JAKARTA, KOMPAS.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelindungan konsumen melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan pembiayaan.

Hal ini menyusul dugaan tindak kekerasan dalam proses penarikan agunan kendaraan yang melibatkan pihak ketiga mitra PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) di Serang, Banten, OJK telah menyelesaikan pendalaman sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, menjelaskan bahwa pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan data dan dokumen serta permintaan klarifikasi kepada jajaran pengurus TAFS pada 22 Juni 2026 sebagai tindak lanjut dari pemanggilan sebelumnya yang dilakukan pada 8 Juni 2026.

Ilustrasi dibuat menggunakan AI Generatif (Kompas.com/Yefta Christopherus Asia Sanjaya) Ilustrasi debt collector.

Hasil pendalaman menunjukkan adanya indikasi bahwa tindakan petugas lapangan dari pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) penarikan agunan yang telah ditetapkan oleh TAFS.

"Pendalaman yang dilakukan OJK menunjukkan adanya indikasi bahwa tindakan petugas lapangan dari pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan PKS maupun SOP penarikan agunan yang berlaku di TAFS,” kata Agus Firmansyah dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).

“Hal ini menjadi perhatian serius bagi OJK untuk memastikan seluruh perusahaan pembiayaan memperkuat tata kelola dan pengawasan terhadap pihak ketiga yang digunakan dalam proses penagihan," lanjut dia.

Dia mengatakan, OJK juga memperoleh informasi mengenai dugaan pengalihan obyek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak lain tanpa persetujuan TAFS dan tanpa penyerahan dokumen kepemilikan kendaraan.

Adapun terkait dugaan tindak kekerasan yang terjadi, OJK menegaskan tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Sebagai tindak lanjut atas proses pengawasan, TAFS telah menyampaikan berbagai langkah korektif kepada OJK, antara lain melakukan evaluasi internal, menghentikan kerja sama dengan pihak ketiga yang terbukti tidak menjalankan tugas sesuai PKS dan SOP, menyerahkan data dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengawasan, serta melaporkan perkembangan penanganan kasus secara berkala.

OJK selanjutnya meminta TAFS melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kegiatan penagihan dan penarikan agunan, termasuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap tenaga penagihan internal maupun pihak ketiga.

"Kami meminta TAFS segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola proses penagihan dan penarikan agunan. Penguatan pengawasan terhadap pihak ketiga merupakan bagian penting untuk memastikan praktik penagihan berjalan sesuai ketentuan, mengedepankan etika, serta memberikan pelindungan yang optimal kepada konsumen," ujar Agus.

Untuk memastikan seluruh perbaikan berjalan efektif, OJK mewajibkan TAFS menyampaikan rencana aksi (action plan) dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja serta melaporkan implementasinya kepada OJK dalam waktu paling lama tiga puluh hari kerja.

Rencana aksi tersebut harus mencakup penguatan tata kelola, peningkatan pengawasan terhadap pihak ketiga, penyempurnaan prosedur penagihan dan penarikan agunan, serta mekanisme pemantauan dan pelaporannya.

Agus menegaskan OJK akan melakukan pengawasan secara intensif terhadap pelaksanaan rencana aksi tersebut.

Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, OJK akan mengambil tindakan pengawasan maupun mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangannya.

"Perusahaan pembiayaan tetap bertanggung jawab penuh atas seluruh proses penagihan dan penarikan agunan, termasuk apabila menggunakan tenaga penagihan internal maupun pihak ketiga,” jelasnya.

“Penggunaan pihak ketiga tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, beretika, tanpa kekerasan, intimidasi, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan dan prinsip pelindungan konsumen," ungkap Agus.

OJK juga mengimbau debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai perjanjian pembiayaan, tidak mengalihkan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan pembiayaan, serta mengedepankan komunikasi apabila mengalami kesulitan pembayaran.

“Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam membeli kendaraan yang masih menjadi obyek jaminan fidusia tanpa disertai dokumen kepemilikan yang sah,” ujarnya.

“Kami akan terus memperkuat pengawasan terhadap praktik penagihan di industri pembiayaan guna memastikan seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan menerapkan tata kelola yang baik, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan senantiasa mengedepankan pelindungan konsumen dalam setiap kegiatan usahanya,” tegas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan yang mengatur perilaku penyampai informasi sektor jasa keuangan atau financial influencer (finfluencer).

Melalui beleid baru tersebut, OJK kini memiliki dasar hukum untuk melakukan pembinaan, memberikan perintah tertulis, hingga meminta pemutusan akses atau take down terhadap konten keuangan yang dinilai melanggar ketentuan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan yang mulai berlaku sejak diundangkan.

OJK menjelaskan, penerbitan aturan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat di tengah meningkatnya peran influencer dalam menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan keuangan.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial membuat masyarakat semakin bergantung pada informasi yang disampaikan figur publik dalam mengambil keputusan keuangan.

Namun, fenomena tersebut juga memunculkan risiko penyampaian informasi yang tidak akurat, menyesatkan, bahkan berpotensi merugikan masyarakat.

Dalam siaran persnya, OJK menyatakan bahwa POJK ini diterbitkan untuk mendorong penyampaian informasi sektor jasa keuangan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan sehingga dapat mendukung pelindungan konsumen dan masyarakat.

Aturan ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi para penyampai informasi yang memiliki pengaruh luas di masyarakat untuk menjaga kualitas informasi sektor jasa keuangan dan mendukung peningkatan literasi keuangan nasional.

Berdasarkan aturan tersebut, penyampai informasi didefinisikan sebagai pihak selain pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang menyampaikan informasi sektor jasa keuangan dengan tujuan meningkatkan literasi keuangan dan/atau memengaruhi masyarakat dalam memanfaatkan produk maupun layanan keuangan.

Definisi ini mencakup berbagai pihak yang aktif memberikan edukasi, pemasaran, maupun rekomendasi terkait produk keuangan melalui berbagai platform, termasuk media sosial.

Melalui POJK tersebut, OJK mewajibkan finfluencer untuk menyampaikan informasi secara bertanggung jawab, beritikad baik, serta memastikan informasi yang disampaikan jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak menyesatkan.

Mereka juga dilarang menjanjikan keuntungan pasti atas produk keuangan yang tidak sesuai dengan karakteristik produk, membandingkan produk tanpa analisis yang dapat dipertanggungjawabkan, maupun mempromosikan produk keuangan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang.

Selain itu, finfluencer yang memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas penyampaian informasi diwajibkan mengungkapkan secara terbuka adanya kepentingan ekonomis tersebut. Bentuk kepentingan ekonomis itu antara lain komisi, remunerasi, imbalan dari lembaga jasa keuangan, maupun keuntungan lain yang diperoleh dari hubungan afiliasi dengan pihak tertentu.

Bisa Ditakedown

Salah satu poin penting dalam aturan baru ini adalah kewenangan OJK untuk meminta pemutusan akses terhadap konten atau akun penyampai informasi yang melanggar ketentuan.

Dalam POJK tersebut disebutkan bahwa OJK dapat menyampaikan permohonan pemutusan akses kepada kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi apabila penyampai informasi menyebarkan informasi melalui media elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pemutusan akses dapat berupa pemblokiran akses, penutupan akun, maupun penghapusan konten pada media elektronik seperti media sosial, situs web, dan aplikasi.

Secara umum, langkah tersebut dilakukan setelah OJK memberikan pembinaan berupa teguran, pengarahan, atau bimbingan kepada pihak yang bersangkutan.

Namun, dalam kondisi mendesak yang berpotensi menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat, OJK dapat langsung mengajukan permohonan pemutusan akses tanpa harus didahului pembinaan.

Contoh kondisi mendesak tersebut antara lain penyampaian informasi yang mengandung unsur penipuan atau mempromosikan produk keuangan ilegal.

Di sisi lain, OJK juga menegaskan bahwa pihak yang memberikan rekomendasi produk keuangan tertentu wajib memenuhi ketentuan perizinan apabila memang dipersyaratkan oleh regulasi.

Untuk rekomendasi produk aset keuangan digital, penyampai informasi diwajibkan memiliki sertifikasi kompetensi dan pengetahuan di sektor jasa keuangan.

Adapun untuk produk berisiko tinggi seperti saham, aset keuangan digital, maupun produk yang bersifat kompleks, penyampai informasi diwajibkan mencantumkan peringatan mengenai risiko produk, mendorong masyarakat melakukan analisis pribadi, serta menegaskan bahwa produk tersebut tidak selalu sesuai bagi seluruh kalangan konsumen. Ketentuan serupa juga berlaku bagi promosi layanan pinjaman daring dan buy now pay later (BNPL).

OJK menyebutkan bahwa seluruh kerja sama pemasaran yang telah berjalan antara PUJK dan penyampai informasi harus disesuaikan dengan ketentuan baru tersebut paling lambat enam bulan sejak POJK diundangkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan yang mengatur perilaku penyampai informasi sektor jasa keuangan atau financial influencer (finfluencer).

Melalui beleid baru tersebut, OJK kini memiliki dasar hukum untuk melakukan pembinaan, memberikan perintah tertulis, hingga meminta pemutusan akses atau take down terhadap konten keuangan yang dinilai melanggar ketentuan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan yang mulai berlaku sejak diundangkan.

OJK menjelaskan, penerbitan aturan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat di tengah meningkatnya peran influencer dalam menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan keuangan.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial membuat masyarakat semakin bergantung pada informasi yang disampaikan figur publik dalam mengambil keputusan keuangan.

Namun, fenomena tersebut juga memunculkan risiko penyampaian informasi yang tidak akurat, menyesatkan, bahkan berpotensi merugikan masyarakat.

Dalam siaran persnya, OJK menyatakan bahwa POJK ini diterbitkan untuk mendorong penyampaian informasi sektor jasa keuangan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan sehingga dapat mendukung pelindungan konsumen dan masyarakat.

Aturan ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi para penyampai informasi yang memiliki pengaruh luas di masyarakat untuk menjaga kualitas informasi sektor jasa keuangan dan mendukung peningkatan literasi keuangan nasional.

Berdasarkan aturan tersebut, penyampai informasi didefinisikan sebagai pihak selain pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang menyampaikan informasi sektor jasa keuangan dengan tujuan meningkatkan literasi keuangan dan/atau memengaruhi masyarakat dalam memanfaatkan produk maupun layanan keuangan.

Definisi ini mencakup berbagai pihak yang aktif memberikan edukasi, pemasaran, maupun rekomendasi terkait produk keuangan melalui berbagai platform, termasuk media sosial.

Melalui POJK tersebut, OJK mewajibkan finfluencer untuk menyampaikan informasi secara bertanggung jawab, beritikad baik, serta memastikan informasi yang disampaikan jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak menyesatkan.

Mereka juga dilarang menjanjikan keuntungan pasti atas produk keuangan yang tidak sesuai dengan karakteristik produk, membandingkan produk tanpa analisis yang dapat dipertanggungjawabkan, maupun mempromosikan produk keuangan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang.

Selain itu, finfluencer yang memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas penyampaian informasi diwajibkan mengungkapkan secara terbuka adanya kepentingan ekonomis tersebut. Bentuk kepentingan ekonomis itu antara lain komisi, remunerasi, imbalan dari lembaga jasa keuangan, maupun keuntungan lain yang diperoleh dari hubungan afiliasi dengan pihak tertentu.

Bisa Kena Takedown

Salah satu poin penting dalam aturan baru ini adalah kewenangan OJK untuk meminta pemutusan akses terhadap konten atau akun penyampai informasi yang melanggar ketentuan.

Dalam POJK tersebut disebutkan bahwa OJK dapat menyampaikan permohonan pemutusan akses kepada kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi apabila penyampai informasi menyebarkan informasi melalui media elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pemutusan akses dapat berupa pemblokiran akses, penutupan akun, maupun penghapusan konten pada media elektronik seperti media sosial, situs web, dan aplikasi.

Secara umum, langkah tersebut dilakukan setelah OJK memberikan pembinaan berupa teguran, pengarahan, atau bimbingan kepada pihak yang bersangkutan.

Namun, dalam kondisi mendesak yang berpotensi menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat, OJK dapat langsung mengajukan permohonan pemutusan akses tanpa harus didahului pembinaan.

Contoh kondisi mendesak tersebut antara lain penyampaian informasi yang mengandung unsur penipuan atau mempromosikan produk keuangan ilegal.

Di sisi lain, OJK juga menegaskan bahwa pihak yang memberikan rekomendasi produk keuangan tertentu wajib memenuhi ketentuan perizinan apabila memang dipersyaratkan oleh regulasi.

Untuk rekomendasi produk aset keuangan digital, penyampai informasi diwajibkan memiliki sertifikasi kompetensi dan pengetahuan di sektor jasa keuangan.

Adapun untuk produk berisiko tinggi seperti saham, aset keuangan digital, maupun produk yang bersifat kompleks, penyampai informasi diwajibkan mencantumkan peringatan mengenai risiko produk, mendorong masyarakat melakukan analisis pribadi, serta menegaskan bahwa produk tersebut tidak selalu sesuai bagi seluruh kalangan konsumen. Ketentuan serupa juga berlaku bagi promosi layanan pinjaman daring dan buy now pay later (BNPL).

OJK menyebutkan bahwa seluruh kerja sama pemasaran yang telah berjalan antara PUJK dan penyampai informasi harus disesuaikan dengan ketentuan baru tersebut paling lambat enam bulan sejak POJK diundangkan.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEM FEB UI menilai kerangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia tidak lagi memadai relevan dengan perkembangan ekonomi digital, khususnya belanja online, yang kini didominasi marketplace, media sosial hingga superapp.

Regulasi yang ada dinilai masih berangkat dari asumsi pasar konvensional yang hanya melibatkan penjual dan pembeli. Sementara platform digital kini menjadi aktor sentral yang mengendalikan arsitektur informasi dan pilihan konsumen.

Dalam policy brief bertajuk Ketika Platform Mengarahkan Pilihan: Mendorong Transparansi dan Keadilan dalam Ekonomi Digital, LPEM FEB UI mengungkapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mampu mengikuti dinamika pasar digital yang melibatkan platform sebagai pengatur informasi, peringkat, rekomendasi, harga, hingga pilihan yang diterima pengguna.

Dari berbagai regulasi yang diolah LPEM FEB UI, pasar digital telah mengubah hubungan antara konsumen dan pelaku usaha secara mendasar.

“Perlindungan konsumen Indonesia tidak memadai untuk mengatasi praktik manipulasi informasi atau desain antarmuka di platform digital yang sengaja dirancang untuk mengarahkan keputusan konsumen. Celah serupa muncul pada regulasi persaingan usaha,” tulis salah satu sumber yang diolah LPEM FEB UI dalam laporan itu, dikutip Senin (15/6).

Dalam UU Perlindungan Konsumen, substansi yang diatur hanya hak konsumen, kewajiban pelaku usaha memberi informasi yang benar, larangan klausul baku eksploitatif, dan tanggung jawab produk. Hal ini dinilai memberikan celah yaitu seluruh kewajiban diarahkan kepada pelaku usaha yang menjual produk, bukan kepada platform yang menentukan tampilan dan ranking produk.

LPEM FEB UI memetakan beberapa komponen yang menunjukkan adanya celah regulasi di Indonesia, yaitu:

• Larangan praktik manipulative desain yang belum diatur dalam UU Perlindungan Konsumen maupun regulasi sektoral
• Standar integritas ulasan dan iklan terselubung
• Transparansi algoritma, ranking, dan penggunaan data
• Transparansi harga total dan langganan
• Platform gatekeeper

Dari pemetaan itu, terdapat beberapa pembelajaran utama bagi Indonesia. Salah satunya yakni perlindungan konsumen digital memerlukan larangan praktik konkret, bukan hanya larangan penipuan atau informasi menyesatkan.

“India dan Uni Eropa membuktikan daftar praktik terlarang yang dapat diperbarui lebih efektif daripada definisi abstrak yang sulit ditegakkan,” tulis LPEM FEB UI.

LPEM FEB UI menjelaskan, perlindungan konsumen di pasar digital Indonesia bukan berakar dari absennya regulasi. Ini melainkan dari kerangka yang masih memandang platform sebagai perantara pasif sehingga gagal menjangkau praktik yang justru paling merugikan konsumen.

“Perlindungan konsumen digital tidak cukup dengan memberi lebih banyak informasi, melainkan harus memastikan bahwa informasi yang diterima konsumen kredibel, transparan, dan tidak dimanipulasi,” tulis laporan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan per April 2026, lender (pemberi dana) perbankan masih mendominasi pendanaan di industri pinjaman daring (pindar) atau pinjol

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan pendanaan dari perbankan mencapai Rp66,25 triliun atau dengan porsi sebesar 75,59%.

“Dominasi ini antara lain dipengaruhi oleh kapasitas pendanaan yang cukup besar serta stabilitas likuiditas,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, Minggu (7/6/2026).

Agusman turut berpendapat bahwa imbal hasil menjadi salah satu pertimbangan lender. Namun, keputusan penempatan dana juga mempertimbangkan aspek lain seperti risiko dan tata kelola.

Ke depannya, OJK memperkirakan pendanaan dari perbankan akan tetap menjadi salah satu sumber utama di tengah dinamika industri pindar.

“Dengan tetap memperhatikan penguatan manajemen risiko, tata kelola yang baik, dan pelindungan konsumen,” tegasnya.

Untuk diketahui, pada April 2026 laba industri pindar meningkat secara signifikan sebesar 71,43% (year on year/YoY) menjadi Rp960 miliar dari Rp560 miliar. Sementara itu, pada Maret 2026, laba sempat terkontraksi 21,68% YoY menjadi Rp680 miliar.

Menurut Agusman, penurunan laba pada Maret 2026 kemarin karena dipengaruhi dinamika bisnis Penyelenggara dan perubahan struktur industri, termasuk adanya penyelenggara yang dilakukan pencabutan izin usaha, sehingga tidak semata-mata disebabkan oleh BOPO.

Sebagai informasi, outstanding pembiayaan industri pindar pada April 2026 mencapai Rp102,07 triliun, tumbuh 26,11% YoY. Adapun, TWP90 mencapai 4,62%.

“TWP90 industri Pindar ke depan diperkirakan tetap terjaga meskipun dipengaruhi dinamika perekonomian dan kualitas pengelolaan risiko masing-masing penyelenggara,” sebut Agusman.

PT Akulaku Finance Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung proses hukum terhadap segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Sikap tersebut ditunjukkan lewat dukungan penuh perusahaan atas proses hukum yang berjalan terkait dugaan tindak pidana oleh tenaga sales agent eksternal di Baubau, Sulawesi Tenggara.

Perusahaan menyatakan kasus tersebut teridentifikasi melalui mekanisme monitoring dan pengendalian internal yang dijalankan secara berkala. Dari proses tersebut ditemukan indikasi aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Temuan itu kemudian ditindaklanjuti melalui investigasi internal. Akulaku Finance juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendukung penanganan perkara sesuai aturan yang berlaku.

Direktur Kepatuhan PT Akulaku Finance Indonesia, Meyli Rita Rahmayanti Siburian, menegaskan perusahaan bertindak tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum.

"Kami menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum baik yang merugikan konsumen maupun perusahaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6).

Perusahaan menjelaskan bahwa individu yang diduga terlibat dalam perkara tersebut merupakan sales agent eksternal yang berasal dari perusahaan penyedia jasa pihak ketiga. Yang bersangkutan bertugas mendukung aktivitas pemasaran di wilayah Baubau.

Sejalan dengan proses investigasi yang berlangsung, perusahaan penyedia jasa terkait telah mengambil langkah dengan menghentikan hubungan kerja terhadap individu tersebut.

Akulaku Finance menegaskan tindakan yang diduga dilakukan tidak sejalan dengan standar operasional, nilai perusahaan, maupun praktik bisnis yang diterapkan dalam kegiatan usaha sehari-hari.

"Kami akan terus mendukung proses hukum yang berjalan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga integritas bisnis, pelindungan konsumen, dan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan," tegas Meyli.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan mitigasi risiko, perusahaan terus melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan operasional. Setiap indikasi pelanggaran, menurut perusahaan, akan ditindaklanjuti secara serius melalui mekanisme internal dan proses hukum yang berlaku.

Di samping memperkuat pengawasan internal, Akulaku Finance juga terus mendorong peningkatan literasi dan pelindungan konsumen. Masyarakat diimbau untuk menjaga kerahasiaan data pribadi serta tidak memberikan akses akun maupun informasi identitas kepada pihak lain.

Perusahaan juga mengingatkan pentingnya menggunakan perangkat pribadi saat mengakses layanan digital. Langkah tersebut dinilai dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan data dan kejahatan siber.

Akulaku Finance menegaskan akan terus memperkuat budaya kepatuhan, pelindungan konsumen, dan transparansi dalam menjalankan kegiatan usaha. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap Indonesia Anti-Scam Center (IASC) telah memblokir sekitar 504 ribu rekening yang terindikasi terkait tindak penipuan atau scam. Nilai dana korban yang berhasil diamankan mencapai Rp633,5 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja IASC sejak mulai beroperasi pada November 2024 hingga 20 Mei 2026.

"Selanjutnya sejak mulai beroperasi pada November 2024 sampai dengan 20 Mei 2026, IASC telah menjadi wadah untuk mendukung komitmen nasional dalam pemberantasan scam. Jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 504.447 rekening dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp633,5 miliar," kata Dicky dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Selain pemblokiran rekening, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memblokir 116.107 nomor telepon yang terindikasi terkait aktivitas penipuan.

Dicky mengungkapkan sejak 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK menerima 17.105 pengaduan masyarakat terkait entitas keuangan ilegal.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.380 pengaduan berkaitan dengan pinjaman online ilegal, 2.601 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 124 pengaduan mengenai gadai ilegal.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal, delapan penawaran investasi ilegal, serta satu aktivitas keuangan ilegal lainnya yang beroperasi melalui situs maupun aplikasi dan berpotensi merugikan masyarakat.

Pada Mei 2026, Satgas PASTI juga menghentikan sejumlah aktivitas usaha yang diduga menjalankan praktik penipuan dengan berbagai modus. Salah satunya adalah CANTVR yang diduga melakukan penipuan melalui modus impersonation dan penawaran investasi saham IPO.

Selain itu terdapat YUDIA yang diduga menawarkan keuntungan melalui pengerjaan tugas menonton film China dan pembelian hak cipta film.

Satgas PASTI juga menghentikan aktivitas Magento yang diduga menggunakan modus impersonation, pembuatan akun e-commerce, serta skema deposit dana untuk memperoleh komisi.

Kemudian terdapat Appeninc yang diduga menawarkan tugas menonton iklan untuk mendapatkan keuntungan, serta VID yang diduga menjalankan penipuan melalui tugas menonton iklan dan pembiayaan proyek fiktif.

Sementara itu, Sensenowai diduga menawarkan investasi aset kripto melalui skema copy trading.

Dari sisi layanan konsumen, OJK mencatat telah menerima 248.389 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) sejak 1 Januari hingga 12 Mei 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 35.906 merupakan pengaduan konsumen. Sektor teknologi finansial atau fintech menjadi penyumbang pengaduan terbanyak dengan 15.474 laporan.

Kemudian disusul sektor perbankan sebanyak 11.944 pengaduan, perusahaan pembiayaan 7.248 pengaduan, perusahaan asuransi 719 pengaduan, serta sisanya berasal dari sektor pasar modal dan industri jasa keuangan non-bank lainnya.

Dalam rangka penegakan pelindungan konsumen, OJK telah menjatuhkan berbagai sanksi kepada pelaku usaha jasa keuangan sepanjang periode 1 Januari hingga 20 Mei 2026.

Sanksi tersebut meliputi 48 peringatan tertulis kepada 44 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), lima instruksi tertulis kepada lima PUJK, serta 17 sanksi denda kepada 15 PUJK.

Sementara dari sisi pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan atau market conduct, OJK mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 11 sanksi administratif berupa denda.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pembiayaan emas oleh industri multifinance menunjukkan tren yang positif.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman mengungkapkan hingga kuartal I/2026, nominal pembiayaan emas tercatat sebesar Rp44,19 miliar.

“Untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan emas, perusahaan pembiayaan dapat melakukan antara lain perluasan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan penguatan kerja sama dengan mitra strategis,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Jumat (15/5/2026).

Agusman mengingatkan bahwa di tengah pembiayaan emas yang positif itu, perusahaan pembiayaan harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta pelindungan konsumen.

Untuk diketahui, hingga Maret 2026 OJK mencatat piutang pembiayaan industri multifinance sebesar Rp514,09 triliun, tumbuh 0,61% (year on year/YoY). Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan pembiayaan modal kerja yang meningkat sebesar 6,15% YoY.

Adapun, laba industri multifinance pada Maret 2026 tumbuh 6,68% YoYmencapai Rp5,99 tiliun. Pertumbuhan laba tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan dan perbaikan kualitas pembiayaan.

Diberitakan sebelumnya, salah satu multifinance yang memiliki produk pembiayaan emas yakni PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF) mengungkapkan dua hal utama yang mendorong penyediaan produk pembiayaan emas adalah karena tingginya permintaan pasar dan bisa meningkatkan volume penjualan perusahaan.

“Jadi, banyak masyarakat ingin berinvestasi logam mulia, tetapi tidak mampu beli secara tunai, sehingga cicilan membuka akses bagi segmen pasar menengah ke bawah,” ujar Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa Hadi kepada Bisnis, Kamis (9/10/2025).

Adapun pada 2026, WOM Finance menargetkan penyaluran pembiayaan emas sebesar Rp18 miliar. Untuk mencapai target tersebut, perseroan akan memperkuat retensi nasabah existing serta menjalin kolaborasi dengan pihak ketiga guna menjaring nasabah baru.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menegaskan bahwa penagihan pinjaman dan pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) harus dilakukan dengan cara-cara yang legal alias yang sudah diatur secara ketat. Peringatan itu dilayangkan setelah adanya laporan praktik penagihan ke kontak darurat atau kantor dari para peminjam.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono menegaskan bahwa cara penagihan, termasuk waktu penagihan, layanan keuangan telah diatur secara spesifik melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

“Dalam ketentuan ini, waktu penagihan yang wajar adalah pukul 08.00 pagi sampai dengan 08.00 malam, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu,” ujarnya mengutip Pasal 62 ayat (2) POJK 22/2023 dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) April 2026 OJK secara daring, Selasa (5/5/2026).

POJK itu, lanjutnya, juga mengatur bahwa penagihan hanya dapat dilakukan kepada debitur atau peminjam dan tidak kepada pihak lainnya, termasuk kepada kontak darurat maupun kantor yang diberikan oleh debitur.

Dia menekankan bahwa OJK mewajibkan agar para PUJK dapat memastikan bahwa penagihan dilakukan tidak menggunakan cara ancaman dan kekerasan. Penagihan dengan tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen pun dilarang.

Kemudian, dia mengatakan bahwa OJK terus melakukan empat langkah untuk menegakkan hukum guna melindungi konsumen pada saat dilakukan penagihan.

Pertama, OJK dikatakan melakukan verifikasi serta permintaan keterangan kepada PUJK dan petugas penagihan yang terlibat untuk memastikan keberadaan indikasi pelanggaran terkait perilaku dalam penagihan.

Kedua, OJK mewajibkan para PUJK untuk secara rutin memberikan pelatihan kepada petugas penagihan, baik petugas penagihan internal maupun petugas alih daya aliasoutsourcing, dalam tata cara penagihan yang baik. Hal tersebut memang merupakan kewajiban bagi para PUJK.

“Kami juga meminta agar PUJK senantiasa memonitor pengaduan yang terkait dengan petugas penagihan yang dilaporkan pada APPK [Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen] untuk memastikan penyelesaian pengaduan tersebut apabila terdapat pelanggaran,” jelas Dicky.

Ketiga, dia menyampaikan bahwa pihaknya memerintahkan para PUJK untuk terus memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) atau kebijakan penagihan mereka.

Apabila ada PUJK yang terbukti bersalah, dia menyebut bahwa OJK dapat mengenakan sanksi berupa denda dan mengirimkan peringatan tertulis kepada pengurus PUJK. Sanksi-sanksi tersebut, kata Dicky, dapat menjadi terakumulasi ketika proses pemeriksaan telah selesai dan terbukti terdapat pelanggaran.

Keempat, dia menyebut bahwa OJK senantiasa berkomunikasi dengan aparat penegak hukum untuk mengusut habis setiap laporan tindakan kasar oleh petugas penagihan. Otoritas pun mendorong para PUJK untuk memperketat pengawasan internal mereka, terutama dalam memantau aktivitas pihak ketiga yang bekerja untuk para PUJK dalam melakukan penagihan.

Dalam kesempatan yang sama, Dicky melaporkan bahwa OJK telah memberikan puluhan sanksi kepada pihak yang menagih pelanggan tidak sesuai dengan aturan.

“Sejak tahun 2024 sampai dengan 2026, OJK telah mengenakan 63 sanksi administratif kepada 58 PUJK, apabila PUJK ataupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan PUJK terbukti melakukan kegiatan penagihan kepada konsumen yang tidak sesuai dengan ketentuan,” tutupnya. (Laurensius Katon Kandela)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemesanan fiktif layanan pemadam kebakaran di Semarang, Jawa Tengah, yang terjadi dalam rangkaian aktivitas penagihan oleh oknum agen PT Teknologi Internasional Nusantara (PT TIN), sebagai penyedia jasa penagihan pihak ketiga yang digunakan oleh pinjaman daring (pindar) PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) berbuntut panjang.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengatakan, sejak informasi mengenai kejadian ini mencuat, pihaknya telah menelusuri dan berkoordinasi intensif dengan para pihak terkait, termasuk dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor jasa keuangan.

"Proses ini dilakukan untuk memastikan setiap langkah penanganan didasarkan pada verifikasi fakta serta selaras dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku," kata Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/5/2026).

(Shutterstock/Melimey) Ilustrasi pinjaman online, pinjol.

Berdasarkan hasil penelusuran, ia menjelaskan, PT TIN merupakan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga yang dipekerjakan oleh Indosaku untuk mendukung proses penagihan kepada nasabah.

Dalam konteks tersebut, PT TIN menjalankan fungsi operasional penagihan sebagai mitra eksternal dari platform dimaksud.

"Keduanya merupakan anggota AFPI," imbuh dia.

Pemberhentian keanggotaan PT TIN di AFPI

Sebagai tindak lanjut dari proses penelusuran dan mekanisme etik organisasi yang berjalan, AFPI telah memulai proses pemberhentian keanggotaan PT Teknologi Internasional Nusantara (PT TIN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari penelusuran tersebut, AFPI menilai PT TIN telah melanggar Peraturan AFPI tentang larangan melakukan penagihan tidak beretika sesuai Pedoman Perilaku (Code of Conduct) AFPI.

Di samping itu, AFPI juga tengah mengambil langkah yang diperlukan terhadap Indosaku, sebagai platform penyelenggara yang menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, melalui mekanisme etik dan pembinaan yang berlaku.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen AFPI untuk memperkuat tata kelola penagihan di industri, termasuk terhadap anggota penyedia jasa penagihan, penguatan implementasi pedoman perilaku, serta peningkatan aspek sertifikasi, kepatuhan, dan pengawasan lapangan.

Dok. Damkar Kota Semarang Ilustrasi petugas Damkar kena order fiktif debt collector. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menilai aksi penagih utang (debt collector) yang membuat orderan fiktif ambulans hingga pemadam kebakaran (damkar) untuk mendatangi rumah debitur, harus diproses hukum.

AFPI reviu masalah tata kelola penggunaan mitra penagihan

Entjik menjabarkan, AFPI juga tengah melakukan reviu menyeluruh atas tata kelola penggunaan mitra penagihan di lingkungan anggota, termasuk aspek sertifikasi kompetensi, kepatuhan, dan pengawasan lapangan.

“AFPI tidak menoleransi segala bentuk penagihan yang mengandung intimidasi, ancaman, pelecehan, penyalahgunaan fasilitas publik, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan etika dan ketentuan yang berlaku. Kami mendukung penuh langkah pengawasan dan arahan yang diberikan oleh OJK, serta memastikan seluruh anggota AFPI menindaklanjutinya secara cepat dan tegas di lapangan,” ujar Entjik.

AFPI memandang serius kejadian ini dan menegaskan bahwa tindakan oknum pihak ketiga tidak mencerminkan standar operasional, prinsip perlindungan konsumen, maupun praktik penagihan yang diwajibkan kepada seluruh anggota asosiasi.

Sebagai asosiasi resmi industri pinjaman daring (Pindar) yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), AFPI berkomitmen menjaga standar perlindungan konsumen dan mendorong seluruh anggota untuk menerapkan tata cara penagihan yang berlandaskan ketentuan regulator, termasuk Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Pedoman Perilaku AFPI.

“Kami berterima kasih atas peran aktif masyarakat yang membantu mengawasi industri ini. Kritik, masukan, dan laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan berkelanjutan. Kami mengajak masyarakat untuk terus menggunakan kanal pengaduan resmi AFPI apabila menemukan dugaan pelanggaran,” tutup Entjik.

AFPI berkomitmen menjadi bagian dari solusi dalam menjaga industri pindar yang berorientasi pada pelindungan konsumen, serta akan memastikan seluruh langkah penanganan dilakukan secara terukur, berbasis proses, dan selaras dengan pengawasan OJK guna menjaga kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan.

Indosaku putus hubungan kerja dengan perusahaan jasa penagihan utang pihak ketiga

PIXABAY/PIYAPONG SAYDAUNG Ilustrasi pinjaman online, pinjol.

Sebelumnya, Indosaku telah memutus hubungan kerja dengan oknum debt collector yang terlibat dalam dugaan pelanggaran penagihan di Semarang, Jawa Tengah.

Tak hanya itu, Indosaku juga menghentikan kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan utang pihak ketiga terkait.

Langkah itu ditempuh menyusul pemeriksaan khusus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perusahaan pinjaman daring (pindar) tersebut.

Dalam pernyataannya, Indosaku menegaskan menerapkan kebijakan “zero tolerance” terhadap praktik penagihan yang melanggar hukum, bersifat intimidatif, dan merendahkan martabat konsumen.

Sebagai tindak lanjut, perusahaan juga menonaktifkan seluruh aktivitas penagihan dari pihak yang bersangkutan serta melakukan investigasi internal dan audit terhadap seluruh mitra penagihan.

“Tindakan oknum tersebut tidak mencerminkan nilai, kode etik, standar operasional, maupun kebijakan yang dijalankan oleh Indosaku,” tulis manajemen dalam siaran pers, Selasa (28/4/2026).

Indosaku tegakkan standar operasional hingga kode etik mitra

Direktur Utama Indosaku Yulvina Napitupulu mengatakan, selain memutus kerja sama dengan pihak terkait, perusahaan menyatakan tengah melakukan audit terhadap seluruh mitra penagihan untuk memastikan kesesuaian dengan standar operasional, kode etik, dan ketentuan regulator.

Perusahaan juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keresahan yang timbul dan dampak reputasi yang muncul akibat peristiwa tersebut.

“Kami mengapresiasi langkah OJK dalam memastikan praktik industri yang sehat dan berintegritas. Kami juga berterima kasih atas dukungan dan koordinasi AFPI dalam mendorong perbaikan berkelanjutan. Indosaku berkomitmen kooperatif serta mendukung penuh seluruh proses yang sedang berjalan,” ujar dia.

Ke depan, perusahaan menyatakan akan memperketat proses seleksi dan pengawasan mitra penagihan, serta meningkatkan standar kompetensi pihak ketiga.

FREEPIK/VECTORJUICE Ilustrasi pinjaman online, pinjol, pinjaman daring.

Indosaku juga menyebut seluruh aktivitas operasional akan dipastikan berjalan sesuai prinsip perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap regulasi.

OJK minta penyedia jasa penagihan pihak ketiga di-blacklist

Sebagai regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memanggil perusahaan pinjaman daring (pindar) Indosaku dan AFPI.

Pemanggilan ini terkait aksi oknum penagih utang (debt collector) yang diduga melanggar etika penagihan.

Aksi oknum sempat viral di media sosial karena membuat laporan kebakaran palsu ke Damkar Kota Semarang.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya telah meminta penjelasan dari Indosaku dan AFPI untuk mengetahui keterkaitan tindakan pelaku dengan perusahaan.

"OJK menegaskan menolak segala bentuk praktik penagihan yang melanggar etika, hukum, dan ketentuan pelindungan konsumen, menyusul peristiwa yang melibatkan oknum debt collector yang diduga melakukan pelanggaran dan menimbulkan keresahan masyarakat di Kota Semarang," ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026).

Selanjutnya, OJK akan menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan melakukan pemeriksaan khusus kepada Indosaku.

OJK meminta Indosaku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan, termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga.

Selain itu, OJK meminta AFPI beserta Komite Etik untuk ikut melakukan pendalaman dan memberikan sanksi pemblokiran (blacklist) ke pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

SHUTTERSTOCK/KASPARS GRINVALDS Ilustrasi fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol). Pinjol berganti nama menjadi pindar. Pinjaman daring (pindar). Pinjaman daring resmi OJK September 2025.

Agus menegaskan, pihaknya tidak segan memberikan sanksi administratif maupun tindakan pengawasan lainnya jika pelanggaran terbukti dilakukan oleh oknum.

Sebab praktik penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"OJK menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan," ucapnya.

Duduk perkara laporan palsu damkar untuk tagih debitur

Kasus ini mencuat setelah Damkar Kota Semarang menjadi korban aksi prank berupa laporan kebakaran palsu yang diduga dilakukan seorang debt collector bernama Bonefentura Soa alias Fenan (26), pada Kamis (23/4/2026) sekitar pukul 17.10 WIB.

Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Damkar Kota Semarang Tantri Pradono mengatakan, pihaknya awalnya menerima laporan adanya kebakaran di sebuah warung nasi goreng.

“Melaporkan kalau warung nasi gorengnya itu kebakaran,” kata Tantri, dikutip dari Kompas.com.

Menindaklanjuti laporan itu, tim Damkar langsung mengerahkan unit mobil pemadam ke lokasi karena prosedur mewajibkan petugas tiba dalam waktu cepat.

“Karena kita kan 15 menit harus sampai lokasi jadi harus cepat-cepat,” ujar Tantri.

Namun, setibanya di lokasi, petugas tidak menemukan kebakaran.

Setelah dilakukan konfirmasi kepada pemilik warung, terungkap pemilik memiliki pinjaman online yang belum dilunasi sejak 2020.

“Waktu saya konfirmasi ke pemilik nasi goreng, mengatakan bahwa dia punya pinjaman online,” ujar dia.

Tantri menilai tindakan tersebut merugikan institusi dan berpotensi mengganggu penanganan keadaan darurat lain.

“Kalau ada laporan kebakaran beneran bagaimana. Kita hanya 10 unit yang operasional. Ini kan sangat merepotkan,” kata dia.

Damkar kemudian melaporkan peristiwa itu ke kepolisian dan meminta pelaku menyampaikan permintaan maaf secara langsung.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) terkait dengan dugaan pelanggaran proses penagihan piutang oleh debt collector.

Keputusan ini disampaikan OJK memanggil Indosaku dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Senin (27/4/2026), sebagai imbas dari penagihan oleh debt collector di Semarang, Jawa Tengah, itu.

OJK menyatakan penolakan terhadap segala bentuk praktik penagihan yang melanggar etika, hukum, dan ketentuan pelindungan konsumen, menyusul peristiwa yang melibatkan oknumdebt collectoryang diduga melakukan pelanggaran dan menimbulkan keresahan masyarakat di Kota Semarang.

Dalam pertemuan yang digelar Senin (27/4/2026), OJK meminta penjelasan dan klarifikasi dari Indosaku dan AFPI atas informasi yang beredar terkait dengan dugaan keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum yang bersangkutan.

"Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses/mekanisme penagihan serta meminta AFPI beserta Komite Etik untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksiblacklistterhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam peristiwa tersebut," terang Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah melalui siaran pers, Selasa (28/4/2026).

Selain itu, OJK meminta Indosaku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan, termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga.

Evalusi ditujukan guna memastikan seluruh kegiatan penagihan dilaksanakan secara profesional, beretika, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

OJK menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan. Praktik penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tindakan penagihan utang, OJK menyatakan melarang segala bentuk penagihan yang bersifat intimidatif, mengandung ancaman, mempermalukan, merendahkan martabat, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.

Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No.22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan memastikan proses penagihan dilakukan dengan prinsip pelindungan konsumen serta tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

OJK menyebut bakal terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara tegas, transparan, dan memberikan efek jera.

"Apabila dalam proses pemeriksaan khusus ditemukan pelanggaran ketentuan, OJK akan mengambil langkah penegakan kepatuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan sanksi administratif dan tindakan pengawasan lainnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI untuk segera merampungkan penanganan kasus yang menimpa nasabah di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aek Nabara, Sumatra Utara, guna memastikan pelindungan konsumen serta menjaga kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.

“OJK telah memanggil Direksi dan manajemen BNI untuk meminta penjelasan serta menegaskan agar langkah penyelesaian dilakukan secara cepat, menyeluruh, transparan, dan bertanggung jawab,” tulis OJK dalam keterangan resminya, Sabtu (18/4/2026).

OJK mengemukakan bahwa pelindungan nasabah merupakan prioritas utama. Untuk itu, otoritas telah meminta BNI agar segera menyelesaikan penanganan kasus dimaksud dengan melakukan verifikasi secara menyeluruh, serta memenuhi hak nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

Otoritas juga telah meminta BNI agar menyampaikan perkembangan penanganan kasus tersebut secara berkala.

Adapun BNI melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait telah melakukan langkah pengamanan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

OJK menyebut langkah itu sebagai upaya menjaga kepentingan nasabah serta mendukung proses penyelesaian yang akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dana nasabah, OJK menuturkan bahwa hingga saat ini BNI telah melakukan verifikasi dan merealisasikan pengembalian dana kepada nasabah sebesar Rp7 miliar.

“OJK akan terus memantau proses verifikasi dan penyelesaian atas sisa dana dimaksud agar berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas OJK.

Tidak hanya itu, otoritas juga meminta BNI melakukan investigasi internal secara menyeluruh, termasuk pendalaman atas aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan tata kelola.

OJK memandang langkah tersebut penting untuk memastikan akar permasalahan teridentifikasi dengan baik serta tindakan perbaikan dapat segera dilakukan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari.

“BNI juga telah menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan bertanggung jawab,” ujar OJK.

Seiring adanya komitmen tersebut, OJK memastikan terus mengawasi proses tersebut dan memastikan setiap langkah penyelesaian dilakukan dengan mengedepankan prinsip pelindungan konsumen, transparansi, dan akuntabilitas.

Apabila dalam proses pendalaman dan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK menegaskan akan mengambil langkah pengawasan dan tindak lanjut sesuai kewenangannya.

“OJK mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi yang konstruktif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” tulis OJK.

Bagi nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin menyampaikan pengaduan, dapat menghubungi layanan resmi BNI atau Kontak OJK 157.