Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara milik Low Tuck Kwong PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) memberikan kisi-kisi dividen tahun buku 2025 kepada pemegang sahamnya.

Dalam pengumuman perseroan, manajemen BYAN menyampaikan telah memiliki rekam jejak yang terbukti dalam memanfaatkan kas untuk menurunkan tingkat leverage, lalu mengembalikan kelebihan kas kepada para pemegang saham.

“BYAN telah membagikan total dividen sebesar US$4,6 miliar dalam lima tahun terakhir,” ujar manajemen BYAN, dikutip Senin (18/5/2026).

BYAN juga menyampaikan telah membayar dividen sebesar US$800 juta untuk 2023 dan US$700 juta untuk 2024.

Adapun, sejak 2020 hingga 2024, BYAN telah membayarkan dividen sebesar US$4,6 miliar ke pemegang sahamnya, dengan dividend payout ratio sebesar 75%. Sementara itu, BYAN diketahui akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 18 Mei 2026.

Sebagaimana gambaran, BYAN mencetak pendapatan sebesar US$821,6 juta atau Rp13,96 triliun (kurs Jisdor Rp16.993 per dolar AS 31 Maret 2026). Pendapatan ini berkurang 7,70% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni US$890,15 juta.

Sebagian besar pendapatan BYAN pada kuartal I/2026 berasal dari segmen batubara yakni US$ 1,11 miliar. Alhasil, BYAN mencetak laba bersih sebesar US$190,79 atau setara Rp3,24 triliun pada kuartal I/2026, turun dibandingkan dengan periode yang sama 2025 sebesar US$217,91 juta atau turun 12,45% (YoY).

Adapun, pada tahun ini BYAN mengalokasikan belanja modal sekitar US$200 juta—US$300 juta pada 2026 atau setara dengan Rp3,38 triliun—Rp5,07 triliun (kurs Rp16.916 per dolar AS).

Berdasarkan data perseroan, BYAN menggelontorkan belanja modal sebesar US$181,7 juta pada 2025. Nilai itu jauh di bawah anggaran capital expenditure (capex) yang dialokasikan perseroan sebesar US$399,2 juta pada tahun lalu.

“Belanja modal 2026 sekitar US$200 juta—US$300 juta,” tulis manajemen BYAN dalam pedoman yang dikutip Rabu (4/3/2026).

Selain pedoman capex, BYAN juga menjabarkan panduan untuk sejumlah indikator keuangan dan operasional pada 2026. Meski demikian, rentang target yang dibidik relatif lebar.

Pada 2026, BYAN membidik pendapatan sekitar US$1,8 miliar hingga US$3,8 miliar. Sebagai gambaran, Bayan Resources tercatat meraih pendapatan US$3,42 miliar atau melemah 0,55% dari US$3,44 miliar pada 2024.

Di sisi operasional, target volume produksi batu bara BYAN pada 2026 sekitar 39 juta hingga 76 juta ton dengan proyeksi volume penjualan batu bara di kisaran 39 juta hingga 78 juta ton.

BYAN memperkirakan rata-rata biaya tunai produksi batu bara sekitar US$36—US$42 per ton dan rasio pengupasan tanah 4,8 hingga 5,2 kali. “Pedoman harga jual rata-rata pada 2026 sekitar US$46—US$48 per ton,” tulis manajemen BYAN.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Kinerja perusahaan pengelola jaringan KFC di Indonesia, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) membukukan lonjakan beban utang sepanjang 2025. Meskipun begitu, perusahaan berhasil menekan rugi sepanjang kinerja tahun lalu.

Berdasarkan laman Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan dengan kode emiten FAST membukukan utang jangka panjang naik 19,37 persen.

Dalam laporan keuangan, disebutkan liabilitas jangka panjang atas utang bank FAST melonjak dari Rp353 miliar pada 2024, menjadi Rp1,82 triluin pada 2025.

Di samping itu, tercermin ketidakpastian material terkait kelangsungan usaha (going concern). Hal itu tampak dari posisi liabilitas jangka pendek yang melebihi aset lancar hingga Rp1,3 triliun, serta akumulasi kerugian yang mencapai Rp507 miliar.

Meskipun dihadapkan pada lonjakan utang jangka panjang, pengelola KFC dan Taco Bell tersebut berhasil menekan rugi bersih perusahaan dari Rp798 miliar pada 2024, menjadi rugi bersih Rp369 miliar pada 2025.

Adapun dari sisi operasional, perusahaan masih membukukan rugi usaha senilai Rp311 miliar. Adapun untuk pendapatan FAST tahun lalu tercatat stagnan di level Rp4,88 triliun.

[Gambas:Youtube]

Tahun lalu, pengelola KFC tersebut melakukan penyesuaian jaringan dengan merampingkan 25 gerai menjadi 690 outlet pada 2025. Adapun pada 2024, perusahaan tercatat masih memiliki 715 outlet.

Tak hanya itu, FAST juga agresif melakukan belanja modal tahun lalu. Hal itu tercermin dari arus kas untuk aktivitas investasi yang tercatat tumbuh menjadi Rp1 triliun. Mayoritas belanja modal digunakan untuk penambahan aset tetap dan renovasi.

Sementara itu, kondisi likuiditas perusahaan masih mencatat arus kas operasi positif sebesar Rp203 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (PJAA) memutuskan membagikan dividen sebesar Rp41,6 miliar atau setara Rp26,05 per saham dari laba bersih 2025.
Keputusan tersebut mencerminkan rasio pembayaran dividen sebesar 23,13% dari laba bersih tahun berjalan yang mencapai Rp180,19 miliar. Sepanjang 2025, perseroan membukukan pendapatan usaha Rp1,12 triliun.
“RUPS menyetujui pembayaran dividen sebesar Rp26,05 per lembar saham yang totalnya mencapai Rp41,6 miliar atau 23,13% dari laba bersih,” ujar manajemen dalam keterangan resminya, Selasa (14/4/2026).
Pada saat yang bersamaan, perseroan menegaskan tengah memasuki fase krusial untuk mendorong transformasi bisnis. Industri destinasi wisata disebut telah bergeser secara fundamental, dengan pengunjung tidak sekadar hanya menikmati destinasi wisata, tetapi meminta nilai lebih atas kunjungan tersebut.
Dengan begitu, transformasi tersebut akan dijalankan melalui empat strategi utama. Salah satu upaya yang dijalankan adalah peningkatan nilai tambah bagi pengunjung. Artinya, PJAA tidak sekadar mengejar jumlah pengunjung, melainkan berfokus pada peningkatan valuebagi customer.
Selain itu, optimalisasi aset dan ekosistem menjadi fokus untuk memperkuat monetisasi bisnis di luar operasional inti.
Ancol juga berupaya untuk menempatkan data sebagai basis utama pengambilan keputusan, menggantikan pendekatan berbasis asumsi. Di sisi lain, kolaborasi strategis dengan stakeholder akan diperluas guna memperkuat daya saing perusahaan secara jangka panjang.
“Transformasi ini bukan hanya strategi semata, tetapi lebih kepada menanamkan sebagai budaya kerja dan sumber daya manusia dengan disiplin ketat untuk eksekusi yang tepat,” ujar manajemen.
Sejalan dengan arah transformasi tersebut, RUPST juga menetapkan perubahan susunan pengurus anyar perseroan.
Posisi Direktur Utama kini dipegang oleh Syahmudrian Lubis, menggantikanposisi Winarto yang telah menjabat sebagai Direktur Utama PJAA sejak 18 Agustus 2022.Pria yang akrab disapa Ian itu sebelumnya menjabat sebagai Direktur Komersial sejak diputuskan dalam RUPSLB PJAA pada 19 September 2025.
”Alhamdulillah dengan menerima amanah ini, sekaligus saya juga harus sadar bahwa banyak PR yang harus dilakukan,” kata Ian dalam konferensi pers RUPST PJAA, Selasa (14/4/2026).
Berikut jajaran direksi dan komisaris perseroan:
Dewan Komisaris:
• Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Irfan Setiaputra
• Komisaris: Suharini Eliawati
• Komisaris: Lies Hartono
• Komisaris: Sutiyoso
• Komisaris Independen: Trisni Puspitaningtyas
Dewan Direksi:
• Direktur Utama: Syahmudrian Lubis
• Direktur: Cahyo Satriyo Prakoso
• Direktur: Daniel Nainggolan
• Direktur: Eddy Prastiyo
• Direktur: Rahmaniar

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama periode Ramadan hingga libur dan cuti lebaran 2026.

Meski distribusi harian tidak dilakukan pada hari libur tertentu, penerima manfaat tetap memperoleh jatah makanan melalui skema paket khusus agar kebutuhan gizi tetap terpenuhi.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala BGN Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelayanan Program Makan Bergizi Gratis pada Bulan Ramadan dan Idulfitri 1447 H/2026 M serta libur Tahun Baru Imlek.

Dalam aturan itu disebutkan layanan MBG tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan mekanisme distribusi dan bentuk makanan sesuai kondisi Ramadan dan masa libur.

"Pelayanan MBG pada Ramadan dan libur serta cuti bersama Idulfitri 1447 H/2026 dan Tahun Baru Imlek tetap dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemenuhan gizi seimbang, keamanan pangan, ketertiban, serta akuntabilitas," bunyi ketentuan dalam surat edaran tersebut.

Surat edaran ini mengatur penyesuaian mekanisme layanan MBG sejak 14 Februari hingga 24 Maret 2026 untuk memastikan pemenuhan gizi penerima manfaat tetap berlangsung secara tertib dan tepat sasaran selama Ramadan dan masa libur keagamaan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menegaskan kelompok tertentu tetap menerima layanan penuh selama Ramadan dan libur Lebaran. Sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita usia 6-59 bulan tetap mendapatkan menu MBG siap santap secara rutin, antara lain melalui posyandu atau titik distribusi yang disepakati.

Sementara itu, untuk peserta didik dan penerima manfaat lainnya di wilayah mayoritas berpuasa, makanan dapat diberikan dalam bentuk paket makanan kemasan sehat.

Paket ini diproduksi oleh satuan pelayanan dengan tetap memperhatikan standar keamanan pangan, masa kedaluwarsa, dan kecukupan gizi, serta bukan makanan olahan pabrikan yang bersifat ultra-processed.

BGN juga mengatur mekanisme distribusi khusus selama libur dan cuti bersama Idulfitri. Pada periode 18-24 Maret 2026, distribusi MBG tidak dilakukan secara harian. Namun, penerima manfaat tetap mendapatkan jatah melalui paket makanan kemasan yang dibagikan lebih awal.

Dalam aturan tersebut dijelaskan, paket MBG diberikan pada hari terakhir distribusi sebelum libur, yakni 17 Maret 2026, berupa satu paket makanan kemasan sehat ditambah tiga paket bundling untuk konsumsi beberapa hari selama masa libur.

Paket bundling merupakan penggabungan makanan kemasan sehat untuk konsumsi maksimal tiga hari yang diserahkan sekaligus kepada penerima manfaat.

Skema ini diterapkan untuk menjaga kesinambungan pemenuhan gizi meskipun kegiatan distribusi tidak berlangsung setiap hari selama masa libur nasional.

Selama Ramadan, MBG dapat diberikan dalam bentuk makanan kemasan sehat, terutama di wilayah dengan mayoritas penerima manfaat menjalankan ibadah puasa. Makanan tersebut diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan bukan makanan ultra-proses dari pabrikan.

Menu yang direkomendasikan antara lain telur asin, abon, dendeng kering, buah, makanan khas lokal, serta kurma sebagai pilihan tambahan. Pemerintah juga melarang penggunaan makanan yang cepat basi, terlalu pedas, atau berpotensi menimbulkan keracunan pangan.

Untuk distribusi makanan kemasan, setiap penerima manfaat memperoleh dua kantong tote bag dengan warna berbeda yang harus ditukar setiap hari sebagai bagian dari sistem pengawasan dan kebersihan distribusi.

BGN menyediakan beberapa opsi distribusi MBG selama libur sekolah dan Ramadan, antara lain pengantaran ke sekolah, pengambilan terjadwal di SPPG, atau pengiriman ke titik serah seperti balai warga dan posyandu.

Pengambilan paket dilakukan secara bertahap untuk menghindari kerumunan, dengan jadwal antara pukul 08.00-09.00 WIB dan 11.00-12.00 WIB pada hari Senin dan Kamis. Untuk peserta didik usia kecil, seperti PAUD dan SD kelas awal, paket dapat diambil oleh orang tua atau wali yang telah terverifikasi.

Meski distribusi dihentikan pada hari tertentu, fasilitas MBG tetap beroperasi untuk kegiatan lain seperti pemeliharaan peralatan, pelatihan petugas, edukasi gizi, serta inovasi menu Ramadan.

Petugas dan relawan SPPG yang bekerja saat libur dan cuti bersama tetap menjalankan tugas operasional dan berhak menerima kompensasi lembur hingga 200 persen dari insentif harian normal.

"Bahwa penyesuaian pelayanan MBG pada periode hari libur dan cuti bersama dimaksud bersifat sementara (ad hoc) dan tidak mengubah petunjuk teknis secara permanen. Setelah periode libur dimaksud berakhir, pelayanan MBG kembali mengikuti ketentuan operasional normal sesuai juknis yang berlaku," bunyi surat edaran itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Advokat Marcella Santoso dituntut 17 tahun penjara dalam kasus dugaan kasus suap hakim dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Jaksa penuntut umum (JPU) menilai Marcella telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana suap dalam perkara vonis lepas hakim terkait kasus CPO korporasi.

"[Menuntut] menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marcella dengan pidana penjara selama 17 tahun," ujar jaksa di PN Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).

Kemudian, Marcella juga diminta untuk membayar denda Rp600 juta dalam perkara ini. Selain pidana badan, Marcella juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp21,6 miliar.

Namun, apabila Marcella tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama delapan tahun pidana penjara.

"Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti penjara selama 8 tahun," pungkasnya.

Sekadar informasi, Marcella Santoso telah didakwa memberikan suap Rp40 miliar untuk vonis lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO korporasi.

Puluhan miliar itu diberikan kepada hakim melalui Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Arif Nuryanta dan Panitera Muda PN Jakarta Utara.

Uang tersebut kemudian diberikan kepada majelis hakim sidang kasus CPO korporasi yakni hakim Djuyamto, Agam Syarief Baharudin, dan Ali Muhtarom.

Adapun, jaksa mengemukakan bahwa uang tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara ekspor CPO korporasi agar divonis lepas atau onslag.

Bisnis.com, PATI – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan Kantor Bupati Pati pada Kamis (22/1/2026). Aksi ini merupakan kelanjutan penyidikan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pati Nonaktif Sudewo.
Berdasarkan pantauan langsung, penggeledahan Kantor Bupati Pati di dilakukan semenjak pagi hingga sore pukul 15.15 WIB. Setelah beberapa jam melakukan penggeledahan, petugas KPK terlihat membawa satu buah koper berwarna merah dan dua kardus.
Terdapat lima unit mobil berwarna hitam dan satu unit mobil berwarna putih dengan plat berbeda-beda (B, H, dan AB) meninggalkan area Pendopo Kabupaten Pati pada pukul 15.16 WIB.
Salah seorang pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati yang enggan disebut namanya mengaku tidak mengetahui adanya penggeledahan di Kantor Bupati Pati. “Baru lihat ada mobil-mobil [petugas KPK] itu setelah sholat Ashar tadi,” ujarnya.
Pada Kamis pagi, Budi Prasetyo, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya penggeledahan di kantor dinas Bupati Pati. “Penggeledahan di Madiun masih akan berlangsung, termasuk untuk perkara Pati, tim juga masih di lapangan," ujar Budi dalam keterangannya pada Kamis (22/1/2026).
Sebelumnya, KPK mengamankan uang senilai Rp2,6 miliar saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pati nonaktif Sudewo di Kabupaten Kudus pada Senin (19/1/2026).

(Muhammad Robith Faizi)

Bisnis.com, JAKARTA - Bupati Pati, Sudewo membentuk tim bernama 'tim 8' untuk melancarkan aksi dugaan pemerasan pendaftaran Calon Perangkat Desa (Caperdes) yang nominalnya terkumpul hingga Rp2,6 miliar.

Pasalnya tim tersebut berisikan tim sukses Sudewo saat dirinya mencalonkan diri sebagai Bupati Pati. Mereka telah menjabat sebagai kepala desa.

"Pada masing-masing kecamatan, selanjutnya ditunjuk Kepala Desa (Kades) yang juga merupakan bagian dari Timses SDW sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) atau dikenal sebagai Tim 8," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Selasa (20/1/2026).

Sebagai informasi, pendaftaran Caperdes akan berlangsung pada Maret 2026, di mana Sudewo telah membahasnya pada November 2025. Terdapat 601 jabatan perangkat desa yang kosong. Adapun tim tersebut beranggotakan:

1. Sisman (SIS): Kades Karangrowo, Kecamatan Juwana

2. Sudiyono (SUD): Kades Angkatan Lor, Kecamatan Tambakromo

3. Abdul Suyonon (YON): Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan

4. Imam (IM): Kades Gadu, Kecamatan Gunungwungkal

5. Yoyon (YY): Kades Tambaksari, Kecamatan Pati Kota

6. Pramono (PRA): Kades Sumampir, Kecamatan Pati Kota

7. Agus (AG): Kades Slungkep, Kecamatan Kayen

8. Sumarjiono (JION): Kades Arumanis, Kecamatan Jaken

Sudewo menunjuk YON dan JION sebagai orang kepercayaannya untuk menghubungi kepala desa untuk mengumpulkan sejumlah uang pendaftaran.

"Berdasarkan arahan SDW, YON dan JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp165 juta sampai dengan Rp225 juta untuk setiap Caperdes yang mendaftar. Besaran tarif tersebut sudah dimark-up oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta," ucap Asep.

Pemerasan itu disertai ancaman bagi calon yang tidak menurut dengan menutup pendaftaran hingga tahun-tahun berikutnya.

Asep menyebutkan hingga 18 Januari 2026, uang yang terkumpul sebanyak Rp2,6 miliar dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Kajen. Uang ditampung oleh

JION dan Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun yang kemduian disalurkan ke Sudewo

KPK kemudian menetapkan Bupati Pati, Sudewo; Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan sebagai tersangka.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari-8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, terhadap para Tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.