Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan teknologi keuangan (Fintech) Amartha Financial bersama sejumlah organisasi nasional dan internasional meluncurkan Indonesian Coalition for Financial Health (ICFH). Koalisi ini merupakan upaya lintas sektor yang bertujuan memperkuat agenda kesehatan finansial bagi komunitas akar rumput di Indonesia. Inisiatif ini diharapkan mendorong pendekatan baru dalam inklusi keuangan yang tidak hanya berfokus pada akses layanan keuangan, tetapi juga pada ketahanan dan kesejahteraan masyarakat.

Peluncuran ICFH dilakukan bertepatan dengan penyelenggaraan The 2026 Asia Grassroots Forum. Koalisi ini juga mendapat dukungan dari Ratu Máxima dalam kapasitasnya sebagai United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health (UNSGSA). Perwakilan Ratu Máxima turut hadir dalam peluncuran tersebut.

Kepala Sekretariat ICFH Aria Widyanto mengatakan koalisi tersebut dibentuk untuk memperluas paradigma inklusi keuangan agar tidak berhenti pada peningkatan akses terhadap layanan keuangan, melainkan menghasilkan dampak yang lebih nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Melalui ICFH, kami berharap paradigma inklusi keuangan dapat berkembang lebih jauh, tidak hanya berfokus pada akses, melainkan juga pada ketahanan dan kesejahteraan masyarakat sebagai hasil nyata yang ingin dicapai, terutama bagi kebutuhan komunitas akar rumput, termasuk UMKM perempuan di perdesaan dan kelompok yang belum terlayani lainnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (8/6/2026).

Menurut Aria, hingga saat ini ekosistem yang dibangun Amartha telah menjangkau lebih dari 4 juta pelaku usaha perempuan di perdesaan. Dukungan tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha memperkuat ketahanan finansial, mengembangkan usaha secara berkelanjutan, serta meningkatkan partisipasi dalam perekonomian keluarga.

Dukungan terhadap agenda kesehatan finansial juga disampaikan Senior Vice President Social Impact APEMEA Mastercard Center for Inclusive Growth, Subhasini Chandran. Menurut dia, ukuran keberhasilan inklusi keuangan perlu bergeser dari sekadar kepemilikan akses menjadi pemanfaatan layanan yang mampu meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.

Ia menilai koalisi tersebut dapat memainkan peran penting dalam memperkuat agenda kesehatan finansial bagi komunitas akar rumput di Indonesia, sejalan dengan komitmen Mastercard untuk menghubungkan dan melindungi 500 juta individu serta usaha kecil dalam perjalanan menuju kesehatan finansial yang lebih baik.

Sementara itu, Founder dan Chairperson Kumpul Faye Wongso menekankan pentingnya kolaborasi dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha akar rumput. Menurut dia, kesehatan finansial tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga kemampuan mengelola usaha, memahami peluang pasar, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Dalam implementasinya, ICFH akan menjalankan tiga agenda utama. Pertama, pengembangan riset dan basis data kesehatan finansial yang relevan dengan kondisi Indonesia serta sensitif terhadap isu gender dan kebutuhan masyarakat akar rumput. Kedua, pembentukan Financial Health Innovation Hub sebagai ruang kolaborasi untuk mengembangkan dan menguji berbagai inovasi keuangan inklusif, seperti alternative credit scoring, open finance, embedded finance, dan layanan keuangan berbasis komunitas. Ketiga, pengembangan platform kolaborasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna menyelaraskan agenda dan mendorong aksi bersama.

Selain itu, koalisi akan mengembangkan sejumlah program strategis, antara lain Grassroots Financial Alliance untuk memperluas akses produk keuangan mikro di komunitas perempuan dan perdesaan, Research and Shared Metrics untuk mengukur ketahanan serta pemulihan finansial masyarakat, hingga Innovation Labs sebagai ruang pengembangan model dan solusi yang dapat direplikasi secara lebih luas.

Melalui pembentukan ICFH, Amartha dan para mitra berharap Indonesia dapat menjadi salah satu rujukan global dalam pengembangan ekosistem kesehatan finansial yang kolaboratif dan berkelanjutan. Inisiatif tersebut juga diharapkan memperkuat peran komunitas akar rumput, khususnya UMKM perempuan, dalam mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Sumsel Babel (BSB) terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis dalam layanan keuangan dengan menjalin kerja sama bersama PT Taspen (Persero). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama terkait layanan pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), pensiun, jaminan kecelakaan kerja, serta jaminan kematian melalui rekening bank.

Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel, Senin (4/5/2026) menjadi langkah penting dalam memperluas akses layanan keuangan yang lebih terintegrasi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta Taspen di wilayah Sumatera Selatan.

Kerja sama ini mencerminkan sinergi yang semakin erat antara Bank Sumsel Babel dan PT Taspen dalam menghadirkan layanan yang aman, tepat, dan terpercaya. Melalui integrasi layanan perbankan, diharapkan proses pembayaran hak peserta dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan mudah diakses.

PPS Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Marzuki, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas layanan sekaligus memperkuat kepercayaan mitra. “Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat layanan kepada masyarakat, khususnya para peserta Taspen. Bank Sumsel Babel berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang andal, mudah diakses, serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Dari pihak PT Taspen (Persero), kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kepada peserta melalui dukungan mitra perbankan yang memiliki jaringan kuat dan pelayanan yang optimal. Bank Sumsel Babel selama ini dikenal sebagai salah satu mitra bayar terbaik PT Taspen, dengan kinerja layanan yang konsisten dan terpercaya.

Sinergi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para peserta dalam menerima manfaat program secara tepat waktu dan akurat, sekaligus mendukung peningkatan inklusi keuangan di daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) mengemukakan bahwa 27,12% perusahaan fintech mengalami serangan pishing dan 82,98% menyebut fraud eksternal menjadi risiko utama sepanjang 2025.

Ketua Umum Aftech Pandu Sjahrir mengatakan hal tersebut merupakan hasil dari Annual Members Survey (AMS) AFTECH 2024–2025. Survei tersebut dinilai menunjukkan tantangan struktural yang masih perlu dihadapi dan dijawab industri fintech.

Survei itu menunjukkan bahwa sebaran pengguna fintech masih terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek sebesar 73,77%, sementara masyarakat berpenghasilan rendah Rp0–5 juta masih menghadapi hambatan akses layanan keuangan digital.

“Dari sisi keamanan, 27,12% perusahaan fintech melaporkan mengalami serangan phishing pada 2025 dan 82,98% menyebut fraud eksternal sebagai risiko utama,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin (16/2/2026).

Pandu meneruskan, survei juga menunjukkan meski 43,44% perusahaan aktif menjalankan program literasi, tetapi 59,02% pelaku industri menilai rendahnya literasi keuangan masih menjadi tantangan terbesar industri dalam mendorong inklusi.

Pria yang juga menjabat sebagai Chief Investment Officer Danantara ini menuturkan Aftech yang kini sudah berdiri 10 tahun menilai hal tersebut menjadi momentum penting untuk menggeser fokus industri dari sekadar pertumbuhan menuju kualitas, tata kelola, dan dampak.

Menurutnya, saat ini para pelaku usaha fintech yang tergabung di Aftech berkomitmen untuk bersama sama mendorong inovasi, menjaga kepercayaan, dan menata masa depan industri fintech di Indonesia. Baginya, sepuluh tahun Aftech bukan hanya tentang perjalanan industri, tetapi tentang tanggung jawab kolektif.

“Fintech harus dimanfaatkan secara benar, aman, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pekerja sektor riil,” sebutnya.

Oleh karena itu, Pandu menegaskan fintech harus hadir sebagaienableryang efisien dan efektif bagi pertumbuhan ekonomi dan membawa solusi, bukan malah menjadi sumber masalah.

Adapun, salah satu cara mendorong inovasi literasi keuangan digital, Aftech bersama pinjaman daring (pindar) Easycash meluncurkan Chatpindar.com. Inovasi ini memanfaatkan teknologi AI berbasislarge language modeldalam format chat yang bisa digunakan masyarakat untuk menanyakan mengenai industri pinjaman daring.

“Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya konkret Aftech dalam menghadirkan edukasi keuangan yang selalu aktif, dapat diakses masyarakat, relevan, dan dekat dengan keseharian masyarakat,” ucap Pandu.

Pandu menjelaskan, Chatpindar dirancang sebagai kanal edukasi berbasis percakapan yang memungkinkan masyarakat bertanya langsung seputar pinjaman daring, termasuk topik-topik seperti cara membedakan antara platform pindar berizin dan pinjol ilegal, dampak apabila tidak membayar cicilan, maupun topik praktis terkait limit pinjaman serta tenor.

Masyarakat, imbuhnya, juga bisa menanyakan verifikasi data, keamanan data pribadi, serta detail penagihan seperti denda keterlambatan, biaya layanan, dan waktu pencairan dana.

Dia berharap bahwa Chatpindar.com diharapkan dapat digunakan untuk membantu masyarakat mengambil keputusan finansial yang lebih bijak dan aman. Namun, dia turut menegaskan inovasi itu bukan sumber referensi hukum maupun layanan pelanggan dari platform pindar.

“Ke depan, Aftech akan terus menjadi penghubung antara inovasi dan kepercayaan. Dengan literasi yang kuat, keamanan yang terjaga, dan kolaborasi lintas sektor, fintech Indonesia bisa tumbuh sehat dan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi bangsa,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat dengan menghadirkan jaringan laku pandai agen46 hingga ke pelosok daerah, termasuk di Kota Bima.

Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah yang menekankan pemerataan ekonomi dan pembangunan berkeadilan melalui penguatan ekonomi dari desa.

Pengembangan agen46 menjadi pijakan BNI untuk mendekatkan layanan perbankan formal, mulai dari transaksi dasar, transfer, hingga penarikan tunai agar mudah dijangkau masyarakat tanpa harus mendatangi kantor cabang atau ATM.

Khususnya pada poin keenam Asta Cita, pembangunan dari desa diarahkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong aktivitas ekonomi lokal, termasuk kemudahan akses ke layanan keuangan.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, kehadiran agen46 untuk memperluas inklusi dan literasi keuangan sekaligus menggerakkan ekonomi setempat.

"Melalui agen46, BNI berupaya menghadirkan layanan perbankan yang lebih mudah dijangkau masyarakat, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di tingkat lokal," ujar Okki dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat (9/1/2026).

Di Kota Bima, manfaat agen46 dirasakan langsung pelaku usaha mikro. Fitra Wati pemilik warung yang menjadi mitra agen46, menuturkan usahanya berkembang sejak bergabung. Aktivitas transaksi berlangsung hampir sepanjang hari dan memberikan tambahan penghasilan.

"Untuk transaksi (sebagai BNI agen46), Alhamdulillah keuntungannya menambah penghasilan tambahan. Dapat KUR dari BNI agen46 dan bisa menambah modal untuk lebih maju lagi usahanya," kata Fitra.

Dampak positif agen46 juga dirasakan masyarakat sekitar. Kepala Camat Woha, Kecamatan Woha Irfan HM Nor menyebut kehadiran agen46 mempermudah kebutuhan transaksi warga.

"Keberadaan BNI agen46 ini sangat membantu kepada masyarakat kami dalam proses mempermudah transaksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kecamatan Woha," ujarnya.

Kemudahan serupa diakui Rifiadin Akbar, sopir bus di Kota Bima. Dia mengaku terbantu ketika membutuhkan layanan transfer tanpa harus menempuh jarak jauh.

"Saudara saya membutuhkan transfer uang. Sebagai sopir bus, jarak rumah dengan ATM cukup jauh, sementara warung Ibu Fitra Wati dekat, jadi transaksi bisa langsung selesai," tuturnya.

Alan, pedagang bawang di Kota Bima, menambahkan agen46 mempersingkat waktu dan biaya transaksi.

"Saya transaksi transfer atau penarikan tunai sebelumnya cukup sulit karena jarak yang jauh. Dengan adanya BNI agen46 ini, sangat mempermudah masyarakat di Kota Bima dalam melakukan transaksi apa pun," katanya.

Dengan perluasan agen46 seperti di Kota Bima, BNI berharap akses layanan keuangan masyarakat semakin merata dan perputaran ekonomi lokal kian meningkat. Inisiatif ini menegaskan peran agen46 sebagai garda terdepan BNI dalam menghadirkan layanan perbankan yang paling dekat dengan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bagi sebagian ibu prasejahtera, mengakses layanan keuangan kerap terasa menakutkan. Tak jarang muncul rasa sungkan, khawatir tidak dipahami atau sistem pinjaman yang mengharuskan adanya jaminan.

Namun pengalaman itu berubah ketika mereka berjumpa dengan Account Officer (AO) PNM. Pertemuan pertama sering berlangsung sederhana, di teras rumah, di balai warga, atau pun di area perkampungan yang hangat dan penuh kekeluargaan.

AO PNM datang dengan bahasa sederhana dan kesediaan untuk mendengar kebutuhan mereka. Mendapatkan pembiayaan tanpa agunan dan didampingi untuk tumbuh naik kelas.

Pelayanan yang diberikan tidak berhenti pada penyaluran pembiayaan. Tak jarang AO PNM mengenal nama anak-anak nasabah, memahami ritme usaha harian mereka, hingga mengerti kapan harus memberi dorongan dan cukup menjadi pendengar.

Relasi yang terbangun perlahan menghadirkan rasa aman bahwa ada yang mendampingi perjalanan mereka, apa pun kondisinya.

Setiap kunjungan rutin, setiap percakapan ringan, dan setiap solusi yang disampaikan dengan bahasa sederhana menjadi pengalaman yang membangun kepercayaan nasabah. Mereka tidak merasa dilayani dari jarak jauh, tetapi ditemani dari dekat.

Sekretaris Perusahaan PNM, L Dodot Patria Ary menegaskan, pendekatan ini merupakan bagian dari komitmen PNM menghadirkan layanan keuangan yang inklusif.

“PNM hadir untuk melayani masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan. Dengan akses pembiayaan yang bertanggung jawab dan pendampingan berkelanjutan, kami ingin mereka mendapat kesempatan memiliki produk keuangan yang aman,” ujarnya dalam keterangan Kamis (8/1/2025).

Menurut dia, pembiayaan tanpa pemberdayaan tidak cukup. “Kami tak hanya memberikan modal, juga pengetahuan, pendampingan, dan penguatan kapasitas usaha melalui AO. Tujuannya, kehidupan nasabah benar-benar menjadi lebih baik dan berkelanjutan.”

Di balik itu semua, AO PNM menjalankan perannya dengan hati. Mereka memahami, bagi nasabah layanan keuangan bukan sekadar transaksi, melainkan bagian dari upaya bertahan dan memperbaiki kehidupan keluarga.

Ketika pengalaman tersebut dirangkai secara konsisten, lahirlah ikatan emosional yang kuat antara nasabah dan PNM.

Saat ibu-ibu prasejahtera merasa didengar, dimengerti, dan didampingi, di situlah pelayanan PNM terus berupaya menghadirkan rasa aman, harapan, dan keberanian untuk membangun masa depan lebih baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan penipuan keuangan atau scam bisa menimpa siapa saja, termasuk penyandang disabilitas. Belakangan, OJK menerima laporan korban difabel di sejumlah daerah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan pola penipuan di sektor jasa keuangan bersifat umum dan meluas. “Biasanya sebenarnya kalau scam itu bukan karena mereka difabel. Siapa saja bisa kena. Kebetulan ada korbannya yang memang difabel,” ujar Kiki, sapaan akrab Friderica, kepada wartawan usai Edukasi Keuangan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2025 dan Peluncuran Pedoman Buku Literasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas di Grand Ballroom Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta, Senin (8/12/2025) sore.

Kiki menambahkan, laporan korban difabel biasanya baru teridentifikasi ketika mereka datang langsung ke layanan konsumen OJK. “Jadi misalnya orang kena scam, mereka kan lapor ke OJK. Kadang-kadang kami tidak tahu mereka difabel atau tidak, kecuali mereka datang,” katanya.

Menurut dia, pengaduan dari penyandang disabilitas juga ditemukan di berbagai wilayah. “Kalau mereka datang kepada layanan konsumen kami secara langsung di Wisma Mulia atau di kantor-kantor OJK di daerah, itu banyak juga yang difabel dan terkena scam. Jadi kami bantu,” jelas Kiki.

Meski begitu, OJK belum memiliki angka kompilasi nasional terkait jumlah korban penipuan dari kelompok disabilitas. “Saya belum punya datanya secara kompilasi semuanya. Tapi itu ada,” kata Kiki.

Kiki menilai maraknya penipuan digital membuat edukasi keuangan bagi penyandang disabilitas perlu terus diperluas, termasuk materi kewaspadaan terhadap skema penipuan. Di sisi lain, OJK mendorong pelaku usaha jasa keuangan memperkuat sistem pelindungan konsumen agar akses layanan setara tidak berubah menjadi kerentanan baru.

Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Dante Rigmalia, menekankan akses edukasi dan layanan keuangan merupakan hak penyandang disabilitas yang harus disertai pelindungan dari risiko penipuan. Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menyatakan dukungan pemerintah untuk memperkuat sinergi pelindungan kelompok rentan di layanan publik, termasuk sektor keuangan.

Dengan temuan korban difabel di daerah, OJK meminta masyarakat tidak ragu melapor jika mengalami penipuan. OJK juga menegaskan penguatan literasi disabilitas harus berjalan beriringan dengan pelindungan konsumen agar inklusi keuangan tidak meninggalkan celah bagi praktik scam yang merugikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam upaya memperkuat sinergi kelembagaan dan memperluas akses layanan keuangan di lingkungan militer, bank bjb kembali menjalin kolaborasi strategis dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

Momentum ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua belah pihak yang dilaksanakan Kamis, 16 Oktober 2025, di Ruang Rapat lantai 10 Gedung C, Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat.

Penandatanganan ini kelanjutan dari kemitraan yang telah terjalin sejak 2022 sekaligus menegaskan upaya bank bjb memberikan layanan dan produk keuangan terbaik kepada seluruh personel TNI AD, baik yang masih aktif maupun yang akan memasuki purna bakti.

Kemitraan bank bjb dan TNI AD telah melalui beberapa tahap perjanjian. PKS pertama dimulai pada 28 Oktober 2022 hingga 28 Oktober 2023, kemudian diperpanjang melalui adendum kedua pada 12 Oktober 2023.

Lalu, dilanjutkan kembali dalam perjanjian ketiga yang berlaku dari 18 Oktober 2024 hingga 18 Oktober 2025. Konsistensi ini mencerminkan hubungan yang saling percaya dan kolaboratif antara kedua institusi.

Ruang lingkup kerja sama yang tertuang dalam PKS mencakup berbagai layanan produk keuangan yang dirancang khusus untuk kebutuhan personel TNI AD.

Di antaranya, fasilitas Kredit Guna Bhakti (KGB) dan KGB Ekstra bagi anggota aktif, serta Kredit Pra Purna Bhakti (KPPB) yang ditujukan bagi prajurit yang akan memasuki masa pensiun. Selain produk pinjaman, kerja sama ini meliputi layanan produk dana seperti tabungan, deposito, giro, serta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Bank bjb juga memperluas dukungan melalui produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan pembiayaan sektor UMKM, guna mendorong kesejahteraan ekonomi keluarga prajurit dan memperkuat ketahanan finansial di lingkungan TNI AD.

Dalam acara penandatanganan, bank bjb diwakili Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb, Nunung Suhartini beserta jajaran.

Sementara pihak TNI AD, penandatanganan dilakukan Asisten Personel (Aspers) Kepala Staf Angkatan Darat, Mayjen TNI I Wayan Suarjana, SE, MM, bersama sejumlah pejabat dari berbagai bidang seperti Renbinpers, Binwatpers, dan Binjahril Spersad, serta perwakilan dari Direktorat Keuangan dan Hukum Angkatan Darat.

Bank bjb memandang kerja sama ini bagian dari upaya nyata memperluas akses layanan keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk prajurit TNI AD yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan bangsa.

Dengan pengalaman panjang di dunia perbankan nasional, bank bjb terus berinovasi menghadirkan produk-produk yang relevan dengan kebutuhan mitra strategisnya.

Melalui kolaborasi ini, bank bjb ingin memastikan setiap personel TNI AD memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan perbankan yang cepat, mudah, dan efisien.

Sinergi ini juga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Di satu sisi, TNI AD mendapatkan dukungan keuangan yang membantu meningkatkan kesejahteraan personelnya.

Di sisi lain, bank bjb memperkuat kehadiran dan perannya dalam mendukung sektor publik serta memperluas jangkauan bisnis ke segmen strategis nasional.

Selain fasilitas kredit dan produk dana, bank bjb akan memberikan edukasi keuangan kepada personel TNI AD. Langkah ini bertujuan meningkatkan literasi finansial, membantu pengelolaan keuangan pribadi, serta mempersiapkan masa pensiun yang lebih sejahtera.

Kolaborasi ini menunjukkan dukungan bank bjb untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan mitra institusionalnya.

Sebagai bank yang lahir dari daerah dan kini tumbuh menjadi bank nasional yang solid, bank bjb terus memperluas jangkauan layanan sambil mempertahankan nilai-nilai profesionalisme dan integritas.

Bank bjb juga konsisten mendukung digitalisasi layanan bagi seluruh nasabah, termasuk anggota TNI AD. Melalui inovasi seperti DIGI dan DigiCash bank bjb, prajurit dapat menikmati kemudahan transaksi kapan saja dan di mana saja menjadikan #BankingJadiEasy.

Seiring meningkatnya kebutuhan keuangan modern, bank bjb terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan preferensi nasabah. Sinergi dengan TNI AD diharapkan mempercepat adopsi layanan digital di lingkungan militer dan memperkuat efisiensi keuangan institusi.

Hubungan harmonis yang telah terjalin antara bank bjb dan TNI AD juga menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor dapat memberikan hasil yang konkret dan berkelanjutan. Kedua pihak berupaya untuk terus memperkuat kerja sama ini di masa mendatang melalui inovasi layanan dan perluasan akses keuangan.

Bank bjb menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh mitra strategis, untuk memberikan layanan perbankan yang terbaik, berintegritas, dan bermanfaat luas.

Ke depan, kerja sama ini diharapkan dapat berkembang lebih luas ke berbagai bidang, termasuk digitalisasi layanan dan penguatan ekosistem keuangan inklusif. Sinergi ini menjadi bukti nyata upaya kedua institusi dalam menghadirkan manfaat, bukan hanya bagi anggota dan nasabah, tetapi juga bagi bangsa dan negara.