Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab kenaikan harga gas industri yang dikeluhkan oleh para buruh.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sempat menyebut setidaknya 55 ribu orang terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) gara-gara harga gas industri naik.

Bahlil mengatakan pasokan gas industri secara nasional aman. Namun, ia tidak menepis adanya kenaikan harga untuk sektor non-HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu).

"Kalau gas secara keseluruhan, stok kita tidak ada masalah. Yang ada itu adalah ada kenaikan harga gas di beberapa industri non-HGBT," ujar Bahlil usai acara Energy Forum di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (25/6).

Bahlil menyebut kenaikan harga gas industri disebabkan sumur-sumur gas di wilayah Jawa Barat saat ini produksinya turun. Kemudian, pemerintah beralih menggunakan gas alam cair (LNG) yang didatangkan dari timur Indonesia.

"Untuk menutupi itu pakai LNG. Yang namanya LNG itu kan bawa dari Papua, Sulawesi, Kalimantan dan itu ada penambahan cost. Nah, itu yang kita lagi mencari untuk menengahi agar jangan juga industrinya ditaruh diberikan beban harga yang tinggi," ungkapnya.

Bahlil telah bertemu dengan asosiasi serta buruh terkait ini. Ia juga sedang mencari formula harga yang ideal bersama PT Pertamina (Persero).

"Sekarang saya lagi rapat teknis dengan Pertamina untuk mencari angka yang ideal agar industri kita tetap bisa bertahan harga," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebut 55 ribu buruh berpotensi terkena PHK imbas kenaikan harga gas industri.

Hal tersebut disampaikan Andi Gani di hadapan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dalam acara Rakernas KSPI di Jakarta Pusat, pada Selasa (23/6).

Dalam paparannya, Andi Gani mengatakan industri keramik sedang mengalami kesulitan imbas kenaikan harga gas tersebut. Setidaknya ada 55 ribu buruh dari Pabrik Milenium Keramik dan Mulia Keramik terancam diberhentikan.

"Minggu depan, maksimal sepuluh hari ke depan, 55 ribu orang ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua karena gas industri," tuturnya.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengungkapkan harga Pertamax bisa mencapai Rp20 ribu per liter apabila dijual mengikuti harga keekonomian tanpa intervensi pemerintah.

Bambang mengatakan informasi tersebut diperolehnya setelah berdiskusi dengan PT Pertamina terkait struktur biaya bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax dengan angka oktan atau RON 92.

Menurut dia, pada 10 Juni lalu biaya pokok atau modal Pertamax mencapai sekitar US$1,1 per liter. Jika dikonversi ke rupiah, nilainya berada di kisaran Rp19 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

"Saya tanya kepada kawan-kawan Pertamina, itu RON 92 ketika tanggal 10 Juni, sebetulnya modal kalian berapa? Itu US$1,1 dolar per liter. Kalau kita rupiahkan, artinya sekitar Rp19.000 sampai Rp20 ribu," ujar Bambang dalam acara Energy Forum, Kamis (25/6).

Namun, ia menjelaskan pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan harga jual Pertamax di bawah harga keekonomian tersebut. Saat ini Pertamax dijual seharga Rp16.250 per liter di sejumlah daerah.

Menurut Bambang, kondisi itu menunjukkan pemerintah tetap melakukan intervensi terhadap harga BBM nonsubsidi dan tidak membiarkan harga sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar.

"Artinya apa? Sebetulnya untuk harga-harga nonsubsidi ini Pertamina juga tidak dibiarkan menjual penuh dengan harga ekonomi," jelasnya.

Ia menilai masyarakat perlu mengetahui bahwa perhatian pemerintah tidak hanya diberikan kepada BBM subsidi, tetapi juga terhadap BBM nonsubsidi yang banyak digunakan kalangan menengah ke atas.

Bambang juga menyinggung kondisi pelaku usaha SPBU swasta yang menurutnya belum tentu bersedia menjual BBM dengan harga seperti yang berlaku saat ini apabila harus mengikuti harga keekonomian.

Karena itu, ia menegaskan pemerintah masih berperan aktif dalam mengatur harga BBM nonsubsidi guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan pasokan energi tetap tersedia.

"Nah, jadi kita melihat terkait dengan BBM bahwa kita harus kasih apresiasi. Secara umum ketersediaan pasokan itu dapat dijamin untuk BBM," pungkas Bambang.

Amerika Serikat (AS) mengklaim sekitar 20 juta barel minyak mentah berhasil keluar dari Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir di tengah pemulihan lalu lintas pelayaran pasca-kesepakatan damai sementara dengan Iran.

Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan volume tersebut diangkut oleh 72 kapal tanker dan kapal niaga yang melintasi salah satu jalur energi paling penting di dunia.

"Kami memiliki arus (pengiriman minyak) yang normal hari ini," kata Wright dalam Reuters Global Energy Forum di New York, Rabu (24/6), seperti dikutip Anadolu Agency.

Menurut Wright, volume pengiriman tersebut relatif sejalan dengan tingkat lalu lintas sebelum konflik meningkat antara AS dan Iran.

Ia juga mengklaim Iran tidak bisa lagi menutup Selat Hormuz, yang selama ini menjadi salah satu alat tekan utama Teheran dalam perang.

"Iran tidak akan memiliki kemampuan untuk menutup Selat Hormuz ke depan. Itu adalah pengaruh utama mereka dan kami sedang menghilangkan pengaruh tersebut," ujarnya.

Wright menyebut sebagian kapal masih menghindari jalur pelayaran utama karena risiko ranjau laut. Sejumlah kapal memilih berlayar lebih dekat ke wilayah pesisir Iran atau melalui jalur selatan dekat Oman dengan pengawalan militer.

Meski jumlah kapal yang melintas masih lebih rendah dibandingkan kondisi normal, ukuran kapal yang lebih besar membuat volume pengiriman minyak tetap mendekati tingkat sebelum perang.

Namun demikian, Wright memperkirakan normalisasi penuh lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz masih membutuhkan waktu beberapa pekan karena proses pembersihan ranjau masih berlangsung.

Selat Hormuz merupakan salah satu titik transit energi paling vital di dunia. Jalur sempit tersebut menjadi penghubung utama ekspor minyak mentah dan gas alam cair (LNG) dari negara-negara produsen di kawasan Teluk.

Data pelayaran terbaru menunjukkan aktivitas kapal tanker dan kapal energi mulai pulih setelah tercapainya kesepakatan damai sementara antara AS dan Iran. Sejumlah eksportir juga kembali meningkatkan pengiriman kargo energi dari kawasan Teluk Persia.

Membaiknya arus pelayaran melalui Selat Hormuz turut meredakan kekhawatiran gangguan pasokan energi global. Kondisi itu ikut menekan harga minyak dunia dalam beberapa hari terakhir karena premi risiko geopolitik mulai berkurang.

Rencana pemerintah menaikkan tarif royalti pertambangan mineral seperti nikel hingga emas melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 mendapat respon negatif dari pasar.

Respons negatif muncul setelah Kementerian ESDM menggelar public hearing terkait usulan perubahan tarif royalti tambang untuk komoditas tembaga, nikel, timah, emas dan perak pada Jumat (8/5).

Berdasarkan usulan ESDM, timah menjadi komoditas dengan usulan lonjakan tarif royalti tertinggi dari sebelumnya 3 persen hingga 10 persen menjadi kisaran 5 persen hingga 20 persen. Itu bergantung pada level harga mineral acuan (HMA) timah global.

Pada tabel usulan Kementerian ESDM, tarif royalti timah sebesar 5 persen berlaku untuk HMA di bawah US$20 ribu per ton. Tarif naik menjadi 7,5 persen pada rentang US$20 ribu-US$30 ribu per ton, lalu 10 persen untuk HMA US$30 ribu-US$35 ribu per ton.

Selanjutnya, tarif meningkat menjadi 12,5 persen untuk rentang US$35 ribu-US$40 ribu per ton dan 15 persen untuk HMA US$40 ribu-US$45 ribu per ton. Kenaikan 17,5 juga terjadi saat harga timah berada di kisaran US$45 ribu-US$50 ribu per ton.

Respons yang kurang baik ini membuat pemerintah memutuskan untuk menunda sementara rencana kenaikan. Selama masa ini, Kementerian ESDM akan mendengar masukan dari pelaku usaha.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan rencana kenaikan tarif tersebut memang masih dalam pembahasan dan belum diterapkan. Namun, karena respons pasar tidak baik, maka akan dipertimbangkan kembali.

"Selama beberapa hari ini feedbacknya sudah ada. Ketika ada tanggapan yang mungkin kurang pas atau tidak harus kita membangun formulasi baru, ya saya sebagai menteri ESDM akan melakukan evaluasi itu dan itu kan belum menjadi keputusan," katanya ditemui di Kantornya, Senin (11/5).

Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai langkah pemerintah merevisi besaran royalti pada dasarnya merupakan hal yang wajar. Pemerintah tentu ingin memperbesar penerimaan negara di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.

"Pada dasarnya sah saja pemerintah berupaya melakukan revisi menaikkan besaran royalti, sekaligus revisi dasar harga dalam memperhitungkan royalti nikel, emas, tembaga, timah, krom, dan kobalt. Mengingat kondisi ekonomi global saat ini, pemerintah tentu berkeinginan memperbesar pendapatan negara," ujar Singgih.

Namun, ia menilai keputusan pemerintah yang menunda implementasi kenaikan royalti justru menjadi langkah yang tepat. Sebab, industri pertambangan mineral dan batu bara saat ini tengah menghadapi tekanan yang tidak ringan.

"Harus diakui kondisi pertambangan minerba bersamaan juga mengalami tekanan atas naiknya biaya produksi, khususnya kenaikan bahan bakar. Masalah mundurnya RKAB yang cukup lama juga cukup mempengaruhi perusahaan dalam mengelola produksi," katanya.

Selain persoalan biaya produksi dan RKAB, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) juga disebut menjadi tantangan lain yang harus dihadapi pelaku usaha pertambangan. Dalam situasi seperti sekarang, tambahan beban berupa kenaikan royalti dikhawatirkan justru akan mempersempit ruang gerak industri.

Menurut Singgih, sektor pertambangan membutuhkan kepastian jangka panjang karena karakter industrinya sangat padat modal dan berisiko tinggi. Perusahaan tambang, kata dia, sejak awal telah menyusun perencanaan investasi berdasarkan studi kelayakan yang matang.

"Investasi industri pertambangan memerlukan kepastian jangka panjang. Selain modal kerja yang cukup besar, korporasi tambang dalam memulai usaha telah membuat feasibility study yang diawali dengan investasi eksplorasi, kapasitas produksi, dan tentu proyeksi harga komoditas," jelasnya.

Karena itu, perubahan kebijakan yang terlalu sering atau mendadak dinilai dapat memunculkan ketidakpastian bagi investor. Dalam kondisi ekonomi global yang belum stabil, pemerintah justru dinilai lebih perlu fokus membenahi tata kelola industri pertambangan nasional.

Singgih juga mengingatkan Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki cadangan mineral strategis. Banyak negara lain menawarkan potensi sumber daya serupa dengan kebijakan investasi yang kompetitif.

"Cadangan minerba juga banyak dimiliki negara lain, sehingga kepastian investasi di dalam negeri harus diupayakan terjaga dengan baik," katanya.

Lebih jauh, Singgih menilai dampak kenaikan royalti tidak hanya dirasakan oleh pemilik tambang. Ekosistem industri pertambangan secara keseluruhan juga akan terkena imbas, termasuk perusahaan jasa pertambangan dan sektor perbankan.

"Karena hampir 85 persen perusahaan tambang memakai jasa pertambangan dan perbankan tentu juga akan berhitung atas revisi royalti tersebut," terangnya.

Di sisi lain, pemerintah tentu memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Apalagi sejumlah komoditas mineral seperti nikel dan kobalt memiliki prospek besar seiring perkembangan industri kendaraan listrik dan transisi energi global.

Meski begitu, Singgih berpandangan beban yang ditanggung perusahaan tambang saat ini sebenarnya sudah cukup besar. Royalti harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan biaya ekonomi, lingkungan, dan sosial yang ditanggung perusahaan tambang selama beroperasi di Indonesia.

[Gambas:Photo CNN]

"Saat ini saya melihat royalti dalam satu kesatuan economic cost, environmental cost, dan social cost telah cukup dalam menilai besaran kompensasi atas beroperasinya perusahaan mineral di Indonesia," katanya.

Dalam situasi ekonomi global yang belum memiliki arah jelas, pelaku industri saat ini lebih fokus melakukan proyeksi dan mitigasi risiko usaha. Karena itu, kebijakan kenaikan royalti yang dilakukan terlalu cepat dikhawatirkan justru akan memperbesar ketidakpastian.

"Jangan sampai kebijakan untuk menaikkan royalti yang terburu-buru, yang sebelumnya perusahaan dihadapkan pada ketidakpastian RKAB, justru menambah polemik dan beban bagi investor," tutur Singgih.

Ia menambahkan, apabila pemerintah pada akhirnya tetap memutuskan menaikkan royalti mineral, maka kebijakan tersebut sebaiknya dibarengi dengan stimulus lain yang dapat menjaga iklim investasi tetap kondusif.

"Pemerintah bersamaan justru harus memberikan keringanan melalui kebijakan fiskal dan non-fiskal dalam memperkuat investasi eksplorasi mineral ke depan," tuturnya.

[Gambas:Youtube]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa harga jual listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sudah ditetapkan, yakni mencapai 20 sen per kilo watt hour (kWh).

Harga tersebut tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Teknologi Ramah Lingkungan.

"Kita dalam Perpres itu kita sepakati, ada 1 tarif, dan itu final, tidak ada tawar menawar, tidak ada perundingan, tarifnya 20 sen per kwh," terang Menko Zulkifli Hasal dalam Waste to Energy Invesment Forum 2025, Rabu (19/11/2025).

Sejatinya, kata Zulkifli, melalui Perpres 109, berbagai aturan yang rumit sudah diatasi atau dipangkas. Sekarang, pengusaha hanya tinggal mengajukan minatnya mengembangkan pembangkit sampah tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Dengan pengajuan itu, kelak, Pemerintah Daerah (Pemda) akan menyiapkan lahan dan menjami sampahnya untuk pembangkit. "Nanti soal tipping fee segala macam urusan pemerintah, bukan pengusahanya yang ngurus. Pengusaha dijamin mendapat 20 sen per kwh, tarifnya pasti 20 sen. berapa beban Pemda atau pusat itu bukan urusan pengusaha, itu urusan kita," terang Zulkifli.

Indonesia harus segera memiliki peta jalan transisi energi yang sinkron antar lintas sektor. Hal ini untuk memastikan transformasi menuju energi bersih berjalan efektif dan berkontribusi terhadap target Indonesia Emas 2045.

Hal itu mengemuka dalam forum Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2025 yang digelar Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) di Jakarta, 6-8 Oktober 2025.

Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa menegaskan, transisi energi dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru, namun masih terhambat oleh kebijakan yang belum terkoordinasi antar kementerian dan lembaga.

"Masih ada pekerjaan rumah besar. Target di masing-masing sektor belum sinkron. Tanpa koordinasi lintas sektor yang kuat, arah kebijakan akan berjalan sendiri-sendiri," kata Fabby.

Fabby juga menekankan perlunya lembaga yang memiliki mandat jelas dan terintegrasi untuk mengawal arah kebijakan energi nasional agar implementasi transisi energi lebih efektif dan konsisten.

Tiga Tantangan Utama

Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2025 mengidentifikasi tiga tantangan utama yang dapat menghambat tercapainya visi Indonesia Emas 2045, upaya keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap), dan berkontribusi terhadap mitigasi krisis iklim.

Anggota Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Sripeni Inten Cahyani, menjelaskan tantangan pertama adalah ketegangan geopolitik dan melemahnya multilateralisme.

Ia mengutip pandangan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menilai para pemimpin dunia kini cenderung lebih fokus pada kepentingan nasional, sehingga kerja sama global dalam isu energi dan iklim menjadi semakin sulit terwujud.

"Padahal, kita semua hidup di satu bumi yang sama dan harus bersama menjaga komitmen terhadap Persetujuan Paris," ujar Sripeni.

Tantangan berikutnya adalah subsidi dan insentif energi yang belum tepat sasaran. Sripeni menjelaskan bahwa subsidi banyak dialirkan untuk energi fosil. Di sisi lain, energi terbarukan perlu dukungan agar bisa lebih kompetitif dan terjangkau.

Selanjutnya, rantai pasok industri energi bersih nasional yang masih lemah. Penguatan rantai pasok dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang sejalan dengan visi pemerintah mencapai Indonesia Emas 2045 dan keluar dari middle-income trap.

Untuk menyelesaikan hambatan ini, ICEF dan Institute for Essential Services Reform (IESR) merekomendasikan tiga strategi utama yang dapat dicapai dalam dua tahun ini.

Pertama, pelaksanaan program PLTS Desa 100 GW. Program ini dapat menjadi kuda hitam atau game changer bagi transisi energi Indonesia.Adapun syarat yang dibutuhkan di antaranya terdapat dasar hukum yang mengikat, kejelasan lembaga pelaksana, serta mekanisme pelaksanaan yang transparan, termasuk peran Koperasi Merah Putih.

Kedua, penambahan kuota PLTS atap. Meningkatnya minat masyarakat terhadap PLTS atap perlu diimbangi dengan evaluasi sistem kelistrikan PLN agar keandalan jaringan tetap terjaga. Selain itu, diperlukan mekanisme pembagian risiko (risk sharing) antara pemerintah, PLN, dan pelaku usaha.

Ketiga, mendorong proyek percontohan untuk mekanisme penukaran energi (swap) atau Penggunaan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) yang telah diatur dalam PP No. 40/2025 dan Permen ESDM No. 11/2021.

Inisiatif ini ditujukan bagi industri yang ingin menggunakan energi bersih untuk meningkatkan daya saing di pasar global.

Untuk mendukung strategi utama tersebut, ICEF dan IESR merekomendasikan enam faktor pendukung yang perlu dibangun dalam empat tahun ke depan.

Pertama, edukasi dan partisipasi publik agar masyarakat memahami dan menerima transisi energi. Kedua, dukungan regulasi yang membuat proyek energi terbarukan layak dan bankable.

Insentif dan subsidi perlu dialihkan dari energi fosil menuju energi terbarukan agar menarik investasi. Ketiga, penyelarasan instrumen keuangan dan pasar karbon.

Integrasi antara kebijakan keuangan dan kebijakan teknis diperlukan untuk membuat proyek energi terbarukan lebih menarik secara ekonomi.

Keempat, penguatan sistem kelistrikan dan penyesuaian kontrak pembelian listrik (Purchase Power Agreement, PPA) diperlukan untuk memastikan keandalan, termasuk penerapan teknologi smart grid.

Kelima, pengembangan kompetensi hijau seperti pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan SDM menghadapi kebutuhan teknologi baru dan pekerjaan hijau.

Keenam, penciptaan ekosistem hidrogen hijau dengan memperhatikan tiga faktor penentu keberhasilan, yakni harga energi yang kompetitif, efisiensi teknologi, dan kesiapan infrastruktur rantai pasok.

Sripeni menegaskan agar transisi energi memberi dampak positif bagi masyarakat maka diperlukan kepemimpinan nasional yang memiliki komitmen, konsistensi, dan kontinuitas kebijakan.

Sejak pertama kali digelar pada 2018, IETD menjadi forum tahunan yang membahas isu strategis transisi energi nasional. Tahun ini, IETD 2025 berlangsung pada 6-8 Oktober 2025, diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dengan dukungan British Embassy Jakarta melalui proyek Green Energy Transition Indonesia (GETI).