Bisnis.com, DENPASAR –Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun Anggaran 2025 menjadi sekitar Rp431 miliar.
Juru Bicara Pemprov NTB Akhsanul Khalik menjelaskan sebagian kalangan menilai kondisi tersebut sebagai cerminan buruknya kinerja belanja daerah dan indikasi adanya persoalan serius dalam pelaksanaan APBD.
"Pandangan tersebut tentu patut dihargai sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Namun, dari perspektif tata kelola keuangan publik, kesimpulan tersebut perlu dilihat secara lebih utuh agar tidak terjebak pada penilaian yang hanya bertumpu pada angka," jelasnya dikutip dari siaran pers, Selasa (23/6/2026).
Dia menjelaskan secara konseptual, Silpa merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan pada akhir tahun anggaran.
Dalam konteks APBD Provinsi NTB Tahun 2025, penyebab dominan tingginya Silpa bukanlah karena program pembangunan gagal dilaksanakan atau anggaran tidak dimanfaatkan. Justru sebaliknya, sebagian besar kegiatan telah selesai secara fisik dan target pelaksanaan telah tercapai.

"Persoalan muncul karena pembayaran atas pekerjaan tersebut belum dapat direalisasikan hingga penutupan tahun anggaran akibat kendala administratif pada sejumlah perangkat daerah. Dengan kata lain, akar persoalannya terletak pada tata kelola administrasi keuangan, bukan pada pelaksanaan pembangunan," jelas Aka.
Menurutnya penting membedakan antara kinerja pembangunan, kinerja penyerapan anggaran, dan kinerja administrasi keuangan. Ketiganya saling berkaitan, tetapi tidak identik. Sebuah proyek dapat selesai tepat waktu, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan memenuhi target fisik, namun pembayaran kepada penyedia belum dapat dilakukan karena dokumen administrasi belum memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan.
Dalam kondisi demikian, pembangunan telah terlaksana, sedangkan yang memerlukan pembenahan adalah proses administrasi dan tata kelola keuangannya. Karena itu, menyimpulkan bahwa Silpa yang tinggi identik dengan buruknya kinerja pemerintah merupakan penyederhanaan yang kurang tepat.
Penilaian terhadap keberhasilan APBD semestinya tidak hanya didasarkan pada besarnya angka penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan program, manfaat yang dihasilkan, kepatuhan terhadap regulasi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah.
Akhsanul Khalik juga menjelaskan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara juga menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Aparat pengelola keuangan tidak dibenarkan melakukan pembayaran apabila persyaratan administratif dan dokumen pendukung belum lengkap. Memaksakan pencairan hanya demi meningkatkan realisasi belanja dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang jauh lebih serius daripada menunda pembayaran hingga seluruh persyaratan dipenuhi.
"Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap prosedur bukanlah bentuk kegagalan, melainkan wujud tanggung jawab dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah membuka rekrutmen pegawai untuk ditempatkan sebagai karyawan yang akan ditempatkan pada Kampung Nelayan Merah Putih.

Rekrutmen ini dibuka dengan skema pegawai BUMN berbasis perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan masa kerja awal selama dua tahun.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi penguatan ekosistem pangan nasional yang melibatkan entitas di bawah Agrinas Pangan Nusantara dan PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan perincian sebanyak 5.476 orang akan direkrut sebagai pengelola Kampung Nelayan Merah Putih yang berada di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Pendaftaran rekrutmen dibuka mulai Rabu (15/4) hingga (24/4) melalui portal resmi panitia seleksi nasional di phtc.panselnas.go.id.

Proses seleksi dilakukan secara terbuka dan dikoordinasikan oleh Badan Pengelola BUMN. Adapun persyaratan pelamar mencakup lulusan D3, D4, hingga S1 dari berbagai jurusan, dengan batas usia maksimal 35 tahun serta indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75.

4 Loker Dibuka untuk Kampung Nelayan Merah Putih

1. Manajer Operasional

Kampung Nelayan Merah Putih membuka kesempatan lowongan pekerjaan sebagai Manajer Operasional untuk D-4/S-1 Semua Jurusan.

Syarat lainnya yakni rekrutmen dibuka untuk usia 20-35 tahun. Formasi yang dibutuhkan untuk lowongan ini yakni 1.369. Pelamar

2. Kepala Produksi

Bagi pelamar usia 20-35 tahun dapat melamar untuk posisi Kepala Produksi di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Loker ini dibuka untuk D-III SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN dengan total formasi yang dibutuhkan 1.369.

3. Penjamin Mutu

KNMP juga membuka rekrutmen untuk Penjamin Mutu yang dibuka untuk D-III SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN.

4. Administrasi Keuangan

Pelamar dengan usia 20-35 tahun dapat mendaftar sebagai Administrasi Keuangan. Loker ini dibuka untuk lulusan D-III SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN.

Adapun formasi yang dibutuhkan untuk loker ini yakni 1.369, di mana pelamar yang diterima akan ditempatkan di sejumlah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Bisnis.com, JAKARTA — Platform perdagangan emasdigital di China, Jie Wo Rui, membekukan akses penarikan dana nasabah dan layanan pengiriman fisik logam mulia secara sepihak.

Situasi gagal bayar ini memaksa Pemerintah Distrik Luohu, Shenzhen, turun tangan dengan membentuk satuan tugas khusus untuk mengambil alih pengawasan operasional dan aset perusahaan.

Otoritas setempat mengintervensi menyusul menyusul gelombang protes dari ribuan investor yang tidak dapat mencairkan saldo simpanan mereka di tengah isu krisis likuiditas perusahaan.

Tim khusus pemerintah kini bertugas mengaudit aset, memantau manajemen, dan memverifikasi data utang kepada para korban.

Insiden ini menjadi pukulan keras bagi sektor perdagangan komoditas emas digital di China. GuruFocus melaporkan ketegangan memuncak ketika investor dari berbagai wilayah mendatangi kantor pusat Jie Wo Rui di Shenzhen karena panik tidak bisa menarik uang mereka.

Kekhawatiran investor terbukti beralasan setelah platform resmi menghentikan seluruh transaksi penarikan tunai pada 20 Januari 2026. Data menunjukkan antrean pengajuan penarikan dana dalam sistem telah menembus angka 20.000 orang.

Menurut beberapa sumber, estimasi kerugian pada kasus kegagalan platform sejenis ini dapat melebihi 10 miliar yuan atau sekitar Rp24 triliun. Jie Wo Rui diketahui menarik dana ritel melalui program mini (mini-programs) di WeChat dengan skema "emas pra-penetapan harga".

Model bisnis ini memungkinkan nasabah membayar deposit kecil untuk mengunci harga emas dengan janji transaksi di masa depan. Skema ini menawarkan daya tarik leverage tinggi yang sukses memikat sekitar 150.000 pengguna terdaftar.

Namun, investigasi awal mengungkap indikasi malaadministrasi keuangan. Banyak konsumen melaporkan dana top-up mereka ditransfer ke rekening pribadi atau akun Alipay perorangan, alih-alih masuk ke rekening perusahaan resmi.

Analis media keuangan menilai struktur ini menempatkan platform sebagai lawan transaksi langsung bagi nasabah. Hal ini menciptakan risiko sistemik di mana platform rentan kolaps saat harus memenuhi permintaan penarikan dana dalam jumlah besar secara bersamaan.

Melansir dari Tiger Trade, Senin (2/2/2026), seorang nasabah bernama Dong Yu melaporkan saldo lebih dari 21.000 RMB atau Rp50 juta serta ribuan gram logam mulia miliknya tidak bisa ditarik.

Bahkan, permohonan pengambilan fisik perak yang diajukannya pada pertengahan Januari dibatalkan sepihak oleh sistem.

Kegagalan Jie Wo Rui memicu efek domino pada industri fintech emas. Beberapa platform serupa di WeChat seperti "Yundiandang" dan "Baoma Buying Gold" dilaporkan ikut menangguhkan operasi mereka secara mendadak.

Merespons desakan publik, manajemen Jie Wo Rui menawarkan skema penyelesaian berupa pengembalian dana 20% dari pokok atau cicilan bertahap. Namun, opsi ini dinilai merugikan dan ditolak oleh mayoritas nasabah yang menuntut pengembalian penuh.

Pada 28 Januari, manajemen memperbarui syarat likuidasi yang mewajibkan nasabah menandatangani surat pengampunan pidana untuk mendapatkan penyelesaian. Saat ini, proses verifikasi klaim masih berlangsung di bawah pengawasan ketat satgas pemerintah China.

Jakarta, CNBC Indonesia-Wacana redenominasi atau penyederhanaan mata uang kembali muncul. Kali ini datang dari Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yang baru saja diteken oleh Menteri Purbaya Yudhi Sadewa.

Redenominasi bukan barang baru. Kajiannya pun sudah berulang kali diulas oleh berbagai pakar. Semuanya nyaris sepakat bahwa ini memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia.

Dikutip dari Indonesia Treasury Review Volume 2 Nomor 4 Tahun 2017, redenominasi didefinisikan sebagai penyederhanaan penulisan nominal suatu mata uang dengan dengan menggunakan skala baru, tanpa mengurangi nilai uang tersebut terhadap harga barang atau jasa.

Rencana redenominasi pun telah digulirkan oleh Bank Indonesia sejak 2010 silam, hingga akhirnya Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat itu mengusulkan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah alias redenominasi ke DPR, dan masuk menjadi program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2013.

Redenominasi yang diusulkan saat itu ialah dengan penyederhanaan mata uang rupiah dengan penyederhanaan mata uang rupiah dengan penghilangan tiga angka nol, tetapi nilainya tetap. Artinya, nilai Rp 1.000 dipangkas menjadi Rp 1.

Dalam Indonesia Treasury Review 2017 tentang Desain Strategis dan Assessment Kesiapan Redenominasi di Indonesia, sebetulnya juga telah diungkapkan sejumlah manfaat dari redenominasi terhadap Indonesia.

Di antaranya ialah menyederhanakan nominal mata uang agar lebih praktis dalam transaksi dan pembukuan akuntansi. Digit yang banyak pada mata uang, merupakan masalah pada bisnis berskala besar, termasuk pada software akuntansi dan sistem IT perbankan yang mengalami kendala teknis untuk angka diatas 10 trilliun.

Kedua, dengan berkurangnya jumlah digit mata uang, potensi human error dalam penulisan/penginputan angka pada tiap transaksi dapat ditekan.

Ketiga, dari sisi pengelola kebijakan moneter, penggunaan digit yang lebih sedikit berarti range harga barang konsumsi semakin kecil, sehingga lebih memudahkan pengelolaan moneter serta inflasi secara nasional.

Terakhir, atau yang keempat redenominasi akan mengurangi biaya cetak uang karena variasi nominal uang kertas akan lebih sedikit dan uang koin dapat bertahan lebih lama (Mosley, 2005).

"Redenominasi Rupiah dapat memberikan manfaat yang besar jika dilakukan dengan sistematis, terencana dan terukur. Hal ini menjadi penting dalam era zona perdagangan terbuka dan volatilitas US Dollar yang mempengaruhi nilai Rupiah dalam perdagangan internasional," dikuitp dari Indonesia Treasury Review 2017.

Sejumlah pakar di tanah air juga sudah lama mengungkapkan manfaat dari kebijakan redenominasi rupiah. Ekonom senior Indonesia, Raden Pardede misalnya, telah menjelaskan pemangkasan tiga digit pada nominal rupiah, atau mengubah Rp 1.000 menjadi Rp 1 dapat mempengaruhi psikologis pelaku pasar keuangan terhadap rupiah.

"Secara psikologi membuat kita lebih yakin, hitungan konversi kita ke mata uang dolar tidak Rp 15.000, tapi katakan menjadi Rp 15, kesannya kan kita wah berarti antara mata uang kita dan AS tidak jauh beda," kata Raden dalam program Central Banking CNBC Indonesia, pada 2023 silam.

Namun, dia mengingatkan sebagaimana tujuannya bukan untuk mengubah nilai tukar rupiah, redenominasi tidak berarti seketika memperkuat kurs rupiah terhadap dolar AS.

Nilai tukar itu bisa menguat tergantung faktor fundamentalnya, seperti kinerja neraca pembayaran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, aliran keluar masuk modal asing, dan pertumbuhan utang, sebagaimana dikutip dari Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan BI edisi Juni 2003.

"Jadi keuntungan hanya semata kalau kita menjadi Rp 15 ya kita persoalan persepsi, psikologi saja, no more than that, enggak ada lebih dari situ," tegas Raden.

Raden mengungkapkan, hal ini yang membuat beberapa maju lainnya belum menerapkan redenominasi terhadap mata uang negaranya, seperti Korea Selatan dan Jepang. Pemerintah di dua negara itu menganggap penguatan nilai tukar lebih penting ketimbang menyederhanakan nilai mata uang.

"Sebagai perbandingan, Jepang sekarang 140 yen per 1 dolar atau Korea Selatan 1.300-1 400 won terhadap dolar AS. Mereka belum memutuskan redenominasi, jadi ini keputusan masing-masing negara," ungkap Raden.

"Korea itu masih 1.300, 1.400, masih seperti itu, kenapa mereka tidak melakukan redenominasi? mereka pikir ya buat mereka tidak terlampau penting," ucapnya.

Redenominasi pun menurut Raden biasanya dilakukan oleh negara-negara yang mengalami hiperinflasi atau menghadapi konflik peperangan. Pola ini ia peroleh setelah mengamati sekitar 40 negara yang telah menerapkan redenominasi, seperti Zimbabwe, Turki, hingga Brazil.

Maka, ketika pemerintah dan BI merencanakan penerapan redenominasi ketika ekonomi stabil dan tanpa gangguan sosial maupun politik, manfaatnya hanya sebatas untuk mempermudah pencatatan administrasi keuangan.

"Indonesia ini saya katakan tadi tidak urgent karena sebetulnya tujuan BI melakukan redenominasi sekarang itu semata-mata untuk kepentingan administrasi keuangan atau laporan keuangan supaya lebih kecil dari Rp 15.000," tutur Raden.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pada 2022 silam juga telah mengungkapkan sejumlah manfaat dari kebijakan redenominasi. Terutama terkait dengan efisiensi.

"Redenominasi dari sisi ekonominya ada banyak manfaat, dari redenominasi terutama masalah efisiensi," ujarnya.

"Dengan nol tiga (dikurangi) efisiensi ekonomi akan meningkat. Berapa efek dari digit dari teknologi, penggunaan teknologi perbankan dan pembayaran sangat efektif," terang Perry.

Dengan jumlah nol yang kini sangat banyak, aktivitas transaksi menjadi sangat lambat. "Tanpa nol tiga, penyelesaian transaksi akan lebih cepat," paparnya.