Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Peresmian dilakukan melalui penandatanganan prasasti dan penekanan tombol sirene di lokasi acara.

Museum tersebut dibangun sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Marsinah yang dikenal sebagai simbol pergerakan buruh Indonesia pada era 1990-an.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini Sabtu, 16 Mei 2026 saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah," kata Prabowo di lokasi.

Sebelum acara peresmian berlangsung, Presiden meninjau sejumlah koleksi museum yang memuat barang-barang pribadi serta dokumentasi terkait perjalanan hidup Marsinah. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo didampingi Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Di Kabupaten Nganjuk, Presiden Prabowo tak hanya meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk. Kepala Negara juga akan meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat berbasis desa dan kelurahan melalui pengembangan koperasi yang produktif dan terintegrasi.

Selanjutnya, Presiden Prabowo akan menuju Kabupaten Tuban untuk menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026 mencatat bahwa upah buruh berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Data BPS menunjukkan bahwa gaji buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, dan S3 di Tanah Air memperoleh rerata upah Rp4,77 juta. Angka ini jauh di atas buruh berpendidikan SD ke bawah yang hanya menerima Rp2,23 juta.

“Dengan demikian, buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 menerima upah sebesar 2,1 kali lipat dibandingkan buruh berpendidikan SD ke bawah,” tulis BPS dalam berita resmi statistik, dikutip pada Rabu (6/5/2026).

Selain rerata upah buruh berpendidikan sarjana ke atas dan SD ke bawah tersebut, BPS juga memetakan bahwa rerata upah buruh lulusan Diploma I, Diploma II, dan Diploma III mencapai Rp4,04 juta.

Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan buruh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan rerata upah tercatat sebesar Rp3,17 juta.

Selisih tipis ditunjukkan oleh upah buruh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan rerata sebesar Rp3,08 juta per Februari 2026. Sementara itu, upah buruh lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tercatat sebesar Rp2,55 juta.

Perbedaan upah itu tidak hanya terjadi antartingkat pendidikan, melainkan juga berdasarkan jenis kelamin. Secara umum, buruh laki-laki tercatat selalu menerima upah lebih tinggi dibandingkan perempuan di seluruh tingkat pendidikan.

Pada kelompok pendidikan tinggi, upah buruh laki-laki tercatat sebesar Rp5,63 juta, sedangkan perempuan sebesar Rp3,99 juta.

Pada kelompok pendidikan rendah, buruh laki-laki berpendidikan SD ke bawah menerima Rp2,51 juta, sedangkan perempuan hanya Rp1,47 juta.

Selisih upah terbesar antara laki-laki dan perempuan tercatat pada kelompok pendidikan Diploma I/II/III, yakni mencapai Rp1,72 juta.

Di sisi lain, BPS juga mencatat jumlah penduduk bekerja hingga Februari 2026 meningkat menjadi 147,67 juta orang atau bertambah 1,9 juta orang secara tahunan.

Apabila diperinci, jumlah pekerja penuh tercatat sebanyak 98,59 juta orang atau bertambah 2,11 juta orang, sementara pekerja paruh waktu sebanyak 38,35 juta orang atau meningkat 0,73 juta orang.

Selain itu, BPS melaporkan jumlah setengah pengangguran sebanyak 10,73 juta orang, menurun 940.000 orang secara tahunan pada periode yang sama. Jumlah pengangguran mencapai 7,24 juta orang, turun 35.000 orang dibandingkan Februari 2025.

Setiap 1 Mei, Indonesia seperti memutar ulang pemandangan yang sama. Buruh memenuhi jalan. Spanduk dibuka. Aparat berjaga di titik-titik utama. Arus lalu lintas dialihkan. Kamera televisi dan linimasa media sosial bergerak mencari teriakan yang paling keras, wajah yang paling lejar, dan kalimat yang paling mudah dijadikan potongan berita. Setelah hari itu lewat, negara kembali pada kosakata yang sudah lama dikenalnya: stabilitas, investasi, daya saing, dan ketertiban.

Seolah-olah buruh hanya hadir setahun sekali. Seolah-olah tuntutan mereka hanya soal upah. Seolah-olah aksi mereka hanya mengganggu lalu lintas. Padahal sejarah buruh Indonesia jauh lebih panjang tinimbang berita harian dan lebih dalam daripada angka upah minimum.

Sejak masa kolonial, buruh telah menjadi salah satu sekolah politik paling awal bagi rakyat biasa. Di dalam serikat, orang belajar menulis petisi, mengatur rapat, mengumpulkan iuran, menerbitkan majalah, menyusun tuntutan, dan memaksa penguasa mendengar suara mereka. John Ingleson menunjukkan bahwa serikat buruh pada 1920-an dan 1930-an ikut membentuk bahasa perihal hak sosial, keadilan upah, perlindungan hukum, dan masyarakat sipil (Ingleson, 2014, hlm. iv).

Di situlah letak persoalannya. Negara kolonial tidak takut kepada buruh karena mereka miskin. Negara takut karena buruh bisa berorganisasi. Kemiskinan dapat dikelola dengan amal. Organisasi menuntut perundingan. Orang lapar dapat diberi nasi. Orang yang sadar haknya akan meminta aturan diubah.

Sekolah Keberanian

Tahun 1938, Perserikatan Goeroe Bantoe memakai Hari Buruh sebagai ruang pendidikan politik. Serikat itu menjelaskan pengalaman buruh di Eropa, termasuk perjuangan upah minimum, undang-undang sosial, dan pensiun bagi pekerja swasta. Mereka tahu Hindia Belanda bukan Eropa. Mereka juga tahu bahwa hak tidak pernah datang dari kemurahan hati penguasa.

Dalam pesan May Day, serikat itu menegaskan bahwa guru bantu harus sadar bahwa “hanya mereka sendiri yang dapat membuat serikat menjadi lebih kuat” (Ingleson, 2014, hlm. 298-299).

Kalimat itu pendek, tetapi tajam. Buruh tidak sedang menunggu penyelamat. Mereka sedang membangun alat kolektif agar negara dan majikan tidak memperlakukan mereka sebagai angka. Hari Buruh sejak awal bukan pesta kalender. Ia adalah latihan mengingat bahwa hak lahir dari keberanian yang terorganisasi.

Perdebatan tentang buruh juga sudah keras sejak masa kolonial. Sebagian tokoh nasionalis ingin serikat buruh tetap menjadi organisasi kerja, jauh dari politik. Sukarno menolak pandangan itu. Dalam polemik 1933, ia mengejek cara berpikir yang meneroka serikat hanya sebagai tempat mengajukan permohonan. Baginya, serikat bukan badan peminta-minta. Serikat adalah alat perjuangan pekerja untuk memperbaiki hidupnya (Ingleson, 2014, hlm. 234).

Perdebatan itu belum selesai. Setiap kali buruh bicara politik, selalu ada suara yang menyuruh mereka kembali ke pabrik. Seolah-olah harga beras, kontrak kerja, pajak, iuran kesehatan, transportasi, perumahan, dan outsourcing tidak lahir dari keputusan politik. Negara senang melihat buruh sebagai tenaga. Negara gelisah melihat buruh sebagai warga.

Demokrasi yang Pernah Diisi Buruh

Setelah kemerdekaan, buruh masuk ke panggung Republik dengan percaya diri. Titimangsa 29 Desember 1949, dua hari setelah penyerahan kedaulatan, 500 buruh tetap dan 500 buruh harian di tiga perusahaan bongkar muat kecil di Pelabuhan Belawan melakukan pemogokan. Mereka menuntut bayaran untuk hari Minggu dan hari libur nasional, upah lembur, serta komponen upah berupa beras, garam, dan minyak goreng. Pemogokan itu berakhir tiga minggu kemudian dengan perjanjian kerja bersama pertama di Indonesia pascakolonial (Ingleson, 2022, hlm. 78-79).

Peristiwa Belawan memberi pelajaran penting. Kemerdekaan politik tidak otomatis mengubah hubungan kerja. Para manajer Eropa masih membawa kebiasaan lama. Mereka mengira pekerja akan tetap tunak seperti masa kolonial. Seorang pejabat bahkan mengakui bahwa sebelum perang para pekerja “berpikir dan merasakan segala sesuatu dengan cara yang sepenuhnya berbeda” (Ingleson, 2022, hlm. 78).

Kalimat itu terdengar seperti keluhan, tetapi sebenarnya ia pengakuan. Buruh telah berubah. Mereka tidak lagi memandang majikan sebagai takdir. Mereka menuntut agar kemerdekaan masuk ke tempat kerja, bukan berhenti di pidato pejabat.

Tahun 1950-an, serikat buruh tidak hidup di pinggir demokrasi. Mereka berada di tengahnya. Mereka menulis surat kepada menteri, menekan parlemen, mengatur pemogokan, membentuk dana kesehatan, dan memperjuangkan tunjangan Lebaran. Dalam industri tekstil Bandung, Kementerian Perburuhan memperkirakan pada pertengahan 1955 terdapat 47.652 anggota SBT, 12.000 anggota Serbutsi, 7.034 anggota Perbuti, dan 3.000 anggota Sarbutsi. Sekira 70 persen dari 70.000 pekerja di sektor tekstil bermesin menjadi anggota empat serikat besar itu. Sekitar 10 persen lain bergabung dalam serikat kecil (Ingleson, 2022, hlm. 328).

Angka itu penting. Demokrasi Indonesia pernah memiliki basis sosial yang bergerak dari bawah. Pemilihan Umum bukan satu-satunya ukuran demokrasi. Pemogokan, rapat buruh, majalah serikat, dan perundingan upah juga bagian dari demokrasi. Demokrasi yang tidak memberi ruang bagi buruh akan berubah menjadi percakapan sempit di antara elit.

Orde Baru dan Buruh yang Ditertibkan

Orde Baru memahami pelajaran itu dengan cara terbalik. Rezim ini melihat gerakan buruh sebagai ancaman politik. Vedi R. Hadiz menjelaskan bahwa agenda utama koalisi Orde Baru yang didominasi tentara ialah mencegah munculnya kembali gerakan massa radikal, termasuk buruh terorganisasi. Kata kuncinya ialah “pengendalian terhadap semua jenis organisasi” (Hadiz, 1997, hlm. 61).

Orde Baru tidak hanya membungkam buruh dengan kekerasan. Ia menciptakan bahasa baru. Buruh harus menjadi pekerja. Serikat harus menjadi mitra. Konflik harus disebut perselisihan hubungan industrial. Politik harus dijauhkan dari pabrik. Pemogokan harus tampak sebagai gangguan. Negara membangun sistem yang tampak rapi, tetapi membatasi suara pekerja.

Hadiz menunjukkan bahwa pembentukan Federasi Buruh Seluruh Indonesia pada 1973 menjadi bagian dari strategi besar untuk menciptakan hubungan negara, modal, dan buruh yang eksklusif. Buruh memang “diwakili”, tetapi tidak diberi kuasa nyata. Negara menciptakan organisasi puncak bagi pemuda, petani, nelayan, dan buruh. Semua terlihat tertib. Semua kehilangan daya tekan (Hadiz, 1997, hlm. 60-61).

Warisan itu masih terasa. Banyak pejabat hari ini tetap memakai naluri Orde Baru ketika menghadapi buruh. Mereka tidak selalu melarang. Mereka mengatur, membatasi, menunda, memediasi, lalu melemahkan. Mereka berbicara tentang investasi seolah-olah buruh tidak ikut menciptakan nilai. Mereka berbicara ihwal produktivitas seolah-olah tubuh pekerja tidak punya batas.

Buruh yang Hilang dari Poster May Day

Hari Buruh juga terlalu sering dibayangkan sebagai milik buruh pabrik kota. Padahal kelas pekerja Indonesia hidup di banyak tempat: sawah, kebun sawit, pelabuhan kecil, rumah tangga, pasar, dan sektor informal. Muchtar Habibi menunjukkan bahwa perubahan agraria di Indonesia menciptakan kelas-kelas kerja di perdesaan, termasuk petani kecil, buruh tani, dan rumah tangga yang bertahan melalui kerja tani, kerja upahan, migrasi, dan bantuan keluarga (Habibi, 2022, hlm. 4 dan 47).

Orde Baru membutuhkan tenaga kerja murah. Untuk itu, negara menjaga stabilitas pangan dan produksi beras. Habibi mencatat bahwa ketersediaan pekerja murah sangat strategis bagi agenda menarik modal asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Habibi, 2022, hlm. 47). Buruh pabrik dan buruh tani masuk ke mesin pembangunan yang sama. Yang satu menjaga produksi industri. Yang lain menjaga biaya hidup tetap rendah.

Maka Hari Buruh perlu keluar dari gerbang pabrik. Ia harus masuk ke desa, perkebunan, pasar, dapur, dan rumah kontrakan. Buruh bukan hanya mereka yang memakai seragam perusahaan. Buruh adalah mereka yang menjual tenaga, kehilangan kendali atas waktu, dan menanggung risiko ekonomi tanpa perlindungan cukup.

Reformasi dan Luka yang Belum Pulih

Reformasi membuka pintu. Setelah Soeharto jatuh, serikat independen muncul kembali. Namun kebebasan tidak otomatis melahirkan kekuatan. Michele Ford mencatat bahwa gerakan buruh independen muncul kembali pada 1990-an dengan dukungan aktivis LSM dan mahasiswa. Setelah 1998, serikat yang dipimpin pekerja kembali ke panggung gerakan buruh (Ford, 2009, hlm. 2).

Masalahnya, gerakan buruh pasca-Reformasi mewarisi luka panjang. Ada fragmentasi serikat. Ada jarak antara aktivis kelas menengah dan pekerja. Ada ketegangan antara perjuangan upah dan perjuangan politik. Ada warisan ketakutan terhadap kiri. Ford menulis bahwa respons pemerintah terhadap gerakan buruh independen dipengaruhi oleh keinginan memanfaatkan serikat untuk pembangunan dan “ketakutan terhadap kebangkitan kembali Politik Kiri” (Ford, 2009, hlm. 17).

Ketakutan itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya berganti pakaian. Dulu ia disebut bahaya komunisme. Kiwari ia disebut gangguan investasi, penolakan fleksibilitas, atau ancaman terhadap iklim usaha. Intinya tetap sama. Negara menerima buruh selama buruh bekerja. Negara gelisah ketika buruh berpikir.

Mengembalikan Buruh ke Pusat Republik

Arkian, refleksi Hari Buruh tidak cukup berhenti pada tuntutan upah minimum. Upah penting. Walakin sejarah buruh Indonesia mengajarkan bahwa persoalannya lebih luas. Buruh menuntut hak berbicara, hak berunding, hak mogok, hak membentuk serikat, hak atas waktu, hak atas keselamatan, dan hak ikut menentukan arah ekonomi.

Negara yang takut pada buruh sebenarnya takut pada demokrasi yang bergerak di luar gedung parlemen. Ia takut pada warga yang mampu menyusun agenda sendiri. Ia takut pada kelas pekerja yang ingat bahwa Republik ini tidak dibangun hanya oleh elit, tentara, birokrat, dan pengusaha.

Hari Buruh perlu menjadi hari membaca ulang sejarah. Di sana ada guru bantu kolonial yang menolak dihina. Ada buruh Belawan yang memaksa perjanjian kerja pertama. Ada pekerja tekstil Bandung yang membangun serikat besar. Ada buruh tani yang hilang dari poster pembangunan. Ada aktivis Reformasi yang membuka kembali ruang organisasi.

Negara tidak perlu takut pada kelas pekerja. Negara harus takut pada ekonomi yang tumbuh dengan mengorbankan martabat mereka.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membawa 11 tuntutan utama dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei 2026 mendatang.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan aksi para buruh pada tahun ini akan dilaksanakan di Monumen Nasional (Monas). Dia menuturkan, aksi akan dilakukan secara tertib dan Damai.

Said juga mengatakan aksi tersebut juga akan dilakukan pada beberapa wilayah lain di Indonesia seperti Medan, Lampung, Banten, Surabaya, dan lainnya.

"Isu-isu yang dibawa itu adalah yang ada di anggota KSPI dan juga tentunya rakyat umum," katanya dalam Konferensi Pers secara daring pada Rabu (29/4/2026).

Secara terperinci, Said menuturkan tuntutan pertama adalah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Kedua, penghapusan outsourcing serta penolakan terhadap upah murah.

Selanjutnya, Said juga memperingatkan eskalasi konflik geopolitik global, khususnya perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, yang berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran.

"Kondisi ini disebut telah mendorong sedikitnya 10 perusahaan bersiap melakukan PHK, apabila situasi terus memburuk," jelas Said.

Tuntutan keempat adalah reformasi Pajak. Said mengatakan, pihaknya meminta penghasilan tidak kena pajak dinaikkan menjadi Rp7,5 juta dari sebelumnya Rp4,5 juta. Kemudian, para buruh juga menuntut penghapusan pajak untuk Tunjangan Hari Raya (THR), jaminan hari tua, pesangon serta jaminan pensiun.

Isu kelima adalah pengesahaan UU perampasan aset. Said mengatakan, pengesahan regulasi ini diperlukan demi tegaknya upaya antikorupsi di Indonesia.

Tekanan terhadap sektor riil menjadi tuntutan keenam dan ketujuh dari para buruh. Said menjelaskan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta nikel saat ini berada dalam kondisi rentan terhadap PHK. Dia pun meminta pemerintah mengambil langkah penyelamatan untuk menjaga keberlangsungan industri tersebut.

Ancaman serupa juga disebut terjadi di industri semen yang mengalami kelebihan pasokan. KSPI meminta pemerintah menghentikan pembangunan pabrik baru atau memberlakukan moratorium untuk menahan tekanan terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja.

Selanjutnya, KSPI juga menuntut pemerintah Indonesia untuk mratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 terkait perlindungan pekerja perempuan dari kekerasan di tempat kerja.

"Tuntutan kesembilan adalah penyesuaian tarif potongan bagi pengemudi ojek online sebesar 10%, bukan sebesar 20%," katanya.

Kemudian, revisi UU No 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga masuk dalam daftar tuntutan. KSPI menilai regulasi tersebut perlu diperbaiki agar lebih berkeadilan bagi pekerja.

Terakhir, KSPI juga menuntut pemerintah untuk mengangkat guru dan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Jadi tidak ada lagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Semuanya harus penuh waktu," jelas Said.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani (AGN) buka suara perihal pengangkatan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup di Kabinet Merah Putih, sebagaimana perombakan atau reshuffle kabinet yang kembali dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa pihaknya bersyukur karena sosok Jumhur yang juga merupakan aktivis buruh dapat menjadi representasi di pemerintahan.

“Hari ini juga akan kami menyampaikan ucapan syukur, karena sahabat kami, Bung Jumhur Hidayat, resmi menjadi Menteri Lingkungan Hidup di Kabinet Presiden Prabowo Subianto,” kata Andi dalam konferensi pers Perayaan May Day 2026 di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Andi melanjutkan bahwa dia sebenarnya telah mengetahui kabar ini sejak 8 hari lalu, bahwa akan ada tokoh buruh Tanah Air yang masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih.

Menurutnya, hal ini menjadi kehormatan tak hanya bagi KSPSI, tetapi juga seluruh gerakan buruh di Indonesia.

Dia lantas menyebut telah berpesan kepada Jumhur agar tidak meninggalkan idealisme dan ideologi perjuangan buruh, meskipun saat ini telah menjabat sebagai menteri.

“Dan Bung Jumhur menyampaikan kepada saya, pasti beliau tidak akan meninggalkan idealisme sebagai pimpinan buruh,” ujar Andi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombankan atau reshuffle kabinet jilid ke-6 di lingkungan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Perombakan ini ditetapkan melalui sejumlah Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken pada 27 April 2026 di Jakarta.

Dalam dokumen resmi, pemerintah menerbitkan beberapa beleid, di antaranya Keppres Nomor 51/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri negara, Keppres No. 52/P Tahun 2026 terkait Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta Keppres No. 53/P Tahun 2026 mengenai pengangkatan penasihat khusus presiden bidang komunikasi.

Selain itu, terdapat pula Keppres No. 50/TPA Tahun 2026 yang mengatur perubahan pimpinan tinggi utama di Badan Karantina Nasional (Barantin).

Berikut daftar pejabat yang dilantik dalam reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid ke-VI:

1. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Jumhur Hidayat
2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan - Hanif Faisol
3. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi - Hasan Nasbi
4. Kepala Staf Kepresidenan - Dudung Abdurachman
5. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah - Muhammad Qodari
6. Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin) - Abdul Kadir Karding

Bisnis.com, SURABAYA — Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri acara puncak peringatan Hari Buruh Internasional atau Mayday, yang rencananya akan digelar secara akbar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

Kabar tersebut disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea. Andi menyatakan dirinya menerima kepastian Presiden Prabowo akan turut serta menghadiri peringatan Mayday di Monas usai perbincangan dengan Presiden pada Jumat (6/3/2026) silam.

"Kami memberitahukan, saya baru bertemu Presiden hari Jumat selama dua jam, dan beliau, Presiden Prabowo Subianto memastikan akan hadir langsung di Mayday di Monas jam 08.00 pagi, dengan 250.000 massa buruh akan berkumpul," ungkap Andi usai acara Silaturahmi dan Safari Ramadan Kapolri bersama KSPSI Jawa Timur di Surabaya, Selasa (10/3/2026).

Tak hanya itu, ia menjelaskan bahwa puncak peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta Pusat yang akan diramaikan oleh ratusan ribu buruh dari berbagai elemen dan daerah di tanah air itu juga akan dihadiri oleh Sekjen International Trade Union Confederation (ITUC) Luc Triangle dan Sekjen ITUC Asia-Pasifik Shoya Yoshida.

"Pimpinan tertinggi buruh dunia, yaitu Pak Luc Triangle dan Shoya Yoshida, bersama lima pimpinan buruh dunia lainnya akan hadir langsung di Jakarta [menghadiri peringatan Mayday]," tambahnya.

Selanjutnya, Andi juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo juga dipastikan melakukan peresmian secara langsung atas Museum Marsinah, yang saat ini masih dalam proses pembangunan di Desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur.

Oleh sebab itu, Andi menyebut bahwa dirinya beserta seluruh elemen buruh di tanah air yang tergabung dalam KSPSI atas rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam dua agenda besar tersebut.

"Ini merupakan kebahagiaan luar biasa dalam waktu dua hari. Bapak Presiden meluangkan waktunya untuk bersama buruh meluangkan [untuk menghadiri] Mayday di Monas, dan juga meresmikan museum Ibu Marsinah, Pahlawan Nasional kebanggaan Indonesia dan buruh Indonesia," pungkasnya.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menilai pemerintah bisa menciptakan 10 ribu lapangan kerja jika rencana impor 105 ribu pikap diproduksi di dalam negeri.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal berandai jika 105 ribu pikap diproduksi di dalam negeri, maka dampaknya justru akan memperpanjang kontrak buruh yang saat ini bekerja di pabrik mobil, bahkan membuka lapangan kerja baru.

Iqbal memperkirakan produksi dalam negeri untuk 105 ribu pikap dapat menyerap sedikitnya 10 ribu tenaga kerja baru, dalam periode 6 bulan hingga 1 tahun produksi.

"Kalau diproduksi di Indonesia, itu bisa menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja. Belum lagi industri suku cadang dan maintenance yang ikut bergerak. Penyerapan tenaga kerjanya akan panjang," jelas Said dalam keterangan resmi, Selasa (24/2).

Karena itu, KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah membatalkan rencana impor tersebut dan menyerahkannya kepada produsen otomotif dalam negeri.

Ia menyebut sejumlah produsen seperti Hino, Isuzu, Suzuki, Toyota, hingga Mitsubishi memiliki kapasitas teknologi dan produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurutnya, apabila persoalan harga menjadi pertimbangan, pemerintah dapat melakukan negosiasi spesifikasi.

"Kalau harga dianggap mahal, spesifikasinya bisa disesuaikan. Fitur otomatis bisa jadi manual, dashboard digital bisa disederhanakan. Tinggal negosiasi. Jangan malah impor," ujarnya.

Said juga menyinggung adanya penolakan dari kalangan industri terhadap rencana impor tersebut. Ia menyebut Kementerian Perindustrian dan kalangan pengusaha disebut tidak sejalan dengan kebijakan impor tersebut.

KSPI dan Partai Buruh meminta transparansi terkait pihak importir serta proses kebijakan yang diambil.

"Kami menduga, bukan menuduh, setiap impor pasti ada fee. Siapa importirnya? Buka ke publik," tegas Said.

Ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyoroti rencana impor tersebut agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Kami minta KPK memantau dan menyoroti rencana impor 105 ribu mobil ini," katanya.

KSPI menilai rencana impor pikap ironis karena menggunakan uang rakyat yang bersumber dari pajak. Di sisi lain, rencana tersebut justru berpotensi menghidupi tenaga kerja luar negeri, sementara buruh dalam negeri menghadapi ancaman PHK.

"Uang rakyat Indonesia kok dipakai menghidupi buruh India, sementara buruh otomotif di dalam negeri terancam PHK," tandas Said.

Sebanyak 37,32 juta buruh Indonesia bekerja dengan jam kerja berlebihan di atas 49 jam per minggu. Artinya, buruh tersebut bekerja di atas 9 jam per hari alias overtime.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025, ada 146,54 juta penduduk Indonesia yang bekerja.

Dari 146,54 pekerja, 25,47 persen atau sekitar 37,32 juta di antaranya bekerja berlebihan di atas 49 jam per minggu.

BPS mencatat 32,68 persen atau 47,89 buruh bekerja 1 - 34 jam per minggu, lalu 40,43 persen atau 59,21 juta bekerja 35 - 48 jam per minggu.

"Tiga provinsi dengan persentase tertinggi pekerja dengan jam kerja berlebih atau lebih dari 49 jam adalah Gorontalo 34,05 persen, Kalimantan Utara 32,87 persen dan Kalimantan Timur 31,58 persen," tulis laporan BPS yang dirilis bulan ini.

Ironisnya, rata-rata upah bulanan nasional adalah Rp3,3 juta. Rata-rata upah di perkotaan hanya Rp3,62 juta, sementara di perdesaan lebih kecil lagi, Rp2,58 juta per bulan.

BPS mencatat ada tiga provinsi dengan rata-rata tertinggi upah bulanan, yakni DKI Jakarta Rp5,9 juta, Papua Tengah Rp4,81 juta, Kepulauan Riau Rp4,77 juta.

Sedangkan provinsi dengan rata-rata terendah upah bersih bulanan adalah Lampung Rp2,52 juta, Jawa Tengah 2,53 juta dan Nusa Tenggara Barat Rp2,57 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal mengungkap kelanjutan rencana demonstrasi menjelang pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Kabupaten/Kota.

Said Iqbal menjelaskan bahwa hingga saat ini aksi demonstrasi tersebut belum akan dijalankan dan masih menunggu rencana pemerintah melakukan pengumuman UMP 2026.

"Belum ada rencana aksi, kecuali Menaker [Menteri Ketenagakerjaan] mengumumkan kenaikan upah minimum yang tidak sesuai harapan buruh," jelasnya kepadaBisnis, Minggu (7/12/2025).

Lebih lanjut, Said menuturkan bahwa hingga saat ini pemerintah belum ada aba-aba hendak melakukan pengumuman UMP.

"Tapi belum ada pengumuman tanggal 8 Desember [untuk kenaikan UMP]," pungkasnya.

Sebelumnya, Said Iqbal menjelaskan bahwa akan menggelar aksi demo sebagai bentuk penolakan keras terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang rencananya akan dijadikan acuan penetapan upah minimum 2026 pada 8 Desember 2025.

Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia.

"KSPI, Partai Buruh, dan 72 organisasi dalam Koalisi Serikat Pekerja menyatakan siap melakukan aksi besar jika pemerintah tetap memaksakan RPP Pengupahan dan menetapkan kenaikan upah sebesar 4,3% pada 8 Desember 2025," kata Said dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

Dia menuturkan, aksi demonstrasi akan dimulai sehari sebelumnya, pada 7 Desember 2025, dan berlanjut setelah pengumuman.

Bahkan dia menekankan bakal menggerakkan setidaknya lima juta buruh dalam aksi demonstrasi penolakan RPP Pengupahan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap alasan investor lebih tertarik menanamkan modalnya ke Vietnam dibandingkan Indonesia.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengungkapkan salah satu kendala yang paling sering dikeluhkan investor ketika masuk ke Indonesia adalah dari sisi regulasi.

"Persyaratan dokumen yang sangat banyak, kewajiban menggunakan konsultan, hingga berbagai masalah sistem menjadi hambatan utama," jelasnya dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Universitas Indonesia, Depok pada Senin (24/11/2025).

Shinta menegaskan bahwa faktor regulasi yang tumpang tindih dan tidak konsisten membuat proses kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia masih dinilai memakan waktu dan biaya.

Kondisi ini kontras dengan Vietnam yang dinilai lebih cepat dan efisien dalam memproses investasi.

Selain persoalan regulasi, Shinta menekankan Indonesia masih dianggap sebagai high cost economy. Dia mencontohkan, biaya logistik Indonesia saat ini mencapai 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang hanya 13% dan China 16%.

Sementara itu, harga listrik industri di Indonesia tercatat 32% lebih mahal dibandingkan Vietnam.

Selain itu, tekanan biaya produksi juga meningkat signifikan. Berdasarkan data Apindo, Shinta menyebut inflasi naik 138%, PDB tumbuh 147%, dan upah buruh melonjak 197% dalam periode 2014–2025.

“Ini semua membuat biaya produksi kita kurang kompetitif. Pada akhirnya, ketika kita berkompetisi dengan negara tetangga, biaya menjadi pembanding utama,” katanya.

Adapun, untuk memperbaiki iklim investasi dan memperkuat daya saing nasional, Apindo menetapkan empat fokus utama untuk menjalankan fungsi advokasi serta koordinasi kebijakan yang strategis dengan pemerintah.

Pertama, mendukung program pemerintah untuk memperkuat basis produktivitas nasional, termasuk link and match ketenagakerjaan dan peningkatan keterampilan di industri masa depan.

Kedua, menjadi mitra strategis pemerintah dalam perundingan global dengan memberikan masukan mengenai kebutuhan dunia usaha. Ketiga, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dinilai masih tumpang tindih.

Terakhir, Apindo turut berperan aktif dalam penyusunan kebijakan struktural melalui proses deregulasi agar kebijakan yang lahir tidak hanya bersifat top-down, tetapi mencerminkan kebutuhan pelaku usaha.

“Apindo memastikan bahwa pertumbuhan harus berbasis shared effort—tumbuh dari bawah, bukan hanya dari atas,” ujar Shinta.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh menanggapi pengumuman besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang mundur dari tanggal seharusnya pada 21 November besok.

Hal itu sebelumnya disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, yang menyatakan bahwa pihaknya masih memfinalisasi peraturan pemerintah (PP) anyar tentang pengupahan. Beleid itu juga akan mengatur formula kenaikan UMP 2026 yang berbeda dengan kenaikan satu angka pada tahun sebelumnya.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyampaikan bahwa pihaknya belum mendengar pokok pikiran dari rancangan PP tersebut. Namun, pihaknya memandang keterlambatan pengumuman UMP akan menimbulkan ketidakpastian, sehingga buruh berancang-ancang mengambil sikap.

“Harusnya kan sekarang [UMP diumumkan]. Kami ada rencana mau turun ke jalan, kami juga menghargai teman-teman lain bahwa mereka akan turun ke jalan,” kata Elly kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

Terkait kenaikan UMP 2026 yang tidak lagi satu angka, dia menyampaikan bahwa tuntutan yang diajukan buruh di daerah-daerah memang beragam, kendati wakil KSBSI di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) mengajukan angka 8,3%.

Dia berharap agar pemerintah tetap menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 bahwa perumusan UMP harus berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu, serta harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).

Elly lantas mengungkapkan kemungkinan adanya penolakan dari pengusaha apabila besaran kenaikan UMP 2026 dinilai tinggi, yang dapat berdampak terhadap status kerja buruh.

“Jangan juga itu [kenaikan UMP] nanti jadi alasan-alasan untuk menutup perusahaan-perusahaan, terutama yang di padat karya,” ujar Elly.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyampaikan bahwa kenaikan upah satu angka hanya akan menandakan bahwa pemerintah seolah-olah menutup mata terhadap pekerja di daerah dengan upah minimum rendah.

Menurutnya, hal tersebut juga berlaku untuk pengusaha, mengingat biaya produksi yang berbeda antardaerah apabila kenaikan UMP tak memperhatikan kesenjangan yang ada.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong penerapan upah minimum yang berkeadilan dengan cara tidak memukul rata kenaikan UMP di seluruh Indonesia.

“Yang upahnya masih rendah harus dinaikkan lebih signifikan daripada dari upah minyak sudah tinggi. Kami akan suarakan itu terus,” kata Ristadi kepada Bisnis.

Adapun, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan mengundur rencana unjuk rasa menanggapi dinamika penetapan UMP 2026 dari semula 22 November menjadi 24 November.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa rencana semula dianggap tidak efektif karena jatuh pada hari libur, sehingga berencana menggelar demonstrasi di Istana Negara atau Gedung DPR RI pada awal pekan.

Pihaknya menyatakan tetap menolak kenaikan UMP 2026 versi Menaker yang disebutnya hanya naik 3,75%, berdasarkan perhitungan indeks tertentu atau alfa yang sebesar 0,1. KSPI berharap agar kenaikan UMP 2026 setidaknya sama seperti tahun sebelumnya.

"Rata-rata upah minimum per bulan di Indonesia, rata-rata 38 provinsi, tidak lebih dari Rp3 juta per bulan. Maka, rata-rata kenaikan upah minimum versi Menaker adalah di kisaran Rp90.000 per bulan," ujar Said dalam keterangannya kepada Bisnis.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama PT Multistrada Arah Sarana, Igor Zyemit, buka suara soal kabar perusahaannya membatalkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 285 pekerja. Dia menegaskan kembali komitmen perusahaan untuk memperlakukan seluruh karyawan dengan penuh rasa hormat dan menjunjung komunikasi terbuka.

Lebih lanjut, Igor menyatakan bahwa perusahaan akan terus menjalin dialog dengan serikat pekerja dalam suasana konstruktif. Sebagai tindak lanjut, Multistrada menyatakan kesiapannya untuk membatalkan surat pemberitahuan PHK yang sebelumnya telah diterbitkan.

Selain itu, perusahaan juga akan memfasilitasi program pelatihan bagi karyawan sebagai bagian dari upaya bersama mencari solusi terbaik melalui dialog bipartit antara manajemen dan pekerja.

"Kami mendengarkan dengan seksama masukan dari perwakilan Serikat Pekerja, dan pertemuan bipartit yang akan berlangsung menjadi wujud nyata komitmen kami terhadap dialog terbuka dan penghormatan terhadap proses yang adil," kata dia kepada CNBC Indonesia, Jumat (7/11/2025).

Foto: Aksi besar-besaran digelar ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di pabrik ban Michelin milik PT Multistrada Arah Sarana Tbk, Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). (Dok. KSPSI) Aksi besar-besaran digelar ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di pabrik ban Michelin milik PT Multistrada Arah Sarana Tbk, Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). (Dok. KSPSI)

Adapun PT Multistrada Arah Sarana merupakan anak usaha Michelin-perusahaan manufaktur ban asal Prancis-telah beroperasi di Indonesia selama 14 tahun terakhir. Selama periode tersebut, Michelin melalui Multistrada telah menanamkan investasi besar dan membuka lapangan kerja bagi lebih dari 5.600 pekerja di sektor manufaktur ban dan produk karet.

Sebelumnya, Zyemit menegaskan langkah yang diambil perusahaan untuk mengurangi karyawan merupakan bagian dari upaya penyesuaian terhadap kondisi pasar global yang dinamis. Ia mengakui 2 tahun terakhir, industri manufaktur ban di Indonesia termasuk Michelin menghadapi tantangan besar. Termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat yang berdampak pada daya saing global perusahaannya.

"Kami telah mengambil berbagai langkah adaptasi untuk memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga. Tetapi penyesuaian lanjutan kini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan jangka panjang dan mempertahankan peran penting Indonesia dalam jaringan global Michelin " ujarnya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan pentingnya mencari solusi alternatif sebelum perusahaan memutuskan langkah pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kami minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja," ujar Afriansyah dalam rilisnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengabarkan perusahaan segera mencabut surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Jumat (7/11/2025). Sebanyak 285 buruh PT Multistrada Arah Sarana atau dengan brand Michelin dipastikan akan kembali bekerja mulai Senin (10/11/2025).

"Langkah cepat DPR menunjukkan kehadiran negara dalam membela perjuangan buruh Indonesia yang diperlakukan tidak adil. DPR telah menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap nasib pekerja Indonesia," kata dia.