MATARAM - Anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Barat Mirah Midadan Fahmid mengapresiasi langkah Perum Bulog Kantor Wilayah NTB bersama Pemerintah Provinsi NTB yang terus memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan pangan melalui percepatan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Dia menilai bertambahnya jumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP), khususnya di Kabupaten Lombok Barat yang mengalami peningkatan hingga 58 persen, menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan di tengah dinamika ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Hingga pertengahan Juni 2026, Bulog Kanwil NTB tercatat telah menyalurkan 15.390 ton beras kepada masyarakat yang membutuhkan di seluruh wilayah NTB, dengan realisasi penyaluran mencapai 89 persen dari total target. Pada alokasi bantuan pangan Februari–Maret 2026, jumlah PBP juga meningkat hingga 64 persen dibandingkan periode sebelumnya, sementara Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu daerah dengan peningkatan tertinggi, yakni 58 persen.

Mirah berpendapat bahwa program bantuan pangan merupakan instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjadi jaring pengaman sosial bagi keluarga rentan. Maka itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya volume beras dan minyak goreng yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Saya mengapresiasi kerja keras Bulog NTB dan Pemerintah Daerah yang telah menyalurkan bantuan pangan secara masif. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Namun, penambahan jumlah penerima bantuan harus dibarengi dengan validitas data yang semakin baik agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun potensi exclusion error, yakni masyarakat yang sebenarnya berhak tetapi justru tidak masuk dalam daftar penerima," kata Mirah, Rabu (1/7/2026).

Senator asal NTB tersebut menilai bahwa pembaruan data penerima bantuan harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa, perangkat kewilayahan, hingga tokoh masyarakat. Menurutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis sehingga basis data penerima bantuan harus mampu mengikuti perubahan yang terjadi di lapangan.

BPS mencatat, pada September 2025 masih terdapat 637,18 ribu penduduk miskin di NTB atau setara 11,38 persen dari total penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa penguatan data penerima bantuan menjadi penting agar intervensi pangan dapat menjangkau kelompok rentan secara lebih tepat.

Mirah juga mengapresiasi komitmen Bulog dalam menjaga kualitas beras yang disalurkan kepada masyarakat. Ia menilai kualitas pangan merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang aman, sehat, dan layak konsumsi.

"Ketika negara memberikan bantuan, masyarakat juga berhak memperoleh kualitas terbaik. Karena itu saya mendukung komitmen Bulog yang tidak hanya mengejar target distribusi, tetapi juga memastikan mutu pangan tetap terjaga hingga sampai ke tangan masyarakat," ujarnya.

Kendati demikian, Mirah mengingatkan bahwa bantuan pangan sebaiknya tidak dipandang sebagai solusi jangka panjang terhadap persoalan kemiskinan. Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah perlu menjadikan program ini sebagai pintu masuk untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja, dukungan terhadap petani lokal, penguatan UMKM pangan, serta pemberian akses permodalan bagi keluarga kurang mampu.

"Program bantuan pangan harus menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi masyarakat. Jangan sampai warga hanya bergantung pada bantuan. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mampu menghadirkan program pemberdayaan sehingga masyarakat memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri," tegasnya.

Sebagai anggota DPD RI yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah, Mirah memastikan akan terus mengawal implementasi program bantuan pangan di NTB agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Saya berharap sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat. Ketahanan pangan bukan hanya tentang tersedianya stok beras, tetapi juga tentang memastikan setiap keluarga di NTB memiliki akses terhadap pangan yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Inilah fondasi utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Berikut daftar berita populer pada Senin ini yang sayang untuk dilewatkan, yakni Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani diminta publikasikan perkembangan investasi di Indonesia hingga gula dikaji masuk bantuan pangan.

Simak berita lengkapnya di sini:

1. Prabowo minta Rosan paparkan ke publik perkembangan investasi di RI

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik berbagai data positif terkait perkembangan investasi di Indonesia. Selengkapnya di sini.

2. Wamenko Pangan: Gula masuk bantuan pangan akan dikaji

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyatakan usulan memasukkan gula dalam program bantuan pangan masih memerlukan kajian pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif. Baca di sini.

3. Polisi Johor tangkap majikan asal Malaysia terduga penganiaya ART WNI

Kepolisian Johor Bahru, Malaysia, menyatakan menangkap empat orang warga Malaysia, yang diduga melakukan pemukulan terhadap asisten rumah tangga (ART) asal Indonesia. Laporannya ada di sini.

4. Menkomdigi ajak generasi muda tingkatkan kewaspadaan kejahatan digital

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengajak seluruh elemen masyarakat terkhusus generasi muda untuk terus meningkatkan kewaspadaan dari bahaya kejahatan dunia digital. Baca di sini.

5. BRIN kembangkan material inovatif untuk ciptakan hidrogen bersih

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan komposit NiFe-LDH/Ag₃PO₄, sebagai material inovatif untuk meningkatkan produksi hidrogen dan oksigen bersih melalui proses pemisahan air (water splitting).

Hidrogen merupakan salah satu sumber energi bersih yang berperan penting dalam mendukung transisi menuju energi berkelanjutan. Selengkapnya di sini.

Pewarta: Agita Tarigan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Medan (ANTARA) - Direktur Keuangan Perum Bulog Hendra Susanto menargetkan penyelesaian penyaluran bantuan pangan berupa 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng merek Minyakita kepada masyarakat di Sumatera Utara (Sumut) pada akhir Juni 2026.

"Saya monitor langsung kesiapan Bulog Sumut terkait bantuan pangan dengan target penyelesaian pada akhir bulan Juni ini," ujar Hendra di Medan, Kamis.

Ia mengatakan bantuan pangan tersebut sudah siap di masing-masing gudang, tinggal disalurkan segera ke masyarakat yang sesuai jadwal yang telah disusun bersama pemerintah setempat.

Lebih lanjut, ia mengatakan program dari Pemerintah tersebut ditujukan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan pokok masyarakat.

"Untuk itu, saya mengimbau kepada masyarakat yang menerima beras dan minyak tersebut agar dikonsumsi dan jangan diperjualbelikan. Gunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga penerima manfaat," ucapnya.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto menambahkan telah menyalurkan bantuan pangan kepada 757.987 penerima manfaat, setara 43,14 persen dari total 1.756.846 penerima manfaat.

"Dari penyaluran itu jumlah beras yang sudah disalurkan 15.159 ton dan Minyakita 3.031.948 liter

Budi mengatakan bantuan pangan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengendalikan inflasi pangan.

Untuk memenuhi alokasi bantuan pangan itu, Bulog telah menyiapkan sekitar 35.000 ton beras dan tujuh juta liter minyak goreng merek Minyakita.

Jumlah penerima bantuan pangan pada 2026 meningkat dibandingkan periode Oktober – November 2025 yang tercatat sebanyak 844.696 penerima manfaat.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan perusahaan melaksanakan penugasan tambahan program bantuan pangan selama tiga bulan mulai Juli 2026 guna mendukung ketahanan pangan nasional.

"Bulog siap untuk melaksanakan penugasan tambahan pemerintah dalam program bantuan pangan selama tiga bulan yang akan dimulai pada Juli 2026," kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Rizal menegaskan pihaknya siap menjalankan penugasan tersebut dengan dukungan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang mana saat ini mencapai 5,3 juta ton hingga awal Juni 2026.

Selain itu, didukung pula infrastruktur pergudangan yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jaringan distribusi yang telah teruji dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.

"Kami optimistis program ini dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rizal.

Menurutnya, penyaluran bantuan pangan merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, memperkuat daya beli masyarakat, serta membantu menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen.

Adapun tambahan bantuan pangan berupa komoditas beras itu telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Perkembangan Harga Komoditas Pangan yang diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (9/6).

Selain program bantuan pangan, dalam Rakortas juga dibahas rencana pemberian subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram dengan alokasi awal sebanyak 250.000 ton yang pelaksanaannya akan ditugaskan kepada Perum Bulog guna menjaga keterjangkauan harga kedelai bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Rizal menambahkan Bulog akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan seluruh penugasan pemerintah di bidang pangan dapat terlaksana secara efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional.

Terdapat beberapa fokus utama yang menjadi perhatian dan penugasan bagi Perum Bulog.

"Pemerintah menugaskan Bulog untuk melanjutkan program bantuan pangan selama tiga bulan kepada 33,2 juta keluarga yang akan dimulai pada bulan Juli 2026," kata Zulhas di Jakarta, Selasa (9/6).

Program itu diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu stabilisasi harga pangan, khususnya pada periode masa tanam dan musim paceklik yang berpotensi mempengaruhi pasokan pangan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp17,73 triliun pada 2027 untuk memperkuat program stabilisasi pasokan dan harga pangan, memperluas bantuan pangan, serta menjaga ketahanan pangan nasional.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun 2027 berdasarkan surat bersama Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027, Bapanas memperoleh pagu indikatif sebesar Rp110 miliar.

"Pagu indikatif tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan program prioritas nasional yang menjadi mandat Badan Pangan Nasional," kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu.

Dia menyebutkan pagu indikatif tersebut dialokasikan untuk program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp7,65 miliar dan program dukungan manajemen Rp102,69 miliar yang terdiri dari Rp72,32 miliar untuk gaji tunjangan pegawai, Rp18 miliar untuk operasional perkantoran, Rp12,35 miliar untuk dukungan manajemen teknis lainnya di tingkat pusat dan daerah.

Oleh karena itu, Bapanas mengusulkan tambahan anggaran pertama sebesar Rp4,13 triliun sebagaimana yang disepakati pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya tertanggal 21 Mei 2026.

Tambahan anggaran itu akan difokuskan untuk kegiatan yang mendukung pelaksanaan program prioritas nasional sebesar Rp41,25 miliar, prioritas nasional sebesar Rp4,04 triliun, tugas serta fungsi Badan Pangan Nasional 2027 sebesar Rp49,07 miliar.

Selain kebutuhan anggaran untuk mendukung pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027, Bapanas juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp13,6 triliun untuk pelaksanaan penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) berupa bantuan pangan beras dan bantuan stunting.

"Berupa daging ayam, telur ayam sesuai risalah rakortas (rapat koordinasi terbatas) pangan (pada) 5 Juni 2026," ujarnya.

Ia menuturkan bantuan pangan beras pada tahun anggaran 2027 direncanakan diberikan kepada sekitar 18,37 juta keluarga penerima manfaat (KPM) berasal dari masyarakat desil 1 sampai 3.

Sedangkan bantuan pengentasan stunting direncanakan diberikan kepada 1,45 juta keluarga risiko stunting berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional Kementerian Sosial.

Dengan demikian, lanjut Amran, total kebutuhan anggaran Badan Pangan Nasional tahun 2027 menjadi sebesar Rp17,84 triliun yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan nasional dan pelaksanaan berbagai program pemerintah.

Apabila usulan kebutuhan anggaran tersebut dapat diakomodir, tambah Amran, maka tahun 2027 Badan Pangan Nasional melaksanakan kegiatan pertama penyaluran bantuan pangan beras 735 ribu ton, bantuan pangan pengentasan stunting daging ayam 5,7 ribu ton dan telur ayam 8,6 ribu ton.

Penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sebanyak 600 ribu ton, SPHP jagung 200 ribu ton, SPHP kedelai 50 ribu ton, bantuan beras bencana alam 3.300 ton, Gerakan Pangan Murah (GPM) 1.560 kali di seluruh Indonesia, pengembangan kios pangan di 38 provinsi.

Selanjutnya pembinaan di 50 lumbung pangan masyarakat, pengembangan Rumah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) pada 1.320 kelompok, penguatan keamanan pangan segar, intervensi pengendalian daerah rawan pangan, aksi penyelamatan pangan, penyusunan regulasi kebijakan serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Pusat dan Daerah.

Amran berharap dukungan dan masukan dari Komisi IV DPR RI agar program kegiatan Badan Pangan Nasional dapat berjalan optimal dalam rangka menjaga ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, serta penguatan ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memutuskan menambah bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk 33,244 juta penerima selama tiga bulan guna menjaga daya beli masyarakat di tengah musim kemarau dan gejolak harga pangan global.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan keputusan penyaluran bantuan beras tersebut merupakan hasil dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar harga kebutuhan pokok tidak memberatkan masyarakat.

"Oleh karena itu, bantuan beras atau bantuan pangan ya, itu kita tambah tiga bulan," kata Zulhas, panggilannya, usai Rapat Koordinasi Terbatas Perkembangan Harga Komoditas Pangan di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, bantuan pangan 10 kg beras tersebut akan langsung disalurkan per bulan kepada 33,244 juta penerima di seluruh Indonesia.

Ia mengatakan penyaluran bantuan beras diprioritaskan mulai Juli 2026, sedangkan dua bulan berikutnya akan disesuaikan dengan koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Perum Bulog.

"Itu sebanyak tiga kali atau untuk tiga bulan. Juli satu bulan, dua bulan lainnya nanti Menteri Pertanian bersama Bulog yang akan menentukan kapannya," ujarnya.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan beras untuk program bantuan pangan tambahan tersebut mencapai sekitar 1 juta ton.

Zulhas mengatakan stok beras pemerintah yang saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton masih mencukupi untuk mendukung penyaluran bantuan pangan tersebut.

"Lebih kurang satu juta ton. Jadi kalau stok kita 5,2 juta ton akan berkurang satu juta itu," ucapnya.

Tambahan bantuan pangan tersebut dinilai diperlukan untuk menjaga masyarakat rentan agar tidak terdampak tren pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS maupun tekanan ekonomi lainnya.

Ia menjelaskan data penerima bantuan pangan akan disiapkan bersama Kementerian Sosial, sementara pelaksanaan program dilakukan oleh kementerian tersebut.

"Datanya nanti dengan Menteri Sosial, dengan Bappenas anggarannya, pelaksananya Menteri Sosial," ungkap Zulhas.

Pemerintah memastikan pasokan pangan nasional saat ini masih dalam kondisi aman berdasarkan laporan kementerian dan lembaga terkait serta hasil pengecekan lapangan.

Tambahan bantuan pangan tersebut diharapkan menjadi bantalan sosial untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dari dampak fluktuasi harga pangan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan Minyakita

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa minyak goreng rakyat atau Minyakita tidak lagi menjadi bagian dari program bantuan pangan pemerintah.

Menurut Budi, seluruh pasokan Minyakita akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui distribusi di pasar rakyat.

"Sekarang tidak ada lagi Minyakita untuk bantuan pangan. Semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan Minyakita," ujar Budi memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkoordinasi dengan produsen, Perum Bulog, dan ID Food guna memastikan distribusi Minyakita berjalan lancar dan mudah diakses.

Ia juga menekankan bahwa Minyakita bukanlah minyak goreng bersubsidi. Minyakita merupakan produk yang berasal dari skema domestic market obligation (DMO), yaitu kewajiban pelaku usaha menyediakan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, Budi menyampaikan bahwa bantuan pangan pemerintah ke depan dapat lebih fleksibel dengan menyesuaikan kondisi pasar dan kebutuhan penyerapan komoditas.

Apabila terjadi kelebihan pasokan yang menyebabkan harga suatu komoditas turun, pemerintah dapat mempertimbangkan komoditas tersebut sebagai bantuan pangan.

Budi mencontohkan, telur dapat digunakan sebagai bantuan pangan ketika harga di tingkat peternak mengalami penurunan. Skema serupa juga dapat diterapkan pada komoditas lain, seperti daging ayam.

Lebih lanjut, sinergi antara program bantuan pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka peluang penyerapan berbagai komoditas pangan yang mengalami tekanan harga di tingkat produsen.

"Kemudian juga yang kerja sama dengan MBG ya tidak hanya telur, kebutuhan pokok yang nanti turun, misalnya ayam. Ayam kalau harga turun juga bisa diserap MBG. Jadi sekarang ekosistemnya sudah berjalan dengan baik," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026

Baturaja (ANTARA) - Perum Bulog Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan memiliki stok beras sebanyak 4.000 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di OKU Raya selama beberapa bulan ke depan.

Kepala Bulog OKU Junirman di Baturaja, Minggu mengatakan bahwa OKU Raya tersebut meliputi tiga kabupaten yaitu OKU, OKU Timur dan OKU Selatan.

"Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kantor Cabang OKU mencapai sekitar 4.000 ton," katanya.

Menurutnya, jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.

Junirman menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah.

Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.

Hingga 6 Juni 2026, kata dia, penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng telah terealisasi sekitar 61 persen atau 1.994 ton kepada 99.701 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di OKU Raya dari total target 162.842 PBP.

"Kami menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026," tegasnya.

Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.

Selain bantuan pangan, Bulog juga mengoptimalkan distribusi beras SPHP dimana pada periode Januari-Juni 2026 sudah tersalurkan mencapai sebanyak 2.013 ton ke berbagai saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

“Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” ujar Junirman.

Dia menambahkan, pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi. Bulog bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi,” ujarnya.

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kanwil Kalteng mencapai sekitar 16.000 ton

Palangka Raya (ANTARA) - Bulog Wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) telah mendistribusikan hingga 2.500 ton Beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan untuk menjaga stabilitas harga di pasar.

"Kami terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP, hingga mencapai sebanyak 2.500 ton ke berbagai saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah," kata Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana di Palangka Raya, Minggu.

Erwin menjelaskan beras SPHP menjadi instrumen strategis pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

"Maka penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” tuturnya.

Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP di Kalimantan Tengah adalah Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan lima kilogram. Harga beras SPHP ini masih lebih rendah, jika dibandingkan harga rata-rata beras medium maupun premium di pasaran.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kalteng harga rata-rata beras medium Rp14.426 per kilogram dan beras premium Rp16.967 per kilogram.

Erwin menjelaskan kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Dengan ketersediaan kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kanwil Kalteng mencapai sekitar 16.000 ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras,” ujar Erwin.

Sementara itu untuk penyaluran bantuan pangan, hingga 6 Juni 2026 penyalurannya telah terealisasi hampir 70 persen atau telah diterima sebanyak 2.800 ton beras dan 560 ribu liter minyak goreng kepada lebih dari 140 ribu Penerima Bantuan Pangan (PBP) dari total target 205 ribu PBP.

"Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026. Percepatan penyaluran bantuan pangan diharap membantu meredam tekanan harga beras dan minyak goreng di tingkat konsumen," ucapnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog memastikan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan dipercepat guna menjaga stabilitas harga beras dan keterjangkauan bagi masyarakat.

"Bulog memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran bantuan pangan beras serta penggelontoran beras SPHP ke berbagai wilayah," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menegaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah.

Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke sejumlah pasar rakyat.

Hingga awal Juni 2026, tambah Rizal, stok beras yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah itu sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia.

Dia menyebutkan hingga 6 Juni 2026 penyaluran bantuan pangan beras telah terealisasi hampir 60 persen atau telah diterima oleh hampir 20 juta penerima bantuan pangan (PBP) dari total target 33,2 juta PBP.

Adapun setiap warga penerima manfaat mendapatkan beras 20 kilogram alokasi Februari-Maret 2026. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni kepada keluarga yang telah terdaftar dan berhak menerima bantuan.

"Percepatan penyaluran bantuan pangan akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen," kata Rizal.

Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai 315 ribu ton ke sejumlah saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Rizal menjelaskan beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga terjangkau.

"Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” tambah Rizal.

Pemerintah menilai kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

Bulog juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi," tegasnya.

Dia menambahkan Bulog bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendorong telur ayam menjadi salah satu komoditas dalam program bantuan pangan pemerintah untuk membantu menyerap produksi peternak saat harga mengalami penurunan.

Menurut Sudaryono, langkah tersebut menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasar sekaligus melindungi peternak dari tekanan harga yang terlalu rendah.

"Antisipasinya sebetulnya enggak susah. Yang pertama adalah bantuan pangan itu nanti kan tidak hanya beras sama minyak goreng. Salah satunya misalnya daging ayam atau mungkin telur yang lagi jatuh," kata Sudaryono di Jakarta, Jumat.

Dia menekankan hal itu ketika awak media mengkonfirmasi mengenai harga telur ayam yang anjlok di tingkat peternak di wilayah Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Akibatnya para peternak melakukan aksi unjuk rasa hingga membagikan secara gratis 1 juta butir telur ke masyarakat secara gratis. Aksi itu dilakukan dalam unjuk rasa pada Senin (1/6).

Atas kondisi itu, Wamentan mendorong agar bantuan pangan ke depan tidak hanya berisi beras dan minyak goreng, tetapi dapat mencakup komoditas pangan lain sesuai kebutuhan stabilisasi pasar salah satunya telur ayam ras.

Telur ayam menjadi salah satu komoditas yang dinilai layak masuk dalam program tersebut mengingat perannya sebagai sumber protein sekaligus produk yang rentan mengalami fluktuasi harga.

Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah saat ini juga terus menyelesaikan berbagai aspek regulasi agar skema penyerapan komoditas melalui bantuan pangan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Selain bantuan pangan, Wamentan menuturkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memiliki peran strategis sebagai instrumen negara dalam mendukung stabilisasi harga berbagai komoditas pangan nasional.

Menurut Sudaryono, program pemenuhan gizi yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) dapat menjadi sarana penyerapan hasil produksi peternak ketika harga suatu komoditas mengalami penurunan.

Ia mencontohkan telur yang sedang mengalami harga rendah dapat diserap melalui program makanan bergizi sehingga kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi sekaligus membantu menjaga harga produsen.

Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan manfaat ganda karena mendukung program peningkatan gizi sekaligus menjadi instrumen stabilisasi pasar di sentra produksi telur nasional.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengawal agar produksi telur peternak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, terserap optimal melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan harga yang baik sehingga menjaga stabilitas harga di tingkat peternak.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono mengatakan pihaknya mendapat arahan dari Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk turun langsung ke Blitar guna memantau perkembangan kondisi peternak telur.

"Kami hadir di Blitar mendengar sekaligus bersama-sama pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah solusi," kata Maino dalam keterangan sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan kehadiran pihaknya di Blitar untuk mendengar langsung aspirasi para peternak telur terkait kondisi kurang idealnya harga telur di tingkat produsen.

Sebelumnya peternak telur di Kabupaten Blitar sudah menyuarakan keluhan mengenai depresiasi harga telur ayam ras yang dialami dalam beberapa waktu terakhir. Mereka membutuhkan intervensi pemerintah supaya surplus panennya dapat bernilai ekonomis yang wajar.

"Harga telur hari ini di peternak Blitar Rp21.000 per kg. Tadi kita sepakat untuk sementara dibeli Rp24.000 per kg. Jadi peternak mengantar ke SPPG. Harapannya ini akan menaikkan harga di pasar," tutur Maino.

"Paling tidak, ini secara psikologis nanti akan menular ke pasar. Mudah-mudahan harga telur di Blitar khususnya dan secara Jawa Timur umumnya ini bisa mulai membaik," tambah Maino.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jadi misalnya ketika harga telur itu sedang turun, maka bantuan pangan tidak mesti Minyakita atau beras, tapi bisa juga telur

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bantuan pangan ke depan tidak harus selalu berupa beras dan Minyakita tetapi dapat menggunakan komoditas lain yang membutuhkan dukungan penyerapan, seperti telur.

Menurut Budi, skema tersebut bertujuan menjaga keseimbangan pasokan dan harga di tingkat petani maupun peternak ketika terjadi kelebihan produksi yang berpotensi menekan harga.

"Jadi misalnya ketika harga telur itu sedang turun, maka bantuan pangan tidak mesti Minyakita atau beras, tapi bisa juga telur. Jadi ini dalam rangka menyerap produk-produk makanan kita atau produk bahan pokok kita, yang memang produksinya sekarang nambah," ujar Budi di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut tengah disiapkan seiring turunnya harga telur di sejumlah daerah, terutama di Blitar, Jawa Timur. Pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tersebut menyerap produksi telur peternak lokal.

Langkah itu dilakukan untuk membantu mengangkat harga telur agar kembali mendekati harga eceran tertinggi (HET) sekaligus menjaga kesejahteraan peternak.

Saat ini, produksi telur nasional mengalami surplus sekitar 12 persen. Menurutnya, kebutuhan pasar sebenarnya tersedia, namun perlu pengaturan penyerapan yang lebih optimal melalui program-program pemerintah.

"Sekarang surplus 12 persen untuk telur sehingga ini bagus buat peternak. Dan penyerapannya sebenarnya ada, tinggal kita mengatur manajemennya untuk SPPG dengan baik, sehingga telur bisa terserap dengan baik," jelas Budi.

Selain telur, pemerintah juga akan menerapkan pendekatan serupa pada komoditas pangan lain. Jika harga daging ayam turun di bawah HET, BGN akan didorong untuk meningkatkan penyerapan melalui program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan SPPG.

Menurutnya, fleksibilitas bantuan pangan tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan hasil produksi petani dan peternak terserap dengan baik di pasar domestik.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026