Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan marketplace lokal melalui platform Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM) milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. akan tetap mengenakan biaya layanan. Meski demikian, pemerintah menjanjikan besaran biaya tersebut akan murah dan tidak membebani pelaku UMKM.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan biaya layanan tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan operasional platform. Namun, besaran tarif akan disusun dengan tetap mengedepankan perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM.

“Memang secara dari aspek komersial tetap harus ada, cuma mungkin angkanya, ini untuk sustainability teman-teman yang memang menjalankan operasionalisasi PaDi UMKM. Tetapi tentunya secara harga, tentunya kan memang semangatnya dari awal kan memberikan perlindungan dan peningkatan daya saing serta memfasilitasi teman-teman UMKM untuk bisa jualan,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Maman menegaskan biaya layanan tersebut akan dirancang agar tetap terjangkau sehingga tidak menjadi beban bagi pelaku UMKM yang berjualan melalui marketplace lokal.

“Jadi tentunya dari segi price, price yang sangat rasional dan tidak membebani lah,” ujarnya.

Menurut Maman, biaya layanan tetap dibutuhkan untuk mendukung operasional platform agar marketplace lokal dapat berjalan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, Maman mengatakan proses integrasi antarsistem PaDi UMKM secara teknis hampir rampung. Kendati demikian, dia menilai keberhasilan marketplace lokal tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga pembentukan ekosistem digital yang mendorong pelaku UMKM bertransaksi melalui platform tersebut.

Menurutnya, efektivitas marketplace lokal baru dapat terlihat pada tahun depan. Saat ini pemerintah masih menyelesaikan integrasi antarlembaga sekaligus mendorong pelaku UMKM melakukanonboardingmelalui platform Sapa UMKM.

Di samping itu, Maman menambahkan pembangunan marketplace lokal juga membutuhkan perubahan perilaku pelaku usaha agar terbiasa memanfaatkan ekosistem digital yang tengah disiapkan pemerintah.

"Jadi kalau proses integrasi secara teknis ya, itu informasi terakhir, sepertinya minggu ini sudah rampung. Tetapi ini kan bukan cuma sekadar teknis, ini kan harus juga mengajak, terus menjadi behaviour, membangun ekosistem dan kebiasaan pengusaha mikro, kecil menengah untuk onboarding dan nanti di Sapa UMKM dan juga di PaDi UMKM,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat upaya untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik level skala bisnis melalui penguatan ekosistem digital.

Langkah tersebut dilakukan dengan memperkuat kapasitas pelaku usaha, memperluas akses teknologi dan pembiayaan, serta membangun ekosistem pasar digital yang lebih inklusif agar UMKM mampu bersaing di era ekonomi digital.

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Koperasi dan UMKM Kadin Indonesia Nurdin Halid dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Ahad (28/6/2026), mengatakan cara Indonesia menuju negara maju sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha mikro untuk berkembang menjadi usaha kecil dan menengah.

Menurutnya, Kadin memiliki dua misi utama sebagai mitra strategis pemerintah, yakni memberikan perlindungan sekaligus mendorong pengembangan UMKM. "Pertama adalah aspek perlindungan. Bagaimana kita menjamin agar 64,2 juta UMKM dapat bertahan dalam persaingan yang sehat di era pasar bebas. Kedua adalah aspek pengembangan, yaitu bagaimana mendorong UMKM meningkatkan kapabilitas, memperluas pasar, memperkuat teknologi, dan pada akhirnya mampu naik kelas," katanya.

Ia menjelaskan berbagai tantangan utama UMKM telah terpetakan, mulai dari keterbatasan akses permodalan, teknologi, kualitas sumber daya manusia, standar produk, hingga akses pasar. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dinilai menjadi salah satu kunci untuk mempercepat transformasi UMKM.

Nurdin memaparkan beberapa strategi untuk memperkuat ekosistem digital UMKM, antara lain memperkuat fondasi dan kapasitas digital melalui kolaborasi pemerintah, Kadin, perguruan tinggi, BUMN, perusahaan teknologi, dan lembaga keuangan untuk menghadirkan pelatihan yang praktis dan berkelanjutan.

"Pelatihan mulai dari pencatatan keuangan digital, pemasaran, pengelolaan persediaan, penggunaan sistem pembayaran, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan. Pendampingan harus disesuaikan dengan tingkat kematangan setiap usaha karena kebutuhan usaha mikro berbeda dengan usaha kecil dan menengah," jelasnya.

Strategi berikutnya adalah memperluas akses UMKM terhadap teknologi, pembiayaan, dan infrastruktur digital, membangun ekosistem pasar digital yang adil dan inklusif, serta memperkuat perlindungan hukum dan keamanan digital bagi pelaku UMKM.

Selanjutnya, memperkuat perlindungan hukum dan keamanan digital UMKM dengan memperkuat edukasi dan pendampingan mengenai keamanan transaksi, perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, kontrak elektronik, dan pengamanan sistem pembayaran digital.

"Pada saat yang sama, negara perlu memastikan adanya kanal pengaduan yang mudah diakses, respons yang cepat terhadap kejahatan digital, serta penegakan hukum yang memberikan kepastian," terang Nurdin.

Sementara itu, WKU Bidang Kewirausahaan UMKM Kadin Indonesia Raden Tedy mengatakan peringatan Hari UMKM Internasional pada 27 Juni menjadi momentum untuk memperkuat peran UMKM sebagai fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memacu transformasi dan pertumbuhan ekonomi digital dinilai perlu diimbangi dengan pemerataan akses internet.

Adopsi ekosistem digital nasional belum berjalan tanpa optimal apabila ketimpangan infrastruktur konektivitas antarwilayah di Indonesia gagal dijembatani.

Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Risdianto Yuli Hermansyah, menilai pemerintah hakikatnya dalam jalur yang baik dalam mendorong digitalisasi melalui Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026. Namun, inisiatif yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan pelaku usaha untuk membangun ekosistem digital yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan ini membutukah dukungan infrastruktur.

Menurutnya, salah satu elemen penting dalam keberhasilan transformasi digital nasional adalah tersedianya infrastruktur konektivitas yang andal, aman, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks tersebut, industri satelit memiliki peran strategis sebagai enabler yang mendukung pemerataan akses digital sekaligus memperkuat kedaulatan digital nasional.

“Selain menyediakan konektivitas hingga wilayah yang sulit dijangkau, satelit juga mendukung keamanan jaringan, ketahanan infrastruktur nasional, serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” ujar Risdianto dalam forum DEAL 2026, Selasa (23/6/2026).

Dia menjelaskan dukungan ASSI terhadap DEAL 2026 sejalan dengan upaya mendorong penyehatan ekosistem digital nasional melalui kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan industri.

Penguatan ekosistem digital tidak hanya membutuhkan regulasi yang tepat, tetapi juga perlu didukung oleh investasi, inovasi, dan pengembangan kapabilitas industri dalam negeri.

Sebagai bagian dari kontribusi industri, ASSI terus mendorong hadirnya berbagai showcase teknologi satelit dan layanan digital nasional untuk menunjukkan kesiapan ekosistem satelit Indonesia dalam mendukung agenda transformasi digital.

Peningkatan kapabilitas ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan transmisi data yang lebih masif ke depan.

“Ekosistem satelit Indonesia telah siap mendukung layanan broadband, Internet of Things, layanan pemerintahan digital, sektor maritim, kebencanaan, hingga integrasi dengan kecerdasan artifisial yang menjadi bagian dari ekonomi digital masa depan,” katanya.

Lebih lanjut, ASSI mengapresiasi peran Menteri Komunikasi dan Digital beserta jajaran Komdigi yang secara konsisten menjadi penggerak kolaborasi dan fasilitator pengembangan ekosistem digital nasional.

Forum seperti DEAL menjadi contoh bagaimana pemerintah mampu menghadirkan ruang dialog dan kesepahaman bersama untuk mempercepat implementasi program-program strategis nasional.

“Melalui DEAL, pemerintah berhasil mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu visi yang sama, yaitu membangun ekosistem digital Indonesia yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Pada akhirnya, pelaku industri satelit meyakini kolaborasi yang terbangun melalui DEAL 2026 akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat investasi, inovasi, dan pengembangan teknologi nasional.

Tanpa adanya jaminan jaringan yang merata hingga wilayah terluar, seluruh cetak biru transformasi digital yang dirancang pemerintah tidak akan memberikan dampak optimal bagi pertumbuhan domestik. Ekosistem satelit akan semakin mengambil peran sentral sebagai tulang punggung konektivitas dan layanan digital Indonesia di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memacu transformasi dan pertumbuhan ekonomi digital dinilai perlu diimbangi dengan pemerataan akses internet.

Adopsi ekosistem digital nasional belum berjalan tanpa optimal apabila ketimpangan infrastruktur konektivitas antarwilayah di Indonesia gagal dijembatani.

Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Risdianto Yuli Hermansyah, menilai pemerintah hakikatnya dalam jalur yang baik dalam mendorong digitalisasi melalui Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026. Namun, inisiatif yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan pelaku usaha untuk membangun ekosistem digital yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan ini membutukah dukungan infrastruktur.

Menurutnya, salah satu elemen penting dalam keberhasilan transformasi digital nasional adalah tersedianya infrastruktur konektivitas yang andal, aman, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks tersebut, industri satelit memiliki peran strategis sebagai enabler yang mendukung pemerataan akses digital sekaligus memperkuat kedaulatan digital nasional.

“Selain menyediakan konektivitas hingga wilayah yang sulit dijangkau, satelit juga mendukung keamanan jaringan, ketahanan infrastruktur nasional, serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” ujar Risdianto dalam forum DEAL 2026, Selasa (23/6/2026).

Dia menjelaskan dukungan ASSI terhadap DEAL 2026 sejalan dengan upaya mendorong penyehatan ekosistem digital nasional melalui kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan industri.

Penguatan ekosistem digital tidak hanya membutuhkan regulasi yang tepat, tetapi juga perlu didukung oleh investasi, inovasi, dan pengembangan kapabilitas industri dalam negeri.

Sebagai bagian dari kontribusi industri, ASSI terus mendorong hadirnya berbagai showcase teknologi satelit dan layanan digital nasional untuk menunjukkan kesiapan ekosistem satelit Indonesia dalam mendukung agenda transformasi digital.

Peningkatan kapabilitas ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan transmisi data yang lebih masif ke depan.

“Ekosistem satelit Indonesia telah siap mendukung layanan broadband, Internet of Things, layanan pemerintahan digital, sektor maritim, kebencanaan, hingga integrasi dengan kecerdasan artifisial yang menjadi bagian dari ekonomi digital masa depan,” katanya.

Lebih lanjut, ASSI mengapresiasi peran Menteri Komunikasi dan Digital beserta jajaran Komdigi yang secara konsisten menjadi penggerak kolaborasi dan fasilitator pengembangan ekosistem digital nasional.

Forum seperti DEAL menjadi contoh bagaimana pemerintah mampu menghadirkan ruang dialog dan kesepahaman bersama untuk mempercepat implementasi program-program strategis nasional.

“Melalui DEAL, pemerintah berhasil mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu visi yang sama, yaitu membangun ekosistem digital Indonesia yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Pada akhirnya, pelaku industri satelit meyakini kolaborasi yang terbangun melalui DEAL 2026 akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat investasi, inovasi, dan pengembangan teknologi nasional.

Tanpa adanya jaminan jaringan yang merata hingga wilayah terluar, seluruh cetak biru transformasi digital yang dirancang pemerintah tidak akan memberikan dampak optimal bagi pertumbuhan domestik. Ekosistem satelit akan semakin mengambil peran sentral sebagai tulang punggung konektivitas dan layanan digital Indonesia di masa depan.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan mengambil langkah konkret untuk memperkuat fondasi sektor industri pangan daerah.

Melalui program Penumbuhan Wirausaha Baru (WUB) Industri Pangan, pemerintah provinsi berupaya mencetak generasi pelaku usaha yang tidak sekadar bisa berdiri, tetapi juga mampu bertahan dan bersaing.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Miftahul Chair menyatakan Kalimantan Selatan sesungguhnya telah lama duduk di atas tambang emas yang belum sepenuhnya diolah, yaitu kekayaan pangan lokal.

Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hingga ragam pangan khas Banua, semuanya menyimpan nilai yang menunggu untuk diangkat.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan semangat berwirausaha sekaligus membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memulai dan mengembangkan usaha industri pangan. Potensi lokal yang dimiliki Kalimantan Selatan harus mampu diolah menjadi produk unggulan yang memiliki daya saing tinggi," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Kurikulum program ini dirancang menjangkau seluruh rantai nilai usaha. Peserta tidak hanya mendapat pembekalan soal proses produksi pangan yang baik, tetapi juga diarahkan untuk memahami pengendalian mutu, pengelolaan keuangan, legalitas usaha, strategi pemasaran, hingga pemanfaatan platform digital sebagai sarana promosi dan ekspansi pasar.

Pendekatan menyeluruh ini mencerminkan kesadaran bahwa wirausaha pangan masa kini tidak bisa lagi berjalan hanya dengan modal resep dan dapur.

Miftahul menambahkan, era digital membuka peluang yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya bagi produk-produk lokal. Jika dimaksimalkan, batas geografis bukan lagi hambatan bagi pelaku usaha Kalimantan Selatan untuk menembus pasar yang lebih luas.

"Di era digital saat ini, peluang pasar terbuka sangat luas. Produk lokal tidak lagi hanya dipasarkan di tingkat daerah, tetapi juga berpotensi menembus pasar nasional bahkan internasional. Karena itu, kemampuan memanfaatkan teknologi dan inovasi menjadi kunci penting dalam pengembangan usaha," katanya.

Menurutnya, program ini menyimpan ambisi yang lebih besar yakni mengubah orientasi generasi muda dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja.

Dia berharap wirausaha-wirausaha yang dilahirkan dari program ini kelak menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memperkenalkan produk pangan khas Banua ke pentas yang lebih luas.

"Kami ingin melihat semakin banyak generasi muda yang menjadi pencipta lapangan kerja, bukan hanya pencari kerja. Dengan tumbuhnya industri pangan yang kuat dan berdaya saing, maka kontribusinya terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat juga akan semakin besar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggandeng seluruh pemangku kepentingan lintas sektor untuk menyepakati delapan paket kolaborasi dalam Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026 demi menggenjot pemerataan ekosistem digital nasional dan memastikan dampak nyata pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

Gerakan kolaboratif ini mengintegrasikan peran pemerintah, pelaku industri, akademisi, investor, pelaku startup, UMKM, komunitas, hingga pemerintah daerah.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan Digital Ecosystem Alignment merupakan gerakan penyatuan, gerakan bersama, sekaligus gerakan solidaritas bagi seluruh ekosistem digital di tanah air. Tujuannya berfokus pada tiga aspek utama, yaitu percepatan, produktivitas, serta keterjagaan.

Melalui DEAL 2026, Komdigi bersama berbagai pemangku kepentingan mendeklarasikan delapan paket kolaborasi DEAL. Delapan paket tersebut antara lain konektivitas dan nilai tambah industri telekomunikasi, perlindungan konsumen digital, inovasi digital dan technopreneur, serta ekosistem digital yang sehat dan aman.

Selanjutnya, paket kerja sama ini mencakup penguatan ekosistem startup nasional, kolaborasi ekosistem AI nasional, inklusivitas digital dan adopsi teknologi baru, hingga peningkatan efisiensi biaya logistik.

Meutya menilai solidaritas dan gotong royong lewat DEAL sangat diperlukan. Pemangku kepentingan harus bergerak bersama agar ekosistem digital Indonesia semakin merata dan pertumbuhan ekonomi membawa dampak nyata bagi masyarakat.

“Gotong royong diperlukan di dalam pembangunan sebuah ekosistem digital. Ini penting karena kalau kita berjalan sendiri-sendiri, ekosistem digital bisa jadi tumpang dan apa yang kita harapkan dari pertumbuhan ekonomi yang besar belum tentu akan tercapai,” kata Meutya dilansir dari Antara, Selasa (23/6/2026)

Sejumlah implementasi nyata dari kesepakatan ini telah berjalan di berbagai daerah. Di antaranya terlihat pada pemanfaatan Internet of Things (IoT) untuk kelompok tani dan pembudidaya ikan di Sleman, Banjarnegara, dan Lamongan.

Selain itu, terdapat program pelatihan AI praktis bagi 100–150 pelaku UMKM di Wonogiri dan Banyuwangi, pengembangan fitur DARA untuk mitigasi risiko adiksi gim pada anak, serta pembangunan Dashboard Ecosystem sebagai single source of truth data nasional.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan Indonesia tengah menghadapi fase transformasi besar yang didorong oleh perkembangan kecerdasan artifisial (AI), meningkatnya ekonomi berbasis data, serta berbagai tantangan dan perubahan dalam perekonomian global. Menurutnya, situasi tersebut menuntut hadirnya ekosistem digital nasional yang kuat sekaligus berkelanjutan.

Transformasi digital dinilai tidak bisa dijalankan secara parsial oleh salah satu pihak saja. Oleh karena itu, sinergi yang lebih kuat serta keselarasan tujuan di antara seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem digital mutlak diperlukan untuk menghindari ketimpangan pertumbuhan.

"Transformasi digital tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri, tidak dapat digerakkan oleh industri sendiri, dan tidak berhasil tanpa partisipasi aktif masyarakat," kata Edwin.

Dian menguraikan DEAL dirancang berdasarkan tiga pilar utama. Pilar pertama adalah alignment of interest atau penyelarasan kepentingan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat, bukan hanya kepada kelompok atau sektor tertentu.

Pilar kedua berupa shared responsibility atau tanggung jawab bersama dari seluruh elemen. Sementara itu, pilar ketiga yakni nation prosperity berfokus memastikan pertumbuhan ekonomi digital mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta proses verifikasi penerapan insentif potongan biaya layanan minimal 50% bagi usaha mikro dan kecil (UMK) di marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, hingga Lazada dibuat lebih sederhana dan mudah diakses oleh pelaku usaha.

Adapun, biaya layanan ini adalah biaya administrasi, biaya komisi, atau biaya jasa aplikasi lainnya yang dikenakan kepada UMK atas pemanfaatan aplikasi, sistem, atau layanan dasar platform PMSE untuk setiap transaksi.

Potongan biaya layanan 50% tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 (Permen UMKM 3/2026) tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMK dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Aturan itu mewajibkan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) memberikan insentif berupa potongan biaya layanan sedikitnya 50% kepada UMK terverifikasi yang hanya menjual produk dalam negeri.

Insentif tersebut diberikan per transaksi melalui mekanisme verifikasi Sapa UMKM, namun dapat ditolak atau dihentikan apabila pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan.

Sapa UMKM sendiri merupakan platform pusat informasi, verifikasi, dan layanan bagi pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengintegrasikan berbagai program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM dari pemerintah maupun nonpemerintah.

Namun, kebijakan insentif potongan biaya layanan tersebut akan berlaku setelah 6 bulan sejak beleid itu diundangkan pada 17 Juni 2026.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan pada prinsipnya asosiasi memahami tujuan pemerintah dalam memperkuat daya saing UMKM di ekosistem digital. Adapun saat ini, pihaknya masih berdiskusi dengan pemerintah mengenai alur implementasi serta sejumlah parameter teknis yang akan digunakan.

“Karena itu, menurut kami yang paling penting adalah memastikan proses verifikasi dan pelaksanaannya dapat berjalan sederhana, mudah diakses, dan tidak menambah beban administratif bagi pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah atau baru memulai usaha secara digital,” kata Budi kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, sistem Sapa UMKM yang digunakan dalam skema verifikasi tersebut berpotensi menjadi integrator berbagai program pemerintah untuk UMKM. Namun demikian, efektivitas sistem tersebut masih perlu dilihat dalam implementasi di lapangan.

“Karena implementasinya masih relatif baru, tentu perlu waktu untuk melihat efektivitasnya di lapangan, termasuk kemudahan proses verifikasi, kesiapan sistem, dan pemanfaatannya oleh pelaku usaha,” imbuhnya.

Budi menilai keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada insentif berupa potongan biaya layanan, tetapi juga pada dukungan lain seperti pembiayaan, pelatihan, sertifikasi, kemudahan perizinan, serta akses pasar agar UMKM dapat naik kelas.

Dia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan platform digital turut menjadi kunci agar implementasi kebijakan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh ekosistem ekonomi digital.

“Tujuan akhirnya tentu agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh pihak dalam ekosistem dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Platform layanan pinjaman digital, KrediOne, menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator, industri, hingga institusi pendidikan dalam membangun ekosistem digital yang kuat.

Direktur Utama KrediOne Kuseryansyah mengatakan transformasi digital tidak hanya berbicara tentang adopsi teknologi. Namun, hal itu turut menyangkut bagaimana teknologi mampu menciptakan akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi.

“Karena itu, pembangunan ekosistem digital yang sehat membutuhkan kolaborasi yang erat antara regulator, industri, institusi pendidikan, dan masyarakat agar inovasi dapat tumbuh seiring dengan perlindungan konsumen dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya dalam siaran pers yang dikutip, Senin (22/6/2026).

Dia mengeklaim pinjaman daring memiliki peran strategis dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat baik individu maupun pelaku UMKM yang belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.

Kendati demikian, pihaknya menggarisbawahi pertumbuhan industri harus senantiasa diiringi dengan penguatan tata kelola, perlindungan konsumen, serta peningkatan literasi keuangan digital masyarakat.

KrediOne telah berdiri sejak 2019. Sampai dengan Mei 2026, perseroan telah menyalurkan pendanaan sebesar Rp17,6 triliun kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

KrediOne menyatakan tengah berupaya memperluas akses pendanaan yang bertanggung jawab bagi masyarakat dan pelaku usaha. Hal itu di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang cepat dan terjangkau.

Sejalan dengan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi menyelenggarakan Seminar Nasional bertema “State, Fintech, and Digital Society: Percepatan Transformasi Ekosistem Digital Indonesia” sebagai ruang dialog dan kolaborasi antara regulator, industri, akademisi, dan generasi muda dalam memahami dinamika transformasi dan perkembangan ekosistem digital yang terus berkembang.

Kegiatan itu berlangsung pada Kamis (18/6/2026) yang menghadirkan Romi Septriandi selaku Asisten Manajer Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi, Kuseryansyah selaku Direktur Utama KrediOne sekaligus Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), serta Rio Yusri Maulana, S.IP., M.I.Pol., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi.

Agenda itu juga dihadiri oleh akademisi, mahasiswa, serta berbagai pemangku kepentingan dari Pemerintah Provinsi Jambi yang memiliki perhatian terhadap perkembangan ekonomi digital, literasi keuangan, dan transformasi teknologi di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, AFPI sebagai asosiasi yang ditunjuk oleh OJK bersama para pelaku industri terus memperkuat berbagai inisiatif pengembangan ekosistem Pindar yang sehat dan berkelanjutan, mulai dari penyempurnaan kode etik industri, sertifikasi profesi penagihan, peningkatan standard operasional, hingga penguatan mekanisme perlindungan konsumen.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 66,46%, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,51%. Capaian tersebut menunjukkan tren yang positif, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, serta tanggung jawab dalam penggunaannya.

Bisnis.com, MALANG — Fenomena kutu loncat atau kebiasaan berpindah-pindah pekerjaan kerap dilekatkan pada generasi Z (Gen Z), sehingga memunculkan stigma mereka kurang loyal dan mudah menyerah. Fenomena ini sebenarnya pergeseran mendasar terkait cara mereka memandang makna dan tujuan dari sebuah pekerjaan.

Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kenny Roz, menilai jika generasi sebelumnya menjadikan pekerjaan sebagai sumber stabilitas ekonomi jangka panjang, Gen Z justru melihat dunia kerja sebagai wadah untuk terus belajar, berkembang, dan mengaktualisasikan diri.

Menurutnya, tingginya perputaran karyawan muda ini sangat dipengaruhi oleh ekosistem digital yang serba cepat, di mana ketidakcocokan antara janji perusahaan dan kondisi asli di lapangan menjadi pemicu utama kepergian mereka.

“Faktor utama yang membuat mereka lebih rentan resign adalah ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realitas kerja. Karena mereka terbiasa memperoleh informasi secara instan, ketika perusahaan tidak memberikan ruang berkembang atau visi misinya tidak sejalan, mereka tidak ragu mencari peluang lain yang dirasa lebih pas,” ujar Kenny, sapaan akrab Kenny Roz, dikutip Jumat (19/6/2026).

Lebih dari itu, kata dia, kompensasi finansial atau gaji besar kini bukan lagi senjata pamungkas untuk mengikat loyalitas Gen Z. Talenta muda masa kini memiliki standar evaluasi yang lebih kompleks saat memilih tempat berkarier, yang mencakup fleksibilitas jam kerja, keseimbangan hidup (work-life balance), kesehatan mental yang terjaga, serta hubungan atasan-bawahan yang suportif.

“Kini mereka tidak hanya bertanya soal besaran gaji, tetapi juga apakah pekerjaan tersebut memberikan kesempatan berkembang, memiliki makna, dan membuat mereka merasa dihargai sebagai individu seutuhnya. Bahkan, banyak yang bersedia menerima gaji lebih rendah jika lingkungan kerjanya sehat dan tidak toksik,” jelasnya.

Menyikapi dinamika angkatan kerja baru ini, perusahaan dituntut untuk segera merombak strategi retensi karyawan agar tidak terus-menerus kehilangan talenta potensial.

Langkah strategis yang krusial adalah menjembatani kesenjangan komunikasi antara pemimpin senior yang masih mendewakan hierarki dan senioritas, dengan Gen Z yang lebih menyukai transparansi, budaya kerja inklusif, dan kolaborasi aktif.

“Perusahaan yang berhasil mempertahankan talenta Gen Z bukanlah yang sekadar menawarkan gaji tertinggi, tetapi yang mampu mendengarkan kebutuhan karyawannya secara proaktif. Perusahaan harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang menghargai manusia sebagai aset utama melalui survei kepuasan maupun kanal dialog yang aman,” tegasnya.

Pada akhirnya, dia menilai, fenomena Gen Z sebagai kutu loncat ini semestinya tidak lagi dilihat sebagai kelemahan, melainkan sinyal dan kritik konstruktif bagi dunia industri agar mau beradaptasi.

Sinergi antara perusahaan yang responsif terhadap budaya kerja modern dan generasi muda yang terus mengasah kompetensinya akan bermuara pada terbentuknya ekosistem profesional yang jauh lebih produktif, inovatif, dan berkelanjutan di masa depan. (k24)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Siemens Indonesia menjalin kerja sama strategis dengan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) untuk mendorong percepatan digitalisasi sektor enterprise melalui peningkatan teknologi, integrasi Internet of Things (IoT) serta solusi analitik data yang lebih canggih.

Kemitraan ini bertujuan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mendukung pengambilan keputusan berbasis data di berbagai sektor industri domestik.

Kolaborasi ini diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dalam ajang Siemens Tech Summit 2026. Melalui sinergi tersebut, pelaku usaha di Indonesia dapat mengoptimalkan pemanfaatan ekosistem digital untuk mentransformasi bisnis konvensional menuju sistem otonom.

Siemens sendiri memiliki sejumlah solusi IoT mutakhir seperti Siemens Xcelerator yang memungkinkan perusahaan membangun solusi IoT yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.

Selain itu, terdapat pula MindSphere yang merupakan platform Industrial IoT (IIoT) as-a-service untuk menghubungkan aset fisik ke dunia digital menggunakan kecerdasan buatan (AI).

President Direktur & CEO PT Siemens Indonesia Surya Fitri menjelaskan ajang tahunan ini menjadi titik balik penting bagi implementasi teknologi terintegrasi di Tanah Air. Penetrasi portofolio digital yang dikombinasikan dengan konektivitas kuat dari mitra lokal diharapkan mampu mendongkrak daya saing korporasi di pasar global.

“Dengan menggabungkan portofolio digital kami dengan kemitraan lokal yang kuat, kami turut menciptakan masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan,” ujar Surya Fitri di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Langkah taktis bersama Telkomsel ini menjadi bagian dari perkenalan portofolio generasi terbaru "X" dari Siemens yang berfokus pada integrasi dunia nyata (hardware) dan dunia digital (software). Integrasi ini mencakup segmen manufaktur otonom melalui Industrial Operations X, sistem energi cerdas lewat Electrification X, efisiensi bangunan melalui Building X, hingga pengelolaan jaringan listrik mandiri via Gridscale X.

Selain menggandeng Telkomsel, pelaku industri teknologi asal Jerman ini juga memperluas kemitraan strategis dengan menggandeng PT Accenture Indonesia untuk pengembangan solusi digital end-to-end serta PT Prima Layanan Nasional Enjiniring dalam memperkuat ekosistem engineering ketenagalistrikan nasional.

Guna memastikan keberlanjutan ekosistem digital ini dalam jangka panjang, perusahaan turut menggelontorkan investasi pada pengembangan talenta masa depan. Siemens memberikan hibah perangkat lunak simulasi sistem kelistrikan PSS SINCAL senilai Rp100 juta per institusi kepada tujuh universitas terkemuka di Indonesia, termasuk STEI ITB, Universitas Brawijaya, dan Universitas Trisakti.

Akses teknologi tersebut diarahkan untuk memberikan pengalaman praktis yang mendekati kondisi industri nyata bagi para mahasiswa. Dengan demikian, integrasi antara infrastruktur IoT korporasi yang dibangun bersama Telkomsel dan ketersediaan insinyur muda yang kompeten dapat tercipta secara beriringan demi menyokong target transformasi digital nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) atau Blibli merespons ketentuan legalitas pelaku usaha yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Head of Public Relations Blibli Nazrya Octora mengatakan terkait ketentuan legalitas pelaku usaha, sosialisasi dan edukasi yang memadai mengenai pemenuhan persyaratan usaha akan menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan serta proses adaptasi pelaku usaha.

“Koordinasi lintas sektor juga menjadi penting untuk memastikan harmonisasi dengan regulasi sektoral yang telah berlaku serta sinkronisasi kewajiban dalam ekosistem digital yang semakin terintegrasi, termasuk pada area yang memiliki irisan antarsektor,” kata Nazrya kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Menurut Nazrya, koordinasi tersebut diperlukan agar pengaturan dapat berjalan efektif, konsisten, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor. Secara keseluruhan, Blibli memahami pengaturan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola perdagangan digital, perlindungan konsumen, transparansi pelaku usaha, serta menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dia menambahkan, mengingat ekosistem digital terdiri atas berbagai model bisnis dan layanan dengan karakteristik yang berbeda, penting untuk memperhatikan konteks masing-masing platform agar penerapan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan peran dan fungsi setiap pelaku dalam ekosistem.

“Sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menjaga standar layanan yang tepercaya, kami memandang kejelasan regulasi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, mendorong standar layanan yang lebih baik, serta menciptakan level playing field yang setara bagi pelaku usaha digital,” ungkapnya.

Dalam implementasinya, Blibli berharap pengaturan tersebut dapat diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan keragaman pelaku usaha dan skala kegiatan usaha, termasuk UMKM dan penjual individu. Dengan demikian, tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif tanpa menghambat inovasi.

Senada, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai arah kebijakan yang disampaikan pemerintah pada prinsipnya cukup positif karena berfokus pada penguatan UMKM, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha di ekonomi digital.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan tantangan utama akan berada pada tahap implementasi. Menurutnya, sejumlah ketentuan seperti kewajiban perizinan berusaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB), transparansi platform, insentif promosi bagi UMKM, hingga tata kelola artificial intelligence (AI) masih membutuhkan penjelasan teknis yang lebih rinci agar dapat diterapkan secara efektif.

Karena itu, Budi menilai kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil menjadi penting agar tujuan kebijakan dapat tercapai tanpa menimbulkan hambatan yang tidak diinginkan.

Terkait dampaknya terhadap perdagangan digital, dia menilai regulasi yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekosistem dalam jangka panjang.

“Perlindungan konsumen tentu penting,” kata Budi kepada Bisnis, Minggu (7/6/2026).

Menurut Budi, tantangan di lapangan tidak hanya berasal dari oknum penjual, tetapi juga melibatkan oknum pembeli. Oleh karena itu, upaya menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan akuntabel patut didukung dengan tetap menjaga keseimbangan agar mayoritas pelaku usaha maupun konsumen yang patuh tidak terbebani.

Mengenai kewajiban perizinan usaha, dia menilai NIB bukan hal baru karena telah menjadi bagian dari upaya formalisasi pelaku usaha. Namun, keberhasilan implementasinya akan ditentukan oleh kemudahan proses, masa transisi yang memadai, serta pendampingan kepada UMKM dan penjual individu yang baru memulai usaha.

“Mudah-mudahan dukungan pemerintah dalam bentuk sosialisasi, pendampingan, dan penyederhanaan proses dapat membantu pelaku usaha memenuhi ketentuan tersebut, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai program pemerintah, pembiayaan, dan pengembangan usaha,” kata Budi.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur bahwa pelaku usaha PMSE wajib memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, dalam praktiknya aturan tersebut dinilai belum mengatur secara rinci mekanisme penegakan kewajiban legalitas maupun konsekuensi operasional bagi pedagang yang belum memenuhi persyaratan perizinan. Kondisi tersebut membuat masih banyak pelaku usaha yang beroperasi di platform digital tanpa legalitas usaha yang memadai.

Melalui Permendag Nomor 19 Tahun 2026, pemerintah mempertegas kewajiban tersebut. Dalam Pasal 4 ayat (4), Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau marketplace diwajibkan menolak pendaftaran pedagang baru yang belum memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (5) mengatur bahwa bentuk minimal perizinan yang harus dimiliki adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) sektor perdagangan. Selain itu, pelaku usaha juga wajib memenuhi standar dan persyaratan teknis atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan guna menjamin perlindungan konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) atau Blibli merespons ketentuan legalitas pelaku usaha yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Head of Public Relations Blibli Nazrya Octora mengatakan terkait ketentuan legalitas pelaku usaha, sosialisasi dan edukasi yang memadai mengenai pemenuhan persyaratan usaha akan menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan serta proses adaptasi pelaku usaha.

“Koordinasi lintas sektor juga menjadi penting untuk memastikan harmonisasi dengan regulasi sektoral yang telah berlaku serta sinkronisasi kewajiban dalam ekosistem digital yang semakin terintegrasi, termasuk pada area yang memiliki irisan antarsektor,” kata Nazrya kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Menurut Nazrya, koordinasi tersebut diperlukan agar pengaturan dapat berjalan efektif, konsisten, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor. Secara keseluruhan, Blibli memahami pengaturan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola perdagangan digital, perlindungan konsumen, transparansi pelaku usaha, serta menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dia menambahkan, mengingat ekosistem digital terdiri atas berbagai model bisnis dan layanan dengan karakteristik yang berbeda, penting untuk memperhatikan konteks masing-masing platform agar penerapan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan peran dan fungsi setiap pelaku dalam ekosistem.

“Sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menjaga standar layanan yang tepercaya, kami memandang kejelasan regulasi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, mendorong standar layanan yang lebih baik, serta menciptakan level playing field yang setara bagi pelaku usaha digital,” ungkapnya.

Dalam implementasinya, Blibli berharap pengaturan tersebut dapat diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan keragaman pelaku usaha dan skala kegiatan usaha, termasuk UMKM dan penjual individu. Dengan demikian, tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif tanpa menghambat inovasi.

Senada, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai arah kebijakan yang disampaikan pemerintah pada prinsipnya cukup positif karena berfokus pada penguatan UMKM, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha di ekonomi digital.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan tantangan utama akan berada pada tahap implementasi. Menurutnya, sejumlah ketentuan seperti kewajiban perizinan berusaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB), transparansi platform, insentif promosi bagi UMKM, hingga tata kelola artificial intelligence (AI) masih membutuhkan penjelasan teknis yang lebih rinci agar dapat diterapkan secara efektif.

Karena itu, Budi menilai kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil menjadi penting agar tujuan kebijakan dapat tercapai tanpa menimbulkan hambatan yang tidak diinginkan.

Terkait dampaknya terhadap perdagangan digital, dia menilai regulasi yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekosistem dalam jangka panjang.

“Perlindungan konsumen tentu penting,” kata Budi kepada Bisnis, Minggu (7/6/2026).

Menurut Budi, tantangan di lapangan tidak hanya berasal dari oknum penjual, tetapi juga melibatkan oknum pembeli. Oleh karena itu, upaya menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan akuntabel patut didukung dengan tetap menjaga keseimbangan agar mayoritas pelaku usaha maupun konsumen yang patuh tidak terbebani.

Mengenai kewajiban perizinan usaha, dia menilai NIB bukan hal baru karena telah menjadi bagian dari upaya formalisasi pelaku usaha. Namun, keberhasilan implementasinya akan ditentukan oleh kemudahan proses, masa transisi yang memadai, serta pendampingan kepada UMKM dan penjual individu yang baru memulai usaha.

“Mudah-mudahan dukungan pemerintah dalam bentuk sosialisasi, pendampingan, dan penyederhanaan proses dapat membantu pelaku usaha memenuhi ketentuan tersebut, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai program pemerintah, pembiayaan, dan pengembangan usaha,” kata Budi.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur bahwa pelaku usaha PMSE wajib memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, dalam praktiknya aturan tersebut dinilai belum mengatur secara rinci mekanisme penegakan kewajiban legalitas maupun konsekuensi operasional bagi pedagang yang belum memenuhi persyaratan perizinan. Kondisi tersebut membuat masih banyak pelaku usaha yang beroperasi di platform digital tanpa legalitas usaha yang memadai.

Melalui Permendag Nomor 19 Tahun 2026, pemerintah mempertegas kewajiban tersebut. Dalam Pasal 4 ayat (4), Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau marketplace diwajibkan menolak pendaftaran pedagang baru yang belum memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (5) mengatur bahwa bentuk minimal perizinan yang harus dimiliki adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) sektor perdagangan. Selain itu, pelaku usaha juga wajib memenuhi standar dan persyaratan teknis atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan guna menjamin perlindungan konsumen.