Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menetapkan dua tersangka dalam kasus penyelundupan ponsel ilegal di Jakarta dan Jawa Timur.

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan penetapan tersangka itu dilakukan Satgas Gakkum Penyelundupan Polri usai melakukan gelar perkara.

"Team Penyidik Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri yang tergabung dalam Satgas Gakkum Lundup Polri telah melaksanakan Gelar Perkara dan menetapkan dua orang tersangka," ujar Ade dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Ade menjelaskan, dua tersangka itu yakni DCP alias P sebagai importir dan ⁠SJ sebagai distributor. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjadi pihak yang bertanggung jawab atas barang impor ilegal dari China ke Indonesia.

Atas perbuatannya itu, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait tindak pidana perdagangan, perindustrian, telekomunikasi, perlindungan konsumen, hingga pencucian uang.

Adapun, kepolisian juga telah mengembangkan kasus ini dan mendapati PT TSL yang diduga sebagai perusahaan dibalik importasi Ilegal ini. PT TSL merupakan perusahaan holding yang diduga menggunakan beberapa perusahaan cangkang untuk mengurus dokumen penyelundupan.

"Di mana PT TSL merupakan perusahaan holding yang menggunakan beberapa perusahaan Cangkang, untuk melakukan pengurusan dokumen importasi handphone llegal," imbuhnya.

Di lain sisi, Satgas Penyelundupan juga telah melakukan penyitaan ribuan ponsel yang diselundupkan secara ilegal dari enam lokasi yang digeledah di Jakarta. Salah satunya, 56.557 ponsel iPhone senilai Rp225 miliar.

Selanjutnya, ponsel dengan sistem operasi Android berbagai merek sebanyak 1.625 unit senilai Rp5,3 miliar dan suku cadang ponsel sebanyak 18.574 unit yang terdiri dari baterai, charger, hingga kabel. Total nilai barang bukti yang disita ini mencapai Rp235 miliar.

"Penggeledahan enam lokasi, yang terdiri dari 1 gudang tidur dari 2 kavling atau unit, 4 ruko yang juga berfungsi selain sebagai kantor dan gudang penyimpanan, juga 1 unit kantor," pungkasnya

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 5 mobil di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang diduga dibeli dari uang korupsi.

Sebagaimana diketahui bahwa KPK tengah melakukan penyidikan dugaan suap dari pihak swasta ke pejabat di DJBC untuk meloloskan barang impor dan Cukai sehingga barang ilegal beredar di Indonesia.

"Awal pekan ini penyidik melakukan penyitaan lima unit kendaraan roda empat yang disita di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta.

Mobil-mobil tersebut diduga diperoleh atau dibeli dari uang dugaan tindak pidana korupsi ini," kata Budi kepada jurnalis, Kamis (5/3/2026).

Budi mengatakan, mobil juga diduga digunakan untuk kegiatan operasional oleh para oknum dalam melakukan dugaan tindak pidana korupsi di dua kasus tersebut.

Mobil yang telah disita dibawa ke Gedung KPK Merah Putih sebagai barang bukti untuk proses penyidikan perkara ini. Sebelumnya, KPK melakukan kegiatan tertangkap tangan pada (4/2/2026) dan Kamis (26/2/2026).

Kegiatan tertangkap tangan yang pertama, KPK menemukan adanya upaya pengkondisian barang impor dengan mengatur sistem pemeriksaan agar menjadi lebih longgar. Pasalnya barang ini dikirim melalui jalur merah yang wajib diperiksa secara ketat.

Bahkan terkuak oknum pegawai DJBC menyewa safe house untuk menyimpan uang hingga emas. Tak hanya itu, penerimaan uang diduga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi oknum di Ditjen Bea dan Cukai yang totalnya mencapai Rp7 miliar. Total barang bukti yang disita mencapai Rp40,5 miliar.

Tim kemudian melakukan pengembangan penyidikan, tim menangkap Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo (BBP) pada Kamis (26/2/2026).

Dia diduga menerima dan mengelola uang dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir dengan memerintah Salisa Asmoaji selaku pegawai di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai.

Pengembangan penyidikan juga menguak fakta bahwa terdapat safe house lainnya untuk menyimpan uang Rp5,19 miliar. Mulanya uang disimpan di safe house Jakarta Pusat, kemudian Budiman memerintahkan Salisa untuk memindahkan uang tersebut ke "safe house" yang terletak di Ciputat, Tangerang Selatan.

KPK menetapkan 7 tersangka yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR.

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.

7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

IDXChannel - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengatakan penyebab utama pelaku UMKM sulit naik kelas bukan terletak pada akses pembiayaan maupun pelatihan, melainkan persoalan pasar yang dibanjiri barang impor ilegal.

Menurutnya, dari sisi pembiayaan, pemerintah telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada sektor UMKM. Dia menyebutkan bahwa akses pembiayaan bagi UMKM saat ini telah mencapai Rp1.600 triliun, meningkat signifikan dibandingkan 20 tahun lalu.

"Saya mau bilang bahwa, kalau dari sisi pembiayaan, akses pembiayaan tidak ada isu, sudah meningkat," kata Maman saat media gathering di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026).

Maman menilai persoalan utama berada pada sisi pasar. Dia menggambarkan kondisi pasar domestik saat ini dipenuhi barang impor ilegal yang membuat produk UMKM sulit bersaing. Meski pelaku UMKM sudah mendapatkan dukungan modal dan pelatihan, mereka tetap kesulitan menjual produknya karena pasar telah dibanjiri barang impor murah dari China.

"Pasar Indonesia ini becek, kotor, dan jorok. Jadi sebagus apapun kita bantu UMKM hari ini, contoh misalnya kita bantu pembiayaan kepada mereka. Kita support apapun pelatihan kepada mereka. Mereka bisa produksi, tapi mereka nggak bisa jual barang," ujarnya.

Maman juga menyoroti praktik under-invoicing dalam aktivitas perdagangan internasional. Dia mencontohkan adanya ketidaksesuaian data antara nilai impor yang tercatat di Indonesia dengan data ekspor dari China.

"Yang menjadi masalah ini adalah barang-barang ilegal impor yang masuk, yang tidak terdapat itu. Itu yang disebut oleh Pak Presiden, under-invoicing. Data impor di tempat kita masuk, barang-barang impor ini, itu 100. Tapi dari China, yang tercatat barang ekspor ini itu 900. Berarti ada 800 yang nggak tercatat," kata Maman.

Selisih data tersebut menunjukkan adanya barang impor ilegal yang masuk ke pasar domestik. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada penerimaan negara dari sektor bea masuk, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial karena menghimpit pelaku usaha dalam negeri.

"Itu membanjiri produk domestik kita, pasar domestik kita. Akhirnya apa? Problem. Ya bukan hanya sekadar dari problem pendapatan negara dari impor. Enggak. Saya selalu bilang, ini sudah masuk problem sosial," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengakui kondisi pasar domestik Indonesia masih “jorok” akibat rembesan barang impor ilegal dari China yang membanjiri pasar dalam negeri.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan banjir barang impor ilegal dari China membuat pelaku UMKM tetap kesulitan menjual produk di pasar, meski pemerintah telah memberikan intervensi berupa pembiayaan maupun pelatihan.

“Pasar Indonesia ini becek, kotor, dan jorok. Jadi sebagus apapun kita bantu UMKM hari ini. Contoh misalnya UMKM A, kita bantu pembiayaan kepada mereka, kita support apapun pelatihan kepada mereka. Mereka bisa produksi, tapi mereka nggak bisa jual barang,” kata Maman dalam Diskusi Media di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Pasalnya, ketika barang impor murah masuk dan mendominasi pasar dalam negeri, maka UMKM harus berhadapan dengan tekanan harga yang sulit untuk disaingi.

“Intervensi pemerintah dengan segala kebijakan itu dilakukan, tetapi kalau marketnya masih kotor dipenuhi dengan barang-barang China ini, jadi nggak akan mungkin sanggup usaha mikro, usaha kecil kita bersaing,” terangnya.

Selain itu, Maman juga menyoroti adanya dugaan praktikunder invoicingyang menyebabkan perbedaan signifikan antara data ekspor China dan data impor yang tercatat di Indonesia. Selisih tersebut menjadi indikasi masuknya barang impor ilegal yang kemudian membanjiri pasar domestik.

Menurutnya, dampak praktik ini bukan hanya terhadap penerimaan negara dari sisi bea masuk, melainkan sudah menjadi persoalan sosial karena memukul daya tahan usaha kecil di dalam negeri. Untuk itu, dia menilai pasar domestik harus segera disterilisasi.

Lebih lanjut, dia menambahkan pengamanan pasar harus dilakukan melalui kombinasi kebijakan bersama institusi lain agar produk UMKM yang telah mendapatkan intervensi pemerintah benar-benar memiliki ruang untuk terjual di dalam negeri.

Di sisi lain, Maman menilai kampanye mencintai produk dalam negeri harus dibarengi langkah konkret perlindungan pasar. Menurutnya, dalam praktiknya, konsumen justru akan tetap memilih produk dengan harga paling kompetitif.

“Notabene barang China ini murah sekali, pasti akhirnya enggak akan teguh keinginan kita untuk mendorong yang publik bisa cinta pada produk kita,” tuturnya.

Desak Cantumkan Asal Barang

Dalam kesempatan yang sama, Center of Economic and Law Studies (Celios) mendesak adanya kewajiban pencantuman asal barang (origin of product) di platform e-commerce untuk menekan potensi barang ilegal sekaligus melindungi konsumen dan industri dalam negeri.

Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengatakan produk yang diperdagangkan di sejumlah platform e-commerce di Indonesia tidak terdapat informasi yang jelas terkait asal barang.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan platform global seperti Alibaba yang sudah mencantumkan informasi asal produk secara transparan. Bahkan, lanjut dia, platform Alibaba lebih komprehensif salah satunya memiliki sertifikasi importir.

“Padahal pada kalau kita lihat di alibaba.com saja, itu ada keterangan origin of product-nya dari mana. sedangkan kalau kita lihat di toko oranye, toko hijau, dan toko hitam itu tidak ada origin of product-nya,” ujar Huda.

Dia menilai, persoalan barang ilegal yang marak beredar lebih banyak berkaitan dengan transaksi di e-commerce.

Lebih lanjut, Huda juga menyoroti produk kosmetik impor pada 2023, terutama dari China, yang masuk secara masif melalui e-commerce hingga menggeser dominasi produk lokal.

Dia menilai pencantuman asal barang wajib dilakukan, karena penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengetahui data impor dari e-commerce. Selain itu, transparansi asal barang juga penting bagi konsumen.

“Konsumen itu perlu tahu juga terkait dengan barangnya dari mana original,” imbuhnya.

Untuk itu, dia menyebut regulasi perlu mengatur secara jelas dua hal krusial, yakniorigin of productdanorigin of license, mengingat kedua hal ini berdampak pada transparansi serta perlindungan konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — Pedagang Tokopedia gelisah di tengah beredarnya isu penutupan aplikasi belanja online tersebut. Namun, mereka tak menampik berjualan di Tokopedia kini tak terlalu menguntungkan.

Belakangan, isu yang ramai dibicarakan di media sosial X menyebutkan bahwa aplikasi Tokopedia akan ditutup dan digantikan oleh TikTok Shop yang berdiri sebagai platform terpisah. Dalam narasi yang beredar, Tokopedia disebut akan dihentikan operasionalnya.

Menanggapi isu tersebut salah satu seller Tokopedia bernama Aldo (30), yang menekuni usaha pakaian, menilai jika kabar itu benar terjadi maka hal tersebut tak lepas dari permainan kapitalisme global.

Dia juga mengeluhkan sejumlah persoalan yang dirasakannya terkait kebijakan platform, yang menurutnya turut dialami oleh banyak seller lainnya.

“Udah mau diboikot sama seller gara-gara isu banyak barang impor ilegal masuk dan dijual di TikTok Shop,” ujar Aldo saat dihubungi Bisnis, Rabu (4/2/2026).

Selain itu, isu mengenai praktik cloning produk lokal Indonesia dari basis data produk terlaris juga semakin menambah keresahan para seller.

Aldo mengungkapkan, pada awalnya penjualan di Tokopedia berjalan normal dan stabil. Namun, sejak adanya kerja sama dengan TikTok Shop aktivitas jual beli di platform tersebut terasa menurun drastis.

“Di Tokped, yang dirasain setelah ada TikTok jadi enggak jalan,” katanya.

Meski begitu, Aldo menilai Tokopedia sejatinya merupakan platform yang cukup nyaman untuk berjualan online, terutama dalam hal pengelolaan dan pengambilan data penjualan (scraping data).

Pengalaman Aldo ini berbeda dengan rekannya yang menjual perangkat PC di Tokopedia. Menurutnya, transaksi penjualan PC di Tokopedia hingga kini masih berjalan relatif normal.

Sementara itu, pihak TikTok memberikan klarifikasi atas isu yang beredar. Merujuk pada artikel Bisnis sebelumnya, juru bicara TikTok menegaskan bahwa perusahaan akan terus berinvestasi di Tokopedia dan di Indonesia. Komitmen tersebut disebut sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan bisnis serta inovasi jangka panjang.

Sekilas informasi, TikTok telah mengucurkan dana sebesar US$1,5 miliar atau sekitar Rp23 triliun untuk mengakuisisi 75,01% saham Tokopedia pada awal Januari 2024. Dalam proses tersebut, Tokopedia menerbitkan sebanyak 38,19 juta saham baru yang seluruhnya diambil alih oleh TikTok.

Pada tahun pertama setelah akuisisi, kedua perusahaan melakukan berbagai penyesuaian bisnis. Langkah-langkah tersebut mencakup rasionalisasi organisasi hingga penguatan kampanye untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Laporan Momentum Works bertajuk Ecommerce in Southeast Asia 2024 mencatat bahwa TikTok Shop berhasil meningkatkan nilai transaksi bruto atau Gross Merchandise Value (GMV) hampir empat kali lipat. GMV TikTok Shop tercatat melonjak dari US$4,4 miliar atau sekitar Rp71,32 triliun pada 2022 menjadi US$16,3 miliar atau sekitar Rp264,22 triliun pada 2023, dengan asumsi kurs Rp16.210 per dolar AS.

Akuisisi Tokopedia disebut menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan tersebut. Bahkan, setelah mengambil alih Tokopedia, TikTok Shop dinobatkan sebagai platform e-commerce terbesar kedua di Asia Tenggara. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai wacana pengenaan pajak terhadap baju reject ekspor yang akan disalurkan sebagai bantuan bagi korban bencana di Sumatra.

Purbaya menjelaskan hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menerima permintaan resmi terkait pemasukan baju reject tersebut ke dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Purbaya usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

“Baju reject ekspor ke luar negeri mau dibalikin lagi ke sini. Kita masih belum ada permintaan, belum ada, jadi saya belum tahu prosesnya di mana,” ujar Purbaya.

Lebih lanjut, dia menegaskan, jika nantinya ada pengajuan resmi, proses tersebut akan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurutnya, baju reject yang akan dimanfaatkan sebagai bantuan kemanusiaan bukan merupakan barang impor ilegal.

“Jadi harusnya kalau itu ajukan permintaan ke kita, ke bea cukai, kalau itu kan bukan barang ilegal impor kan. Tapi kita lihat seperti apa,” katanya.

Kendati demikian, Purbaya menekankan bahwa hingga kini dirinya belum menerima surat permintaan terkait hal tersebut.

“Tapi saya belum menerima surat permintaan,” tambahnya.

Terkait kemungkinan pemberian insentif atau pembebasan tertentu, Purbaya menilai tidak semestinya bantuan kemanusiaan dibebani pungutan tambahan.

“Insentif tuh apa? Saya gak bayar lagi. Nggak lah, biarin aja lewat. Masa suruh bayar lagi,” ujarnya.

Meski begitu, Purbaya menyebut kebijakan tersebut tetap perlu dikaji secara menyeluruh, terutama terkait dampaknya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Tapi juga saya akan diskusikan ke Kementerian UMKM seperti apa dampaknya. Jadi bukan Kementerian Keuangan sendiri kan, karena ada dampak ke UMKM, nanti kami tanya UMKM pandangannya seperti apa,” tandas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyentil minimnya pengawasan di tingkat hulu alias Bea Cukai yang membuat barang impor ilegal dapat dengan mudah membanjiri pasar Indonesia.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menduga ada oknum Bea Cukai yang terlibat di sisi hulu. Alhasil, banjir barang impor ilegal berlalu-lalang masuk ke dalam negeri.

“Ya pasti ada oknum [Bea Cukai] yang terlibat kan,” kata Maman di sela-sela acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Pasalnya, dia menuturkan banjir barang impor ilegal itu terjadi lantaran lengangnya pengawasan terhadap perusahaan ekspedisi barang dan kargo. Menurutnya, barang impor yang ke dalam negeri bukan ulah dari mafia impor.

“Ternyata salah satu penyebabnya [masuk barang impor ilegal] adalah tidak ada pengawasan yang ketat dan baik terhadap perusahaan-perusahaan ekspedisi dan kargo. Karena ini semua masuknya ini melalui perusahaan-perusahaan ekspedisi dan kargo-kargo kita,” ujarnya.

Dalam hal ini, Maman mengungkap perusahaan ekspedisi dan kargo tersebut dapat membeli barang dengan jumlah banyak dari China. Di sisi lain, dia juga tak mengetahui seperti apa kualifikasi barang impor ilegal asal Negeri Tirai Bambu itu bisa masuk ke Indonesia.

“Berapa kualifikasinya misalnya item barang A, berapa sih yang boleh diimpor? Apakah 10.000 item, 20.000 item, atau 30.000 item, atau 100.000 item? Ini nggak jelas nih,” ujarnya.

Padahal, Maman menyatakan pemerintah berkomitmen melindungi produk domestik, sehingga UMKM dapat tumbuh. Namun realitanya, sambung dia, UMKM justru sulit untuk tumbuh lantaran digempur barang impor ilegal.

“Karena barang-barang impor yang masuk ini luar biasa besar dan mengerikan. Saya katakan sudah masuk dalam kategori yang mengerikan, dengan jumlah yang sangat banyak dan tidak tersaring secara fair dan objektif,” tuturnya.

Maman menyebut bukti perusahaan ekspedisi dan kargo memasok barang impor ilegal itu terlihat di platform TikTok yang menjual beragam barang, mulai dari sepatu, baju, hingga celana.

“Yang lebih mengerikan lagi ini barang-barang impor dari China. Dengan begitu mudahnya lho itu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan janjinya untuk melindungi industri dan pelaku usaha di dalam negeri. Sebaliknya, dia juga meminta pengusaha juga taat membayar kewajiban pajaknya.

Hal itu disampaikan Purbaya saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Nasional) Kadin Indonesia, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Purbaya mengatakan bahwa akan menjaga jalur-jalur perbatasan atau pintu masuk arus barang dari luar negeri. Dia mencontohkan upayanya selama ini menertibkan pakaian impor bekas yang secara aturan ilegal.

"Saya jaga border kita dari [barang-barang] ilegal. Kemarin kan ada ribut-ribut thrifting, nanti habis itu baja, habis itu lagi sepatu. Jadi kami jaga domestic demand dan domestic market," terangnya kepada para peserta Rapimnas Kadin di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/1/2025).

Usai permintaan domestik dan pasar dalam negeri yang diperbaiki, Purbaya lalu mengingatkan kewajiban pengusaha kepada negara yakni membayar pajak. "Untuk teman-teman pengusaha, kalau sudah sukses jangan lupa bayar pajak," ujarnya.

Usai acara tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik upaya pemerintah untuk melakukan deregulasi dan debottlenecking dunia usaha. Dia menyatakan Kadin siap mendukung pemerintah dalam meningkatkan daya saing serta daya beli masyarakat maupun investasi.

Di sisi lain, Anindya juga menyatakan dunia usaha siap untuk menyerap likuiditas yang telah disiapkan pemerintah melalui Menkeu Purbaya di bank-bank BUMN. Berdasarkan catatan Bisnis, Purbaya sejak September 2025 telah memindahkan kas pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke bank umum serta bank daerah dengan total Rp276 triliun.

"Kami siap juga untuk menyerap likuiditas yang telah disediakan untuk memajukan ekonomi setelah terus mencapai perlahan mencapai 8%," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mendesak penegakan aturan larangan penjualan impor baju bekas (thrifting). Pasalnya, keberadaan thrifting dinilai menghambat pertumbuhan investasi tekstil nasional.

Ketua Umum APSyFI, Redma G. Wirawasta, mengatakan pihaknya masih bergelut dengan kondisi persaingan yang tidak fair, di mana barang impor ilegal dan barang impor dumping saat ini masih minim tindakan dari pemerintah.

“Kondisi ini jadi hambatan utama investasi baik dalam rangka ekspansi maupun investasi baru. Ini menjadi indikator utama bahwa tidak adanya kepastian penegakan aturan,” kata Redma kepada Bisnis, dikutip Selasa (25/11/2025).

Padahal, larangan impor pakaian bekas telah tercantum dalam Permendag 40/2022 yang mulai berlaku pada Juli 2022. Namun, tanpa supremasi hukum dan keseriusan penegakan aturan, impor pakaian bekas kembali membanjiri pasar domestik.

Dengan kondisi ini, Redma menegaskan bahwa industri tekstil dan produk tekstil (TPT) masih terkontraksi, meski para produsen berharap ada pesanan tambahan untuk menyambut Lebaran 2026.

Salah satu modus yang dilakukan importir adalah memasukkan barang impor ilegal, termasuk baju bekas, melalui pemalsuan data impor, sehingga merugikan industri tekstil lokal. Untuk itu, produsen lokal mengusulkan penggunaan port to port manifest sebagai dokumen impor resmi.

Saat ini, sistem yang digunakan adalah in land manifest atau pemberitahuan impor barang (PIB) yang dibuat oleh importir sendiri. Alhasil, Redma menilai adanya pemalsuan data yang sering dilakukan.

Redma menjelaskan bahwa di negara lain, dokumen ekspor yang dikirim secara elektronik dari pelabuhan asal otomatis menjadi dokumen impor ketika kapal tiba di pelabuhan tujuan. Sistem tersebut dianggap menutup celah manipulasi dokumen.

“Jadi tidak ada celah bagi importir untuk mengubah isi dokumen,” tambahnya.

APSyFI juga meminta Bea Cukai memasang container scanner di seluruh pelabuhan untuk memeriksa seluruh kontainer impor. Menurut Redma, negara lain mewajibkan pemindaian atas semua kontainer, dan kontainer diarahkan ke jalur merah jika ada ketidaksesuaian.

Sementara itu, di Indonesia, kontainer sering langsung masuk jalur hijau tanpa pemindaian. Redma menilai hal ini menjadi salah satu kelemahan Indonesia.

"Kontainer jalur hijau bebas lewat tanpa scanning, penentuan jalur pun ditetapkan melalui profiling hingga jadi mainan oknum petugas," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA —Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebut pemerintah tengah mengkaji aturan soal pembatasan impor barang asal China dengan harga sangat murah, sehingga berisiko mengganggu persaingan pasar dalam negeri.

“Step selanjutnya kami mau bicara mengenai impor barang-barang China yang baru-baru itu tuh [mau kita batasi]. Yang ngawur-ngawur harganya itu,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Maman menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan harga pokok penjualan (HPP). Menurutnya, sejumlah barang dari China dijual dengan harga sangat murah, yakni berkisar Rp3.000–Rp4.000. Dia menyebut pemerintah masih mengkaji skema pengaturannya, termasuk kemungkinan menetapkan harga minimum bagi barang impor.

“Nanti kami lihat. Makanya saya belum berani bicara lebih jauh,” kata Maman.

Sebelumnya, Kementerian UMKM juga telah memanggil sejumlah platform e-commerce terkait maraknya penjualan pakaian bekas impor atauthriftingsecara ilegal. Perwakilan yang hadir antara lain Shopee, TikTok Shop by Tokopedia, dan Lazada.

Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM, Temmy Satya Permana, menegaskan bahwa platform e-commerce wajib mematuhi regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

“Dalam hal ini kami meminta agar platform dapat menertibkanseller-selleryang masih berjualan barang-barang yang tidak diperbolehkan. Dalam hal ini adalah pakaian impor bekas,” kata Temmy di Kantor Kementerian UMKM, di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Temmy menegaskan, dalam operasionalnya, platform e-commerce terikat regulasi yang melarang perdagangan barang yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan lain. Karena itu, platform wajib memastikan barang semacam itu tidak dijual di sistem mereka.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Hilmi Adrianto menyampaikan bahwa para anggota idEA berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, termasuk Permendag 31/2023.

“Di mana pada isu kali ini kita melihat bahwa isu pakaian impor ilegal ini menjadi sebuah hal yang memang harus kita perhatikan secara bersama-sama,” ujarnya.

Hilmi menambahkan, sejak Maret 2023 seluruh anggota idEA telah melakukan berbagai langkah untuk membantu pemerintah menekan penjualan produk yang dilarang, termasuk pakaian bekas impor.

Melalui koordinasi yang dilakukan hari ini, lanjut Hilmi, para pihak sepakat untuk memperketat pengawasan dan menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih aman dan nyaman. “Sehingga pakaian yang dilarang dijual oleh e-commerce itu bisa kita tertibkan dengan lebih baik lagi,” tambahnya.

Dalam catatanBisnis.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga mengingatkan para pedagang pakaian bekas atauthriftingagar tidak melakukan impor ilegal dan beralih membeli produk dari produsen dalam negeri.

Purbaya menyampaikan keinginannya untuk menghidupkan kembali industri tekstil nasional. Karena itu, ia berencana menindak tegas para importirbalpresatau pakaian bekas yang dikemas dalam karung padat.

Bahkan, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut akan memasukkan para importirbalpreske dalam daftar hitam (blacklist) agar tidak bisa lagi melakukan aktivitas ekspor-impor.

“Ke depan kita akan tindak, sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tertangkap ya enggak bisa kaya dulu lagi,” kata Purbaya usai menghadiri agenda di kawasan Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

IDXChannel – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) mencatat berbagai penindakan terhadap barang impor ilegal selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Penindakan tersebut mencakup produk pakaian bekas dalam karung (balpres) sebanyak 21.054 bal dengan nilai mencapai Rp120,65 miliar.

“Kemendag terus berkomitmen menjaga pasar dalam negeri agar tetap sehat dan adil. Setiap langkah pengawasan dan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya melindungi konsumen serta memastikan barang yang beredar memenuhi ketentuan,” ujar Direktur Jenderal PKTN Kemendag Moga Simatupang di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan impor pakaian bekas merupakan hal yang dilarang. Hal ini ditegaskan kembali oleh Kemendag dengan penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Selain itu, Kemendag mengamankan berbagai produk impor ilegal lainnya dengan nilai mencapai Rp15 miliar. Barang-barang tersebut mencakup 297.781 unit produk elektronik yang terdiri atas 3.506 unit penanak nasi (rice cooker), 4.518 unit perangkat audio video seperti pengeras suara (speaker) aktif dan televisi, 60.366 unit kipas angin, dan 210.040 unit fitting lampu. Berikutnya, 480 unit luminer, 1.140 unit ketel listrik, 1.894 unit penggorengan udara (air fryer), 87 rol kabel listrik, 15.250 unit baterai primer, dan 500 unit gerinda listrik.

Kategori produk lainnya yang juga ditindak yaitu mainan anak sejumlah 297.522 unit, alas kaki sejumlah 1.277 unit, seprai sejumlah 100 unit, serta pelek kendaraan bermotor sejumlah 905 unit.

Penindakan juga dilakukan terhadap lebih dari 1,6 juta produk teknik dan baja nonstandar. Produk tersebut antara lain pemutus sirkuit miniatur (miniature circuit breaker/MCB) tanpa Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar (SPPT-SNI) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) sebanyak 68.256 unit, gergaji listrik, bor listrik, gerinda listrik, dan mesin serut tanpa Nomor Registrasi Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) sebanyak 9.763 unit, serta penghisap debu tanpa Tanda Daftar Manual dan Kartu Garansi (MKG) sebanyak 26 unit.

Tidak hanya itu, Kemendag mengamankan 600 sarung tangan yang melanggar kewajiban label Bahasa Indonesia. Turut diamankan 578 penggaris besi, 997.269 mur baut berbagai ukuran, dan 4.215 shackles yang tidak memiliki dokumen asal barang. Kemudian, sejumlah 66 kapak dan 77 gunting dua tangan ditemukan melanggar ketentuan barang dilarang impor. Nilai produk teknik dan baja nonstandar tersebut mencapai Rp18,85 miliar.

Moga menyampaikan bahwa Kemendag juga berhasil mengungkap praktik perakitan dan perdagangan produk ponsel pintar (smartphone) ilegal dengan nilai ekonomis Rp17,62 miliar. Pengungkapan tersebut terdiri atas 5.100 unit ponsel pintar berbagai merek serta 747 koli berisi aksesori, penutup (casing), dan pengisi daya (charger).

Berdasarkan hasil pengawasan rutin yang dilakukan, Kemendag turut mengamankan 83.306 lembar produk baja lembaran lapis seng (BjLS) serta 1.251 ton bahan baku BjLS berupa 290 koil baja galvanis (galvanized steel coil) berbagai merek senilai Rp23,76 miliar. Selain itu, Kemendag mengamankan 16 ribu karton keramik lantai dan 610 ribu produk alat makan dan minum (tableware) senilai Rp9,8 miliar.

Komitmen pemerintah dalam melindungi industri dan pasar dalam negeri juga diwujudkan melalui sinergi pengawasan bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, khususnya untuk produk tekstil dan produk tekstil (TPT). Hasil pengawasan di berbagai lokasi tersebut mengungkap produk TPT tanpa Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), dan registrasi K3L dengan nilai mencapai Rp90 miliar.

Komitmen tersebut juga ditunjukkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) di empat wilayah, yaitu Medan, Bekasi, Surabaya, dan Makassar. Hasil pengawasan BPTN di empat wilayah tersebut telah menemukan sejumlah komoditas impor tidak sesuai ketentuan dengan nilai pabean sebesar Rp26,48 miliar.

Moga menuturkan, Kemendag terus melaksanakan pengawasan perdagangan terhadap komoditas impor setelah barang melalui kawasan pabean (post-border). Hal ini dilakukan untuk memastikan barang impor yang beredar di pasar dalam negeri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami selalu mengimbau seluruh pelaku usaha untuk mematuhi regulasi terkait importasi dan peredaran barang. Berdagang tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Moga.

(NIA DEVIYANA)