Bisnis.com, JAKARTA — Perkembangan pasar telepon pintar (smartphone) premium di Indonesia sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan dinamika pergerakan harga iPhone yang menarik pada lini perangkat besutan Apple.

Berdasarkan data komparasi harga ritel per 1 Juli 2026 dibandingkan dengan posisi awal tahun pada 1 Januari 2026, sejumlah varian ponsel pintar ini mengalami penyesuaian nilai jual yang cukup signifikan dengan pola penurunan harga yang masif pada model tertentu di tengah kehadiran seri suksesor terbaru seperti iPhone 17e.

Langkah penyesuaian harga ini mencerminkan strategi manajemen saluran distribusi untuk menguras stok lama sekaligus menyeimbangkan portofolio produk di pasar domestik.

Salah satu fenomena paling mencolok terlihat pada lini iPhone 16e yang mengalami pemangkasan nilai jual secara drastis dibandingkan posisi awal tahun. Varian iPhone 16e 128GB yang pada Januari berada di angka Rp11.749.000, kini dapat diboyong dengan dana sebesar Rp8.999.000 setelah melewati tren penurunan berkala, termasuk koreksi harga dari bulan Juni.

Sebaliknya, pergerakan berbeda justru ditunjukkan oleh lini premium terbaru seperti varian iPhone 17 Pro Max. Varian dengan kapasitas penyimpanan 256GB terpantau mengalami kenaikan harga menjadi Rp26.249.000 per Juli, dari posisi awal tahun yang berada di angka Rp25.749.000.

Pola pergerakan naik ini juga diikuti oleh varian tertinggi 1TB dan 2TB yang merangkak naik sekitar Rp500.000 hingga Rp1.000.000 akibat tingginya permintaan pasar terhadap gawai dengan spesifikasi tertinggi.

Berikut tabel perbandingan harga iPhone pada Januari 2026 vs Juli 2026:

Penurunan harga paling tajam terjadi pada segmen ponsel esensial Apple, yakni seri iPhone 16e kapasitas 512GB yang harganya merosot sebesar Rp4.750.000 sepanjang enam bulan terakhir. Fenomena ini dimanfaatkan oleh distributor untuk menarik minat konsumen kelas menengah yang menginginkan kapasitas memori besar dengan harga yang jauh lebih rasional.

Sementara itu, untuk lini reguler seperti iPhone 16 standar varian 128GB, harga justru merangkak naik ke angka Rp15.499.000 setelah masa diskon besar di awal tahun berakhir.

Fluktuasi ini mengindikasikan pasar gawai di Indonesia sangat sensitif terhadap program insentif harga dan ketersediaan pasokan. Konsumen yang mengincar fungsionalitas murni cenderung memilih model tahun lalu yang mengalami penurunan harga sisa stok.

Tenggarong, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, menaikkan dana setiap rukun tetangga (RT) dari sebelumnya RP50 juta menjadi Rp150 juta per tahun sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal.

"Peningkatan anggaran untuk mendorong RT menjadi ujung tombak pembangunan, mulai dari penanganan persoalan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga pemberdayaan ekonomi warga RT," ujar Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di Tenggarong, Kukar, Kaltim, Sabtu.

Kenaikan anggaran dari program RT-Ku Terbaik ini antara lain untuk membuka ruang membangkitkan UMKM di tingkat RT, meski tidak bisa langsung diberikan sebagai pinjaman pribadi.

Caranya adalah dana dipakai untuk stimulan ekonomi, pelatihan, modal kelompok, pengadaan alat produksi, kemasan, hingga akses pasar, dengan syarat utama harus melalui musyawarah warga RT, berbentuk usaha kelompok atau usaha bersama, bukan untuk individu.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kukar Nomor 10/2026 tentang Program RT-Ku Terbaik, di antaranya untuk kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas pemuda atau kelompok rentan.

Saat ini, jumlah RT di Kukar mencapai 3.134 RT, tersebar di 193 desa dan 44 kelurahan di 20 kecamatan, sehingga tahun ini anggaran yang digelontorkan dari program RT-Ku terbaik mencapai Rp470,1 miliar.

Sebelumnya, pada Selasa (23/6/2026) saat meluncurkan program ini, Bupati juga mengatakan bahwa peningkatan bantuan menjadi Rp150 juta per RT ini dimaksudkan agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan RT berjalan lebih optimal.

"Peningkatan anggaran ini harus diiringi dengan pengawasan melekat agar pemanfaatan dana benar-benar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel," ujarnya.

Selain program RT-Ku Terbaik, saat itu Bupati juga meluncurkan dua program lain yakni aplikasi Siap Kerja melalui konsep Job Fair Every Day, kemudian aplikasi Aduan Masyarakat.

Aplikasi Siap Kerja menjadi wadah digital yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, tanpa harus menunggu seremoni bursa kerja, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi lowongan kerja, mendaftar secara daring, hingga informasi pelatihan keterampilan hidup.

Sedangkan aplikasi Aduan Masyarakat, warga dapat menyampaikan berbagai keluhan, aspirasi, maupun laporan terkait pelayanan publik hingga memantau langsung perkembangan tindak lanjut oleh perangkat daerah.

"Sistem ini dirancang agar seluruh proses penanganan laporan dapat dipantau secara transparan, baik oleh pelapor maupun pemda sesuai standar operasional prosedur," kata Aulia.

Pewarta: M Ghofar
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG — Fase pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Palembang memasuki tahap akhir. Kedatangan Kloter 15 yang membawa 443 jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan Kota Palembang pada Selasa (23/6/2026) membuat proses pemulangan musim haji tahun ini hanya menyisakan satu kloter terakhir.

Kepala Kanwil Kemenhaj Sumatra Selatan M Arkan Nurwahiddin mengatakan dengan tibanya Kloter 15, operasional Debarkasi Palembang hampir sepenuhnya rampung.

“Alhamdulillah, proses pemulangan berjalan dengan baik. Hari ini kita menyambut Kloter 15, dan artinya fase pemulangan di Debarkasi Palembang kini menyisakan satu kloter terakhir esok hari untuk menutup seluruh rangkaian musim haji tahun ini,” ujarnya pada Rabu (24/6/2026).

Arkan menyebut hingga saat ini sebanyak 6.629 jemaah dan petugas telah kembali ke Tanah Air melalui Debarkasi Palembang. Jumlah tersebut terdiri atas 5.500 jemaah asal Sumatra Selatan, 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung, serta 60 petugas kloter.

Meski proses pemulangan berjalan lancar, Kloter 15 juga membawa kabar duka. Dari total 445 jemaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci, dua orang jemaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, yakni Sukma Baruk (75) dan Asan Akip (81). Dengan demikian, jumlah jemaah yang kembali ke Palembang tercatat sebanyak 443 orang.

“Kami menyampaikan belasungkawa mendalam atas berpulangnya dua jemaah kita dari Muara Enim. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah almarhum dan memberikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan,” kata Arkan.

Setibanya di Palembang, para jemaah diarahkan menuju Asrama Haji Sumsel untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima pembagian air zamzam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing.

Arkan memastikan seluruh fasilitas bagi jemaah telah disiapkan selama berada di asrama. Dia juga menyampaikan harapan agar para jemaah dapat membawa semangat baru dan nilai-nilai kemabruran setelah kembali ke tengah masyarakat.

“Selamat kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Semoga kemabruran haji senantiasa menjadi cahaya dalam kehidupan Bapak dan Ibu serta membawa keberkahan bagi keluarga dan lingkungan,” tutupnya.

WASHINGTON - Seorang pilot F-15 AS yang diselamatkan setelah ditembak jatuh di atas Iran pada bulan April melaporkan melihat formasi "ubur-ubur" yang tidak biasa dari drone Iran sebelum melontarkan diri.

Selama pengarahan pasca-misi, pilot tersebut dilaporkan mengatakan kepada pejabat intelijen bahwa ia mengamati beberapa drone bergerak bersama dalam pola yang menyerupai "ubur-ubur," memicu perdebatan di dalam komunitas intelijen AS.

Jika akurat, penampakan tersebut dapat menunjukkan kemajuan signifikan dalam teknologi drone Iran, kata laporan CNN tersebut.

Salah satu sumber yang mengetahui laporan tersebut menggambarkannya sebagai "beberapa drone yang saling terhubung dan bergerak sebagai satu kesatuan dengan drone yang lebih kecil di bawah drone yang lebih besar seperti kaki." Sumber tersebut menambahkan, “Alien sungguhan (makian).”

Sumber lain mengatakan pilot tersebut melihat “ladang ranjau drone” di langit, menurut laporan tersebut.

Para penyelidik masih menentukan penyebab jatuhnya F-15, tetapi penilaian awal menunjukkan formasi drone mungkin telah membantu Iran menembak jatuh pesawat tersebut, kata laporan itu.

Insiden tersebut menandai pesawat AS pertama yang ditembak jatuh di atas Iran selama konflik. Pilot tersebut berhasil diselamatkan dalam beberapa jam, sementara seorang petugas sistem senjata berhasil menghindari penangkapan selama lebih dari satu hari sebelum akhirnya diselamatkan.

Para pejabat intelijen AS tidak sepakat mengenai keterangan pilot dan keandalannya, kata laporan itu. Selama pengarahan, para pejabat dilaporkan bertanya, “Apakah Anda yakin Anda melihat apa yang Anda katakan?”

Pertanyaan seputar kemampuan drone Iran muncul ketika Washington dan Teheran berupaya melakukan negosiasi untuk mengakhiri perang, setelah dimulainya periode pembicaraan gencatan senjata selama 60 hari pekan lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) menegaskan status kepemilikan tanah Blok 15 atau eks Hotel Sultan sepenuhnya milik negara dan tidak pernah dialihkan ke pihak swasta.

Manajemen PPK GBK menyatakan bahwa tanah eks Hotel Sultan merupakan bagian dari Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1/Gelora yang sah secara hukum. Seiring hal itu, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara merupakan pemegang kendali hak atas lahan tersebut.

"Pemerintah tidak pernah melepaskan, menjual, ataupun mengalihkan hak atas tanah eks Hotel-hotel terbaik Sultan kepada pihak mana pun, termasuk kepada PT Indobuildco," tulis manajemen PPK GBK dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).

Dalam edaran yang dibagikan, lahan seluas 13,6 hektare tersebut dilaporkan telah dibebaskan dan diganti rugi oleh pemerintah sejak periode 1959 sampai 1962. Pembebasan lahan kala itu dilakukan secara masif demi suksesi pembangunan infrastruktur penunjang gelaran olahraga internasional Asian Games IV.

Kemudian, duduk perkara sengketa ini bermula ketika pemerintah membuka ruang kerja sama pemanfaatan aset dengan swasta nasional pada awal 1970-an untuk memenuhi kebutuhan hotel bertaraf internasional.

Pada 1971, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin memberikan izin membangun hotel dan menggunakan tanah seluas sekitar ±13 hektare kepada PT Indobuildco untuk jangka waktu 30 tahun.

PT Indobuildco pertama kali mengantongi HGB Hotel Sultan lada 1973 dan habis pada 2003. Kemudian, HGB nya kembali diperpanjang selama 20 tahun dan habus pada 2023.

"Izin tersebut kemudian digunakan oleh PT Indobuildco untuk memperoleh HGB Nomor 20/Gelora atas nama PT Indobuildco. HGB itu kemudian dipecah menjadi HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora," imbuhnya.

Eksekusi Berujung Ricuh

Adapun, pemerintah mulai melakukan eksekusi Hotel Sultan pada hari ini, Kamis (18/6/2026). Sebanyak 3.161 personel gabungan TNI-Polri dan unsur terkait dikerahkan untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan kondusif.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, para petugas Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPK GBK) hingga Kepolisian sidah berjaga sejak pukul 07.00 WIB. Di waktu yang sama, para massa aksi mengaku aliansi pekerja PT Indobuildco sudah berjaga di depan lobi.

Pihak Kepolisian mulai melakukan negosiasi pada pukul 09.00 WIB dengan aliansi pekerja. Akan tetapi, tidak membuahkan hasil. Hingga pada pukul 09.30 personel gabungan mulai mendorong mundur massa aksi yang menolak pengosongan.

Kericuhan sempat terjadi selama setengah jam, massa aksi tampak mulai melempar batu hingga bambu untuk mengimbangi dorongan dari aparat penegak hukum (APH).

Adapun, APH terpantau baru dapat merangsek masuk ke dalam Hotel Sultan pada pukul 10.10 WIB. Dalam laporannya, PPK GBK akan mengamankan sejumlah aset hotel yang ada. Nantinya, aset-aset tersebut dibuka opsi untuk dapat dikembalikan kepada PT Indobuildco.

Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menegaskan bahwa PT Indobuildco telah menikmati hak istimewa selama setengah abad dalam mengelola kawasan eks Hotel Sultan, yang berlokasi di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto jelang upaya eksekusi riil terhadap aset strategis milik negara tersebut pada hari ini, Kamis (18/6/2026).

Dia menyatakan bahwa pengosongan lahan ini merupakan muara dari sengketa hukum yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Di mana, langkah penertiban ini juga sejalan dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan kembali aset-aset negara yang dikuasai pihak swasta.

"Selama 50 tahun aset ini digunakan oleh PT Indobuildco dengan banyak kejanggalan dalam prosesnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Indobuildco itu sudah punya privilege selama 50 tahun untuk menguasai aset ini," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Produsen gawai asal China, Infinix merilis laptop XBook 15 dengan ukuran layar 15,6 inci dilengkapi prosesor AMD Ryzen 5000 Series seharga mulai dari Rp7 jutaan.

Infinix XBook 15 memiliki resolusi Full HD+ dan rasio layar ke bodi hingga 85% untuk memberikan area kerja lebih lega untuk mendukung aktivitas multitasking sehari-hari.

Selain itu, layar yang lebih besar bisa memberikan kenyamanan saat menikmati hiburan mulai dari streaming film hingga sekadar berselancar di media sosial.

Laptop tersebut memiliki keyboard dengan travel distance 1,5 mm untuk memberikan pengalaman mengetik yang lebih nyaman dan responsif.

XBook 15 dilengkapi touchpad AG Glass berukuran 6,36 inci dengan area kontrol sekitar 30% lebih luas dibandingkan touchpad standar. Material AG Glass memberikan sensasi sentuhan yang lebih halus dan presisi saat digunakan untuk navigasi maupun multitasking.

Infinix XBook 15 dibekali kamera 1080P Full HD yang dipadukan dengan dual front fill light untuk membantu menghasilkan tampilan video yang lebih terang dan jelas saat meeting online maupun kelas virtual.

Selain itu, fitur AI ENC Noise Cancellation membantu meredam gangguan suara latar sehingga komunikasi tetap nyaman meski pengguna berada di lingkungan yang ramai. Untuk mendukung pengalaman multimedia, laptop ini juga dilengkapi DTS Dual Speakers.

Laptop dengan aerospace-grade aluminum alloy ini dibekali baterai 50Wh yang diklaim mampu mendukung penggunaan hingga 8 jam. Dukungan 65W Type-C Fast Charging membuat pengguna dapat mengisi daya dengan konektor USB-C.

Infinix merilis XBook 15 dengan dua pilihan konfigurasi, yakni AMD Ryzen 5 5500U, RAM 8GB, SSD 256GB dibanderol Rp7.399.000 dan AMD Ryzen 7 5825U, RAM 8GB, SSD 512GB seharga Rp8.199.000.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit harus kembali pulih untuk melindungi sekitar 15 juta petani komoditas tersebut.

"Kita harus jaga petani kita. Ini ada 15 juta petani (sawit) sesuai data kami, data Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) itu ada 15 juta petani seluruh Indonesia. Tidak boleh kita rugikan mereka," kata Mentan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Jakarta, Senin.

Amran memastikan pemerintah akan terus mengawal pemulihan harga tandan buah segar kelapa sawit demi menjaga kesejahteraan jutaan petani di seluruh Indonesia.

Upaya itu dilakukan karena belasan juta petani sawit di dalam negeri menggantungkan pendapatan dan kehidupan keluarganya pada komoditas tersebut.

Karena itu, pemerintah meminta seluruh perusahaan sawit agar mengembalikan harga TBS sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.

Pemerintah juga akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga sesuai kondisi pasar.

Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Pertanian, sekitar 70 persen harga TBS kelapa sawit di berbagai daerah mulai menunjukkan pemulihan setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan sektor sawit.

Amran mengatakan pemerintah terus mengawal proses pemulihan harga agar seluruh petani sawit dapat kembali memperoleh harga yang sesuai dengan kondisi pasar dan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, dari sekitar 1.900 perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit, masih terdapat sekitar 300 perusahaan yang diduga belum menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai kondisi yang seharusnya.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Kementerian Pertanian telah melaporkan perusahaan-perusahaan terkait kepada Satgas Pangan Polri guna dilakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut terhadap penyebab belum pulihnya harga TBS.

Pemerintah menegaskan harga TBS harus mengacu pada ketetapan masing-masing pemerintah daerah melalui peraturan gubernur, sehingga besaran harga yang diterima petani dapat berbeda antarwilayah sesuai hasil penetapan resmi daerah.

"Kalau Rp3.200 per kg harusnya tetap Rp3.200 per kg. Ada Rp3.600 per kg (maka harus) kembali ke Rp3.600 per kg berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti Pergub, Peraturan Gubernur. Harga yang dikeluarkan oleh gubernur," kata Amran.

Pemerintah menargetkan pemulihan harga dapat segera mencapai 100 persen agar manfaat perbaikan pasar dapat dirasakan langsung oleh petani sawit.

Ia juga menegaskan harga TBS yang turun dalam beberapa waktu terakhir tidak boleh merugikan petani yang menjadi tulang punggung sektor perkebunan nasional.

Mentan Amran didampingi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memimpin langsung Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit secara terbuka di Kementerian Pertanian.

Penegasan itu disampaikan usai rapat bersama asosiasi sawit, petani, eksportir, Satgas Pangan, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari 25 provinsi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten menara telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) berencana menerbitkan surat utang (notes) dalam mata uang asing dengan nilai pokok hingga US$900 juta atau setara Rp15,10 triliun. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk melunasi utang yang jatuh tempo, mempercepat pembayaran pinjaman, hingga mendukung ekspansi usaha.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan, nilai penerbitan notes tersebut mencapai 118,7% dari ekuitas perusahaan per akhir 2025 yang sebesar Rp12,73 triliun. Dengan demikian, transaksi tersebut tergolong sebagai transaksi material dan memerlukan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan pada 9 Juni 2026.

Corporate Secretary TBIG Helmy Yusman Santoso mengatakan perseroan berencana menerbitkan notes secara bertahap maupun sekaligus dalam jangka waktu 12 bulan setelah memperoleh persetujuan pemegang saham.

"Rencana penerbitan notes oleh perseroan dalam mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan US$900 juta akan dilaksanakan dalam satu atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 bulan sejak diperolehnya persetujuan RUPS," ujar Helmy dalam keterbukaan informasi, Jumat (5/6/2026).

Helmy menjelaskan notes tersebut akan ditawarkan secara terbatas kepada investor awal (initial purchasers) dan setelah diterbitkan akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura. Perseroan menargetkan instrumen tersebut memiliki tenor maksimal 10 tahun dengan tingkat bunga tetap paling tinggi 8% per tahun.

Menurut manajemen, langkah pendanaan tersebut bertujuan memperluas dan mendiversifikasi basis kreditur sehingga perusahaan memiliki akses pendanaan yang lebih luas untuk mendukung pertumbuhan bisnis ke depan.

Dana hasil penerbitan notes akan diprioritaskan untuk melunasi utang yang jatuh tempo maupun melakukan pembayaran dipercepat atas pinjaman yang dinilai memiliki syarat pembiayaan kurang optimal dibandingkan instrumen baru yang akan diterbitkan.

Selain itu, sebagian dana juga dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan umum perusahaan dan mendukung rencana ekspansi usaha di masa mendatang.

Per akhir Desember 2025, total kewajiban utang TBIG dan entitas anak tercatat mencapai Rp30,73 triliun. Sementara itu, perseroan memiliki pendapatan kontraktual yang masih akan diterima dari pelanggan sebesar Rp35,7 triliun.

Helmy menilai posisi tersebut memberikan ruang yang memadai bagi perusahaan untuk mengelola kewajiban keuangan sekaligus menjaga fleksibilitas pendanaan.

"Pendapatan yang diperoleh dari perjanjian sewa jangka panjang yang berasal dari penyewaan menara memberikan kepastian yang tinggi akan arus pendapatan berulang (recurring revenue) dengan jangka waktu perjanjian sewa menara umumnya 10 tahun," ujar Helmy.

Perseroan juga menegaskan memiliki rekam jejak yang baik dalam pengelolaan utang. Hingga saat ini, TBIG tidak pernah mengalami gagal bayar maupun restrukturisasi utang.

Untuk mengantisipasi risiko fluktuasi nilai tukar dolar AS terhadap rupiah, perseroan telah menjalankan strategi lindung nilai (hedging). Per 31 Desember 2025, TBIG memiliki 79 kontrak lindung nilai dengan nilai nosional mencapai US$1,2 miliar.

Sebagai informasi, TBIG sebelumnya telah beberapa kali menerbitkan global notes di pasar internasional. Sebagian besar instrumen tersebut telah dilunasi, sementara satu seri global notes senilai US$400 juta masih beredar dan akan jatuh tempo pada Mei 2027.

Manajemen meyakini pengalaman tersebut akan mendukung proses pencatatan notes baru di Bursa Efek Singapura serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap profil pendanaan perseroan.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).

Pembahasan RUU P2SK ada sebanyak 1.212 daftar inventaris masalah (DIM) yang terdiri dari 805 DIM Batang tubuh dan 407 DIM Penjelasan. Di mana, ada 17 topik utama yang dimasukkan dan sudah dibahas sejak tahun lalu.

Misalnya, peran BI nantinya bukan cuma menjaga stabilitas rupiah. Bank sentral itu akan diminta aktif mendorong penciptaan lapangan kerja di Tanah Air.

Selain itu, Pemerintah dan DPR juga menyepakati penguatan perlindungan hukum bagi anggota Dewan Gubernur, pejabat, dan Pegawai Bank Indonesia yang melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan berdasarkan itikad baik.

"Disepakati juga pengaturan yang perjelas kewenangan Dewan Gubernur untuk mewakili Bank Indonesia di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat didelegasikan kepada anggota Dewan Gubernur dan atau Pejabat Bank Indonesia," kata Purbaya dalam Rapat Kerja Komisi XI, Rabu (3/6).

Untuk OJK, akan ditambah tugas baru yakni melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, serta bursa mineral dan komoditas strategis.

OJK juga diberikan tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan dana publik lainnya, termasuk dana keuangan haji dan tabungan perumahan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam aturan terbaru ini, DPR juga dapat mengevaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia.

"DPR dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap LPS, OJK, dan BI yang hasil dan rekomendasinya disampaikan kepada otoritas yang bersangkutan dan pemerintah untuk ditindak lanjuti dan bersifat mengikat," jelasnya.

1. Kelembagaan LPS2. Kelembagaan OJK3. Kelembagaan BI4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR5. Cakupan perluasan usaha Perbankan dan Perbankan Syariah6. Demutualisasi Bursa Efek di Pasar Modal7. Transfer Margin dalam Transaksi di Pasar Keuangan8. Surat Utang Danantara9. Perusahaan Asuransi dan Asuransi Syariah Dalam Resolusi10. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas11. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis12. Aset kripto13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan peminjaman daring dan perjudian daring14. Pusat Finansial Internasional Indonesia15. Penanganan piutang macet kepada UMKM16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif17. Bank dalam penyehatan.

[Gambas:Youtube]

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com — Malaysia resmi menerapkan kebijakan biodiesel B15 secara nasional mulai Senin (1/6/2026).

Kebijakan ini menjadi langkah terbaru negara tersebut dalam meningkatkan penggunaan bahan bakar berbasis minyak sawit sekaligus memperkuat ketahanan energi di tengah ketidakpastian pasokan energi global.

Melalui implementasi B15, kandungan biodiesel berbasis minyak sawit dalam solar ditingkatkan dari sebelumnya 10 persen (B10) menjadi 15 persen (B15) untuk sektor transportasi.

Dikutip dari The Star, pemerintah Malaysia menilai langkah ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, memperluas penggunaan energi terbarukan, dan meningkatkan konsumsi minyak sawit domestik.

Kebijakan tersebut mulai berlaku secara nasional setelah pemerintah Malaysia memastikan kesiapan industri biodiesel nasional.

Sebanyak 19 pabrik berlisensi disiapkan untuk memproduksi biodiesel B15 mulai 1 Juni 2026.

Informasi tersebut disampaikan Menteri Perladangan dan Komoditas Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani.

Serap lebih banyak minyak sawit domestik

Pemerintah Malaysia memperkirakan penerapan B15 akan meningkatkan konsumsi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dalam negeri secara signifikan.

Johari menyebut implementasi B15 secara nasional membutuhkan sekitar 801.000 ton CPO per tahun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan program B10 yang selama ini hanya menyerap sekitar 534.000 ton CPO per tahun.

Peningkatan kebutuhan bahan baku tersebut diharapkan mampu memperkuat permintaan minyak sawit domestik sekaligus mendukung industri perkebunan sawit Malaysia.

Menurut Johari, peningkatan mandat biodiesel merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap diesel berbasis fosil.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari agenda transisi energi nasional yang sedang dijalankan Malaysia.

Sementara itu, Menteri Perladangan dan Komoditas Malaysia Datuk Seri Noraini Ahmad mengatakan penerapan B15 diperkirakan akan meningkatkan konsumsi CPO domestik secara signifikan.

Menurut dia, implementasi B15 secara nasional membutuhkan sekitar 801.000 ton CPO per tahun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kebutuhan program B10 yang selama ini hanya menyerap sekitar 534.000 ton CPO per tahun.

Noraini mengatakan peningkatan penggunaan biodiesel akan membantu memperkuat permintaan minyak sawit lokal sekaligus mengurangi ketergantungan negara terhadap diesel berbasis fosil impor.

Ia menyebut kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari agenda transisi energi Malaysia yang lebih luas.

Pemerintah Malaysia menilai penggunaan biodiesel berbasis sawit dapat memperpanjang ketersediaan stok bahan bakar nasional sekaligus mendukung target pengurangan emisi karbon dari sektor transportasi.

Dalam keterangannya, Noraini mengatakan peningkatan mandat biodiesel dilaksanakan melalui mekanisme yang dikoordinasikan oleh komite tingkat tinggi biofuel nasional.

“Kebijakan ini juga akan berkontribusi menurunkan emisi karbon dari sektor transportasi,” kata Noraini sebagaimana dikutip dari Palm Oil Magazine.

Pemerintah klaim tak ganggu ekspor

Meski konsumsi minyak sawit domestik meningkat, pemerintah Malaysia menegaskan implementasi B15 tidak akan mengganggu ekspor minyak sawit negara tersebut.

Dikutip dari New Straits Times (NST), Johari menjelaskan produksi minyak sawit Malaysia saat ini mencapai sekitar 20 juta ton per tahun.

Dari jumlah tersebut, sekitar 16 juta ton diekspor ke berbagai negara.

Artinya, masih tersedia sekitar 4 juta ton untuk kebutuhan domestik, sementara program B15 hanya membutuhkan sekitar 801.000 ton per tahun.

“Implementasi B15 hanya memerlukan sekitar 0,8 juta ton dan tidak akan mempengaruhi ekspor minyak sawit Malaysia,” ujar Johari.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjawab kekhawatiran pelaku pasar terkait kemungkinan berkurangnya pasokan ekspor akibat peningkatan konsumsi dalam negeri.

Menurut pemerintah Malaysia, kebutuhan biodiesel nasional telah diperhitungkan berdasarkan keseimbangan antara produksi, konsumsi domestik, dan komitmen ekspor.

Respons terhadap ketidakpastian energi

Penerapan B15 juga tidak terlepas dari upaya Malaysia memperkuat ketahanan energi nasional.

Mengutip The Edge Malaysia, pemerintah menyebut peningkatan campuran biodiesel dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari strategi diversifikasi energi nasional di tengah ketidakpastian pasar energi global.

Malaysia menilai penggunaan biodiesel berbasis minyak sawit dapat membantu memperpanjang ketersediaan pasokan bahan bakar nasional sekaligus mengurangi tekanan dari fluktuasi harga energi internasional.

Selain itu, penggunaan biodiesel dinilai dapat membantu menurunkan emisi karbon dari sektor transportasi.

Pemerintah Malaysia menyatakan kebijakan tersebut telah mendapat persetujuan melalui mekanisme koordinasi lintas kementerian yang menangani pengembangan biofuel nasional.

Disiapkan menuju B20

Implementasi B15 disebut bukan menjadi target akhir pemerintah Malaysia.

Pemerintah Negeri Jiran mengungkapkan, program tersebut merupakan tahapan awal menuju implementasi biodiesel B20 secara lebih luas.

Saat ini beberapa wilayah di Malaysia telah lebih dulu menerapkan B20, antara lain Sarawak, Labuan, Langkawi, dan Bintulu.

Pemerintah juga telah menyetujui alokasi dana sebesar 42 juta ringgit Malaysia untuk mendukung peningkatan fasilitas dan infrastruktur menuju implementasi B20 di Sarawak.

Jika kebijakan B20 diterapkan secara nasional, kebutuhan minyak sawit domestik diperkirakan meningkat menjadi sekitar 1,068 juta ton per tahun.

Peningkatan konsumsi tersebut diharapkan dapat memperkuat permintaan minyak sawit lokal sekaligus memberikan dukungan tambahan terhadap industri sawit nasional.

Industri biodiesel Malaysia diperluas

Penerapan B15 menjadi salah satu langkah terbesar Malaysia dalam memperluas program biodiesel berbasis sawit sejak pertama kali diperkenalkan.

Program tersebut sebelumnya diterapkan secara bertahap mulai dari B5, kemudian meningkat menjadi B7 dan B10.

Kini pemerintah Malaysia melanjutkan ekspansi melalui implementasi B15 secara nasional mulai 1 Juni 2026.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah telah menunjuk 19 perusahaan berlisensi yang akan memasok biodiesel ke seluruh wilayah Semenanjung Malaysia.

Langkah tersebut dilakukan guna memastikan distribusi biodiesel berjalan lancar tanpa mengganggu kebutuhan bahan bakar nasional.

Pemerintah juga menilai perluasan mandat biodiesel dapat membantu menciptakan permintaan domestik yang lebih stabil bagi industri minyak sawit Malaysia.

Dorong nilai tambah sawit

Sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar dunia, Malaysia selama ini bergantung pada ekspor sebagai pasar utama komoditas tersebut.

Melalui implementasi B15, pemerintah berupaya memperbesar pemanfaatan minyak sawit di dalam negeri sehingga tidak hanya bergantung pada permintaan global.

Johari menyebut peningkatan penggunaan biodiesel akan membantu memperluas hilirisasi industri sawit sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut.

Pemerintah juga berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat bagi pelaku industri sawit, termasuk petani dan perusahaan pengolahan yang menjadi bagian dari rantai pasok biodiesel nasional.

Di sisi lain, pemerintah memastikan peningkatan konsumsi minyak sawit domestik tetap dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan pasokan dan kebutuhan ekspor.

Karena itu, implementasi B15 diposisikan tidak hanya sebagai kebijakan energi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat industri minyak sawit Malaysia, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, serta memperbesar konsumsi minyak sawit di dalam negeri tanpa mengurangi komitmen ekspor negara tersebut.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

TEHERAN - Iran telah menembak jatuh jet tempur F-15E Strike Eagle pada bulan lalu, yang memicu misi penyelamatan berbahaya untuk pilotnya. Tiga sumber yang mengetahui masalah itu mengatakan kepada NBC News bahwa senjata yang digunakan Iran itu diduga rudal buatan China yang diluncurkan dari bahu.

Pada awal konflik, China mungkin juga telah menyediakan Iran dengan radar peringatan dini jarak jauh yang mendeteksi pesawat siluman yang dirancang untuk menghindari deteksi, menurut salah satu orang dan seorang pejabat Amerika Serikat (AS) yang mengetahui masalah tersebut.

Sumber-sumber itu mengatakan para pejabat AS masih menyelidiki keadaan seputar penembakan jatuh pesawat tempur F-15E Strike Eagle Amerika pada bulan April. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade pesawat tempur AS ditembak jatuh oleh tembakan musuh.

Tidak jelas kapan peralatan militer tersebut, yang diduga dari China, diserahkan kepada Iran.

Namun, penggunaan senjata buatan China oleh Iran memperumit hubungan Amerika dengan Beijing pada saat Presiden Donald Trump meminta bantuan China untuk mengakhiri konflik tersebut.

Pada saat F-15E Strike Eagle ditembak jatuh bulan lalu, Trump mengatakan pesawat itu terkena rudal yang diluncurkan dari bahu.

Dengan panjang sekitar 2,1 meter dan berat sekitar 18 kilogram, senjata tersebut, yang juga dikenal sebagai "senjata pertahanan udara portabel" atau "Manpads", menyediakan cara yang murah dan efektif untuk menjatuhkan pesawat yang terbang rendah.

Dua awak jet F-15 berhasil melontarkan diri dari pesawat di atas Iran. Pilot diselamatkan dalam waktu tujuh jam, tetapi butuh dua hari untuk menemukan dan menyelamatkan petugas sistem senjata, yang bersembunyi di kaki pegunungan Zagros, menurut Pentagon.

Ketika ditanya tentang penembakan jatuh pesawat F-15, juru bicara Kedutaan Besar China mengatakan dalam sebuah pernyataan: “China selalu bertindak dengan bijaksana dan bertanggung jawab dalam ekspor produk militer, dan menerapkan kontrol ketat sesuai dengan hukum dan peraturan China tentang kontrol ekspor dan kewajiban internasional yang berlaku. China menentang fitnah tanpa dasar dan asosiasi yang bermaksud buruk.”

Laporan intelijen AS menunjukkan bahwa China berencana untuk menyediakan persenjataan pertahanan udara baru kepada Iran dalam beberapa minggu mendatang, seperti yang dilaporkan NBC News.

Para pejabat AS mungkin telah membocorkan intelijen tersebut dalam upaya untuk mengungkap rencana China, menurut mantan pejabat keamanan nasional Amerika, sebuah taktik yang digunakan oleh pemerintahan sebelumnya.

Awal bulan ini, pemerintahan Trump menuduh China mengizinkan Iran mengakses satelit China untuk membantu Teheran menargetkan pasukan AS di Timur Tengah.

Departemen Luar Negeri AS menjatuhkan sanksi kepada tiga perusahaan satelit China yang menurut mereka menyediakan citra dan data untuk memungkinkan Iran melancarkan serangan terhadap pasukan AS di Timur Tengah. China membantah tuduhan tersebut.

Menurut pejabat AS yang mengetahui diskusi tersebut, AS menyadari semua yang dilakukan China untuk mendukung Iran. Pejabat itu mengatakan bahwa China mendukung Iran sebelum perang dan bantuan apa pun selama konflik yang sedang berlangsung tidak memberikan perbedaan di medan perang.

“Itu bukan dukungan yang signifikan. Tidak ada dampak operasional yang menentukan,” kata pejabat AS tersebut, Minggu (31/5/2026).

China pernah menjual sejumlah besar senjata ke Iran pada tahun 1980-an dan 1990-an, termasuk rudal balistik, rudal anti-kapal, tank, artileri, dan jet tempur.

Namun setelah embargo senjata PBB terhadap Iran diberlakukan pada tahun 2006, China menarik diri dari penjualan senjata besar-besaran dan malah menyediakan komponen dan teknologi lain kepada Iran yang memiliki kegunaan sipil dan militer, menurut para ahli dan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi menetapkan waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno (GBK) atau eks Hotel Sultan pada Kamis, 18 Juni 2026.

Kuasa hukum Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Kharis Sucipto, menegaskan bahwa penetapan tanggal tersebut bersifat mengikat.

“Ini sudah menjadi ketetapan final. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan bahwa tanggal 18 Juni 2026 sebagai hari pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 GBK eks Kawasan Hotel Sultan,” ujar Kharis dalam ke Senin (25/5/2026).

Kharis menambahkan, pihaknya telah menerima Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tertanggal 19 Mei 2026 yang telah dikirimkan kepada PT Indobuildco melalui pos tercatat.

Dia menilai jeda waktu yang diberikan oleh pihak pengadilan sudah cukup bagi PT Indobuildco untuk segera melakukan pengosongan atau meninggalkan objek sengketa secara sukarela.

Menurutnya, imbauan pengosongan sukarela tersebut juga berlaku bagi para penghuni atau pihak mana pun yang mendapatkan hak menempati tanah dan bangunan dari Indobuildco.

“Ini penting agar pelaksanaan eksekusi tidak menimbulkan persoalan baru. Kami berharap pihak Indobuildco dapat mengosongkan objek tersebut tanpa perlu adanya tindakan paksa,” tegas Kharis.

Lebih lanjut, Kharis menyebutkan bahwa penetapan jadwal ini menandai berakhirnya proses hukum panjang terkait penyelamatan aset negara di kawasan tersebut.

Dia menegaskan tidak ada lagi alasan hukum bagi pihak mana pun untuk menunda proses pengembalian aset negara kepada pemerintah setelah seluruh tahapan di pengadilan selesai.

Sementara itu, Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A. Kusumo, menyatakan pihaknya siap melakukan alih kelola aset secara profesional, transparan, dan memastikan pemanfaatannya kembali untuk kepentingan publik.

“Kami bersyukur karena aset negara ini akan kembali dikelola secara profesional. Hasil pengelolaannya tentu akan kembali kepada negara dan pada akhirnya digunakan untuk kepentingan publik,” pungkas Rakhmadi.