Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meyakini tekanan global malah akan memaksa pemerintah lebih berhemat sehingga defisit APBN 2026 menyusut.

Said merasa banyak sekali kekhawatiran terkait ketahanan APBN 2026 yang kian menipis dan berisiko jebol dengan defisit melampaui 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurut Said, di tengah tekanan depresiasi rupiah dan situasi makroekonomi global yang menantang, kinerja kas negara pada kuartal pertama tahun ini justru menunjukkan ketahanan yang cukup solid. Dia memproyeksikan defisit fiskal hingga akhir 2026 justru akan lebih rendah dari target yang dipatok pemerintah.

"Strategi percepatan belanja memang berkonsekuensi pada pelebaran defisit APBN, yang saat ini mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93% PDB. Akan tetapi, saya menilai porsi ini masih pada rentang terkendali," ujar Said dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Said menjelaskan, APBN 2026 sejatinya merencanakan defisit sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% dari PDB. Hanya saja, klaimnya, pemerintah akan menempuh langkah penyesuaian atau refocusing anggaran program akibat tekanan eksternal seperti kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah.

"Karena pilihan refocusing ini, saya memperkirakan defisit APBN bahkan akan lebih rendah dari rencana, yakni di kisaran 2,56% PDB atau setara Rp658,3 triliun, karena belanja hingga akhir tahun berpotensi lebih rendah dari pagu," katanya.

Sebagai catatan, APBN membukukan defisit sebesar Rp240,1 triliun per akhir Maret 2026 atau setara 0,93% dari PDB.

Di samping itu, sambungnya, otoritas fiskal juga masih memiliki saldo anggaran lebih (SAL) yang masih besar. Bantalan anggaran itu bisa digunakan untuk mengurangi defisit.

Politisi PDI Perjuangan itu meluruskan kabar yang menyebut bahwa SAL APBN 2026 hanya tersisa Rp120 triliun. Dia menjelaskan bahwa SAL APBN 2025 yang menjadi landasan bantalan kas tahun ini masih utuh sebesar Rp420 triliun.

"Anggaran ini masih utuh. Hanya saja, senilai Rp300 triliun ditempatkan dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara. Artinya, SAL masih utuh Rp420 triliun, bahkan pemerintah menerima yield [imbal hasil] dari penempatan di Himbara tersebut. SAL ini hanya bisa digunakan untuk belanja bila ada persetujuan DPR," urai Said.

Tantangan Sisa Tahun

Memasuki kuartal II/2026, Said mengingatkan bahwa tantangan fiskal akan jauh lebih berat. Ketiadaan faktor musiman seperti momentum Ramadan dan Lebaran, ditambah tren kenaikan harga komoditas global, menuntut pengelolaan APBN yang lebih ekstra hati-hati.

Oleh karena itu, Banggar DPR mendukung agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengaktivasi kebijakan mode aman (safe mode).

"Dengan kebijakan safe mode, ini serta-merta akan meredam kebutuhan pembiayaan yang besar di tahun ini. Pemerintah juga tidak dihadapkan pada situasi sulit untuk membiayai cost of fund yang mahal," jelas Said.

Sebagai kompensasi dari pengereman belanja di masa safe mode, Said mendesak pemerintah untuk segera meluncurkan program quick win yang terukur guna membangkitkan sektor riil, khususnya manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan yang menyumbang 63,52% PDB.

"Bila hanya mengandalkan belanja pemerintah yang proporsinya pada PDB hanya 6,72%, tentu tidak memadai. Arah kebijakan fiskal harus memberi insentif agar sektor-sektor ini tumbuh ekspansif dan menyerap lapangan kerja formal. Jika kelas menengah tumbuh, tanggung jawab APBN untuk perlindungan sosial akan makin ringan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku memiliki strategi untuk mencegah pelebaran defisit APBN 2026 melampaui 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir tahun akibat percepatan belanja.

Adapun, muncul kekhawatiran pelebaran defisit APBN di atas 3% terhadap PDB setelah realisasi defisit pada kuartal I/2026 tercatat telah menyentuh angka 0,93% terhadap PDB. Secara matematis, jika laju realisasi tiga bulan pertama 2026 tersebut ditarik secara linier selama empat kuartal berturut-turut, maka defisit dapat melampaui level 3%.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung pun menyampaikan bahwa pemerintah akan memitigasi risiko tersebut dengan ketat dan tidak akan membiarkan laju belanja bergerak tanpa rem pengaman. Dia juga menekankan bahwa kalkulasi fiskal tidak dapat dihitung secara sederhana dengan metode linier.

"Tentu saja kita tidak membiarkan [belanja] berjalan tanpa ada pengendalian. Jadi tentu saja kita tidak bisa langsung mengalikannya dengan empat, lalu menjadi di atas 3%. Intinya seperti itu, kita sangat aware [sadar] mengenai risiko-risiko itu," kata Juda di acara Kick Off Pinisi, Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Sebagai strategi pengendalian fiskal, Juda menjelaskan bahwa Kemenkeu telah menerapkan sistem monitoring dan evaluasi mingguan. Pemantauan itu, sambungnya, difokuskan pada dua sisi, yakni optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi pengeluaran.

Di sisi penerimaan, Kemenkeu memantau ketat pergerakan setoran pajak beserta tren restitusinya. Sementara dari sisi pengeluaran, pemerintah secara disiplin menyisir pos-pos belanja yang sifatnya masih fleksibel dan dapat dikendalikan.

"Tentu saja kita lihat setiap minggu, dievaluasi pajaknya seperti apa, restitusinya seperti apa. Kemudian belanja-belanja yang kemarin kita kendalikan, dievaluasi berjalan sesuai dengan rencana atau tidak," paparnya.

Otoritas fiskal meyakini bahwa instrumen pengawasan yang berlapis tersebut akan mampu menjaga kesehatan postur APBN 2026 dari risiko pelebaran defisit yang tidak terukur. Juda meyakini bahwa target defisit pada akhir tahun akan tetap patuh pada jangkar fiskal yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu tidak melebihi 3% terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pada kuartal I/2026 mencapai 13,97%, menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir untuk periode tiga bulan pertama.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan posisi belanja daerah yang mencapai 13,97% tersebut menunjukkan percepatan realisasi anggaran pada awal tahun.

“Posisi belanja daerah DKI Jakarta mencapai 13,97% pada tiga bulan pertama 2026. Ini angka tertinggi dalam lima tahun terakhir yang bisa dicapai,” ujarnya di Jakarta Budget Talks, Jumat (17/4/2026).

Sebagai perbandingan, realisasi belanja pada kuartal I beberapa tahun terakhir berada di bawah angka tersebut, yakni 9,96% pada 2022, 9,86% pada 2023, 10,31% pada 2024, dan 13,19% pada 2025.

Meski begitu, percepatan belanja tersebut turut memberi tekanan pada pengelolaan kas daerah. Michael menyebut realisasi pendapatan hingga kuartal I/2026 tercatat sebesar 13,39%, lebih rendah dibandingkan realisasi belanja.

“Akibatnya kami di sektor keuangan terpuntal-puntal. Realisasi pendapatan hanya 13,39%, belanjanya 13,97% jadi kami harus putar otak agar cash flow terjaga,” katanya.

Menurutnya, percepatan pengadaan barang dan jasa pada awal tahun yang didorong oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta membantu mempercepat penyerapan anggaran.

“Berkat arahan Pak Gubernur dan Pak Wagub untuk percepatan pengadaan barang/jasa di depan, itu sangat membantu kita,” ujar Michael.

Dia optimistis pola realisasi APBD tahun ini tidak lagi berbentuk “stik hoki”—yang biasanya melonjak di akhir tahun—melainkan lebih merata sepanjang tahun.

“Saya yakin tahun ini kalau kondisinya masih seperti ini tidak lagi menjadi stik hoki, tetapi jadi kurva S pencapaian yang bisa kita lakukan. Ini perubahan yang menurut saya signifikan,” katanya.

Di sisi lain, hingga 31 Maret 2026 pendapatan daerah DKI Jakarta tercatat sebesar Rp9,57 triliun dari target Rp71,45 triliun. Dari total target pendapatan asli daerah (PAD) Rp57,67 triliun, realisasi kuartal I/2026 mencapai Rp8,74 triliun atau sekitar 15,16%.

Ketua Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herwati menjelaskan dari total target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp57,67 triliun, realisasi hingga kuartal I/2026 telah mencapai Rp8,74 triliun atau sekitar 15,16%.

Dia merinci, komponen pajak dan retribusi daerah menyumbang 87,45% dari total realisasi PAD, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan baru mencapai 0,31%. Sementara itu, realisasi lain-lain PAD yang sah seperti BLUD non-retribusi, jasa giro, dan pemanfaatan aset mencapai 23,39%.

Di sisi lain, pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang ditargetkan sebesar Rp11,16 triliun baru terealisasi Rp0,83 triliun atau sekitar 7,40%.

Adapun penerimaan pajak daerah hingga Maret 2026 tercatat sebesar Rp7,41 triliun, turun 4,07% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp7,72 triliun. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi periode libur panjang pada Maret yang berlangsung sekitar dua minggu.

Michael menambahkan meskipun terdapat tekanan pada sisi kas daerah, aktivitas ekonomi Jakarta tetap berjalan normal. “Kalau dilihat dari data, DKI hidup, DKI bisa beroperasi secara normal meski dengan kondisi sekarang. Tentunya kita harus lakukan efisiensi,” katanya.

Di tengah dinamika penerimaan pajak, aktivitas ekonomi Jakarta tetap menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2025 tercatat 5,21%, sementara indeks keyakinan konsumen pada Maret 2026 berada di level 145,5.

Selain itu, penjualan riil pada Februari 2026 tumbuh 4,92% secara tahunan, mobilitas penumpang transportasi publik TransJakarta, MRT, dan LRT pada kuartal I/2026 mencapai 112 juta penumpang, serta jumlah wisatawan nusantara pada Februari 2026 mencapai 8,12 juta orang atau naik 2,26% secara tahunan.

Jakarta juga masih menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian nasional dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 16,61%, dengan inflasi tahunan tercatat sebesar 3,37% pada Maret 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ingin mendorong pertumbuhan ekonomi 5,6% (YoY) pada kuartal 1/2026 dengan mempercepat proses penyerapan belanja pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan bahwa baseline pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama 2026 adalah 5,5% (YoY). Dengan percepatan belanja pemerintah, dia menargetkan pertumbuhan bisa didorong 0,1% lebih tinggi.

"Ya, artinya dari baseline 5,5% ke 5,6% berarti kan tambahan 0,1%. Jadi akselerasinya, additional tambahan pertumbuhannya berarti 0,1%," kata Juda kepada wartawan saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Juda menuturkan bahwa tambahan pertumbuhan 0,1% itu, terang Juda, akan didorong oleh pemerintah melalui sejumlah percepatan belanja, termasuk pemberian berbagai stimulus perekonomian yang juga telah disiapkan pemerintah untuk menyambut Idulfitri.

"Ya, ada beberapa pengeluaran yang biasanya lambat, ya kami dorong cepat gitu. [Stimulus dan bansos] tetap dilakukan, semua. Kan ada beberapa program perlinsos ya, yang bisa kami lakukan di kuartal I, ya kami lakukan segera," ujar mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.

Sebelumnya, pemerintah telah menyampaikan keinginan untuk menjaga momentum pertumbuhan tinggi pada kuartal IV/2025 lalu yang mencapai 5,39% (YoY). Salah satu caranya adalah dengan menggelontorkan stimulus ekonomi jelang libur panjang Idulfitri.

Dari Kemenkeu, otoritas fiskal telah menerbitkan aturan pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN berupa PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% untuk tiket pesawat.

Aturannya tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.4/2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Idulfitri 1447 Hijriah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Juda, yang baru dilantik sebagai Wamenkeu pekan lalu, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2025 lalu masih di bawah potensinya. Hal itu kendati pertumbuhan 5,39% itu merupakan pertumbuhan kuartalan tertinggi pascapandemi.

Oleh sebab itu, Juda menilai pemerintah bisa mendorong pertumbuhan lebih tinggi pada awal 2026 ini dengan mendorong konsumsi pemerintah. Apalagi, terdapat momentum libur panjang.

Dia menyebut momentum yang ada juga tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebagaimana ditemukan melalui survei BI, yang mana indeks berada di level 127 pada Januari 2026 atau tertinggi sejak Januari 2025 (127,2).

"Ini momentum yang sangat bagus dan perlu kami dorong. Kalau kami forward looking outlook-nya seperti apa, di sisi keyakinan konsumen naik signifikan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi," paparnya pada acara Indonesi Economic Outlook, pagi ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan perkembangan terkait realisasi belanja daerah dan simpanan pemerintah daerah di perbankan jelang akhir tahun anggaran.

Menjawab pertanyaan mengenai laporan terkait Transfer ke Daerah (TKD), Bima menegaskan bahwa pihaknya akan menyampaikannya apabila diminta oleh Presiden.

Hal itu ia sampaikan sebelum menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

“Nanti kami sampaikan apabila Pak Presiden meminta laporan,” ujarnya.

Meski begitu, dia mengungkapkan bahwa realisasi belanja daerah masih belum optimal.

“Kami terus genjot untuk meningkatkan realisasi belanja. Ini gap-nya masih agak tinggi ya, masih sekitar belum sampai 70% gitu,” kata Bima.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini tengah berada di wilayah Indonesia timur untuk mendorong percepatan belanja daerah.

“Pak Menteri pun sekarang khusus berada di Indonesia timur untuk mendorong percepatan belanja. Kami akan laporkan dan kami akan dorong agar daerah-daerah betul-betul memaksimalkan belanja di akhir tahun,” lanjutnya.

Termasuk, kata Bima, terkait simpanan pemerintah daerah di bank, Bima menyebut hal itu sudah jelas posisinya.

“Saya kira itu sudah clear ya. Jadi simpanan yang ada di bank itu cash management, ada yang karena SiLPA positif karena ada selisih antara pagu dan nilai proyek. Ada yang telat untuk dilakukan, itu semua sudah ada di kami. Sekarang kita fokus untuk memaksimalkan belanja daerah di akhir tahun,” katanya.

Bima menegaskan bahwa pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan kepala daerah untuk memastikan percepatan belanja publik dapat berjalan maksimal, terutama dalam mendukung kinerja ekonomi menjelang penutupan tahun anggaran 2025.

Saat ditanya mengenai perkiraan jumlah simpanan, termasuk angka sekitar Rp200 triliun, Bima mengatakan beberapa data sudah mengalami perbaikan.

“Ada beberapa dikoreksi karena kan ada beberapa salah input, sudah disampaikan Pak Menteri juga,” tandas Bima.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang mengalihkan anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang sudah dikembalikan ke Kementerian Keuangan senilai Rp 3,5 triliun. Dana yang belum terserap tersebut bisa dialihkan ke K/L lain yang mampu mempercepat belanja hingga akhir 2025.

“Kami monitor sampai akhir November 2025, saya duga masih akan ada yang mengembalikan lagi (belanja K/L). Kita lihat adakah yang menghabiskan lebih cepat pada November dan Desember. Kalau di Desember 2025 bisa belanja kita salurkan ke sana,” ucap Purbaya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi November 2025 di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (20/11/2025).

Ia menegaskan pemerintah memprioritaskan anggaran bagi K/L yang siap mengeksekusi program dalam waktu singkat. Langkah ini ditempuh untuk memastikan uang negara tidak mengendap, melainkan kembali ke ekonomi dalam bentuk belanja.

Belanja negara disebut memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi yang tahun ini ditargetkan 5,2 persen. Karena itu, pemerintah berupaya menjaga agar belanja K/L tetap berjalan meski ada anggaran yang dikembalikan.

Purbaya mengatakan dana yang tidak bisa dialihkan pada akhirnya akan dipakai menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kalau ada kita alihkan ke sana tetapi kalau tidak ada ya kita guna untuk defisit agar lebih terkendali,” tutur Purbaya.

Hingga Oktober 2025, APBN tercatat mengalami defisit Rp 479,7 triliun atau 2,02 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi ini lebih dalam dibandingkan tahun lalu sehingga ruang fiskal pemerintah menjadi lebih terbatas.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman menegaskan pemerintah tetap mengupayakan percepatan belanja di sisa akhir tahun. Ia memastikan pengembalian anggaran oleh sebagian K/L tidak akan mengganggu target keluaran program.

“Untuk K/L seperti itu, kami ingin sampaikan output tidak terganggu dan bisa tercapai. Kalaupun ada pergeseran ini misalnya ke program prioritas presiden ini yang kita dorong terus agar tidak ada gangguan,” terang dia.

Secara keseluruhan, realisasi belanja K/L sudah mencapai Rp 961,2 triliun atau 75,4 persen dari outlook. Pemerintah kini fokus mendorong percepatan belanja agar dampaknya ke perekonomian terasa dalam waktu dekat.

“Kami dorong terus dalam 1,5 bulan terakhir supaya belanja bisa optimal agar membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tujuannya bukan sekadar memotong belanja, tetapi kita ingin belanja dimanfaatkan sebaik-baiknya,” tutur Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah mengembangkan sistem percepatan belanja negara pada 2026, supaya belanja pemerintah di kementerian atau lembaga, maupun pemerintah daerah bisa cepat dilakukan pada awal tahun.

Cara ini ia sebut akan membuat pemerintah pusat dan daerah tak lagi harus menumpuk dana mengendapnya di perbankan sebagaimana sebelum-sebelumnya, yang membuat realisasi belanja baru terakselerasi pada penghujung tahun anggaran.

"Nanti tahun depan kita akan buat seperti itu. Supaya di akhir tahun mereka nggak harus nyediain uang Rp 100 triliun secara agregat seperti di Pemda," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Senin (27/10/2025).

"Harusnya dengan sistem seperti itu, Rp 100 triliun itu bisa dihabisin di tahun 2026 nanti. Jadi dari Pemda juga akan lebih kuat dibandingkan sekarang," tegasnya.

Untuk merealisasikan kebutuhan sistem belanja negara yang cepat di periode awal tahun, Purbaya menekankan, pemerintah tentunya harus menyiapkan sumber penerimaan negara secara tunai pada awal tahun juga.

Caranya, kata dia, pemerintah ke depan akan lebih mengandalkan penerbitan surat utang tenor pendek, seperti Surat Perbendaharaan Negara atau SPN. Surat utang itu kata dia hanya membutuhkan tenor 1-4 bulan saja.

"Dibanding kita menghambat perekonomian dengan menumpuk uang di bank. Kan lebih baik seperti itu, uangnya habis. Nanti di awal tahun saya pastikan Pemdanya dapat uang cepat," ungkap Purbaya.

Dengan sistem penganggaran itu, Purbaya memastikan, pemerintah memiliki kapasitas untuk belanja lebih cepat, termasuk mengalokasikan anggaran transfer ke daerah atau TKD sesegera mungkin ketika pemda membutuhkan.

"Minggu pertama atau tanggal dua bisa dapat uang kira-kira. Jadi enggak perlu numpuk uang banyak-banyak lagi. Sedang dikembangkan sistemnya dan sedang dilatih pasarnya. Supaya pasarnya juga terbiasa dengan SPN tadi," ucap Purbaya.

Ia memastikan, sambil mempersiapkan sistem penganggaran itu, selama 12 bulan ke depan pemerintah akan gencar melakukan sosialisasi hingga tingkat pemda.

"Sepanjang 12 bulan ke depan, sampai akhir tahun depan. Itu udah lumayan tuh ada Rp 100 triliun tambahan ke perekonomian nanti dari Pemda, di atas anggaran yang ada," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa disebut memberikan 4 arahan kepada gubernur, bupati, maupun wali kota dengan realisasi belanja daerah yang masih lambat, sebagaimana di antaranya tercermin dari dana mengendap hingga Rp233 triliun.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menjelaskan bahwa data terkait dengan simpanan daerah di perbankan itu merujuk ke data Bank Indonesia (BI). Hal itu kendati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut temuan mereka yakni Rp215 triliun, atau selisih sebesar Rp18 triliun.

Askolani mengatakan Menkeu Purbaya pun sudah memberikan empat arahan kepada pemda usai rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025, Senin (20/10/2025). Pertama, untuk mempercepat percepatan belanja pemda.

Kedua, pemda diminta mempercepat pelunasan kewajiban pada pihak ketiga, misalnya kontraktor. Pembayaran kontraktor yang biasanya dilakukan akhir tahun itu menjadi sorotan Menkeu Purbaya maupun Mendagri Tito Karnavian pada rapat kemarin.

"Yang ketiga, Pak Menteri mengingatkan untuk bisa menggunakan dana simpanan [di bank] tadi. Yang keempat, Pak Menteri mengingatkan kepada Pemda untuk monitoring APBD 2025. Empat hal itu diingatkan," ungkap Askolani saat ditemui wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Mantan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu itu mengatakan pihaknya dan Kemendagri akan mendalami lebih jauh alasan besarnya dana mengendap di perbankan itu.

Adapun berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang Kemendagri, dana mengendap di rekening kas daerah senilai total Rp233 triliun itu meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun.

Penyerapan di Akhir Tahun?

Menkeu Purbaya mengaku bahwa informasi dari Mendagri Tito mengungkap dana mengendap jelang akhir tahun bisa mencapai ratusan triliun karena digunakan untuk pembayaran kontraktor yang menjalankan pembangunan daerah.

Namun, pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut uang dari pemda-pemda itu justru tidak ditaruh di BPD masing-masing, melainkan di bank yang ada di pusat ibu kota.

"Tapi katanya daerahnya menaruhnya di bank pembangunan pusat seperti di Jakarta, Bank Jakarta. Itu kan [bank] daerahnya gak ada uang jadinya, bank-nya enggak bisa muterin, enggak meminjamkan [ke debitur] di sana. Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah, jadi bank daerah bisa menyeluruhkan ke businessmen atau pelaku usaha di kawasan itu," ujar Purbaya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Purbaya mengaku selama ini kerap bertanya-tanya mengapa uang di sistem perekonomian hanya berada di pusat ibu kota. Dia kini mengetahui pemda kerap mengendapkan uangnya, namun justru dialihkan ke pusat.

Menkeu yang pernah bekerja di Danareksa itu berpesan, pemda perlu memperbaiki kualitas BPD di daerah mereka agar tidak selalu mengalihkan uangnya ke pusat.

"Jangan ditransfer ke pusat lagi uangnya. Jangan taruh di Bank Jakarta tetap aja di bank daerah. Kalau bank-nya jelek dibetulin supaya uangnya betul-betul muter di sana," terangnya.

Alasan Pemda Parkir Dana

Sementara itu, Tito memaparkan ada beberapa hal yang melatarbelakangi simpanan pemda masih tinggi.

Beberapa di antaranya adalah efisiensi sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, penyesuaian visi dan misi program prioritas kepala daerah terpilih setelah pelatikan, kendala administratif, serta proses penyesuaian penggunaan e-Katalog versi terbaru.

Kemudian, pengadaan belanja modal yang bersifat fisik, kecenderungan realisasi APBN tinggi di akhir tahun, keterlambatan kementerian/lembaga pengampun dana alokasi khusus (DAK), pengadaan tanah dilakukan bersamaan dengan pekerjaan fisik TA 2025, serta pembayaran utang iuran BPJS.

Mantan Kapolri itu juga menyoroti sejumlah daerah yang memiliki pendapatan tinggi, namun tidak pandai dengan cepat membelanjakan anggarannya. Salah satu contohnya seperti Pemkab Bojonegoro yang memiliki simpanan kas daerah hingga Rp3,8 triliun.

"Jadi kecepatan para pencari uangnya, Kadispenda dan Kepala BKAD, itu kecepatannya tinggi, sementara yang dinasnya realisasinya lambat," terang Tito.

Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya percepatan belanja oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi.

"Prioritas kita pertama adalah mendorong memastikan KL belanja semaksimal mungkin. Jadi prioritas pertamanya itu," ucap Direktur Jenderal Strategi ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu saat ditemui wartawan di kantor Kemenkeu pada Selasa (14/10/2025).

Ia menjelaskan bahwa saat ini Kementerian Keuangan terus mendorong percepatan belanja KL. Namun, belanja tersebut tidak menyampingkan tata kelola dan dampak langsung dari belanja tersebut ke masyarakat.

"Tetapi juga tadi seperti disebutkan oleh Pak Wamen Suahasil bukan hanya masalah dia percepatan belanjanya tapi kita ingin tata kelolanya bagus dan juga memang berdampak langsung ke masyarakat," ucapnya.

Febrio menjelaskan bahwa mengharapkan KL yang memiliki dampak ke masyarakat seperti penciptaan lapangan pekerjaan dapat segera membelanjakan anggarannya. Terlebih lagi, waktu yang sisa 2,5 bulan sampai akhir tahun.

"Kita harapkan mayoritas harusnya bisa. Tetapi ya Pak Menteri juga punya dorongan supaya memang benar-benar percepatan itu terjadi. Kenapa? Karena belanja negara itu bisa sampai 14-15% dari PDB," ucapnya.

"Sehingga apa yang sudah kita rencanakan kita harapkan itu bisa langsung dinikmati oleh masyarakat mendorong pertumbuhan ekonominya," sambung Febrio.

Berdasarkan paparan APBN KITA, diungkapkan oleh Kementerian Keuangan bahwa realisasi belanja KL hingga 30 September 2025 mencapai Rp800,9 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 62,8% dari outlook atau tersisa Rp474,7 triliun.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk optimalisasi pelaksanaan belanja adalah percepatan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa. Kemudian melakukan monitoring Rencana Penggunaan Dana dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai dengan jadwal. Selain itu ada juga langkah menginventarisasi kendala untuk mitigasi.