Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap realisasi anggaran hingga periode Oktober 2025 telah mencapai 60% dari total pagu Tahun Anggaran (TA) 2025 tersedia sebesar Rp84,1 triliun.

Dody memastikan realisasi tersebut telah meningkat signifikan usai sebelumnya Kementerian PU masuk ke dalam 3 besar Kementerian/Lembaga dengan pagu besar, tapi realisasinya masih di bawah 50% pada Kuartal III/2025.

"Sekarang mungkin sekitar hampir 60% kali ya, karena kan tiap hari ini kita percepat penyelesaian tender, kita percepat kontrak, segala macam," jelasnya saat ditemui di Sekolah Rakyat Menengah Atas Pangudi Luhur, Bekasi, Senin (27/10/2025).

Seiring dengan hal itu, Dody optimistis pihaknya dapat menyerap anggaran hingga 94% pada akhir 2025. Salah satunya, dengan mempercepat tender sejumlah proyek baru.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai proyek apa saja yang akan dikebut dalam waktu dekat, dia enggan merinci.

Sebelumnya, realisasi anggaran Kementerian PU juga sempat mendapat perhatian dari Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY menjelaskan, realisasi anggaran Kementerian PU yang cenderung minim tersebut salah satunya disebabkan oleh proses pencairan yang memakan waktu di awal politik anggaran kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Memang ada tantangan untuk bisa berlari kencang ketika anggarannya baru dicairkan. Nah, saya berpesan tentunya terus mengawal juga, agar di waktu yang sudah tinggal, bisa dikatakan Dua bulan bisa tercapai," imbuh AHY.

Dipantau Menkeu

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bakal mendorong realisasi anggaran Kementerian PU yang tergolong masih rendah di level 60% dari total pagu tersedia TA 2025 sebesar Rp84,1 triliun.

Purbaya menjelaskan, pihaknya akan mendorong Kementerian PU dapat melakukan percepatan realisasi anggaran pada akhir tahun yang ditargetkan bisa mencapai 94%.

"Saya tadi tanyakan kepada Pak Menteri langkah-langkahnya seperti apa dan kelihatannya langkahnya sudah cukup bagus sehingga akhir tahun mungkin 94% atau lebih bisa diserap," kata Purbaya di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Untuk mempercepat penyerapan anggaran, dia mengatakan Kementerian PU akan segera merealisasikan pembangunan sejumlah proyek jaringan irigasi hingga perbaikan jalan-jalan desa.

"Ada beberapa program yang penting seperti irigasi yang masih rendah itu akan dibelanjakan di daerah. Yang satu lagi penting adalah jalan-jalan desa ya itu akan dipercepat juga dan kelihatannya sudah siap," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk memastikan program prioritas dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga mengatakan pembentukan Satgas tersebut merupakan tindak lanjut dari Arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 September 2025 dan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 22 September 2025 lalu. Satgas ini akan menjadi wadah koordinasi lintas kementerian untuk menyelaraskan program strategis pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Satgas P2SP akan terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja).

Pokja I bertugas mempercepat realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis pemerintah. Lalu, Pokja II berperan dalam mempercepat implementasi program serta menyelesaikan berbagai kendala atau debottlenecking.

Terakhir, Pokja III berfokus pada percepatan penyelesaian regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program sekaligus memperkuat aspek penegakan hukum.

"Tujuan pembentukan satgas ini untuk mengonsolidasikan dan menyelaraskan program strategis pemerintah agar dapat diselesaikan tepat waktu, mencapai target, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkap Airlangga, dalam keterangan pers usai Rapat Pimpinan Kick Off Satgas P2SP, Rabu (22/10/2025).

Sejumlah program Pemerintah yang menjadi fokus pelaksanaan tugas Satgas P2SP mencakup Program Paket Ekonomi 8+4+5, Program Stimulus Ekonomi 2025 yang meliputi kebijakan Diskon Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta program lanjutan insentif fiskal, program Debottlenecking yang berfokus pada penanganan hambatan non-tariff barrier, isu per komoditas, dan kendala lain yang menghambat pelaksanaan program strategis.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan satgas ini akan mempercepat semua program-program pemerintah dan memastikan programnya berjalan.

Dia berjanji akan memastikan anggaran yang telah digelontorkan oleh Kementerian Keuangan diserap sesuai dengan programnya, tepat sasaran, tepat waktu.

"Nanti yang nggak diserap kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi. Sehingga dengan adanya stimulus dan program ini saya harapkan nanti triwulan ini ekonomi kita bisa tumbuh diatas 5,5%, tahun depan bisa lebih cepat lagi," ujarnya.

Purbaya yang menjadi pemimpin dalam Pokja II yang mengurus terkait penyelesaian kendala (debottlenecking) akan menerima langsung pengaduan dari para pelaku bisnis dan berencana menggelar perkara setiap minggu. Hal tersebut untuk menindaklanjuti berkaitan hukum dan peraturan yang akan diteruskan ke Pokja III

"Jadi nanti dengan sistem seperti ini saya harapkan pelan-pelan semua kendala di pemerintah, penyerapan anggaran maupun di dunia usaha yang real kita bisa hilangkan secara bertahap. Saya harapkan nanti dengan jalannya ini mungkin dalam beberapa bulan kedepan mungkin setengah tahun iklim investasi kita sudah membaik dengan signifikan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal dana mengendap milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp14,6 triliun.

Rano menjelaskan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Jakarta cukup besar yakni mencapai Rp4 triliun-Rp5 triliun. Dia menekankan dana tersebut tidak mengendap, melainkan dipersiapkan untuk modal kerja tahun depan.

Rano menuturkan bahwa pola tersebut digunakan oleh pemerintah lainnya. Namun, dia menegaskan penyaluran dana APBD akan segera direalisasikan.

"Harus, memang harus [salurkan dana APBD]. Lho, [APBD] Jakarta sebetulnya bukan tidak menggerakkan, menggerakkan besar loh," kata Rano, Rabu (22/10/2025).

Dia mencontohkan ketika dana disalurkan untuk proyek MRT dan LRT yang mencapai Rp4 triliun guna normalisasi sungai. Penyaluran dana Rp4 triliun, kata Rano, digelontorkan secara bertahap. Dia mendukung penuh pernyataan Menteri Keuangan Purbaya agar dana yang mengendap segera disalurkan.

Di samping itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata menegaskan dana mengendap bukan dimaksudkan untuk keuntungan melalui bunga, melainkan adanya akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir.

"Kami pastikan tingginya dana Pemda di bank bukanlah intensi Pemda untuk menyimpan dana di perbankan demi mendapatkan keuntungan/imbalan bunga. Namun hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran di triwulan terakhir," kata Michael dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025),

Dia menjelaskan, dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemprov DKI cenderung meningkat di bulan November dan diprediksi menurun pada Desember. Alasan adanya penyusutan karena pembayaran meningkat dalam dua bulan terakhir.

Michael menyampaikan, perlambatan belanja di triwulan II dan III terjadi karena penyesuaian program quick win melalui APBD-P 2025 dan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa.

Hal ini juga tidak lepas dari upaya Gubernur Jakarta yang telah meningkatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna melakukan percepatan, penyerapan anggaran, khususnya belanja prioritas dengan alokasi besar.

Michael menyampaikan bahwa Pemprov DKI berjanji mendorong penyerapan anggaran pada Triwulan IV. Upaya yang dilakukan, katanya, melalui belanja yang berkualitas, berdampak bagi kepentingan masyarakat, dan turut berkontribusi dalam mengakselerasi perekonomian nasional.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah untuk mempercepat berbagai program prioritas nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan satgas ini akan menjadi wadah koordinasi lintas kementerian untuk menyelaraskan program strategis pemerintah.

"Tujuannya adalah untuk mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan, menyelaraskan program strategis pemerintah sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, tercapai target dan sasaran program, serta manfaat nyata kepada masyarakat," ujar Airlangga usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (22/10/2025).

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman dan Kepala BGN Dadan Hindayana, Menkomdigi Meutya Hafid, Wamenperin Faisol Rizal, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin dan Wamen BUMN Aminuddin Ma'ruf.

Adapun terdapat tiga kelompok kerja yang terdiri dari berbagai kementerian. Kelompok kerja (Pokja) pertama terkait dengan percepatan realisasi dan pelaksanaan anggaran dan dalam program strategis pemerintah.

Pokja kedua, percepatan implementasi program dan penyelesaian kendala atau di bottleneck. Serta Pokja ketiga, untuk percepatan penyelesaian regulasi untuk dasar pelaksanaan program dan penegakan hukum.

Adapun program pemerintah yang menjadi fokus dari pelaksanaan tugas antara lain program paket ekonomi yang 8,4+5, program stimulus ekonomi di 2026, dan program lanjutan insentif fiskal.

"Bottlenecking terhadap non-tarif barrier dan isu per komoditas, per sektor, dan hambatan lainnya. Kemudian program-program prioritas yang menunjang program utama seperti MBG, Koperasi Merah Putih, KNMP, dan program utama di kementerian yang anggarannya besar," ujarnya.

Airlangga menegaskan ketiga Pokja akan bekerja secara berkala dan hasil pembahasan pada rapat perdana hari ini akan segera ditindaklanjuti.

"Pokja akan bekerja secara berkala dan hari ini adalah dimulai dengan dihadiri oleh para menteri dan kuorum , dan oleh karena itu seluruh dari hasil pembicaraan hari ini akan segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Kementerian Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan satgas ini akan mempercepat semua program-program pemerintah dan memastikan programnya berjalan.

Dirinya menegaskan, pihaknya akan memastikan anggaran yang telah digelontorkan oleh Kementerian Keuangan diserap sesuai dengan programnya, tepat sasaran, tepat waktu.

"Nanti yang nggak diserap kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi. Sehingga dengan adanya stimulus dan program ini saya harapkan nanti triwulan ini ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5,5%, tahun depan bisa lebih cepat lagi," ujarnya.

Purbaya yang menjadi pemimpin dalam Pokja II yang mengurus terkait penyelesaian kendala (debottlenecking) akan menerima langsung pengaduan dari para pelaku bisnis dan berencana menggelar perkara setiap minggu. Hal tersebut untuk menindaklanjuti berkaitan hukum dan peraturan yang akan diteruskan ke Pokja III

"Jadi nanti dengan sistem seperti ini saya harapkan pelan-pelan semua kendala di pemerintah, penyerapan anggaran maupun di dunia usaha yang real kita bisa hilangkan secara bertahap. Saya harapkan nanti dengan jalannya ini mungkin dalam beberapa bulan kedepan mungkin setengah tahun iklim investasi kita sudah membaik dengan signifikan," ujarnya.