Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan uji coba produk compressed natural gas (CNG) 3 kilogram (kg) bernama Tabung Merah Putih bakal dilakukan pada Juli 2026 mendatang.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan saat ini prototipe telah memasuki tahap ketiga dan tersisa satu tahap uji coba lagi sebelum bisa diedarkan ke masyarakat.

Laode menyebut sebanyak belasan unit disiapkan untuk menjalani serangkaian pengujian di Lemigas.

"Ya maksudnya satu tahap lagi sudah bisa diedarkan. Iya (pada Juli)," ujar Laode saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (29/6).

Ia mengatakan tabung CNG akan diimpor dari China pada tahap awal. Hal tersebut dipertimbangkan dengan alasan tabung CNG menggunakan material komposit dengan teknologi tipe empat, sehingga bobotnya jauh lebih ringan dibanding tabung logam konvensional.

Selain itu, Laode menegaskan pengujian akan difokuskan pada aspek keselamatan, mulai dari ketahanan tekanan hingga sistem valve yang menyatu dengan tabung.

[Gambas:Youtube]

"Oleh karena itu kita harus membuat yang lebih ringan agar emak-emak nanti enggak merasa, oh ini kok penggantinya berat. Kita uji di Lemigas. Yang paling penting safety dari valve dan tabungnya seperti apa," jelasnya.

Meski menggunakan teknologi baru, pemerintah memastikan harga jual tabung CNG nantinya disamakan dengan LPG 3 kilogram. Dengan skema tersebut, subsidi energi diperkirakan tetap dapat ditekan hingga sekitar 30 persen.

"Sama, sama harganya (LPG 3Kg). Sekarang simulasinya masih disamakan. Dengan disamakan pun subsidi bisa turun sampai dengan 30 persen," imbuhnya.

Ke depan, pemerintah juga membuka peluang pembangunan pabrik tabung CNG di Indonesia apabila kebutuhan sudah meningkat. Sementara implementasi program akan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah dengan pasokan gas yang telah disiapkan bersama SKK Migas.

"Ada peluang untuk itu (pembangunan pabrik di RI). Kalau jumlahnya masif kan kita punya bargaining untuk minta mereka bangun di sini," pungkasnya.

PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Nonsubsidi pada 1 Juli 2026 di antaranya adalah Pertamax Turbo.

Berdasarkan laman resmi Pertamina Patra Niaga disebutkan Pertamax Turbo turun dari Rp20.750/liter menjadi Rp19.300/liter.

Penurunan itu sebesar Rp 1.450/liter.

Selain Pertamax Turbo, jenis BBM yang turun lainnya adalah Pertamina Dex. BBM itu turun dari Rp 24.800/liter menjadi Rp 21.150/liter. Penurunan sebesar Rp 3.650/liter.

Lainnya adalah Dexlite turun dari Rp 23.000/liter menjadi Rp 19.700/liter. Penurunan sebesar Rp 3.300/liter.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons pertanyaan mengenai peluang penurunan harga BBM nonsubsidi Pertamax pada pekan depan. Ia meminta publik melihat perkembangan harga minyak dunia secara menyeluruh. 

Bahlil mengatakan pemerintah selama beberapa bulan terakhir tidak menaikkan harga Pertamax meski harga minyak mentah dunia sempat melonjak.

"Kita lihat aja (nanti)," kata Bahlil saat ditanya apakah harga Pertamax akan turun pekan depan di Gedung DPR RI, Senin (29/6).

PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Nonsubsidi pada 1 Juli 2026 di antaranya adalah Pertamax Turbo.

Berdasarkan laman resmi Pertamina Patra Niaga disebutkan Pertamax Turbo turun dari Rp20.750/liter menjadi Rp19.300/liter.Penurunan itu sebesar Rp 1.450/liter.

Lainnya adalah Pertamina Dex turun dari Rp 24.800/liter menjadi Rp 21.150/liter. Penurunan sebesar Rp 3.650/liter.Lainnya adalah Dexlite turun dari Rp 23.000/liter menjadi Rp 19.700/liter. Penurunan sebesar Rp 3.300/liter.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons pertanyaan mengenai peluang penurunan harga BBM nonsubsidi Pertamax pada pekan depan.

Ia meminta publik melihat perkembangan harga minyak dunia secara menyeluruh.

Bahlil mengatakan pemerintah selama beberapa bulan terakhir tidak menaikkan harga Pertamax meski harga minyak mentah dunia sempat melonjak.

"Kita lihat aja (nanti)," kata Bahlil saat ditanya apakah harga Pertamax akan turun pekan depan di Gedung DPR RI, Senin (29/6).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaiman mengungkapkan  tabung compressed natural gas (CNG) dengan nama Tabung Merah Putih tengah disiapkan sebagai pengganti LPG 3 kilogram (kg) atau Gas Melon.

Laode mengatakan penamaan tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai identitas tabung CNG untuk rumah tangga.

"Pak Menteri kan kemarin ngomong namanya Tabung Merah Putih," ujar Laode ditemui di Gedung DPR RI, Senin (29/6).

Ia menjelaskan prototipe tabung CNG akan mulai dibuat pada Juli 2026. Sebanyak belasan unit disiapkan untuk menjalani serangkaian pengujian di Lemigas.

"Jadi Juli ini sedang dibuat prototype untuk diuji. Jadi diuji tuh belasan lah, mungkin sekitar 15," katanya.

Laode mengatakan kapasitas tabung tersebut setara dengan LPG 3 kilogram. Seluruh prototipe saat ini masih didatangkan dari China.

[Gambas:Youtube]

Menurutnya, tabung CNG menggunakan material komposit dengan teknologi tipe empat sehingga bobotnya jauh lebih ringan dibanding tabung logam konvensional. Ia menjelaskan pengujian akan difokuskan pada aspek keselamatan, mulai dari ketahanan tekanan hingga sistem valve yang menyatu dengan tabung.

"Oleh karena itu kita harus membuat yang lebih ringan agar emak-emak nanti enggak merasa, oh ini kok penggantinya berat. Kita uji di Lemigas. Yang paling penting safety dari valve dan tabungnya seperti apa," jelas Laode.

Meski menggunakan teknologi baru, pemerintah memastikan harga jual tabung CNG nantinya disamakan dengan LPG 3 kilogram. Dengan skema tersebut, subsidi energi diperkirakan tetap dapat ditekan hingga sekitar 30 persen.

"Sama, sama harganya (LPG 3Kg). Sekarang simulasinya masih disamakan. Dengan disamakan pun subsidi bisa turun sampai dengan 30 persen," imbuhnya.

Ke depan, pemerintah juga membuka peluang pembangunan pabrik tabung CNG di Indonesia apabila kebutuhan sudah meningkat. Sementara implementasi program akan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah dengan pasokan gas yang telah disiapkan bersama SKK Migas.

"Ada peluang untuk itu (pembangunan pabrik di RI). Kalau jumlahnya masif kan kita punya bargaining untuk minta mereka bangun di sini," pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) memperbesar ekspansi likuiditas di pasar menjadi Rp1.000 triliun hingga akhir Juni 2026. Langkah itu ditempuh untuk menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing (valas) di tengah dinamika ekonomi.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan bank sentral akan terus memastikan likuiditas di pasar tetap memadai melalui berbagai instrumen operasi moneter yang dimiliki.

"Untuk likuiditas, tentunya Bank Indonesia juga terus akan menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang kami miliki," ujar Destry dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senin (29/6).

Ia menjelaskan, pada akhir Mei 2026 BI melakukan ekspansi likuiditas sekitar Rp600 triliun. Nilai tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Rp1.000 triliun pada akhir Juni.

"Kalau kita lihat di akhir Mei ekspansi yang kami lakukan sekitar Rp600 triliun, maka di akhir Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga Rp1.000 triliun," jelasnya.

Menurut Destry, penambahan ekspansi likuiditas dilakukan sebagai langkah antisipatif agar tidak terjadi gejolak di pasar keuangan domestik.

[Gambas:Youtube]

"Khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar valas kita," tegasnya.

Sementara itu, untuk menjaga nilai tukar, BI telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 100 basis poin dalam sebulan terakhir. Kebijakan ini mulai menarik kembali aliran modal asing ke pasar keuangan domestik yang hingga 26 Juni 2026, arus modal asing (capital inflow) yang masuk ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) telah mencapai sekitar US$9 miliar.

"Untuk nilai tukar, dalam satu bulan terakhir ini kami memang sudah menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin sehingga sekarang berada di posisi 5,75 persen," pungkas Destry.

Pemerintah menargetkan renovasi Stasiun Gambir rampung pada 2028. Nantinya, itu akan menjadi stasiun nasional yang memadukan layanan kereta jarak jauh (KJJ) dengan Commuter Line atau KRL.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut renovasi ini bertujuan membangun konektivitas antar-moda transportasi di Jakarta. Stasiun Gambir pun diproyeksikan menjadi hub perkeretaapian di Indonesia.

"Kalau (hub perkeretaapian) almost ya. Karena di situ kan nanti bisa connect dengan beberapa stasiun, moda transportasi. (Naik) kereta menjadi lebih mudah terjangkau, maksudnya yang naik kereta bisa nyambung LRT, malah sampai (Kereta Cepat) Whoosh dari (Stasiun) Cawang. Kemudian bisa sampai ke bandara juga," ujar Dudy saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/6), dikutip dari detikfinance.

Dudy memastikan layanan penumpang KRL di Stasiun Gambir tidak akan menggantikan layanan kereta jarak jauh. Keduanya akan tetap beroperasi berdampingan.

Ia juga tidak khawatir jika penggabungan dua layanan kereta ini akan membuat Stasiun Gambir menjadi terlalu padat. Menurutnya, Stasiun Gambir masih memenuhi kapasitas dan akan ditambah jalur di Stasiun Gambir untuk KRL.

"Nggak (crowded) juga sih. Kalau kita lihat kan sebenarnya lahannya masih bisa memenuhi kapasitas. Tentunya nanti kita sesuaikan dengan kapasitas apakah seluruh (kereta) Commuter disitu. Tapi yang pasti bahwa itu ada (kereta) Commuter dan ada (kereta) jarak jauh yang kita satukan," jelas Dudy.

[Gambas:Youtube]

Saat ditanya apakah Stasiun Gambir akan menggeser posisi Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral, Dudy menepisnya. Menurut Dudy, Stasiun Gambir akan mengusung konsep sebagai wajah perkeretaapian Indonesia.

"Enggak juga. Jadi, (Stasiun Gambir menjadi) stasiun nasional. Jadi kayak mukanya, wajahnya perkeretaapian," beber Dudy.

Dudy menegaskan proyek revitalisasi ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Terkait waktu pelaksanaannya, Dudy menyebut PT KAI sedang mematangkan perencanaannya dan ditargetkan selesai pada 2028.

"Kalau dari KAI berharap ini bisa selesai di tahun 2028 kalau nggak salah," tutur Dudy.

Anggaran proyek ini tidak berasal dari anggaran Kementerian Perhubungan, melainkan anggaran dari PT KAI. Langkah ini sejalan dengan rencana pemerintah sedang menggodok aturan penyerahan aset stasiun dari kementerian ke operator.

"(angggaran dari) KAI. Kita kan sedang menuju bahwa aset itu akan dikelola, akan diserahkan kepada KAI, sedang kita godok aturannya supaya pemisahan antara regulator dan operator menjadi lebih jelas. Modelnya bisa seperti Angkasa Pura. Kemudian Airnav sudah berjalan, Pelindo," jelas Dudy.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai pernyataan bersama antara Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal strategi penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di Gedung DPR RI pada Sabtu (6/6) memberi sentimen positif ke pasar.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut hadir.

"Pernyataan bersama di DPR dapat memberi sentimen positif terbatas karena pasar membaca koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan otoritas terkait sebagai sinyal bahwa negara hadir menghadapi tekanan rupiah," kata Syafruddin kepada CNNIndonesia.com pada Sabtu (6/6).

Menurut dia, pernyataan itu penting untuk meredam kepanikan jangka pendek, terutama ketika pelemahan kurs memicu ekspektasi negatif dan mendorong permintaan dolar.

Syafruddin mengingatkan pasar tidak akan cukup tenang jika hanya diberikan narasi koordinasi oleh pemerintah.

Ia mengatakan investor akan menguji konsistensi kebijakan melalui pergerakan Credit Default Swap (CDS), yield Surat Berharga Negara (SBN), arus modal asing, cadangan devisa, dan efektivitas intervensi valas.

[Gambas:Youtube]

"Jika pernyataan bersama hanya berisi optimisme tanpa rincian operasional, pasar dapat menilai pemerintah dan BI sedang membangun persepsi, bukan memperkuat fondasi," ujar Syafruddin.

Pernyataan tersebut dinilai tetap dapat membuka ruang sentimen positif.

Namun, kata dia, belum cukup untuk mengubah ekspektasi secara kuat bila tidak segera diikuti kebijakan yang terukur, transparan, dan kredibel.

Untuk menenangkan pasar, Syafruddin mengatakan otoritas perlu bergerak dari komunikasi umum menuju paket kebijakan yang konkret.

BI harus menjelaskan batas intervensi, strategi penguatan pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan Non-Deliverable Forward (NDF), pengendalian transaksi dolar tanpa underlying, serta arah penggunaan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) agar pasar melihat konsistensi stabilisasi kurs.

Selain itu, Kementerian Keuangan dinilai perlu memperkuat kredibilitas fiskal melalui kepastian defisit, pengelolaan penerbitan SBN, dan komunikasi disiplin belanja negara.

Syafruddin mengatakan pemerintah juga perlu mempercepat repatriasi devisa ekspor, menjaga pasokan valas dari sektor riil, dan memastikan korporasi tidak melakukan pembelian dolar secara berlebihan.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperketat pengawasan terhadap bank dan korporasi besar yang memicu tekanan valas.

Syafruddin menambahkan langkah terpenting ialah menurunkan persepsi risiko negara.

Ketika CDS turun, kata dia, pasar akan membaca bahwa risiko Indonesia mereda, rupiah mendapat ruang menguat, dan IHSG dapat pulih lebih sehat.

"Pasar akan tenang bukan karena pejabat berbicara seragam, melainkan karena kebijakan bergerak serempak dan hasilnya terlihat dalam indikator risiko," ujar Syafruddin.

BI dan Kemenkeu Bakal Makin Mesra

Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus menarik kembali aliran dana asing ke pasar keuangan domestik.

Perry mengatakan fokus utama sinergi kedua institusi saat ini adalah memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan seirama dalam menghadapi dinamika global.

"Penguatan koordinasi fiskal-moneter itu terus kita lakukan dan saat ini memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah," kata Perry di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Sabtu (6/6).

Menurut dia, ada dua langkah utama yang disepakati BI dan Kementerian Keuangan.

Pertama, meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing kembali masuk ke Indonesia.

Perry menjelaskan kenaikan suku bunga di luar negeri telah memicu arus keluar modal dari berbagai instrumen investasi di Indonesia, termasuk saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan sedikit dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

[Gambas:Youtube]

"Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," ujarnya.

Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

Menurut Perry, pemerintah tetap akan menempatkan dana kasnya di Bank Indonesia, sedangkan BI memberikan remunerasi atau bunga yang lebih tinggi atas dana tersebut.

"Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung," katanya.

Perry menegaskan koordinasi yang selama ini telah berjalan baik akan terus diperkuat secara berkelanjutan.

"Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat," ucapnya.

Dalam kesempatan sama, Purbaya mengatakan pemerintah akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik dengan kebijakan Bank Indonesia.

"Ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik, sehingga pertumbuhan kita akan semakin cepat," kata Purbaya.

Ia menegaskan pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dengan bank sentral agar dampak kebijakan terhadap perekonomian semakin besar.

"Kita akan mendukung bank sentral untuk memperkuat koordinasi supaya kebijakan makin sinkron. Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal juga lebih signifikan ke perekonomian," ujarnya.

Purbaya meyakini sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan BI akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

"Tentu kalau kebijakan sudah menyatu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi," katanya.

[Gambas:Photo CNN]

Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia menentukan sendiri harga minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) yang diekspor, bukan mengikuti harga yang ditetapkan negara lain.

Prabowo bahkan menyatakan Indonesia tak perlu menjual sawit ke negara lain apabila pembeli tidak mau mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

"Kalau mereka enggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli. Kita pakai kelapa sawit kita sendiri," ujar Prabowo dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5).

Prabowo mengatakan selama ini Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia justru tidak memiliki kendali terhadap penentuan harga komoditas tersebut. Ia pun mengaku telah meminta para menterinya untuk mengubah kondisi tersebut.

"Kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi lagi," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah ingin harga sawit ditentukan langsung oleh Indonesia sebagai negara produsen utama.

"Saya tidak mau harga kelapa sawit kita ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti masih terjadinya praktik under invoicing dalam kegiatan ekspor Indonesia. Dalam hal ini, nilai ekspor yang dilaporkan selama ini jauh lebih rendah dibandingkan nilai sebenarnya.

Bahkan, nilai ekspor yang tidak dilaporkan sebagaimana mestinya diduga mencapai 50 persen.

Selain sawit, Prabowo meminta pola serupa diterapkan pada komoditas sumber daya alam lain seperti nikel dan emas.

Menurut dia, Indonesia harus memiliki posisi tawar lebih kuat sebagai negara penghasil komoditas strategis dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan bahwa ratusan ribu buruh di seluruh wilayah Indonesia akan turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026.

Said menyebut May Day 2026 akan diperingati oleh ratusan ribu buruh di bawah naungan KSPI dan Partai Buruh yang tersebar di seluruh Indonesia meski pusatnya digelar di gedung DPR RI, Jakarta.

“May Day pada 1 Mei 2026 akan diikuti oleh ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia, dengan titik pusat aksi di depan Gedung DPR RI untuk wilayah Jakarta. Aksi ini akan dilanjutkan dengan long march menuju Istora Senayan untuk menggelar May Day Fiesta,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring jelang peringatan May Day 2026, Jumat (17/4/2026)

Dia menegaskan bahwa KSPI dan Partai Buruh tidak akan ikut serta dalam perayaan May Day 2026 yang digelar di Monas. Perayaan itu, sebutnya, kabarnya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan, menyampaikan bahwa pilihan aksi di DPR RI merupakan keputusan politik yang sadar dan terukur. Secara tidak langsung ia menegaskan, peringatan May Day tidak boleh direduksi menjadi seremoni, melainkan harus menjadi momentum perjuangan untuk menagih janji-janji negara yang hingga kini belum dijalankan.

“Kami hanya akan melakukan aksi May Day di DPR RI, bukan di Monas. Karena bagi kami, May Day adalah perjuangan, bukan sekadar seremoni,” tegas Said Iqbal.

Adapun, Said Iqbal mengingatkan kembali enam janji Presiden Prabowo pada May Day 2025 yang hingga kini belum dijalankan.

Pertama, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan, meskipun panitia kerja di DPR telah dibentuk dan draf maupun naskah akademik belum disosialisasikan.

Kedua, penghapusan sistem alih daya atauoutsourcingdan penolakan terhadap upah murah. KSPI menilai regulasi turunan yang ada saat ini belum sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan pekerja alih daya.

Ketiga, reformasi perpajakan, termasuk usulan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan dari Rp4,5 juta guna meningkatkan daya beli masyarakat.

“Selain itu, kami juga mendorong penghapusan sejumlah pajak yang dinilai membebani pekerja,” ungkap Said.

Keempat, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi meningkat dalam beberapa bulan ke depan akibat tekanan global dan lonjakan impor.

Kelima, percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang dinilai tak kunjung rampung meski telah lama dibahas.Keenam, pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui penyitaan aset para pelaku.

Selain itu, Said menegaskan terdapat dua isu tambahan yang juga akan diangkat KSPI dan Partai Buruh untuk May Day 2026.Ketujuh, penolakan terhadap potongan tarif ojek online sebesar 20%, dengan tuntutan penurunan menjadi maksimal 10%.

“Kedelapan, penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi mengancam perlindungan pekerja, termasuk pekerja perempuan,” pungkasnya.

BPJS Kesehatan mencatat rumah sakit yang bergabung menjadi fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) atau RS rujukan mencapai 1.513, terhitung sejak program JKN berjalan pada 2014 silam.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan sektor kesehatan semakin menarik bagi investasi, khususnya pembangunan RS.

"FKRTL atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, tumbuhnya 1.513 setelah ada BPJS," ujar Ghufron dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/2).

Ia mengungkapkan mayoritas fasilitas rujukan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan merupakan milik swasta, yakni mencakup 65,8 persen dari RS rujukan.

"Yang menarik 65,8 persen itu FKRTL swasta, bukan pemerintah," kata Ghufron.

Menurut Ghufron, kehadiran JKN memberikan kepastian pasar bagi pelaku usaha kesehatan, sehingga mendorong minat investasi di sektor rumah sakit. Bahkan, sejumlah RS berorientasi profit yang sebelumnya belum tertarik bekerja sama, kini mulai bergabung menjadi mitra BPJS Kesehatan.

"Dulu, waktu kami masuk itu, beberapa rumah sakit yang profit oriented hospital itu tidak begitu tertarik kerja sama BPJS. Sekarang hampir semua sudah tertarik untuk kerjasama," katanya.

Ia menambahkan pertumbuhan fasilitas kesehatan yang menjadi mitra BPJS tersebut tidak hanya berdampak pada perluasan akses layanan, tetapi juga berkontribusi terhadap pergerakan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur kesehatan.

"Artinya rumah sakit itu menarik untuk investasi, untuk pertumbuhan ekonomi," tambah Ghufron.

Untuk mendorong pemerataan, BPJS Kesehatan juga mengembangkan sistem pemetaan berbasis digital atau atlas sistem informasi geografis (SIG). Melalui platform tersebut, investor dapat melihat wilayah yang masih membutuhkan tambahan fasilitas kesehatan.

"Nah ini harus dilihat dong pemerataannya. Akhirnya BPJS setelah minta-minta gak ada istilahnya bikin Atlas, dimana harusnya orang investasi, BPJS bikin. Nanti bisa dilihat di web kita, itu namanya Atlas-SIG. Itu kalau mau investasi dimana lho, kalau sudah penuh, merah, ya sulit kerjasamanya gitu," pungkasnya.

BPJS Kesehatan mencatat lebih dari 23 juta peserta menunggak iuran dengan total nilai tunggakan mencapai Rp14 triliun.

"Kira-kira itu yang punya piutang itu sekitar 23 juta orang lebih gitu. Nah kemudian yang jumlah totalnya itu sekitar Rp14.258.680," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/2).

Ia menjelaskan lonjakan kepesertaan yang signifikan menjadi salah satu penyebab tingginya angka tunggakan. Sejak Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bergulir pada 2014 dengan 133 juta peserta, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan kini mencapai 283 juta jiwa.

Ghufron menjelaskan peningkatan angka kepesertaan BPJS tersebut juga diiringi bertambahnya peserta nonaktif akibat menunggak iuran.

"Kenapa tidak aktif, karena menunggak. Menunggak itu ditagih-tagihkan, tapi juga tidak keluar uangnya. Makanya banyak peserta nonaktif karena menunggak iuran," kata Ghufron.

Pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran bagi kelompok tertentu. Meski demikian, Ghufon menyebut tidak seluruh peserta akan mendapatkan pemutihan secara otomatis.

Ia menegaskan penghapusan tunggakan otomatis hanya berlaku bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, khususnya yang masuk kategori desil 1 sampai 4, yaitu kelompok masyarakat dengan kategori sangat miskin hingga rentan miskin.

"Jadi untuk miskin dan tidak mampu terutama desil yang tentunya di bawah 4. Nah, itu bisa otomatis," ujarnya.

Sementara itu, peserta di luar kategori fakir miskin yang memiliki tunggakan harus mengajukan permohonan dan memenuhi ketentuan pembayaran agar dapat memperoleh penghapusan sebagian piutang.

Ia juga menegaskan tunggakan peserta yang telah meninggal dunia atau terdata ganda dalam sistem juga akan dihapuskan.

"Dilakukan setelah peserta mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran. Jadi ini harus diketahui. Nah tentu, sedang peserta yang sudah meninggal atau yang ganda itu dihapus selamanya," pungkasnya.

Kementerian ESDM tengah mengkaji kebutuhan LPG 3 kilogram (kg) per rumah tangga setelah PT Pertamina Patra Niaga mengusulkan pembatasan pembelian maksimal 10 tabung per bulan per kartu keluarga (KK).

Kajian tersebut dilakukan dengan mengacu pada data konsumsi riil masyarakat.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan perhitungan kebutuhan LPG 3 kg dilakukan berdasarkan rata-rata konsumsi mingguan rumah tangga. Dari data sementara, kebutuhan LPG 3 kg umumnya berada di kisaran satu tabung per rumah tangga setiap pekan.

"Ini kan memperhitungkan dalam seminggu itu berapa kebutuhan rata-rata. Kalau kebutuhan rata-rata kan biasanya per rumah tangga itu kan sekitar satu tabung per minggu," ujar Yuliot ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (29/1).

Ia menjelaskan, pemerintah tidak serta-merta menetapkan angka pembatasan, melainkan terlebih dahulu melihat rekam jejak konsumsi masyarakat. Data tersebut tercatat dalam sistem distribusi LPG yang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

"Ini kita lihat itu track record yang ada, ya karena itu kan juga ada sistem ini yang mencatat yang disiapkan oleh Pertamina. Jadi nanti berdasarkan kebutuhan yang riil ini, ya kira-kira berapa ini ya. Jadi berdasarkan kebutuhan masyarakat, itu nanti akan dipenuhi," katanya.

Terkait usulan batas maksimal 10 tabung per bulan per KK, Yuliot menegaskan angka tersebut belum diputuskan. Menurutnya, penetapan kebijakan masih menunggu hasil analisis data konsumsi berdasarkan kelompok masyarakat.

"Enggak, ini, kita lihat itu berdasarkan data rata-rata. Ini berdasarkan desil, itu kan ada desil 1 sampai 4. Ini berapa ini konsumsi mereka. Ya kemudian untuk desil 5 sampai 8 berapa, ya kemudian 9 sampai 10 itu berapa," jelasnya.

Yuliot menambahkan, LPG 3 kg sebagai barang bersubsidi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang berada pada kelompok desil 1 hingga 4. Karena itu, pemerintah akan memastikan kebijakan pembatasan selaras dengan sasaran penerima subsidi.

"Itu ya seharusnya, itu kan untuk LPG bersubsidi ini kan untuk masyarakat miskin. Masyarakat miskin itu kan berada di desil 1 sampai 4," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menyebut pemerintah masih mengoordinasikan berbagai basis data, mulai dari data Badan Pusat Statistik (BPS), data kelistrikan, hingga data pembelian LPG. Seluruh data tersebut akan dianalisis sebagai dasar penetapan kebijakan ke depan.

"Seluruh data itu akan dianalisis untuk penetapan kebijakan," pungkas Yuliot.