Harga minyak dunia naik pada perdagangan Rabu (1/7), setelah Iran menolak bertemu langsung dengan utusan Amerika Serikat (AS). Sikap Teheran itu memicu kekhawatiran investor terhadap keberlanjutan gencatan senjata sementara yang mengakhiri perang selama empat bulan.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik 50 sen atau 0,69 persen menjadi US$73,45 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS menguat 63 sen atau 0,91 persen ke level US$70,13 per barel.

Sebelumnya, menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, bersama utusan khusus Steve Witkoff tiba di Doha, Qatar, untuk mengikuti pembicaraan tingkat tinggi yang difasilitasi pemerintah setempat.

Namun, Iran dan Qatar menyatakan para pejabat AS hanya akan bertemu dengan mediator, bukan dengan delegasi Iran secara langsung.

Pemerintah Qatar menyebut Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani menjadi salah satu pihak yang bertemu dengan Witkoff dan Kushner dalam upaya menjaga jalur diplomasi tetap terbuka.

Penolakan Iran untuk bertemu langsung dengan utusan AS dinilai memperkecil harapan pasar terhadap tercapainya kemajuan dalam proses perdamaian kedua negara.

[Gambas:Youtube]

Sentimen tersebut mendorong harga minyak kembali menguat setelah sebelumnya sempat tertekan akibat ekspektasi meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Meski demikian, sepanjang kuartal kedua tahun ini harga minyak masih mencatat pelemahan tajam. Harga Brent tercatat turun sekitar US$45 per barel sepanjang kuartal kedua, menjadi penurunan kuartalan terbesar sejak krisis keuangan global pada 2008.

Sementara itu, harga minyak mentah AS turun sekitar US$31 per barel pada periode yang sama, menjadi penurunan kuartalan terdalam sejak 2020 ketika pandemi Covid-19 menekan permintaan energi global.

Di tengah situasi global yang tak menentu, perekonomian Sulawesi Utara (Sulut) tercatat terus tumbuh dengan diiringi penurunan tingkat kemiskinan. Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) diyakini dapat menjadi instrumen yang menjaga tren pertumbuhan itu dengan data yang lengkap, akurat, dan mutakhir.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, dalam kegiatan pencanangan SE2026 di Kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Selasa (30/6), yang dihadiri Gubernur Yulius Selvanus, dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.

Di Sulut, BPS akan menerjunkan 2.401 petugas untuk mendata sekitar 297 ribu unit usaha yang tersebar di 15 kabupaten/kota.

"Jadi nanti Pak Gubernur akan dapat data gambaran utuh tentang ekonomi yang ada di Sulawesi Utara ini. Mulai dari laut dan darat, semuanya luar biasa. Bila dilihat dari data, pertumbuhan ekonominya Sulawesi Utara melampaui rata-rata nasional yang diiringi dengan tingkat kemiskinan yang terus menurun, mencapai 6,62 persen," ujar Sonny.

Menurut Sonny, data hasil SE2026 dapat menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, mendorong investasi, memperkuat UMKM, mengembangkan kawasan ekonomi, serta memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Sulut.

"Sensus ekonomi ibarat melakukan medical check-up. Bisa saja kita merasa tubuh sehat, mungkin juga merasa kok ada yang tidak enak di badan kita, dan kita baru bisa tahu apa penyebab badan kita tidak enak," katanya.

Ia menambahkan, pelaksanaan SE2026 tidak diselenggarakan secara tiba-tiba. Sensus ini mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang mengatur pelaksanaan sensus ekonomi setiap 10 tahun sekali.

Selain mendata perusahaan atau badan usaha, BPS juga mencatat aktivitas ekonomi rumah tangga secara door to door agar seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dapat tergambarkan secara utuh.

Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, menyatakan sepakat bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak terlepas dari ketersediaan data yang akurat dan berkualitas. Ia mengakui data statistik menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran, termasuk dalam mendorong investasi, memperkuat daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya yakin BPS, dengan pengalaman saat melakukan Sensus Penduduk dan Sensus Pertanian, dan pada Sensus Ekonomi kali ini tentunya bisa tetap berjalan dengan baik. Apalagi didukung dengan tim lapangan yang mencapai dua ribu lebih," ujar Yulius.

Lebih jauh, Sonny mengajak seluruh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah, akademisi, media, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan SE2026.

"Mari bersama kita sukseskan sensus ekonomi dengan TIR. TIR itu singkatan dari Terima petugas Sensus Ekonomi 2026, Isi data dengan benar, serta Rahasia data terjaga," pungkas Sonny.

SPBU swasta kompak menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Juli 2026. Penurunan tersebut berlaku hanya pada beberapa jenis bahan bakar, seperti yang dilakukan Shell dan BP.

Per hari ini, Shell dan BP menurunkan harga untuk produk diesel. Hal ini sejalan dengan penurunan harga minyak dunia.

SPBU Shell menurunkan harga produk Shell V-Power Diesel dari sebelumnya Rp24.490 per liter menjadi Rp21.340 per liter.

Begitu juga dengan BP menurunkan harga produk Ultimate Diesel dari sebelumnya Rp25.060 per liter menjadi sebesar Rp21.340 per liter.

Sementara itu, untuk produk RON92, baik Shell ataupun BP tetap mempertahankan harganya seperti bulan sebelumnya.

Keputusan SPBU swasta ini juga sejalan dengan langkah PT Pertamina yang tetap mempertahankan harga Pertamax di RpRp 16.250 per liter.

[Gambas:Youtube]

Pertamina per hari ini hanya menurunkan harga BBM untuk jenis Pertamax Turbo dari Rp20.750 per liters menjadi Rp19.300 per liter.

Adapun harga Pertamina Dex turun dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter, serta Dexlite turun dari Rp23.000 liter menjadi Rp19.700 per liter.

Berikut daftar harga BBM di Pertamina, Shell dan BP:

Pertamina-Pertalite: Rp10.000 per liter-Solar Subsidi: Rp6.800 per liter-Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter-Pertamax Green 95 (RON 95): Rp17.000 per liter-Pertamax Turbo (RON 98): Rp19.300 per liter-Dexlite: Rp19.700 per liter-Pertamina DEX: Rp21.150 per liter

Shell-Shell V-Power Diesel: Rp21.340 per liter

BP-AKR-BP 92: Rp16.670 per liter-BP Ultimate: Rp17.240 per liter-BP Ultimate Diesel: Rp21.340 per liter

Badan Pusat Statistik (BPS) siap memetakan potensi besar ekonomi kreatif secara utuh melalui Sensus Ekonomi 2026, yang digelar pada 15 Juni-31 Agustus. Sebanyak 251 ribu petugas sensus akan melakukan pendataan usaha secara door to door di seluruh Indonesia.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengibaratkan sensus ekonomi sebagai rekam medis perekonomian Indonesia. Data lengkap dan akurat diyakini dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Amalia dalam kegiatan Pencanangan dan Ngisi Bareng (Ngibar) SE2026 bersama Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta, Senin (29/6), yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, serta Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya.

"Ketika kita memiliki data yang lengkap dan akurat, maka kebijakan yang dihasilkan akan semakin tepat sasaran. Karena itu, kami mengajak seluruh pegiat usaha memberikan informasi yang benar. Tidak perlu khawatir, kerahasiaan data dijamin sesuai peraturan perundang-undangan," kata Amalia.

Pada 2025, BPS mencatat kontribusi sektor ekonomi kreatif mencapai 7,38 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan pertumbuhan 6,86 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11 persen.

Pada tahun yang sama, ekonomi kreatif menyerap 27,40 juta tenaga kerja atau 18,70 persen dari total tenaga kerja nasional. Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyerapan tenaga kerja ekonomi kreatif terbesar, mencapai 6,24 juta orang.

Data BPS tersebut mencerminkan bahwa ekonomi kreatif saat ini telah berkembang menjadi salah satu sumber pertumbuhan perekonomian, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja, dengan peran sebagai penggerak aktivitas ekonomi, termasuk kuliner, fesyen, musik, film, desain komunikasi visual, hingga pengembangan aplikasi digital.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menyebutkan bahwa SE2026 akan menjadi dasar penting untuk memetakan persebaran dan potensi subsektor ekonomi kreatif di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

"Dengan suksesnya sensus ekonomi nasional, data tentang ekonomi kreatif indonesia semakin jelas, sehingga kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, akademisi, penggiatnya, kemudian mungkin untuk akses pendanaan termasuk untuk mendapatkan kredit subsektor mana yang lagi sedang berkembang, subsektor mana yang musti diselamatkan, subsektor mana yang stagnan itu juga kita bisa lihat sama-sama," kata Riefky.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menilai SE2026 sebagai instrumen strategis untuk menghasilkan data yang memetakan potensi ekonomi kreatif Indonesia secara lebih komprehensif, sehingga pemerintah dapat menyusun berbagai program lebih tepat sasaran.

"Sensus akan menjadikan kekuatan kita untuk mampu memetakan ekonomi kreatif secara lebih dalam. Sensus Ekonomi 2026 membantu kita melihat ekonomi kreatif lebih jelas dalam tiga dimensi. Yang pertama intervensi sektoral, yang kedua pemahaman geografis, dan yang ketiga memahami kebutuhan para pelaku," kata Muhaimin.

Amalia optimistis, manfaat SE2026 akan dapat dioptimalkan oleh pelaku usaha, karena menginformasikan posisi dan potensi usaha yang diharapkan mendorong pemahaman terhadap dinamika pasar dalam penyusunan strategi bisnis yang lebih adaptif dan berbasis data statistik.

"Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini," ujar Amalia.

Pada kesempatan yang sama, kegiatan pencanangan juga dirangkaikan dengan penyerahan Statistik Ekonomi Kreatif Tahun 2025. Sebagai bentuk sinergi antara Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS dalam mendukung pelaksanaan SE2026, acara dilanjutkan dengan sosialisasi sensus serta pengisian kuesioner secara simbolis oleh perwakilan asosiasi dari berbagai subsektor ekonomi kreatif.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp17.965 per dolar AS pada perdagangan Rabu (1/7) pagi. Mata uang Garuda melemah 58 poin atau 0,32 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Pelemahan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang di Asia yang juga tertekan terhadap dolar AS. Yuan China turun 0,07 persen, dolar Singapura melemah 0,13 persen, peso Filipina terdepresiasi 0,43 persen, yen Jepang turun 0,08 persen, won Korea Selatan melemah 0,63 persen, ringgit Malaysia terdepresiasi 0,09 persen, serta dolar Hong Kong terkoreksi 0,01 persen.

Tekanan serupa juga dialami mata uang utama negara maju. Euro Eropa turun 0,16 persen, poundsterling Inggris melemah 0,17 persen, dolar Australia terkoreksi 0,17 persen, dolar Kanada turun 0,16 persen, dan franc Swiss melemah 0,10 persen terhadap dolar AS.

Analis mata uang DOO Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah masih berpotensi melemah seiring penguatan dolar AS setelah rilis data lowongan pekerjaan Amerika Serikat yang lebih baik dari perkiraan pasar.

"Rupiah berpotensi melemah terhadap dolar AS yang rebound setelah data lowongan pekerjaan AS (JOLTS) tercatat lebih kuat dari perkiraan. Namun, pelemahan diperkirakan terbatas karena investor masih menantikan data inflasi dan neraca perdagangan Indonesia yang akan dirilis siang ini," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Ia memperkirakan pergerakan rupiah hari ini berada dalam rentang Rp17.900 hingga Rp18.000 per dolar AS.

[Gambas:Youtube]

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Rabu (1/7). Indeks saham naik 45,6 poin atau 0,81 persen ke level 5.688,8.

Berdasarkan data RTI Business pukul 09.08 WIB, IHSG dibuka di level 5.640. Pada awal perdagangan, indeks sempat menyentuh level tertinggi 5.705 dan level terendah 5.638.

Sebanyak 327 saham menguat, 156 saham melemah dan 180 saham tidak berubah. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp10.002,6 triliun.

Volume perdagangan mencapai 1,53 miliar saham dengan nilai transaksi Rp1,07 triliun dan frekuensi transaksi sebanyak 130.157 kali.

Investor asing mencatat jual bersih sebesar Rp1,04 triliun di seluruh pasar. Di pasar reguler, investor asing membukukan jual bersih Rp1,21 triliun, sedangkan di pasar negosiasi dan tunai tercatat jual bersih Rp162,55 miliar.

Berdasarkan volume perdagangan sebanyak 22,7 miliar saham, investor domestik mendominasi dengan porsi 72,59 persen. Sementara investor asing berkontribusi 27,41 persen.

[Gambas:Youtube]

Dari sisi nilai transaksi sebesar Rp15,3 triliun, investor domestik menyumbang 49,21 persen. Adapun investor asing berkontribusi 50,79 persen.

Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1.623.526 kali transaksi. Investor domestik mendominasi dengan porsi 76,59 persen, sedangkan investor asing berkontribusi 23,41 persen.

Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih rawan melanjutkan koreksi pada perdagangan hari ini, meski terdapat skenario yang membuka peluang perubahan arah tren.

"Dalam skenario terbaik, IHSG berpotensi terkoreksi ke kisaran 5.472-5.540. Namun kami juga mencermati adanya peluang terbentuknya fase awal penguatan jika skenario alternatif mulai berjalan," ujar Herditya dalam riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 5.486, 5.317 dan resistance 6.007, 6.286 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni AADI, DSSA, ELSA, dan RAJA.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan indeks saham masih berada dalam tekanan setelah menembus level support 5.722 pada perdagangan sebelumnya.

"IHSG berpotensi melanjutkan pelemahan menuju 5.472. Meski begitu, peluang reboundterbatas masih terbuka selama pergerakannya tetap berada di bawah 5.942," ujar Ivan.

Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 5.722, 5.472, dan 5.314 dan resistance 6.045, 6.171, 6.377, 6.545, dan 6.835 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ADRO, ANTM, BBNI, EMTK, dan INCO.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Rabu (1/7). Indeks saham naik 45,6 poin atau 0,81 persen ke level 5.688,8.

Berdasarkan data RTI Business pukul 09.08 WIB, IHSG dibuka di level 5.640. Pada awal perdagangan, indeks sempat menyentuh level tertinggi 5.705 dan level terendah 5.638.

Sebanyak 327 saham menguat, 156 saham melemah dan 180 saham tidak berubah. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp10.002,6 triliun.

Volume perdagangan mencapai 1,53 miliar saham dengan nilai transaksi Rp1,07 triliun dan frekuensi transaksi sebanyak 130.157 kali.

Investor asing mencatat jual bersih sebesar Rp1,04 triliun di seluruh pasar. Di pasar reguler, investor asing membukukan jual bersih Rp1,21 triliun, sedangkan di pasar negosiasi dan tunai tercatat jual bersih Rp162,55 miliar.

Berdasarkan volume perdagangan sebanyak 22,7 miliar saham, investor domestik mendominasi dengan porsi 72,59 persen. Sementara investor asing berkontribusi 27,41 persen.

[Gambas:Youtube]

Dari sisi nilai transaksi sebesar Rp15,3 triliun, investor domestik menyumbang 49,21 persen. Adapun investor asing berkontribusi 50,79 persen.

Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1.623.526 kali transaksi. Investor domestik mendominasi dengan porsi 76,59 persen, sedangkan investor asing berkontribusi 23,41 persen.

Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih rawan melanjutkan koreksi pada perdagangan hari ini, meski terdapat skenario yang membuka peluang perubahan arah tren.

"Dalam skenario terbaik, IHSG berpotensi terkoreksi ke kisaran 5.472-5.540. Namun kami juga mencermati adanya peluang terbentuknya fase awal penguatan jika skenario alternatif mulai berjalan," ujar Herditya dalam riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 5.486, 5.317 dan resistance 6.007, 6.286 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni AADI, DSSA, ELSA, dan RAJA.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan indeks saham masih berada dalam tekanan setelah menembus level support 5.722 pada perdagangan sebelumnya.

"IHSG berpotensi melanjutkan pelemahan menuju 5.472. Meski begitu, peluang reboundterbatas masih terbuka selama pergerakannya tetap berada di bawah 5.942," ujar Ivan.

Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 5.722, 5.472, dan 5.314 dan resistance 6.045, 6.171, 6.377, 6.545, dan 6.835 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ADRO, ANTM, BBNI, EMTK, dan INCO.

Serikat buruh menolak rencana menyeragamkan kemasan rokok polos (plain packaging) dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau serta Rokok Elektronik terus bermunculan.

Kebijakan tersebut dinilai berisiko mengganggu industri hasil tembakau (IHT), mengancam jutaan tenaga kerja, hingga memicu maraknya peredaran rokok ilegal, dilansir dari Detik Finance, Rabu (1/7).

Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PD FSP RTMM-SPSI DIY) Waljid Budi Lestarianto mengatakan kebijakan penyeragaman kemasan tidak bisa dilihat hanya dari aspek desain produk.

Menurutnya, industri hasil tembakau merupakan ekosistem besar yang menopang kehidupan jutaan masyarakat, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh linting rokok, pekerja pabrik, industri percetakan kemasan, sektor distribusi dan logistik, hingga pedagang kecil.

"Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, industri hasil tembakau menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja dari hulu hingga hilir. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi menekan industri legal harus dihitung secara menyeluruh dampaknya terhadap lapangan kerja, investasi, dan penerimaan negara," kata Waljid dalam keterangannya, Selasa (30/6).

Ia mengingatkan sektor hasil tembakau merupakan salah satu kontributor besar penerimaan negara melalui cukai. Pada 2025, penerimaan cukai hasil tembakau tercatat melampaui Rp 230 triliun, naik dibandingkan sekitar Rp 216 triliun pada 2024.

[Gambas:Youtube]

Menurut Waljid, penerapan plain packaging justru berpotensi menghilangkan identitas produk legal sehingga konsumen semakin sulit membedakan rokok resmi dengan produk ilegal maupun palsu.

"Kalau semua kemasan dibuat seragam, produk ilegal justru semakin mudah masuk pasar. Ini bukan solusi, melainkan masalah baru," tambahnya.

Ia menilai kondisi tersebut dapat memperbesar ruang peredaran rokok ilegal yang selama ini masih menjadi tantangan pemerintah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga akhir September 2025 sebanyak 8,16 juta batang rokok ilegal telah disita dalam berbagai operasi penindakan.

Waljid menambahkan, jika peredaran rokok ilegal semakin meluas, industri legal akan menghadapi tekanan yang lebih besar karena tetap harus menanggung beban cukai dan berbagai kewajiban lainnya. Karena itu, pihaknya menegaskan menolak rencana penyeragaman kemasan rokok yang diatur dalam RPMK tersebut.

"Dampaknya bukan hanya terhadap penerimaan negara, tetapi juga bisa menurunkan produksi, mengganggu iklim investasi, hingga meningkatkan risiko PHK, terutama di sektor Sigaret Kretek Tangan yang padat karya," bebernya.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Widyawati mengatakan penyusunan RPMK telah memasuki tahap lanjutan setelah melalui tiga kali konsultasi publik, dengan pertemuan terakhir digelar pada 25 Mei 2026.

Menurutnya, seluruh masukan yang disampaikan melalui forum konsultasi publik maupun surat dari berbagai pemangku kepentingan telah dikompilasi sebagai bahan penyempurnaan substansi RPMK. Tahapan berikutnya adalah proses harmonisasi antar kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum guna melakukan pembulatan dan pemantapan konsepsi sebelum aturan ditetapkan.

"Kementerian Kesehatan telah melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait serta pemangku kepentingan lainnya secara bertahap dan komprehensif," ujar Widyawati.

Ia menjelaskan, sebelumnya Kemenkes juga telah melakukan pra-harmonisasi bersama sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Bappenas, hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain itu, Kemenkes juga menggelar pertemuan bilateral dengan Kementerian Keuangan untuk membahas keterkaitan kebijakan tersebut dengan aspek fiskal, pengendalian konsumsi, penerimaan negara, dan pengawasan rokok ilegal.

Survei mengungkap semakin banyak bank sentral di dunia yang berencana mengurangi alokasi aset dalam dolar AS dibandingkan yang ingin menambahnya dalam satu dekade mendatang.

Rencana pemangkasan cadangan dolar AS itu dilakukan seiring meningkatnya risiko politik yang terkait dengan mata uang Amerika Serikat tersebut.

Survei itu dilakukan Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) terhadap investor publik yang dirilis kemarin. Respondennya adalah bank sentral, dana pensiun publik, dan dana kekayaan negara (sovereign wealth funds). OMFIF merupakan lembaga pemikir yang berbasis di London dan didirikan pada 2010

Para responden survei, yang secara kolektif mengelola aset sekitar US$10 triliun, semakin memandang volatilitas pasar sebagai kondisi permanen dan mulai menguji berbagai pendekatan baru untuk menghadapinya, termasuk memanfaatkan AI.

"Asumsi lama bahwa investor publik bisa menunggu hingga kondisi kembali normal kini terlihat semakin tidak realistis," tulis Ekonom Senior OMFIF, Yara Aziz, dalam laporan tersebut.

Hingga kini belum ada alternatif yang benar-benar mampu menggantikan dolar AS. Mata uang tersebut bahkan menguat sekitar 3 persen sepanjang tahun ini, didorong oleh suku bunga AS yang lebih tinggi, tingginya minat terhadap aset-aset AS, serta arus investasi ke aset aman akibat perang AS-Iran.

Namun, sekitar 79 persen bank sentral dan 60 persen dana publik meyakini sistem moneter global sedang bergerak menuju dunia yang lebih 'multipolar'.

Mata uang di luar delapan mata uang utama dunia perlahan mulai memperoleh porsi lebih besar dalam cadangan devisa. Bank sentral tercatat meningkatkan alokasi terhadap krone Norwegia dan dolar Selandia Baru, serta menunjukkan minat yang lebih besar terhadap poundsterling Inggris.

Meski responden juga mempertahankan rencana untuk menambah kepemilikan euro dan yuan China, mereka menilai kedua mata uang tersebut masih menghadapi tantangan struktural yang menghambat perannya.

Meski demikian, hampir seluruh responden menganggap yuan sebagai instrumen diversifikasi portofolio yang efektif.

Sementara itu, emas yang telah mencetak serangkaian rekor harga tertinggi dan kini dimiliki oleh 82 persen bank sentral, dinilai telah menjadi pusat strategi pengelolaan cadangan devisa.

Dalam jangka pendek, emas menjadi aset yang paling banyak direncanakan untuk ditambah kepemilikannya oleh bank sentral. Secara neto, 30 persen responden berencana meningkatkan alokasi emas dalam satu hingga dua tahun mendatang.

Ini merupakan pertama kalinya survei yang dilakukan OMFIF menunjukkan pergeseran minat bank sentral global terhadap dolar AS.

Temuan OMFIF tersebut sejalan dengan perdebatan global mengenai peran dolar AS sebagai mata uang cadangan utama dunia, yang dipicu oleh ketidakpastian kebijakan AS dan meningkatnya risiko geopolitik.

Di kalangan dana publik, permintaan terhadap aset fisik seperti infrastruktur dan properti melampaui kelas aset lainnya. Hampir 60 persen responden berencana meningkatkan alokasi ke sektor tersebut dalam satu hingga dua tahun ke depan.

Survei juga menunjukkan perubahan persepsi terhadap pasar negara berkembang. Sebanyak 38 persen dana publik global berencana meningkatkan investasi di negara berkembang, naik dari 27 persen pada tahun lalu.

Minat untuk meningkatkan investasi di pasar negara berkembang kini melampaui minat untuk menambah investasi di negara maju, yang turun menjadi 25 persen dari 47 persen pada tahun sebelumnya.

Menurut survei tersebut, pasar yang paling menarik bagi investor publik tetap Amerika Serikat dan China, sebagian karena peran kedua negara tersebut dalam ledakan perkembangan teknologi AI.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan pencairan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Rp50 juta tidak dikenakan pajak. Sementara pencairan di atas nilai tersebut tetap dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen.

Penegasan itu muncul di tengah usulan Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal yang meminta pemerintah menghapus pajak atas pencairan JHT. Menurutnya, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong PPh Pasal 21 sehingga pemajakan saat pencairan berpotensi menjadi pajak berganda.

Lantas, apakah pencairan JHT memang perlu dikenai pajak?

Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai skema pajak JHT saat ini memang memberikan perlindungan awal melalui tarif nol persen hingga Rp50 juta. Namun, menurutnya batas tersebut sudah tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi saat ini.

Ia mengatakan Rp50 juta sudah terlalu rendah jika dibandingkan dengan biaya hidup, masa kerja pekerja, hingga kebutuhan saat memasuki masa pensiun.

"JHT bukan bonus spekulatif, melainkan akumulasi tabungan wajib pekerja selama bertahun-tahun. Jika pekerja mencairkan JHT karena pensiun, PHK, atau kehilangan penghasilan, negara seharusnya memakai prinsip keadilan vertikal dan perlindungan sosial, bukan sekadar melihat nominal bruto pencairan," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/6).

[Gambas:Youtube]

Menurutnya, tarif final 5 persen memang terlihat kecil, tetapi tetap menjadi beban bagi pekerja yang mengandalkan dana JHT sebagai bantalan keuangan terakhir setelah berhenti bekerja.

Karena itu, Syafruddin menilai threshold pembebasan pajak sudah semestinya dinaikkan menjadi minimal Rp250 juta hingga Rp500 juta agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.

Ia bahkan mengusulkan skema bertingkat, yakni tarif 0 persen untuk pencairan hingga Rp250 juta, tarif 2 persen untuk bagian Rp250 juta-Rp500 juta, dan tarif 5 persen hanya untuk pencairan di atas Rp500 juta.

Syafruddin menilai anggapan bahwa pajak JHT merupakan pajak berganda tidak sepenuhnya keliru.

Menurutnya, persepsi tersebut muncul karena pekerja merasa pokok iuran yang berasal dari gaji yang telah dikenai PPh kembali dipotong pajak saat dicairkan.

"Jika yang dipajaki kembali adalah bagian pokok iuran yang berasal dari penghasilan pekerja setelah dikenai PPh, maka rasa pajak berganda muncul secara kuat," katanya.

Untuk itu, ia mengusulkan agar pemerintah membedakan perlakuan pajak antara pokok iuran pekerja dengan hasil pengembangan dana.

Selanjutnya, pokok iuran sebaiknya dibebaskan dari pajak saat dicairkan, sementara hasil pengembangan investasi tetap dapat dikenai pajak dengan tarif yang ringan.

Syafruddin juga menilai penghapusan pajak JHT berpotensi memperkuat fungsi JHT sebagai perlindungan sosial karena pekerja akan menerima dana lebih utuh ketika pensiun maupun terkena PHK.

Di sisi lain, ia mengakui penerimaan negara dari PPh JHT akan berkurang. Namun, kehilangan penerimaan tersebut dinilai relatif kecil dibandingkan manfaat sosial yang diperoleh pekerja.

Sementara itu, Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai perdebatan mengenai pajak JHT sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan apakah JHT perlu dipajaki atau tidak.

Menurutnya, skema yang berlaku saat ini sebenarnya sudah membebaskan mayoritas pekerja dari kewajiban membayar pajak karena saldo hingga Rp50 juta dikenai tarif final 0 persen.

"Pertanyaan yang lebih tepat bukan apakah JHT perlu dipajaki, melainkan siapa yang benar-benar dikenai pajak. Pada praktiknya, yang terkena pajak adalah mereka yang mencairkan saldo dalam jumlah besar," ujarnya Yusuf.

Yusuf mengakui persepsi pajak berganda memang wajar muncul di masyarakat. Namun secara teknis perpajakan, objek pajak pada saat menerima gaji berbeda dengan objek pajak saat JHT dicairkan.

Menurutnya, manfaat JHT yang diterima pekerja bukan hanya berasal dari pokok iuran, melainkan juga mencakup hasil pengembangan investasi yang selama ini belum dikenai pajak.

"Karena itu, secara teknis pemajakannya lebih tepat dipahami sebagai pajak atas manfaat yang diterima, bukan pajak dua kali atas penghasilan yang sama," katanya.

Ia menambahkan penggunaan tarif final juga bertujuan menghindari akumulasi dana JHT yang dicairkan sekaligus masuk ke lapisan tarif progresif yang lebih tinggi.

Meski demikian, Yusuf mengingatkan penghapusan pajak JHT secara menyeluruh juga memiliki konsekuensi.

Menurutnya, pekerja yang baru mengalami PHK memang akan menerima dana lebih utuh sehingga fungsi JHT sebagai bantalan ekonomi menjadi lebih kuat.

Namun karena pencairan hingga Rp50 juta saat ini sudah dibebaskan dari pajak, penghapusan pajak secara total justru lebih banyak menguntungkan peserta dengan saldo besar.

"Dari perspektif kebijakan publik, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan distribusi karena kelompok berpendapatan tinggi akan memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan mayoritas pekerja," pungkas Yusuf.

Pemerintah bakal merilis bahan bakar minyak (BBM) jenis baru yakni biodiesel 50 persen (B50) pada 1 Juli 2026. Adapun untuk harga BBM baru ini belum diumumkan resmi.

Direktur Jenderal Migas ESDM Laode Sulaeman menyebut Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan B50 pada 1 Juli.

"B50, berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, itu nanti akan di-launching oleh Pak Presiden sendiri. Rencananya sih tanggal 1 Juli," imbuhnya.

Laode menjelaskan implementasi B50 akan diterapkan secara nasional. Ada masa transisi selama 3 bulan untuk penyesuaian di lapangan, termasuk menghabiskan stok lama hingga proses pencampuran (blending).

"Secara nasional. Secara nasional tentu ada masa jeda untuk penyesuaiannya ya. Jadi, artinya kan masih ada sisa-sisa B40 itu dihabiskan dulu, diberi waktu sampai dengan 3 bulan. Jadi, penyesuaiannya hingga menjadi 100 persen pemulihan ke B50," pungkasnya.

Adapun terkait harga, ia membocorkan harganya akan mengikuti formula dan mekanisme penetapan harga BBM yang berlaku saat ini untuk solar.

"Kalau harga kan mengikuti harga BBM yang sudah biasanya aja, enggak ada hal khusus," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/6) dikutip Detik Finance.

[Gambas:Youtube]

Pekan lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap hasil uji coba B50 menunjukkan performa yang positif menjelang implementasi mandatori yang dijadwalkan mulai 1 Juli 2026.

Bahlil mengatakan pengujian telah dilakukan pada berbagai jenis kendaraan dan alat operasional, mulai dari alat berat, kapal, kereta api, kendaraan tambang, hingga alat pertanian.

"Tadi kita rapat tentang persiapan implementasi B50 yang agendanya 1 Juli insya Allah akan dilakukan peresmian. Secara teknis sudah dilakukan uji coba yang dilakukan oleh tim kami dari ESDM di bawah pimpinan Ibu Dirjen EBTKE, Prof Enya, dan hasilnya sangat menggembirakan," ujar Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6).

Menurutnya, salah satu temuan dari pengujian tersebut adalah kandungan air pada B50 yang lebih rendah dibandingkan campuran biodiesel sebelumnya, yakni B40.

"Sampai dengan hari ini kadar air daripada perbandingan B40 dengan B50, B50 itu kadar airnya lebih sedikit," katanya.

Bahlil menegaskan hasil pengujian tersebut diperoleh setelah B50 diuji di berbagai sektor transportasi dan industri.

"Ini sudah dilakukan uji coba di berbagai kendaraan, baik itu alat berat, kapal, kereta api, dan beberapa kendaraan lainnya, tambang, ekskavator, semuanya, alat pertanian, semuanya sudah diuji cobakan," ujarnya.

Karena itu, pemerintah optimistis implementasi B50 dapat berjalan sesuai jadwal pada awal bulan depan. Penerapan B50 diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak jenis solar.

"Dengan demikian maka itu kita akan mengurangi atau bahkan kita tidak lagi melakukan impor solar, khususnya jenis tertentu yang selama ini masih kita impor," ujarnya.

Kementerian ESDM menargetkan mandatori B50 mulai berlaku pada 1 Juli 2026 sebagai kelanjutan program biodiesel B40 yang telah diterapkan sejak awal tahun lalu.

Implementasi B50 diharapkan dapat menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun dan meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO) sebesar Rp24,68 triliun hingga akhir 2026.

Selain itu, program tersebut diproyeksikan mampu menyerap sekitar 2,2 juta tenaga kerja dan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton karbon dioksida (CO2) sepanjang tahun ini.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan uji coba produk compressed natural gas (CNG) 3 kilogram (kg) bernama Tabung Merah Putih bakal dilakukan pada Juli 2026 mendatang.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan saat ini prototipe telah memasuki tahap ketiga dan tersisa satu tahap uji coba lagi sebelum bisa diedarkan ke masyarakat.

Laode menyebut sebanyak belasan unit disiapkan untuk menjalani serangkaian pengujian di Lemigas.

"Ya maksudnya satu tahap lagi sudah bisa diedarkan. Iya (pada Juli)," ujar Laode saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (29/6).

Ia mengatakan tabung CNG akan diimpor dari China pada tahap awal. Hal tersebut dipertimbangkan dengan alasan tabung CNG menggunakan material komposit dengan teknologi tipe empat, sehingga bobotnya jauh lebih ringan dibanding tabung logam konvensional.

Selain itu, Laode menegaskan pengujian akan difokuskan pada aspek keselamatan, mulai dari ketahanan tekanan hingga sistem valve yang menyatu dengan tabung.

[Gambas:Youtube]

"Oleh karena itu kita harus membuat yang lebih ringan agar emak-emak nanti enggak merasa, oh ini kok penggantinya berat. Kita uji di Lemigas. Yang paling penting safety dari valve dan tabungnya seperti apa," jelasnya.

Meski menggunakan teknologi baru, pemerintah memastikan harga jual tabung CNG nantinya disamakan dengan LPG 3 kilogram. Dengan skema tersebut, subsidi energi diperkirakan tetap dapat ditekan hingga sekitar 30 persen.

"Sama, sama harganya (LPG 3Kg). Sekarang simulasinya masih disamakan. Dengan disamakan pun subsidi bisa turun sampai dengan 30 persen," imbuhnya.

Ke depan, pemerintah juga membuka peluang pembangunan pabrik tabung CNG di Indonesia apabila kebutuhan sudah meningkat. Sementara implementasi program akan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah dengan pasokan gas yang telah disiapkan bersama SKK Migas.

"Ada peluang untuk itu (pembangunan pabrik di RI). Kalau jumlahnya masif kan kita punya bargaining untuk minta mereka bangun di sini," pungkasnya.