JAKARTA - Massa buruh masih menggelar aksi demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/5/2026) sore. Akibatnya, Jalan Tol Dalam Kota Jakarta mengalami kepadatan.

Berdasarkan pantauan, arus lalu lintas di Jalan Tol Dalam Kota tepatnya dari arah Semanggi menuju Slipi tampak padat. Kepadatan terjadi karena massa buruh masih demo di depan Gedung DPR.

Petugas kepolisian hingga pukul 17.00 WIB masih menutup Jalan Gatot Subroto, khususnya jalur arteri. Sehingga, kendaraan roda empat dari arah Semanggi menuju Slipi terpaksa harus mengambil rute di Jalan Tol Dalam Kota.

Sedangkan, sepeda motor dialihkan menuju Jalan Gerbang Pemuda menembus Jalan Gelora untuk bisa ke kawasan Slipi. Penutupan dilakukan di Pertigaan Jalan Gatot Subroto dengan Jalan Gerbang Pemuda mengingat ribuan buruh tumpah ruah di Jalan Gatot Subroto.

Di depan Gedung DPR RI, cuacanya terpantau gerimis. Namun, massa buruh bersama elemen mahasiswa masih bertahan melakukan aksi penyampaian pendapat dari atas mobil komando.

Mereka juga membakar ban dan flare. Buruh menyalakan flare berwarna merah menghiasi suasana depan Gedung DPR. Mahasiswa dan buruh di depan Gedung DPR ada yang tampak membubarkan diri, ada juga yang masih bertahan.

JAKARTA - Sebanyak 1.392 personel gabungan dikerahkan mengawal aksi buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026. Kasi Humas Polres Metro Jakarta PusatIptu Erlyn Sumantri menuturkan, personel itu merupakan gabungan dari TNI, Polda Metro Jaya , Polres, dan Polsek jajaran.

"1.392 personel gabungan pelayanan unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat," kata Erlyn kepada wartawan, Senin (29/12/2025).

Dia mengatakan, kepolisian telah menggelar table top war game (TWG) dan apel pengamanan di Pospol Merdeka Barat, Gambir. Kegiatan ini untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta bersama sejumlah elemen massa. Tak cuma itu, pengamanan juga dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Erlyn menegaskan pengamanan dilakukan persuasif. “Silakan berorasi dengan tertib. Jangan memprovokasi, jangan melawan petugas. Hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” ujarnya.

Dia menambahkan, menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga, tapi harus dilakukan secara damai. “Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik,” jelasnya.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh memastikan penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 akan berlanjut ke langkah hukum dan gerakan massa. Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh Said Iqbal menegaskan, keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait UMP 2026 merupakan keputusan administrasi negara yang dapat digugat secara hukum.

"Secara hukum, langkah selanjutnya adalah menggugat ke PTUN, karena ini adalah keputusan administrasi negara," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/12/2025).

Selain jalur hukum, KSPI dan aliansi serikat buruh se-DKI Jakarta juga menyiapkan aksi demonstrasi sebagai bentuk tekanan politik. Said Iqbal menyebutkan, aksi buruh akan digelar di dua titik utama, yakni Istana Presiden di Jakarta dan Balai Kota DKI Jakarta.

Menurut Said Iqbal, saat ini sebagian besar buruh masih dalam masa libur sehingga mobilisasi massa belum memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat. "Karena sekarang masih masa libur, buruh-buruh masih libur, maka kemungkinan aksi dilakukan pada 29 Desember, jika belum seluruhnya libur," katanya.

Jika tidak memungkinkan digelar pada akhir Desember, aksi dipastikan akan dilakukan pada awal Januari 2026. Said Iqbal menyebutkan, aksi besar-besaran akan berlangsung pada minggu pertama Januari dengan melibatkan ribuan buruh di Jakarta.

"Kalau tidak di 29 Desember, maka di awal Januari 2026. Minggu pertama Januari akan ada aksi buruh Jakarta, dengan ribuan buruh turun ke jalan, ke Istana Negara dan Balai Kota," tegasnya.

KSPI dan Partai Buruh menegaskan bahwa penolakan ini merupakan sikap bersama seluruh aliansi serikat pekerja di DKI Jakarta yang menuntut penetapan upah minimum sebesar 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Mereka menilai UMP Jakarta 2026 yang ditetapkan pemerintah daerah masih belum mencerminkan standar hidup layak dan berpotensi menurunkan kesejahteraan buruh di ibu kota.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876. Artinya, UMP DKI Jakarta naik 6,17 persen atau Rp333.115 dari tahun sebelumnya.

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh memastikan penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 akan berlanjut ke langkah hukum dan gerakan massa. Presiden KSPI sekaligus pimpinan Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan, keputusan Gubernur DKI Jakarta terkait UMP merupakan keputusan administrasi negara yang dapat digugat secara hukum.

"Secara hukum, langkah selanjutnya adalah menggugat ke KPTUN, karena ini adalah keputusan administrasi negara," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/12).

Bos Partai Buruh: Tak Masuk Akal UMP Jakarta Lebih Rendah dari Bekasi



Selain jalur hukum, KSPI dan aliansi serikat buruh se-DKI Jakarta juga menyiapkan aksi demonstrasi sebagai bentuk tekanan politik. Said Iqbal menyebutkan, aksi buruh akan digelar di dua titik utama, yakni Istana Presiden di Jakarta dan Balai Kota DKI Jakarta.

Namun pelaksanaan aksi tersebut masih mempertimbangkan situasi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Menurut Said Iqbal, saat ini sebagian besar buruh masih dalam masa libur sehingga mobilisasi massa belum memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat.

"Karena sekarang masih masa libur, buruh-buruh masih libur, maka kemungkinan aksi dilakukan pada 29 Desember, jika belum seluruhnya libur," katanya.

Jika tidak memungkinkan digelar pada akhir Desember, aksi dipastikan akan dilakukan pada awal Januari 2026. Said Iqbal menyebutkan, aksi besar-besaran akan berlangsung pada minggu pertama Januari dengan melibatkan ribuan buruh di Jakarta.

"Kalau tidak di 29 Desember, maka di awal Januari 2026. Minggu pertama Januari akan ada aksi buruh Jakarta, dengan ribuan buruh turun ke jalan, ke Istana Negara dan Balai Kota," tegasnya.

Sahkan UMP Jakarta 2026 Rp5,7 Juta, Pramono Janjikan Ini kepada Pengusaha



KSPI dan Partai Buruh menegaskan bahwa penolakan ini merupakan sikap bersama seluruh aliansi serikat pekerja di DKI Jakarta yang menuntut penetapan upah minimum sebesar 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Mereka menilai UMP Jakarta 2026 yang ditetapkan pemerintah daerah masih belum mencerminkan standar hidup layak dan berpotensi menurunkan kesejahteraan buruh di ibu kota.

Jakarta, CNBC Indonesia - Para buruh akan kembali melakukan aksi demonstrasi pada 22 November 2025. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan para buruh atas rencana kenaikan upah minimum 2026 yang tidak sesuai dengan harapan buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan aksi 22 November ini merupakan bentuk kekecewaan para buruh akibat pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak melibatkan para buruh dalam penentuan upah minimum 2026.

"Kami menyikapi pengumuman kenaikan upah minimum 2026 dengan melakukan 2 aksi besar yakni pertama aksi demo pada 22 November 2025, di mana akan ada ratusan ribu buruh yang menggelar aksi di seluruh Indonesia. Buruh-buruh di kota-kota industri akan turun ke jalan pada 22 November 2025 dan aksi kedua yakni mogok nasional," kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Selasa (18/11/2025).

Aksi demo buruh ini juga akan digelar di Jakarta, tepatnya di depan Istana Negara atau depan gedung DPR RI. Said Iqbal mengungkapkan akan ada 15 ribu buruh yang turun ke jalan di depan Istana Negara atau DPR RI pada 22 November 2025.

"Untuk Jakarta, aksi akan difokuskan di depan Istana Negara atau gedung DPR RI. Bisa 2 hari berturut-turut mulai dari 22 hingga 23 November 2025. Akan ada 15 ribu buruh yang turun pada 22 November 2025 di depan Istana Negara atau DPR RI," lanjut Said Iqbal.

Adapun alasan aksi demo buruh digelar 22 November 2025 karena sehari sebelumnya akan ditetapkan kenaikan upah minimum 2026 oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli.

"Kenapa 22 November? Karena setelah pengumuman upah minimum 2026 pada 21 November 2025. Jadi begitu diumumkan oleh Menaker, maka 22 November itu bisa gempar, buruh serentak turun ke jalan, bisa lumpuh itu industri-industri, karena massa (buruh) turun ke jalan," ungkapnya.

Selain menggelar aksi demo pada 22 November mendatang, buruh juga akan mengancam aksi mogok nasional bila kenaikan upah minimum tidak sesuai yang diharapkan mereka. Said Iqbal menjelaskan rencana aksi mogok nasional akan digelar pada pertengahan Desember 2025. Namun, tanggalnya masih belum dipastikan.

"Aksi yang kedua yang sudah ditetapkan sebelumnya yakni aksi mogok nasional. Perkiraan akan digelar pada pertengahan Desember 2025, sekitar 2 hari digelar. Nanti kami cari tanggal pasnya," ujarnya.

Meski begitu, Ia berharap rencana aksi mogok nasional ini bisa berjalan dengan damai dan mengikuti aturan yang berlaku.

"Mogok nasional akan kita gelar sesuai konstitusional, aksi ini damai, tertib, kami akan mengikuti aturan yang berlaku, tidak ada menghujat, mem-bully, kepada siapapun pejabatnya, tapi ini merupakan bentuk perlawanan buruh terhadap kerakusan, ketamakan, keserakahan daripada kaum pemilik modal hitam atau pengusaha hitam, mereka pihak yang ingin upah murah, maunya outsourcing, maunya kerja panjang-lembur tidak dibayar, itu pengusaha hitam," jelasnya.

Aksi mogok nasional pada pertengahan Desember mendatang akan melibatkan 5 juta buruh di seluruh Indonesia, terutama di 300 kabupaten/kota yang berbasis industri.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Polisi mengerahkan ribuan personel gabungan untuk mengawal aksi unjuk rasa Pengurus Pusat Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat hari ini.

“Sebanyak 1.464 anggota dikerahkan untuk mengawal aksi demo di depan Gedung DPR/MPR hari ini,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki, Kamis (6/11/2025).

Ruslan menjelaskan, ribuan personel tersebut merupakan gabungan dari TNI-Polri dan Pemda DKI. Ruslan mengimbau, agar seluruh peserta aksi bisa menyampaikan tuntutannya secara tertib dan santun.

“Kami mohon kepada saudara-saudara yang akan berunjuk rasa agar menyampaikan pendapat dengan santun, tidak memprovokasi, dan tidak melawan petugas. Jangan membakar ban atau merusak fasilitas umum,” ujar dia.

Ruslan memastikan petugas pengamanan tidak dibekali senjata api dan akan bersikap humanis selama mengawal jalannya aksi. “Petugas akan melayani saudara-saudara kita dengan humanis dan profesional, namun tetap tegas dalam menjalankan tugas. Kami hadir untuk memastikan semuanya aman dan lancar,” ujarnya.

Ruslan mengimbau bagi masyarakat yang akan melintas di kawasan Silang Selatan Monas untuk menggunakan jalur alternatif guna menghindari kemacetan akibat aksi penyampaian pendapat tersebut.

Berikut adalah 10 tuntutan KASBI yang akan disampaikan:

1. Sahkan Undang-undang Ketenagakerjaan Pro Buruh.

2. Berlakukan Upah Layak Nasional, secara adil dan bermartabat, naik upah 2026 minimal sebesar 15%

3. Hentikan Badai PHK dan Eksploitasi Buruh: sistem kerja kontrak, outsourcing, kerja magang dan sistem mitra palsu driver online atau ojol

4. Lindungi buruh perempuan, stop pelecehan dan kekerasan ditempat kerja, segera ratifikasi Konvensi ILO 190

5. Berlakukan daycare anak yang murah dan berkualitas, sediakan ruang laktasi bagi buruh perempuan

6. Jamin dan lindungi hak-hak buruh perkebunan sawit, dan seluruh buruh pada industri pertanian, buruh pertambangan, sektor pendidikan serta pekerja medis dan Kesehatan

7. amin dan lindungi hak-hak buruh Migran, pekerja perikanan, kelautan, segera ratifikasi Konvensi ILO 188

8. Turunkan harga sembako, BBM, TDL, dan tarif tol

9. Hentikan represifitas dan kriminalisasi aktivis gerakan rakyat, bebaskan seluruh peserta aksi yang ditangkap

10. Stop perang, blockade ekonomi dan genosida: dukung kemerdekaan Palestina.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan tekadnya untuk memperjuangkan penghapusan sistem kerja outsourcing di Indonesia. Ia menyebut, hal itu akan menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru.

"Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, kita mau hapus sistem outsourcing. Inilah ruang kesempatan kita menghapus sistem outsourcing," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Menurutnya, praktik outsourcing dan kontrak kerja jangka pendek selama ini menimbulkan ketidakadilan bagi para pekerja. Banyak buruh yang melakukan pekerjaan sama dengan karyawan tetap, namun tidak mendapatkan hak yang setara, termasuk pesangon saat di-PHK.

"Itu nanti dalam undang-undang yang baru, kalau dia sudah lebih dari 1 tahun, kami mau perjuangkan dapat pesangon. Apa bedanya orang kerja dikontrak dengan orang karyawan tetap? Mau jenis pekerjaannya sama? Cuma status hubungannya yang berbeda. Kenapa dia dapat pesangon kalau dipecat, kenapa ini nggak dapat pesangon? Maka perjuangan kami akan all out," tegasnya.

Iqbal menegaskan, perjuangan serikat buruh akan terus dilakukan hingga tidak ada lagi perlakuan diskriminatif antara pekerja kontrak dan pekerja tetap.

"Saya akan all out, kawan-kawan. Tolong dibantu. Harus sama. Sepanjang masa kerjaannya sama, jenis pekerjaannya sama, dan tanggung jawabnya sama. Itu yang dibilang tidak boleh diskriminasi. Nggak boleh diskriminasi," ujarnya.

Ia menilai, perusahaan selama ini lebih memilih menggunakan tenaga kerja kontrak karena lebih mudah memecat dan tidak memiliki kewajiban memberikan pesangon.

"Kerjanya sama. Jenis pekerjaannya sama. Masa perlakuannya beda. Kalau saya menggunakan karyawan kontrak, lebih mudah memecat. Jangan lupa ada pesangon. Gitu," sambung dia.

Selain menyoroti sistem outsourcing, Said Iqbal juga menegaskan, regulasi ketenagakerjaan ke depan harus melindungi tenaga kerja lokal dan tidak memberi ruang terlalu besar bagi pekerja asing di sektor-sektor strategis.

"Rencana-rencana yang baru juga, tidak boleh asing. Nanti kalau media asing, jurnalis boleh asing, dokter boleh asing, wartawan boleh asing, di satu industri jurnalistik dalam negeri, tapi wartawannya asing. Kacau. Kita nggak boleh," kata Iqbal.

Ia memastikan, aksi-aksi buruh masih akan terus berlangsung hingga akhir Desember 2025 mendatang, untuk menekan pemerintah dan DPR agar mendengar tuntutan mereka.

"Aksi di daerah sampai Desember. Jadi di daerah masih ada aksi serentak sampai Desember 2025," pungkasnya.

Foto: Ribuan buruh memadati Aula JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025), untuk mengikuti konsolidasi nasional serikat pekerja. Berbeda dari aksi demonstrasi pada umumnya yang digelar di jalanan, kali ini para buruh memilih melangsungkan aksinya di dalam ruangan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Ribuan buruh memadati Aula JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025), untuk mengikuti konsolidasi nasional serikat pekerja. Berbeda dari aksi demonstrasi pada umumnya yang digelar di jalanan, kali ini para buruh memilih melangsungkan aksinya di dalam ruangan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Aksi buruh di Jakarta kali ini berlangsung tidak seperti biasanya. Bukannya memenuhi jalanan di depan Gedung DPR RI, ribuan buruh justru berkumpul di dalam Aula JCC Senayan, Jakarta.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkap alasan di balik perubahan lokasi tersebut, termasuk curhat soal mahalnya biaya sewa gedung yang harus mereka tanggung sendiri.

"Di Jakarta yang seyogyanya di DPR RI, setelah kami pertimbangkan dengan sungguh-sungguh, dan memetakan beberapa informasi yang kami dapat, bahwa situasi politik pasca kejadian 28-30 Agustus yang lalu belum kondusif," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers di lokasi, Kamis (30/10/2025).

Ia menjelaskan, keputusan memindahkan lokasi aksi diambil setelah memantau situasi keamanan dan politik yang dinilai belum stabil.

"Jadi ada informasi-informasi dan pemetaan dari kawan-kawan buruh yang melihat dan memantau suasana. Jadi ditemui misal setelah aksi KSPI dan Partai Buruh, biasanya akan dilanjutkan dengan aksi-aksi dari kelompok lain. Bagi kelompok lain yang melakukan aksi, kami nggak bisa larang. Itu hak berdemokrasi. Tapi belajar dari pengalaman 28 Agustus, kami berkesimpulan bahwa situasi belum kondusif," jelasnya.

Namun, di balik keputusan itu, Said tak menampik bahwa biaya menyewa gedung JCC Senayan cukup memberatkan.

"Sebenarnya pilihan kami bukan JCC, ini mahal bener. Ini mahal bener. Iya betul mahal, bagi kita juga mahal banget. Ini memang kita bayar sendiri ya. Tapi akhirnya kami minta, ada diskon-diskon kepada pengelola. Kalau enggak ya udah, kami mau ke DPR aja. Kita juga nggak mau lagi diskusi apapun," kata dia.

Foto: Suasana konsolidasi aksi Serikat Buruh di Aula JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Suasana konsolidasi aksi Serikat Buruh di Aula JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Ia bahkan berseloroh, pihak pengelola JCC Senayan mungkin sempat berkomunikasi dengan pihak lain agar mereka mendapatkan potongan harga.

"Akhirnya mungkin, mungkin ya pengelola JCC berkomunikasi dengan Sekretariat Negara ya. Ini mungkin ya mungkin terjadi diskusi, kami minta diskon total. Biaya diskon total," ujar Said Iqbal.

Menurutnya, KSPI dan Partai Buruh tetap independen dan tidak menerima bantuan dari pihak manapun untuk kegiatan ini.

"Jadi tidak ada tekanan manapun. KSPI dan Partai Buruh independen. Kami gak dapat tekanan tendensi apapun untuk melakukan aksi atau tidak melakukan aksi," tegas dia.

Said mengaku biaya penyelenggaraan acara benar-benar ditanggung secara mandiri dari iuran anggota. Bahkan, banyak buruh yang harus menanggung sendiri ongkos transportasi mereka.

"Boleh ditanya, mereka bayar sendiri, bayar bus-nya, bayar makanannya. Kalau nggak, ada organisasi hanya ngasih cuma air mineral doang sama roti satu. Itu kemampuan kami. Membayar ke anggota cuma itu, dari iuran mereka itu juga," ungkapnya.

Ketika ditanya soal berapa besar diskon yang akhirnya diberikan pihak pengelola, Said menjawab ringan.

"Nggak tau deh, yang penting kita bayarnya murah, nggak sampai Rp100 juta. Kalau nggak salah, kita bayar di bawah Rp100 juta saja," ungkapnya.

Ia menambahkan, pilihan gedung JCC Senayan juga diambil karena alternatif lain seperti Tennis Indoor atau Basket Hall sudah terpakai untuk acara lain.

"Oleh karena itu, kami memutuskan akhirnya dipindahkan ke JCC Senayan. Tapi sebenarnya kami ingin Tenis Indoor, karena yang paling agak murah terjangkau oleh buruh. Tapi ternyata dipakai. Terus kita ambil yang lebih kecil, di Basket Hall juga dipakai," jelasnya.

Lebih lanjut, Said menegaskan kegiatan ini tetap memiliki makna aksi, bukan sekadar pertemuan internal.

"Sekali lagi, ini bukan yang pertama kali yang dilakukan oleh KSPI. Kami biasa aksi itu di dalam ruangan. Sudah sering. Fiesta-fiesta itu, Mayday Fiesta. Yang paling penting, kita menunjukkan bahwa suara buruh tetap ada," katanya.

Menurutnya, aksi di dalam ruangan seperti ini juga menjadi strategi agar suara buruh tetap terdengar di tingkat nasional.

"Kalau di daerah, nggak kelihatan, maka harus ditarik ke pusat. Karena harus didengar suaranya. Kalau di pusat, dengan bantuan kawan-kawan media, kan kedengeran. Walaupun kami anggota harus keluarin biaya," ujarnya.

Soal tindak lanjut, Said menyebut aksi buruh akan terus berlanjut di berbagai daerah hingga akhir tahun.

"Kalau demo daerah berlangsung terus sampai 30 Desember 2025. Kalau di pusat kan... Kalau ini kita nggak didengar, terus melobi Mensesneg (Prasetyo Hadi) dan Wakil Ketua DPR (Sufmi Dasco) nggak didengar, ya mogok nasional. Tapi itu nanti kita putuskan rapat dulu. Setelah rapat, baru kita tentukan bulannya," pungkas Said Iqbal.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Aksi buruh di Jakarta kali ini berlangsung tidak seperti biasanya. Tak jadi melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara/ Gedung MPR?DPR RI, ribuan buruh justru berkumpul di dalam Aula JCC Senayan, Jakarta.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkap alasan di balik perubahan lokasi tersebut, termasuk curhat soal mahalnya biaya sewa gedung yang harus mereka tanggung sendiri.

"Di Jakarta yang seyogyanya di DPR RI, setelah kami pertimbangkan dengan sungguh-sungguh, dan memetakan beberapa informasi yang kami dapat, bahwa situasi politik pasca kejadian 28-30 Agustus yang lalu belum kondusif," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers di lokasi, Kamis (30/10/2025).

Ia menjelaskan, keputusan memindahkan lokasi aksi diambil setelah memantau situasi keamanan dan politik yang dinilai belum stabil.

"Jadi ada informasi-informasi dan pemetaan dari kawan-kawan buruh yang melihat dan memantau suasana. Jadi ditemui misal setelah aksi KSPI dan Partai Buruh, biasanya akan dilanjutkan dengan aksi-aksi dari kelompok lain. Bagi kelompok lain yang melakukan aksi, kami nggak bisa larang. Itu hak berdemokrasi. Tapi belajar dari pengalaman 28 Agustus, kami berkesimpulan bahwa situasi belum kondusif," jelasnya.

Namun, di balik keputusan itu, Said tak menampik, biaya menyewa gedung JCC Senayan cukup memberatkan.

"Sebenarnya pilihan kami bukan JCC, ini mahal bener. Ini mahal bener. Iya betul mahal, bagi kita juga mahal banget. Ini memang kita bayar sendiri ya. Tapi akhirnya kami minta, ada diskon-diskon kepada pengelola. Kalau enggak ya udah, kami mau ke DPR aja. Kita juga nggak mau lagi diskusi apapun," kata dia.

Ia bahkan berseloroh, pihak pengelola JCC Senayan mungkin sempat berkomunikasi dengan pihak lain agar mereka mendapatkan potongan harga.

"Akhirnya mungkin, mungkin ya pengelola JCC berkomunikasi dengan Sekretariat Negara ya. Ini mungkin ya.. Mungkin terjadi diskusi, kami minta diskon total. Biaya diskon total," ujar Said Iqbal.

Menurutnya, KSPI dan Partai Buruh tetap independen dan tidak menerima bantuan dari pihak manapun untuk kegiatan ini.

"Jadi tidak ada tekanan manapun. KSPI dan Partai Buruh independen. Kami gak dapat tekanan tendensi apapun untuk melakukan aksi atau tidak melakukan aksi," tegas dia.

Said mengaku biaya penyelenggaraan acara benar-benar ditanggung secara mandiri dari iuran anggota. Bahkan, banyak buruh yang harus menanggung sendiri ongkos transportasi mereka.

"Boleh ditanya, mereka bayar sendiri, bayar bus-nya, bayar makanannya. Kalau nggak, ada organisasi hanya ngasih cuma air mineral doang sama roti satu. Itu kemampuan kami. Membayar ke anggota cuma itu, dari iuran mereka itu juga," ungkapnya.

Ketika ditanya soal berapa besar diskon yang akhirnya diberikan pihak pengelola, Said menjawab ringan.

"Nggak tau deh, yang penting kita bayarnya murah, nggak sampai Rp100 juta. Kalau nggak salah, kita bayar di bawah Rp100 juta saja," ungkapnya.

Alasan Pilih Ngumpul di JCC

Ia menambahkan, pilihan gedung JCC Senayan juga diambil karena alternatif lain seperti Tennis Indoor atau Basket Hall sudah terpakai untuk acara lain.

"Oleh karena itu, kami memutuskan akhirnya dipindahkan ke JCC Senayan. Tapi sebenarnya kami ingin Tenis Indoor, karena yang paling agak murah terjangkau oleh buruh. Tapi ternyata dipakai. Terus kita ambil yang lebih kecil, di Basket Hall juga dipakai," jelasnya.

Lebih lanjut, Said menegaskan kegiatan ini tetap memiliki makna aksi, bukan sekadar pertemuan internal.

"Sekali lagi, ini bukan yang pertama kali yang dilakukan oleh KSPI. Kami biasa aksi itu di dalam ruangan. Sudah sering. Fiesta-fiesta itu, Mayday Fiesta. Yang paling penting, kita menunjukkan bahwa suara buruh tetap ada," katanya.

Menurutnya, aksi di dalam ruangan seperti ini juga menjadi strategi agar suara buruh tetap terdengar di tingkat nasional.

"Kalau di daerah, nggak kelihatan, maka harus ditarik ke pusat. Karena harus didengar suaranya. Kalau di pusat, dengan bantuan kawan-kawan media, kan kedengeran. Walaupun kami anggota harus keluarin biaya," ujarnya.

Soal tindak lanjut, Said menyebut aksi buruh akan terus berlanjut di berbagai daerah hingga akhir tahun.

"Kalau demo daerah berlangsung terus sampai 30 Desember 2025. Kalau di pusat kan... Kalau ini kita nggak didengar, terus melobi Mensesneg (Prasetyo Hadi) dan Wakil Ketua DPR (Sufmi Dasco) nggak didengar, ya mogok nasional. Tapi itu nanti kita putuskan rapat dulu. Setelah rapat, baru kita tentukan bulannya," pungkas Said Iqbal.

Foto: Suasana konsolidasi aksi Serikat Buruh di Aula JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Suasana konsolidasi aksi Serikat Buruh di Aula JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Ribuan buruh dari berbagai daerah akan menggelar aksi besar-besaran di Jakarta pada Kamis, (30/10/2025) besok. Aksi nasional ini dipusatkan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan sejak pagi hari.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, aksi akan dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dan berlangsung hingga selesai.

"Lebih 5.000 buruh di Jakarta akan berkumpul di JCC Senayan. Namun di seluruh Indonesia, aksi puluhan ribu buruh juga akan berlangsung serempak di kantor-kantor gubernur," kata Said Iqbal kepada CNBC Indonesia, Rabu (29/10/2025).

Menurut Said Iqbal, aksi secara terbuka tersebut semula direncanakan di Gedung DPR RI atau Istana Presiden. Namun akhirnya dipilih JCC Senayan.

"Pemilihan lokasi ini diputuskan dengan pertimbangan agar fokus pada konsolidasi massa aksi dan pendalaman isu, sehingga anggota memahami arah perjuangan organisasi," imbuhnya.

Dalam aksi ini, buruh membawa dua tuntutan utama. Pertama, menolak sistem kerja outsourcing dan upah murah (HOSTUM). Kedua, menaikkan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%, serta mendesak pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan versi buruh yang terpisah dari Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Said menjelaskan, ribuan buruh dari berbagai kawasan industri utama seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Karawang, dan Purwakarta akan bergabung menuju pusat aksi di depan DPR RI.

"Aksi ini juga dilakukan secara serentak di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota di seluruh Indonesia," tuturnya.

Ia merinci, sejumlah daerah juga akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang besar. "Di Bandung sekitar dua ribu buruh, Semarang seribu lima ratus, Surabaya lima ribu, Batam seribu, dan Medan juga sekitar seribu buruh," papar Said.

Foto: Buruh yang akan melakukan unjuk rasa mulai terlihat berdatangan di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Buruh yang akan melakukan unjuk rasa mulai terlihat berdatangan di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Selain itu, aksi juga akan digelar di Banjarmasin, Makassar, Ambon, Ternate, Morowali, Mimika, Jayapura, Palembang, Pekanbaru, Bandar Lampung, Muko-Muko, Yogyakarta, Samarinda, Gorontalo, dan Mataram.

Said menambahkan, aksi di daerah tidak hanya berlangsung satu hari, tetapi bergelombang hingga akhir tahun.

"Aksi di daerah akan terus berlangsung dari 23 Oktober sampai 30 Desember 2025. Buruh di 38 provinsi akan bergerak bergelombang, tertib, dan konstitusional," ujarnya.

Usai aksi nasional serentak pada 30 Oktober, KSPI dan Partai Buruh juga akan menggelar aksi lanjutan pada 10 November 2025 di wilayah Jabodetabek. Ribuan buruh dari kawasan industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, dan Purwakarta, serta dari kota industri di luar Jawa seperti Makassar, Surabaya, dan Medan akan turut serta.

Sebagai puncak gerakan, Said Iqbal mengumumkan rencana mogok nasional jika pemerintah tidak menanggapi tuntutan buruh.

"Sekitar lima juta buruh dari lima ribu pabrik di 38 provinsi dan 300 kabupaten/kota akan menghentikan produksi selama satu hingga tiga hari berturut-turut," tegasnya.

Ia menekankan, seluruh rangkaian aksi akan dilakukan secara damai. "Mogok nasional akan dilakukan secara damai, tertib, dan konstitusional. Tidak ada kekerasan, tidak ada tindakan anarkis. Semua buruh akan bertindak disiplin dan bertanggung jawab," ujar Said.

Menurutnya, aksi ini memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Gerakan ini sah secara hukum, dilakukan secara terbuka, dan merupakan wujud partisipasi buruh dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi dan sosial mereka," tandasnya.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Para buruh masih menuntut menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5%. Bahkan, jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka para buruh bakal turun ke jalan mengeglar aksi serempak di seluruh Indonesia, pada tanggal 30 Oktober 2025 nanti.

Hal ini dikonfirmasi oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Kata dia, aksi ini dipusatkan di Istana Negara dan/atau Gedung DPR RI, menyesuaikan kondisi di lapangan.

Menurutnya, ada dua tuntutan utama yang akan diusung dalam aksi tersebut adalah menuntut hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM). Serta, menuntut menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5%. Juga, menuntut sahkan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan versi buruh yang terlepas dari Omnibus Law UU Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Ribuan buruh dari daerah-daerah industri utama seperti Jakarta (DKI Jakarta), Bogor dan Bekasi (Jawa Barat), Tangerang (Banten), Karawang dan Purwakarta (Jawa Barat) akan bergabung di ibu kota. Aksi serupa juga akan berlangsung secara serentak di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota di seluruh Indonesia," katanya dalam keterangannya, dikutip Senin (27/10/2025).

"Di Bandung, Jawa Barat, sekitar dua ribu buruh diperkirakan akan turun ke jalan; di Semarang, Jawa Tengah, sebanyak seribu lima ratus buruh, di Surabaya, Jawa Timur, lima ribu buruh; di Batam, Kepulauan Riau, seribu buruh; dan di Medan, Sumatra Utara, juga sekitar seribu buruh," tambahnya.

Tak hanya itu, sambungnya, aksi buruh juga akan digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Makassar, Sulawesi Selatan; Ambon, Maluku; Ternate, Maluku Utara; Morowali, Sulawesi Tengah; Mimika, Papua Tengah; dan Jayapura, Papua. Selain itu, aksi buruh juga akan digelar di Palembang, Sumatera Selatan; Pekanbaru, Riau; Bandar Lampung, Lampung; Muko-Muko, Bengkulu; Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; Samarinda, Kalimantan Timur; Gorontalo, Provinsi Gorontalo; serta Mataram, Nusa Tenggara Barat.

"Aksi di daerah akan terus berlangsung dari 23 Oktober sampai 30 Desember 2025. Buruh di 38 provinsi akan bergerak bergelombang, tertib, dan konstitusional," ucapnya.

Said Iqbal menambahkan, setelah aksi nasional serentak pada tanggal 30 Oktober 2025 nanti, KSPI dan Partai Buruh berencana menggelar aksi pusat pada 10 November 2025 di wilayah Jabodetabek.

"Aksi ini akan melibatkan ribuan buruh dari kawasan industri besar di Jakarta dan sekitarnya, termasuk Bekasi, Karawang, Tangerang, Purwakarta, dan daerah industri lainnya di luar Pulau Jawa seperti Makassar, Surabaya, dan Medan," katanya.

Di sisi lain, Saiq Iqbal juga mengumumkan rencana mogok nasional apabila pemerintah tidak merespons tuntutan buruh.

"Sekitar lima juta buruh dari lima ribu pabrik di 38 provinsi dan 300 kabupaten/kota akan menghentikan produksi selama satu hingga tiga hari berturut-turut," katanya.

"Mogok nasional akan dilakukan secara damai, tertib, dan konstitusional. Tidak ada kekerasan, tidak ada tindakan anarkis. Semua buruh akan bertindak disiplin dan bertanggung jawab," ucap Said Iqbal.

Dasar hukum yang digunakan dalam gerakan ini, sambungnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Hitungan UMP 2026 Jika Kenaikannya Mencapai 10,5%

Said Iqbal mengungkapkan ada sejumlah hal yang mendasari nilai tuntutan kenaikan upah minimal sebesar 8,5-10,5%. Adapun terkait kenaikan maksimal upah minimum sebesar 10,5%, menurutnya setiap daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang berbeda.

Ada daerah yang justru perekonomian tumbuh di atas nasional, sehingga kenaikan upah minimum bisa lebih tinggi.

"Kenapa sampai 10,5%? Karena pertumbuhan ekonomi yang tadi saya jelaskan itu pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan di setiap provinsi, pertumbuhan ekonominya ada yang lebih tinggi dari nasional. Contoh, Maluku Utara, itu bisa 30%, 6 kali lipatnya, 5 sampai 6 kali lipat," ujarnya.

Foto: Buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Pembahasan UMP 2026 memang tinggal sedikit lagi, di mana Dewan Pengupahan Nasional (DPN) diberi tenggat waktu hingga November 2025. Di tahun ini, UMP mengalami kenaikan sebesar 6,5%, di mana Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mempertimbangkan stabilitas ekonomi.

Jika perhitungan kenaikan UMP 2026 didasarkan pada angka 10,5%, maka Provinsi DKI Jakarta menjadi yang terbesar di mana angkanya hampir mendekati Rp 6 juta, yakni sebesar Rp 5,96 juta. Berikutnya ada Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan yang mencapai Rp 4,73 juta.

Sedangkan yang terendah berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang mencapai Rp 2,4 juta.

Berikut daftar UMP 2026 dari yang terbesar jika berdasarkan kenaikan 10,5%.

1. DKI Jakarta Rp5.963.420
2. Papua Rp4.735.862
3. Papua Tengah Rp4.735.862
4. Papua Pegunungan Rp4.735.862
5. Papua Selatan Rp4.735.862
6. Bangka Belitung Rp4.283.643
7. Sulawesi Utara Rp4.171.845
8. Aceh Rp4.072.605
9. Sumatera Selatan Rp4.068.135
10. Sulawesi Selatan Rp4.041.567
11. Kepulauan Riau Rp4.004.137
12. Papua Barat Rp3.994.575
13. Papua Barat Daya Rp3.994.575
14. Kalimantan Utara Rp3.956.077
15. Kalimantan Timur Rp3.955.141
16. Riau Rp3.877.196
17. Kalimantan Selatan Rp3.863.294
18. Kalimantan Tengah Rp3.838.351
19. Maluku Utara Rp3.765.840
20. Jambi Rp3.574.159
21. Gorontalo Rp3.560.013
22. Maluku Rp3.471.577
23. Sulawesi Barat Rp3.430.395
24. Sulawesi Tenggara Rp3.396.274
25. Bali Rp3.311.199
26. Sumatera Barat Rp3.308.583
27. Sumatera Utara Rp3.306.822
28. Sulawesi Tengah Rp3.220.614
29. Banten Rp3.210.156
30. Lampung Rp3.196.841
31. Kalimantan Barat Rp3.180.506
32. Bengkulu Rp2.950.393
33. Nusa Tenggara Barat Rp2.876.239
34. Nusa Tenggara Timur Rp2.573.511
35. Jawa Timur Rp2.548.112
36. DI Yogyakarta Rp2.501.808
37. Jawa Barat Rp2.421.311
38. Jawa Tengah Rp2.397.130

(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, sekitar 5.000-10.000 orang buruh bakal turun ke jalan mengeglar aksi serempak di seluruh Indonesia, pada tanggal 30 Oktober 2025 nanti. Kata dia, aksi ini dipusatkan di Istana Negara dan/atau Gedung DPR RI, menyesuaikan kondisi di lapangan.

Menurut Said Iqbal, 2 tuntutan utama yang akan diusung dalam aksi tersebut adalah menuntut hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM). Serta, menuntut menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5 persen. Juga, menuntut sahkan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan versi buruh yang terlepas dari Omnibus Law UU Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Ribuan buruh dari daerah-daerah industri utama seperti Jakarta (DKI Jakarta), Bogor dan Bekasi (Jawa Barat), Tangerang (Banten), Karawang dan Purwakarta (Jawa Barat) akan bergabung di ibu kota. Aksi serupa juga akan berlangsung secara serentak di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota di seluruh Indonesia," katanya dalam keterangannya, dikutip Senin (27/10/2025).

"Di Bandung, Jawa Barat, sekitar dua ribu buruh diperkirakan akan turun ke jalan; di Semarang, Jawa Tengah, sebanyak seribu lima ratus buruh, di Surabaya, Jawa Timur, lima ribu buruh; di Batam, Kepulauan Riau, seribu buruh; dan di Medan, Sumatra Utara, juga sekitar seribu buruh," tambahnya.

Tak hanya itu, sambungnya, aksi buruh juga akan digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Makassar, Sulawesi Selatan; Ambon, Maluku; Ternate, Maluku Utara; Morowali, Sulawesi Tengah; Mimika, Papua Tengah; dan Jayapura, Papua. Selain itu, aksi buruh juga akan digelar di Palembang, Sumatera Selatan; Pekanbaru, Riau; Bandar Lampung, Lampung; Muko-Muko, Bengkulu; Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; Samarinda, Kalimantan Timur; Gorontalo, Provinsi Gorontalo; serta Mataram, Nusa Tenggara Barat.

"Aksi di daerah akan terus berlangsung dari 23 Oktober sampai 30 Desember 2025. Buruh di 38 provinsi akan bergerak bergelombang, tertib, dan konstitusional," ucapnya.

Gelar Aksi Pusat dan Mogok Nasional

Said Iqbal menambahkan, setelah aksi nasional serentak pada tanggal 30 Oktober 2025 nanti, KSPI dan Partai Buruh berencana menggelar aksi pusat pada 10 November 2025 di wilayah Jabodetabek.

"Aksi ini akan melibatkan ribuan buruh dari kawasan industri besar di Jakarta dan sekitarnya, termasuk Bekasi, Karawang, Tangerang, Purwakarta, dan daerah industri lainnya di luar Pulau Jawa seperti Makassar, Surabaya, dan Medan," katanya.

Di sisi lain, Saiq Iqbal juga mengumumkan rencana mogok nasional apabila pemerintah tidak merespons tuntutan buruh.

"Sekitar lima juta buruh dari lima ribu pabrik di 38 provinsi dan 300 kabupaten/kota akan menghentikan produksi selama satu hingga tiga hari berturut-turut," kataya.

"Mogok nasional akan dilakukan secara damai, tertib, dan konstitusional. Tidak ada kekerasan, tidak ada tindakan anarkis. Semua buruh akan bertindak disiplin dan bertanggung jawab," ucap Said Iqbal.

Dasar hukum yang digunakan dalam gerakan ini, sambungnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Gerakan ini sepenuhnya sah secara hukum, dilakukan secara terbuka, dan merupakan wujud partisipasi buruh dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi dan sosial mereka.
Seluruh aksi ini akan dilakukan secara damai, tertib, konstitusional dan bertanggungjawab. Aksi buruh anti kekerasan dan anti anarkisme. Aksi buruh ini hanya untuk anggota serikat buruh dan kaum buruh," pungkasnya.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]

Daftar Isi

• Usulan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan
• Penerapan Upah Sektoral
• Rencana Aksi Demo Buruh Besar-besaran

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)/ Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 harus berkisar 8,5-10,5%. Kata dia, hal itu sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2024.

Tak hanya itu, Said Iqbal juga mengkritik sikap Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan terkait rumus atau formula kenaikan upah minimum di tahun 2026 nanti.

"Kami tetap meyakini dan mengusulkan kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5% berdasarkan perhitungan keputusan MK 168 2023 yang dimenangkan gugatannya di MK oleh Buruh," kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Kamis (23/10/2025).

"Formulanya hanya satu, yaitu berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Tidak ada formula lain. Tidak ada definisi di luar MK, karena kalau memakai di luar itu maka konsekuensinya akan ada perdebatan," tukasnya.

Said Iqbal mengatakan, pernyataan Luhut sebagai bentuk penyimpangan dari dasar hukum.

"Kami menolak keras sikap Ketua DEN Luhut yang cawe-cawe terhadap keputusan upah minimum, beliau mengatakan ada formula yang diserahkan ke Presiden itu juga perlu dipertanyakan sudah diserahkan atau belum. Lalu dasar hukumnya dari mana? Tidak ada dasar lain selain MK, jadi jangan bikin-bikin suatu formula. Kemudian Pak Luhut menyampaikan jangan mendengarkan serikat buruh, kalau itu benar maka ngawur untuk tidak mendengarkan Serikat Pekerja," ucapnya.

Tambahnya, keputusan MK memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang, sehingga siapa pun wajib menjadikannya acuan.

"Serikat Pekerja berpatokan ke MK yang dalam hukum tata negara sama dengan Undang-undang semenjak dibacakan, sebaiknya baca Undang-undang lagi, jangan-jangan traumatic membaca UU Ciptaker (Undang-Undang Cipta Kerja) yang kami tolak total saat beliau berkuasa," sambungnya.

"Kepada Bapak Luhut Pandjaitan Ketua DEN, Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, Apindo dan Kadin, ngga ada yang dibuat akal-akalan," katanya.

Lebih lanjut, Said menguraikan dasar perhitungannya atas usulan kenaikan upah minimum 2026 berdasarkan indikator ekonomi terkini.

"Inflasi udah ketemu 2,65% periode Oktober 2024-September 2025, lalu inflasi 2,65%, pertumbuhan ekonomi 5,12%, indeks tertentu partai buruh menggunakan 1,0-1,4," jelasnya.

Said menilai pernyataan pejabat negara yang meminta agar pemerintah tidak mendengarkan serikat buruh sebagai hal yang keliru dan menyesatkan.

"Sangat 'ngawur dan ngebodoh-ngebodohin' kalau ada pejabat negara yang bilang jangan mendengarkan Serikat Buruh. Kita bisa hitung berapa < 2,65 + 5,12 x 1,0 maka ketemu 7,77% kalau dibulatkan maka ke 8%, dan permintaan buruh di 8,5%," kata Said Iqbal.

Berdasarkan formula itu, imbuh dia, kenaikan yang sah secara hukum adalah sekitar 8%, dan KSPI-Partai Buruh mengusulkan 8,5 - 10,5% sebagai ruang negosiasi wajar.

"Permintaan 8,5 persen tidak mengada-ada. Ini hasil perhitungan berdasarkan hukum dan data BPS, bukan akal-akalan. Kalau ada pejabat yang bilang jangan dengar serikat buruh, itu membodohi Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, CNN Indonesia melansir, Ketua DEN Luhut menyatakan telah melaporkan rumus untuk formula kenaikan upah minium tahun 2026. Hal itu disampaikannya dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

"Saya bilang Presiden (Prabowo), 'Pak, kenapa kita harus diatur sama organisasi buruh? Kita kan mikirkan dia (buruh)'. Kalau dia (organisasi buruh) hanya mikirkan dia, tidak mikirkan investor, ya susah. Jadi, harus ada ekuilibrium dan itu harus ketegasan kita semua," kata Luhut dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (23/10/2025).

Usulan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Said Iqbal juga menyinggung Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan baru yang harus terpisah dari Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB), yang di dalamnya KSPI, telah menyerahkan secara resmi prinsip-prinsip dan pokok-pokok pikiran Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru, yang terlepas sepenuhnya dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh, KSPSI AGN, KSPI, dan FSPMI. Putusan tersebut secara tegas memerintahkan penyusunan undang-undang ketenagakerjaan yang berdiri sendiri dan tidak lagi menjadi bagian dari Omnibus Law.

Menurut Said Iqbal, Koalisi telah menyerahkan draft awal berisi pokok-pokok pikiran, sementara naskah sandingan pasal demi pasal akan diserahkan menyusul, menunggu terlebih dahulu draft resmi dari pemerintah dan DPR.

"Begitu DPR dan pemerintah mengeluarkan draft RUU Ketenagakerjaan yang baru, kami akan segera masukkan pokok-pokok pikiran itu menjadi pasal demi pasal," kata Said Iqbal.

Dalam dokumen pokok pikiran tersebut, KSPI dan Partai Buruh menekankan perlunya reformulasi sistem pengupahan. Upah harus mencakup upah minimum, upah minimum sektoral berdasarkan jenis industri seperti tekstil, elektronik, baja, dan logam dasar, serta upah kenaikan berkala atau struktural bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

"Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun ke bawah. Bagi yang sudah bekerja di atas satu tahun, upahnya wajib di atas upah minimum. Tidak boleh orang yang sudah bekerja 30 tahun tetap menerima upah minimum," tegasnya.

Penerapan Upah Sektoral

Said Iqbal juga menekankan, mulai tahun 2026, upah minimum sektoral harus diberlakukan dan nilainya lebih tinggi dibandingkan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota, sesuai hasil perundingan di Dewan Pengupahan Sektoral.

Selain itu, sistem outsourcing dan status 'mitra' harus dihapus karena sering menjadi dalih untuk menghindari kewajiban perusahaan terhadap pekerja.

"Kami menolak praktik outsourcing yang berkedok pemagangan. Kalau pemagangan dilakukan oleh pemerintah dan dibiayai dari APBN, itu program negara. Tapi kalau perusahaan menggunakan istilah pemagangan untuk mempekerjakan pekerja tanpa hak yang layak, itu penyimpangan," tegas Said Iqbal.

Dalam rancangan tersebut juga ditegaskan bahwa setiap pekerja berhak atas pesangon, tanpa memandang statusnya sebagai karyawan tetap, kontrak, atau pekerja berbasis platform digital seperti Gojek dan Grab.

"RUU Ketenagakerjaan yang baru ini akan memastikan bahwa setiap pekerja, apapun statusnya, mendapatkan hak yang sama atas pesangon dan perlindungan kerja," tambahnya.

Rencana Aksi Demo Buruh Besar-besaran

RUU Ketenagakerjaan yang diusulkan Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh kini telah diserahkan ke DPR, dan menjadi pijakan perjuangan politik KSPI dan Partai Buruh untuk memastikan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia berpihak pada buruh, bukan pada kepentingan modal.

Menurut Said Iqbal, strategi perjuangan KSPI adalah Konsep - Lobi - Aksi - Politik (KLAP). Karena jalur lobi dan dialog dinilai sudah cukup, KSPI dan Partai Buruh menyatakan akan menempuh langkah aksi sebagai kelanjutan strategi perjuangan.

Buruh akan melakukan aksi bergelombang di berbagai daerah dari tanggal 23 Oktober 30 hingga 23 Oktober hingga 31 Desember 2025 di 300 kabupaten/kota 38 provinsi, menggelar aksi nasional pada 30 Oktober 2025, dan mogok nasional yang waktunya akan ditentukan kemudian.

"Seluruh aksi ini akan dilakukan secara damai, tertib, konstitusional dan bertanggungjawab. Aksi buruh anti kekerasan dan anti anarkisme. Aksi buruh ini hanya untuk anggota serikat buruh dan kaum buruh," tutupnya.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]