JAKARTA - Kawasan Jabodetabek mencatat lebih dari 4,4 juta pergerakan komuter setiap harinya, dengan sekitar 1,5 juta perjalanan komuter berasal dari wilayah Bodetabek menuju Jakarta. Di balik angka itu, sistem transportasi yang melayani pergerakan tersebut masih dikelola secara terpisah-pisah oleh berbagai institusi lintas wilayah dan lintas kewenangan.

Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Menuju Kelembagaan Transportasi Terintegrasi di Jabodetabek" pada 13 Mei 2026 di Jakarta, sebagai bagian dari proyek Comprehensive Low-Emission Action for Resilient Transport in Jabodetabek (CLEAR Jabodetabek) yang digelar Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia bersama Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB).

Forum ini menghadirkan lebih dari 60 peserta dari kementerian, pemerintah daerah, operator transportasi, asosiasi pengusaha angkutan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas Taufiq Hidayat Putra menegaskan, lebih dari 1,5 juta perjalanan komuter dilakukan dari Bodetabek menuju Jakarta setiap harinya sehingga terdapat kebutuhan nyata integrasi pelayanan, tata kelola, dan sistem transportasi kawasan aglomerasi Jakarta.

"Kehadiran Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) Jakarta nanti diharapkan akan menjawab itu menyinkronkan perencanaan lintas wilayah dan sektor, agar layanan transportasi yang lebih terhubung dan berkualitas benar-benar terwujud di lapangan," katanya, Kamis (28/5/2026).

Kondisi lapangan memang mencerminkan urgensi itu. Layanan Transjabodetabek yang kini melayani 18 rute hingga wilayah Bodetabek sebagian besar masih dibiayai dari APBD DKI Jakarta, sementara daerah yang dilayani belum memiliki mekanisme kontribusi yang jelas. Tumpang tindih kewenangan antarlembaga dan fragmentasi pengelolaan aset transportasi lintas wilayah turut menyulitkan integrasi layanan di lapangan.

Lihat video: Penumpang Transportasi Umum Meningkat, Macet Berkurang?



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan integrasi kelembagaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. "Mobilitas masyarakat Jabodetabek tidak lagi dapat dilihat secara terpisah berdasarkan batas administrasi wilayah. Integrasi transportasi publik perlu terus diperkuat," kata Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati, yang diwakili Plh. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Ujang Harmawan.

Salah satu aspek penting yang harus dilaksanakan adalah integrasi kelembagaan transportasi yang tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi benar-benar mampu mempercepat penyelesaian persoalan transportasi lintas wilayah, mengurangi beban emisi, dan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik bagi masyarakat Jabodetabek.

Direktur Asia Tenggara ITDP Gonggomtua Sitanggang mengatakan, ITDP Indonesia memandang forum ini sebagai langkah awal dari proses yang lebih panjang. "Forum ini menjadi langkah awal dari proses yang lebih panjang untuk mengintegrasikan berbagai institusi, kewenangan, dan skema pendanaan transportasi di Jabodetabek," katanya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, ITDP bersama ViriyaENB berkomitmen menghadirkan pemodelan transportasi skala aglomerasi Jabodetabek sebagai kontribusi bagi Jakarta menjelang peringatan 500 tahun kota ini pada tahun depan.

"Pemodelan berbasis data ini diharapkan dapat menjadi fondasi dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan transportasi berkelanjutan di Jabodetabek ke depan," ujarnya.

Urgensi pemodelan tersebut semakin nyata ketika melihat temuan-temuan yang muncul dari diskusi kelompok. FGD berlangsung dalam tujuh kelompok yang membahas tiga tema utama: regulasi dan kepemimpinan di kawasan aglomerasi, fiskal dan skema subsidi, serta pengelolaan aset lintas provinsi.

Hambatan terbesar yang teridentifikasi bukan pada ketersediaan regulasi, melainkan pada tumpang tindih kewenangan antar lembaga, ketidakjelasan formula pembagian beban fiskal antarwilayah, serta fragmentasi pengelolaan aset yang menyulitkan integrasi layanan di lapangan.

Para peserta sepakat bahwa dibutuhkan formula pembagian beban fiskal yang adil dan berbasis data — bukan hanya berdasarkan panjang rute atau jumlah penduduk, tetapi juga mempertimbangkan manfaat ekonomi yang diterima masing-masing wilayah.

Pengembangan sistem tiket berbasis akun (Account-Based Ticketing) dinilai strategis sebagai fondasi data untuk menghitung kontribusi dan subsidi secara lebih akuntabel.

Diskusi juga menghasilkan rekomendasi awal pembentukan kelembagaan transportasi terintegrasi di Jabodetabek sebagai entitas penyelenggaraan layanan yang melampaui batas administratif.

Para peserta menekankan bahwa kelembagaan ini perlu hadir bukan sebagai pengganti operator eksisting, melainkan sebagai wadah integrasi yang memberikan kepastian hukum, standar layanan, dan mekanisme pembiayaan bersama yang adil bagi seluruh daerah.

FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Comprehensive Low-Emission Action for Resilient Transport in Jabodetabek (CLEAR Jabodetabek) yang akan berlanjut dengan penyusunan rekomendasi kelembagaan berbasis masukan dari forum, serta pengembangan model transportasi aglomerasi Jabodetabek yang direncanakan sebagai persembahan bagi peringatan 500 tahun Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pada kuartal I/2026 mencapai 13,97%, menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir untuk periode tiga bulan pertama.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan posisi belanja daerah yang mencapai 13,97% tersebut menunjukkan percepatan realisasi anggaran pada awal tahun.

“Posisi belanja daerah DKI Jakarta mencapai 13,97% pada tiga bulan pertama 2026. Ini angka tertinggi dalam lima tahun terakhir yang bisa dicapai,” ujarnya di Jakarta Budget Talks, Jumat (17/4/2026).

Sebagai perbandingan, realisasi belanja pada kuartal I beberapa tahun terakhir berada di bawah angka tersebut, yakni 9,96% pada 2022, 9,86% pada 2023, 10,31% pada 2024, dan 13,19% pada 2025.

Meski begitu, percepatan belanja tersebut turut memberi tekanan pada pengelolaan kas daerah. Michael menyebut realisasi pendapatan hingga kuartal I/2026 tercatat sebesar 13,39%, lebih rendah dibandingkan realisasi belanja.

“Akibatnya kami di sektor keuangan terpuntal-puntal. Realisasi pendapatan hanya 13,39%, belanjanya 13,97% jadi kami harus putar otak agar cash flow terjaga,” katanya.

Menurutnya, percepatan pengadaan barang dan jasa pada awal tahun yang didorong oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta membantu mempercepat penyerapan anggaran.

“Berkat arahan Pak Gubernur dan Pak Wagub untuk percepatan pengadaan barang/jasa di depan, itu sangat membantu kita,” ujar Michael.

Dia optimistis pola realisasi APBD tahun ini tidak lagi berbentuk “stik hoki”—yang biasanya melonjak di akhir tahun—melainkan lebih merata sepanjang tahun.

“Saya yakin tahun ini kalau kondisinya masih seperti ini tidak lagi menjadi stik hoki, tetapi jadi kurva S pencapaian yang bisa kita lakukan. Ini perubahan yang menurut saya signifikan,” katanya.

Di sisi lain, hingga 31 Maret 2026 pendapatan daerah DKI Jakarta tercatat sebesar Rp9,57 triliun dari target Rp71,45 triliun. Dari total target pendapatan asli daerah (PAD) Rp57,67 triliun, realisasi kuartal I/2026 mencapai Rp8,74 triliun atau sekitar 15,16%.

Ketua Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herwati menjelaskan dari total target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp57,67 triliun, realisasi hingga kuartal I/2026 telah mencapai Rp8,74 triliun atau sekitar 15,16%.

Dia merinci, komponen pajak dan retribusi daerah menyumbang 87,45% dari total realisasi PAD, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan baru mencapai 0,31%. Sementara itu, realisasi lain-lain PAD yang sah seperti BLUD non-retribusi, jasa giro, dan pemanfaatan aset mencapai 23,39%.

Di sisi lain, pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang ditargetkan sebesar Rp11,16 triliun baru terealisasi Rp0,83 triliun atau sekitar 7,40%.

Adapun penerimaan pajak daerah hingga Maret 2026 tercatat sebesar Rp7,41 triliun, turun 4,07% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp7,72 triliun. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi periode libur panjang pada Maret yang berlangsung sekitar dua minggu.

Michael menambahkan meskipun terdapat tekanan pada sisi kas daerah, aktivitas ekonomi Jakarta tetap berjalan normal. “Kalau dilihat dari data, DKI hidup, DKI bisa beroperasi secara normal meski dengan kondisi sekarang. Tentunya kita harus lakukan efisiensi,” katanya.

Di tengah dinamika penerimaan pajak, aktivitas ekonomi Jakarta tetap menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2025 tercatat 5,21%, sementara indeks keyakinan konsumen pada Maret 2026 berada di level 145,5.

Selain itu, penjualan riil pada Februari 2026 tumbuh 4,92% secara tahunan, mobilitas penumpang transportasi publik TransJakarta, MRT, dan LRT pada kuartal I/2026 mencapai 112 juta penumpang, serta jumlah wisatawan nusantara pada Februari 2026 mencapai 8,12 juta orang atau naik 2,26% secara tahunan.

Jakarta juga masih menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian nasional dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 16,61%, dengan inflasi tahunan tercatat sebesar 3,37% pada Maret 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kinerja ekonomi DKI Jakarta pada satu tahun pertama kepemimpinan Gubernur Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Rano Karno sepanjang 2025 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,21 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerhati Jakarta Zulfikar Marikar, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (7/2/2026), menyebut capaian tersebut diraih di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya ideal serta masa transisi Jakarta dalam memperkuat peran sebagai kota global pascapemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.

“Secara makro, Jakarta tetap menjadi motor ekonomi Indonesia dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional mencapai 16,61 persen,” ujar Zulfikar.

Berdasarkan data yang dihimpun, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 3.926,15 triliun. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp 2.263,24 triliun.

Sektor jasa, perdagangan, dan keuangan masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Selain pertumbuhan, stabilitas ekonomi Jakarta juga tercermin dari tingkat inflasi yang terkendali di angka 2,63 persen. Kondisi ini didukung oleh koordinasi pasokan pangan serta intervensi harga komoditas strategis melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Zulfikar menilai BUMD DKI Jakarta tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan menyetorkan dividen sebesar Rp 774 miliar.

Dari sisi fiskal, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pada 2025 mencapai Rp 91,86 triliun. Pengelolaan keuangan daerah tersebut mencatatkan surplus sebesar Rp 3,89 triliun yang mencerminkan tata kelola fiskal yang disiplin dan berhati-hati.

Di sektor ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepanjang 2025 telah menyelenggarakan 20 kegiatan bursa kerja (job fair) yang melibatkan sekitar 700 perusahaan dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.399 orang.

Hingga akhir November 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta tercatat sebesar 6,05 persen, menurun dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang berada di angka 6,21 persen. Program pelatihan kerja serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai menjadi faktor pendorong perbaikan kondisi pasar kerja tersebut.

Sementara itu, dari sisi investasi, Jakarta masih menjadi tujuan utama penanaman modal dengan realisasi investasi mencapai Rp 270,9 triliun. Capaian ini dipandang sebagai wujud kepercayaan pelaku usaha terhadap kepastian regulasi dan stabilitas ekonomi daerah.

Namun demikian, Zulfikar memberikan catatan bahwa fase konsolidasi pada tahun pertama kepemimpinan ini akan menghadapi tantangan signifikan pada 2026. Hal itu seiring dengan proyeksi penurunan APBD DKI Jakarta menjadi Rp 81,32 triliun.

“Pemerintah daerah perlu menggali sumber-sumber pendapatan daerah alternatif secara lebih optimal untuk memastikan stabilitas ekonomi yang telah dicapai tetap berkelanjutan,” kata Zulfikar.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan dua Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) baru. Dua JPO yang diresmikan ialah JPO Pesanggrahan, Jakarta Barat dan JPO Pangkalan Jati, Jakarta Timur.

Pramono sempat menjajal JPO tersebut dan melihat-lihat materi pembangunan JPO sebelum akhirnya melakukan penandatanganan batu prasasti. Pramono menyebut pembangunan JPO itu dilakukan sejak April 2025 berdasarkan permintaan masyarakat.

"Dua JPO ini adalah dua JPO yang diminta oleh warga, kemudian dilakukan rapat Musrenbang, dan akhirnya diputuskan pada bulan April yang lalu, dan sekarang alhamdulillah sudah selesai," ucap Pramono di JPO Pesanggrahan, Jakarta Barat, Selasa (30/12/2025).

Pramono menyebut JPO ini memiliki panjang 27 dan 31 meter dengan diameter sekitar 3 meter. JPO ini juga dilengkapi ornamen khas budaya masing-masing kota administratif.

"Yang di Cipinang ornamennya itu menggambarkan simbol dari daun pinang yang ada di Jakarta Timur, Sedangkan di sini (Jakarta Barat) adalah Ikan Cupang dan Anggrek," tutur dia.

Pramono meminta agar JPO ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan dirawat warga. Apalagi JPO ini juga memfasilitasi kepentingan pengguna prioritas seperti lansia, penyandang disabilitas hingga ibu hamil.

"Harapannya masyarakat ikut merawat. Karena ini memang JPO juga untuk disabilitas, lansia, karena ada lift-nya. Sehingga dengan demikian kami sungguh sangat berharap, mari kita rawat bersama-sama," ujar dia.

Pramono menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mencanangkan pembangunan atau revitalisasi JPO hingga halte di kawasan Jakarta. Pemerintah Provinsi terbuka akan kerja sama ini agar pembangunannya tidak harus menggunakan APBD.

"Kita juga bisa menggunakan kerja sama dengan perusahaan, pribadi, dan sebagainya, selama kemudian transparan dan terbuka yang saling memberikan keuntungan," ucapnya.

JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp81,31 triliun. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berjanji akan menyerap anggaran semaksimal mungkin demi memberikan pelayanan terbaik untuk warga Jakarta.

“APBD Tahun Anggaran 2026 menyoroti sejumlah isu strategis, yaitu penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemacetan," kata Pramono dalam keterangannya, dikutip Minggu (28/12/2025).

Dari nominal APBD Jakarta 2026, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp71,45 triliun dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp9,87 triliun.

Sedangkan untuk belanja daerah sebesar Rp74,28 triliun dan pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp7,04 triliun.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi mengatakan, dari total anggaran, sebesar 43,06 persen akan dialokasikan untuk infrastruktur pelayanan publik.

"Kalau sesuai aturan, minimal harus dialokasikan hanya 40%," katanya, dikutip Minggu (28/12/2025).

Alokasi Anggaran Pemprov DKI Jakarta 2026:

1. Peningkatan infrastruktur Kota: Rp3,77 triliun

2. peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi berkelanjutan: Rp582 miliar

3. Peningkatan modal manusia yang berdaya saing: Rp17,58 triliun

4. Program penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri: Rp2,70 triliun

5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif: Rp2,36 triliun

6. Penciptaan mobilitas dan kawasan berorientasi transit: Rp7,82 triliun

7. Optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim: Rp6,27 triliun

8. Pekerjaan umum dan tata ruang

- Pengendalian banjir: Rp3,64 triliun

- Pengelolaan sampah: Rp1,38 triliun

- Pembangunan jembatan dan flyover: Rp289,72 miliar

9. Sektor perhubungan

- Subsidi Transjakarta: Rp3,75 triliun

- Subsidi Bus Sekolah: Rp105,38 miliar

- Subsidi MRT Jakarta: Rp536,70 miliar

- Subsidi LRT Jakarta sebesar Rp325,28 miliar

- Layanan angkutan kapal perairan: Rp100,19 miliar

10. Ketenagakerjaan

- Pelatihan keterampilan kerja kejuruan dan Mobile Training Unit (MTU): Rp63,44 miliar

- Pelatihan SIM A: Rp1,2 miliar

- Pembentukan tenaga kerja mandiri: Rp4,33 miliar

- Pelatihan peningkatan produktivitas: Rp1,25 miliar

11. Bidang pendidikan: Rp19,75 triliun

- Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebesar Rp3,25 triliun

- Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sebesar Rp399 miliar

- Sekolah swasta gratis: Rp282,46 miliar

- Rehab sekolah dan fasilitas pendidikan: Rp126,12 miliar.

12. Kesehatan

- BPJS Kesehatan: Rp1,40 triliun

- pembangunan fasilitas kesehatan: Rp360,49 miliar

- penyediaan alat kesehatan: Rp165,16 miliar

- Pasukan Putih: Rp43,49 miliar.

13. Bantuan sosial

- Kartu Lansia Jakarta (KLJ): Rp625,89 miliar

- Kartu Anak Jakarta (KAJ): Rp100,10 miliar

- Kartu Penyandang disabilitas Jakarta (KPDJ): Rp76,45 miliar.

14. Industri dan perdagangan

- Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri: Rp13,34 miliar

- Program pemberdayaan UMKM: Rp17,59 miliar

- Program pembangunan dan perencanaan industri: Rp23,55 miliar.

15. Ranah komunikasi dan informatika

- Managed service CCTV: Rp185,29

- Sistem pengendalian banjir: Rp18,25 miliar.

JAKARTA - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 telah ditetapkan senilai Rp81,32 triliun. Penetapan tersebut ditandai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Perda tersebut telah diundangkan pada 23 Desember 2025, kemudian Pergub Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

Dari nominal APBD Jakarta 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merincikan pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp71,45 triliun dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp9,87 triliun.

Sementara, untuk belanja daerah sebesar Rp74,28 triliun dan pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp7,04 triliun. Besaran APBD 2026 ini akan dimanfaatkan untuk penanganan sampah yang ada di Ibu Kota hingga penanggulangan kemacetan.

“APBD Tahun Anggaran 2026 menyoroti sejumlah isu strategis, yaitu penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemacetan," kata Pramono, Minggu (28/12/2025).

Pramono berjanji akan menyerap anggaran semaksimal mungkin demi memberikan pelayanan terbaik untuk warga Jakarta.

"Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menggunakan anggaran secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Jakarta,” ucapnya.

Diketahui, APBD 2026 mengalami penurunan ketimbang APBD 2025 sebesar Rp91,86 triliun atau turun Rp10,54 triliun. Hal ini disebabkan turunnya Pendapatan dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat, dari yang sebelumnya Rp26,14 triliun pada 2025 menjadi hanya sebesar Rp11,16 triliun di Tahun Anggaran 2026. Penurunan terbesar pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang turun sebesar Rp14,79 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal dana mengendap milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp14,6 triliun.

Rano menjelaskan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Jakarta cukup besar yakni mencapai Rp4 triliun-Rp5 triliun. Dia menekankan dana tersebut tidak mengendap, melainkan dipersiapkan untuk modal kerja tahun depan.

Rano menuturkan bahwa pola tersebut digunakan oleh pemerintah lainnya. Namun, dia menegaskan penyaluran dana APBD akan segera direalisasikan.

"Harus, memang harus [salurkan dana APBD]. Lho, [APBD] Jakarta sebetulnya bukan tidak menggerakkan, menggerakkan besar loh," kata Rano, Rabu (22/10/2025).

Dia mencontohkan ketika dana disalurkan untuk proyek MRT dan LRT yang mencapai Rp4 triliun guna normalisasi sungai. Penyaluran dana Rp4 triliun, kata Rano, digelontorkan secara bertahap. Dia mendukung penuh pernyataan Menteri Keuangan Purbaya agar dana yang mengendap segera disalurkan.

Di samping itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata menegaskan dana mengendap bukan dimaksudkan untuk keuntungan melalui bunga, melainkan adanya akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir.

"Kami pastikan tingginya dana Pemda di bank bukanlah intensi Pemda untuk menyimpan dana di perbankan demi mendapatkan keuntungan/imbalan bunga. Namun hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran di triwulan terakhir," kata Michael dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025),

Dia menjelaskan, dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemprov DKI cenderung meningkat di bulan November dan diprediksi menurun pada Desember. Alasan adanya penyusutan karena pembayaran meningkat dalam dua bulan terakhir.

Michael menyampaikan, perlambatan belanja di triwulan II dan III terjadi karena penyesuaian program quick win melalui APBD-P 2025 dan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa.

Hal ini juga tidak lepas dari upaya Gubernur Jakarta yang telah meningkatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna melakukan percepatan, penyerapan anggaran, khususnya belanja prioritas dengan alokasi besar.

Michael menyampaikan bahwa Pemprov DKI berjanji mendorong penyerapan anggaran pada Triwulan IV. Upaya yang dilakukan, katanya, melalui belanja yang berkualitas, berdampak bagi kepentingan masyarakat, dan turut berkontribusi dalam mengakselerasi perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai adanya dana mengendap sebesar Rp14,6 triliun di Bank Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan adanya dana mengendap sebesar Rp14,6 triliun milik Pemerintah Daerah (Pemda) DKI yang tersimpan di Bank Jakarta. Menurutnya, dana tersebut disiapkan untuk mengantisipasi pola pembayaran APBD DKI yang cenderung melonjak signifikan di akhir tahun.

"Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana Rp14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1.000%, bukan 100%, tapi 1.000%. Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun," ujar Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menegaskan dana mengendap bukan dimaksudkan untuk keuntungan melalui bunga, melainkan adanya akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir.

"Kami pastikan tingginya dana Pemda di bank bukanlah intensi Pemda untuk menyimpan dana di perbankan demi mendapatkan keuntungan/imbalan bunga. Namun hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran di triwulan terakhir," kata Michael dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025),

Dia menjelaskan, dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemprov DKI cenderung meningkat di bulan November dan diprediksi menurun pada Desember. Alasan adanya penyusutan karena pembayaran meningkat dalam dua bulan terakhir.

"Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp16 triliun dan Desember 2024 mencapai Rp18 triliun," jelasnya.

Michael menyampaikan, perlambatan belanja di triwulan II dan III terjadi karena penyesuaian program quick wins melalui APBD-P 2025 dan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa.

Hal ini juga tidak lepas dari upaya Gubernur Jakarta yang telah meningkatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna melakukan percepatan, penyerapan anggaran, khususnya terutama belanja prioritas dengan alokasi besar.

Michael menyampaikan bahwa Pemprov DKI berjanji mendorong penyerapan anggaran pada Triwulan IV. Upaya yang dilakukan, katanya, melalui belanja yang berkualitas, berdampak bagi kepentingan masyarakat, dan turut berkontribusi dalam mengakselerasi perekonomian nasional.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang diolah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dana mengendap di rekening kas daerah senilai total Rp233 triliun itu meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya menerangkan dana yang "parkir" jelang akhir tahun digunakan untuk membayar kontraktor yang menjalankan pembangunan daerah. Namun, uang dari pemda-pemda itu tidak dihimpun di BPD masing-masing, melainkan di bank yang ada di pusat ibu kota.

"Tapi katanya daerahnya menaruhnya di bank pembangunan pusat seperti di Jakarta, Bank Jakarta. Itu kan [bank] daerahnya gak ada uang jadinya, bank-nya enggak bisa muterin, enggak meminjamkan [ke debitur] di sana. Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah, jadi bank daerah bisa menyalurkan ke businessman atau pelaku usaha di kawasan itu," ujar Purbaya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Rp81,2 triliun setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dipangkas Rp15 triliun dari Rp26 triliun.

DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelumnya sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk APBD 2026 sebanyak Rp95,3 triliun pada 13 Agustus 2025.

Namun, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan setelah adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pemotongan DBH, maka Banggar bersama TPAD DKI Jakarta telah menyepakati adanya Perubahan APBD 2026 menjadi Rp81,2 triliun. Penyesuaian pun ada landasan hukumnya dan kini menjadi Rp81,2 triliun.

"Perubahan itu harus kita sepakati bersama," ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (21/10/2025).

Dengan adanya pemotongan DBH sebanyak Rp15 triliun, maka Pemprov DKI dan juga DPRD DKI akan membahas kembali per komisi yang bakal diselenggarakan selama lima hari untuk penyesuaian anggaran.

Khoirudin mengatakan bahwa Perubahan APBD 2026 harus disepakati bersama. Apalagi sebelumnya sudah di bawah per komisi, sehingga semua harus disepakati kembali.

"Kami telah menyepakati adanya perubahan, adanya penyesuaian atas pengurangan DBH yang telah ada Keputusan Menteri Keuangan," katanya.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 sebesar Rp95,3 triliun.

"APBD kita ada kenaikan menjadi Rp95,351 triliun (dari APBD perubahan 2025 sebesar Rp91,8 triliun)," kata Ketua Banggar DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Selasa (12/10).

Menurut dia, sebelum disepakati, lima komisi telah membahas dan mendalami usulan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 selama lima hari sejak Selasa(5/8) hingga Senin (11/8) .

Khoirudin menyampaikan bahwa besaran angka APBD DKI Jakarta telah disepakati dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab).