Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyambut positif implementasi kebijakan potongan biaya aplikasi sebesar 8% yang mulai efektif berlaku pada 1 Juli 2026.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono memberikan apresiasi atas komitmen perusahaan aplikasi transportasi online GoTo dan Grab.

Igun menilai, langkah tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No. 27 /2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online, sekaligus menjadi momentum penting dalam mewujudkan ekosistem transportasi digital yang lebih berkeadilan bagi para pengemudi ojek online di Indonesia.

“Implementasi kebijakan ini merupakan langkah maju dalam meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online di Indonesia,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).

Garda Indonesia juga menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut secara konstruktif bersama pemerintah dan seluruh perusahaan aplikasi, sehingga implementasinya dapat berjalan secara optimal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk pengawasan partisipatif, Garda Indonesia telah menyiapkan infrastruktur digital untuk memantau pelaksanaan implementasi potongan biaya aplikasi ojol 8% di lapangan.

Melalui website resmi Garda Indonesia, masyarakat dan para pengemudi dapat menyampaikan laporan maupun pengaduan apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian dalam penerapan kebijakan tersebut.

Untuk mendukung fungsi pengawasan tersebut, Garda Indonesia membentuk Satuan Tugas (Satgas) Implementasi 8% Perpres No. 27/2026 yang membuka kanal pengaduan melalui website resmi www.gardaindonesia.or.id.

"Garda Indonesia berharap implementasi kebijakan ini dapat berjalan secara konsisten, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi,” tambahnya.

Garda Indonesia menilai keberhasilan implementasi Perpres akan menjadi tonggak penting dalam menciptakan hubungan kemitraan yang lebih sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan antara perusahaan aplikasi dengan para pengemudi transportasi online di Indonesia.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama GoTo, Catherine Hindra menyampaikan kebijakan sesuai dengan tuntutan dari aksi massa pada 1 Mei 2026, sekaligus memberikan kesejahteraan kepada mitra ojek online.

"Jadi mulai aktif tanggal 1 Juli 2026 GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua," kata Catherine di Gedung Nusantara III DPR RI.

Adapun, melalui kebijakan tersebut yang mengamanatkan agar potongan aplikator turun menjadi 8%, sehingga pengemudi ojek online dapat menerima 92% pendapatan per transaksi.

Saat ini ojol harus merasakan potongan lebih dari 20% dalam setiap transaksi. Berdasarkan pengalaman Bisnis, dengan tarif yang dibayar oleh penumpang senilai Rp30.000, pengemudi hanya mendapatkan Rp22.600.

Artinya, apabila potongan hanya 8%, dengan tarif yang sama, ojol hanya dapat potongan Rp2.400 dan menerima sekitar Rp27.600.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Ojek Online (ojol) merespons rencana Gojek menurunkan komisi aplikator menjadi 8%, sehingga porsi pendapatan untuk mitra pengemudi meningkat menjadi 92%.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyambut positif langkah yang disampaikan Gojek terkait komitmen mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah mengenai penyesuaian potongan aplikasi menjadi 8% untuk layanan GoRide.

Menurut dia, kebijakan tersebut membuat pengemudi memperoleh hak bagi hasil sebesar 92%.

“Bagi GARDA, langkah ini merupakan sinyal positif bahwa aspirasi dan perjuangan panjang pengemudi ojek online mulai mendapatkan respon konkret dari korporasi aplikator bahkan sebelum terbitnya implementasi resmi Perpres Nomor 27 Tahun 2026,” kata Igun kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Igun menilai langkah tersebut menunjukkan adanya itikad baik dari Gojek dalam membangun ekosistem kemitraan yang lebih adil bagi pengemudi.

Selain itu, Garda Indonesia juga mengapresiasi keputusan penghapusan skema berlangganan dan program hemat yang selama ini menjadi perhatian dan keluhan sebagian pengemudi GoRide. Menurut dia, kebijakan tersebut dapat membuka ruang pendapatan yang lebih sehat dan transparan bagi mitra pengemudi di lapangan.

Dia berharap langkah progresif yang dilakukan Gojek dapat menjadi contoh bagi perusahaan aplikator lainnya untuk turut menyesuaikan kebijakan sesuai arah regulasi pemerintah, demi menciptakan keseimbangan hubungan kemitraan antara aplikator dan pengemudi ojol di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menilai penurunan potongan platform menjadi 8% tidak otomatis meningkatkan porsi pendapatan pengemudi transportasi online, baik pengemudi ojol, taksi online, maupun kurir kargo.

Menurut dia, aturan tersebut hanya melanjutkan kebijakan sebelumnya yang mengatur bahwa batas potongan berlaku untuk pengemudi ojol yang mengangkut penumpang.

“Aturan ini tidak berlaku bagi pengantaran barang dan makanan baik roda dua, roda empat maupun lebih,” kata Lily.

Dia mengatakan potongan untuk layanan pengantaran barang dan makanan selama ini bahkan melebihi batas maksimum 20%. Lily menyebut potongan pada layanan tersebut dapat mencapai 70%.

Selain itu, tarif pengantaran barang dan makanan juga dinilai ditetapkan sepihak oleh platform, sehingga tarif menjadi murah dan berdampak pada penurunan upah maupun pendapatan pengemudi.

Lily menambahkan pendapatan pengemudi yang tidak pasti dan tidak merata bagi seluruh pengemudi terjadi karena hak atas upah minimum tidak diberikan perusahaan platform akibat status pekerja yang belum diakui.

Dia juga menyoroti penggunaan status mitra yang dinilai hanya untuk menutupi hubungan kerja antara pengemudi dan perusahaan platform. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi alasan platform menghindari kewajiban memenuhi hak upah minimum yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Untuk itu peraturan potongan 8% tidaklah cukup dan Presiden seharusnya melanjutkan aturan tersebut dengan menetapkan pengemudi ojol, taksol dan kurir kargo sebagai pekerja sesuai hukum ketenagakerjaan,” kata Lily.

Sebelumnya, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (Goto) menyatakan akan mengikuti aturan pemerintah terkait biaya layanan aplikator ojol yang dipangkas menjadi maksimal 8% sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27/2026.

Direktur Utama GoTo Hans Patuwo mengatakan perseroan menyambut baik arah kebijakan pemerintah untuk menciptakan ekosistem transportasi digital yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Dan pada hari ini, menjelang Hari Kebangkitan Nasional di tanggal 20 Mei besok, saya mewakili keluarga besar Gojek dan GoTo menegaskan dukungan penuh terhadap Perpres Nomor 27 Tahun 2026,” kata Hans dalam konferensi pers di Kantor Gojek, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Dia memastikan Gojek akan menyesuaikan skema bagi hasil dengan menetapkan 92% dari setiap perjalanan GoRide menjadi hak pengemudi.

Asosiasi Ojek Online (Ojol) menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pengemudi Transportasi Online.

Salah satu poin dalam perpres tersebut adalah penetapan batas maksimal potongan aplikasi sebesar 8 persen, yang berarti pengemudi memperoleh porsi pendapatan hingga 92 persen.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan angka tersebut melampaui tuntutan awal Garda serta para pengemudi yang selama ini memperjuangkan skema potongan maksimal 10 persen.

"Keputusan tersebut mencerminkan keberanian politik sekaligus sensitivitas sosial pemerintah dalam merespons aspirasi akar rumput," kata Igun dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5).

Ia menyampaikan apresiasi tinggi dan penghargaan mendalam atas langkah tersebut. Igun menilai kebijakan ini tidak hanya menjawab tuntutan keadilan ekonomi.

Namun, juga mempertegas pengakuan negara terhadap profesi pengemudi ojol sebagai bagian integral dari ekosistem transportasi digital modern.

[Gambas:Youtube]

Ke depannya, Igun mengatakan implementasi perpres ini harus dikawal secara ketat untuk memastikan kepatuhan platform digital serta menjaga keseimbangan ekosistem antara perusahaan aplikasi dan pengemudi.

"Garda Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan pengemudi ojol di Indonesia," ujar Igun.

Prabowo memastikan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 sudah ditandatangani ketika berpidato dalam perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat pagi.

Prabowo awalnya mendapatkan aspirasi dari salah satu serikat buruh agar bisa menurunkan potongan aplikator ojek online terhadap driver mereka hingga 10 persen. Ketika berpidato, sang Kepala Negara kemudian sempat berdialog dari atas podium bersama para massa buruh.

"Ojol, aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Bagaimana ojol setuju 20 persen? Bagaimana 15 persen? Berapa? 10? Kalian minta 10? Saya katakan di sini saya tidak setuju 10 persen," kata Prabowo.

Ternyata, maksud Prabowo tidak setuju 10 persen karena ia ingin potongan aplikator bisa di bawah 10 persen. Pernyataan tersebut disambut antusias oleh massa buruh yang hadir di perayaan May Day sejak pagi tadi. Menurut Prabowo, potongan aplikator layak diturunkan hingga di bawah 10 persen karena para driver ojol sudah bekerja keras di jalan

"Ojol kerja keras. Ojol mempertaruhkan jiwanya setiap hari. (Potongan bagi aplikator) harus di bawah 10 persen!" ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menegaskan jika perusahaan ojol tidak ingin ikut ketentuan ini, mereka bisa angkat kaki dari Indonesia.

"Enak saja. Lu yang keringat, dia (aplikator) yang dapat duit. Sori aje. Kalo enggak mau ikut kita, enggak usah berusaha di Indonesia," ucap Prabowo.

Prabowo mengungkap juga telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Transportasi Online. Ia mengatakan Perpres 27/2026 di antaranya memuat soal jaminan kecelakaan kerja drive ojol. Driver ojol juga akan diberikan BPJS Kesehatan.

Selain itu, Perpes tersebut juga mengatur pembagian pendapatan di bawah 10 persen yang sebelumnya telah disinggung Prabowo.

"Yang saya tadi bicara harus diberikan jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS kesehatan asuransi kesehatan juga. Tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang jadi minimal 92 persen untuk pengemudi," ujar Prabowo.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) merespons Perpres 27/2026 dengan menyatakan akan selalu mematuhi peraturan pemerintah.

Saat ini, Direktur Utama GOTO Hans Patuwo mengatakan pihaknya akan melakukan pengkajian untuk memahami detail, implikasi, dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan peraturan tersebut

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait, sehingga GoTo/Gojek dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek," ujar Hans dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, Grab Indonesia menyatakan pihaknya menghormati arahan Prabowo dalam Perpres 27/2026.

"Sebagai mitra jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, kami tetap berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan tertulis.

Saat ini, Grab Indonesia masih menunggu penerbitan resmi Perpres 27/2026 agar dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail dari arahan tersebut.

Neneng mengatakan usulan struktur komisi ini merupakan perubahan mendasar terhadap cara platform digital berfungsi sebagai marketplace.

"Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk berupaya mengimplementasikan perubahan ini, guna memastikan kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya dalam melindungi Mitra Pengemudi, sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen dan keberlanjutan industri," ujar Neneng.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia merespons janji Presiden Prabowo Subianto yang akan menurunkan batas maksimal potongan aplikasi dari 20% menjadi 8%. Janji tersebut disampaikan pada momentum peringatan Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026).

Presiden juga menegaskan telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pengemudi Transportasi Online.

Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan regulasi ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan representasi konkret keberpihakan negara terhadap jutaan pengemudi transportasi online yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi digital nasional.

“Salah satu poin paling krusial dalam Perpres tersebut adalah penetapan batas maksimal potongan aplikasi sebesar 8%, yang berarti pengemudi memperoleh porsi jaminan pendapatan hingga 92%,” kata Igun dalam keterangan pada Jumat (1/5/2026).

Igun menyebut angka tersebut melampaui ekspektasi tuntutan awal asosiasi dan para pengemudi yang selama ini memperjuangkan skema potongan maksimal 10%, serta berkaitan dengan jaminan kecelakaan dan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Dia menambahkan, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 menjadi puncak dari perjuangan panjang, konsolidasi gerakan, serta solidaritas ribuan pengemudi di seluruh Indonesia.

“Ini adalah kemenangan kolektif bukan hanya bagi para pengemudi ojol, tetapi juga bagi prinsip keadilan dalam ekonomi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Igun.

Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan keberanian politik sekaligus sensitivitas sosial pemerintah dalam merespons aspirasi akar rumput. Ia juga menilai pengemudi ojol sebagai penerima manfaat harus siap mengimplementasikan kebijakan tersebut secara komprehensif.

Dia menekankan Garda Indonesia menyampaikan apresiasi tinggi dan penghargaan atas langkah progresif Presiden.

“Kebijakan ini tidak hanya menjawab tuntutan keadilan ekonomi, tetapi juga mempertegas pengakuan negara terhadap profesi pengemudi ojol sebagai bagian integral dari ekosistem gig economy modern,” katanya.

Garda Indonesia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengemudi yang telah konsisten mengawal perjuangan ini. Dari tuntutan 10% hingga realisasi 8%, lanjutnya, hal ini membuktikan bahwa suara yang terorganisir, berbasis data, dan diperjuangkan secara konsisten mampu menghasilkan perubahan kebijakan yang signifikan.

Ke depan, dia menekankan implementasi Perpres tersebut harus dikawal secara ketat untuk memastikan kepatuhan platform digital, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem antara perusahaan aplikasi dan pengemudi.

“Garda Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan pengemudi ojol di Indonesia,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo berjanji menurunkan potongan dari aplikator transportasi online dari 20% menjadi di bawah 10%, yakni 8%, pada peringatan Hari Buruh 2026.

Presiden Prabowo mengatakan telah meneken Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online, sehingga pengemudi harus mendapatkan jaminan kecelakaan kerja serta kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%, saya mau di bawah 10%, kalau tidak bersedia tidak usah berusaha di Indonesia,” kata Prabowo di depan puluhan ribu buruh, termasuk pengemudi ojol, Jumat (1/5/2026).

Presiden Prabowo menambahkan, dari setiap pendapatan, pengemudi ojol sebelumnya hanya memperoleh 80%, namun kini harus ditingkatkan menjadi minimal 92%.

“Kita juga mengatur dan telah meneken Perpres 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online. Ojol harus diberikan jaminan kecelakaan kerja, akan diberi BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, juga pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi menjadi minimal 92% untuk pengemudi,” ungkap Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai bahwa ketentuan besaran Bonus Hari Raya (BHR) 2026 yang diumumkan pemerintah belum memenuhi kebutuhan pengemudi Ojek Online (ojol).

Ketentuan besaran BHR 2026 termaktub dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) No. M/4/HK.04.00/3/2026, yakni paling sedikit 25% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir.

Ketua SPAI Lily Pujiati menyoroti hubungan kemitraan antara perusahaan aplikator transportasi daring dengan pengemudi, alih-alih hubungan kerja, yang berpengaruh besar terhadap kesejahteraan pengemudi.

“Dari sisi ekonomi, perhitungan besaran BHR minimal 25% dari rata-rata pendapatan bersih pengemudi selama 12 bulan, tentu saja tidak mencukupi kebutuhan hari raya bagi pengemudi ojol, karena pendapatan ojol sudah tergerus akibat tidak diakui sebagai pekerja,” kata Lily kepada Bisnis melalui pesan teks, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, pendapatan pengemudi ojol saat ini hanya berdasarkan upah satuan hasil dari setiap order yang selesai, dengan rata-rata pendapatan Rp50.000 hingga Rp100.000 per hari.

Dia menjelaskan bahwa pendapatan harian ini belum dipotong dengan biaya operasional yang seharusnya ditanggung perusahaan platform, dengan besaran yang bisa mencapai Rp100.000.

Oleh karenanya, Liliy menegaskan bahwa ketentuan besaran BHR yang diimbau oleh pemerintah kepada aplikator tersebut tidak mencukupi kebutuhan pengemudi. Pihaknya pun menuntut pemerintah untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada ojol sebagaimana pekerja lainnya.

“SPAI menuntut Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengeluarkan aturan pemberian THR bagi pengemudi ojol karena statusnya sebagai pekerja. Hal ini terlihat dari realitas sehari-hari status hubungan yang tercipta antara perusahaan platform dengan pengemudi adalah hubungan kerja,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa ketentuan pemberian BHR oleh aplikator ditetapkan pemerintah sebagai imbauan.

Menurutnya, BHR diberikan perusahaan aplikasi alias aplikator kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi dalam jangka waktu 12 bulan terakhir.

Pemerintah juga mengimbau agar perusahaan aplikasi dapat transparan dalam perhitungan besaran BHR keagamaan kepada para pengemudi dan kurir platform daring.

“BHR Keagamaan diberikan paling lambat 7 hari, tetapi kami menghimbau untuk bisa dibayarkan lebih cepat dari batas waktu itu,” kata Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari ini, Selasa (3/3/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemberian BHR tahun ini dapat menjangkau 850.000 mitra pengemudi dengan nilai total Rp220 miliar.

Dia lantas memerinci bahwa aplikator seperti Gojek dan Grab masing-masing akan memberikan BHR senilai total Rp100 miliar hingga Rp200 miliar kepada sekitar 400.000 mitra pengemudi.

Sisanya akan diberikan oleh aplikator lainnya seperti Maxim, yang mencanangkan pemberian BHR kepada 51.000 mitra pengemudi, serta InDrive kepada sekitar 500 mitra pengemudi. “Dan ini [nilainya] dua kali lipat dari tahun lalu,” kata Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia berharap pemerintah melalui Danantara terlibat dalam merger antara Grab dan PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO).

Isu ini kembali mencuat setelah Istana memberi sinyal penggabungan kedua perusahaan tersebut mungkin akan masuk dalam tahap penyempurnaan akhir Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol).

Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, mengatakan pihaknya berharap penggabungan kedua perusahaan dapat berada di bawah kendali negara atau pemerintah melalui Danantara.

“Hal ini merupakan angin segar bahwa dua perusahaan tersebut akan lebih baik lagi memperhatikan kesejahteraan para pengemudi onlinenya dengan mematuhi peraturan atau regulasi yang dibuat oleh negara serta pemerintah,” kata Igun kepada Bisnis pada Selasa (11/11/2025).

Namun, Igun menegaskan apabila aksi korporasi tersebut murni dilakukan swasta tanpa campur tangan pemerintah dalam bentuk pengambilalihan saham, pihaknya tidak setuju. Menurutnya, aksi korporasi swasta murni hanya akan berorientasi pada keuntungan tanpa mempedulikan kesejahteraan para pengemudi.

Igun melanjutkan, jika merger tersebut dibarengi dengan aksi korporasi akuisisi saham oleh negara atau pemerintah, misalnya melalui Danantara, pihaknya berharap kesejahteraan pengemudi dapat meningkat seiring membaiknya perhatian dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi negara.

“Dengan aksi korporasi berupa merger apabila dibarengi dengan aksi korporasi berupa akuisisi saham oleh negara maka transportasi online di Indonesia akan lebih baik kinerjanya dan perhatian terhadap para pengemudi online akan lebih baik, itu harapan kami,” ujarnya.

Senada, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) juga menekankan merger Grab dan GOTO harus sepenuhnya dikuasai negara melalui Danantara agar ekonomi platform dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan, ekonomi platform nasional yang baru harus memastikan terpenuhinya hak seluruh rakyat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak sesuai amanat konstitusi.

“Maka untuk menjamin pekerjaan layak tersebut, pemerintah wajib mengakui para pengemudi ojol, taksol dan kurir sebagai pekerja sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan,” kata Lily dalam keterangannya pada Senin (10/11/2025).

Lily menambahkan, pemerintah pusat maupun daerah perlu segera mengambil alih perusahaan platform karena terdapat ancaman halus dari perusahaan yang ada saat ini. Menurutnya, perusahaan hanya akan menyerap 17% tenaga kerja jika status pengemudi diubah dari mitra menjadi pekerja.

Dia juga menyoroti penggunaan alasan “contoh Spanyol” oleh perusahaan platform. Lily menjelaskan, ekonomi platform di Spanyol masih berjalan dan tidak terjadi pengangguran massal. Justru para pengemudi mendapatkan kondisi kerja yang lebih layak.

Setelah status pengemudi online diubah menjadi pekerja, negara memberikan perlindungan yang memastikan hak-hak mereka terpenuhi, seperti kepastian upah minimum, batasan jam kerja, upah lembur, cuti tahunan dan cuti sakit berbayar, asuransi kesehatan, jaminan keselamatan dan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan hak lainnya.

Lily menekankan sudah saatnya Presiden melindungi pekerja platform seperti pengemudi ojol, taksol, dan kurir dengan menerbitkan Perpres yang menetapkan mereka sebagai pekerja agar seluruh haknya terpenuhi.

“Bagi perusahaan platform yang tidak patuh pada hukum nasional untuk segera dilakukan tindakan tegas dan dikenai sanksi hingga pencabutan ijin beroperasi di Indonesia,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia menyoroti kontrasnya peningkatan laba perusahaan transportasi daring seperti Grab dan GoTo dengan pendapatan para pengemudi ojek online (ojol) yang dinilai stagnan bahkan cenderung menurun.

Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, mengatakan wajar jika perusahaan menginginkan margin pendapatan yang positif.

Namun, dia menilai kenaikan laba tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi yang menjadi tulang punggung operasional perusahaan. Dia menyebut untuk saat ini, pendapatan rata-rata sebagian besar ojol hanya bisa mendapatkan Rp100.000–Rp300.000 per hari secara bruto, belum termasuk belanja modal (capital expenditure/capex) dan biaya operasional (operating expenditure/Opex).

“Jadi, rata-rata pendapatan bersih [netto] yang diterima seorang pengemudi ojol hanya sekitar Rp50.000–Rp150.000,” kata Igun kepadaBisnis, Sabtu (8/11/2025).

Igun menambahkan, para pengemudi harus bekerja 12 hingga 18 jam per hari untuk memperoleh pendapatan tersebut. Namun, hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Di sisi lain, perusahaan aplikator justru menikmati margin keuntungan yang dinilainya sangat signifikan.

Dia juga menyoroti lemahnya peran pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, dalam mengawasi praktik bagi hasil antara perusahaan aplikator dan mitra pengemudi. Garda Indonesia mendesak pemerintah agar segera mengatur skema pembagian hasil yang lebih adil antara aplikator dan pengemudi.

Menurut Igun, pihaknya mengusulkan agar pengemudi memperoleh 90% hasil pendapatan, sementara perusahaan aplikator hanya berhak atas 10% komisi.

“Cukup sudah bertahun-tahun pengemudi ojol dipotong pendapatannya sebesar 20% sampai hampir 50%,” katanya.

Asosiasi tersebut juga mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembagian hasil bagi ojol sebesar 90% dan aplikator 10%. Igun menegaskan, pihaknya akan terus memperjuangkan tuntutan tersebut melalui aksi unjuk rasa apabila pemerintah dan perusahaan aplikator tidak menanggapi aspirasi para pengemudi.

“Kami sebagai asosiasi akan terus perjuangkan melalui berbagai aksi unjuk rasa atau demonstrasi memperjuangkan bagi hasil tersebut hingga ojol menang melawan arogansi perusahaan aplikator yang terus memotong secara sepihak hingga mencapai hampir 50%,” pungkasnya.

Kinerja Keuangan GRAB dan GOTO

Per Kuartal III/2025, Grab Holdings Limited (NASDAQ: GRAB) melaporkan kinerja keuangan positif pada kuartal III/2025 dengan membukukan laba bersih sebesar US$17 juta, setara Rp284 miliar (kurs Rp16.690 per dolar AS).

Mengutip laporan keuangan perusahaan, capaian tersebut naik 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan Grab meningkat 22% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi US$873 juta atau sekitar Rp14,57 triliun, dan naik 17% jika disesuaikan dengan fluktuasi kurs mata uang.

Pertumbuhan kinerja tersebut ditopang oleh segmen On-Demand, yang mencatatkanGross Merchandise Value(GMV) sebesar US$5,8 miliar atau Rp96,8 triliun, tumbuh 24% dibandingkan tahun lalu.

Dari sisi profitabilitas,adjustedEBITDA mencapai US$136 juta atau sekitar Rp2,27 triliun, melonjak 51% dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Sementaraadjusted free cash flowtercatat US$203 juta atau Rp3,39 triliun, naik US$54 juta (sekitar Rp901 miliar) secara tahunan. Dalam basis 12 bulan terakhir, nilainya mencapai US$283 juta atau Rp4,72 triliun.

Sementara itu, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) juga mencatatkan kinerja positif pada kuartal III/2025 dengan membukukan laba sebelum pajak yang disesuaikan sebesar Rp62 miliar, menandai pertama kalinya perseroan meraih laba sebelum pajak positif sejak berdiri.

GoTo juga mencatatadjustedEBITDA Grup sebesar Rp516 miliar, melonjak 239% YoY. Capaian tersebut menandai EBITDA positif selama empat kuartal berturut-turut, dengan nilai Rp369 miliar, membaik Rp455 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Seiring dengan hasil tersebut, GoTo menaikkan panduan kinerja adjusted EBITDA Grup untuk setahun penuh 2025, dari Rp1,4–1,6 triliun menjadi Rp1,8–1,9 triliun.

Dari sisi operasional, total nilai transaksi bruto (Gross Transaction Value/GTV) Grup mencapai Rp176 triliun, tumbuh 28% YoY. GTV inti Grup tercatat Rp102,8 triliun, naik 43% YoY. Pendapatan bersih juga meningkat 21% menjadi Rp4,7 triliun, sementara jumlah pengguna bertransaksi tahunan (Annual Transacting Users/ATU) di Indonesia naik 33% menjadi 61,1 juta, setara sekitar 30% populasi dewasa di Tanah Air.

Selain itu, GoTo membukukanadjusted free cash flowpositif sebesar Rp247 miliar, mencerminkan perbaikan kinerja operasional dan efisiensi biaya. Dari linie-commerce, imbalan jasa Tokopedia mencapai Rp211 miliar per kuartal III/2025.

Perseroan juga menegaskan kondisi keuangan yang kuat dengan posisi kas, setara kas, dan deposito jangka pendek sebesar Rp18 triliun (setara US$1,1 miliar) per 30 September 2025.