Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai kebijakan subsidi kedelai yang diputuskan pemerintah efektif sebagai langkah jangka pendek untuk meredam tekanan biaya produksi usaha tahu dan tempe.

"Subsidi ini cukup efektif sebagai langkah jangka pendek untuk meredam guncangan karena targeted dan disalurkan via Bulog langsung ke perajinnya," kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pengusaha tahu dan tempe selama ini menghadapi margin usaha yang tipis, sehingga subsidi bahan baku dapat membantu meringankan biaya produksi.

Ia mengatakan bantuan tersebut dapat membantu pengusaha mempertahankan volume produksi, kualitas produk, serta mencegah pengurangan ukuran atau kualitas tahu dan tempe.

Eliza menilai mekanisme penyaluran melalui Perum Bulog relatif lebih baik dibandingkan subsidi umum karena dapat mengurangi risiko kebocoran kepada pihak yang bukan sasaran.

"Mekanisme penyaluran via Bulog ini relatif lebih baik daripada subsidi umum karena mengurangi risiko kebocoran ke pihak non-target," ujarnya.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram melalui Bulog sebanyak 250 ribu ton di tahap awal dengan total anggaran sekitar Rp500 miliar.

Subsidi tersebut akan diarahkan langsung kepada pengusaha tahu dan tempe agar harga bahan baku menjadi lebih rendah.

Eliza menyebutkan subsidi kedelai berpotensi menahan kenaikan harga produk olahan kedelai yang menjadi sumber protein terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah.

Menurut dia, penurunan biaya input dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan sosial di tengah tekanan inflasi.

"Intervensi ini juga berperan menahan tekanan inflasi pangan spesifik pada komoditas olahan kedelai, mendukung daya beli kelompok menengah ke bawah, serta menjaga stabilitas sosial di tengah gejolak harga global," tutur dia.

Namun, Eliza mengingatkan efektivitas subsidi tetap terbatas pada horizon tiga bulan dan memiliki risiko kenaikan harga kembali atau rebound yang dapat muncul setelah periode subsidi berakhir.

Untuk jangka panjang, ia menilai pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan produksi domestik, diversifikasi sumber impor, serta efisiensi rantai nilai kedelai.

Eliza mengatakan produktivitas pertanian kedelai perlu ditingkatkan melalui riset varietas unggul yang adaptif terhadap iklim tropis.

Menurut dia, hasil panen kedelai perlu didorong dari sekitar 1,5 ton per hektare menjadi 2,5 ton hingga 3 ton per hektare atau lebih.

Selain itu, ia menilai pemerintah perlu memberikan insentif kepada petani melalui subsidi input, kredit usaha, asuransi, dan harga jaminan.

"Perluasan areal tanam melalui optimalisasi lahan kering atau sistem rotasi tanaman juga harus diintegrasikan dalam program nasional yang terkoordinasi, dengan target mengurangi ketergantungan impor secara bertahap," ucap Eliza.

Lebih lanjut, ia juga mendorong diversifikasi mitra impor kedelai ke negara seperti Brasil, Argentina, dan Kanada, disertai hedging mata uang serta kontrak jangka panjang.

Menurut dia, efisiensi rantai pasok juga perlu ditingkatkan melalui investasi gudang modern, pengurangan kehilangan hasil pascapanen, serta adopsi teknologi pengolahan bagi UMKM tahu-tempe.

"Kebijakan pendukung seperti integrasi dalam strategi ketahanan pangan nasional, kemitraan publik-swasta, serta promosi diversifikasi sumber protein alternatif murah juga menjadi pelengkap penting agar tekanan permintaan tidak hanya bertumpu pada kedelai," ungkapnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengimbau importir kedelai untuk tidak menaikkan harga dengan semena-mena. Pasalnya, keberlangsungngan usaha para perajin tahu dan tempe sangat bergantung pada stabilitas harga kedelai, khususnya yang impor.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memberikan peringatan agar harga kedelai asal impor harus baik bagi perajin tahu dan tempe. Konsekuensi jika melanggar, izin impor kedelai tidak diberikan pemerintah lagi.

"Nah kemudian yang impor khususnya kedelai, kami minta pada pengusaha, tolong jangan menaikkan harga semena-mena. Kenapa? Anda sudah untung puluhan tahun. Kalau menaikkan, izinnya aku cabut dan aku tidak beri izin rekomendasi lagi, karena ada rekomendasinya di pertanian," kata Amran dalam dikutip dari laman resmi Bapanas, Kamis (11/6/2026).

Amran menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan penelusuran ke importir kedelai apabila terjadi dampak besar yang dirasakan kalangan perajin tahu dan tempe. Untuk itu, opsi menaikkan harga tidak boleh dilaksanakan.

"Sekali lagi, kami akan telusuri kalau terdampak pada perajin, pada produsen tahu dan seterusnya. Kami akan cek sumbernya dari mana. Kami pas cek, kami sudah minta, kami sudah kumpulkan semua, jangan menaikkan harga semena-mena," ujar Amran.

Adapun, rerata harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe berdasarkan informasi Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (GAKOPTINDO), per 8 Juni secara nasional berada di level harga Rp11.126 per kilogram (kg).

Pada wilayah Jawa rerata harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe masih berada di Rp10.868 per kg. Namun rerata harga tertinggi ada yang menyentuh Rp11.100 per kg.

Kendati demikian, Bapanas menilai sebenarnya rerata harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe masih dalan koridor. Plafon harga kedelai yang telah ditentukan pemerintah adalah berupa Harga Acuan Penjualan (HAP) kedelai di tingkat importir maksimal di Rp11.500 per kg dan di tingkat konsumen atau perajin tahu dan tempe tidak boleh melebihi Rp12.000 per kg.

"Tolong kepeduliannya di saat kondisi seperti sekarang, karena anda sudah untung puluhan tahun. Jangan tidak peduli pada Merah Putih, pada rakyat Indonesia. Kalau aku dapat (pelanggaran), aku pastikan izinnya aku cabut dan aku tidak beri rekomendasi impor lagi," ucap Amran,

Untuk diketahui, dalam rapat pembahasan kedelai yang digelar Bapanas (8/6/2026), GAKOPTINDO menyampaikan bahwa kondisi kenaikan harga kedelai impor masih relatif cukup aman. Rentang kenaikan harga saat ini masih lebih rendah dibandingkan kondisi harga kedelai pada tahun 2022.

Harga kedelai sampai di tingkat perajin tahu dan tempe masih berkisar Rp10.000 sampai Rp11.000 per kg. Memang terjadi kenaikan komponen biaya produksi lain antara lain kenaikan harga plastik dan kenaikan harga minyak goreng yang juga berpengaruh terhadap biaya produksi perajin. Ini yang meresahkan para perajin tahu dan tempe.

Terkait ketersediaan kedelai, Asosiasi Importir menyampaikan bahwa ketersediaan stok kedelai saat ini dengan posisi Juni 2026 sebanyak 450.000 ton. Kondisi ini dinilai masih cukup aman dalam pemenuhan kebutuhan kedelai secara nasional.

berharap kebijakan subsidi kedelai dapat segera direalisasikan

Purwokerto (ANTARA) - Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menilai rencana subsidi kedelai impor sebesar Rp2.000 per kilogram merupakan bukti kehadiran pemerintah membantu industri tahu dan tempe.

"Ini jelas merupakan bentuk kehadiran negara terhadap kondisi yang saat ini kita sama-sama tahu sedang dihadapi pelaku usaha. Adanya subsidi tentu sangat disambut baik oleh teman-teman pelaku industri tahu dan tempe," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas (Aspikmas) Pujianto di Purwokerto, Banyumas, Rabu.

Meskipun nilai subsidi yang diberikan hanya sebesar Rp2.000 per kilogram, dia menilai kebijakan tersebut tetap akan memberikan manfaat karena kebutuhan bahan baku kedelai pada industri tahu dan tempe cukup besar.

Ia mengatakan sebagian besar kedelai yang digunakan pelaku usaha masih berasal dari impor sehingga fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah turut mempengaruhi biaya produksi.

"Kenaikan dolar terhadap rupiah pasti berpengaruh karena bahan baku kedelai kita masih dominan mengambil dari luar negeri," katanya menegaskan.

Ia mengaku belum menerima laporan rinci mengenai besaran dampak kenaikan harga bahan baku terhadap industri tahu dan tempe di Banyumas.

Akan tetapi, kata dia, pelaku usaha umumnya memiliki sejumlah strategi untuk menjaga keberlangsungan usaha.

Menurut dia, ada dua pilihan yang biasanya diambil pelaku usaha, yakni menaikkan harga jual untuk mempertahankan margin keuntungan atau mempertahankan harga dengan konsekuensi margin usaha menjadi lebih kecil.

"Setiap pelaku usaha tentu punya strateginya masing-masing. Dengan adanya subsidi ini, mereka bisa lebih tenang dalam mengambil keputusan karena biaya produksi dapat sedikit ditekan," katanya.

Menurut dia, subsidi tersebut juga berpotensi membuat pelaku usaha tetap mempertahankan harga produk sehingga daya beli masyarakat tidak terlalu terdampak.

Ia mengatakan industri tahu dan tempe di Banyumas tersebar di berbagai wilayah dan jumlahnya cukup banyak seperti Pliken yang dikenal sebagai sentra tempe, Kalisari sebagai kawasan produksi tahu, serta beberapa daerah lainnya.

Meskipun belum memiliki data pasti, ia memperkirakan jumlah pelaku usaha tahu dan tempe di Banyumas lebih dari 500 orang.

“Kami berharap kebijakan subsidi kedelai dapat segera direalisasikan sehingga mampu membantu pelaku usaha menjaga stabilitas produksi, mempertahankan daya saing usaha, serta mengurangi dampak kenaikan biaya bahan baku akibat fluktuasi nilai tukar mata uang,” kata Pujianto.

Salah seorang pelaku usaha tempe di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Isti mengaku sangat terdampak kenaikan harga kedelai impor akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Saya tidak berani menaikkan harga jual tempe meskipun margin keuntungannya makin menipis, karena khawatir pelanggan beralih ke produsen lain,” katanya.

Oleh karena itu, dia mengharapkan pemerintah dapat segera merealisasikan subsidi kedelai demi keberlangsungan usaha tempe.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Banyumas Gatot Eko Purwadi menyambut baik kebijakan pemerintah pusat memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram karena dapat membantu pelaku UMKM yang bergerak di sektor produksi tahu dan tempe, terutama di tengah fluktuasi harga bahan baku.

Menurut dia, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan subsidi tersebut benar-benar diterima oleh pelaku usaha yang menjadi sasaran program.

"Yang kami pastikan, jika ada subsidi, harus diterima oleh pelaku UMKM yang memanfaatkan kedelai untuk produksi tahu dan tempe. Kami akan membantu mengawal agar kebijakan itu sampai kepada sasaran yang diinginkan pemerintah," kata Gatot.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan memberikan subsidi harga kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram untuk 250.000 ton pertama melalui Perum Bulog. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan, khususnya bagi pelaku usaha tahu dan tempe.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah serius menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Zulhas menjelaskan keputusan subsidi diambil karena kedelai yang hampir seluruhnya masih bergantung pada impor sangat rentan terhadap perubahan nilai tukar.

“Oleh karena itu, tadi kami sudah memutuskan rapat di sini, kedelai yang hampir 100% impor itu, tentu akan terkait harganya, mungkin gak naik tapi ukurannya kurang,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas perkembangan harga komoditas pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan pemerintah menetapkan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk volume awal 250.000 ton, yang akan disalurkan melalui Bulog.

“Tadi kita putuskan, disubsidi Rp2.000 per kilo, untuk 250.000 ton pertama melalui Bulog. Dolar kan Rp16.500 jadi Rp18.000, sebetulnya nggak sampai Rp2.000 kan, tapi kita tadi kasih Rp2000 per kilo untuk 250.000 ton pertama. Nanti Bulog yang akan teknisnya seperti apa,” kata Zulhas.

Zulhas menyampaikan kebijakan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden. Selanjutnya, tindak lanjut teknis akan dibahas bersama Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pelaksanaan kebijakan masih menunggu perintah resmi pemerintah dan akan dikoordinasikan dengan berbagai pihak terkait.

“Kan perlu diperintah. Saya kan belum ada ini, nanti kita rapat dulu dengan Kementerian Perdagangan, kemudian dengan Kementerian Keuangan, termasuk juga dengan nanti asosiasi pengusaha kedelainya, sehingga hasilnya itu maksimal,” kata Rizal saat ditemui.

Terkait volume awal 250.000 ton, Rizal menegaskan hal tersebut merupakan keputusan pemerintah. Rizal juga menjelaskan distribusi kedelai bersubsidi tidak akan melalui pasar umum, melainkan langsung disalurkan kepada pelaku usaha kecil.

“Itu pengusaha-pengusaha langsung nanti perintahnya tidak melalui [pasar], tetapi langsung kepada pengusaha, pengusaha kayak pengrajin tempe, pengrajin tahu, seperti itu. Jadi tidak dijual di pasar, tapi dijual langsung ke pengrajinnya. Supaya apa, harganya jadi lebih rendah,” tandasnya.

Kami sudah memutuskan rapat di sini, kedelai yang hampir seratus persen impor itu kita putuskan disubsidi Rp2.000 per kg. Pemerintah menyediakan untuk 250 ribu ton pertama melalui Bulog

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram (kg) melalui Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga kedelai di tengah pelemahan rupiah dan tingginya ketergantungan impor komoditas tersebut.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan subsidi yang diberikan untuk tahap pertama sebanyak 250 ribu ton kedelai karena komoditas tersebut hampir seluruhnya masih bergantung pada impor.

“Kami sudah memutuskan rapat di sini, kedelai yang hampir seratus persen impor itu kita putuskan disubsidi Rp2.000 per kg. Pemerintah menyediakan untuk 250 ribu ton pertama melalui Bulog,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas Perkembangan Harga Komoditas Pangan di Jakarta, Selasa.

Menurut Zulhas, pemerintah mengantisipasi pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi memengaruhi harga kedelai di dalam negeri karena sebagian besar kebutuhan komoditas tersebut dipenuhi dari impor.

Ia mengatakan subsidi tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga kedelai agar tidak membebani pelaku usaha tahu-tempe maupun masyarakat.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran subsidi kedelai tahap pertama tersebut mencapai sekitar Rp500 miliar.

“Kedelai untuk 250 ribu ton pertama, ya. Kalau Rp2.000 per kg, berarti (total anggaran subsidi sekitar) Rp500 miliar,” ungkapnya.

Zulhas menjelaskan keputusan subsidi kedelai tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Selanjutnya, pemerintah akan menyurati Kementerian Keuangan untuk proses teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Nanti Bulog yang akan (mengkaji) teknisnya seperti apa,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan teknis pelaksanaan subsidi kedelai tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan asosiasi pengusaha kedelai.

Ia menjelaskan bahwa pembahasan diperlukan agar pelaksanaan kebijakan subsidi kedelai dapat berjalan maksimal.

“Nanti kita rapat dulu dengan Kementerian Perdagangan, kemudian dengan Kementerian Keuangan, termasuk juga dengan nanti asosiasi pengusaha kedelai, sehingga hasilnya itu maksimal,” ucap Ahmad.

Ia mengatakan subsidi kedelai tersebut nantinya diarahkan langsung kepada perajin tahu dan tempe, bukan dijual di pasar umum.

“Jadi tidak dijual di pasar, tapi dijual langsung ke perajinnya supaya harganya jadi lebih rendah,” tuturnya.

Di sisi lain, Ketua Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Hugo Siswaya pada Minggu (7/6) menyebut kenaikan harga kedelai akibat pelemahan nilai tukar rupiah masih memberatkan ratusan pengusaha tahu dan tempe di wilayah tersebut.

Pemilik pabrik tahu di Kecamatan Cianjur, Taufik Munandar, mengatakan pelemahan rupiah berdampak terhadap harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama produksi tahu dan tempe. Harga kedelai disebut mencapai sekitar Rp10.500 per kg.

Dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024, Harga Acuan Penjualan (HAP) kedelai lokal di tingkat konsumen atau perajin tahu-tempe ditetapkan maksimal Rp11.400 per kg, sedangkan HAP kedelai impor maksimal Rp12.000 per kg.

Lebih lanjut, pemerintah menilai intervensi harga kedelai diperlukan agar tekanan harga bahan baku tidak menular ke harga produk pangan berbasis kedelai yang banyak dikonsumsi masyarakat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah belum memastikan akan memberikan insentif khusus bagi pedagang tahu dan tempe yang terdampak kenaikan harga bahan baku akibat pelemahan nilai tukar rupiah.

Di tengah keluhan pelaku usaha terkait melonjaknya biaya produksi, pemerintah justru memilih fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dibanding menyiapkan bantuan langsung untuk sektor tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih akan melihat perkembangan kondisi ekonomi sebelum memutuskan langkah lanjutan terkait dukungan kepada pedagang tahu dan tempe.

"Nanti kita lihat seperti apa ke depan. Yang jelas kan kita harapkan rupiah bisa menguat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu saja," kata Purbaya saat ditemui di Bappenas, Senin (8/6/2026).

Pernyataan itu menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian mengenai insentif khusus yang akan diberikan kepada pedagang maupun pengrajin tahu dan tempe.

Pemerintah menilai penguatan rupiah menjadi solusi utama untuk meredam tekanan biaya produksi yang saat ini dirasakan pelaku usaha kecil dan menengah.

Menurut Purbaya, stabilitas nilai tukar memiliki pengaruh langsung terhadap harga bahan baku impor, termasuk kedelai yang menjadi komponen utama produksi tahu dan tempe di Indonesia.

Karena itu, upaya menjaga nilai tukar rupiah dianggap lebih efektif untuk menekan biaya produksi dibanding kebijakan jangka pendek berupa bantuan atau subsidi.

Purbaya menjelaskan urusan stabilisasi rupiah sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.

"Kita serahkan semua ke bank sentral atau BI untuk menstabilkan nilai rupiah," ujarnya.

Pelemahan rupiah dalam beberapa waktu terakhir memang menjadi perhatian karena berdampak pada kenaikan harga berbagai komoditas impor yang digunakan industri pengolahan pangan.

Kondisi tersebut membuat banyak pelaku usaha tahu dan tempe menghadapi tekanan biaya yang semakin besar, terutama karena ketergantungan Indonesia terhadap pasokan kedelai dari luar negeri masih cukup tinggi.

Selain membebani pelaku usaha, kenaikan biaya produksi juga berpotensi mendorong kenaikan harga jual di tingkat konsumen jika tidak segera diantisipasi.

Purbaya menilai stabilitas rupiah tidak hanya penting bagi dunia usaha, tetapi juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat secara keseluruhan.

Dengan nilai tukar yang lebih stabil, pemerintah berharap harga kebutuhan pokok dan berbagai barang konsumsi dapat lebih terkendali sehingga tekanan inflasi tidak semakin besar.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya berupaya menjaga indikator ekonomi makro tetap sehat, tetapi juga memastikan manfaat stabilitas ekonomi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Pemerintah tidak hanya ingin menjaga stabilitas indikator ekonomi makro. Pemerintah juga ingin manfaat stabilitas itu terasa langsung oleh masyarakat," kata Purbaya.

Meski demikian, belum adanya kepastian insentif khusus membuat pelaku usaha tahu dan tempe masih menunggu langkah konkret pemerintah untuk membantu mereka menghadapi lonjakan biaya produksi yang dipicu pelemahan rupiah.

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pelemahan nilai tukar rupiah mulai menekan pelaku usaha kecil, termasuk pedagang tahu dan tempe.

Meski begitu, pemerintah belum melihat pelemahan daya beli masyarakat secara menyeluruh.

Purbaya mengatakan, tekanan mulai terasa pada biaya produksi. Kondisi ini terjadi karena sebagian pelaku usaha masih bergantung pada bahan baku impor.

"Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu akan menaikkan cost of production mereka," ujar Purbaya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Stabilitas nilai tukar rupiah, kata Purbaya, penting untuk menjaga biaya impor bahan baku tetap terkendali. Dengan begitu, pelaku usaha kecil tidak terus menghadapi tekanan biaya produksi.

Rupiah yang stabil juga berpengaruh terhadap rumah tangga. Nilai tukar yang terjaga dapat membantu menahan kenaikan harga kebutuhan pokok dan barang konsumsi.

Purbaya mengatakan, pemerintah tidak hanya ingin menjaga stabilitas indikator ekonomi makro. Pemerintah juga ingin manfaat stabilitas itu terasa langsung oleh masyarakat.

Warteg sepi belum tentu gambarkan ekonomi

Purbaya juga meminta laporan penurunan omzet warung tegal atau warteg tidak langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan daya beli masyarakat melemah.

Ia mengaku akan menelusuri informasi tersebut. Namun, kondisi sejumlah warteg belum tentu mencerminkan situasi ekonomi nasional.

"Kalau sampel Anda berapa warteg? Saya bisa cari lima warteg yang mungkin jelek, mungkin kalah bersaing, terus pindah ke tempat lain yang lebih bagus. Itu yang harus kita hati-hati," katanya dalam Konpers APBN KiTa di Kemenkeu Jakarta pada Jumat (5/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan setelah muncul laporan sejumlah pedagang warteg di Jakarta mengalami penurunan penjualan dalam beberapa bulan terakhir.

Penelusuran Kompas.com menemukan salah satu karyawan warteg di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan, menyebut omzet harian warung tempatnya bekerja terus turun sejak setelah Idul Fitri. Pada saat yang sama, harga sejumlah bahan pangan terus naik.

Meski demikian, Purbaya mengatakan sejumlah indikator pemerintah masih menunjukkan konsumsi masyarakat tumbuh.

"Tapi kalau data yang lain kan kelihatan yang agregat tumbuhnya kencang semua. Belanja juga tumbuhnya kencang. Retail index itu kan orang belanja betulan," ujarnya.

Purbaya juga menilai perubahan pola konsumsi masyarakat perlu dikaji lebih lanjut. Misalnya, ketika masyarakat memilih paket makanan yang lebih murah.

Ia mengatakan, perubahan itu belum tentu sepenuhnya terjadi karena tekanan ekonomi.

"Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi saya bukan menafikan itu. Kita akan pelajari," kata Purbaya.

Siap tambah stimulus

Purbaya mengatakan pemerintah akan mengevaluasi berbagai laporan dari lapangan.

Jika tekanan terhadap konsumsi masyarakat meluas, pemerintah siap mengambil langkah tambahan.

Ia juga optimistis pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara dapat menopang daya beli masyarakat dalam waktu dekat.

"Yang jelas awal bulan ini ada gaji ke-13. Yang tadinya dicari Rp 30 triliun sekarang jadi Rp 40 triliun. Itu akan memberi daya beli tambahan," kata Purbaya.

Purbaya menegaskan, kebijakan harus disusun berdasarkan data yang komprehensif. Pengamatan di satu atau dua lokasi belum cukup untuk menggambarkan kondisi ekonomi secara luas.

"Satu tempat belum tentu menggambarkan semuanya. Makanya kita punya Badan Pusat Statistik untuk menangkap data-data seperti itu sehingga melihat pertumbuhan ekonomi secara agregat atau lebih akurat," ujar Purbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menerima keluhan pedagang tahu dan tempe yang terdampak pelemahan rupiah, lantaran harga bahan bakunya yakni kedelai impor mengalami kenaikan.

Oleh karenanya, Purbaya menjanjikan dua hal kepada pedagang tahu dan tempe yang terdampak pelemahan rupiah, yakni menjaga permintaan masyarakat tetap kuat dan mengupayakan penguatan nilai tukar agar biaya produksi dapat turun.

"Yang pertama kita mesti pastikan demand-nya terjaga. Jadi ada yang beli. Yang kedua, kalau rupiahnya menguat kan otomatis cost of production mereka turun. Itu yang kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depannya," ujarnya di Kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Meski dia tidak dapat memastikan kapan tepatnya kedua janji itu akan terealisasi. Namun dia meyakini penguatan rupiah akan dapat dicapai melalui peningkatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia (BI).

Terlebih, kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini dinilai masih kuat, sementara tekanan terhadap rupiah lebih banyak dipengaruhi sentimen pasar.

"Tergantung keberhasilan kita mengendalilan nilai tukar kan. Tapi saya rasa akan berhasil dengan kerjasama yang lebih erat antara fiskal dan moneter," ucapnya.

Dalam kesempatan lain, Purbaya mengaku mendapat informasi bahwa sejumlah pedagang tahu dan tempe mengalami penyusutan keuntungan bahkan terpaksa menaikkan harga jual karena pelemahan rupiah.

"Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan-bahannya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka," kata Purbaya saat konfrensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu.

Karena itu, pemerintah akan berfokus memastikan kebijakan fiskal berjalan efektif sekaligus memperkuat koordinasi dengan BI agar dampak kebijakan terhadap perekonomian semakin signifikan.

Purbaya menyebut, koordinasi yang semakin erat antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap rupiah sehingga stabilitas nilai tukar lebih terjaga dan tekanan biaya hidup masyarakat dapat berkurang.

"Dengan nanti kebijakan lebih bagus itu kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik, tidak terbebani lagi beban hidupnya, tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya," tuturnya.

Cianjur (ANTARA) - Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat kenaikan harga kedelai lebih terkendali dibandingkan sebelumnya dimana harga merangkak naik akibat melemahnya nilai rupiah terhadap Dolar Amerika.

Ketua Kopti Cianjur Hugo Siswaya saat dihubungi di Cianjur Minggu, mengatakan sejak nilai tukar rupiah melemah harga bahan baku kedelai terus merangkak naik, sehingga dampaknya mulai memberatkan pelaku usaha di Cianjur karena biaya operasional membengkak.

Pihaknya menilai kenaikan harga saat ini merangkak tidak seperti sebelumnya langsung melambung tinggi, namun tetap dirasakan berat bagi sekitar 300 pengusaha tahu dan tempe di Cianjur, sehingga mereka berharap ada upaya dari pemerintah untuk menstabilkan harga.

"Meski kenaikan lebih terkendali dibandingkan dengan sebelumnya namun tetap saja berdampak terhadap pelaku usaha tahu tempat di Cianjur, kami berharap pemerintah turun tangan secepatnya guna menstabilkan harga kedelai di pasaran," katanya.

Dia menjelaskan, berbagai upaya dilakukan pelaku usaha guna menekan kenaikan biaya operasional yang terus mengalami kenaikan, sehingga tidak sedikit yang memilih berhenti berproduksi karena merugi.

Ia mengungkapkan, ada sekitar 50 pengusaha tahu yang berhenti sementara karena tidak mampu lagi membeli bahan baku, sementara yang lain masih bertahan dengan mengurangi ukuran tahu atau mengurangi skala produksinya.

Sementara pemilik Pabrik Tahu di Kecamatan Cianjur Taufik Munandar, mengatakan sejak nilai tukar rupiah melemah berdampak terhadap bahan baku kedelai impor yang bergantung pada nilai tukar mata uang, dimana harga satu kilogram kedelai mencapai Rp10.500.

Kenaikan harga kedelai yang terus merangkak naik membuat ongkos produksi mengalami kenaikan sedangkan angka penjualan terus menurun, kondisi tersebut membuat pihaknya menghentikan produksi sejak dua bulan terakhir karena terus merugi.

"Biasanya setiap hari kami dapat mengolah 100 sampai 200 kilogram kedelai menjadi tahu atau tempe dengan melibatkan 14 orang pekerja, namun sejak harga kedelai terus merangkak naik, biaya operasional membengkak sedangkan pendapatan menurun," katanya.

Dia dan ratusan pengusaha tahu tempe di Cianjur, berharap pemerintah dapat segera membantu menstabilkan harga kedelai di pasaran agar para pelaku usaha dapat kembali berproduksi.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) turut dirasakan oleh masyarakat seperti pedagang tahu dan tempe.

Depresiasi rupiah hingga menyentuh Rp18.000 per dolar AS ini disebut menaikkan biaya bahan baku tahu dan tempe, yakni kedelai, yang notabenenya diimpor. Akibatnya, keuntungan pedagang ikut tergerus.

"Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan yang bagus kami akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik," kata Purbaya pada konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Untuk mencapai stabilitas rupiah, Purbaya menyebut telah memperkuat koordinasi kebijakan dengan Bank Indonesia (BI). Koordinasi lebih lanjut turut dibahas dengan DPR pada rapat dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pagi ini.

Purbaya mengatakan bahwa pemerintah akan mendukung bank sentral agar dampak kebijakan fiskal dan moneter lebih signifikan ke perekonomian.

"Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke rupiah sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang," jelasnya.

Adapun Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut akan melakukan dua hal dalam kaitannya dengan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pertama, BI akan ikut menaikkan imbal hasil obligasinya yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SBRI) bersamaan dengan SBN guna menarik aliran modal asing masuk kembali ke pasar keuangan Indonesia.

Kedua, BI akan meningkatkan remunerasi atas penyimpanan kas pemerintah di rekening yang ada di bank sentral. Tujuannya adalah untuk meringankan beban bunga utang pemerintah usai menaikkan imbal hasil SBN.

"Kalau kami tingkatkan remunerasi dari BI kepada pemerintah secara neto, beban bunga pemerintah di fiskal itu suku bunga SBN dikurangi remunerasi BI," jelas Perry pada kesempatan yang sama.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui mendapat informasi pedagang tahu dan tempe di dalam negeri sudah tergerus keuntungannya karena nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS.

Ia mengungkap pelaku usaha tahu dan tempe saat ini menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya bahan baku impor.

"Saya dengar penjual tempe, penjual tahu, sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan baku masih impor," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6).

Menurut dia, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya produksi pengusaha yang masih bergantung pada bahan baku impor.

"Yang jelas itu akan menaikkan cost of production mereka," ujar Purbaya.

Oleh karena itu, ia memastikan stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu fokus pemerintah karena berdampak langsung terhadap biaya hidup masyarakat dan pelaku usaha kecil.

Menurut Purbaya, pemerintah akan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dengan Bank Indonesia demi menjaga nilai tukar rupiah.

"Kita akan meningkatkan koordinasi dengan bank sentral," ujar Purbaya.

Dengan koordinasi yang lebih erat, Purbaya yakin itu mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ke depan.

"Kita akan mendukung bank sentral untuk memperkuat koordinasi supaya kebijakan makin sinkron. Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal juga lebih signifikan ke perekonomian," ujarnya.

"Tentu kalau kebijakan sudah menyatu sinergi penuh, itu harusnya rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi, yang penting adalah kita melihat dampak ke masyarakat yang positif," kata Purbaya.

Ia berharap stabilitas nilai tukar rupiah dapat mengurangi tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga.

"Kita akan melihat rupiah yang lebih stabil, sehingga pedagang tahu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik," ujar Purbaya.

"Dan juga tidak terbebani, beban hidupnya tidak lagi terbebani beban hidup yang terlalu signifikan," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelemahan nilai tukar rupiah atau kurs rupiah terhadap dollar AS berpotensi membuat harga tempe dan tahu naik di pasar domestik.

Hal ini terutama disebabkan karena sebagian besar bahan baku tahu dan tempe di Indonesia berasal dari impor, terutama dari Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, nilai tukar atau kurs rupiah hingga Jumat (15/5/2026) pukul 12.00 WIB berada di posisi 17.601 per dollar AS atau melemah 70 poin setara 0,40 persen.

PIXABAY/pnmralex Ilustrasi kedelai.

Selama ini, AS memang dikenal sebagai mitra utama Indonesia dalam penyediaan kedelai.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total impor kedelai Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 2,56 juta ton.

Dari jumlah tersebut, sekitar 90 persen kedelai di antaranya berasal dari Negeri Paman Sam.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman menjelaskan, kebutuhan kedelai nasional saat ini mencapai sekitar 2,6 hingga 2,7 juta ton per tahun.

Namun demikian, produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 200.000 hingga 300.000 ton.

“Artinya lebih dari 85 persen dipenuhi impor. Dengan struktur seperti ini, setiap depresiasi rupiah misalnya bergerak di kisaran Rp 17.000 per dollar AS langsung meningkatkan biaya bahan baku di dalam negeri tanpa ada buffer produksi domestik,” kata dia kepada Kompas.com.

Dalam kondisi tertentu, kebutuhan kedelai nasional bisa naik atau berkisar antara 2,74 hingga 2,9 juta ton per tahun.

(SHUTTERSTOCK/Ika Rahma H) Ilustrasi tempe.

Ketergantungan impor kedelai

Dengan kata lain, sebanyak hampir 90 persen kebutuhan bahan baku tahu dan tempe tersebut dipenuhi dengan melakukan impor.

Kondisi ini membuat Indonesia memiliki ketergantungan impor kedelai yang sangat tinggi.

Artinya, industri berbasis kedelai termasuk perajin tempe dan tahu sangat bergantung pada dinamika pasar global.

Di tengah kondisi kurs rupiah yang melemah terhadap dollar AS, biaya pengadaan otomatis akan membengkak bagi para importir.

Belum lagi, biaya di tingkat importir ini biasanya langsung diteruskan ke tingkat distributor dan perajin tahu dan tempe.

Sedikit gambaran, kedelai menjadi komponen biaya produksi terbesar dalam industri tahu tempe atau mencapai 60 hingga 70 persen.

Kenaikan harga beli kedelai tentu akan disiasati oleh pedagang.

Biasanya pedagang akan dihadapkan dengan dua pilihan klasik.

Pertama, pedagang akan menaikkan harga jual produk tahu dan tempe di pasar. Kedua, pedagang akan menyiasati ukuran tahu dan tempe agar harga jual dapat dijaga dan biaya produksi tertutupi.

Kedelai impor jadi pilihan perajin tahu dan tempe

Berdasarkan penelusuran Kompas Data, negara pengekspor kedelai terbesar ke Indonesia adalah Amerika Serikat, disusul Kanada dan Argentina.

Negeri Paman Sam sendiri mengekspor lebih 85 persen dari total impor kedelai Indonesia.

KOMPAS/ALBERTUS HENDRIYO WIDI Ilustrasi kedelai

Kedelai impor lebih diminati karena dinilai menghasilkan kualitas tempe dan tahu yang baik.

Kedelai impor jauh lebih bersih dan ukurannya sama, yang terpenting bagi pelaku usaha adalah karena stok kedelai impor lebih tersedia dibanding kedelai lokal.

Berdasarkan data Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), produksi kedelai Indonesia pada 2014-2023 rata-rata 498.000 ton dengan rerata pertumbuhannya minus 5 persen.

Pada 2024, produksi kedelai lokal tercatat 375.000 ton atau turun 4 persen secara tahunan.

Sementara itu, pada 2025 dan 2026, produksinya diperkirakan semakin turun, masing-masing menjadi 340.000 ton dan 320.000 ton.

USDA menilai penurunan produksi kedelai itu terjadi lantaran banyak petani di lahan tadah hujan memilih menanam padi dan jagung yang harganya lebih menguntungkan.

Perajin tahu tempe juga tertekan harga plastik

Selain adanya potensi kenaikan harga kedelai, perajin tahu dan tempe juga masih menghadapi tekanan harga plastik kemasan.

Rizal bilang, plastik berbasis resin yang berasal dari minyak bumi ikut terdampak kenaikan harga minyak global.

"Plastik berbasis resin yang diturunkan dari minyak mengalami kenaikan harga seiring Indonesian Crude Price (ICP) yang sudah menembus di atas 100 dollar AS per barrel,” ujar dia.

Menurut Rizal, hal ini berdampak langsung pada pelaku usaha kecil yang menjadikan plastik sebagai bagian penting dalam proses produksi tempe.

KOMPAS.COM/SUKOCO Hadi Prayitno pengrajin tempe di Dusun Kledang, Desa Ronosentanan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo mengaku memilih mengecilkan ukuran tempe agar bisa bertahan di tengah kenaikan harga kedelai. Sebulan terkahir harga kedelai naik sebanyak 4 kali.

Meski sering dianggap komponen kecil, secara akumulatif biaya tersebut cukup signifikan.

“Ini berdampak langsung ke biaya kemasan tempe, yang selama ini sering dianggap komponen kecil tetapi dalam agregat cukup signifikan bagi UMKM,” kata dia.

Dengan banyaknya tekanan harga bahan baku tersebut, usaha skala kecil terancam hanya berada di titik impas dan tak dapat meraup keuntungan.

Impor dan jaminan pasokan kedelai nasional

Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) mendukung langkah pemerintah memperkuat kerja sama dagang dengan Amerika Serikat melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Ketua Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) Hidayatullah Suralaga mengatakan, salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah penguatan komitmen pasokan kedelai AS sebanyak 3,5 juta ton per tahun oleh Indonesia, untuk jangka waktu 5 tahun.

“Komitmen pembelian kedelai merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kepastian pasokan kedelai nasional dan menjaga kelancaran distribusinya,” ujar Hidayatullah dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Hidayat menuturkan, kebutuhan kedelai nasional saat ini berada di kisaran 2,7 juta hingga 2,9 juta ton per tahun.

Dengan adanya komitmen pasokan hingga 3,5 juta ton per tahun, menurut dia, terdapat ruang untuk meningkatkan konsumsi kedelai guna memenuhi kebutuhan protein nabati masyarakat.

Komitmen ini juga dinilai membuka peluang penguatan industri hilir dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, serta mendorong ekspansi pasar ekspor melalui pengembangan produk olahan kedelai seperti tempe, tahu, susu kedelai, kecap, dan produk turunannya.

“Komitmen ini dapat memperkuat ekosistem industri kedelai nasional. Dengan pasokan yang lebih terjamin, pelaku usaha memiliki kepastian untuk berinvestasi, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan pekerjaan,” tutup dia.