitif lainnya.

Mewajibkan pengembang untuk memverifikasi identitas mereka akan mempersulit pelaku kejahatan siber untuk membuat aplikasi berbahaya baru setelah aplikasi sebelumnya dihapus. Hal ini karena pelaku kejahatan siber harus menggunakan identitas asli sebelum diizinkan mendistribusikan software, sehingga mempersulit mereka untuk meningkatkan skala serangan.

Di sisi lain, penerapan persyaratan verifikasi meningkatkan hambatan masuk bagi para pengembang amatir dan pelajar, sehingga Google akan mengizinkan mereka membuat jenis akun khusus dengan persyaratan verifikasi yang lebih sedikit dan tanpa biaya pendaftaran sebesar US$25.

Namun, jenis akun ini hanya dapat mendistribusikan aplikasi ke sejumlah perangkat terbatas, sehingga tidak dapat digunakan untuk menerbitkan aplikasi di toko aplikasi. Google menyatakan masih mengembangkan jenis akun ini dan sedang mempertimbangkan masukan dari komunitas untuk membantu membentuknya, sehingga berbagai hal dapat berubah sebelum persyaratan verifikasi berlaku.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]