Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (Indonesia Iron and Steel Industry Association/ IISIA) merespons penerapan pajak karbon lintas batas (Carbon Border Adjustment Mechanism/ CBAM) Uni Eropa yang mulai mengenakan biaya karbon pada produk impor beremisi tinggi pada 2026.

Meski porsi ekspor baja RI ke Eropa belum dominan, tren kenaikannya dinilai perlu menjadi perhatian industri.

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan pada 2024 total ekspor baja Indonesia tercatat sekitar 21,5 juta ton dengan ekspor ke Uni Eropa sebesar 1,2 juta ton atau sekitar 5,6 persen.

Angka tersebut meningkat pada 2025 hingga kuartal III ketika ekspor ke Uni Eropa mencapai sekitar 2,3 juta ton dari total 17,5 juta ton, atau setara 13,1 persen.

"Dari sisi eksposur pasar, porsi ekspor baja Indonesia ke Uni Eropa saat ini relatif belum dominan, namun menunjukkan tren yang perlu dicermati," ujar Harry kepada CNNIndonesia.com pada Januari lalu.

Menurutnya, meski pasar domestik dan Asia masih menjadi tujuan utama, peningkatan porsi ekspor ke Eropa membuat industri baja nasional perlu menyiapkan langkah antisipasi.

Sejumlah upaya telah dilakukan bersama asosiasi, mulai dari peningkatan kapasitas pengukuran, verifikasi, dan pelaporan emisi, hingga penyusunan peta jalan dekarbonisasi yang bertahap dan realistis.

"Sumber listrik PLN 85 persen masih dari fosil, kita mendorong PLN ke depan investasinya di energi terbarukan, seperti PLTS dan PLTA," kata Harry.

Ia juga menilai pengembangan green steel di Indonesia masih menghadapi keterbatasan pasar. Berbeda dengan Eropa yang sudah memiliki permintaan jelas, di dalam negeri green steel masih bersifat imbauan dan belum memiliki pasar yang captive.

"Pemerintah Indonesia juga bisa menciptakan pasar green steel, misalnya selain TKDN (tingkat komponen dalam negeri), baja hijau juga punya pasar, termasuk insentifnya, serta sumber dana yang murah dan mudah untuk transformasi ke green steel," ujarnya.

Menurut Harry, peran pemerintah diperlukan dalam penyelarasan kebijakan industri, penyediaan insentif fiskal dan non fiskal, skema pembiayaan transisi yang terjangkau, serta percepatan penyediaan energi bersih dengan harga kompetitif.

Uni Eropa tengah memperluas kebijakan pajak karbon lintas batas yakni pungutan atas produk impor yang proses produksinya menghasilkan emisi karbon tinggi.

Kebijakan ini sebelumnya masih dalam tahap uji coba. Pada 2026, Uni Eropa mulai memberlakukan kebijakan ini secara penuh dengan mengenakan biaya pada emisi karbon yang melekat pada barang impor.

Awalnya, CBAM mencakup produk dasar seperti baja, aluminium, semen, dan pupuk. Namun, Komisi Eropa mengusulkan perluasan cakupan hingga ke produk turunan yang banyak menggunakan baja dan aluminium, seperti komponen otomotif, produk konstruksi, hingga mesin dan peralatan rumah tangga.

Besaran pungutan CBAM akan disesuaikan dengan harga karbon yang sudah dibayar oleh perusahaan di dalam Uni Eropa melalui pasar karbon regional.

Kebijakan ini bertujuan melindungi industri Eropa dari produk impor yang lebih murah akibat standar iklim yang lebih longgar di negara asal. Meski demikian, CBAM menuai keberatan dari sejumlah negara mitra dagang karena dinilai berpotensi menekan daya saing ekspor mereka.

Uni Eropa juga berencana memperketat pengawasan pelaporan emisi untuk mencegah praktik penghindaran pajak karbon, termasuk dengan menetapkan nilai emisi standar jika ditemukan ketidaksesuaian data.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Krakatau Steel (KRAS) menyebut salah satu proyek hilirisasi strategis yang diinisiasi Danantara untuk produk besi dan baja akan segera groundbreaking tahun ini. Keputusan ini memicu mundurnya proyek bersama investor China.

Direktur Komersial, Pengembangan Usaha dan Portofolio KRAS Hernowo mengatakan perusahaan awalnya telah berencana untuk menggandeng China sebagai investor karena KRAS tidak memiliki kemampuan finansial yang baik beberapa waktu lalu.

"Ini pertimbangannya sekarang beda. Danantara mau masuk. Kalau Danantara masuk kan enggak, enggak perlu yang lain, paling partnership bolehlah. Tapi kontrolnya kan di Indonesia," kata Hernowo saat ditemui di Ayana Midplaza Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Untuk itu, proyek hilirisasi KRAS akan didukung Danantara dan menjadi investasi prioritas saat ini. Namun, pihaknya tetap mendukung jika China ikut bergabung menjadi partner dari segi teknologi.

Dalam perkembangan sebelumnya, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) dan raksasa baja asal China, Delong Steel Group, diketahui sempat menjajaki kerja sama pembangunan pabrik baja berkapasitas 3 juta ton per tahun yang akan menempati lahan seluas 500 hektare di Kawasan Industri Cilegon, Banten.

Investasi Delong Steel Group, yang merupakan produsen baja peringkat ke-11 dunia ini, tidak hanya bertujuan meningkatkan volume produksi tetapi juga membawa transfer teknologi melalui pengembangan konsep green steel.

"Ya China mungkin jadi di belakang. Kemarin Chinanya di depan sekarang Chinanya harus di belakang. Tergantung nanti kan partner selection, kerjasama sama teknologi mungkin dari China atau dari Korea seperti yang hari ini tapi mereka tidak akan menjadi majority. Tidak, tidak nyetir," tuturnya.

Adapun, dia menerangkan proyek pabrik hulu besi dan baja ini merupakan bagian dari hilirisasi tambang berupa iron ore dan iron sand untuk diolah menjadi carbon steel

"Ini pemerintah lagi punya agenda hilirisasi dua-duanya ini, dan kita dikasih mandat dua itu Krakatau Steel. Ya, dan tahun ini ground-breaking-nya," imbuhnya.

Sebagai informasi, Badan pengelola investasi Danantara Indonesia menjadwalkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek pabrik baja terpadu berkapasitas 3 juta ton per tahun akan berlangsung pada Maret 2026.

COO Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menyatakan pengembangan kapasitas di sektor hulu ini menjadi prioritas utama guna mengikis dominasi baja impor yang selama ini menguasai pasar domestik.

“Pengembangan kapasitas pabrik baja di sisi upstream akan segera kami lakukan, yang ditandai dengan groundbreaking pada bulan depan dengan kapasitas produksi sekitar 3 juta ton per tahun,” ujarnya dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR, Rabu (4/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku industri baja nasional tengah bersiap menghadapi tantangan baru dari kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang akan diberlakukan Uni Eropa mulai tahun depan.

Regulasi ini menjadi bagian dari agenda ambisius European Green Deal untuk mencapai netralitas karbon pada 2050, dan akan berdampak langsung pada produk ekspor beremisi tinggi seperti baja, semen, dan aluminium.

CBAM pada dasarnya merupakan tarif tambahan berbasis karbon yang dikenakan pada produk impor padat emisi guna mencegah carbon leakage—perpindahan produksi ke negara yang memiliki regulasi emisi lebih longgar. Melalui skema ini, importir di Uni Eropa wajib membeli sertifikat CBAM berdasarkan total emisi gas rumah kaca (GRK) dari produk yang diimpor, dengan harga karbon saat ini berkisar €70–90 per ton CO₂.

Direktur Eksekutif The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), Harry Warganegara, menilai kebijakan ini akan menambah beban biaya ekspor dan menekan daya saing produk baja Indonesia di pasar Eropa.

“Berdasarkan estimasi awal, penerapan CBAM secara penuh dapat meningkatkan biaya ekspor produk baja ke Eropa sebesar 5–20%, tergantung intensitas karbon dan jenis produknya,” ujarnya, dikutip Minggu (2/11/2025).

Investasi pada Teknologi Rendah Emisi

Sebagai langkah antisipatif, sejumlah produsen baja anggota IISIA telah lebih dahulu menginvestasikan dana besar untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan. Beberapa perusahaan kini mengoperasikan pabrik berbasis Electric Arc Furnace (EAF), yang memanfaatkan scrap baja sebagai bahan baku dan energi listrik sebagai sumber panas utama.

Teknologi ini menghasilkan emisi karbon jauh lebih rendah, sekitar 0,4 ton CO₂ per ton baja, dibandingkan dengan metode konvensional blast furnace yang masih mengandalkan batu bara atau kokas.

“EAF berbasis scrap bukan hanya lebih efisien, tetapi juga jauh lebih bersih,” jelas Harry.

Sejumlah perusahaan besar seperti PT Krakatau Posco, PT Gunung Raja Paksi Tbk., dan PT Tata Metal Lestari kini aktif mengembangkan inisiatif dekarbonisasi. Krakatau Posco bahkan sedang mengkaji penerapan teknologi hydrogen-based steelmaking (HyRex), yang menjadi salah satu inovasi global untuk mencapai net zero emission (NZE) di sektor baja.

Langkah lain yang tengah digencarkan meliputi pemasangan PLTS atap, optimalisasi gas hasil samping dan panas buangan, serta sertifikasi ecolabel dan Environmental Product Declaration (EPD) untuk memperkuat kredibilitas produk hijau di pasar ekspor.

Dampak Biaya dan Risiko Daya Saing

Meskipun transformasi menuju green steel tengah berlangsung, industri baja Indonesia tetap menghadapi risiko signifikan dari penerapan CBAM. Berdasarkan perhitungan IISIA, sertifikat karbon yang wajib dibeli oleh eksportir bisa mencapai €193 per ton baja, menjadikannya beban yang sangat besar bagi produsen nasional.

Pada semester I/2025, ekspor produk besi dan baja Indonesia ke Uni Eropa tercatat 1,32 juta ton senilai US$884 juta, naik hampir dua kali lipat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Namun, porsi tersebut tetap rentan karena pasar Eropa menyumbang sekitar 12% dari total volume ekspor baja nasional.

“CBAM dapat mengikis margin keuntungan eksportir hingga belasan persen, bahkan mendekati setengah harga produk pada beberapa kasus,” ungkap peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ariyo DP Irhamna.

Ia menilai, tambahan biaya karbon untuk baja bisa mencapai sekitar €140 per ton, sementara untuk aluminium bahkan mencapai €840 per ton, tergantung kadar emisi.

Kondisi tersebut membuat produk Indonesia berisiko kalah bersaing dibandingkan negara yang telah memiliki pasar karbon domestik diakui Uni Eropa atau mendapatkan subsidi dekarbonisasi dari pemerintah mereka.

Seruan Dukungan Pemerintah dan Akses Energi Hijau

IISIA menegaskan bahwa percepatan transformasi industri baja menuju produksi rendah karbon membutuhkan dukungan nyata dari seluruh pemangku kepentingan.

“Adopsi NZE untuk industri baja nasional tidak bisa berdiri sendiri. Kami butuh kemudahan impor scrap, akses terhadap energi terbarukan, serta kebijakan green procurement dari sektor publik maupun swasta,” jelas Harry.

Selain itu, asosiasi menyoroti pentingnya dukungan finansial untuk investasi teknologi hijau dan perlindungan pasar domestik selama masa transisi. Pemerintah juga diminta memperkuat diplomasi dagang dengan Uni Eropa agar kebijakan karbon tersebut mempertimbangkan kondisi negara berkembang seperti Indonesia.

Ariyo dari Indef menambahkan, pemerintah perlu menghadirkan insentif investasi hijau, pembiayaan murah, dan mekanisme perdagangan karbon nasional yang kredibel agar perusahaan lokal dapat menyesuaikan standar pelaporan emisi sesuai kriteria Eropa.

“Tanpa dukungan kebijakan yang kuat, industri kita berisiko kehilangan daya saing global,” ujarnya.

Ancaman Bukan Hanya dari CBAM

Selain baja, industri semen dan aluminium nasional turut memantau dampak kebijakan serupa. Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI), Lilik Unggul Raharjo, menyatakan bahwa ekspor semen ke Eropa memang tidak signifikan, tetapi pihaknya mengantisipasi kebijakan sejenis yang tengah disiapkan Australia.

Negeri Kanguru berencana menerapkan carbon leakage tariff pada 2027 dengan tarif sekitar AU$30 per ton CO₂. Menurut Lilik, kebijakan ini lebih relevan bagi industri semen nasional karena Australia menjadi salah satu dari tiga besar tujuan ekspor produk semen Indonesia.

Sebagai antisipasi, industri semen telah menurunkan rasio clinker factor dari 90% menjadi 68%, serta melakukan fuel switching dari batu bara ke biomassa, RDF, dan limbah industri. Hasilnya, emisi per ton semen turun sekitar 21% dibandingkan 2010, sementara produk semen hijau kini mencapai 71% dari total produksi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri baja nasional tengah bersiap menghadapi rencana penerapan kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa pada tahun depan. Upaya utama yang dilakukan yakni produksi baja rendah emisi atau green steel.

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) adalah kebijakan Uni Eropa yang mengenakan tarif karbon pada impor barang padat karbon untuk mencegah kebocoran karbon dan memastikan persaingan adil antara produk domestik dan impor.

CBAM berfungsi sebagai pungutan yang mencerminkan harga pasar karbon UE, di mana importir harus membeli sertifikat CBAM berdasarkan emisi GRK barang impor. 
Ini bagian dari European Green Deal untuk mencapai netralitas iklim pada 2050.

Kebijakan penambahan tarif pada produk impor beremisi tinggi itu dapat menekan kinerja industri. Terlebih, ekspor ke Uni Eropa berkontribusi sekitar 12% dari total volume dan 6% dari total nilai ekspor nasional.

Direktur Eksekutif The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Harry Warganegara mengatakan untuk menghadapi kebijakan tersebut beberapa perusahaan anggota IISIA telah lebih dahulu berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan.

Perusahaan anggota IISIA mengoperasikan pabrik berbasis Electric Arc Furnace (EAF), dengan bahan baku baja scrap baja dan energi listrik.

“[bahan bakunya] Bukan batubara atau kokas seperti pada blast furnace,” kata Harry kepada Bisnis, dikutip Minggu (2/11/2025).

Teknologi EAF berbasis scrap menghasilkan emisi karbon jauh lebih rendah, hanya sekitar 0,4 ton CO₂ per ton baja, dibandingkan proses konvensional yang masih mengandalkan batubara.

Beberapa perusahaan besar anggota IISIA seperti PT Krakatau Posco, PT Gunung Raja Paksi Tbk., dan PT Tata Metal Lestari diketahui aktif menjalankan berbagai inisiatif dekarbonisasi.

Misalnya, PT Krakatau Posco kini tengah mengkaji penerapan proses hydrogen-based steelmaking atau HyRex, yang menjadi salah satu teknologi masa depan untuk mencapai net zero emission (NZE).

Tak hanya itu, upaya lain yang dilakukan yakni pemasangan PLTS atap di area pabrik dan kantor, optimalisasi gas hasil samping dan panas buangan, serta sertifikasi ecolabel dan Environmental Product Declaration (EPD) untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip keberlanjutan.

Meski begitu, IISIA menilai percepatan transformasi industri baja nasional menuju produksi green steel memerlukan dukungan konkret dari seluruh pemangku kepentingan.

Dukungan tersebut antara lain berupa kemudahan impor scrap sebagai bahan baku ramah lingkungan, akses energi terbarukan, serta kebijakan green procurement dari sektor publik maupun swasta.

Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya dukungan finansial untuk adopsi teknologi rendah karbon serta perlindungan pasar domestik selama masa transisi.

“Adopsi NZE untuk industri baja nasional memerlukan dukungan seluruh stakeholder agar tercipta persaingan yang adil dengan produk baja impor dan tidak terjadi kebocoran karbon,” terangnya.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi industri baja Indonesia di pasar global, sekaligus memastikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak justru melemahkan daya saing pelaku industri di dalam negeri.