LONDON - Virus telah mengancam organisme hidup sepanjang sejarah evolusi. Pada manusia dan vertebrata lainnya, salah satu mekanisme pertahanan utama tubuh terhadap virus bergantung pada protein yang disebut MAVS.

Ketika virus terdeteksi, MAVS membantu mengaktifkan sistem kekebalan tubuh untuk merespons infeksi. Dengan cara tertentu, mekanisme ini menggunakan taktik menekan mekanisme sistem kekebalan tubuh untuk... melawan virus.

Hewan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh mereka ketika mendeteksi virus yang menyerang, tetapi anemon laut menggunakan strategi yang berlawanan.

Temuan ini menunjukkan bahwa evolusi telah menghasilkan lebih dari satu strategi yang berhasil untuk memerangi virus di kerajaan hewan.

Penelitian ini, yang dipimpin oleh mahasiswa PhD Ton Sharoni dan Profesor Yehu Moran di Universitas Ibrani Yerusalem, bekerja sama denganpara ilmuwandari Universitas North Carolina di Charlotte, telah diterbitkan dalam jurnal Nature Ecology & Evolution.

Anemon laut, hewan laut purba, berpisah dari garis evolusi yang mengarah pada manusia lebih dari 600 juta tahun yang lalu. Sebagai kerabat dekat karang dan ubur-ubur, anemon laut memberikan wawasan berharga bagi para ilmuwan tentang evolusi awal sistem kekebalan tubuh hewan.

Selama penelitian mereka, mereka menemukan protein yang sebelumnya tidak dikenal dan menamakannya CARDIB (CARD Inhibitor Binding protein).

Anemon laut Nematostella vectensis telah membantu para ilmuwan menemukan mekanisme resistensi antivirus yang "tidak lazim".

Awalnya, CARDIB memiliki struktur yang sangat mirip dengan MAVS, sehingga para peneliti percaya bahwa virus ini dapat menjalankan peran antivirus yang serupa seperti pada manusia. Namun, asumsi itu dengan cepat runtuh.

Profesor Yehu Moran, kepala Departemen Ekologi, Evolusi, dan Perilaku di Universitas Ibrani, mengatakan: "Kami menemukan bahwa cara kerjanya justru sebaliknya. Alih-alih mengaktifkan mekanisme pertahanan terhadap virus, CARDIB justru menghambatnya."

Sebuah protein yang mengejutkan telah ditemukan yang menawarkan perlindungan dengan memperlambat sistem kekebalan tubuh. Penemuan ini segera menimbulkan pertanyaan penting: Mengapa seekor hewan sengaja menekan respons kekebalan tubuhnya sendiri?

Untuk menyelidiki hal ini, para peneliti menggunakan metode penyuntingan gen CRISPR untuk menghilangkan gen CARDIB dari anemon laut sebelum memaparkannya pada virus.

Hasilnya di luar dugaan: anemon laut tanpa CARDIB menjadi jauh lebih rentan terhadap infeksi. Virus berkembang biak lebih cepat, organisme tidak mampu mengaktifkan sistem pertahanan mereka, dan kemampuan mereka untuk melawan infeksi berkurang drastis.

"Hasilnya benar-benar berlawanan dengan apa yang kami harapkan," kata Sharoni. "Meskipun CARDIB bertindak sebagai imunosupresan dalam kondisi normal, penekan tersebut ternyata sangat penting untuk menghasilkan respons antivirus yang efektif."

Secara keseluruhan, eksperimen menunjukkan bahwa anemon laut bergantung pada jalur antivirus yang sama sekali berbeda dari yang digunakan oleh manusia, meskipun kedua sistem tersebut mengandung komponen molekuler yang terlihat sangat mirip.

Para peneliti juga ingin menentukan implikasi apa yang dimiliki jalur imun yang baru ditemukan ini di luar kondisi laboratorium yang terkontrol ketat.

Untuk menjawab pertanyaan itu, anemon laut hasil rekayasa genetika dipindahkan dari tangki laboratorium ke ekosistem laut luar ruangan yang dialiri air muara alami di Carolina Selatan. Hal ini membuat mereka terpapar berbagai virus dan mikroorganisme yang ditemukan di habitat normal mereka.

Para ilmuwan terkejut mengetahui bahwa imunosupresi justru membantu anemon laut melawan virus dengan lebih efektif.

Perbedaan tersebut menjadi jelas hanya setelah beberapa hari. Anemon laut yang kekurangan gen CARDIB dan gen antivirus terkait mengakumulasi virus secara signifikan lebih banyak daripada individu tanpa modifikasi genetik tersebut.

Para peneliti juga menemukan bahwa gen imun yang tampaknya hanya memiliki peran yang cukup penting dalam percobaan laboratorium menjadi sangat penting dalam kondisi lingkungan alami.

Ini menunjukkan bahwa penemuan ini bukan sekadar fenomena laboratorium. Penemuan ini memainkan peran penting dalam membantu hewan-hewan ini mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh virus di alam liar.

Temuan ini menunjukkan bahwa evolusi tidak berhenti pada satu strategi antivirus universal. Sebaliknya, kelompok hewan yang berbeda mungkin secara independen mengembangkan sistem molekuler yang berbeda untuk mendeteksi virus dan mencegah penyebarannya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap pemungutan pajak terhadap pedagang online yang berjualan di marketplace akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026.

Per 1 Juli 2026 DJP menunjuk empat marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang online. Keempat platform adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan penarikan pajak dari para pedagang online mulai dilakukan pada 1 Agustus 2026. Dalam periode satu bulan masa transisi sejak 1 Juli, Shopee dan tiga platform lainnya melakukan sosialisasi, melakukan penyesuaian sistem terkait pungutan pajak pedagang online tersebut.

"Pak Menteri Keuangan yang juga sudah disampaikan arahan kepada kami memang untuk melaksanakan pemungutan daripada PPh Pasal 22 melalui marketplace, kita tunjuk 1 Juli empat marketplace, kemudian akan dilakukan (pungutan) mulai 1 Agustus," kata Bimo dalam konferensi pers di kantor DJP, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Bimo mengatakan penunjukan empat marketplace pemungut pajak pedagang online sudah melalui pertimbangan DJP, mulai dari kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi, penggunaan mekanisme rekening escrow, hingga kesiapan marketplace untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara elektronik.

"Dalam perkembangannya tentu kami akan mempertimbangkan apabila memang ada marketplace-marketplace lain yang memang bisa masuk ke dalam kriteria secara kesiapan sistem, skala transaksi, dan juga kapasitas administrasi ini akan kami tunjuk sebagai marketplace berikutnya," ujar Bimo.

Bimo menjelaskan mekanisme pemungutan pajak oleh marketplace ke pedagang ini sederhana, terdiri dari enam langkah. Pertama, konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace.

Kedua, marketplace memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri. Ketiga, marketplace menerbitkan tagihan atau invoice atas transaksi tersebut, yang di dalamnya berisi informasi besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut.

Keempat, dokumen tagihan atau invoice elektrik yang diterbitkan marketplace merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22.

"Jadi, tidak perlu ada double effort dokumen tagihan invoice elektronik dipersamakan dengan bukti pemungutan," ujar Bimo.

Kelima, marketplace menyetorkan pemungutan tersebut ke kas negara. Keenam, marketplace setelah menyetorkan pemungutan, melaporkan pemungutan melalui SPT Masa PPh Unifikasi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan marketplace memiliki waktu satu bulan untuk bisa melakukan edukasi, sosialisasi bersama DJP.

Dalam satu bulan itu, mereka juga diberi waktu melakukan penyesuaian dalam sistem mereka.

"Kewajiban pemungutan baru dilakukan pada tanggal 1 Agustus. Jadi ada waktu 1 bulan setelah penunjukan sebagai pemungut PPh pasal 22 tadi," ujar Inge.

Bisnis.com, PEKANBARU - Polda Riau menjadi salah satu dari 12 satuan kerja di lingkungan Polri yang menerima tanda kehormatan Nugraha Sakanti dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Lapangan Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo sebagai bentuk apresiasi negara kepada satuan kerja Polri yang dinilai berjasa, berprestasi, dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan bangsa dan negara.

Penganugerahan Nugraha Sakanti didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 37/TK/2026, Keputusan Presiden Nomor 38/TK/2026, serta Keputusan Presiden Nomor 55/Polri Tahun 2026 yang dibacakan oleh Sesmilpres Mayjen Wahyu Yudhayana.

Selain Polda Riau, penghargaan yang sama juga diberikan kepada Divisi Hukum Polri, Pusat Keuangan Polri, Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Sumatera Utara, Polda Lampung, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Nusa Tenggara Barat.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan penghargaan tersebut merupakan kehormatan sekaligus amanah yang dipersembahkan untuk seluruh personel Polda Riau beserta jajaran dan masyarakat Riau yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung berbagai program pembangunan.

"Alhamdulillah, penghargaan Nugraha Sakanti ini merupakan kehormatan bagi seluruh keluarga besar Polda Riau. Penghargaan ini bukan milik seorang Kapolda, tetapi buah dari kerja keras, dedikasi, dan pengabdian seluruh personel serta dukungan masyarakat yang terus bersinergi bersama kami menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Riau," ujar Kapolda.

Dalam amanatnya pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tengah menjalani transformasi besar di berbagai bidang.

Menurut Presiden, tidak mungkin ada kemakmuran tanpa stabilitas, tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan, dan tidak mungkin negara menjadi kuat tanpa aparat yang dipercaya rakyat.

Presiden juga memberikan apresiasi kepada Polri atas kontribusinya dalam mendukung berbagai program strategis nasional, mulai dari ketahanan pangan, Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, hingga penanganan bencana.

Di hadapan seluruh jajaran Polri, Presiden berpesan agar setiap anggota Polri terus menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, menjunjung tinggi integritas, serta senantiasa setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia.

Menanggapi amanat tersebut, Irjen Herry Heryawan menegaskan bahwa penghargaan yang diterima Polda Riau harus dimaknai sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian, bukan sebagai tujuan akhir.

"Arahan Bapak Presiden menjadi pengingat bagi kami bahwa kepercayaan masyarakat adalah kehormatan tertinggi yang harus terus dijaga. Karena itu, penghargaan ini kami jadikan motivasi untuk terus menghadirkan Polri yang profesional, humanis, berintegritas, dan selalu hadir memberikan solusi bagi masyarakat," kata lulusan Akpol 1996 ini.

Menurutnya, berbagai inovasi dan program yang selama ini dijalankan Polda Riau akan terus diperkuat sebagai bagian dari implementasi kebijakan Presiden dan transformasi Polri yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Irjen Herry menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, mendukung program ketahanan pangan nasional, memperluas kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, serta mengimplementasikan Green Policing sebagai ikhtiar menjaga keamanan yang selaras dengan kelestarian lingkungan.

"Itulah cara kami menerjemahkan amanah Presiden dalam pengabdian sehari-hari," ungkapnya.

Kapolda menambahkan, penghargaan Nugraha Sakanti menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Polda Riau untuk terus bekerja lebih baik, menjaga kepercayaan publik, dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat.

"Semoga penghargaan ini menjadi energi baru bagi seluruh personel Polda Riau untuk terus bekerja dengan tulus, rendah hati, dan penuh integritas. Kami berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat serta memberikan pengabdian terbaik demi terwujudnya keamanan yang menjadi fondasi Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,” demikian Irjen Herry.

Badan Pusat Statistik (BPS) siap memetakan potensi besar ekonomi kreatif secara utuh melalui Sensus Ekonomi 2026, yang digelar pada 15 Juni-31 Agustus. Sebanyak 251 ribu petugas sensus akan melakukan pendataan usaha secara door to door di seluruh Indonesia.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengibaratkan sensus ekonomi sebagai rekam medis perekonomian Indonesia. Data lengkap dan akurat diyakini dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Amalia dalam kegiatan Pencanangan dan Ngisi Bareng (Ngibar) SE2026 bersama Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta, Senin (29/6), yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, serta Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya.

"Ketika kita memiliki data yang lengkap dan akurat, maka kebijakan yang dihasilkan akan semakin tepat sasaran. Karena itu, kami mengajak seluruh pegiat usaha memberikan informasi yang benar. Tidak perlu khawatir, kerahasiaan data dijamin sesuai peraturan perundang-undangan," kata Amalia.

Pada 2025, BPS mencatat kontribusi sektor ekonomi kreatif mencapai 7,38 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan pertumbuhan 6,86 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11 persen.

Pada tahun yang sama, ekonomi kreatif menyerap 27,40 juta tenaga kerja atau 18,70 persen dari total tenaga kerja nasional. Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyerapan tenaga kerja ekonomi kreatif terbesar, mencapai 6,24 juta orang.

Data BPS tersebut mencerminkan bahwa ekonomi kreatif saat ini telah berkembang menjadi salah satu sumber pertumbuhan perekonomian, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja, dengan peran sebagai penggerak aktivitas ekonomi, termasuk kuliner, fesyen, musik, film, desain komunikasi visual, hingga pengembangan aplikasi digital.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menyebutkan bahwa SE2026 akan menjadi dasar penting untuk memetakan persebaran dan potensi subsektor ekonomi kreatif di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

"Dengan suksesnya sensus ekonomi nasional, data tentang ekonomi kreatif indonesia semakin jelas, sehingga kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, akademisi, penggiatnya, kemudian mungkin untuk akses pendanaan termasuk untuk mendapatkan kredit subsektor mana yang lagi sedang berkembang, subsektor mana yang musti diselamatkan, subsektor mana yang stagnan itu juga kita bisa lihat sama-sama," kata Riefky.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menilai SE2026 sebagai instrumen strategis untuk menghasilkan data yang memetakan potensi ekonomi kreatif Indonesia secara lebih komprehensif, sehingga pemerintah dapat menyusun berbagai program lebih tepat sasaran.

"Sensus akan menjadikan kekuatan kita untuk mampu memetakan ekonomi kreatif secara lebih dalam. Sensus Ekonomi 2026 membantu kita melihat ekonomi kreatif lebih jelas dalam tiga dimensi. Yang pertama intervensi sektoral, yang kedua pemahaman geografis, dan yang ketiga memahami kebutuhan para pelaku," kata Muhaimin.

Amalia optimistis, manfaat SE2026 akan dapat dioptimalkan oleh pelaku usaha, karena menginformasikan posisi dan potensi usaha yang diharapkan mendorong pemahaman terhadap dinamika pasar dalam penyusunan strategi bisnis yang lebih adaptif dan berbasis data statistik.

"Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini," ujar Amalia.

Pada kesempatan yang sama, kegiatan pencanangan juga dirangkaikan dengan penyerahan Statistik Ekonomi Kreatif Tahun 2025. Sebagai bentuk sinergi antara Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS dalam mendukung pelaksanaan SE2026, acara dilanjutkan dengan sosialisasi sensus serta pengisian kuesioner secara simbolis oleh perwakilan asosiasi dari berbagai subsektor ekonomi kreatif.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons rekomendasi majelis hakim agar tuntutan uang pengganti senilai Rp4,8 triliun terhadap eks Mendikbudristek Nadiem Makarim diusut melalui tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pihaknya saat ini masih mempelajari putusan terhadap Nadiem Makarim.

"Akan dipelajari putusannya terlebih dahulu oleh penuntut umum dan penyidik atas pertimbangan majelis hakim," ujar Anang saat dihubungi, Rabu (1/7/2026).

Sebelumnya, majelis hakim menolak tuntutan jaksa untuk membebankan pembayaran uang pengganti sekitar Rp4,8 triliun kepada Nadiem Makarim dalam kasus korupsi Chromebook.

Sebagaimana diketahui, uang Rp4,8 triliun tersebut merupakan salah satu unsur uang pengganti yang dituntut jaksa agar dibebankan dalam putusan terhadap Nadiem Makarim.

Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim mengakui tuntutan tersebut diajukan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.

Hakim menjelaskan sejumlah alasan permohonan jaksa penuntut umum itu ditolak. Salah satunya, mekanisme hukum yang ditempuh dalam perkara tersebut dinilai tidak tepat.

Majelis hakim juga menegaskan tidak bermaksud menyangkal adanya dugaan peningkatan harta yang tidak wajar berdasarkan LHKPN Nadiem Makarim.

"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh alasan ini permohonan uang pengganti sebesar Rp4 triliun sekian tidak dapat dikabulkan dalam perkara a quo, bukan karena menyangkal keberadaan harta tidak seimbang, melainkan karena jalur hukum yang dipilih tidak tepat," ujar hakim dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Oleh karena itu, majelis hakim merekomendasikan kepada penyidik Kejaksaan Agung untuk menerapkan ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam menelusuri dugaan harta tidak wajar milik Nadiem secara lebih komprehensif.

"Majelis hakim merekomendasikan agar penyidik Kejaksaan Agung RI melanjutkan penelusuran harta dimaksud melalui penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal Pasal 3 UU Tipikor yang telah terbukti sebagaimana putusan ini," pungkasnya.

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada sejumlah kesatuan dan anggota Polri, serta memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada tiga purnawirawan Polri dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).

Penganugerahan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 37 dan 38 TK Tahun 2026 serta Keputusan Presiden Nomor 55/Polri Tahun 2026 yang dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden.

Dalam keputusan tersebut, Presiden menetapkan pemberian Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti sebagai penghargaan kepada kesatuan di lingkungan Polri yang dinilai berjasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, Presiden juga menganugerahkan Bintang Bhayangkara Narariya kepada anggota Polri yang dinilai memiliki jasa besar, keberanian, dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan tugas demi kemajuan institusi kepolisian.

Keputusan tersebut juga menetapkan pemberian pangkat secara istimewa kepada sejumlah purnawirawan Polri atas jasa luar biasa bagi bangsa dan negara.

Sebanyak 11 satuan kerja dan kepolisian daerah menerima Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti. Penerima penghargaan tersebut meliputi Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Sumatera Utara, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Jawa Tengah, Polda Banten, Polda Kalimantan Tengah, Polda Jawa Timur, Divisi Hukum Polri, dan Pusat Keuangan Polri.

Sementara itu, Bintang Bhayangkara Narariya dianugerahkan kepada tiga personel Polri, yakni Prasetiyo Adhi Wibowo yang bertugas sebagai Widyaiswara Kepolisian Madya TK III Sespim Lemdiklat Polri, Nengsi Marline Waromy yang menjabat Kasiwas Polresta Manokwari Polda Papua Barat, serta Wawan Setiyawan yang bertugas di Subsi Protokol Satlat Brimob Korbrimob Polri.

Pada kesempatan yang sama, Presiden juga menganugerahkan pangkat kehormatan kepada tiga purnawirawan Polri.

Sidarto Danusubroto yang sebelumnya berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dianugerahi pangkat Komisaris Jenderal Polisi Kehormatan. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Taufiequrachman Ruki, mantan Inspektur Jenderal Polisi, yang menerima pangkat Komisaris Jenderal Polisi Kehormatan.

Sementara itu, Taufiq Effendi yang sebelumnya berpangkat Brigadir Jenderal Polisi menerima pangkat Inspektur Jenderal Polisi Kehormatan.

Keputusan Presiden tersebut ditetapkan di Jakarta pada 1 Juli 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Bhayangkara sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa kesatuan, personel aktif, maupun purnawirawan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung kepentingan bangsa dan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim telah divonis 10 tahun dan denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook periode 2019-2022.

Nadiem dinyatakan sah dan bersalah dalam korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan subsider jaksa penuntut umum. Selain itu, Nadiem juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp809 miliar dengan subsider penjara lima tahun.

Divonis 10 tahun lamanya, Nadiem menyatakan kekecewaannya terhadap majelis hakim. Dia pun menuding bahwa majelis hakim yang meyakini dirinya bersalah telah mengabaikan fakta persidangan yang ada.

"Saya sudah tidak tahu apa kata-kata yang bisa saya ucapkan untuk menjelaskan perasaan saya pada hari ini," ujar Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dia pun menyatakan, sejumlah tokoh anti korupsi memiliki pendapat yang sama bahwa perbuatan Nadiem tidak memiliki unsur korupsi.

Bahkan, kata Nadiem, pakar hukum juga telah menilai bahwa dirinya sudah seharusnya mendapatkan vonis bebas dalam perkara ini.

"Pakar hukum, pakar undang-undang korupsi, bahkan ketua tim perumus undang-undang Tipikor membilang saya harusnya bebas. Jadi saya sudah tidak tahu lagi mau minta tolong ke siapa, di mana saya bisa mendapatkan keadilan," imbuhnya.

Tak hanya itu, satu dari majelis hakim menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang pada intinya menilai Nadiem harus dibebaskan dari seluruh dakwaan.

"Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi, yang telah membeberkan kebenaran secara lugas dan menyebut saya harus bebas tanpa syarat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan banding terkait vonisnya dalam kasus Chromebook.

Hal tersebut disampaikan Nadiem usai divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan tipikor Jakarta pada Selasa (30/6/2026).

"Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk terus maju," ujar Nadiem.

Dia menyatakan dirinya sudah berjuang untuk membuktikan tidak bersalah dalam kasus Chromebook ini selama satu tahun lamanya. Namun, perjuangan itu seolah-olah tidak ada artinya lantaran Nadiem tetap divonis bersalah.

Namun demikian, perjuangan itu masih terus berlanjut di tingkat banding. Perjuangan ini dilakukan tak semata-mata untuk dirinya, namun demi kepentingan keluarga dan khalayak umum.

"Saya tentunya akan terus berjuang. Demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang," pungkasnya.

Sebelumnya, majelis hakim pengadilan tipikor telah memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim selama 10 tahun dalam kasus korupsi Chromebook.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah menyatakan, pihaknya telah meyakini Nadiem Makarim telah secara sah bersalah dalam kasus korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Purwanto saat membaca amar putusan di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kemudian, Nadiem juga telah dihukum untuk membayar denda Rp1 miliar juga dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka bakal diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Selain itu, salah satu founder Gojek ini juga dibebani pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp809 miliar. Namun, apabila Nadiem tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana lima tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim telah memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim selama 10 tahun dalam kasus korupsi Chromebook.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah menyatakan, pihaknya telah meyakini Nadiem Makarim telah secara sah bersalah dalam kasus korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Purwanto saat membaca amar putusan di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kemudian, Nadiem juga telah dihukum untuk membayar denda Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka bakal diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Selain itu, salah satu founder Gojek ini juga dibebani pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp809 miliar. Namun, apabila Nadiem tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana lima tahun.

Sekadar informasi, vonis hakim ini lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan JPU yang meminta Nadiem dihukum 18 tahun penjara dan pidana denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook.

Adapun, Nadiem juga dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara. Total, beban uang pengganti yang harus dibayar Nadiem sebesar Rp5,6 triliun.

Langkah responsif ini menjadi bukti nyata komitmen pelindungan konsumen dari ancaman kejahatan siber di tanah air

Tangerang (ANTARA) - Indonesia Anti-Scam Center (IASC) di bawah naungan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil mengamankan dana korban penipuan daring sebesar Rp638,9 miliar.

"Langkah responsif ini menjadi bukti nyata komitmen pelindungan konsumen dari ancaman kejahatan siber di tanah air," kata Ketua Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto, di Tangerang, Banten, Selasa.

Ia mengungkapkan bahwa dana ratusan miliar tersebut berhasil diblokir selama periode 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026 guna mencegah kerugian masyarakat yang lebih dalam.

Dari total dana yang berhasil ditahan pengalihan transaksinya tersebut, IASC telah sukses mengembalikan dana sebesar Rp169,3 miliar ke tangan para korban.

"Kami terus memproses untuk bisa dilakukan pengembalian dana secara maksimal dan cepat kepada para korban. Kami menangani sekitar 1.300 laporan yang masuk setiap harinya," ujar Hudiyanto kegiatan Jurnalis Class Angkatan 12

Keberhasilan IASC dalam mengamankan dana hasil kejahatan ini didorong oleh penerapan sistem kolokasi yang inovatif. Sehingga, IASC berhasil mengumpulkan perwakilan dari 17 bank dan lima penyelenggara sistem pembayaran (termasuk e-wallet) di satu tempat yang terpusat.

"Langkah ini secara signifikan mampu memangkas waktu birokrasi dalam menunda transaksi mencurigakan," katanya.

Melalui sinergi terpadu yang beroperasi selama 24 jam tersebut, IASC mencatatkan kinerja penindakan yang masif dengan rincian dana kejahatan yang diamankan (diblokir) Rp638,9 miliar dana berhasil dikembalikan ke korban Rp169,3 miliar rekening penipu yang diblokir 515.554 rekening, total laporan pengaduan yang ditangani 579.459 laporan.

Tidak sekadar reaktif dalam mengamankan dana pasca kejadian, OJK melalui IASC juga terus memperkuat langkah proaktif. OJK bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 14 Januari 2026 untuk mengintegrasikan sistem deteksi dini (online scam).

Sinergi kuat ini menghadirkan sebuah sistem yang berorientasi penuh pada pelindungan korban. Ke depannya, masyarakat yang menjadi korban penipuan daring dapat langsung mengakses sistem IASC guna mengetahui ketersediaan dana yang berhasil diamankan dan dikembalikan, bahkan sebelum mereka menyusun laporan resmi kepada pihak kepolisian.

"Inisiatif ini diharapkan semakin mempersempit ruang gerak penipu dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia," paparnya.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bakal menjalani sidang vonis dalam kasus korupsi Chromebook hari ini, Selasa (30/6/2026).

Sidang putusan ini merupakan akhir dari serangkaian proses hukum Nadiem sebagai terdakwa di pengadilan tipikor yang berlangsung sejak awal Januari 2026.

"Agenda: pembacaan putusan," demikian tertulis dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Dalam situs SIPP, tertera sidang bakal digelar sekitar 10.00 WIB di ruang Muhammad Hatta Ali lantai 1 Gedung PN Jakarta Pusat.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) telah menuntut Nadiem Makarim dengan pidana penjara 18 penjara dan pidana denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook.

Jaksa menilai perbuatan Nadiem secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

Selain pidana badan, Nadiem juga dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara. Total, beban uang pengganti yang harus dibayar Nadiem sebesar Rp5,6 triliun.

Kejagung Yakin Nadiem Bersalah

Adapun, Kejaksaan Agung (Kejagung) optimistis majelis hakim Pengadilan Tipikor bakal menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Nadiem Makarim sesuai dengan tuntutan JPU.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna meyakini hal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

"Ya kita percayakan pada fakta sidang yang terungkaplah. Kalau secara ini, JPU yakinlah," ujar Anang di Kejagung, dikutip Senin (29/6/2026).

Dia menambahkan, keyakinan tersebut juga didasarkan pada putusan hakim terhadap para terdakwa lain yang telah dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi Chromebook.

"Berdasarkan ketika membawa berkas sampai ke persidangan berarti sudah menyatakan lengkap dan yakin dengan alat bukti yang ada. Dan beberapa perkara yang sedang berjalan kan sudah terbukti, hampir semua terbukti kan," pungkasnya

Bank Indonesia (BI) memperbesar ekspansi likuiditas di pasar menjadi Rp1.000 triliun hingga akhir Juni 2026. Langkah itu ditempuh untuk menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing (valas) di tengah dinamika ekonomi.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan bank sentral akan terus memastikan likuiditas di pasar tetap memadai melalui berbagai instrumen operasi moneter yang dimiliki.

"Untuk likuiditas, tentunya Bank Indonesia juga terus akan menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang kami miliki," ujar Destry dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senin (29/6).

Ia menjelaskan, pada akhir Mei 2026 BI melakukan ekspansi likuiditas sekitar Rp600 triliun. Nilai tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Rp1.000 triliun pada akhir Juni.

"Kalau kita lihat di akhir Mei ekspansi yang kami lakukan sekitar Rp600 triliun, maka di akhir Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga Rp1.000 triliun," jelasnya.

Menurut Destry, penambahan ekspansi likuiditas dilakukan sebagai langkah antisipatif agar tidak terjadi gejolak di pasar keuangan domestik.

[Gambas:Youtube]

"Khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar valas kita," tegasnya.

Sementara itu, untuk menjaga nilai tukar, BI telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 100 basis poin dalam sebulan terakhir. Kebijakan ini mulai menarik kembali aliran modal asing ke pasar keuangan domestik yang hingga 26 Juni 2026, arus modal asing (capital inflow) yang masuk ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) telah mencapai sekitar US$9 miliar.

"Untuk nilai tukar, dalam satu bulan terakhir ini kami memang sudah menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin sehingga sekarang berada di posisi 5,75 persen," pungkas Destry.