Bisnis.com, JAKARTA — Ramainya keluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terkait pembatasan hingga penutupan toko di platform e-commerce memicu perdebatan mengenai transparansi kebijakan marketplace dan efektivitas mekanisme banding yang tersedia bagi seller.

Dalam beberapa pekan terakhir, media sosial diramaikan oleh sejumlah unggahan seller yang mengaku toko mereka ditutup secara tiba-tiba, dana hasil penjualan tidak dapat dicairkan, hingga mengalami kerugian akibat stok barang yang menumpuk. Meski demikian, pelaku industri menilai kasus-kasus tersebut perlu dilihat secara proporsional dan tidak serta-merta dianggap sebagai persoalan yang terjadi secara luas.

Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan mengatakan pihaknya memahami adanya keluhan seller yang ramai diperbincangkan di media sosial. Namun, hingga saat ini belum terdapat data yang cukup untuk menyimpulkan bahwa persoalan tersebut terjadi secara masif di industri e-commerce nasional.

“Jumlah seller yang terdampak, penyebabnya, maupun detail kasusnya juga belum sepenuhnya jelas, sehingga perlu dilihat satu per satu,” kata Budi kepada Bisnis pada Senin (22/6/2026).

Menurut dia, setiap marketplace memiliki aturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengguna. Karena itu, pembatasan maupun penutupan akun umumnya dilakukan atas dasar pertimbangan tertentu, mulai dari keamanan akun, dugaan pelanggaran aturan platform, penjualan produk yang dilarang, hingga aktivitas yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, Budi menilai transparansi tetap menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan antara platform dan seller.

Menurutnya, penjual perlu memperoleh penjelasan yang memadai mengenai alasan pembatasan atau penutupan akun, termasuk akses terhadap proses klarifikasi dan banding apabila merasa terdapat kekeliruan.

“Komunikasi yang baik akan membantu menjaga kepercayaan antara platform dan seller,” katanya.

Budi juga menepis anggapan yang mengaitkan ramainya kasus penutupan toko dengan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB). Menurutnya, belum terdapat indikasi kasus-kasus yang viral berkaitan langsung dengan kebijakan tersebut.

“Setahu kami, kebijakan terkait legalitas usaha juga masih mengedepankan proses penyesuaian, sosialisasi, dan pendampingan bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Dia mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan besar hanya berdasarkan beberapa kasus yang viral di media sosial.

“Setiap kasus bisa memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga perlu dilihat secara proporsional,” kata Budi.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara platform dan seller menjadi kunci agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara jelas, transparan, dan adil bagi seluruh pihak.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai keberadaan mekanisme banding seharusnya dapat menjadi sarana bagi seller untuk memperoleh penjelasan atas tindakan yang diambil platform terhadap toko mereka.

Menurut Huda, apabila sebuah toko telah mengajukan banding hingga dua kali dan tetap ditolak, seharusnya platform dapat menjelaskan secara rinci bentuk pelanggaran yang menjadi dasar pengambilan keputusan tersebut.

“Ketika sudah ada mekanisme banding dan ditolak hingga dua kali seharusnya ada masalah serius terkait dengan toko penjual tersebut. Ini yang mesti diperjelas oleh platform ada pelanggaran apa,” kata Huda.

Dia menilai salah satu aspek yang kerap luput dari perhatian seller adalah kelengkapan persyaratan legalitas dan sertifikasi produk. Persyaratan tersebut dapat berupa NIB, izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sertifikasi halal, hingga potensi pelanggaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

“Semua aturan seharusnya jelas di awal tinggal bagaimana platform menjelaskan ketika banding,” ujarnya.

Huda juga menyoroti proses banding yang menurutnya sebaiknya tidak sepenuhnya bergantung pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Dia menilai platform perlu menyediakan layanan pelanggan yang dapat menjelaskan secara rinci dugaan pelanggaran yang dilakukan seller.

“Pelanggaran terkait dengan scam penjualan biasanya susah dibuktikan,” katanya.

Huda menilai masih terdapat celah di platform e-commerce yang berpotensi dimanfaatkan oknum seller, antara lain melalui pesanan fiktif untuk memperoleh bonus penjualan maupun subsidi ongkos kirim. Selain itu, dia juga menyoroti praktik pemecahan transaksi (split bill) yang memungkinkan sebagian pembayaran dilakukan di luar platform.

“Maka sebaiknya, platform menerapkan langkah banding yang terbuka, tidak menggunakan AI serta menjelaskan secara rinci pelanggaran,” katanya.

Huda menegaskan platform seharusnya dapat membuktikan adanya pelanggaran dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Menurutnya, tantangan serupa berpotensi semakin sering muncul seiring makin ketatnya berbagai ketentuan terkait legalitas usaha, informasi asal produk, hingga sertifikasi. Karena itu, platform perlu menyiapkan mekanisme banding yang adil dan transparan, baik bagi seller maupun konsumen.

Di tengah perdebatan tersebut, sejumlah seller membagikan pengalaman mereka melalui media sosial. Salah satunya datang dari seorang penjual yang mengaku akun TikTok Shop miliknya tiba-tiba diblokir. Dalam unggahannya di Threads, seller tersebut mengaku mengalami kerugian hampir Rp100 juta karena sekitar 1.000 produk menumpuk di gudang. Dia juga menyebut dana hasil penjualan di TikTok Shop tidak dapat dicairkan meskipun seluruh pesanan telah diproses dan dikirim sesuai ketentuan platform.

“Tapi kenapa tiba-tiba ditutup tanpa peringatan dan tanpa solusi? Kami hanya ingin keadilan dan kejelasan dari TikTok! #TikTokShop #SellerIndonesia,” tulis warganet.

Keluhan serupa disampaikan seller lain yang mengaku sempat mengalami penutupan toko. Namun, setelah melalui proses klarifikasi lebih lanjut, tokonya kembali dibuka karena tidak terbukti melakukan pelanggaran. Dia menilai seller yang mengalami persoalan serupa sebaiknya mendatangi layanan pelanggan secara langsung sambil membawa data pendukung karena alasan penolakan banding sering kali tidak dijelaskan secara rinci.

“Contoh, tuduhannya Memanipulasi Subsidi Platform ternyata di Tokopedia Care adalah Orderan Fiktif dan akhirnya saya buktikan bahwa tidak melakukan hal tersebut,” kata warganet lainnya.

Sementara itu, seorang pelaku UMKM lainnya mengaku tidak dapat mencairkan dana lebih dari Rp6 juta setelah toko onlinenya di platform Shopee ditutup permanen. Selain kehilangan akses terhadap dana hasil penjualan, dia juga masih memiliki stok telur sekitar satu kuintal dan puluhan kilogram buah yang belum terjual. Menurut pengakuannya, total kerugian yang dialami mencapai lebih dari Rp10 juta.

“Total kerugian 10 juta lebih, rasanya lumayan berat untuk aku yang cuma UMKM ini,” kata warganet lain.

BPK mendukung penuh berbagai program pemerintah yang dijalankan Bulog dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung penguatan peran Perum Bulog dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

"BPK mendukung penuh berbagai program pemerintah yang dijalankan Bulog dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan," kata Pimpinan VII BPK RI Slamet Edy Purnomo dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Slamet menekankan hal itu saat melakukan peninjauan kegiatan panen raya serta kesiapan infrastruktur Bulog di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (11/6), yang didampingi Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Slamet menyampaikan kunjungan itu menjadi wujud dukungan BPK RI terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan didukung tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Kami menyampaikan apresiasinya atas capaian Bulog yang berhasil menjalankan peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Menurut Slamet, keberhasilan Bulog dalam meningkatkan serapan gabah dan beras petani menjadi salah satu indikator penting keberhasilan program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

"Selain capaian pengadaan yang sangat baik, kami juga melihat adanya komitmen kuat dalam membangun tata kelola yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab," ucap Slamet.

Menurutnya hal itu menjadi fondasi penting agar program pangan nasional dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi petani dan masyarakat.

Ia menambahkan BPK akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan secara konstruktif guna memastikan pengelolaan keuangan negara di sektor pangan berjalan sesuai prinsip good governance serta mendukung keberhasilan program strategis nasional.

Adapun kegiatan itu diawali dengan panen raya bersama petani di Desa Mekarjaya, Kabupaten Karawang, salah satu sentra produksi padi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan VII BPK RI dan Direktur Bulog berdialog langsung dengan Forkopimda Karawang dan petani guna melihat perkembangan produksi padi nasional serta pelaksanaan penyerapan gabah dan beras dalam negeri yang dilakukan Bulog.

Sementara itu, Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan dukungan dan pengawalan dari BPK RI menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan pangan nasional.

Rizal menyampaikan Bulog terus berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan profesional.

"Kami percaya swasembada pangan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan serta pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab,” ujar Rizal.

Usai panen raya, rombongan melanjutkan kunjungan ke Gudang Bulog Purwasari II untuk meninjau sistem penyimpanan dan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Pimpinan VII BPK RI melihat secara langsung kesiapan sarana dan prasarana pergudangan Bulog dalam menjaga kualitas, kuantitas, dan keamanan stok pangan nasional.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Sentra Penggilingan Padi (SPP) Bulog. Pada kesempatan tersebut, rombongan meninjau proses pengolahan gabah menjadi beras, penerapan standar mutu, serta pemanfaatan teknologi yang mendukung efisiensi operasional dan penguatan rantai pasok pangan nasional.

"Melalui kunjungan ini, BPK RI dan Bulog menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga negara dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional yang berkelanjutan," tegas Rizal.

Selain memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, tambah Rizal, penguatan tata kelola yang akuntabel juga menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik serta menjamin keberlangsungan program pangan nasional dalam jangka panjang.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pengguna ekosistem digital kini dapat melakukan pengisian saldo Google Play dengan lebih fleksibel melalui perangkat komputer.

Proses penukaran kode voucher, baik versi fisik maupun digital, dapat diselesaikan dengan mudah melalui peramban desktop tanpa harus membuka ponsel pintar.

Melansir laman resmi Google pada Jumat (29/5/2026), platform besutan Alphabet Inc. ini menyediakan dua opsi utama untuk mengklaim saldo tersebut. Mekanisme ini dirancang untuk mempermudah konsumen dalam memanfaatkan ekosistem aplikasi, game, hingga konten premium di Google Play.

Sebagai langkah awal, pengguna perlu mengetahui bentuk kode yang dimiliki. Secara umum, kode penukaran kartu voucher fisik terdiri dari kombinasi angka dan huruf sepanjang 16 digit. Sementara itu, untuk voucher digital yang dikirim via email atau SMS, jumlah digitnya bisa bervariasi namun tetap menggunakan format kombinasi alfanumerik yang sama.

Bagi Anda yang ingin mengaktifkan saldo langsung ke akun, berikut langkah ringkas yang perlu diikuti lewat komputer:

1. Buka peramban di komputer lalu masuk ke laman [play.google.com/redeem](https://play.google.com/redeem).
2. Masukkan kombinasi angka dan huruf dari voucher Anda pada kolom yang tersedia.
3. Klik tombol 'Tukarkan' atau 'Redeem'.
4. Periksa kembali alamat email atau akun yang tertera untuk memastikan saldo masuk ke profil yang tepat.
5. Klik 'Konfirmasi' untuk menyelesaikan transaksi, dan saldo akan langsung bertambah.

Selain metode langsung di atas, Google juga menyediakan opsi penukaran secara instan saat pengguna tengah melakukan transaksi atau checkout item tertentu di platform.

Pada skenario ini, pengguna cukup melanjutkan proses belanja hingga masuk ke halaman pembayaran. Di samping pilihan metode pembayaran yang tertera, klik tanda panah ke bawah, lalu pilih opsi 'Tukarkan kode'.

Setelah menginput kode voucher, ikuti petunjuk lanjutan yang muncul di layar untuk menyelesaikan pembelian secara otomatis menggunakan saldo voucher tersebut.

MENLO PARK - Pengguna Facebook dan Instagram Perlu Memperhatikan Hal Ini

Menlo Park = Dengan beberapa penyesuaian kecil pada cara Anda memposting di Facebook dan Instagram, Anda dapat meningkatkan jangkauan dan interaksi konten Anda secara lebih efektif.

Dalam konteks persaingan konten media sosial yang semakin ketat, banyak ahli percaya bahwa pengguna Facebook dan Instagram tidak hanya perlu berinvestasi pada gambar berkualitas tinggi tetapi juga mengoptimalkan metode posting mereka jika ingin meningkatkan jangkauan dan mempertahankan pemirsa secara lebih efektif.

Salah satu elemen terpenting adalah keterangan foto, karena ini adalah hal pertama yang dilihat pengguna saat menggulirkan beranda berita mereka. Oleh karena itu, keterangan foto harus ringkas, tepat sasaran, dan menempatkan informasi terpenting di awal untuk mencegah pembaca langsung melewati postingan tersebut.

Selain itu, penggunaan huruf kapital yang berlebihan, simbol khusus, atau keterangan yang terlalu panjang dapat mengurangi pengalaman membaca, membuat unggahan terlihat tidak profesional dan kurang menarik bagi pemirsa di Facebook dan Instagram.

Hashtag juga merupakan alat yang sangat penting untuk distribusi konten, tetapi banyak orang masih melakukan kesalahan dengan memasukkan terlalu banyak hashtag yang tidak relevan, sehingga mengurangi efektivitas rekomendasi dan menyulitkan algoritma untuk mengidentifikasi topik postingan yang tepat.

Menurut para ahli media sosial, pengguna sebaiknya hanya menggunakan tagar dalam jumlah sedang, dengan memprioritaskan kata kunci yang terkait langsung dengan konten mereka atau audiens target yang ingin mereka jangkau, untuk meningkatkan peluang mereka muncul di halaman Discover .

Dalam video Reels, kualitas tampilan juga memainkan peran besar dalam menjaga keterlibatan pemirsa, jadi video harus diekspor dalam format MP4, resolusi 1080p, dan kecepatan bingkai 24 FPS hingga 60 FPS untuk memastikan gambar yang lebih jernih dan gerakan yang lebih halus.

Selain itu, merekam video dalam mode potret, yang cocok untuk ponsel, dan memanfaatkan fitur-fitur seperti berbagi Reels ke Stories, memposting silang antara Facebook dan Instagram, atau menggunakan Meta AI untuk terjemahan otomatis juga dapat membantu konten menjangkau lebih banyak pengguna baru.

Di era di mana media sosial semakin memprioritaskan konten yang mengoptimalkan pengalaman pemirsa, perubahan kecil dalam penulisan keterangan, penggunaan tagar, atau pengaturan video dapat menjadi faktor penentu dalam meningkatkan keterlibatan secara signifikan pada unggahan Facebook dan Instagram.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberi sinyal akan mengubah mekanisme pendaftaran akun media sosial guna mencegah anak memalsukan umur. Langkah tersebut muncul di tengah rencana pemerintah mewajibkan registrasi ulang akun media sosial menggunakan nomor handphone.

Analis Kebijakan Madya sekaligus Ketua Tim Hukum & Kerja Sama Setditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Nanci Laura Sitinjak mengatakan mekanisme pendaftaran akun media sosial ke depan kemungkinan akan mengalami perubahan. Salah satu tujuannya untuk mencegah anak memalsukan umur saat mendaftar akun media sosial.

“Mungkin ditunggu saja regulasinya, tetapi ini sudah menjadi perhatian nasional bahwasanya saat ini banyak sekali ya tadi umur-umur palsu yang mendaftar di media sosial. Tapi bocorannya nanti ya,” kata Nanci usai acara Cerdas Digital: Anak Remaja Aman, Orang Tua Tenang di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Sebelumnya, Komdigi mengungkapkan tengah menggodok aturan yang mewajibkan seluruh pengguna melakukan registrasi ulang akun media sosial menggunakan nomor telepon.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan rencana registrasi ulang pengguna media sosial tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengguna. Saat ini, pencantuman nomor telepon pada akun media sosial masih bersifat opsional.

“Ini yang sedang kami godok juga dengan konsultasi publik tentunya, bagaimana agar orang ketika masuk ke sosial media wajib menaruh nomor teleponnya,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (18/5/2026).

Meutya menjelaskan kewajiban tersebut diharapkan membuat identitas pengguna menjadi lebih jelas sehingga setiap orang dapat bertanggung jawab atas tulisan maupun konten yang diunggah di media sosial. Selain itu, pemerintah juga memperkuat identitas digital yang telah terverifikasi melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).

Sebelumnya, pemerintah telah mulai mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas. Dalam implementasi awal aturan tersebut, Komdigi meminta delapan platform digital berisiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Roblox, dan Bigo Live untuk menghapus akun milik pengguna berusia di bawah 16 tahun sebagai bagian dari perlindungan anak di ruang digital.

Selain itu, Komdigi juga meminta seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) melakukan self assessment atau penilaian mandiri terkait tingkat risiko layanan terhadap anak. Hasil evaluasi tersebut dijadwalkan diserahkan paling lambat 6 Juni 2026 sebagai bagian dari implementasi PP Tunas.

JAKARTA - Akuntan Sabar Pardamean L. Tobing resmi menyandang Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti tahun 2026 dengan predikat cumlaude. Dalam penelitian doktoral Sabar, transformasi digital perpajakan dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Dalam disertasinya, Sabar meneliti pengaruh administrasi pajak digital, kepercayaan wajib pajak, dan kewenangan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan efektivitas pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi. “Penelitian tersebut dilakukan di tengah percepatan transformasi sistem perpajakan nasional melalui implementasi e-filing, e-billing, hingga e-invoicing yang menjadi bagian dari roadmap Tax Administration 3.0 Direktorat Jenderal Pajak,” kata Sabar dalam sidang disertasi di Gedung S Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, lantai 8, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Penelitian itu juga menyoroti tantangan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Indonesia disebut masih menghadapi tax gap yang diperkirakan mencapai Rp250 triliun per tahun, sementara pemerintah menargetkan kenaikan tax ratio dari 10,4 persen pada 2023 menjadi 14 persen pada 2030.



“Adapun pendekatannya yakni kuantitatif menggunakan metode Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS), penelitian melibatkan 537 responden dari wajib pajak badan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mayoritas responden merupakan direktur maupun manajer tax accounting yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan perpajakan perusahaan,” tuturnya.

Dia mengungkapkan hasil penelitian menunjukkan administrasi pajak digital memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien sebesar 0,381. Selain itu, kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak serta kewenangan institusi perpajakan juga terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan.

Efektivitas pemeriksaan pajak dalam penelitian tersebut juga terbukti memperkuat hubungan antara digitalisasi perpajakan, tingkat kepercayaan wajib pajak, dan kewenangan otoritas terhadap kepatuhan perpajakan. “Temuan itu menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya membutuhkan dukungan teknologi, tetapi juga sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif,” imbuhnya.

Dalam aspek kebaruan penelitian, Sabar mengembangkan model Administrasi Pajak Digital (APD) menjadi enam dimensi dengan menambahkan aspek pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta keamanan siber dan manajemen risiko. Pengembangan model tersebut disesuaikan dengan PMK Nomor 81 Tahun 2024 dan PER-41/PJ/2010.

“Penelitian ini turut merekomendasikan penguatan sistem keamanan siber perpajakan, integrasi teknologi berbasis AI dan analytics, serta peningkatan edukasi dan mitigasi risiko perpajakan di lingkungan perusahaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak di tengah transformasi digital sistem perpajakan nasional,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Instagram tiba-tiba mengalami kejanggalan yang dirasakan oleh banyak penggunanya. Banyak orang mengaku kehilangan ribuan followers secara mendadak.

Fenomena ini kemudian menjadi viral karena banyak pengguna panik yang mengalami penurunan pengikut dalam beberapa hari terakhir.

Diduga, hilangnya ribuan followers di Instagram ini karena Meta telah melakukan pembersihan besar-besaran terhadap akun bot dan akun tidak aktif.

Adapun berdasarkan kebijakan transparansi Meta, langkah-langkah pembersihan akun-akun tersebut bertujuan untuk meningkatkan integritas platform.

Pembersihan followers juga dilakukan Meta untuk mengurangi penyebaran spam yang kerap mengganggu sejumlah pengguna.

Diketahui, Meta juga baru saja mengumumkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendeteksi pengguna di bawah usia 13 tahun di platform mereka.

Hal ini sejalan dengan aturan sejumlah negara yang tak mengizinkan akun di bawah umur melakukan aktivitas di media sosial.

Lebih lanjut, teknologi tersebut juga digunakan untuk memeriksa aktivitas dan identitas akun di bawah umur secara otomatis.

Kemudian melansir di blog resminya, sistem mendeteksi akun yang dimiliki oleh anak di bawah 13 tahun, bisa dinonaktifkan sementara. Pemilik akun nantinya akan diminta menjalani proses verifikasi usia agar akun tidak dihapus permanen.

“Sebagai bagian dari proses rutin kami untuk menghapus akun yang tidak aktif, beberapa akun Instagram mungkin telah melihat pembaruan pada jumlah pengikut mereka. Pengikut aktif tetap tidak terpengaruh, dan akun yang ditangguhkan yang telah dipulihkan akan dimasukkan kembali dalam hitungan setelah verifikasi," kata juru bicara Meta dikutip pada Kamis (7/5).

Adapun melansir Gulfnews, Instagram disebut tak menjadikan langkah pembersihan besar-besaran ini sebagai perubahan kebijakan baru, melainkan sebagai bagian dari penegakan standar integritas platform yang sedang berlangsung.

Tujuan dari pembersihan akun ini adalah untuk memastikan metrik keterlibatan lebih akurat mewakili aktivitas akun yang sebenarnya, yang juga memengaruhi bagaimana konten diberi peringkat dan didistribusikan di aplikasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi Meta akan menggunakan teknologi AI untuk memindai foto dan video guna mengidentifikasi pengguna di bawah usia 13 tahun dari struktur tulang dan tinggi badan. Teknologi ini akan diimplementasikan di platform Facebook dan Instagram.

Perusahaan yang dipimpin oleh Mark Zuckerberg ini menyebutkan AI akan mencari petunjuk visual seperti tinggi badan dan struktur tulang. Hal tersebut untuk memastikan pengguna memenuhi syarat usia minimum di platform mereka.

"Kami ingin memperjelas bahwa ini bukan pengenalan wajah (facial recognition). AI kami melihat tema umum dan isyarat visual untuk memperkirakan usia umum seseorang," tulis Meta dalam blog resminya dilansir dari TechCrunch, Rabu (6/5/2026).

Meta menambahkan bahwa sistem ini tidak mengidentifikasi orang tertentu dalam gambar. Perusahaan mengklaim kombinasi wawasan visual dengan analisis teks dapat meningkatkan jumlah identifikasi akun di bawah umur secara signifikan.

Sistem analisis visual ini telah beroperasi di sejumlah negara terpilih. Meta menyatakan sedang berupaya untuk melakukan peluncuran teknologi tersebut secara lebih luas dalam waktu dekat.

Selain struktur fisik, AI juga menganalisis seluruh profil pengguna untuk mencari petunjuk kontekstual. Hal ini mencakup unggahan perayaan ulang tahun hingga penyebutan tingkat kelas sekolah di kolom komentar atau biodata.

Apabila sistem menentukan seorang pengguna berada di bawah umur, Meta akan segera menonaktifkan akun tersebut. Pengguna harus membuktikan usia mereka melalui proses verifikasi resmi agar akun tidak dihapus secara permanen.

Rencana ekspansi teknologi ini juga mencakup fitur Instagram Live dan Facebook Groups. Perusahaan berupaya menutup celah bagi anak-anak yang mencoba memanipulasi sistem verifikasi usia konvensional.

Kebijakan ini muncul tak lama setelah juri di New Mexico yang menilai perusahaan itu menyesatkan konsumen mengenai keamanan platform dan menempatkan anak-anak dalam risiko.

Meta juga menghadapi tekanan dari Komisi Eropa yang menemukan adanya pelanggaran terhadap Digital Services Act. Investigasi awal menunjukkan bahwa persyaratan usia minimum 13 tahun tidak ditegakkan secara memadai.

Menanggapi tantangan tersebut, Meta memperluas teknologi Teen Accounts ke 27 negara di Uni Eropa dan Brasil. Fitur ini memberikan perlindungan tambahan seperti pembatasan pesan masuk dan pengaturan akun privat secara otomatis.

Di Amerika Serikat, Meta mulai memperluas teknologi serupa ke platform Facebook. Langkah ini dijadwalkan akan menyusul di wilayah Inggris dan Uni Eropa pada Juni mendatang.

Di Indonesia sendiri, Meta juga mendapatkan tekanan dari pemerintah untuk mematuhi kebijakan baru yang mewajibkan untuk mendeaktivasi akun milik pengguna berusia di bawah 16 tahun. Peraturan tersebut tertuang di Peraturan Pemerintah No. 17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.

Meskipun investasi pada teknologi verifikasi usia terus ditingkatkan, Meta menekankan bahwa tantangan ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Perusahaan mendesak adanya regulasi yang mewajibkan toko aplikasi (app store) untuk turut memverifikasi usia pengguna.

Data dari Internet Matters menunjukkan bahwa 46% anak-anak menganggap pemeriksaan usia sangat mudah untuk diakali. Beberapa metode yang digunakan termasuk memalsukan tanggal lahir hingga memanipulasi foto wajah agar terlihat lebih tua.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 yang masuk sampai batas akhir 30 April 2026 lalu yakni 13.056.881 SPT.

Berdasarkan data dari Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Inge Diana Rismawanti, jumlah SPT yang sudah disampaikan hingga Kamis lalu itu masih di bawah target Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) yaitu 15 juta SPT. Artinya, realisasi hanya tercapai sekitar 87% dari target.

DJP mencatat perolehan SPT itu terbanyak tetap dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) karyawan yaitu 10.743.907 SPT.

Kemudian, WP OP nonkaryawan sebanyak 1.438.498 SPT. WP Badan berdenominasi rupiah terkumpul sebanyak 846.682 SPT, sedangkan yang berdenominasi dolar AS 1.379 SPT.

Di sisi lain, WP migas berdenominasi rupiah sebanyak 13 SPT dan berdenominasi dolar AS sebanyak 181 SPT.

Adapun realisasi penyampaian SPT untuk beda tahun buku, atau dilaporkan mulai 1 Agustus 2025, meliputi 26.184 SPT dari WP Badan berdenominasi rupiah dan 37 SPT WP Badan berdenominasi dolar AS.

Terkait dengan aktivasi akun Coretax, DJP mencatat sudah ada 18.993.498 WP yang mendaftar akun sistem inti administrasi perpajakan itu.

Perinciannya meliputi 17.803.629 akun WP OP, 1.098.274 WP Badan, 91.366 WP Instansi Pemerintah dan 229 WP perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Adapun otoritas pajak telah memberikan dua kali relaksasi dalam pelaporan SPT tahunan pajak 2025. Pertama, relaksasi diberikan kepada WP OP berupa penghapusan sanksi administratif bagi pelaporan dan pembayaran SPT sampai 31 Maret 2026.

Seharusnya, batas akhir pelaporan SPT OP jatuh pada 31 Maret setiap tahunnya apabila mengacu pada UU KUP. Perpanjangan deadline secara tidak langsung ini diberikan karena periode efektif pelaporan SPT terpotong libur Idulfitri.

Relaksasi kedua diberikan serupa dengan yang pertama, yaitu SPT Badan. Pada 30 April 2026, yang seharusnya menjadi batas akhir pelaporan SPT Badan, DJP kembali memberikan relaksasi dengan menghapus sanksi administratif bagi pelaporan yang disampaikan hingga 31 Mei 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus menegakkan aturan implementasi Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), yang akhirnya membuat platform digital seperti TikTok dan platform gim Roblox tunduk.

TikTok memutuskan menonaktifkan 1,7 juta akun milik anak di bawah usia 16 tahun per Selasa (28/4/2026) sebagai bentuk kepatuhan terhadap PP Tunas, dan setelah mendapat desakan kuat dari pemerintah.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengapresiasi langkah tersebut. TikTok dinilai menjadi platform pertama yang menyampaikan komitmen kepatuhan terhadap PP Tunas sekaligus transparansi data penindakan terhadap akun anak.

“Jadi kalau 10 April lalu, kami sudah melaporkan TikTok telah menonaktifkan kurang lebih 780.000 akun, maka per hari ini yang telah dinonaktifkan akun di bawah 16 tahun adalah 1,7 juta akun anak dari platform TikTok dari 28 Maret,” kata Meutya, dikutip Minggu (3/5/2026).

Meutya menambahkan, TikTok juga telah memaparkan rencana aksi kepatuhan yang lebih rinci dan terukur ke depan. Perusahaan tidak hanya fokus pada penonaktifan akun anak, tetapi juga memperkuat penanganan kejahatan digital, termasuk pemberantasan judi online di platformnya.

Selain itu, TikTok disebut berkomitmen memperketat pemantauan pengguna guna memastikan kebijakan perlindungan anak berjalan efektif. Meutya mengakui, pengetatan sistem tersebut berpotensi menimbulkan gangguan, termasuk kemungkinan akun pengguna dewasa ikut terdampak.

Namun, dia menegaskan TikTok telah menyediakan mekanisme pelaporan bagi pengguna dewasa yang akunnya terdampak secara tidak sengaja agar dapat segera dipulihkan.

Sementara itu, Head of Public Policy TikTok Indonesia Hilmi Ardianto menegaskan bahwa keamanan pengguna menjadi prioritas utama perusahaan. Dia menyebut TikTok terus menyesuaikan kebijakan internal dengan regulasi di setiap negara, termasuk Indonesia.

Hilmi menambahkan, perusahaan juga terus memperkuat investasi dalam aspek keamanan digital serta kolaborasi dengan pemerintah.

“Kami terus berinvestasi dan kami sangat-sangat mengapresiasi dari Komdigi yang sudah menjadi partner kami selama ini untuk terus menggiatkan baik itu literasi digital maupun berbagai kampanye lainnya seperti anti judi online dan lainnya yang gunanya adalah untuk bisa meningkatkan kembali literasi digital dari masyarakat di Indonesia,” kata Hilmi.

23 Juta Pengguna RI Roblox Terlindungi

Tidak hanya itu, Meutya juga mengumumkan bahwa platform gim Roblox telah menerapkan verifikasi usia bagi penggunanya di Indonesia. Langkah itu sangat signifikan sesuai dengan regulasi tersebut, mengingat besarnya proporsi pengguna anak di platform tersebut. Dari total 45 juta pengguna Roblox di Indonesia, tercatat sebanyak 23 juta di antaranya merupakan anak-anak di bawah usia 16 tahun.

"Roblox telah menghilangkan fitur komunikasi dengan orang tidak dikenal untuk anak dengan usia kurang dari 16 tahun dan 13 tahun. Langkah ini sejalan dengan aspek utama dalam aturan pemerintah, yakni pembatasan komunikasi dengan orang tak dikenal serta pengendalian konten," ujar Meutya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Kamis (30/4/2026), dikutip dari siaran pers.

Selain pembatasan interaksi, Roblox juga menyediakan fitur pengaturan waktu layar (screen time) yang dapat dikendalikan langsung oleh orang tua guna meminimalkan risiko kecanduan gim pada anak.

Meutya mengatakan, hingga saat ini, pihaknya telah mengantongi komitmen kepatuhan terhadap PP Tunas dari delapan platform digital raksasa, termasuk Facebook, Instagram, Threads, X (dahulu Twitter), Bigo Live, YouTube, dan TikTok.

Implementasi perlindungan anak itu juga mendapat dukungan dari berbagai pemerintah daerah (pemda) melalui kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah.

"Kami sangat terbantu dengan aturan jika anak-anak sekolah tidak membawa gawai ke sekolah," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa TikTok telah menonaktifkan 1,7 juta akun milik anak di bawah usia 16 tahun per Selasa (28/4/2026). Langkah ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengapresiasi langkah tersebut. TikTok dinilai menjadi platform pertama yang menyampaikan komitmen kepatuhan terhadap PP Tunas sekaligus transparansi data penindakan terhadap akun anak.

“Jadi kalau 10 April lalu, kami sudah melaporkan TikTok telah menonaktifkan kurang lebih 780.000 akun, maka per hari ini yang telah dinonaktifkan akun di bawah 16 tahun adalah 1,7 juta akun anak dari platform TikTok dari 28 Maret,” kata Meutya di Kantor Komdigi pada Selasa (28/4/2026).

Meutya menambahkan, TikTok juga telah memaparkan rencana aksi kepatuhan yang lebih rinci dan terukur ke depan. Perusahaan tidak hanya fokus pada penonaktifan akun anak, tetapi juga memperkuat penanganan kejahatan digital, termasuk pemberantasan judi online di platformnya.

Selain itu, TikTok disebut berkomitmen memperketat pemantauan pengguna guna memastikan kebijakan perlindungan anak berjalan efektif. Meutya mengakui, pengetatan sistem tersebut berpotensi menimbulkan gangguan, termasuk kemungkinan akun pengguna dewasa ikut terdampak.

Namun, dia menegaskan TikTok telah menyediakan mekanisme pelaporan bagi pengguna dewasa yang akunnya terdampak secara tidak sengaja agar dapat segera dipulihkan.

Sementara itu, Head of Public Policy TikTok Indonesia Hilmi Ardianto menegaskan bahwa keamanan pengguna menjadi prioritas utama perusahaan. Dia menyebut TikTok terus menyesuaikan kebijakan internal dengan regulasi di setiap negara, termasuk Indonesia.

Hilmi menambahkan, perusahaan juga terus memperkuat investasi dalam aspek keamanan digital serta kolaborasi dengan pemerintah.

“Kami terus berinvestasi dan kami sangat-sangat mengapresiasi dari Komdigi yang sudah menjadi partner kami selama ini untuk terus menggiatkan baik itu literasi digital maupun berbagai kampanye lainnya seperti anti judi online dan lainnya yang gunanya adalah untuk bisa meningkatkan kembali literasi digital dari masyarakat di Indonesia,” kata Hilmi.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan perkembangan terbaru kepatuhan platform digital terhadap aturan perlindungan anak (PP Tunas). TikTok menjadi platform pertama yang melaporkan langkah konkret secara terbuka.

Dia mengatakan, TikTok tidak hanya menyampaikan komitmen, tetapi juga menunjukkan data nyata terkait penindakan akun. Sejak 28 Maret 2026, TikTok telah menonaktifkan sekitar 1,7 juta akun pengguna di bawah usia 16 tahun.

“TikTok menjadi platform pertama yang melaporkan angka penonaktifan dan menunjukkan bahwa komitmen dibarengi langkah nyata secara transparan,” ujar Meutya, Selasa (28/4/2026).

Angka ini meningkat signifikan dibanding laporan sebelumnya pada 10 April yang masih berada di kisaran 780 ribu akun. Tak hanya soal akun anak, Komdigi juga menyoroti upaya penanganan kejahatan digital di platform, termasuk praktik judi online.

Pemerintah meminta platform memperketat pengawasan terhadap aktivitas pengguna. Dalam kesempatan tersebut, Meutya juga mengakui sempat mengalami kendala saat proses penertiban.

Beberapa akun dewasa ikut terdampak. Namun, dia mengimbau untuk segera melaporkan agar bisa dinormalisasi dengan cepat.

“Kalau ada akun yang tidak sengaja ternonaktifkan bisa dilaporkan untuk normalisasi dan akan diproses cepat,” ucapnya.

Menurut dia, aturan ini tidak hanya berlaku untuk TikTok. Seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia diimbau mematuhi komitmen dan memberikan implementasi nyata.

Komdigi juga mengingatkan platform lain untuk segera melakukan self assessment terkait kepatuhan dengan batas waktu hingga 6 Juni 2026. “Silakan segera disampaikan agar tidak menumpuk di akhir dan bisa segera kami evaluasi,” katanya.