Bisnis.com, JAKARTA — Kabar duka datang dari dunia militer dan pertahanan Indonesia. Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan periode 2014–2019 mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Jakarta, pada Minggu, (31/5/2026).

Semasa hidupnya, Ryamizard memiliki rekam jejak karir yang menoreh khususnya di bidang militer.

Dilansir laman resmi Kementerian Pertahanan, pria kelahiran Palembang, 21 April 1950, tersebut merupakan lulusan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1974 satuan infanteri dengan jabatan Letnan Dua.

Selama periode 1974–1995 dia pernah menjabat sebagai Komandan Peleton, Komandan Kompi, Wadanyonif Linud 305/Kostrad, Danyonif Linud 305/Kostrad dan Dan Brigif Linud 17/Kostrad.

Setahun kemudian hingga 1997, Ryamizard menjabat sebagai Asisten Operasi Kodam Wirabuana dan selanjutnya diangkat sebagai Komandan Korem 044/Gapo di Kodam Sriwijaya.

Karirnya perlahan melesat sebagai perwira tinggi ketika diamanahkan tugas Kepala Staf Divisi 2/Kostrad tahun 1997 dilanjutkan sebagai Kepala Staf Kodam Sriwijaya.

Pada tahun 1998–2000 sejumlah jabatan militer pernah dia emban seperti Panglima Divisi 2/Kostrad, Kepala Staf Kostrad, Pangdam Brawijaya, Pangdam Jaya dan Pangkostrad. Pada 2002–2005, dia menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD.

Karir yang menoreh tidak lepas dari riwayat pendidikan yang pernah dijalani di antaranya

Sussarcab Infanteri, Suslapa, Seskoad, Sesko ABRI, Lemhannas, Kursus Intelijen, Raider, Airborne dan Free Fall.

Tak hanya itu, Ryamizard tercatat pernah bertugas menjalani sejumlah misi penting seperti

Opsgab Malindo di perbatasan Kalbar, Latma dengan Malaysia, Singapura, Penjaga Perdamaian Garuda 9 (PBB) di Kamboja, Ops. Timtim, Kalbar, Irian dan Aceh.

Kiprah Ryamizard Ryacudu di Pasukan Perdamaian

Namanya tidak hanya dikenal di dalam negeri. Pasalnya, ketika bertugas sebagai Komandan Pasukan Perdamaian Garuda di Kamboja tahun 1992, Ryamizard berhasil membebaskan perwira utusan berbagai negara dari penyanderaan yang dilakukan Khmer Merah.

Kala itu dia berpangkat Letkol Inf diberikan tugas melakukan negosiasi ketika sejumlah upaya gagal dengan tetap menyiapkan strategi operasi militer jika upaya diplomasi tersebut gagal.

Namun, akhirnya tujuh Perwira Inggris, satu Perwira Selandia Baru dan satu Perwira Filipina dibebaskan melalui jalan diplomasi.

Dia sempat diusulkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) oleh PBB atas aksi tersebut, namun ditolak oleh Jenderal TNI Try Sutrisno yang saat itu menjabat sebagai Panglima ABRI karena tidak ingin dianggap sebagai kolusi.

Namanya juga dikenang ketika melakukan penugasan dalam penanganan bencana tsunami Aceh pada 2004. Saat menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), dia berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi kemanusiaan untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

Di bawah koordinasinya, TNI membangun 53 jembatan penghubung antara Banda Aceh dan Meulaboh, di luar sekitar 40 jembatan berukuran lebih kecil, serta membuka jalan baru sepanjang 64 kilometer.

Seluruh pekerjaan tersebut berhasil diselesaikan dalam waktu sekitar dua bulan guna mempercepat distribusi bantuan dan pemulihan wilayah terdampak.

Atas pengabdiannya, Ryamizard menerima sedikitnya 18 tanda kehormatan dan penghargaan, di antaranya Tanda Jasa GOM VIII/Dharma Pala, Dwija Sista, Garuda XII/Canti Dharma, Penghargaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bintang Kartika Eka Paksi Utama, serta Bintang Mahaputera Pratama.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenang sejumlah keputusan penting yang diambilnya selama memimpin Indonesia, mulai dari penyelesaian konflik Aceh, penanganan bencana tsunami, kebijakan ekonomi sulit, hingga peran Indonesia dalam diplomasi global dan operasi penyelamatan warga negara di luar negeri.

Hal tersebut disampaikan SBY dalam agenda Supermentor 28 yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di The St. Regis Jakarta, Selasa (14/4/2026) malam.

SBY menekankan bahwa kepemimpinan sering kali dihadapkan pada pilihan sulit di tengah tekanan dan perbedaan pandangan. Namun, menurutnya, seorang pemimpin tetap harus berani mengambil keputusan.

“Tantangan yang datang sangat berat, sangat tidak mudah, tetapi pemimpin harus mengambil keputusan meskipun ada pro dan kontra,” ujarnya.

Salah satu keputusan besar yang disorot SBY adalah langkah menempuh jalur damai dalam menyelesaikan konflik Aceh yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Melalui perundingan di Helsinki, konflik antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berlangsung sekitar 30 tahun berhasil diakhiri dalam waktu sekitar delapan bulan.

Menurutnya, operasi militer bukanlah tujuan utama pemerintah saat itu. Prioritasnya adalah mengakhiri konflik bersenjata sekaligus menjaga keutuhan negara.

SBY juga mengenang tantangan besar ketika bencana tsunami melanda Aceh dan Nias pada awal masa pemerintahannya. Dalam situasi darurat tersebut, pemerintah segera menetapkan bencana sebagai bencana nasional dan menerapkan pendekatan manajemen krisis untuk mempercepat penanganan.

Ia bahkan memutuskan menghentikan operasi militer di Aceh tanpa menunggu persetujuan pihak GAM, yang kemudian diikuti langkah serupa dari pihak lawan sehingga memungkinkan kerja sama kemanusiaan dalam proses evakuasi dan penanganan korban.

Proses tanggap darurat berlangsung sekitar tiga bulan sebelum dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi selama kurang lebih tiga tahun.

Selain krisis keamanan dan bencana, SBY juga menyinggung keputusan sulit menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah yang menyakitkan tetapi diperlukan untuk mencegah krisis ekonomi yang lebih besar.

“Menaikkan bahan bakar itu sangat sulit, tetapi harus dilakukan. Kalau tidak dinaikkan, ekonomi kita bisa kolaps,” katanya.

Untuk meredam dampak sosial kebijakan tersebut, pemerintah saat itu menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat kurang mampu guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

SBY juga mengingat peran Indonesia dalam diplomasi global, khususnya ketika menjadi tuan rumah konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bali pada 2007. Dalam forum tersebut, negosiasi sempat mengalami kebuntuan sebelum akhirnya menghasilkan Bali Road Map—kerangka kerja penting yang kemudian menjadi pijakan menuju Paris Climate Agreement pada 2015.

Saat proses negosiasi nyaris gagal, SBY menghubungi Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Ban Ki-moon, untuk kembali ke Bali dan membantu memulihkan semangat para delegasi. Intervensi tersebut akhirnya mendorong para peserta konferensi melanjutkan perundingan hingga tercapai kesepakatan.

SBY menegaskan bahwa komitmen global terhadap perubahan iklim harus terus dijalankan, termasuk target menuju net zero emissions pada 2060. Menurutnya, kegagalan mencapai target tersebut akan membawa dampak besar bagi masa depan dunia.

Selain itu, SBY juga mengenang operasi pembebasan kapal Sinar Kudus yang disandera perompak di perairan Somalia pada 2011. Operasi tersebut dilakukan dengan tetap mematuhi hukum internasional serta melalui koordinasi diplomatik dengan pemerintah Somalia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah juga bekerja sama dengan satuan tugas internasional yang beroperasi di kawasan tersebut.

Di dalam negeri, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan tetap menghormati prinsip hubungan sipil-militer serta berkoordinasi dengan DPR RI. SBY menegaskan bahwa keputusan politik berada di tangan pemimpin sipil, sementara pelaksanaan operasi militer menjadi domain TNI.

Meski berisiko tinggi, ia tetap mengambil keputusan untuk melaksanakan operasi penyelamatan demi menjaga kedaulatan negara dan melindungi warga negara Indonesia.

“Kalau gagal, karier politik saya bisa selesai. Tapi ini menyangkut kedaulatan negara yang harus dijaga,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, SBY juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi krisis global baru, terutama jika konflik geopolitik terus berlanjut. Ia menilai dunia perlu belajar dari berbagai krisis yang pernah terjadi agar dapat lebih siap menghadapi tantangan ke depan.

“So hoping for the best, preparing for the worst,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Aceh menawarkan beragam destinasi wisata sejarah yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan untuk memahami perjalanan panjang daerah berjuluk Serambi Mekkah tersebut.

Sebagai salah satu wilayah dengan sejarah panjang di Indonesia, Aceh memiliki banyak situs yang merekam jejak kejayaan kerajaan, perjuangan melawan penjajah, hingga peristiwa besar seperti tsunami 2004.

Mengutip dari Aceh Tourism, Senin (13/4/2026), sejumlah destinasi ini tidak hanya menyuguhkan nilai historis, tetapi juga telah dilengkapi fasilitas pendukung bagi wisatawan, mulai dari pusat informasi hingga akses transportasi yang memadai.

Selain itu, banyak dari situs tersebut memiliki nilai simbolis yang kuat, baik dalam konteks budaya, agama, maupun perjuangan masyarakat Aceh. Tren wisata edukatif yang terus berkembang turut mendorong minat masyarakat untuk mengunjungi destinasi berbasis sejarah. Aceh menjadi salah satu daerah yang menonjol dalam hal ini karena kekayaan narasi sejarahnya yang autentik.

Wisata sejarah di Aceh yang wajib dikunjungi:

1. Museum Tsunami Aceh

Museum Tsunami di Banda Aceh merupakan salah satu destinasi sejarah paling penting di provinsi tersebut karena memadukan fungsi memorial, edukasi kebencanaan, dan ruang refleksi. Bangunan ini dirancang oleh Ridwan Kamil dan dibuka beberapa tahun setelah bencana 26 Desember 2004.

Dari sisi arsitektur, museum ini tidak sekadar menjadi gedung pameran, melainkan karya simbolik. Lorong sempit yang gelap, suara gemuruh air, dan dinding tinggi sengaja dihadirkan untuk membangun pengalaman emosional yang menyerupai ketidakberdayaan saat tsunami datang.

Nilai sejarah museum ini sangat kuat karena ia berdiri sebagai pengingat atas salah satu bencana paling dahsyat dalam sejarah modern Indonesia. Di dalamnya, pengunjung biasanya menemukan dokumentasi foto, nama-nama korban, diorama, penjelasan mengenai gempa megathrust, serta kisah penyelamatan dan rekonstruksi Aceh. Tempat ini juga penting karena memperlihatkan bagaimana Aceh bangkit melalui solidaritas lokal, nasional, dan internasional.

Museum ini sangat mudah diakses dari pusat Banda Aceh dan sering menjadi destinasi wajib bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Fasilitasnya relatif baik karena berada di kawasan perkotaan.

2. Masjid Raya Baiturrahman

Masjid Raya Baiturrahman adalah jantung simbolik Banda Aceh dan mungkin merupakan bangunan paling ikonik di seluruh Aceh. Sejarahnya panjang dan sarat makna politik. Masjid ini berkaitan dengan perkembangan Kesultanan Aceh, kemudian mengalami kehancuran dan pembangunan kembali pada masa kolonial Belanda.

Makna historis masjid ini semakin kuat setelah tsunami 2004. Ketika gelombang besar menyapu kota, bangunan masjid tetap berdiri kokoh dan menjadi tempat berlindung bagi banyak orang. Sejak saat itu, Masjid Raya Baiturrahman tidak hanya dipandang sebagai simbol religius, tetapi juga simbol harapan dan ketahanan. Secara arsitektural, kubah hitam, kolam, pelataran luas, dan menara-menara masjid membentuk identitas visual yang sangat kuat. Perpaduan gaya Mughal, elemen kolonial, dan sentuhan lokal membuatnya menarik dari sisi arsitektur.

3. Benteng Indra Patra

Benteng Indra Patra di Aceh Besar sering disebut sebagai salah satu situs tertua yang masih dapat dilihat langsung dalam bentang sejarah Aceh. Situs ini kerap dikaitkan dengan periode pra-Islam atau masa awal peralihan pengaruh Hindu-Buddha menuju Islam, meski penanggalan dan interpretasi akademiknya dapat berbeda-beda. Yang jelas, benteng ini memperlihatkan bahwa wilayah Aceh telah lama menjadi ruang strategis, baik secara militer maupun maritim.

Benteng Indra Patra menampilkan sisa-sisa struktur pertahanan dengan dinding batu yang cukup tebal. Letaknya yang dekat pesisir menjelaskan fungsi strategisnya pada masa lalu.

Suasana di Benteng Indra Patra cenderung lebih tenang dibanding destinasi sejarah di pusat Banda Aceh. Karena itu, tempat ini cocok bagi pengunjung yang ingin menikmati situs dengan ritme lebih lambat.

4. PLTD Apung

PLTD Apung adalah salah satu simbol paling kuat dari kedahsyatan tsunami Aceh. Kapal pembangkit listrik milik PLN dengan bobot ribuan ton ini terseret gelombang dari laut ke kawasan permukiman di Banda Aceh. Fakta bahwa kapal sebesar itu bisa berpindah jauh ke daratan menjadi bukti visual yang sangat kuat tentang skala energi alam yang menghantam Aceh pada 2004. Karena alasan itu, PLTD Apung kemudian dipertahankan sebagai situs memorial dan edukasi.

Pengunjung tidak perlu membayangkan tsunami secara abstrak karena objek fisiknya berdiri nyata di depan mata. Dari dek kapal, pengunjung dapat membayangkan jalur sapuan gelombang, kondisi permukiman sekitar, dan kekacauan yang terjadi saat itu. Di lokasi ini biasanya juga ada penjelasan atau penanda yang membantu wisatawan memahami kronologi kejadian, dampak bencana, serta perubahan kawasan setelah proses rekonstruksi.

PLTD Apung tergolong destinasi yang ramah untuk keluarga, pelajar, dan wisatawan umum. Pengunjung dapat naik ke bagian kapal tertentu dan melihat lingkungan dari ketinggian.

5. Kerkhof Peutjoet

Kerkhof Peutjoet merupakan kompleks pemakaman tentara Belanda yang tewas dalam Perang Aceh. Di sinilah lapisan sejarah kolonial Aceh tampil sangat jelas. Bagi wisatawan yang ingin memahami perlawanan Aceh terhadap Belanda, situs ini penting karena memperlihatkan skala dan lamanya konflik.

Kerkhof Peutjoet menarik karena menghadirkan narasi dari sisi yang berbeda. Bila banyak situs lain menonjolkan tokoh dan heroisme Aceh, lokasi ini memperlihatkan jejak pihak kolonial yang datang, bertempur, dan mati di tanah Aceh. Kompleks ini menjelaskan mengapa Aceh memiliki memori kolektif yang kuat tentang perlawanan dan martabat.

6. Gunongan

Gunongan adalah bangunan kecil yang sangat terkenal dalam lanskap sejarah Banda Aceh. Bangunan ini dikaitkan dengan Sultan Iskandar Muda dan permaisurinya, Putroe Phang. Dalam narasi populer, bangunan ini dibangun sebagai tempat hiburan atau pengingat bagi sang permaisuri terhadap kampung halamannya.

Lokasinya relatif mudah dijangkau dari pusat kota. Meski ukuran situsnya tidak besar, nilai cerita dibaliknya sangat tinggi. Pengunjung disarankan tidak hanya mengambil gambar, tetapi juga membaca kaitannya dengan Sultan Iskandar Muda, ekspansi Kesultanan Aceh, dan hubungan budaya Aceh dengan wilayah lain di Asia Tenggara.

7. Rumah Cut Nyak Dhien

Rumah Cut Nyak Dhien merupakan situs yang berkaitan dengan salah satu tokoh perempuan paling penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Cut Nyak Dhien dikenal luas sebagai pahlawan nasional yang melanjutkan perlawanan terhadap Belanda setelah gugurnya Teuku Umar.

Cut Nyak Dhien bukan hanya simbol perlawanan Aceh, tetapi juga lambang kepemimpinan perempuan dalam situasi perang. Karena itu, kunjungan ke tempat ini membuka pembacaan yang lebih luas tentang peran perempuan Aceh dalam sejarah, budaya keberanian, dan semangat antikolonial.

Rumah tradisional yang menjadi bagian dari situs juga penting karena memperlihatkan bentuk hunian Aceh serta konteks sosial masa itu. Pengunjung yang datang akan lebih memperoleh makna bila memahami latar Perang Aceh, peran Teuku Umar, dan posisi Cut Nyak Dhien dalam fase akhir perlawanan.

8. Makam Sultan Iskandar Muda

Sultan Iskandar Muda dikenal sebagai raja yang membawa Aceh ke puncak kejayaan politik, ekonomi, dan militer pada abad ke-17. Karena itu, makamnya bukan hanya tempat ziarah, melainkan simbol dari memori kejayaan Aceh sebagai kekuatan besar di Nusantara.

Nilai sejarah situs ini sangat tinggi karena Iskandar Muda tidak dapat dipisahkan dari pembentukan identitas besar Aceh. Pada masa pemerintahannya, Aceh dikenal sebagai pusat perdagangan, keilmuan Islam, dan kekuatan maritim yang diperhitungkan. Dengan mengunjungi makamnya, wisatawan pada dasarnya sedang mengunjungi jejak seorang penguasa yang mengubah arah sejarah Aceh.

Untuk memperdalam pengalaman, kunjungan ke makam ini idealnya dipadukan dengan Gunongan, Masjid Raya Baiturrahman, dan Museum Aceh agar narasi tentang Kesultanan Aceh terbaca lebih utuh.

9. Museum Aceh

Museum Aceh merupakan salah satu pusat koleksi sejarah dan budaya terpenting di provinsi tersebut. Berada di Banda Aceh, museum ini menyimpan beragam artefak yang membantu pengunjung memahami perjalanan masyarakat Aceh dari berbagai sisi, mulai dari kehidupan sehari-hari, adat, tekstil, senjata tradisional, manuskrip, hingga elemen arsitektur rumah adat.

Salah satu daya tarik utama Museum Aceh adalah keberadaan Rumoh Aceh, rumah tradisional panggung yang menjadi representasi identitas arsitektur lokal. Dari sini, pengunjung bisa memahami bagaimana masyarakat Aceh menata ruang, membangun rumah, dan menyesuaikan arsitektur dengan iklim serta nilai budaya.

Museum ini juga penting karena membantu menjembatani sejarah politik dengan kebudayaan sehari-hari. Jadi, pengunjung tidak hanya mengenal Aceh lewat perang atau tsunami, tetapi juga lewat budaya.

Karena koleksinya cukup beragam, pengunjung sebaiknya menyisihkan waktu lebih dari kunjungan singkat. Tempat ini sangat efektif dijadikan fondasi awal sebelum menelusuri situs sejarah lain di lapangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) mengakui bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menjadi krisis kelistrikan terbesar sepanjang sejarah operasional perusahaan. Skala kerusakan melampaui pengalaman PLN saat tsunami Aceh, baik dari jumlah titik terdampak maupun kompleksitas pemulihan sistem.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan, pada peristiwa tsunami Aceh, titik kerusakan sistem kelistrikan hanya terjadi di delapan lokasi. Sementara pada bencana banjir bandang dan longsor kali ini, kerusakan di Aceh saja mencapai 442 titik, belum termasuk dampak di Sumut dan Sumbar.

“Kami mengakui kami belum pernah menghadapi bencana dengan skala seperti ini,” kata Darmawan dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Darmawan menjelaskan, karakter bencana kali ini berbeda dibandingkan tsunami yang datang dan berlalu relatif cepat. Kerusakan kini terjadi hampir di seluruh lokasi, dengan kondisi sistem tertimbun lumpur, rusak berat, serta disertai banjir dan longsor susulan yang berulang.

Perubahan pola iklim turut memperberat tantangan pemulihan. Siklus cuaca yang sebelumnya relatif stabil kini bergeser ekstrem, mulai dari kekeringan berkepanjangan hingga hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat. Kondisi tersebut berdampak langsung pada pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik di berbagai wilayah.

“Dalam siklus 10 tahunan dulu normal, sekarang La Nina bisa tiga tahun, lalu kering dua tahun. Sistem sudah bergeser,” ujar Darmawan.

Banjir besar pada 26 November 2025 melanda tiga provinsi secara bersamaan. Kecepatan angin di sejumlah lokasi tercatat melebihi 80 kilometer per jam, disertai hujan lebat, banjir bandang, dan longsor. Dampaknya menjalar dari pembangkit, menara transmisi, gardu induk, hingga jaringan distribusi ke rumah warga.

PLN mencatat pemulihan sistem kelistrikan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara sempat mencapai 100 persen. Namun, longsor susulan membuat pasokan listrik di sejumlah desa kembali terganggu. Saat ini tingkat pemulihan berada di kisaran 99,97 persen, dengan dua desa di Kabupaten Tapanuli Utara masih padam.

Di Aceh, tingkat kerusakan dinilai paling kompleks. Menara transmisi di jalur Arun–Bireuen dan Bireuen–Takengon roboh, memutus aliran daya ke Banda Aceh dan wilayah tengah. Jalur backbone Sumatera dari Pangkalan Brandan ke Langsa ikut terputus akibat banjir dan longsor, menyebabkan sistem kelistrikan Aceh lumpuh total.

“Kami pertama kali mengakui, kami dikalahkan oleh alam,” ucap Darmawan.

PLN mengerahkan menara darurat (tower emergency) yang dikonsolidasikan dari Lanud Halim Perdanakusuma dan diangkut ke Aceh menggunakan pesawat Hercules TNI AU. Logistik menjadi tantangan utama karena akses darat terputus dan sungai melebar hingga satu kilometer. Pengangkutan material puluhan ton harus dilakukan melalui puluhan sortie helikopter.

Dalam proses pemulihan, PLN mencatat 66 menara transmisi terdampak di Aceh, terdiri atas 19 menara roboh dan 47 menara mengalami deformasi. Untuk menjaga keandalan sistem, PLN membangun dua jalur menara darurat di titik-titik kritis, sembari menyiapkan jalur permanen dengan perhitungan risiko banjir bandang ke depan.

Seiring pemulihan jaringan utama, PLN juga mendistribusikan 1.000 unit genset bantuan dari Kementerian ESDM ke desa-desa yang masih terisolasi. Dari sekitar 6.500 desa di Aceh, tersisa 60 desa atau kurang dari satu persen yang pasokan listriknya masih terhambat akibat akses jalan yang belum terbuka.

PLN menyatakan pengalaman bencana ini mendorong perubahan paradigma perencanaan sistem kelistrikan nasional, dari pendekatan reaktif menuju antisipatif berbasis mitigasi bencana. Penguatan jalur transmisi Aceh dirancang tidak hanya melalui jalur utara, tetapi juga jalur tengah dan selatan.

Ke depan, PLN menyiapkan skema kontinjensi dengan penempatan menara darurat, kesiapan helikopter, serta koordinasi intensif bersama TNI, Polri, dan BNPB agar respons dapat dilakukan dalam hitungan jam. Perusahaan menegaskan pemulihan tidak semata soal menyalakan listrik, tetapi menjaga keberlanjutan hidup masyarakat di wilayah terdampak.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyebut dampak kerusakan sistem kelistrikan akibat banjir bandang dan longsor di Aceh jauh melampaui bencana tsunami 2004.

Gangguan kali ini dinilai jauh lebih luas dan menyebar hampir di seluruh wilayah terdampak bencana.

"Untuk bencana kali ini dibanding dengan tsunami 2004 itu sangat berbeda. Pada saat tsunami 2004, kerusakan sistem kelistrikan ada di delapan titik, sedangkan bencana kali ini di Aceh ada 442 titik," kata Darmawan dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan K/L dan Kepala Daerah Terdampak di Banda Aceh, Selasa (30/12).

Ia menjelaskan masifnya kerusakan tersebut sejalan dengan skala bencana yang menyebabkan sejumlah desa hilang dan lumpuhnya pemerintahan desa di banyak wilayah.

Adapun banjir bandang dan longsor mengakibatkan 22 desa hilang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan Aceh menjadi wilayah terdampak terparah.

Menurut Darmawan, proses pemulihan kelistrikan sangat bergantung pada kondisi akses menuju lokasi terdampak. Wilayah yang jalur distribusinya masih terbuka dapat dipulihkan lebih cepat, sementara daerah yang terisolasi membutuhkan waktu lebih lama.

"Pemulihan sistem kelistrikan itu berhubungan dengan akses evakuasi material. Daerah-daerah yang aksesnya masih terbuka pemulihannya bisa berjalan cepat, sedangkan daerah yang masih terisolasi pemulihannya agak sedikit lebih lambat dan sedikit terkendala," ujarnya.

Berdasarkan data PLN, dari total 23 kabupaten dan kota di Aceh, sebanyak 15 kabupaten/kota telah pulih 100 persen jika dilihat dari sisi desa.

Sementara delapan kabupaten lainnya masih dalam tahap pemulihan bertahap. Tiga daerah dengan capaian pemulihan terendah adalah Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.

Darmawan merinci di Aceh Tengah baru 70,8 persen desa yang kembali menyala, sementara di Bener Meriah 83,6 persen desa telah pulih. Di Gayo Lues, sekitar 69,9 persen desa telah kembali menikmati aliran listrik, sementara sisanya masih padam akibat kendala akses.

Guna mempercepat pemulihan, perseroan masih mengandalkan jalur udara di wilayah yang terisolasi.

"Untuk Aceh Tengah dan Bener Meriah, evakuasi material masih menggunakan udara, termasuk Hercules, sehingga sekitar 70-80 persen sudah menyala," ujar Darmawan.

Adapun di Gayo Lues, pemulihan didukung oleh mulai terbukanya akses darat dari Langsa-Kutacane hingga Blangkejeren. Sebanyak 210 tiang listrik telah dikirim melalui jalur tersebut untuk mempercepat normalisasi jaringan.

Bisnis.com, BANDA ACEH - Ribuan masyarakat memadati Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (26/12/2025), memperingati 21 tahun gempa dan tsunami Aceh.

Peringatan tsunami yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 11.00 WIB tersebut merupakan agenda tahunan Pemerintah Provinsi Aceh.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lapangan, jemaah terlihat memadati area dalam masjid hingga pelataran sejak pagi hari. Selain mengenang peristiwa gempa dan tsunami 26 Desember 2004, acara juga diisi doa untuk para korban bencana alam yang kembali melanda Aceh.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan bahwa peringatan ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat Aceh agar tidak melupakan sejarah.

“Hari ini, 21 tahun yang lalu, gempa dan tsunami telah mengguncang bumi Aceh dan pada 25 November 2025, bencana besar kembali melanda Tanah Rencong (Aceh),” ujar Fadhlullah.

Dia menegaskan, peristiwa tersebut seharusnya menjadi pelajaran berharga agar masyarakat dan pemerintah terus memperkuat upaya mitigasi bencana serta menjaga lingkungan. Fadhlullah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus saling menguatkan dan membantu para korban yang terdampak bencana.

Peringatan tsunami tahun ini turut diisi ceramah agama oleh Ustaz Abdul Somad (UAS). Dalam tausiyahnya, UAS mengajak jemaah untuk menjadikan musibah sebagai bahan renungan dan introspeksi diri.

UAS menegaskan bahwa segala peristiwa yang terjadi di dunia ini merupakan ketetapan Allah SWT. Menurutnya, manusia tidak dapat menolak takdir, tetapi harus mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian.

“Semua memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Semua adalah rencana Allah,” kata UAS dalam ceramahnya.

Meski demikian, UAS juga mengingatkan bahwa besarnya dampak bencana tidak terlepas dari ulah manusia sendiri. Dia menyinggung kerusakan lingkungan, baik di darat maupun di laut, yang memperparah risiko bencana.

“Kerusakan di darat dan di laut. Sungguh nyata kerusakan akibat ulah tangan manusia,” ujarnya.

Dalam ceramah tersebut, UAS membandingkan kondisi Aceh dengan beberapa wilayah di Malaysia, seperti Kelantan dan Kedah. Dia menyindir oknum-oknum yang diduga terlibat dalam perusakan hutan dan lingkungan, yang menurutnya berkontribusi besar terhadap bencana alam.

Selain itu, UAS juga mengajak masyarakat Aceh untuk bersabar dan menerima setiap ujian yang diberikan Allah SWT. Menurutnya, musibah adalah bentuk ujian sekaligus cara Allah menghapus dosa hamba-Nya.

“Allah sedang menguji kita. Apa kita sanggup menerima semuanya atau tidak. Segala cobaan merupakan cara Allah mengampuni dosa kita,” ucap UAS.

Dalam kesempatan tersebut, Ustaz Abdul Somad juga menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa satu ton rendang kepada Pemerintah Provinsi Aceh. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban bencana banjir dan longsor.

Acara peringatan tsunami XXI ini ditutup dengan doa bersama untuk para korban gempa dan tsunami Aceh serta masyarakat yang terdampak bencana alam di berbagai wilayah. Peringatan ini diharapkan menjadi penguat ingatan kolektif, sekaligus dorongan untuk menjaga alam dan memperkuat solidaritas masyarakat. (Arief Budi Mulia)

Bank Mandiri mendukung upaya penanganan bencana nasional dengan terjun langsung membantu masyarakat terdampak di berbagai wilayah Sumatra. Bersama Danantara Indonesia, Bank Mandiri juga mengerahkan Relawan Mandiri Tanggap Bencana yang berasal dari internal karyawan dan dilibatkan secara bertahap dalam beberapa batch penugasan.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista menyatakan perseroan telah memberangkatkan 100 relawan Mandirian batch pertama ke Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Selatan pada 19 Desember 2025. Mengusung semangat Mandiri Peduli, para relawan tersebut bergabung dengan 1.066 relawan yang dikoordinasikan oleh Danantara Indonesia dan BP BUMN untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

"Sebagai mitra strategis pemerintah, Bank Mandiri bergerak cepat dan tanggap dalam meringankan beban masyarakat terdampak, khususnya di wilayah Aceh. Selain menyalurkan bantuan, kami juga mengerahkan Relawan Mandiri Tanggap Bencana yang menjadi ujung tombak pendampingan langsung di lapangan," ujar Adhika dalam keterangan resmi, Senin (22/12).

Saat ini, Bank Mandiri tengah menyiapkan Relawan Mandiri Tanggap Bencana batch kedua yang berasal dari lintas unit bisnis dan kantor wilayah, termasuk Mandiri Emergency Response Unit (Team MERU) Mandiri Club. Langkah ini merupakan bagian dari akselerasi respons kemanusiaan perseroan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat secara lebih cepat dan merata.

Relawan yang diterjunkan juga mencakup Mandirian yang sebelumnya memiliki pengalaman dalam penanganan bencana besar, seperti tsunami Aceh serta gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Palu. Dengan pengalaman tersebut, relawan kembali diaktifkan dan diberangkatkan langsung ke Aceh untuk mendukung distribusi bantuan serta pendampingan masyarakat di lokasi terdampak.

Di lapangan, Relawan Mandiri Tanggap Bencana tidak hanya membantu pendistribusian logistik dan bantuan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap operasional posko tanggap bencana, yang meliputi posko dapur umum, kesehatan, pendidikan, serta trauma healing.

Pada posko dapur umum, relawan membantu menyiapkan kebutuhan konsumsi harian masyarakat selama masa tanggap darurat. Sementara di posko kesehatan, relawan mendukung layanan kesehatan dengan membantu penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang dibutuhkan warga.

Di posko pendidikan, relawan memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak agar proses belajar tetap berjalan di tengah kondisi bencana. Sedangkan pada posko trauma healing, relawan merancang kegiatan sosialisasi dan terapi psikologis untuk membantu memulihkan kondisi mental serta mengembalikan rasa aman masyarakat terdampak.

Seluruh rangkaian kegiatan disebut sebagai bagian program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank Mandiri yang secara konsisten memperkuat dukungan di wilayah rawan bencana. Perseroan menyampaikan empati mendalam kepada seluruh masyarakat terdampak, dan memastikan bahwa dukungan akan terus dilanjutkan sejalan dengan perkembangan kondisi di lapangan.

Adapun sejak akhir November hingga pertengahan Desember 2025, Bank Mandiri telah menyalurkan dan menyiapkan lebih dari 82 ribu paket bantuan ke wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Konsistensi ini pun menegaskan peran Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah yang terus hadir, bergerak cepat, dan memberikan dampak nyata bagi pemulihan masyarakat. Sebagai bagian dari dukungan berkelanjutan tersebut, Bank Mandiri juga menyalurkan tambahan bantuan ke Aceh pada Rabu (17/12).

Penyaluran itu masuk dalam tahap ke-10 dari rangkaian distribusi Mandiri Tanggap Bencana dengan total 9 ribu paket bantuan, terdiri atas 5 ribu paket untuk Aceh Tamiang, 2 ribu paket untuk Aceh Selatan, dan 2 ribu paket untuk Kabupaten Gayo Lues, diikuti pendistribusian 200 ribu pakaian layak pakai ke Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Bencana besar selalu menjadi ujian paling jujur bagi sebuah negara. Ia menyingkap kapasitas riil institusi, kualitas kepemimpinan, serta keberanian pengambil kebijakan dalam menghadapi ketidakpastian ekstrem. Dalam situasi seperti ini, tidak ada retorika yang mampu menggantikan logistik yang terlambat, dan tidak ada simbol kedaulatan yang dapat menutupi kegagapan koordinasi.

Tsunami Aceh 2004 merupakan ujian terbesar Indonesia dalam sejarah modern. Skala kehancurannya luar biasa: ratusan ribu korban jiwa, infrastruktur hancur total, dan pemerintahan daerah praktis lumpuh hanya dalam hitungan jam. Pemerintah dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa kapasitas normal sama sekali tidak relevan ketika bencana berskala luar biasa terjadi.

Dalam situasi inilah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla mengambil keputusan krusial yang menentukan arah penanganan krisis: bersikap pragmatis sejak hari pertama. Pemerintah menyadari bahwa bencana sebesar ini tidak mungkin ditangani dengan sumber daya domestik semata. Prioritasnya jelas—menyelamatkan nyawa, meminimalkan kerusakan sosial-ekonomi, dan memulai pemulihan secepat mungkin.

Pragmatisme ini diwujudkan melalui langkah yang secara politik tidak mudah: membuka Indonesia secara luas terhadap bantuan internasional. Negara sahabat, lembaga multilateral, organisasi kemanusiaan, dan LSM internasional diterima tanpa pretensi berlebihan tentang kemandirian nasional. Keputusan ini bukan tanda kelemahan negara, melainkan pengakuan jujur atas keterbatasan kapasitas dan komitmen untuk bertindak cepat demi melindungi warga.

Skala bantuan internasional mencerminkan besarnya kepercayaan global terhadap pendekatan ini. Total bantuan asing untuk Aceh kurang lebih mencapai US$7,7 miliar— bahkan melampaui nilai kerusakan langsung akibat tsunami. Kekhawatiran sempat muncul: apakah bantuan akan datang cukup cepat, dan apakah Aceh mampu menyerap dana sebesar itu tanpa menciptakan distorsi kelembagaan dan ekonomi baru.

Di sinilah keputusan penting berikutnya diambil. Pemerintah tidak berhenti pada penerimaan bantuan, tetapi segera membangun arsitektur kelembagaan yang kuat dan berbatas waktu jelas. Pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) pada April 2005 menjadi titik balik. BRR diberi mandat lintas sektor, kewenangan koordinasi yang kuat, serta tenggat waktu yang tegas.

Peran BRR krusial dalam mengurangi fragmentasi bantuan, mencegah kekacauan distribusi, dan memastikan bahwa proyek-proyek donor selaras dengan kebutuhan lapangan. Lebih dari itu, BRR juga memainkan peran strategis dalam proses perdamaian Aceh dengan melibatkan mantan kombatan dalam rekonstruksi—sebuah kebijakan yang mungkin tidak sepenuhnya “rapi” secara administratif, tetapi terbukti efektif secara sosial dan politik.

Untuk memperkuat koordinasi global, pemerintah bersama komunitas internasional membentuk Multi Donor Fund for Aceh and Nias (MDF) pada Mei 2005. Melalui mekanisme ini, sekitar tiga perempat dana bantuan dikelola secara terkoordinasi dan disalurkan secara bertahap: mulai dari fase darurat dan perlindungan sosial, rekonstruksi infrastruktur dan kelembagaan, hingga pemulihan ekonomi dan transisi pascarekonstruksi.

Satu aspek penting yang kerap luput dari perhatian publik adalah desain waktu BRR yang sangat ketat. Mandatnya berakhir pada April 2009. Tenggat ini bukan kebetulan, melainkan keputusan sadar untuk memastikan transisi yang bersih, mencegah ketergantungan pada birokrasi darurat, dan mengembalikan fungsi normal pemerintahan. Ada awal, ada proses, dan ada akhir yang jelas.

Yang tidak kalah penting, pengalaman Aceh tidak berhenti sebagai peristiwa tunggal. Pemerintahan Yudhoyono-Kalla benar-benar belajar secara institusional. Pembelajaran ini terlihat jelas dalam penanganan bencana besar berikutnya, seperti gempa bumi di Yogyakarta dan erupsi Merapi. Respons pemerintah menjadi lebih rapi, koordinasi antarlembaga membaik, dan proses pemulihan serta rekonstruksi berjalan relatif cepat dan terarah. Negara tidak lagi gagap; ada prosedur, ada pembagian peran, dan ada kesinambungan antara tanggap darurat dan rekonstruksi.

Pragmatisme dalam penanganan tsunami Aceh tidak terlepas dari peran Jusuf Kalla. Beliau memahami dengan sangat baik bahwa penanganan bencana terdiri atas tiga tahap yang berbeda: tahap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Masing-masing tahap memiliki kompleksitas, kebutuhan tata kelola, serta pola komunikasi dengan korban yang berbeda. Sebagai pengambil keputusan yang memahami keterbatasan anggaran dan tingginya ketidakpastian kebutuhan, Jusuf Kalla menghindari janji-janji muluk kepada pengungsi yang emosinya masih labil. Kekhawatirannya sederhana: janji yang tidak dapat dipenuhi justru akan memperdalam krisis kepercayaan di kemudian hari.

Peran sentral Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali terlihat dalam penanganan bencana Palu. Bencana ini terjadi pada saat yang sangat sensitif, bertepatan dengan Annual Meeting IMF– World Bank di Bali. Namun alih-alih menutup diri atau menunda pengakuan atas skala bencana demi menjaga citra, pemerintah memilih bersikap terbuka dan fokus pada penanganan krisis. Koordinasi nasional dipercepat, jalur bantuan dibuka, dan pesan kepada dunia internasional jelas: Indonesia menghadapi bencana dengan serius dan bertanggung jawab.

Dari rangkaian pengalaman ini, satu pelajaran penting seharusnya tidak lagi diperdebatkan: tidak ada alasan untuk merasa malu meminta bantuan ketika kapasitas domestik tidak mencukupi. Dalam bencana besar, keterbukaan terhadap dukungan internasional bukan tanda kelemahan negara, melainkan strategi rasional untuk mempercepat pemulihan dan menekan biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat. Menunda bantuan demi gengsi justru memperpanjang penderitaan dan memperbesar kerusakan ekonomi.

Di sinilah kontras dengan pendekatan hari ini menjadi jelas. Dua dekade setelah tsunami, Indonesia justru terlihat kehilangan kebiasaan baik tersebut. Persoalan utamanya bukan semata soal kecepatan atau niat baik, melainkan kegagalan mengalibrasi kapasitas negara secara realistis sejak awal. Alih-alih memulai dari pengakuan jujur atas keterbatasan fiskal, kelembagaan, dan logistik, respons kebijakan terlalu sering dibangun di atas retorika kekuatan dan kontrol.

Pola ini mengingatkan kita pada fase awal pandemi Covid-19. Saat ancaman mulai menyebar secara global, respons awal ditandai oleh penyangkalan implisit terhadap skala risiko—keyakinan bahwa Indonesia “berbeda” atau “lebih kebal”. Waktu berharga terbuang sebelum pendekatan kebijakan dikoreksi. Ketika koreksi akhirnya dilakukan, biayanya sudah terlanjur besar, baik dalam korban jiwa maupun kerusakan ekonomi.

Gejala serupa tampak dalam penanganan bencana hari ini. Kebijakan sering kali dirancang untuk menenangkan publik secara simbolik, bukan untuk mengorganisasi respons berbasis skenario terburuk. Retorika ketegasan menggantikan evaluasi kapasitas; instruksi menggantikan koordinasi; optimisme politis menggantikan penggunaan data risiko sebagai fondasi kebijakan.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo, kecenderungan ini semakin nyata. Banyak respons krisis tampak cepat dan tegas di permukaan, tetapi tidak ditopang oleh desain kelembagaan, pembagian peran, dan peta jalan pemulihan yang jelas. Negara bergerak dalam mode darurat, tetapi tanpa strategi keluar. Akibatnya, fase tanggap darurat sering tidak tersambung dengan pemulihan sosial-ekonomi yang terstruktur.

Pengalaman tsunami Aceh—dan pembelajaran yang berlanjut di Yogyakarta, Merapi, hingga Palu—menunjukkan pendekatan yang berlawanan. Pemerintah saat itu tidak berpura-pura memiliki kapasitas penuh. Negara mengakui keterbatasannya, menutup celah melalui kerja sama internasional, membangun institusi khusus, dan menetapkan tenggat waktu yang tegas. Pragmatisme yang cerdas ini bukan improvisasi, melainkan bentuk kepemimpinan krisis yang sadar akan batas dan risiko.

Indonesia pernah berhasil. Kita tahu caranya. Tantangan hari ini bukan pada kemampuan teknis, melainkan pada kemauan politik untuk kembali bersikap realistis—mengakui batas, membuka diri, dan membangun sistem. Dalam dunia yang semakin rawan bencana, sejarah tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya menuntut satu hal sederhana: jangan mengulangi kesalahan yang sudah pernah kita pahami—dan pernah kita perbaiki.

JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku turut mencari jenazah korban tsunami Aceh 2004. Hal itu dilakukan karena dia diminta ikut mencari jasad korban oleh anak buahnya.

Megawati pun menuruti permintaan anak buahnya. Sebab, tindakan itu dinilai bisa memberikan semangat anak buahnya. Kisah itu diungkapkan Megawati saat memberi arahan dalam seminar bertajuk Mitigasi Bencana dan Pertolongan Korban yang digelar Baguna PDIP di Jakarta International Equestrian Park, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

"Ketika tsunami, saya ada 5 hari di sana. Dan saya diminta ikut mencari jenazah. Padahal, ibu kan mikir, waduh, kayak apa ya. Tapi, saya lakukan. Why? Why? Karena kalau merasa sebagai pemimpin, itu untuk membanggakan anak buah, memberikan semangatnya," ujar Megawati.

Kendati demikian, dia meminta Baguna PDIP tak hanya menyuruh-nyuruh ketika ada bencana. Dia meminta anggota Baguna PDIP bisa turun langsung ke lapangan.

"Siapa yang nggak pergi ke lapangan? Angkat tangan. Benar nih semua pergi ke lapangan? Karena apa? Kalau nggak mau ke lapangan saya pecat loh. Ibu kalau dalam hal ini galak. Untuk apa kamu jadi Baguna, karena saya buat Baguna untuk apa, untuk bencana," ungkap Megawati.

Kemudian, dia menuturkan kembali pengalaman mencari jasad korban tsunami. Dia mengeruk puing untuk mencari keberadaan jasad.

"Nah, tahu-tahu mereka itu ngomong begini, saya dengarkan ‘Ih kalau gitu yang tersangkut di atas pohon masih hidup atau tidak?’ Saya kan kaget. Ternyata ada orang tersangkut di pohon cemara. Nah itu terlewati oleh kita," katanya.

"Alhamdulillah orang itu masih hidup. Diberi Allah. Coba bayangkan. Ini nggak ngomong bohong. Karena saya ke situ," tambahnya.

Megawati pun mewanti-wanti agar para pendengung tak mempolitisasi ceritanya. "Nanti saja mungkin buzzer ah ibu sok saja mau cari nama. Tidak. Kalau ada buzzer ngomong gitu, kamu cari buzzernya siapa. Bilang sama dia, kamu punya kemanusiaan atau tidak. Perikemanusiaan kamu ke mana? Hanya jelek-jelekkan orang saja untuk mencari duit. Betul apa tidak?" kata Megawati.

Bank Mandiri melanjutkan dukungan penanganan bencana di wilayah Sumatera dengan kembali menyalurkan tambahan paket bantuan ke Aceh pada Rabu (17/12), yang menjadi tahap ke-10 dari rangkaian distribusi Program Mandiri Tanggap Bencana.

Pada pengiriman kali ini, dialokasikan 9 ribu paket bantuan yang terdiri atas 5 ribu paket untuk Aceh Tamiang, 2 ribu paket untuk Aceh Selatan, dan 2 ribu paket untuk Kabupaten Gayo Lues, sebagai bagian dari total bantuan yang telah dan akan disalurkan Bank Mandiri di wilayah Sumatera.

Sejak akhir November hingga pertengahan Desember 2025, Bank Mandiri telah menyalurkan dan menyiapkan total lebih dari 82 ribu paket bantuan ke Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Konsistensi ini menegaskan komitmen Bank Mandiri untuk hadir, bergerak cepat, dan memberikan dampak nyata bagi pemulihan masyarakat di wilayah bencana.

Untuk memastikan proses distribusi berjalan optimal dan tepat sasaran, Direktur Utama Bank Mandiri Riduan bersama jajaran Direksi Bank Mandiri turun langsung memberikan arahan sekaligus memimpin koordinasi penyaluran bantuan kemanusiaan tersebut.

Pada tahap distribusi ini, Bank Mandiri mengerahkan 10 truk bantuan sebagai bagian dari total 30 truk yang telah disiapkan untuk penyaluran bertahap dalam beberapa hari ke depan. Armada bantuan tersebut akan menjangkau sejumlah wilayah terdampak, termasuk Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Lebih lanjut, koordinasi ini diperkuat oleh keterlibatan aktif relawan internal karyawan Bank Mandiri atau yang dikenal Mandirian dari lintas unit kerja maupun wilayah penempatan. Tergabung dalam Relawan BUMN Peduli, para Mandirian siap menjadi garda terdepan dalam memastikan bantuan tersalurkan dengan cepat, aman, dan memberikan harapan baru bagi masyarakat Aceh yang terdampak bencana."Mandirian Tanggap Bencana yang pernah terlibat dalam penanganan tsunami Aceh serta gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Palu kembali kami aktifkan. Dengan pengalaman tersebut, relawan akan diberangkatkan langsung ke Aceh untuk mendukung penyaluran bantuan dan pendampingan di lapangan," ujar Riduan saat melepas armada bantuan dan relawan Mandiri Tanggap Bencana di Medan, Rabu (17/12).

Selain penyaluran bantuan, bank berlogo pita emas ini juga mendirikan posko-posko BUMN Peduli Tanggap Bencana di wilayah terdampak, masing-masing berlokasi di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Selatan. Posko tersebut dilengkapi dengan dapur umum serta fasilitas pendukung untuk layanan pendidikan, kesehatan, psikososial, genset listrik, dan akses internet.

Riduan memastikan bahwa seluruh proses distribusi berjalan optimal serta selaras dengan kebutuhan di lapangan.

"Dalam kondisi darurat, kecepatan dan ketepatan distribusi menjadi kunci. Karena itu, Bank Mandiri memastikan seluruh bantuan disalurkan melalui koordinasi yang solid dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait termasuk Danantara," tuturnya.

Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam menjaga kesiapan penyaluran bantuan di berbagai wilayah terdampak bencana, sejalan dengan implementasi program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang menjangkau sejumlah daerah di Sumatera. Melalui sinergi bersama pemerintah pusat dan daerah, BPBD, aparat setempat, Mandiri Amal Insani (MAI), serta relawan karyawan Bank Mandiri (Mandirian), perseroan memastikan setiap bantuan dapat disalurkan secara efektif dan akuntabel.

Riduan menambahkan, ke depan Bank Mandiri menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi masyarakat terdampak melalui langkah-langkah pemulihan pascabencana yang terukur dan berkelanjutan, meliputi bantuan fisik, revitalisasi lingkungan, sarana pendidikan dan rumah ibadah.

Selain dukungan kemanusiaan, Bank Mandiri juga menyiapkan dukungan relaksasi pembiayaan sesuai ketentuan dalam upaya meringankan beban dan mendukung pemulihan aktivitas masyarakat secara bertahap.

"Kami menyampaikan empati yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana. Melalui Mandiri Tanggap Bencana, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus hadir mendampingi warga, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah agar penanganan darurat hingga proses pemulihan sosial dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi," pungkas Riduan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra kembali menegaskan pentingnya manajemen krisis yang kuat dan terkoordinasi.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, membagikan sembilan pelajaran penting dari pengalamannya mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat penanganan tsunami Aceh 2004 dan gempa Yogyakarta 2006.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu menyampaikan bahwa pola penanganan bencana besar memiliki karakter serupa. Karena itu, strategi yang terbukti efektif di masa lalu dapat menjadi rujukan dalam menghadapi krisis yang terjadi saat ini.

Ini sembilan tips dari Dino Patti Djalal saat mengatasi bencana alam:

1. Kepemimpinan Presiden Menjadi Faktor Penentu

Dikutip dari unggahan media sosial miliknya, Sabtu (6/12/2025), masyarakat berada dalam kondisi terpuruk, aparat kewalahan, dan instansi sering berjalan tidak sinkron. Dino menegaskan bahwa hanya satu otoritas tertinggi, Presiden yang dapat memberikan arah, ketegasan, dan ketenangan publik.

“Sewaktu tsunami tahun 2004, Presiden SBY terjun langsung di lapangan dan terus kembali ke lokasi. Rakyat ingin melihat pemimpinnya berada di tengah mereka,” ujarnya.

2. Jangan Terlalu Mengandalkan Angka Awal Korban

Estimasi korban pada hari pertama umumnya tidak akurat. Dino mencontohkan laporan awal tsunami Aceh yang hanya mencatat 50 korban, sementara angka riil mencapai 150.000 jiwa. Pemerintah harus menyiapkan rencana kontingensi karena jumlah korban hampir pasti bertambah.

3. Dampak Berat Justru Muncul Setelah Bencana Mereda

Walaupun banjir dan longsor berlangsung singkat, tantangan lanjutan seperti penyakit, sanitasi buruk, dan tekanan psikologis pengungsi akan bermunculan selama berminggu-minggu.

4. Perlu Panglima Operasional yang Langsung di Bawah Presiden

Krisis lintas provinsi membutuhkan komando tunggal agar koordinasi lintas instansi berjalan efektif. Dino menilai posisi Kepala BNPB mungkin tidak cukup untuk mengendalikan operasi seluas ini dan perlu figur dengan otoritas lebih tinggi.

5. Tetapkan Status Bencana Nasional

Status ini penting agar seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan secara penuh. Dino juga menekankan nilai solidaritas nasional, seperti yang tercermin dalam respons publik terhadap tsunami 2004.

6. Pemerintah Harus Menyampaikan Informasi Resmi Setiap Hari

Komunikasi publik idealnya dilakukan langsung dari posko lapangan, bukan dari Jakarta, agar tidak terjadi simpang siur informasi. Juru bicara harus kompeten dan kredibel.

7. Menteri Fokus pada Koordinasi, Bukan Sekadar Aktivitas Simbolis

Kehadiran menteri di lapangan bukan untuk pencitraan. Menurutnya yang paling penting adalah rapat koordinasi harian, bahkan dua kali sehari, serta pengambilan keputusan cepat.

8. Jangan Terburu-buru Mengakhiri Status Tanggap Darurat

Masa tanggap darurat perlu diperpanjang bila situasi menuntut. Pemerintah harus memiliki indikator jelas sebelum masuk tahap rehabilitasi.

9. Rehabilitasi Sumatra akan Membutuhkan Anggaran Besar

Dino memperkirakan tidak akan banyak bantuan internasional seperti tsunami Aceh. Karena itu, APBN perlu disesuaikan, termasuk kemungkinan menyisihkan sebagian anggaran pertahanan yang tahun depan direncanakan mencapai Rp335 triliun.

“Saya yakin para patriot di TNI dan di Kementerian Pertahanan tidak akan keberatan selama ini dilakukan untuk membantu rakyat,” katanya.

Dino menutup pesannya dengan harapan agar pengalaman masa lalu dapat memperkuat kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi bencana besar di masa depan. (Angela Keraf)

Bisnis.com, JAKARTA — Korban bencana banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Timur kini bertahan dengan logistik seadanya sembari menunggu bantuan masuk dari pemerintah.

Abdullah Muhammad Amin, warga Desa Ulee Tanoh, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh menceritakan bahwa saat ini warga sekitar hanya bertahan dengan persediaan logistik seadanya.

Dia mengatakan bahwa hujan deras sejak Kamis (27/11/2025) membuat keluarganya tidak bisa ke mana-mana dan bertahan di rumah. Alhasil, stok makanan hanya mengandalkan sisa bahan makanan yang ada.

“Kami terus mencari logistik setelah air surut dalam beberapa hari terakhir. Barang bantuan belum sampai hingga saat ini. Sampai sekarang belum bisa masuk. Hanya bisa melalui udara. Kami bertahan dengan logistik seadanya,” katanya, Selasa (2/12/2025).

Seperti sejumlah wilayah terdampak lainnya, Aceh Timur ikut menghadapi kendala pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi. Abdullah baru bisa menghubungi keluarganya di Banda Aceh lima hari pascabencana atau 1 Desember kemarin.

“Sudah seperti tsunami, rumah-rumah nyaris rata air,” ujarnya.

Sementara itu istrinya, Husnul Khatimah Arif menceritakan bahwa keluarganya bertahan dengan bahan pangan alakadar. Kemarin misalnya, pasangan ini bersama dua anaknya hanya mengonsumsi ikan asin.

Saat mencari lauk di pasar, tidak banyak pasokan pangan yang tersedia. Begitupun, hanya beberapa toko atau lapak pedagang yang buka.

“Kemarin, saya lapar dan anak juga. Rencananya ingin cari makanan, akan tetapi begitu melihat kondisi jalanan, kami langsung kembali ke rumah. Muntah. Sedih sekali persis teringat peristiwa tsunami,” ujarnya.

Meski bantuan mulai masuk ke wilayah itu, logistik belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat terdampak bencana. Terutama wilayah yang berada di pedalaman.

Senada, warga Desa Lhok Bani, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Yulia merasakan hal yang sama. Meski beberapa pemberitaan menyebut bahwa logistik telah masuk ke kota itu, belum ada satu bantuan pun yang diterima warga sekitar.

Dia menuturkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, dia bersama suami dan seorang bayinya hanya mengonsumsi nasi tanpa lauk. Pencarian bantuan sudah dilakukan berulang kali namun hasilnya nihil.

“Sampai sekarang belum ada bantuan sama sekali. Memang di pemberitaan disebut ada bantuan, tapi kami tidak merasakan bantuan apapun. Sudah mencari ke sana kemari tidak ada,” katanya, Selasa (2/12/2025).

Kendala makin berat dihadapi korban bencana di daerah tersebut seiring harga kebutuhan pokok yang meningkat tajam dan bahan bakar minyak yang dijual di luar batas wajar.

Saat ini kata Yulia, pasokan gas rumah tangga tidak lagi ditemukan, harga cabai telah mencapai Rp300.000 per kilogram, bahkan bahan bakar minyak tidak lagi terjual di SPBU. Sedangkan bensin eceran dijual Rp50.000 per liter.

“Keluarga kami sejak kemarin hanya makan nasi putih tanpa lauk. Bayi kami sudah makan nasi putih selama dua hari ini. Mau beli apa-apa harus mikir karena uang cash menipis, sedangkan mesin ATM masih belum bisa digunakan,” katanya.

Sebelumnya, bantuan logistik disebut mulai disalurkan oleh pemerintah daerah maupun pusat.

Di Aceh Timur misalnya, pemerintah telah menyediakan makanan siap saji 3.000 paket, kidsware 100 paket, family kit 100 paket, sandang dewasa 100 paket, selimut 200 lembar, tenda gulung 100 lembar, tenda serbaguna 1 unit, beras 5 kg 2000 zak, mie instan 1.500 dus, minyak goreng 800ml 1000 pouch, gula pasir 1 kg 1000 kg, air mineral 200 ml 200 dus, pampers 60 dus, minyak kayu putih 48 lusin serta obat-obatan 80 box

Bantuan dikirim dari Gudang Sentra Bahagia Medan ke Dinas Sosial Kab. Aceh Timur mulai Minggu 30 November 2025 melalui pelabuhan belawan dengan kapal KRI. Meski demikian, bantuan belum masuk merata.

Korban Banjir Aceh Capai 173 Jiwa

Data resmi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh per Selasa (2/12/2025) pukul 00:52 WIB, sebanyak 173 jiwa ditemukan meninggal dunia.

“Hingga malam ini, data resmi kita terima pukul 19.56 WIB sebanyak 173 korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Aceh,” ucap Ketua Tim Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, M. Nasir SIP, Senin (1/12/2025) malam.

M. Nasir menjelaskan, bencana hidrometeorologi Aceh yang terjadi mulai sejak Jumat (28/11/2025) lalu telah berdampak kepada 18 kabupaten kota se-Aceh. Ia memerinci, saat ini dampak dari bencana hidrometeorologi ini tersebar di 226 Kecamatan dan 3.310 Gampong (Desa) se-Aceh.

“Sementara korban luka berat hingga saat ini tercatat sebanyak 403 orang, luka ringan sebanyak 1.435 orang. Sementara 204 orang lainnya dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian,” tambahnya.

Selanjutnya, fasilitas umum yang ikut terdampak diantaranya perkantoran sebanyak 138 unit, tempat ibadah sebanyak 51 unit, sekolah sebanyak 201 unit, pondok pesantren sebanyak 4 unit. Kemudian jalan terputus sebanyak 152 unit.

Kemudian dari segi material yang terdampak diantaranya rumah warga sebanyak 77.049 unit, hewan ternak sebanyak 182 ekor, sawah seluas 139,4 hektare dan kebun seluas 12,012 hektare.

Sementara itu, M. Nasir juga meminta semua pihak terkait agar fokus utama membantu korban musibah banjir dan longsor di wilayah terisolir. Menurutnya, tiga fokus utama yang harus diprioritaskan, yakni evakuasi warga terisolir, bantuan logistik dan konektivitas.

“Tiga fokus utama ini kita harapkan selesai selama 14 hari terhitung masa tanggap darurat ditetapkan. Kita semua berharap semua masalah ini selesai sehingga nantinya akan fokus ke tahapan rehabilitasi,” pungkasnya.