JAKARTA, KOMPAS.com- Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama buka suara setelah namanya disebut dalam sidang dugaan suap importasi yang melibatkan pemilik Blueray Cargo, John Field.

Djaka tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai perkara tersebut. Ia meminta publik mengikuti proses hukum yang masih berjalan di pengadilan.

"Terkait dengan permasalahan importasi di Bea Cukai, kita sama-sama ikuti perkembangan persidangan saja," ujar Djaka di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Nama Djaka sebelumnya disebut dalam sidang perkara dugaan suap importasi Blueray Cargo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Timur.

Pada persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengungkap adanya pertemuan antara Djaka dan pemilik Blueray Cargo, John Field, di Hotel Borobudur.

Keterangan tersebut muncul saat jaksa memeriksa Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Orlando Hamonangan atau Ocoy.

Ocoy mengaku mendapat perintah dari Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC Sisprian Subiaksono untuk mengatur pertemuan dengan John Field.

Jaksa kemudian mendalami siapa saja yang hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk dugaan kehadiran Djaka.

"Jadi disampaikan bahwa tadi 'kamu hubungi Pak John supaya nanti datang ke Hotel Borobudur. Nanti ketemu sama Pak Dirjen, Pak Djaka, kemudian Pak Rizal sama Pak Sisprian, begitukah?'," tanya jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Timur, Rabu (20/5/2026).

"Iya, Pak," jawab Ocoy.

Meski namanya disebut dalam persidangan, Djaka tidak menanggapi substansi kesaksian tersebut. Ia hanya menegaskan proses hukum masih berlangsung.

Kasus dugaan suap importasi Blueray Cargo masih bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Timur.

Sidang masih berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum.

Bisnis.com, MALANG — Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus suap yang melibatkan perusahaan rokok dan sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dinilai dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap peredaran rokok ilegal secara lebih luas, terutama rokok polos atau tanpa pita cukai.

Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) Heri Susianto mengatakan praktik pelanggaran cukai yang diungkap KPK merupakan modus salah tempel, yakni pita cukai sigaret kretek tangan (SKT) yang tarifnya lebih rendah ditempelkan pada sigaret kretek mesin (SKM).

Menurutnya, praktik tersebut merugikan negara karena tarif cukai SKM lebih tinggi dibandingkan SKT.

“Kami mengapresiasi keberhasilan KPK dalam mengungkapkan praktik pelanggaran cukai oleh perusahaan yang melibatkan Bea Cukai,” ujarnya.

Dia berharap pengungkapan kasus tersebut dapat diperluas untuk menindak peredaran rokok ilegal polos yang tidak dilekati pita cukai sama sekali.

Heri menilai praktik itu merupakan tindakan koruptif karena menggerus penerimaan negara dari cukai dan pajak. Pendapatan yang seharusnya masuk ke negara, kata dia, hilang akibat produk rokok beredar tanpa cukai.

Di tengah upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung berbagai program prioritas, dia menilai hambatan terhadap penerimaan negara harus diatasi, termasuk maraknya peredaran rokok ilegal.

Menurutnya, peredaran rokok ilegal secara masif mengganggu penjualan rokok legal dan pada akhirnya turut menekan penerimaan negara, terutama dari cukai.

Dia menyebut kondisi itu terbukti ketika pemerintah meningkatkan penindakan terhadap rokok ilegal. Saat penegakan hukum diperketat, permintaan terhadap rokok legal ikut meningkat.

“Jadi kunci untuk meningkatkan penerimaan negara dari cukai adalah dengan penindakan secara intensif rokok ilegal,” ucapnya.

Heri optimistis penerimaan negara dari cukai dapat meningkat signifikan apabila penindakan terhadap rokok ilegal dilakukan secara konsisten. Dengan demikian, menurut dia, tidak perlu ada kebijakan penambahan layer baru dalam struktur tarif.

Dia juga menilai kasus tersebut harus menjadi bahan introspeksi bagi DJBC untuk terus memperbaiki tata kelola internal.

“Kasus tersebut juga perlu menjadi bahan introspeksi bagi DJBC, yakni terus melakukan perbaikan di internalnya,” ujarnya.

Seperti diketahui, KPK mengungkap praktik perusahaan rokok mesin yang menggunakan pita cukai rokok manual untuk menekan biaya produksi karena tarif cukainya lebih murah. Perkara ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap pihak swasta kepada pegawai DJBC.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan tujuh tersangka, yakni Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024–Januari 2026, Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC, Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen DJBC, John Field selaku pemilik PT Blueray (PT BR), Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR, Dedy Kurniawan selaku Manajer Operasional PT BR, serta Budiman Bayu Prasojo selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai langkah KPK dalam mengembangkan kasus suap di DJBC merupakan kemajuan dalam memperkuat penegakan hukum terhadap praktik rokok ilegal.

Menurutnya, produksi rokok legal pada 2019 sempat mencapai sekitar 355,9 miliar batang, tetapi turun menjadi sekitar 307,8 miliar batang pada 2025. Dengan asumsi prevalensi merokok stagnan di kisaran 28%, dia memperkirakan produksi rokok ilegal mencapai sekitar 48 miliar batang.

Joko menilai kondisi itu berpotensi menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp30 triliun.

Dia juga menyoroti realisasi penerimaan cukai rokok pada 2025 yang hanya mencapai 92,10% atau Rp211,9 triliun dari target Rp230,09 triliun. Capaian tersebut turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Di sisi lain, menurutnya, negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk membiayai berbagai program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, dan agenda prioritas lainnya.

Selain itu, kebutuhan pembiayaan negara juga meningkat untuk menutup kenaikan subsidi BBM dan energi lain akibat lonjakan harga energi di tengah konflik geopolitik.

Karena itu, dia menegaskan penegakan hukum menjadi faktor utama untuk memulihkan iklim usaha yang kondusif di industri hasil tembakau (IHT).

Joko juga menilai pemerintah perlu lebih banyak melibatkan pelaku IHT legal dalam perumusan kebijakan agar tidak muncul kebijakan yang justru menambah tekanan terhadap industri legal.

Dia berpandangan rencana penambahan layer tarif untuk mengakomodasi rokok ilegal tidak akan efektif memberantas peredaran rokok ilegal. Menurutnya, hanya sebagian kecil yang kemungkinan beralih ke jalur legal, sementara tambahan penerimaan negara juga dinilai terbatas.

Dia memperkirakan penambahan layer hanya berpotensi menambah penerimaan sekitar Rp5 triliun. Sebaliknya, jika pemerintah melakukan penegakan hukum secara intensif, masif, dan tegas, penerimaan cukai dinilai bisa meningkat lebih dari Rp20 triliun.

“Rencana penerapan aturan turunan dari PP 28/2024 sebaiknya pemerintah juga lebih intensif mengajak para pelaku IHT legal untuk diskusi agar kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan berbagai stakeholder demi meningkatkan penerimaan negara dan menjamin keberlangsungan IHT,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 5 mobil di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang diduga dibeli dari uang korupsi.

Sebagaimana diketahui bahwa KPK tengah melakukan penyidikan dugaan suap dari pihak swasta ke pejabat di DJBC untuk meloloskan barang impor dan Cukai sehingga barang ilegal beredar di Indonesia.

"Awal pekan ini penyidik melakukan penyitaan lima unit kendaraan roda empat yang disita di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta.

Mobil-mobil tersebut diduga diperoleh atau dibeli dari uang dugaan tindak pidana korupsi ini," kata Budi kepada jurnalis, Kamis (5/3/2026).

Budi mengatakan, mobil juga diduga digunakan untuk kegiatan operasional oleh para oknum dalam melakukan dugaan tindak pidana korupsi di dua kasus tersebut.

Mobil yang telah disita dibawa ke Gedung KPK Merah Putih sebagai barang bukti untuk proses penyidikan perkara ini. Sebelumnya, KPK melakukan kegiatan tertangkap tangan pada (4/2/2026) dan Kamis (26/2/2026).

Kegiatan tertangkap tangan yang pertama, KPK menemukan adanya upaya pengkondisian barang impor dengan mengatur sistem pemeriksaan agar menjadi lebih longgar. Pasalnya barang ini dikirim melalui jalur merah yang wajib diperiksa secara ketat.

Bahkan terkuak oknum pegawai DJBC menyewa safe house untuk menyimpan uang hingga emas. Tak hanya itu, penerimaan uang diduga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi oknum di Ditjen Bea dan Cukai yang totalnya mencapai Rp7 miliar. Total barang bukti yang disita mencapai Rp40,5 miliar.

Tim kemudian melakukan pengembangan penyidikan, tim menangkap Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo (BBP) pada Kamis (26/2/2026).

Dia diduga menerima dan mengelola uang dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir dengan memerintah Salisa Asmoaji selaku pegawai di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai.

Pengembangan penyidikan juga menguak fakta bahwa terdapat safe house lainnya untuk menyimpan uang Rp5,19 miliar. Mulanya uang disimpan di safe house Jakarta Pusat, kemudian Budiman memerintahkan Salisa untuk memindahkan uang tersebut ke "safe house" yang terletak di Ciputat, Tangerang Selatan.

KPK menetapkan 7 tersangka yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR.

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.

7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendeteksi dugaan pemalsuan cukai rokok dengan menyuap petugas Bea dan Cukai. Alhasil banyak peredaran rokok ilegal di Indonesia.

Hal itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur usai pihaknya melakukan pengembangan kasus dugaan suap importasi barang kepada petugas di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam pengembangan ini, KPK menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo (BBP) sebagai tersangka pada pekan lalu, Kamis (26/2/2026).

Sebab, Budiman menerima dan mengelola uang dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir.

"Apakah terkait juga dengan rokok ilegal yang saat ini marak? Salah satunya. Benar gitu. Ada, jadi bentuknya itu begini. Ada yang memang cukainya itu palsu atau dipalsukan. Ada juga modusnya itu yang cukainya dia menggunakan cukai yang tidak seharusnya," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip pada Senin (2/3/2026).

Asep menjelaskan pengusaha rokok membeli harga cukai lebih murah dengan jumlah yang banyak. Atas hal tersebut, katanya, negara dirugikan.

Asep menyampaikan pihaknya akan mendalami dan memungkinkan memanggil produsen rokok berdasarkan informasi yang sudah dihimpun tim lembaga antirasuah, termasuk aliran dana ke pihak-pihak di DJBC.

"Kita akan susuri informasi tersebut gitu. Kita sudah memiliki informasi-informasinya, tetapi tentunya saat ini belum bisa disampaikan kepada rekan-rekan," jelas Asep.

Dalam perkara ini, Budiman memerintahkan rekannya memindahkan 5 koper berisi Rp5,19 miliar dari "safe house" di Jakarta Pusat ke "safe house" di Ciputat, Tangerang Selatan.

Tindakan untuk menghilangkan barang bukti tersebut menjadi salah satu alasan KPK menetapkan Budiman sebagai tersangka.

Dari peristiwa yang bermula dari tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026) dan berlanjut pada Kamis (26/2/2026), KPK telah menetapkan 7 tersangka, yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024—Januari 2026
2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR)
5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR
6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR
7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tersangka kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diduga membeli mobil operasional untuk memindahkan dan menyimpan uang haram tersebut.

Hal ini terbongkar setelah tim penyidik lembaga antirasuah melakukan pengembangan penyidikan dan menetapkan Budiman Bayu Prasojo (BBP), Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC sebagai tersangka pada Kamis (26/2/2026). Dia diduga menerima uang dari pengusaha yang produknya dikenakan cukai.

Dari hasil pengembangan itu, tim menyita uang Rp5,19 miliar yang disimpan dalam 5 koper dan sejumlah dokumen yang salah satunya adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Uang tersebut disita dari "safe house" Ciputat, Tangerang Selatan yang sebelumnya disimpan di "safe house" berlokasi di Jakarta Pusat. Perpindahan uang diangkut menggunakan mobil tersebut dan sebagai upaya penghilang barang bukti.

"BPKB itu jadi informasi yang kami terima. Uang ini yang dikumpulkan ini, ini juga digunakan untuk membeli mobil operasional. Nah BPKB-nya yang ada gitu. Jadi kelompok ininya para oknum ini, ini membuat mobil operasional," Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers Jumat (27/2/2026).

Sebelumya, KPK juga menyita barang bukti di "safe house" di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Asep menjelaskan bahwa sebagian uang dari "safe house" di Kelapa Gading juga ditemukan di mobil operasional tersebut.

Asep mengatakan uang yang disimpan dalam mobil digunakan untuk kebutuhan mendesak di mana jumlah mobilnya lebih dari satu.

"Jadi ada juga uang itu yang disimpan (di) mobil operasional itu untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak gitu. Jadi tidak harus ngambil di 'safe house' gitu ya," jelas Asep.

Dari peristiwa yang bermula dari tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026) hingga Kamis (26/2/2026), KPK telah menetapkan 7 tersangka, yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR.

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.

7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi identitas produsen rokok yang diduga menggunakan cukai ilegal. Dalam jangka waktu dekat, lembaga antirasuah akan segera memeriksa produsen berdasarkan informasi yang telah dihimpun.

Pemeriksaan ini setelah KPK melakukan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan menetapkan tersangka baru yakni Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo (BBP) pada Kamis (26/2/2026).

Pasalnya, Budiman menerima dan mengelola uang dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir. KPK mengendus dugaan kuat bahwa pejabat Bea dan Cukai meloloskan cukai rokok sehingga peredaran rokok ilegal di Tanah Air semakin masif.

“Apakah produsen rokok akan dipanggil? Tentu. Ya. Terkait dengan, nanti, keterangan-keterangan dari orang ini. Dari siapa saja nih. Itu perusahaan mana, siapa saja? Seperti itu,” kata Deputi Penindakan dan Pencegahan KPK, Asep Guntur Rahayu, dikutip Sabtu (28/2/2026).

Modus para produsen adalah membeli cukai palsu atau dipalsukan, serta membeli cukai dalam jumlah banyak dengan harga rendah.

Meskipun sudah mengantongi informasi, Asep belum dapat menyampaikan secara rinci identitas produsen rokok yang dimaksud untuk kepentingan penyidikan.

“Namun saat ini memang belum bisa kita ungkap. Tapi bukan dalam artian tidak akan. Kita akan susuri informasi tersebut gitu. Kita sudah memiliki informasi-informasinya, tetapi tentunya saat ini belum bisa disampaikan,” ucapnya.

Dalam perkara ini, Budiman memerintahkan rekannya memindahkan 5 koper berisi Rp5,19 miliar dari "safe house" di Jakarta Pusat ke "safe house" di Ciputat, Tangerang Selatan. Uang tersebut diduga berasal dari suap pengusaha untuk meloloskan barang yang dikenai cukai.

Tindakan untuk menghilangkan barang bukti tersebut menjadi salah satu alasan KPK menetapkan Budiman sebagai tersangka.

Dari peristiwa yang bermula dari tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026) dan berlanjut pada Kamis (26/2/2026), KPK telah menetapkan 7 tersangka, yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR.

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.

7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru yakni pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Budiman Bayu Prasojo (BBP) dalam kasus suap importasi barang. Dia disangkakan melakukan gratifikasi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan penangkapan berlangsung pada hari ini, Kamis (26/2/2026) pukul 16.00 WIB di kantor Ditjen Bea dan Cukai dan langsung diperiksa oleh tim penyidik lembaga antirasuah.

"Bahwa dari pengembangan penyidikan perkara ini, KPK pada hari ini menetapkan tersangka baru yaitu saudara BBP. Dan kemudian tim melakukan penangkapan, di mana BBP ditangkap di kantor pusat Ditjen Bea Cukai di wilayah Jakarta, dan kemudian langsung dibawa ke Gedung KPK Merah Putih," kata Budi kepada jurnalis.

Budiman disangkakan telah melanggar ketentuan pada Pasal 12B Besar atau gratifikasi juncto Pasal 20 huruf C KUHP baru. Penetapan status tersangka terhadap Budiman merupakan hasil pengembangan dari keterangan para saksi kasus importasi barang dan penggeledahan "safe house" di Ciputat, Tangerang Selatan di mana penyidik menyita uang Rp5 miliar.

"Di mana dalam hasil penggeledahan itu, penyidik kemudian mendalami dari para saksi yang dimintai keterangan, uang-uang tersebut berasal dari mana dan peruntukannya untuk apa, gitu ya. Sehingga kemudian KPK menetapkan BBP sebagai tersangka baru dalam perkara ini," jelasnya.

Budi menyampaikan uang yang ditemukan

diduga berasal dari proses-proses kepabeanan dan cukai sehingga uang telah bercampur. Oleh sebab itu, penyidik masih terus mendalami kaitannya dengan penerimaan tersebut.

Selain Budiman, KPK telah lebih dulu menetapkan tersangka yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan pada Oktober 2025, Orlando, Sisprian, John, Andri, dan Dedy merencanakan upaya meloloskan barang impor.

Orlando memerintahkan Filar selaku pegawai Ditjen Bea dan Cukai untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun ruleset pada angka 70%. Sebab, barang yang melewati jalur merah harus diperiksa secara fisik dengan ketat oleh petugas.

"Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan &Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan & Cukai (IKC), untukdimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesinpemeriksa barang)," jelas Asep.

Pengkondisian tersebut membuat barang-barang PT BR diduga masuk tanpa pemeriksaan fisik sehingga barang ilegal berpotensi masuk ke Indonesia.

Asep menyebutkan bahwa pengkondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di Ditjen Bea dan Cukai selama Desember 2025-Februari 2026 di sejumlah lokasi.

Bahkan terkuak bahwa oknum pegawai DJBC menyewa "safe house" untuk menyimpan uang hingga emas. Tak hanya itu, penerimaan uang diduga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi oknum di Ditjen Bea dan Cukai yang totalnya mencapai Rp7 miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan komoditas emas jadi tren untuk digunakan sebagai alat suap-menyuap.

Hal itu disampaikan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Pasalnya sejumlah barang bukti yang diamankan oleh KPK di beberapa kasus berupa emas.

"Begitupun juga dengan emas, memang betul trennya seperti itu ya tentunya dengan beberapa kali kita mendapatkan barang bukti pada tertangkap tangan ini berupa emas," katanya saat konferensi pers, Kamis (5/2/2026).

Sebab, hal ini tidak lepas dari harga emas yang cenderung meningkat sehingga memiliki nilai tinggi jika dirupiahkan.

"Apalagi sekarang tren harga emas yang dalam beberapa bulan terakhir ini terus meninggi ya menanjak, gitu ya," ujar Asep.

Begitupun suap uang dalam bentuk mata uang asing karena saat dikonversikan ke rupiah nilainya lebih tinggi.

"Misalkan uang, mata uang tentunya akan dipilih mata uang-mata uang yang memiliki nilai tukar tinggi. Seperti itu, satu lembar misalkan mata uang asing itu berharga sekian puluh juta gitu ya," ucap Asep.

Salah satu kasus yang melibatkan komoditas emas adalah dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Bea dan Cukai.

Nilai sitaan mencapai Rp40,5 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang tunai dalam bentuk Rupiah sejumlah Rp1,89 miliar;

2. Uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika Serikat sejumlah USD 3.900;

3. Uang tunai dalam bentuk Dollar Singapura sejumlah SGD 1,48 juta;

4. Uang tunai dalam bentuk Yen Jepang sejumlah JPY 550.000;

5. Logam mulia seberat 2,5 Kg atau setara Rp7,4 miliar;

6. Logam mulia seberat 2,8 Kg atau setara Rp8,3 miliar;

7. 1 jam tangan mewah senilai Rp138 juta.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal dugaan suap yang menyeret pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), termasuk temuan barang bukti emas 3 kilogram (kg)q.

Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan masih adanya persoalan integritas di internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Beberapa hari terakhir ini ada penggeledahan di Pajak dan Bea Cukai oleh KPK. Artinya, masih ada sementara pegawai kita yang belum menjalankan pekerjaannya dengan lurus dan baik," ujar Purbaya dalam acara pelantikan pejabat Kemenkeu di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (6/2).

Ia menyinggung adanya dugaan penerimaan uang, keberadaan safe house, hingga temuan emas sebagai bagian dari perkara tersebut.

Purbaya menegaskan rotasi pejabat yang dilakukan Kemenkeu merupakan langkah wajar dan terencana untuk memperkuat organisasi. Menurutnya, tantangan pengelolaan keuangan negara semakin kompleks sehingga membutuhkan aparatur yang siap dan berintegritas.

"Rotasi adalah hal yang wajar dalam organisasi, tujuannya untuk penyegaran pegawai dan organisasi. Kemenkeu membutuhkan orang yang siap memberikan seluruh pikiran serta jiwa raga untuk bangsa dan negara," katanya.

Ia juga mengakui praktik penyimpangan kerap dilakukan secara tertutup, termasuk dengan penggunaan lokasi khusus yang sulit terdeteksi. Purbaya mengaku menerima sinyal terkait pola tersebut sebelum penindakan dilakukan aparat penegak hukum.

"Kalau operasi gelap pasti ada safe house-nya, tempat berkumpul yang tidak terdeteksi. Biasanya itu sudah lama, dan sinyalnya sudah ada," ujarnya.

Kendati demikian, Purbaya menegaskan dirinya bukan penegak hukum dan tidak ikut dalam proses penindakan.

Ke depan, Purbaya meminta seluruh jajaran memperbaiki citra DJBC serta meningkatkan pengawasan internal. Ia menegaskan pergantian pejabat akan terus dilakukan jika proses hukum menunjukkan keterlibatan hingga ke level pimpinan.

"Kalau sampai tersangka betul dan naik ke level di bawah pimpinan, kita akan ganti terus sampai ke atas," tegasnya.

Kasus ini mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada awal Februari 2026. KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai miliaran rupiah serta logam mulia sekitar 3 kilogram emas.

OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan barang impor. Dalam operasi itu, KPK menangkap total 17 orang dan menetapkan enam tersangka, termasuk pejabat struktural Bea dan Cukai.

Peristiwa ini terjadi di tengah reformasi internal besar-besaran di Kementerian Keuangannyang mencakup rotasi lebih dari 80 pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan DJBC sebagai upaya menutup kebocoran dan memperbaiki tata kelola.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim celah praktik suap di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mulai tertutup rapat.

Perbaikan integritas ini disebut berdampak langsung pada lonjakan intensitas dan skala penindakan barang ilegal di lapangan.

Purbaya menyebut bahwa jajaran Bea Cukai kini jauh lebih agresif dalam melakukan razia dan pemeriksaan fisik. Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi sinyal bahwa upaya reformasi di institusi kepabeanan tersebut mulai membuahkan hasil konkret.

"Bea Cukai sekarang lebih aktif melakukan razia-razia dan pemeriksaan, dan mereka sudah hampir sulit disogok lagi, jadi penangkapannya semakin besar dan semakin besar," katanya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Sebagai bukti, Purbaya memaparkan keberhasilan otoritas fiskal dalam menggagalkan peredaran 11 juta batang rokok ilegal dalam satu rangkaian penindakan teranyar.

Operasi yang bermula pada 11 Desember 2025 ini melibatkan sinergi antara Bea Cukai Atambua, Kanwil Bali-Nusra, Imigrasi Atambua, serta jajaran Polres Belu dan Polres Timor Tengah Utara.

Berdasarkan hasil pengembangan intelijen, petugas menemukan lokasi penimbunan di sebuah gudang di kawasan Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Di lokasi tersebut, ditemukan 1.100 karton rokok merek Marlboro dan Marlboro Gold yang dilekati pita cukai palsu.

"Sebelumnya diamankan juga 138.160 batang rokok ilegal. Total keseluruhan barang bukti dari serangkaian penindakan ini mencapai kurang lebih 11 juta batang rokok ilegal," papar Purbaya.

Penyidikan Tiga WNA

Dari operasi tersebut, ditetapkannya tiga orang Warga Negara Asing (WNA) sebagai tersangka. Penangkapan ketiga tersangka berlangsung dramatis di Bandara Soekarno-Hatta.

Purbaya mengungkapkan petugas Bea Cukai dan aparat terkait membekuk ketiga WNA tersebut di boarding lounge keberangkatan internasional saat hendak melarikan diri ke luar negeri.

"Saat ini ketiga tersangka telah dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kantor Pusat DJBC serta telah dilakukan koordinasi dengan kedutaan besar negaranya di Indonesia," jelas Purbaya.

Ke depan, Purbaya memastikan operasi penindakan serupa akan terus ditingkatkan intensitasnya guna mengamankan potensi penerimaan negara dan melindungi masyarakat dari barang ilegal.

"Saya yakin hasilnya akan semakin besar lagi," pungkasnya.