Bisnis.com, BATAM - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepulauan Riau mengingatkan perusahaan agar tidak hanya mengumumkan lowongan pekerjaan melalui media sosial atau portal pencarian kerja, tetapi juga melaporkannya secara resmi kepada pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepulauan Riau, Diki Wijaya, mengatakan, kewajiban tersebut telah diatur secara nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

Dalam aturan tersebut, tepatnya Pasal 4 ayat (2), ditegaskan bahwa setiap pemberi kerja yang membuka lowongan pekerjaan wajib melaporkan informasi lowongan kepada pemerintah.

“Pelaporan lowongan kerja bukan lagi sekadar imbauan, melainkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan yang sedang membuka rekrutmen,” kata Diki, Selasa.

Ia menjelaskan, masih banyak perusahaan yang hanya mengumumkan lowongan melalui media sosial maupun berbagai platform pencarian kerja.

Padahal, pelaporan secara resmi kepada pemerintah menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola ketenagakerjaan yang tertib dan transparan.

Menurutnya, pelaporan lowongan kerja memberikan sejumlah manfaat, di antaranya meningkatkan kredibilitas informasi lowongan, mencegah potensi penipuan berkedok rekrutmen, serta memperluas jangkauan informasi kepada pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

“Dengan melaporkan lowongan secara resmi, perusahaan turut membantu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih aman, terpercaya, dan efektif bagi semua pihak,” ujarnya.

Diki juga menegaskan bahwa proses pelaporan tidak rumit. Perusahaan dapat menyampaikan laporan lowongan kerja secara langsung melalui Disnaker Kepri atau menghubungi kanal resmi yang telah disediakan oleh instansi tersebut.

Karena itu, ia mengajak seluruh perusahaan, pelaku usaha, dan HRD di Kepulauan Riau untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap lowongan kerja yang dibuka telah dilaporkan kepada pemerintah.

“Jangan hanya dipublikasikan di media sosial atau portal kerja. Pastikan setiap lowongan juga dilaporkan secara resmi karena setiap lowongan kerja wajib lapor,” tegas Diki.

Diki berharap, langkah tersebut dapat mendukung terciptanya sistem ketenagakerjaan yang lebih tertib, aman, transparan, dan mampu mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan pencari kerja secara lebih optimal.

JAKARTA - Pakar Telematika Roy Suryo yang menjadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menjalani wajib lapor ke-25 pada hari ini, Kamis (7/5/2026). Wajib lapor ini merupakan buntut laporan yang dilayangkan Jokowi pada 30 April 2025 lalu.

Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin merasa bahwa pihaknya merasa direpotkan dengan prosedur hukum yang harus ia jalani selama setahun terakhir. Ia menyebut aktivitas 'wara-wiri' ke Polda Metro ini sebagai beban pekerjaan tambahan yang harus dirasakan selama ini.

"Siang ini, kami kembali direpotkan oleh pekerjaan dari saudara Joko Widodo ini. Gara-gara laporan saudara Joko Widodo 30 April 2025 yang lalu atau lebih tepatnya setahun yang lalu, ya. Kami harus wara-wiri wajib lapor ke Polda Metro Jaya, ke-25 kali," kata Khozinudin usai wajib lapor.

Dia menyebut hal ini harus dilakukan imbas Jokowi sebagai pihak pelapor tidak pernah ingin menunjukkan bukti fisik ijazah tersebut di hadapan publik.

"Itu semua gara-gara laporan Joko Widodo (Jokowi) yang tidak pernah bertanggung jawab untuk membuktikan ijazahnya. Bahkan ijazahnya pun tidak pernah ditunjukkan di forum apapun termasuk di pengadilan," ujarnya.

JAKARTA - Koordinator tim hukum Troya (Tifa and Roy's Advocate) Refly Harun mengungkap sudah 6 bulan Roy Suryo dan dokter Tifa atau sejak November 2025 dicekal serta melakukan rutinitas wajib lapor. Keduanya menjadi tersangka kasus tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Refly menilai kebijakan pencekalan dan wajib lapor tidak transparan sekaligus membelenggu. Mekanisme wajib lapor dibebankan kepada tersangka meski berkas perkara diklaim sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Wajib lapor itu walaupun kesannya sederhana, tapi sesungguhnya membelenggu. Semacam rantai bagi tersangka untuk tidak bisa pergi ke mana-mana. Bayangkan kalau rumahnya mas Roy itu di luar kota kan ribetnya minta ampun,” ujar Refly dikutip Minggu (3/5/2026).

Menurut dia, tidak adanya aturan yang jelas mengenai batasan waktu wajib lapor, terutama saat berkas sudah berpindah kewenangan ke Kejaksaan. Hal ini menjadi indikasi kuat adanya kesewenang-wenangan dalam prosedur hukum.

Refly menganggap hal tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak asasi terhadap Roy Suryo dan dr Tifa sebagai tersangka. Salah satunya terkait kelambatan proses birokrasi hukum.

Karena itu, dia bakal melayangkan surat resmi ke Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan perkara yang menjerat kliennya. Surat itu rencananya diserahkan besok, Senin, 4 Mei 2026.

Draf surat tersebut sebenarnya telah rampung dan tertanggal 30 April. Namun, karena kendala teknis hari libur, pengiriman baru bisa dilakukan awal pekan depan. Langkah ini diambil guna memenuhi tenggat waktu 15 hari kerja sebagaimana disyaratkan Komnas HAM.

"Maka, kemudian baru disampaikan pada 4 Mei," kata Refly dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (1/5/2026).

“Surat ini berisi mengenai kemungkinan adanya pelanggaran HAM. Misalnya lampaunya waktu dalam pengembalian berkas perkara (P19) yang lebih dari 70 hari. Itu potensial melanggar hak asasi manusia,” lanjutnya.

Melalui laporan ke Komnas HAM, Refly berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap prosedur penanganan perkara agar hak-hak warga negara tetap terlindungi selama proses hukum berjalan.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyatakan, jemaah haji Indonesia yang membawa uang tunai senilai Rp100 juta atau lebih wajib melaporkan kepada Bea Cukai.

Kepala Seksi III Direktorat Teknis Kepabeanan, Cindhe Marjuang Praja, menjelaskan ketentuan tersebut merupakan bagian dari pengawasan arus uang lintas negara yang dikoordinasikan dengan otoritas terkait.

"Untuk pembawaan uang tunai yang masuk ke Indonesia, jika nilainya Rp100 juta atau lebih, wajib dilaporkan kepada Bea Cukai," ujar Cindhe dalam media briefing virtual terkait Pelayanan dan Fasilitas Kepabeanan Bagi Jemaah Haji, Kamis (16/4/2026).

Ia menjelaskan, laporan tersebut nantinya akan diteruskan kepada otoritas yang berwenang, termasuk Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), guna mendukung pengawasan stabilitas sistem keuangan. "Laporan yang disampaikan melalui Bea Cukai akan disampaikan kepada Bank Indonesia maupun PPATK," kata Cindhe.

Sementara itu, bagi jemaah yang membawa uang tunai di bawah batas tersebut tidak diwajibkan untuk melakukan pelaporan. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh pelaku perjalanan internasional, termasuk jemaah haji, sebagai upaya menjaga transparansi serta mencegah potensi penyalahgunaan arus uang lintas negara. "Kalau di bawah itu silahkan tidak perlu dilaporkan kepada Bea Cukai," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkap alasan Richard Lee mangkir dari panggilan kasus pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan Richard Lee sempat absen dalam pemeriksaan pada Selasa (3/3/2026).

Hanya saja, Richard Lee tidak menjelaskan alasan berhalangan hadir pada pemeriksaan tersebut kepada penyidik. Meskipun begitu, kepolisian justru mendapati Richard Lee melakukan aksi live di akun TikTok di hari yang sama.

"Yang bersangkutan melakukan kegiatan live Tiktok di akun milik sendiri untuk tujuan promosi produk CV Athena sebagai bagian dari pekerjaannya," ujar Budi saat dikonfirmasi, Sabtu (7/3/2026).

Selain itu, Budi mengungkap bahwa Richard Lee juga tidak melaksanakan wajib lapor sebanyak dua kali usai dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Dengan begitu, penyidik Polda Metro Jaya memutuskan untuk menahan dokter kecantikan itu karena dinilai tidak kooperatif selama proses hukum yang ada.

"Intinya yang bersangkutan tidak mencerminkan sebagai warga negara yang patuh dan menghormati hukum," pungkasnya.

Sekadar informasi, Richard Lee telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen pada (15/12/2025).

Kasus ini berawal dari laporan yang dilayangkan oleh Dokter Detektif (Doktif) atau Samira Farahnaz. Doktif melaporkan Richard Lee setelah membeli Dia sejumlah produk White Tomato Richard Lee.

Samira membeli produk itu melalui marketplace dengan akun Gerabah Shop seharga Rp670.100. Hanya saja, barang tersebut memiliki kandungan yang tidak sesuai dengan kemasannya. Kandungan yang dimaksud adalah White Tomato.

Setelah itu, Samira juga membeli produk lain seperti DNA Salmon hingga produk kecantikan Miss V Stem Cell by Athena Group. Namun, kedua produk tersebut diduga merupakan hasil pengemasan ulang.

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya telah resmi menahan dokter kecantikan Richard Lee dalam kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan Richard Lee diperiksa terlebih dahulu selama empat jam dan dicecar 29 pertanyaan oleh penyidik.

"Terhadap tersangka DRL dilakukan penahanan pada pukul 21.50 di rutan Polda Metro Jaya," ujar Budi saat dikonfirmasi, Jumat (6/3/2026).

Dia menambahkan, alasan penahanan terhadap dokter kecantikan itu lantaran tindakannya dinilai menghambat penyidikan. Misalnya, mangkir saat dipanggil tanpa alasan yang jelas pada (3/3/2026).

Di hari yang sama, kepolisian mendapati Richard Lee tengah melakukan siaran langsung pada akun media sosial di TikTok.

"Tersangka juga mangkir wajib lapor pada hari Senin, 23 Februari 2026 dan Kamis, 5 Maret 2026 tanpa alasan yang jelas," imbuhnya.

Adapun, sebelum melaksanakan penahanan, tersangka dilakukan pengecekan kesehatan oleh Biddokes Polda Metro Jaya. Hasilnya, pengecekan tensi, saturasi, dan suhu tubuh dengan hasil normal dan dapat melakukan aktivitas seperti biasa.

"Sebelum dilakukan penahanan, barang-barang pribadi tersangka yang tidak terkait proses pembuktian penyidikan telah dititipkan kepada kuasa hukum," pungkasnya.

Sekadar informasi, Richard Lee telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen pada (15/12/2025)

JAKARTA - Sejumlah tersangka kasus ijazah mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta pada Rabu (11/2/2026). Sebab, mereka hendak melakukan wajib lapor ke polisi.

Berdasarkan pantauan, tersangka yang wajib lapor itu yakni Kurnia Tri Royani dan Rustam Effendi, mereka ditemani tim pengacaranya, Ahmad Khozinudin dan Abdul Gafur Sangaji. Wajib lapor itu dilakukan terhadap para tersangka kasus ijazah Jokowi.

"Hari ini kami datang ke Polda Metro Jaya dalam rangka menjalankan dua agenda, pertama wajib lapor dan kedua respons kami selaku Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis terhadap berkas perkara Roy Suryo Cs. Bang Roy tidak bisa hadir, tapi titip salam," ujar pengacara Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin pada wartawan, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, dalam tahap berkas perkara Roy Suryo Cs yang sudah P19 itu, Jaksa meminta polisi mendalami keterangan saksi, ahli, hingga barang bukti. Soal ahli, pihaknya pun bakal mengajukan ahli untuk diperiksa ke polisi nantinya.

"Berkaitan bukti, ini paling penting kami sikapi. Bukti lpenting dalam kasus ini bukti primary evidence, yakni ijazah Pelapor Joko Widodo yang karena ijazah itu dideskripsikan sebagai ijazah yang palsu berdasarkan penelitian kemudian klien kami, Roy Suryo, termasuk Bu Kurnia, Bang Rizal Fadhillah, dan Bang Rustam Effendi dituduh melakukan fitnah dan pencemaran," tuturnya.

Padahal, kata dia, tidak ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang memberikan ketetapan ijazah itu sah berdasarkan putusan, bukan berdasarkan penyidikan belaka. Maka itu, sesuai petunjuk Jaksa pula, seharusnya polisi melakukan uji forensik terhadap ijazah Jokowi.

"Sebagaimana arahan Jaksa, kami sudah mengirimkan dahulu kira-kira sebulan lalu permohonan agar dilakukan tes laboratorium forensik independen untuk melakukan pendalaman terhadap barang bukti paling penting," ujarnya.

"Penyidik wajib menindaklanjuti permohonan kami untuk melakukan tes laboratorium forensik secara independen agar ada keseimbangan, equality before the law dalam konteks membuktikan dalam kasus ini Joko Widodo," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa saldo dompet digital atau uang elektronik (e-wallet) tidak masuk cakupan data yang dilaporkan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.108/2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli menyatakan bahwa e-wallet saat ini belum memenuhi kriteria sebagai objek pelaporan rutin maupun pertukaran informasi keuangan global yang akan berlaku efektif untuk tahun data 2026.

Alasannya, batas atas saldo uang elektronik yang ditetapkan otoritas moneter masih jauh di bawah ambang batas wajib lapor yang dipersyaratkan dalam beleid tersebut.

"Untuk implementasi pengaturan ke depan, sepanjang ketentuan Bank Indonesia masih membatasi saldo maksimum uang elektronik sebesar Rp20 juta, maka uang elektronik belum termasuk dalam cakupan pelaporan rutin," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Rosmauli merincikan bahwa terdapat disparitas nilai yang signifikan antara ketentuan saldo maksimal Bank Indonesia dengan batas minimal saldo yang wajib diintip oleh otoritas pajak.

Sebagai informasi, batas saldo minimal rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara otomatis untuk kepentingan domestik adalah Rp1 miliar. Sementara itu, untuk keperluan pertukaran informasi keuangan secara global (Automatic Exchange of Information/AEOI), batas saldo minimumnya dipatok sebesar US$10.000.

"Hal ini karena batas saldo [maksimal Rp20 juta] tersebut masih jauh di bawah ambang batas pelaporan... Dengan demikian, e-wallet saat ini tidak masuk objek pelaporan rutin sebagaimana dimaksud dalam PMK tersebut," tutupnya.

Kriteria Rekening hingga Aset Kripto yang Diawasi DJP

Adapun berdasarkan PMK 108/2025 yang berlaku mulai 1 Januari 2026, DJP akan bisa 'mengintip' data keuangan wajib pajak mulai dari rekening perbankan, asuransi, pasar modal, hingga aset kripto. Kendati demikian, terdapat perbedaan perlakuan batas saldo.

Dalam Pasal 35 ayat (8) huruf a angka 1 PMK 108/2025, rekening keuangan yang dipegang oleh orang pribadi wajib dilaporkan jika memiliki saldo atau nilai paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atau setara dalam mata uang asing.

Kendati demikian, ketentuan berbeda berlaku bagi nasabah badan/korporasi. Berdasarkan Pasal 35 ayat (8) huruf a angka 2, rekening yang dipegang oleh entitas (badan) tidak memiliki batasan saldo minimal.

Artinya, seluruh rekening entitas di perbankan wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak tanpa memandang nominal saldo.

Ketentuan serupa berlaku untuk sektor asuransi. Sesuai Pasal 35 ayat (8) huruf b, Perusahaan Asuransi Tertentu wajib melaporkan polis asuransi yang memiliki nilai pertanggungan atau nilai tunai paling sedikit Rp1 miliar, baik yang dipegang oleh orang pribadi maupun entitas.

Wajib pajak yang menempatkan dananya di instrumen pasar modal akan mendapatkan perlakuan yang lebih ketat. Beleid ini menegaskan bahwa tidak ada batas bawah saldo untuk pelaporan rekening efek.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 ayat (8) huruf c, rekening keuangan yang dikelola oleh Lembaga Kustodian dan Entitas Investasi (seperti sekuritas atau manajer investasi) wajib dilaporkan tanpa terdapat batasan saldo atau nilai. Dengan demikian, portofolio investasi saham, reksa dana, atau obligasi berapapun nilainya akan masuk dalam radar pelaporan otomatis ke otoritas pajak.

Poin baru dalam PMK 108/2025 adalah masuknya aset kripto sebagai objek pelaporan otomatis. Sesuai Pasal 40 ayat (1), Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) yang berstatus sebagai pelapor CARF wajib menyampaikan laporan informasi aset kripto relevan kepada Ditjen Pajak.

Adapun data yang wajib dilaporkan mencakup nilai pasar aset kripto dan saldo mata uang fiat (uang tunai) yang tersimpan di akun pengguna pada akhir tahun pelaporan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (6) huruf d.

Selain saldo akhir, PJAK juga wajib melaporkan transaksi pembayaran ritel yang bernilai besar.

Merujuk Lampiran VI Huruf C angka 1 huruf c butir 3, transaksi transfer aset kripto sebagai pembayaran barang atau jasa dengan nilai melebihi US$50.000 (lima puluh ribu dolar AS) masuk dalam kategori Transaksi Pembayaran Retail yang Wajib Dilaporkan.

Adapun, penerbitan PMK 108/2025 tidak terlepas dari implementasi keterbukaan informasi keuangan lintas negara, termasuk perluasan cakupan common reporting standard (CRS) serta skema pelaporan aset kripto melalui crypto asset reporting framework (CARF).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan kedua sistem global ini bakal mulai saling bertukar data pada 2027 untuk informasi tahun pajak 2026. Dia menjelaskan bahwa agenda transparansi pajak itu merupakan mandat internasional yang lahir dari keputusan KTT G20 London 2009.

Forum tersebut menegaskan bahwa era kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan telah berakhir dan memberi mandat kepada OECD serta Global Forum untuk membangun standar pertukaran informasi keuangan global.

“Indonesia sejak November 2009 sudah bergabung dengan Global Forum sebagai bentuk dukungan nyata terhadap transparansi informasi keuangan internasional,” ujar Bimo dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan alasan mewajibkan perusahaan mengirim laporan keuangan ke kementeriannya mulai 2027.

"Kalau Tbk (perusahaan terbuka) mah gampang, kan mereka sudah biasa itu (mengirim laporan keuangan). Jadi, bukan hal yang baru," jelas Purbaya usai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Grha Bhasvara Icchana, Jakarta Pusat, Jumat (28/11).

"Yang saya takut kalau perusahaan kecil, tapi saya belum melihat. Perusahaan kecil belum wajib (mengirim laporan keuangan ke Kementerian Keuangan/Kemenkeu) kayaknya," sambungnya.

Sang Bendahara Negara tidak menjawab tegas apakah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan dikhususkan dalam rangka mengejar penerimaan pajak. Ia hanya menekankan hal tersebut sudah lumrah bagi perusahaan Tbk.

Di lain sisi, Purbaya menegaskan kewajiban mengirim laporan keuangan itu belum akan diberlakukan untuk perusahaan kecil.

"(Apakah pelaporan keuangan ke Kemenkeu demi mengejar penerimaan pajak?) Kalau Tbk kan setiap triwulan juga ada, tinggal kumpulin saja datanya. Jadi, enggak ada yang baru itu," jawab Purbaya.

Kemenkeu kini memang mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor. Ini ditempuh demi meningkatkan kualitas data keuangan nasional.

Kementerian yang dipimpin Purbaya itu berharap laporan keuangan yang terstandardisasi mampu mendukung penyusunan kebijakan fiskal dan ekonomi berbasis data aktual.

"PP 43 Tahun 2025 dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat menjadi rujukan yang andal bagi pengambilan keputusan di tingkat korporasi maupun kebijakan publik," kata Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Masyita Crystallin dalam rilis resmi, Senin (24/11).

Masyita mengatakan kebijakan baru ini bakal dilakukan secara bertahap dan proporsional agar dapat berjalan efektif tanpa mengganggu stabilitas operasional pelaku usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkap potensi penangguhan penahanan Direktur PT Melani Citra Permata (Mecimapro) Fransiska Dwi Melani pada Jumat (7/11/2025).

Melani sejatinya sudah dilakukan penahanan sejak Selasa (9/9/2025) atas perkara dugaan penipuan dan penggelapan konser Kpop Twice di Jakarta. Selanjutnya, Melani juga mendapatkan perpanjangan penahanan pada Sabtu (29/9/2025).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan untuk saat ini pihaknya sudah tidak dapat memperpanjang penahanan Melani.

"Masa penahanan terhadap tersangka sudah tidak dapat diperpanjang lagi," ujarnya kepada wartawan, dikutip Selasa (4/11/2025).

Namun demikian, Budi menegaskan penangguhan penahanan bos Mecimapro bisa batal apabila berkas perkara bisa dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak Kejaksaan.

Begitu pula sebaliknya, apabila berkas perkara dinyatakan belum lengkap maka penahanan Melani bakal ditangguhkan dan hanya dikenakan wajib lapor Senin dan Kamis.

"Apabila hingga hari Jumat berkas perkara belum dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan, maka terhadap tersangka akan dilakukan penangguhan penahanan [tidak ditahan] dengan kewajiban wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis," imbuhnya.

Adapun Budi menegaskan bahwa meskipun penahanan Melani ditangguhkan, hal itu tidak serta membuat proses penyidikan berhenti. Sebab, penyidik bakal terus melengkapi berkas perkara hingga dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan.

"Namun demikian, proses penyidikan dan pelimpahan berkas perkara tetap akan dilanjutkan hingga dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan," pungkasnya.

Dia ditetapkan tersangka berdasarkan laporan polisi LP/B/187/I/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 10 Januari 2025. Laporan itu dilakukan oleh pihak PT Media Inspirasi Bangsa (MIB) selaku investor konser.

Melani dilaporkan atas dugaan penipuan atau perbuatan penipuan atau penggelapan atas penyelenggaraan konser Kpop Twice di Jakarta pada 2023. Dalam perkara ini, pelapor diduga telah mengalami kerugian sebesar Rp12,3 miliar.

Kemenperin akan mewajibkan setiap industri untuk memberikan pelaporan atas jumlah paparan radiasi radioaktif setiap tiga bulan sekali.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) mengungkapkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang menyiapkan sebuah regulasi baru terkait dengan keamanan pabrik terhadap paparan radiasi radioaktif.

"Jadi kami akan menyiapkan sebuah regulasi yang mewajibkan kawasan-kawasan industri dan pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, memberikan pelaporan dari hasil survei Radiation Portal Manufacturing (RPM)," ujar Agus ditemui usai menghadiri Round Table Investor Daily, di Jakarta, Selasa.

Agus menjelaskan kebijakan ini ditempuh sebagai upaya mitigasi atas kasus paparan radiasi radionuklida Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten.

Kemenperin akan mewajibkan setiap industri untuk memberikan pelaporan atas jumlah paparan radiasi radioaktif setiap tiga bulan sekali.

Menurut Agus, Indonesia sudah memiliki teknologi dan juga alat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kadar radioaktif.

Ia juga akan memberikan pilihan kepada pengusaha untuk membeli peralatan uji atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan uji atau survei.

"Kami mendorong yang kedua. Yang penting bagi kami, seluruh kawasan industri, seluruh pabrik-pabrik itu, memberikan pelaporan kepada Kemenperin melalui SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional), berkaitan dengan hasil survei Radiation Portal Monitoring. Harus setiap tiga bulan," ujar Agus pula.

Agus menyebut regulasi ini akan dikeluarkan secepatnya dan bisa langsung diimplementasikan.

Sebelumnya, Kemenperin juga memastikan keamanan publik dan keberlanjutan investasi. Seluruh langkah mitigasi dan penanganan dilakukan secara terkoordinasi lintas kementerian, agar tidak menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat maupun keberlanjutan kegiatan industri di kawasan Cikande.

Kemenperin menekankan bahwa keamanan bahan baku, proses produksi, dan distribusi hasil industri di kawasan tersebut tetap terjaga. Tidak ditemukan indikasi bahwa paparan radiasi tersebut mempengaruhi rantai pasok maupun kualitas produk manufaktur.

Dalam konteks global, isu keselamatan publik menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar ekspor terhadap produk nasional. Karena itu, Kemenperin juga aktif berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan isu radiasi ini tidak berdampak pada reputasi industri Indonesia di pasar dunia.

Menperin juga mengungkapkan, pihaknya terus berupaya menjaga agar pengelolaan kawasan industri pasca-isu ini tetap kondusif dan ramah investasi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025