Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank pembangunan daerah (BPD) melalui kelompok usaha bank (KUB) untuk meningkatkan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, seusai empat grup KUB rampung dibentuk belum lama ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa rampungnya pembentukan KUB menjadi tonggak penting dalam agenda penguatan struktur perbankan daerah.

Melalui KUB, kapasitas BPD diharapkan semakin meningkat dalam menjalankan fungsi intermediasi serta perannya sebagai agen pembangunan di daerah.

“Pembentukan KUB bukan semata-mata kebijakan konsolidasi perbankan, tetapi merupakan strategi untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah,” kata Dian.

Ia menambahkan bahwa BPD dengan struktur permodalan yang kuat, tata kelola yang baik, serta sinergi bisnis yang efektif akan lebih mampu mendukung agenda pembangunan daerah.

Dian menekankan, sinergi dalam KUB harus dibangun berdasarkan prinsip mutual benefit dan keselarasan visi pembangunan daerah.

Melalui KUB, BPD diharapkan dapat meningkatkan skala ekonomi, efisiensi operasional, serta kapasitas inovasi produk dan layanan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pembiayaan.

Dalam konteks tersebut, peran pemerintah daerah sebagai pemegang saham BPD dinilai sangat strategis, antara lain melalui dukungan kebijakan daerah dalam membangun ekosistem usaha yang kondusif, penguatan permodalan yang berkelanjutan, serta penempatan BPD sebagai mitra utama dalam program pembangunan daerah.

Konsolidasi dan sinergi melalui KUB juga diarahkan untuk memperkuat kontribusi BPD dalam pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM.

Peningkatan kredit UMKM di daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat basis usaha lokal, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Adapun OJK telah mengadakan pertemuan dengan direktur utama dan anggota dewan komisaris bank induk, pelaksana perusahaan induk, serta seluruh bank anggota KUB BPD di Gedung A.A. Maramis, Jakarta, Selasa (3/2).

Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya OJK membangun keselarasan kebijakan dan arah strategis antara regulator, industri perbankan, dan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada hari yang sama, OJK juga menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan perbankan daerah bersama seluruh Kepala OJK Daerah dan pimpinan satuan kerja pengawasan perbankan.

Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan pengawasan KUB, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta merumuskan strategi pengawasan yang mendukung akselerasi kredit UMKM secara sehat dan berkelanjutan.

“Forum ini meneguhkan komitmen bersama untuk memastikan KUB tidak hanya memperkuat permodalan BPD, tetapi juga meningkatkan kualitas manajemen risiko dan tata kelola. Dengan demikian, BPD dapat menjalankan perannya sebagai agen pembangunan daerah secara lebih optimal,” kata Dian.

OJK pun menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan BPD melalui kebijakan yang terintegrasi, pengawasan yang adaptif, serta sinergi yang erat dengan pemerintah daerah.

Penguatan BPD melalui KUB diharapkan menjadi katalis utama dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Untuk diketahui, OJK telah menyepakati pembentukan empat KUB antara lain Grup KUB Bank Jatim, Grup KUB Bank BJB, Grup KUB Bank Mega, dan Grup KUB Bank DKI.

Anggota KUB Bank Jatim yaitu Bank NTB Syariah, Bank Banten, Bank Lampung, Bank Sultra, dan Bank NTT. Kemudian, KUB Bank BJB memiliki dua bank anggota yakni Bank Bengkulu dan Bank Jambi; KUB Bank Mega dengan anggota Bank Sulteng dan Bank Sulutgo; serta KUB Bank DKI dengan anggota Bank MalukuMalut.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan telah memberikan izin kepada 10 Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk bergabung dalam empat Kelompok Usaha Bank (KUB). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, bergabungnya BPD-BPD tersebut dalam KUB diharapkan bisa menguatkan permodalan bank.

“Konsolidasi bank umum bertujuan untuk mendorong penguatan permodalan bank dalam rangka mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat dan berkelanjutan. Penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri perbankan nasional juga diperlukan dalam menghadapi dinamika perekonomian serta perkembangan teknologi informasi domestik dan global,” kata Dian dalam keterangannya, dikutip Ahad (25/1/2026).

Dian menuturkan, melalui pembentukan KUB, terdapat manfaat berupa sinergi kerja sama yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi sumber daya. Serta memberikan nilai tambah dalam menunjang pelaksanaan aktivitas bisnis, layanan, dan operasional bagi para pihak yang melakukan kerja sama dalam KUB.

“Bagi bank yang memilih skema konsolidasi melalui pembentukan KUB, dan bukan merupakan perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk dalam KUB, wajib memenuhi modal inti minimum yakni paling sedikit Rp 1 triliun,” ujarnya.

Berikut rincian empat KUB yang meliputi 10 BPD:

1. Grup KUB Bank Jatim selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank NTB Syariah, Bank Banten, Bank Lampung, Bank Sultra, dan Bank NTT.

2. Grup KUB Bank BJB selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank Bengkulu dan Bank Jambi.

3. Grup KUB Bank Mega selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank Sulteng dan Bank Sulutgo.

4. Grup KUB Bank DKI selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank Maluku Malut.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS) atau Bank Banten resmi menetapkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) atau Bank Jatim sebagai pemegang saham pengendali kedua dan bank induk kelompok usaha bank (KUB) perseroan.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) penetapan BJTM sebagai pemegang saham pengendali kedua dan bank induk berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Menyetujui penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Pemegang Saham Pengendali [PSP] Kedua dan Bank Induk Kelompok Usaha Bank [KUB] Perseroan sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum,” dalam dokumen yang disampaikan manajemen, dikutip pada Selasa (2/12/2025).

Rapat tersebut juga memberikan persetujuan atas rencana aksi pemulihan perseroan tahun 2026 sesuai perundangan yang berlaku.

Bank Jatim Borong Saham Bank Banten

Pada November 2025, Bank Jatim telah melakukan pembelian saham BEKS senilai Rp742,82 juta.

Dalam keterbukaan kepada BEI, disampaikan bahwa pembelian saham Bank Banten dilakukan dalam rangka penyertaan modal pembentukan KUB antara Bank Jatim dengan Bank Banten.

“Disampaikan pada 5 November 2025 Bank Jatim telah melakukan pembelian saham Bank Banten (BEKS),” tulis manajemen Bank Jatim, dikutip Minggu (9/11/2025).

Manajemen Bank Jatim menuturkan, perseroan melakukan pembelian saham BEKS di secondary market (reguler) dengan harga Rp27 dengan jumlah 275.119 lot atau 27.511.900 lembar saham sebesar Rp742,82 juta, yang merupakan rangkaian dari pelaksanaan atau implementasi KUB.

Adapun dampak dari kejadian tersebut, Bank Jatim menjadi pemegang saham Bank Banten.

Bisnis.com, SURABAYA —PTBank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) atau Bank Jatim melakukan penandatanganan perjanjian dengan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) sebagai tindak lanjut dari Kelompok Usaha Bank (KUB).

Penandatanganan itu bersamaan denganGelaran Misi Dagang dan Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kupang, Nusa Tenggara Timur, di Aston Kupang Hotel & Convention Center, Kamis (6/11/2025).

“KUB antara Bank Jatim dengan Bank NTT ini merupakan suatu upaya penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri perbankan yang nantinya dapat mencapai level yang lebih efisien menuju skala ekonomi yang lebih tinggi,” kataDirektur Utama Bank Jatim Winardi Legowo, dalam keterangan resminya, Minggu (16/11/2025).

Dengan begitu, kata dia,ke depannya kedua belah pihak bisa menjadi bank pembangunan daerah yang kompetitif di lingkup regional dan mampu memajukan pembangunan serta perekonomian di daerah masing-masing maupun skala nasional.

Kerja sama seperti ini menjadi bukti bahwa antarbank daerah bisa saling memperkuat. Dengan KUB, daya saing meningkat tanpa kehilangan identitas lokal.

Melihat aksi korporasi tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan kemitraan antara Bank Jatim dan Bank NTT bukan sekadar kerja sama administratif, melainkan wujud nyata sinergi kelembagaan antarbank pembangunan daerah yang telah melalui pengawasan dan regulasi ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

”Langkah ini merupakan bagian dari komitmen besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat ekosistem ekonomi regional melalui kolaborasi antarbank daerah,” ungkapnya.

Terkait Misi Dagang dan Investasi, kata dia, sebagai BUMD terbesar di Jawa Timur, tentu Bank Jatim terus mendukung penuh program Misi Dagang tersebut. Hal ini diwujudkan dengan mengikutsertakan beberapa UMKM binaan.

Diamenjelaskan, misi dagang merupakan wadah untuk mempertemukan pelaku UMKM antar daerah atau provinsi dengan pembeli. Selain pertemuan pelaku usaha, gelaran ini juga menjadi gerbang pertukaran sosial budaya antar daerah.

”Kami saat ini memang terus berupaya untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Mulai dari akses pemasaran, pembiayaan, hingga pendampingan. Bank Jatim sangat mendukung UMKM dalam mengembangkan usahanya. Nah, salah satu misi Bank Jatim pada kegiatan ini adalah membantu UMKM Binaan untuk memperluas jaringan pasar dan mendukung pemerintah dalam memperkuat jalinan perdagangan antara Provinsi Jawa Timur dan NTT,” paparnya.

Terdapat 3 UMKM binaan Bank Jatim yang diikutsertakan pada gelaran tersebut. Antara lain produk kue kering dari UMKM Rumah kue Obby, produk Kerupuk rambak dari UMKM Rambak Pak Djarwo dan produk Batik dari UMKM Capem Asembagus.

Produk-produk unggulan UMKM Binaan Bank Jatim ini diharapkan mampu memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat di daerah NTT.

Selain itu,kata dia,sebagai tindak lanjut dari KUB, dalam kesempatan tersebut Bank Jatim juga melakukan tiga penandatanganan sekaligus dengan Bank NTT. Pertama, nota kesepahaman tentang pemanfaatan bersama produk, layanan, channel, dan kapabilitas. Kedua, perjanjian kerja sama tentang layanan prioritas. Ketiga, perjanjian tentang penggunaan jasa kustodian.

”Melalui jalinan kerja sama yang strategis ini kami yakin dapat semakin memperkuat ketahanan ekonomi, memperluas jangkauan layanan keuangan, serta membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh di kawasan timur Indonesia,” tuturnya.

Winardi memaparkan, salah satu ruang lingkup perjanjian kerja sama tentang layanan prioritas yaitu Bank Jatim memberikan bantuan kepada Bank NTT untuk mengembangkan layanan prioritas. Seperti tata cara pengurusan kartu ATM Prioritas ke Bank Indonesia, pendekatan ke merchant prioritas, hingga pemenuhan dokumen pelaporan ke regulator.

Kemudian terkait perjanjian tentang penggunaan jasa kustodian, dalam hal ini Bank Jatim bertindak sebagai kustodian dan Bank NTT bertindak sebagai nasabah.

Ruang lingkup dari perjanjian tersebut yaitu nasabah dengan ini menunjuk kustodian untuk memberikan jasa kustodian termasuk pengadministrasian harta nasabah dengan memelihara rekening efek atas nama nasabah.

Menurutnya, kerja sama KUB bukan hanya memperluas jaringan bisnis, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan dan mendorong pemerataan ekonomi.

Adapun gelaran misi dagang ini kembali sukses mencatatkan hasil yang membanggakan. Dalam satu hari pertemuan, pelaku usaha dari kedua daerah berhasil menorehkan nilai transaksi hingga Rp1,882 triliun.Capaian ini menjadi yang tertinggi dari total 46 kali pelaksanaan misi dagang Jatim di berbagai provinsi.

”Kekuatan hubungan ekonomi ini tidak lepas dari harmonisasi sosial, kedekatan budaya, dan tingginya aktivitas pelaku usaha Jatim di NTT. Artinya, kekuatan ekonomi antara Jawa Timur dan NTT ini luar biasa. Banyak pelaku usaha dari Lamongan, Madura, hingga Banyuwangi yang aktif di sini, terutama di sektor kuliner. Ini bukti simbiosis antara penjual dan pembeli,” kata Khofifah.

Menurutnya, keberhasilan misi dagang di NTT ini menjadi bukti kuatnya konektivitas ekonomi antarwilayah.Misi dagang ini bukan sekadar ajang transaksi dagang, melainkan ruang memperkuat sinergi dan jejaring lintas daerah. Ragam komoditas yang diperdagangkan mencakup sektor pangan, peternakan, perikanan, pertanian, logistik, hingga peralatan industri dan material konstruksi.

Bisnis.com, JAKARTA — Aksi korporasi berupa suntikan modal kepada dua Bank Pembangunan Daerah (BPD) oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) alias Bank Jatim dinilai belum akan berdampak signifikan terhadap kinerja bisnis dan keuangan Bank Jatim dalam waktu dekat.

Advisor Banking & Finance Development Center Moch. Amin Nurdin menilai langkah tersebut lebih sebagai upaya penyelamatan agar BPD kecil tidak turun kasta menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), ketimbang strategi bisnis jangka pendek yang akan langsung mengerek kinerja keuangan.

“Menurut saya ini sekadar membantu BPD lain supaya tidak turun kasta menjadi BPR. Karena secara khusus, sulit menyatukan dua pemegang saham pengendali [PSP] dalam satu entitas karena ego kedaerahan masih tinggi,” ujar Amin kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025).

Amin menambahkan, proses konsolidasi antarbank daerah membutuhkan waktu panjang, terutama untuk menyatukan visi, misi, dan mindset antarmanajemen. Tantangan terbesar lainnya adalah harmonisasi produk dan sistem perbankan yang berbeda.

“Mungkin akan terlihat sesuai dengan ketentuan modal minimum karena akan ada laporan keuangan konsolidasi yang menunjukkan KUB [Kelompok Usaha Bank]. Namun, keinginan untuk meningkatkan kinerja bank-bank BPD kecil seperti Bank Lampung dan Bank Sultra masih perlu waktu,” ujarnya.

Meski begitu, Amin menilai langkah konsolidasi BPD melalui KUB merupakan arah kebijakan yang positif, asalkan dilakukan secara komprehensif dan tidak hanya berfokus pada aspek permodalan.

“Langkah konsolidasi bagus jika bisa dilakukan secara komprehensif. Kinerja BPD menurut saya tidak akan terlalu baik, kecuali bagi BPD besar yang punya modal kuat dan didukung penuh pemegang saham pengendali, dalam hal ini gubernur,” jelasnya.

Menurut Amin, tantangan utama BPD ke depan adalah keberanian untuk memperluas penyaluran kredit ke sektor riil di daerah serta memperkuat investasi pada teknologi dan digitalisasi layanan perbankan.

“Tantangan BPD adalah berani masuk memberikan kredit ke sektor riil untuk membangun daerah, dan tentu harus berani investasi di teknologi, karena digitalisasi ini sudah menjadi keniscayaan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Bank Jatim mengumumkan penyertaan modal kepada Bank Lampung dan Bank Sulawesi Tenggara (Bank Sultra).

Hal tersebut tertuang dalam keterbukaan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (12/11/2025), pelimpahan penyertaan modal BJTM kepada Bank Lampung dilaksanakan pada 11 November 2025.

"Bank Jatim telah melakukan pelimpahan penyertaan modal kepada Bank Lampung sebesar Rp100.000.000.000,00 [seratus miliar rupiah]," tulis manajemen Bank Jatim.

Sementara itu, penyertaan modal kepada Bank Sultra dilaksanakan pada 10 November 2025. Untuk Bank Sultra, nominal penyertaan modal sama dengan Bank Lampung, yaitu senilai Rp100 miliar.

Lebih lanjut, manajemen Bank Jatim menyampaikan dampak dari aksi tersebut antara lain adanya penambahan modal pada Bank Sultra dan Bank Lampung serta pencatatan laporan keuangan selanjutnya akan dilakukan konsolidasi.

Sebagai informasi, aksi penyertaan modal itu dilakukan dalam rangka pembentukan kelompok usaha bank (KUB) antara Bank Jatim dengan Bank Lampung dan Bank Sultra, sebagaimana dimaksud dalam POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Penyertaan modal kepada Bank Lampung telah disetujui pemegang saham dalam RUPST Tahun Buku 2023, sedangkan untuk Bank Sultra pada RUPSLB Tahun 2024. Kedua aksi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelumnya, Bank Jatim telah melakukan pembelian saham PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS) atau Bank Banten dengan nilai transaksi Rp742,82 juta pada 5 November 2025.

Dalam keterbukaan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Jatim menyebutkan pembelian saham Bank Banten dilakukan dalam rangka penyertaan modal pembentukan KUB antara Bank Jatim dengan Bank Banten.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai penyertaan modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) atau Bank Jatim senilai Rp200 miliar kepada Bank Lampung dan Bank Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi perseroan sebagai induk kelompok usaha bank (KUB) BPD.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menyampaikan suntikan modal sebesar Rp200 miliar kepada kedua bank daerah secara finansial relatif kecil dibanding ukuran aset dan ekuitas BJTM, sehingga dampaknya ke permodalan dan risiko tidak signifikan.

“Secara strategis, langkah ini penting karena memperkuat posisi BJTM sebagai induk KUB BPD,” kata Rizal kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025).

Rizal mengatakan, langkah ini membuka peluang bagi BJTM untuk memperluas ekosistem bisnis, termasuk layanan digital, joint financing, dan potensi penambahan fee-based income dari sinergi antar-BPD.

Meski kontribusi ke laba jangka pendek kemungkinan terbatas, Rizal memandang bahwa secara jangka menengah, aksi ini dapat meningkatkan profitabilitas jika integrasi dan sinergi berjalan baik.

Bagi pasar, Rizal menyebut bahwa aksi ini memberi sinyal pertumbuhan strategis. Kemungkinan, kata dia, dampaknya pada harga saham netral positif, dengan prospek re-rating muncul jika BJTM mampu menjaga return on capital serta mempertahankan tradisi dividen tinggi sambil menunjukkan manfaat nyata dari KUB.

Dengan demikian, dia menilai bahwa implikasinya lebih ke arah penguatan kapasitas jangka menengah BJTM sebagai pusat konsolidasi BPD nasional, membuka peluang pertumbuhan fee-based, memperluas jaringan bisnis, serta berpotensi meningkatkan daya tarik saham jika eksekusinya konsisten dan disiplin modal tetap terjaga.

Dalam catatan Bisnis, Bank Jatim mengumumkan penyertaan modal senilai total Rp200 miliar kepada Bank Lampung dan Bank Sultra. Pelimpahan penyertaan modal BJTM kepada Bank Lampung dilaksanakan pada 11 November 2025, sedangkan kepada Bank Sultra dilaksanakan pada 10 November 2025.

Aksi penyertaan modal itu dilakukan dalam rangka pembentukan kelompok usaha bank (KUB) antara Bank Jatim dengan Bank Lampung dan Bank Sultra, sebagaimana dimaksud dalam POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Adapun, dampak dari aksi tersebut antara lain adanya penambahan modal pada Bank Sultra dan Bank Lampung serta pencatatan laporan keuangan selanjutnya akan dilakukan konsolidasi.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) atau Bank Jatim mengumumkan penyertaan modal kepada Bank Lampung dan Bank Sulawesi Tenggara (Bank Sultra).

Hal tersebut tertuang dalam keterbukaan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (12/11/2025), pelimpahan penyertaan modal BJTM kepada Bank Lampung dilaksanakan pada 11 November 2025.

"Bank Jatim telah melakukan pelimpahan penyertaan modal kepada Bank Lampung sebesar Rp100.000.000.000,00 [seratus miliar rupiah]," tulis manajemen Bank Jatim.

Sementara itu, penyertaan modal kepada Bank Sultra dilaksanakan pada 10 November 2025. Untuk Bank Sultra, nominal penyertaan modal sama dengan Bank Lampung, yaitu senilai Rp100 miliar.

Lebih lanjut, manajemen Bank Jatim menyampaikan dampak dari aksi tersebut antara lain adanya penambahan modal pada Bank Sultra dan Bank Lampung serta pencatatan laporan keuangan selanjutnya akan dilakukan konsolidasi.

Sebagai informasi, aksi penyertaan modal itu dilakukan dalam rangka pembentukan kelompok usaha bank (KUB) antara Bank Jatim dengan Bank Lampung dan Bank Sultra, sebagaimana dimaksud dalam POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Penyertaan modal kepada Bank Lampung telah disetujui pemegang saham dalam RUPST Tahun Buku 2023, sedangkan untuk Bank Sultra pada RUPSLB Tahun 2024. Kedua aksi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelumnya, Bank Jatim telah melakukan pembelian saham PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS) atau Bank Banten dengan nilai transaksi Rp742,82 juta pada 5 November 2025.

Dalam keterbukaan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Jatim menyebutkan pembelian saham Bank Banten dilakukan dalam rangka penyertaan modal pembentukan KUB antara Bank Jatim dengan Bank Banten.

“Disampaikan pada 5 November 2025 Bank Jatim telah melakukan pembelian saham Bank Banten (BEKS),” tulis manajemen Bank Jatim, dikutip Minggu (9/11/2025).

Manajemen Bank Jatim menuturkan pembelian saham BEKS dilakukan di pasar reguler (secondary market) dengan harga Rp27 per saham. Total saham yang dibeli mencapai 275.119 lot atau 27.511.900 lembar senilai Rp742,82 juta.

Akibat transaksi ini, maka Bank Jatim kini menjadi salah satu pemegang saham Bank Banten. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Banten berencana melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 28 November 2025.

Setidaknya, akan ada dua agenda yang dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, persetujuan penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) Kedua dan Bank Induk Kelompok Usaha Bank (KUB) Perseroan sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Kedua, persetujuan atas rencana aksi pemulihan perseroan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Tak hanya itu, BJTM juga melakukan penyuntikan modal kepada Bank NTT senilai Rp100 miliar pada 30 September 2025 dan Bank NTB Syariah pada 15 Agustus 2024 dengan nilai yang sama. Dengan demikian, dalam rangka membentuk KUB, Bank Jatim melakukan penyertaan modal kepada 4 BPD senilai total Rp400 miliar dan pembelian saham Bank Banten senilai Rp742,82 juta.

Kinerja Bank Jatim

Bank Jatim mencatatkan laba bersih periode berjalan tercatat sebesar Rp1,148 triliun hingga kuartal III/2025. Labanya meningkat 23,51% dibandingkan Rp930,06 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan laba bersih tersebut ditopang oleh peningkatan signifikan pada pendapatan bunga. Pendapatan bunga Bank Jatim hingga September 2025 mencapai Rp7,42 triliun, naik 28,36% dibandingkan Rp5,78 triliun pada kuartal III/2024.

Namun demikian, beban bunga juga ikut naik menjadi Rp2,32 triliun, meningkat 26,52% dari Rp1,83 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Dengan demikian, pendapatan bunga bersih Bank Jatim tumbuh 29,25% menjadi Rp5,1 triliun, dibandingkan Rp3,94 triliun pada September 2024.

Dari sisi kualitas aset, Bank Jatim mencatat beban kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) sebesar Rp1,245 triliun, melonjak 80,64% dari Rp689,73 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Selain itu, beban lainnya juga meningkat 15,72% menjadi Rp1,337 triliun dibandingkan Rp1,155 triliun di kuartal III/2024.

Meski demikian, pertumbuhan kredit tetap impresif. Total kredit yang diberikan Bank Jatim per September 2025 mencapai Rp80,25 triliun, naik 29,02% dibandingkan Rp62,19 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Sejalan dengan itu, cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan juga naik 66,28% menjadi Rp2,7 triliun, dari sebelumnya Rp1,62 triliun pada September 2024.