enggak boleh lagi ada yang keracunan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan ‘refocusing’ penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) tuntas dalam satu bulan, salah satunya dengan memetakan sekolah elit yang tidak memerlukan program tersebut.

“Dalam rangka perbaikan, kami perlu refocusing agar penerima manfaat ini tepat. Misalnya, sekolah-sekolah yang elit, ya, memang nggak memerlukan makan bergizi,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis.

Sementara itu, tutur Zulhas melanjutkan, sekolah-sekolah yang memerlukan MBG justru belum mendapatkan MBG.

Oleh karena itu, dalam waktu satu bulan, Zulhas menyampaikan akan melakukan pemetaan penerima MBG untuk memastikan manfaat dari program tersebut dirasakan oleh masyarakat yang tepat.

“Ini akan ditata lebih lanjut karena kami akan fokus kepada yang terlambat. Ini sangat terlambat di 3T,” ucap Zulhas.

Selain itu, dalam satu bulan ini, Zulhas juga menyampaikan komitmen pemerintah ihwal peningkatan kualitas dapur-dapur MBG.

Pemerintah tidak akan memberi toleransi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah dengan standar kebersihan, termasuk kebersihan peralatannya.

“Karena tidak ada toleransi terhadap keamanan pangan ini. Walaupun satu, enggak boleh lagi ada yang keracunan,” kata Zulhas.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan pihaknya melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.

Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

BGN, kata dia, juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Penataan tersebut dilakukan karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Langkah berikutnya adalah melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.

Selain itu, BGN juga akan memperkuat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan semata-mata mengejar kuantitas. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas layanan yang sesuai.

Nanik mengatakan program MBG merupakan amanah yang harus dijalankan secara baik karena selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program tersebut juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Untuk 3T itu didata ada 2 ribu titik, tapi kemudian menjadi 8.617 titik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) membengkak dari 2.000 menjadi 8.617 titik.

“Untuk 3T itu didata ada 2 ribu titik, tapi kemudian menjadi 8.617 titik,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil yang digelar di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Kamis.

Zulhas menyampaikan penambahan tersebut juga menjadi perhatian bagi pemerintah, sebab 6.138 titik SPPG sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Selain pembengkakan dapur MBG di wilayah 3T, Zulhas juga mengungkapkan penambahan dapur MBG di wilayah aglomerasi sebanyak 6.877 titik.

“Rencana awal titik itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada kenaikan 6.877 titik,” ujar Zulhas.

Dengan setiap dapur SPPG memperoleh insentif senilai Rp6 juta per hari, Zulhas menghitung pemborosan anggaran untuk insentif dapur SPPG mencapai lebih dari Rp1 triliun per bulan.

“Per bulan ada pemborosan Rp1 triliun. Berarti, kalau setahun, Rp12 triliun,” ujar Zulhas.

Berbagai kasus pembengkakan tersebut lantas menjadi masalah yang mesti diselesaikan oleh pemerintah. Zulhas pun mengatakan perlu waktu selama 1 bulan untuk menata kembali Program MBG.

“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” ujar Zulhas.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan, pihaknya melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.

Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

BGN, kata dia, juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Penataan tersebut dilakukan karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Langkah berikutnya adalah melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.

Selain itu, BGN juga memperkuat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan semata-mata mengejar kuantitas. Evaluasi dilakukan untuk memastikan dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas layanan yang sesuai.

Nanik mengatakan Program MBG merupakan amanah yang harus dijalankan secara baik karena selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program tersebut juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memutuskan menambah bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk 33,244 juta penerima selama tiga bulan guna menjaga daya beli masyarakat di tengah musim kemarau dan gejolak harga pangan global.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan keputusan penyaluran bantuan beras tersebut merupakan hasil dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar harga kebutuhan pokok tidak memberatkan masyarakat.

"Oleh karena itu, bantuan beras atau bantuan pangan ya, itu kita tambah tiga bulan," kata Zulhas, panggilannya, usai Rapat Koordinasi Terbatas Perkembangan Harga Komoditas Pangan di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, bantuan pangan 10 kg beras tersebut akan langsung disalurkan per bulan kepada 33,244 juta penerima di seluruh Indonesia.

Ia mengatakan penyaluran bantuan beras diprioritaskan mulai Juli 2026, sedangkan dua bulan berikutnya akan disesuaikan dengan koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Perum Bulog.

"Itu sebanyak tiga kali atau untuk tiga bulan. Juli satu bulan, dua bulan lainnya nanti Menteri Pertanian bersama Bulog yang akan menentukan kapannya," ujarnya.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan beras untuk program bantuan pangan tambahan tersebut mencapai sekitar 1 juta ton.

Zulhas mengatakan stok beras pemerintah yang saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton masih mencukupi untuk mendukung penyaluran bantuan pangan tersebut.

"Lebih kurang satu juta ton. Jadi kalau stok kita 5,2 juta ton akan berkurang satu juta itu," ucapnya.

Tambahan bantuan pangan tersebut dinilai diperlukan untuk menjaga masyarakat rentan agar tidak terdampak tren pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS maupun tekanan ekonomi lainnya.

Ia menjelaskan data penerima bantuan pangan akan disiapkan bersama Kementerian Sosial, sementara pelaksanaan program dilakukan oleh kementerian tersebut.

"Datanya nanti dengan Menteri Sosial, dengan Bappenas anggarannya, pelaksananya Menteri Sosial," ungkap Zulhas.

Pemerintah memastikan pasokan pangan nasional saat ini masih dalam kondisi aman berdasarkan laporan kementerian dan lembaga terkait serta hasil pengecekan lapangan.

Tambahan bantuan pangan tersebut diharapkan menjadi bantalan sosial untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dari dampak fluktuasi harga pangan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kami sudah memutuskan rapat di sini, kedelai yang hampir seratus persen impor itu kita putuskan disubsidi Rp2.000 per kg. Pemerintah menyediakan untuk 250 ribu ton pertama melalui Bulog

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram (kg) melalui Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga kedelai di tengah pelemahan rupiah dan tingginya ketergantungan impor komoditas tersebut.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan subsidi yang diberikan untuk tahap pertama sebanyak 250 ribu ton kedelai karena komoditas tersebut hampir seluruhnya masih bergantung pada impor.

“Kami sudah memutuskan rapat di sini, kedelai yang hampir seratus persen impor itu kita putuskan disubsidi Rp2.000 per kg. Pemerintah menyediakan untuk 250 ribu ton pertama melalui Bulog,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas Perkembangan Harga Komoditas Pangan di Jakarta, Selasa.

Menurut Zulhas, pemerintah mengantisipasi pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi memengaruhi harga kedelai di dalam negeri karena sebagian besar kebutuhan komoditas tersebut dipenuhi dari impor.

Ia mengatakan subsidi tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga kedelai agar tidak membebani pelaku usaha tahu-tempe maupun masyarakat.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran subsidi kedelai tahap pertama tersebut mencapai sekitar Rp500 miliar.

“Kedelai untuk 250 ribu ton pertama, ya. Kalau Rp2.000 per kg, berarti (total anggaran subsidi sekitar) Rp500 miliar,” ungkapnya.

Zulhas menjelaskan keputusan subsidi kedelai tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Selanjutnya, pemerintah akan menyurati Kementerian Keuangan untuk proses teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Nanti Bulog yang akan (mengkaji) teknisnya seperti apa,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan teknis pelaksanaan subsidi kedelai tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan asosiasi pengusaha kedelai.

Ia menjelaskan bahwa pembahasan diperlukan agar pelaksanaan kebijakan subsidi kedelai dapat berjalan maksimal.

“Nanti kita rapat dulu dengan Kementerian Perdagangan, kemudian dengan Kementerian Keuangan, termasuk juga dengan nanti asosiasi pengusaha kedelai, sehingga hasilnya itu maksimal,” ucap Ahmad.

Ia mengatakan subsidi kedelai tersebut nantinya diarahkan langsung kepada perajin tahu dan tempe, bukan dijual di pasar umum.

“Jadi tidak dijual di pasar, tapi dijual langsung ke perajinnya supaya harganya jadi lebih rendah,” tuturnya.

Di sisi lain, Ketua Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Hugo Siswaya pada Minggu (7/6) menyebut kenaikan harga kedelai akibat pelemahan nilai tukar rupiah masih memberatkan ratusan pengusaha tahu dan tempe di wilayah tersebut.

Pemilik pabrik tahu di Kecamatan Cianjur, Taufik Munandar, mengatakan pelemahan rupiah berdampak terhadap harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama produksi tahu dan tempe. Harga kedelai disebut mencapai sekitar Rp10.500 per kg.

Dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024, Harga Acuan Penjualan (HAP) kedelai lokal di tingkat konsumen atau perajin tahu-tempe ditetapkan maksimal Rp11.400 per kg, sedangkan HAP kedelai impor maksimal Rp12.000 per kg.

Lebih lanjut, pemerintah menilai intervensi harga kedelai diperlukan agar tekanan harga bahan baku tidak menular ke harga produk pangan berbasis kedelai yang banyak dikonsumsi masyarakat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dalam waktu dekat, tiga lokasi PSEL akan dilaksanakan groundbreaking, kemudian menyusul 12 lokasi yang sedang diproses oleh Danantara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di sejumlah lokasi prioritas.

Ia menyampaikan tiga lokasi PSEL akan segera memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking.

“Dalam waktu dekat, tiga lokasi PSEL akan dilaksanakan groundbreaking, kemudian menyusul 12 lokasi yang sedang diproses oleh Danantara untuk masuk fase pemilihan mitra dengan target beroperasi pada 2028,” kata Zulhas dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Sabtu.

Ia menyebutkan percepatan tersebut dilakukan sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Saat ini, terdapat sekitar 30 lokasi PSEL yang direncanakan untuk dikembangkan dalam beberapa tahun ke depan.

Pengembangan tersebut menggunakan pendekatan kawasan perkotaan atau aglomerasi yang menghasilkan sampah di atas 1.000 ton per hari.

Menurut Zulhas, pengembangan PSEL menjadi bagian dari transformasi pengelolaan sampah nasional untuk mengurangi beban tempat pemrosesan akhir (TPA), menghasilkan energi listrik terbarukan, dan mendukung pengurangan emisi karbon.

Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (5/6), Zulhas mengatakan isu pengelolaan sampah menjadi salah satu titik temu nyata dari tiga krisis lingkungan global atau triple planetary crisis.

Tiga krisis tersebut mencakup perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah.

Menurut dia, sampah bukan lagi sekadar persoalan kebersihan kota atau pelayanan publik, melainkan telah berkembang menjadi isu strategis yang memengaruhi pembangunan nasional, komitmen iklim, perlindungan ekosistem, kualitas hidup masyarakat, dan ketahanan pangan.

Data pemerintah menunjukkan Indonesia menghasilkan timbulan sampah nasional sekitar 60 juta ton per tahun, dengan kontribusi terbesar berasal dari kawasan perkotaan.

Ia mengatakan masih terdapat sebagian sampah yang belum terkelola secara optimal sehingga isu persampahan menjadi salah satu tantangan lingkungan yang mendesak.

Selain PSEL, pemerintah juga mendorong pengembangan teknologi pengelolaan sampah lain seperti Refuse Derived Fuel (RDF), komposting, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta pirolisis.

Pengembangan teknologi tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

Zulhas menambahkan pemerintah berkomitmen memperkuat kebijakan yang mendorong transformasi pengelolaan sampah nasional.

Pemerintah juga mengajak pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat memperkuat kolaborasi dalam menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya menjaga masa depan pangan Indonesia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Tahun ini Insya Allah pupuk kita aman. Pemerintah menyiapkan alokasi pupuk bersubsidi sekitar 9,8 juta ton pada 2026, dengan sekitar 9,5 juta ton untuk sektor pertanian dan sisanya untuk perikanan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pasokan pupuk nasional dalam kondisi aman di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok pupuk dunia.

“Tahun ini Insya Allah pupuk kita aman. Pemerintah menyiapkan alokasi pupuk bersubsidi sekitar 9,8 juta ton pada 2026, dengan sekitar 9,5 juta ton untuk sektor pertanian dan sisanya untuk perikanan,” kata Zulhas dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Dalam kegiatan Rembuk Tani di Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis (4/6), ia menyebutkan, pihaknya telah mendapat arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pupuk tersedia dan mudah diakses petani di berbagai daerah.

"Saya diperintah Presiden untuk keliling dan memastikan betul pupuk aman bagi petan," ujarnya.

Zulhas menjelaskan bahwa secara nasional, alokasi pupuk bersubsidi pada 2026 mencapai 9,84 juta ton yang terdiri atas 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan 295 ribu ton untuk sektor perikanan.

Hingga Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tercatat telah melampaui 4 juta ton.

Di Kalimantan Barat, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tercatat mencapai 81.657 ton atau sekitar 44 persen dari total alokasi provinsi sebesar 183.746 ton.

Sementara itu, ia menyebutkan stok pupuk nasional saat ini mencapai 1,19 juta ton yang terdiri atas 825 ribu ton pupuk bersubsidi dan 367 ribu ton pupuk non-subsidi.

Menurut Zulhas, pemerintah terus mempercepat distribusi pupuk agar kebutuhan petani terpenuhi sesuai musim tanam di berbagai daerah.

Ia mengatakan pemerintah telah menyederhanakan tata kelola pupuk bersubsidi melalui pemangkasan regulasi dan prosedur distribusi yang sebelumnya dinilai menghambat penyaluran.

Langkah tersebut dilakukan agar distribusi pupuk lebih cepat, tepat sasaran dan mudah diakses petani.

Selain pupuk bersubsidi, pemerintah juga memperluas bantuan pupuk non-subsidi yang hingga Juni 2026 telah menjangkau lebih dari 4 juta penerima manfaat.

“Kita ingin merubah nasib petani kita yang dulu. Petani banyak yang menjadi buruh karena terus rugi. Ini tidak boleh terjadi,” ucap dia.

Pemerintah juga memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan.

Zulhas menjelaskan sejak Oktober 2025, HET beberapa jenis pupuk telah diturunkan sekitar 20 persen guna meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi.

Selain menjaga pasokan pupuk, pemerintah juga meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi minimal Rp6.500 per kilogram (kg) untuk seluruh kualitas gabah guna memperkuat kesejahteraan petani.

Menurut dia, di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak harga gabah bahkan telah mencapai sekitar Rp7.000 per kg.

Ia menambahkan pemerintah telah melakukan reformasi tata kelola subsidi pupuk melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 dengan mengubah mekanisme subsidi dari pendekatan biaya produksi atau cost plus menjadi nilai komersial atau market-to-market.

Melalui skema tersebut, subsidi dihitung berdasarkan selisih antara nilai komersial pupuk dan harga yang dibayarkan petani tanpa mengubah harga tebus pupuk bersubsidi di tingkat petani.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi industri pupuk, memperkuat transparansi, serta menjaga keberlanjutan pasokan untuk mendukung swasembada pangan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Saya kenal baik ketiganya, Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan yang baru. Mereka adalah orang yang tepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum memperkuat tata kelola dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Zulhas yang juga Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG menyambut positif penunjukan Kepala dan Wakil Kepala BGN yang baru karena dinilai memiliki kapasitas serta pengalaman birokrasi dan koordinasi lintas sektor.

“Saya kenal baik ketiganya, Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan yang baru. Mereka adalah orang yang tepat,” kata Zulhas dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menilai pimpinan baru BGN memiliki kapasitas dan pengalaman birokrasi yang dibutuhkan untuk memperkuat pelaksanaan MBG.

“Saya sering rapat dengan mereka. Mereka mampu bekerja lintas kementerian dan lembaga serta memahami tantangan implementasi di lapangan,” ujarnya.

Menurut dia, penguatan tata kelola MBG penting dilakukan mengingat program tersebut melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam skala besar.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan memimpin sinkronisasi, evaluasi dan pengendalian lintas sektor Program MBG yang melibatkan 17 kementerian dan lembaga melalui implementasi tata kelola sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.

Hingga 2 Juni 2026, Program MBG telah berjalan melalui 29.670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menjangkau 63.133.649 penerima manfaat.

Dalam susunan baru tersebut, Nanik Sudaryati Deyang yang kini menjabat sebagai Kepala BGN dinilai memiliki pengalaman internal karena telah terlibat dalam pengawalan program MBG sejak tahap pengembangan.

Sementara itu, Agustina Arumsari yang menjabat sebagai Wakil Kepala BGN disebut membawa perspektif pengawasan dan manajemen risiko dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memperkuat akuntabilitas program.

Adapun Mayjen TNI Trenggono dinilai memiliki pengalaman kepemimpinan dari berbagai jabatan strategis di TNI Angkatan Darat serta pengalaman di sektor pangan sebagai Wakil Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara.

Menurut Zulhas, pergantian pimpinan BGN tersebut mencerminkan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG.

“Ini bukti Presiden mendengar berbagai kritik dan masukan publik. Presiden adalah sosok yang mendengar dengan kehati-hatian,” ungkap dia.

Pemerintah berharap kepemimpinan baru tersebut dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan MBG sekaligus meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi masyarakat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan tambak udang dan ikan produktif untuk memperkuat swasembada protein nasional.

“Hasil panen udang dari kawasan akan diarahkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai bagian dari penguatan swasembada protein,” kata Zulhas berdasarkan keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Presiden Prabowo sebelumnya meninjau panen raya udang di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5).

Dalam kegiatan tersebut, Presiden menyaksikan proses panen udang dan ikut menarik jaring bersama Zulhas serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

​​​​​​​Pemerintah menempatkan panen raya udang tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pasokan protein masyarakat sekaligus membuka peluang ekspor.

Selain kawasan tambak udang di Kebumen, Presiden juga mendorong pembangunan tambak udang di Waingapu seluas 2.000 hektare dan Gorontalo seluas 200 hektare.

Pemerintah juga menyiapkan pengembangan tambak ikan di kawasan pantai utara Jawa Barat seluas 14.000 hektare.

Tambak udang di Desa Tegal Retno, Kebumen, memiliki luas lahan 65 hektare dengan jumlah kolam sebanyak 206 petak.

Kawasan tersebut dikelola Badan Layanan Umum (BLU) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan telah dibangun sekitar tiga tahun.

Zulhas menyebutkan bahwa setiap hektare tambak ditargetkan mampu menghasilkan sekitar 40 ton udang.

Dengan harga sekitar Rp70 ribu per kilogram, kawasan tersebut ditargetkan menghasilkan produksi hingga 960 ton per siklus atau sekitar 1.920 ton per tahun.

"Nilai produksi tambak tersebut mencapai sekitar Rp67,2 miliar per siklus atau Rp134,4 miliar per tahun, menyerap sekitar 650 tenaga kerja lokal," ujar dia.

Berdasarkan data KKP, nilai ekspor produk perikanan Indonesia mencapai 6,27 miliar dolar AS, dengan komoditas udang menyumbang sekitar 1,87 miliar dolar AS atau hampir 30 persen dari total ekspor perikanan nasional.

Pemerintah menilai sektor perikanan budidaya menjadi salah satu penopang penting dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan devisa negara.

Setelah capaian swasembada beras, jagung, telur, ayam, dan ikan, pemerintah mengarahkan pengembangan tambak udang dan ikan untuk memperkuat swasembada protein.

Zulhas menilai penguatan swasembada protein diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas angkatan kerja, kecerdasan anak, serta percepatan penurunan stunting.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memaparkan arah kebijakan dan program prioritas pangan nasional dalam kuliah umum di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Jakarta.

Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan program swasembada pangan dijalankan dengan berpihak kepada rakyat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Pesan Presiden adalah swasembada pangan harus berpihak kepada rakyat," kata Zulhas, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kuliah umum pada Kamis (21/5/2026) tersebut diikuti 194 peserta pendidikan Lemhannas dari unsur kementerian, lembaga, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah guna memperkuat pemahaman terhadap arah kebijakan pemerintah di sektor pangan dan ketahanan pangan nasional.

Dalam acara itu, Zulhas menyampaikan bahwa produksi pangan nasional menunjukkan tren positif sepanjang 2025.

Produksi beras nasional pada 2025 tercatat mencapai lebih dari 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, produksi jagung mencapai 16,16 juta ton atau naik 6,74 persen dibandingkan 2024.

Menurut Zulhas, peningkatan produksi tersebut ikut menekan ketergantungan impor pangan, termasuk tidak adanya impor beras konsumsi umum maupun jagung pakan pada 2025 hingga 2026.

Pemerintah juga mencatat peningkatan kesejahteraan petani yang tercermin dari kenaikan nilai tukar petani (NTP) dari 116 pada 2024 menjadi 125 pada 2025 dan bertahan pada level yang sama pada 2026.

Selain itu, harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan jagung juga tercatat mengalami kenaikan.

"Harga gabah dan jagung di tingkat petani ikut membaik setelah kenaikan HPP, yakni gabah dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram (kg) dan jagung dari Rp4.521 menjadi Rp5.500 per kg," ujarnya.

Dalam sisi regulasi, Zulhas mengatakan pemerintah telah menerbitkan 30 regulasi sektor pangan dalam 1,5 tahun terakhir yang terdiri atas lima peraturan pemerintah, 10 peraturan presiden, 12 instruksi presiden, dan tiga keputusan presiden.

Ia mencontohkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang telah memangkas 145 regulasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi tiga aturan utama guna mempercepat distribusi pupuk kepada petani.

Selain sektor pertanian, pemerintah juga mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi desa.

Zulhas menyebutkan bahwa hingga pertengahan Mei 2026 sebanyak 9.294 koperasi telah selesai dibangun dan 1.061 koperasi telah beroperasi serta diresmikan oleh Presiden.

"Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 koperasi selesai dibangun pada 16 Agustus 2026," ungkap dia.

Lebih lanjut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terus diperluas dan telah menjangkau 62,4 juta penerima manfaat melalui 28.913 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi.

Zulhas menegaskan bahwa seluruh program prioritas pangan nasional diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat desa, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jika pasar tetap belum menyerap, ikan akan diarahkan untuk dibeli oleh SPPG dalam Program MBG

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) disiapkan pemerintah sebagai solusi untuk memperkuat ekonomi nelayan melalui fasilitas penyimpanan, distribusi dan akses pasar hasil tangkapan.

Menurut dia, program tersebut juga diintegrasikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar hasil tangkapan nelayan tetap terserap ketika harga ikan di pasar belum sesuai atau pasokan melimpah.

“Jika harga ikan belum sesuai, nelayan dapat menyimpan hasil tangkapan lebih dulu. Jika pasar tetap belum menyerap, ikan akan diarahkan untuk dibeli oleh SPPG dalam Program MBG,” kata Zulhas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan hal tersebut saat meninjau KNMP di Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Menurut Zulhas, persoalan utama nelayan selama ini adalah hasil tangkapan harus segera dijual setelah tiba di darat karena ikan berisiko rusak apabila tidak segera terserap pasar.

Kondisi tersebut membuat nelayan sering menjual hasil tangkapan dengan harga rendah ketika pasokan melimpah atau permintaan pasar melemah.

Karena itu, pemerintah menyiapkan KNMP dengan berbagai fasilitas pendukung seperti pabrik es, cold storage, dermaga, bengkel nelayan, koperasi, akses pembiayaan, asuransi dan jalur pemasaran agar nelayan memiliki posisi tawar lebih baik.

Menurut dia, keberadaan fasilitas penyimpanan memungkinkan nelayan tidak perlu langsung menjual hasil tangkapan saat harga belum sesuai.

“Pemerintah ingin KNMP menjadi pengubah nasib nelayan,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Zulhas meninjau sejumlah fasilitas KNMP Lateng mulai dari pabrik es portabel, bengkel nelayan, hingga kios perbekalan.

Ia meminta seluruh fasilitas digunakan dan dirawat dengan baik agar benar-benar menjadi pusat aktivitas ekonomi nelayan.

KNMP Lateng memiliki 204 nelayan aktif, 180 kapal kecil di bawah 5 gross tonnage (GT), dan tiga kelompok usaha bersama nelayan.

Produksi perikanan di kawasan tersebut tercatat mencapai sekitar 1.260 ton per tahun dengan nilai sekitar Rp31,5 miliar.

Fasilitas KNMP Lateng juga membuka peluang pengembangan unit usaha seperti pabrik es, warung, sentra kuliner, dan mobil berpendingin.

Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 KNMP hingga 2029. Untuk tahap awal hingga 2026, ditargetkan sebanyak 1.369 KNMP terbangun.

“Di Jawa Timur, empat titik KNMP telah selesai 100 persen, yakni di Tuban, Sumenep, Malang dan Banyuwangi,” ucap Zulhas.

Dalam kunjungan tersebut, Zulhas juga menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto kepada para nelayan dan menegaskan bahwa KNMP disiapkan pemerintah sebagai sarana penguatan ekonomi nelayan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita akan jaga, kalau harga itu melampaui HET, tentu pemerintah akan turun tangan memberikan subsidi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah siap memberikan subsidi apabila harga pangan yang masih impor seperti kedelai, melampaui harga eceran tertinggi (HET) di tengah pelemahan nilai tukar rupiah.

“Kita akan jaga, kalau harga itu melampaui HET, tentu pemerintah akan turun tangan memberikan subsidi,” kata Zulhas usai meninjau harga dan pasokan pangan di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut disampaikan merespons potensi dampak tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap harga sejumlah komoditas pangan impor, termasuk kedelai.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah pada Selasa (12/5) ditutup melemah 36 poin atau 0,21 persen menjadi Rp17.532 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.496 per dolar AS.

Sementara berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 12 Mei 2026, harga rata-rata nasional untuk kedelai impor tercatat Rp13.607 per kilogram atau naik 0,19 persen dibanding hari sebelumnya.

Menurut Zulhas, intervensi dapat dilakukan melalui subsidi ongkos distribusi maupun bantuan stabilisasi harga agar masyarakat tidak terbebani kenaikan harga pangan tersebut.

“Baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ada anggaran untuk belanja tidak terduga, ada anggaran untuk itu. Jadi disubsidi, apakah ongkosnya atau kah harganya,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah daerah dapat bergerak cepat apabila terjadi kenaikan harga pangan di wilayah masing-masing.

Ia menilai percepatan respons penting dilakukan agar apabila gejolak harga terjadi, kenaikan tidak terlalu membebani masyarakat.

“Kalau lambat nanti ibu-ibunya sudah mogokkan kita repot. Jadi harus cepat. Saya mengajak bupati, gubernur cepat kalau ada masalah di daerahnya. Cepat kita tanggapi bareng-bareng,” ucapnya.

Menurut dia, pemerintah pusat juga dapat melakukan intervensi melalui koordinasi berbagai pihak, termasuk Perum Bulog, Badan Gizi Nasional (BGN), hingga subsidi transportasi untuk distribusi pangan.

“Yang (persoalan) pusat seperti (koordinasi dengan) Bulog kita handle, BGN kita handle, Kementerian Perhubungan terus kita handle, APBN kita handle,” ujarnya.

Dalam peninjauan di Pasar Palmerah, Zulhas menyatakan kondisi pasokan pangan nasional secara umum masih aman, termasuk beras, telur, ayam, dan cabai.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan tingginya harga minyak goreng rakyat bermerek Minyakita di Papua dan Maluku disebabkan kendala distribusi serta biaya transportasi.

“(Minyakita) yang mahal itu di Maluku dan Papua. Apa artinya? Artinya (ada pengaruh harga dari sisi) transportasi,” kata Zulhas saat meninjau harga dan pasokan pangan di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, harga Minyakita di Pulau Jawa dan Sumatera relatif telah sesuai harga eceran tertinggi (HET), sedangkan sejumlah wilayah timur Indonesia masih menghadapi disparitas harga.

Zulhas mengatakan kondisi tersebut dapat dipantau melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) milik Kementerian Perdagangan secara waktu nyata.

“Dilihat di SP2KP itu real time. Saudara-saudara bisa buka, ya. Jawa, Sumatera yang dekat pelabuhan memang biru, hijau, itu artinya sesuai HET. Tetapi yang mahal itu di Maluku dan Papua,” ujarnya.

Data SP2KP Kemendag per 12 Mei 2026 menunjukkan harga Minyakita di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku mencapai Rp23 ribu per liter dan Kabupaten Seram Bagian Timur Rp22.333 per liter.

Sementara di Papua, harga Minyakita tercatat Rp20 ribu per liter di Kabupaten Waropen, Rp19 ribu per liter di Kabupaten Sarmi, dan Rp18 ribu per liter di Kabupaten Jayapura atau masih di atas HET Rp15.700 per liter.

Berdasarkan pantauan di Pasar Palmerah, harga Minyakita dijual sebesar Rp15.700 per liter atau sesuai HET yang ditetapkan pemerintah.

Zulhas menyebutkan bahwa pihaknya telah meminta Perum Bulog mempercepat suplai Minyakita ke sejumlah daerah, termasuk Papua dan Maluku.

Selain itu, pemerintah akan melibatkan Kementerian Perhubungan karena terdapat dukungan subsidi transportasi untuk membantu menekan ongkos distribusi.

“Saya sudah minta agar ini bisa di-handle oleh Bulog, segera menyuplai daerah-daerah termasuk Papua dan Maluku. Nanti juga dengan Kementerian Perhubungan karena memberikan subsidi transportasi agar harga bisa ditekan,” ungkapnya.

Berdasarkan data SP2KP Kementerian Perdagangan pada 12 Mei 2026, harga rata-rata nasional Minyakita tercatat Rp15.865 per liter atau turun 0,31 persen dibanding hari sebelumnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pasokan Minyakita secara nasional dalam kondisi aman dan kendala utama berada pada distribusi ke wilayah tertentu.

“Kalau daerah Papua, Maluku itu sebenarnya masalah distribusi,” ujar Budi.

Ia menjelaskan pemerintah telah menetapkan kewajiban penyaluran minimal 35 persen minyak goreng domestic market obligation (DMO) melalui Bulog dan ID FOOD untuk memperkuat distribusi, terutama ke wilayah timur Indonesia.

Menurut dia, realisasi penyaluran melalui BUMN pangan saat ini telah melampaui ketentuan minimal tersebut.

“Sekarang juga sudah lebih dari 50 persen yang disalurkan oleh BUMN Pangan,” ucapnya.

Budi mengatakan penguatan distribusi melalui BUMN pangan diharapkan dapat membantu menekan disparitas harga Minyakita, khususnya di Papua dan Maluku.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026