Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) mendesak pemerintah memperkuat perlindungan terhadap industri kecil dan menengah (IKM) tekstil dan produk tekstil (TPT) melalui pengawasan impor ilegal yang lebih ketat dan penegakan regulasi secara konsisten.

Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman mengatakan pasar domestik merupakan aset strategis bagi industri nasional yang perlu dijaga dari praktik perdagangan tidak sehat. Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, pasar dalam negeri dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan industri apabila terlindungi dari produk impor ilegal.

"Fokus pemerintah harus memperkuat ekonomi kelas kecil dan menengah. Caranya sederhana, lindungi pasar domestik,” ujarnya, Minggu (14/6/2026).

Menurut Nandi, perlindungan pasar domestik akan memberikan ruang bagi IKM TPT untuk berkembang, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas penyerapan tenaga kerja.

Dia menuturkan pelaku IKM TPT telah menghadapi berbagai tekanan dalam dua dekade terakhir, mulai dari krisis moneter 1998, pandemi Covid-19, hingga masuknya produk impor ilegal. Saat ini, sektor tersebut juga dihadapkan pada pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan biaya energi, dan ketidakpastian geopolitik global.

Meski demikian, Nandi menilai tantangan utama industri bukan hanya kondisi ekonomi, melainkan lemahnya implementasi kebijakan perlindungan yang telah diterbitkan pemerintah.

Dia mengapresiasi sejumlah langkah pemerintah, seperti penerapan persetujuan teknis (Pertek) Kementerian Perindustrian sebagai syarat impor, penerbitan Permendag Nomor 17 Tahun 2025, pengaturan perdagangan digital, hingga upaya pembenahan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Namun, menurut dia, efektivitas berbagai kebijakan tersebut sangat bergantung pada pengawasan dan penegakan aturan di lapangan.

“Tetapi aturan tanpa pengawasan sama dengan bohong. Tugas asosiasi dari hulu ke hilir sekarang mengawal penegakannya. Kalau hukum masuk angin, industri kecil akan mati perlahan,” tegas Nandi.

Lebih lanjut, dia menilai keberlangsungan IKM TPT memiliki peran penting karena sektor tersebut menjadi sumber penghidupan bagi jutaan pekerja di industri padat karya.

"Selama konveksi dan pabrik kecil tetap hidup, ekonomi kerakyatan Indonesia tetap memiliki fondasi yang kuat," katanya.

Selain perlindungan dari pemerintah, Nandi juga mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk memperkuat daya saing industri nasional dan menjaga keberlangsungan usaha kecil dan menengah di sektor tekstil.

"Kalau semua pihak bersatu mendukung produk dalam negeri, kekuatan ekonomi kecil menengah Indonesia akan mengantar Indonesia menjadi negara maju dan membuat rakyat sejahtera."

Bisnis.com, JAKARTA — PT Trisula Textile Industries Tbk. (BELL), produsen dan distributor merek JOBB dan Jack Nicklaus, menyetujui pembagian dividen sebesar Rp10 miliar atau setara Rp1,38 per saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar hari ini di Bandung. Dividen tersebut dijadwalkan akan dibagikan pada 22 Mei 2026.

Dividen tersebut dijadwalkan akan dibagikan pada 22 Mei 2026.

Direktur Utama BELL, Karsongno Wongso Djaja, mengatakan pembagian dividen ini didorong oleh kinerja positif perseroan sepanjang tahun buku 2025. BELL mencatatkan laba bersih sebesar Rp12,57 miliar, meningkat 9% secara tahunan. Sementara itu, penjualan tercatat mencapai Rp584,75 miliar.

"Keputusan pembagian dividen ini merupakan wujud komitmen kami dalam memberikan apresiasi kepada pemegang saham di tengah tantangan industri tekstil nasional,"ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Untuk menjaga momentum pertumbuhan jangka panjang, BELL terus mengoptimalkan seluruh lini bisnisnya, mulai dari manufaktur, seragam, distribusi, hingga ritel.

Sejumlah langkah strategis yang dilakukan antara lain efisiensi dan optimalisasi produksi, restrukturisasi serta modernisasi mesin guna menjaga kualitas, pengembangan produk inovatif sesuai kebutuhan pasar, serta pemanfaatan Trisula Innovation Center (TIC) untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam Trisula Group.

Dari sisi daya saing, BELL mengandalkan kualitas produk yang telah dipercaya oleh berbagai instansi pemerintah, swasta, perbankan, hingga sektor industri lainnya di Indonesia, khususnya dalam pengadaan kain dan seragam. Selain itu, fleksibilitas dalam memenuhi pesanan khusus (custom) turut menjadi keunggulan yang mendukung pertumbuhan perseroan.

Di sisi ritel, BELL juga aktif melakukan ekspansi melalui merek JOBB dan Jack Nicklaus di berbagai lokasi strategis. Hingga Desember 2025, jumlah gerai JOBB tercatat sebanyak 135 toko, sementara Jack Nicklaus mencapai 76 toko.

Dengan strategi yang dijalankan secara konsisten, BELL semakin memperkuat posisinya di industri tekstil nasional. Perseroan pun optimistis dapat mempertahankan momentum pertumbuhan pendapatan pada level high single digit sesuai target yang ditetapkan tahun ini.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tekstil PT Trisula Textile Industries Tbk. (BELL) menjelaskan penyebab kenaikan harga saham perseroan hingga ratusan persen sejak awal tahun.

Direktur BELL Heru Jatmiko Harrianto menjelaskan berita terkait rencana pemerintah yang menyiapkan dana sekitar Rp101 triliun untuk menopang dan membangkitkan industri tekstil nasional menjadi penyebab utama naiknya harga saham perseroan.

“Pemberitaan mengenai rencana pemerintah menyiapkan stimulus Rp101 triliun untuk menopang dan membangkitkan industri tekstil menjadi penyebab utama naiknya harga saham perseroan,” kata Heru, Selasa (28/1/2026).

Lebih lanjut, Heru melihat tahun 2026 menjadi tahun yang menantang bagi perseroan, dengan adanya ketegangan geopolitik yang mungkin akan berpengaruh terhadap industri tekstil nasional.

Akan tetapi, lanjutnya, BELL tetap optimistis tumbuh di tengah kondisi tersebut.

“Keunggulan produk perseroan yang memiliki keunikan serta kemampuan untuk menyesuaikan pesanan, ditopang fleksibilitas order yang ditawarkan menjadi senjata utama dalam menghadapi dinamika dan ketidakpastian pasar,” ujarnya.

BELL juga menyebut persaingan usaha BELL saat ini cukup ketat, terutama dengan maraknya barang impor ilegal dengan harga yang murah yang membanjiri pasar dalam negeri.

Namun, di tengah tantangan tersebut, BELL memiliki posisi yang solid karena mampu menciptakan produk yang menciptakan produk dalam negeri maupun produk luar negeri. Selain itu, target pelanggan BELL berada pada level menengah ke atas, sehingga produk impor dengan harga murah tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perseroan.

Sebagai informasi, saham BELL tercatat telah menguat hingga 188,41% sejak awal tahun. Saham BELL saat ini tengah disuspensi dan berada pada level Rp199 per saham.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang didedikasikan khusus untuk sektor tekstil.

Airlangga mengungkapkan pembentukan BUMN tekstil usai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Hambalang pada Minggu (11/1/2026).

Pembentukan entitas pelat merah baru ini bertujuan untuk memperkuat struktur industri tekstil nasional yang tengah menghadapi tekanan tarif global dan persaingan ketat.

"Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara," ujar Airlangga usai hadiri IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Mantan menteri perindustrian itu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghidupkan kembali entitas BUMN tekstil lama yang sudah mati, melainkan membentuk perusahaan baru. Dana sebesar US$6 miliar tersebut nantinya akan dikelola oleh Danantara dalam bentuk fund untuk memberikan insentif dan pembiayaan bagi sektor tersebut.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- Rencana pemerintah membentuk BUMN tekstil menuai pro dan kontra. Pemerintah perlu belajar dari nasib dua BUMN tekstil yang diputus pailit dan asetnya terancam dilikuidasi.

Menariknya, di tengah hiruk pikuk tersebut, opsi untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) yang sekarang dalam proses likuidasi oleh kurator kepailitan justru mengemuka ke publik.

Dalam catatan Bisnis, kurator Sritex terus melakukan pelelangan terhadap aset-aset milik emiten tekstil tersebut. Aset kendaraan, stok produksi, hingga kendaraan operasional berulangkali ditawarkan ke publik melalui pengumuman lelang di media lokal.

Sementara itu, aset berupa pabrik dan lahan sempat ditawarkan dalam bentuk skema sewa. Belum ada tanda-tanda pelelangan untuk lahan pabrik SRIL dan anak usahanya.

Kalau mengutip laporan yang disampaikan pihak kurator Sritex pada Maret 2025 lalu, untuk sewa tanah, bangunan berserta mesin milik SRIL di Jetis Sukoharjo, nilainya mencapai Rp139,7 miliar. Total ada 6 objek tanah dan bangunan yang rencananya akan disewakan.

Sayangnya, sampai berita ini diberitakan, pihak kurator Sritex enggan merinci siapa saja pihak yang menjadi penyewa lahan dan bangunan tersebut. Mereka juga tidak menjawab pertanyaan Bisnis mengenai adanya opsi hal ini Danantara sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk masuk ke Sritex.

“Sampai sekarang kurator belum menanggapinya,” ucap pihak kurator Sritex kepada Bisnis, Senin (26/1/2026).

Nasib Tragis 2 BUMN Tekstil

Adapun wacana untuk menyelamatkan Sritex yang sekarang sedang dalam proses likuidasi mengemuka ke publik seiring dengan rencana pemerintah membentuk BUMN Tekstil.

Namun demikian, kalau menarik ke belakang, pemerintah sejatinya masih memiliki perusahaan minimal aset BUMN tekstil. Sayangnya nasibnya kandas dan banyak yang gulung tikar dan telah dibubarkan.

Pada bulan 16 Desember 2025 lalu misalnya, salah satu perusahaan BUMN tekstil yakni PT Primissima (Persero) telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Putusan pailit ini adalah puncak dari gonjang-ganjing setelah diketahui pada Oktober 2024 perusahaan tersebut melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK massal terhadap para buruhnya.

Selain PT Primissima, pemerintah juga pernah memiliki PT Industri Sandang Nusantara (Persero). Perusahaan ini juga bernasib tragis. Setelah pailit, PT ISN kemudian dibubarkan oleh pemerintah.

Proses pembubaran PT ISN terjadi pada era Presiden Joko Widodo dan berbarengan dengan pembubaran PT Istaka Karya (Persero). Aturan pembubaran kedua BUMN tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.13/2023 dan PP No.14/2023.

Istaka Karya dibubarkan karena putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 12 Juli 2022. "Sehingga harta pailit Perusahaan Perseroan (Persero) berada dalam keadaan insolvensi," tulis Jokowi dalam beleid yang diterbitkan hari ini, Jumat (17/3/2023).

Berbeda dengan Istaka Karya, keputusan pembubaran ISN dilakukan karena perseroan sudah berhenti beroperasi sejak tahun 2018 lalu. ISN merupakan penghasil benang tenun, karung, dan karung plastik.

Proses likuidasi PT lndustri Sandang Nusantara dilaksanakan paling lambat 6 tahun terhitung sejak tanggal pengundangan PP No.14/2023. "Semua kekayaan sisa hasil likuidasi perusahaan perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara disetorkan ke Kas Negara."

Dalam catatan Bisnis, Istaka Karya dan PT ISN masuk gelombang kedua BUMN yang dibubarkan Jokowi pada tahun ini. Sebelum Istaka dan PT ISN, Jokowi telah terlebih dahulu membubarkan Merpati Nusantara Airlines dan Kertas Leces.

Opsi Penyelamatan Sritex

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan penguatan peran badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil dan garmen.

Langkah tersebut dilakukan melalui Danantara, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan industri tekstil nasional, khususnya pasca pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex.

Hal itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026), menanggapi pertanyaan mengenai wacana pembentukan BUMN tekstil baru.

“Kalau berkenaan dengan BUMN Tekstil, sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya, karena di bawah Danantara kita sekarang memiliki satu BUMN yang memang diminta fokus untuk menangani masalah garmen, kemudian masalah tekstil, terutama yang berkaitan dengan kejadian yang menimpa PT Sritex,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, pemerintah saat ini masih berada dalam tahap proses penyelesaian skema penyelesaian masalah industri tekstil pasca Sritex. Namun, Prasetyo berharap seluruh tahapan dapat dirampungkan dalam waktu dekat agar aktivitas ekonomi di sektor tekstil tidak terganggu.

Dia menegaskan, penyelamatan Sritex menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat besarnya dampak ekonomi dan sosial perusahaan tersebut. PT Sritex diketahui mempekerjakan sekitar 10.000 karyawan dan memiliki peran penting dalam rantai industri tekstil nasional.

“Kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritex bagaimanapun kita harus selamatkan, dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan,” katanya.

Prasetyo menambahkan, produk Sritex tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, seperti pakaian dan seragam, tetapi juga memiliki pasar ekspor ke berbagai negara. Karena itu, keberlanjutan operasional perusahaan dinilai penting untuk menjaga stabilitas industri tekstil dan lapangan kerja.

“Di sana cukup besar kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari produk-produk pakaian, seragam, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke mancanegara,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan penguatan peran badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil dan garmen.

Langkah tersebut dilakukan melalui Danantara, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan industri tekstil nasional, khususnya pasca pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex.

Hal itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026), menanggapi pertanyaan mengenai wacana pembentukan BUMN tekstil baru.

“Kalau berkenaan dengan BUMN Tekstil, sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya, karena di bawah Danantara kita sekarang memiliki satu BUMN yang memang diminta fokus untuk menangani masalah garmen, kemudian masalah tekstil, terutama yang berkaitan dengan kejadian yang menimpa PT Sritex,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, pemerintah saat ini masih berada dalam tahap proses penyelesaian skema penyelesaian masalah industri tekstil pasca Sritex. Namun, Prasetyo berharap seluruh tahapan dapat dirampungkan dalam waktu dekat agar aktivitas ekonomi di sektor tekstil tidak terganggu.

Dia menegaskan, penyelamatan Sritex menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat besarnya dampak ekonomi dan sosial perusahaan tersebut. PT Sritex diketahui mempekerjakan sekitar 10.000 karyawan dan memiliki peran penting dalam rantai industri tekstil nasional.

“Kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritex bagaimanapun kita harus selamatkan, dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan,” katanya.

Prasetyo menambahkan, produk Sritex tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, seperti pakaian dan seragam, tetapi juga memiliki pasar ekspor ke berbagai negara. Karena itu, keberlanjutan operasional perusahaan dinilai penting untuk menjaga stabilitas industri tekstil dan lapangan kerja.

“Di sana cukup besar kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari produk-produk pakaian, seragam, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke mancanegara,” pungkas Prasetyo.

Sebelumnya kabar Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang didedikasikan khusus untuk sektor tekstil dikabarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga mengungkapkan pembentukan BUMN tekstil usai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Hambalang pada Minggu (11/1/2026). Pembentukan entitas pelat merah baru ini bertujuan untuk memperkuat struktur industri tekstil nasional yang tengah menghadapi tekanan tarif global dan persaingan ketat.

"Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara," ujar Airlangga usai hadiri IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Mantan menteri perindustrian itu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghidupkan kembali entitas BUMN tekstil lama yang sudah mati, melainkan membentuk perusahaan baru. Dana sebesar US$6 miliar tersebut nantinya akan dikelola oleh Danantara dalam bentuk fund untuk memberikan insentif dan pembiayaan bagi sektor tersebut.

Melalui intervensi negara lewat BUMN baru ini, pemerintah menargetkan lonjakan ekspor produk tekstil yang signifikan. Airlangga mematok target nilai ekspor tekstil dapat meroket dari posisi saat ini sekitar US$4 miliar menjadi US$40 miliar dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.

Selain penguatan internal, pembentukan BUMN baru ini juga merupakan respons defensif pemerintah terhadap risiko kenaikan tarif dagang global. Sektor tekstil, garmen, sepatu, dan elektronik dinilai sebagai sektor dengan risiko tertinggi terdampak kebijakan proteksionisme negara mitra dagang seperti Amerika Serikat.

"Bapak Presiden minta posisi defensif kita seperti apa, termasuk untuk mencarikan pasar-pasar yang baru," tambah Airlangga.

Salah satu peluang pasar yang tengah dibidik adalah implementasi perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Kendati demikian, mengingat perjanjian tersebut baru akan efektif pada 2027, pemerintah menilai perlu ada langkah taktis segera melalui penguatan industri dalam negeri via BUMN dan pendanaan Danantara.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru khusus tekstil dengan dukungan pendanaan US$6 miliar atau setara sekitar Rp101 triliun dari Danantara mendapat respons dari pelaku usaha swasta.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) menilai dana jumbo tersebut sejatinya bisa menjadi tuas pengungkit (leverage) investasi yang jauh lebih besar apabila skemanya diubah.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian khusus pada sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Dia mengakui bahwa wacana pembentukan BUMN ini merupakan hasil kajian pemerintah yang turut melibatkan asosiasi dalam prosesnya.

Kendati demikian, Redma mengingatkan bahwa pembentukan perusahaan pelat merah hanyalah satu dari sekian banyak opsi. Dia justru menawarkan opsi lain terkait penggunaan dana Rp101 triliun yang disiapkan oleh Danantara tersebut.

Menurutnya, alih-alih digunakan sebagai modal pembentukan entitas baru, dana tersebut akan lebih memberi dampak besar apabila dikonversi menjadi paket insentif untuk memancing modal swasta.

"Langkah lain yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan US$6 miliar ini sebagai insentif bagi swasta untuk mendorong investasi hingga US$60 miliar," ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (17/1/2026).

Dengan skema tersebut, Redma meyakini efek berganda terhadap perekonomian dan serapan tenaga kerja akan jauh lebih masif dibandingkan hanya mengandalkan satu entitas BUMN.

Lebih lanjut, Redma mewanti-wanti bahwa pembentukan BUMN ataupun kucuran dana segar tidak akan efektif tanpa pembenahan fundamental pada ekosistem industri TPT nasional.

Dia menekankan bahwa pekerjaan rumah pemerintah yang paling mendesak saat ini adalah perbaikan iklim usaha, mulai dari kebijakan perdagangan yang protektif terhadap serbuan impor ilegal, hingga simplifikasi birokrasi.

"Ada iklim usaha yang juga harus diperbaiki, mulai dari kebijakan perdagangannya, insentif untuk meningkatkan daya saing industri secara keseluruhan, serta simplifikasi dan transparansi birokrasi khususnya terkait perizinan," tegasnya.

Rencana Pembentukan BUMN Tekstil Baru

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana pembentukan BUMN tekstil baru diungkapkan oleh Prabowo dalam rapat terbatas di Hambalang pada Minggu (11/1/2026). Pembentukan entitas pelat merah baru ini bertujuan untuk memperkuat struktur industri tekstil nasional yang tengah menghadapi tekanan tarif global dan persaingan ketat.

"Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara," ujar Airlangga usai hadiri IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Mantan menteri perindustrian itu menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan menghidupkan kembali entitas BUMN tekstil lama yang sudah mati, melainkan membentuk perusahaan baru. Dana sebesar US$6 miliar tersebut nantinya akan dikelola oleh Danantara dalam bentuk fund untuk memberikan insentif dan pembiayaan bagi sektor tersebut.

Inisiatif ini lahir dari evaluasi kelemahan struktural pada rantai pasok (value chain) di lini tengah (mid-stream) industri tekstil Tanah Air. Airlangga menyebutkan bahwa kelemahan industri tekstil nasional saat ini berada pada kemampuan produksi benang, kain, pencelupan (dyeing), pencetakan (printing), hingga penyelesaian akhir (finishing).

"Nah, ini yang harus kita dorong untuk dibangkitkan kembali. Kita ketahui memang kelemahan kita berada pada value chain yang di tengah," jelasnya.

Melalui intervensi negara lewat BUMN baru ini, pemerintah menargetkan lonjakan ekspor produk tekstil yang signifikan. Airlangga mematok target nilai ekspor tekstil dapat meroket dari posisi saat ini sekitar US$4 miliar menjadi US$40 miliar dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengaku masih menimbang-nimbang opsi untuk mewujudkan permintaan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun BUMN Tekstil.

Untuk diketahui, permintaan Prabowo itu sebelumnya disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di IBC Business Outlook 2026, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Danantara disebut akan menyiapkan dana senilai US$6 miliar.

"Kami masih lihat opsi-opsinya," kata Rosan kepada wartawan saat ditemui usai konferensi pers Capaian Realisasi Investasi Triwulan IV 2025, Kamis (15/1/2026).

Rosan menjelaskan, pihaknya akan mendasarkan keputusan investasi dari studi kelayakan (feasibility study) maupun penilaian (assessment) dari segala macam sektor.

Danantara, lanjutnya, juga memiliki berbagai parameter yang harus dipenuhi sebelum memutuskan investasi. Salah satunya yakni apabila suau proyek atau program bisa menciptakan lapangan pekerjaan.

Dalam hal tekstil, Rosan tidak menutup kemungkinan bagi sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia itu untuk berinvestasi pada proyek atau program yang tidak memiliki return (imbal hasil) sesuai dengan parameter yang ditentukan.

"Ya mungkin tekstil kan salah satu yang dari segi penciptaan lapangan pekerjaan itu sangat besar. Jadi kami melihat potensi-potensi yang ada saja gitu ya. Apalagi kalau itu sudah termasuk dalam distressed asset, selama kami yakin bahwa nanti kami bisa turn around perusahaan itu melakukan restrukturisasi secara maksimal," jelas pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi itu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membentuk BUMN baru yang didedikasikan khusus untuk sektor tekstil. Langkah strategis ini akan didukung oleh pendanaan jumbo senilai US$6 miliar yang dikelola oleh Danantara.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana tersebut usai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026).

Pembentukan entitas pelat merah baru ini bertujuan untuk memperkuat struktur industri tekstil nasional yang tengah menghadapi tekanan tarif global dan persaingan ketat.

"Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara," ujar Airlangga usai hadiri IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Mantan Menteri Perindustrian itu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghidupkan kembali entitas BUMN tekstil lama yang sudah mati, melainkan membentuk perusahaan baru.

Dana sebesar US$6 miliar tersebut nantinya akan dikelola oleh Danantara dalam bentuk fund untuk memberikan insentif dan pembiayaan bagi sektor tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang didedikasikan khusus untuk sektor tekstil. Langkah strategis ini akan didukung oleh pendanaan jumbo senilai US$6 miliar yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana tersebut usai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Hambalang pada Minggu (11/1/2026). Pembentukan entitas pelat merah baru ini bertujuan untuk memperkuat struktur industri tekstil nasional yang tengah menghadapi tekanan tarif global dan persaingan ketat.

"Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara," ujar Airlangga usai hadiri IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Mantan menteri perindustrian itu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghidupkan kembali entitas BUMN tekstil lama yang sudah mati, melainkan membentuk perusahaan baru. Dana sebesar US$6 miliar tersebut nantinya akan dikelola oleh Danantara dalam bentuk fund untuk memberikan insentif dan pembiayaan bagi sektor tersebut.

Fokus di Sektor Antara

Inisiatif ini lahir dari evaluasi roadmap alias peta jalan industri tekstil yang menyoroti kelemahan struktural pada rantai pasok (value chain) di lini tengah (mid-stream). Airlangga menyebutkan bahwa kelemahan industri tekstil nasional saat ini berada pada kemampuan produksi benang, kain, pencelupan (dyeing), pencetakan (printing), hingga penyelesaian akhir (finishing).

"Nah, ini yang harus kita dorong untuk dibangkitkan kembali. Kita ketahui memang kelemahan kita berada pada value chain yang di tengah," jelasnya.

Melalui intervensi negara lewat BUMN baru ini, pemerintah menargetkan lonjakan ekspor produk tekstil yang signifikan. Airlangga mematok target nilai ekspor tekstil dapat meroket dari posisi saat ini sekitar US$4 miliar menjadi US$40 miliar dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.

Selain penguatan internal, pembentukan BUMN baru ini juga merupakan respons defensif pemerintah terhadap risiko kenaikan tarif dagang global. Sektor tekstil, garmen, sepatu, dan elektronik dinilai sebagai sektor dengan risiko tertinggi terdampak kebijakan proteksionisme negara mitra dagang seperti Amerika Serikat.

"Bapak Presiden minta posisi defensif kita seperti apa, termasuk untuk mencarikan pasar-pasar yang baru," tambah Airlangga.

Salah satu peluang pasar yang tengah dibidik adalah implementasi perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Kendati demikian, mengingat perjanjian tersebut baru akan efektif pada 2027, pemerintah menilai perlu ada langkah taktis segera melalui penguatan industri dalam negeri via BUMN dan pendanaan Danantara.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mendesak penegakan aturan larangan penjualan impor baju bekas (thrifting). Pasalnya, keberadaan thrifting dinilai menghambat pertumbuhan investasi tekstil nasional.

Ketua Umum APSyFI, Redma G. Wirawasta, mengatakan pihaknya masih bergelut dengan kondisi persaingan yang tidak fair, di mana barang impor ilegal dan barang impor dumping saat ini masih minim tindakan dari pemerintah.

“Kondisi ini jadi hambatan utama investasi baik dalam rangka ekspansi maupun investasi baru. Ini menjadi indikator utama bahwa tidak adanya kepastian penegakan aturan,” kata Redma kepada Bisnis, dikutip Selasa (25/11/2025).

Padahal, larangan impor pakaian bekas telah tercantum dalam Permendag 40/2022 yang mulai berlaku pada Juli 2022. Namun, tanpa supremasi hukum dan keseriusan penegakan aturan, impor pakaian bekas kembali membanjiri pasar domestik.

Dengan kondisi ini, Redma menegaskan bahwa industri tekstil dan produk tekstil (TPT) masih terkontraksi, meski para produsen berharap ada pesanan tambahan untuk menyambut Lebaran 2026.

Salah satu modus yang dilakukan importir adalah memasukkan barang impor ilegal, termasuk baju bekas, melalui pemalsuan data impor, sehingga merugikan industri tekstil lokal. Untuk itu, produsen lokal mengusulkan penggunaan port to port manifest sebagai dokumen impor resmi.

Saat ini, sistem yang digunakan adalah in land manifest atau pemberitahuan impor barang (PIB) yang dibuat oleh importir sendiri. Alhasil, Redma menilai adanya pemalsuan data yang sering dilakukan.

Redma menjelaskan bahwa di negara lain, dokumen ekspor yang dikirim secara elektronik dari pelabuhan asal otomatis menjadi dokumen impor ketika kapal tiba di pelabuhan tujuan. Sistem tersebut dianggap menutup celah manipulasi dokumen.

“Jadi tidak ada celah bagi importir untuk mengubah isi dokumen,” tambahnya.

APSyFI juga meminta Bea Cukai memasang container scanner di seluruh pelabuhan untuk memeriksa seluruh kontainer impor. Menurut Redma, negara lain mewajibkan pemindaian atas semua kontainer, dan kontainer diarahkan ke jalur merah jika ada ketidaksesuaian.

Sementara itu, di Indonesia, kontainer sering langsung masuk jalur hijau tanpa pemindaian. Redma menilai hal ini menjadi salah satu kelemahan Indonesia.

"Kontainer jalur hijau bebas lewat tanpa scanning, penentuan jalur pun ditetapkan melalui profiling hingga jadi mainan oknum petugas," tuturnya.

Jakarta: Pemerintah berkomitmenn untuk memperkuat daya saing industri garmen dan tekstil nasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai Ekonomi Pancasila. Itu dilakukan saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima audiensi Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI).

Dalam audiensinya Ketua Umum AGTI, Anne Patricia Sutanto menegaskan langkah ini diyakini dapat menciptakan keseimbangan antara produktivitas industri, kepentingan lingkungan, dan kesejahteraan tenaga kerja.

Dalam audiensinya, AGTI telah menyampaikan roadmap penguatan daya saing dengan pendekatan analisis SWOT Analysis Peningkatan Daya saing Industri TPT Nasional dan Ekosistemnya untuk memetakan peluang dan tantangan industri tekstil ke depan dan dalam dua minggu kedepan AGTI akan mendetailkan beberapa challenges dan usulan untuk debottlenecking.

"Audiensi AGTI dan tanggapan Pak Menkeu dan jajaran Kemenku memberikan angin segar bagi industri garmen dan tekstil tanah air. AGTI meyakini bahwa membangun industri TPT bukan hanya efisien dan berdaya saing, tapi juga berkeadilan sosial, sesuai prinsip Ekonomi Pancasila. Pendekatannya bukan sekadar bisnis, tapi menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja baru bersama dengan pemerintah dan pekerja sebagai mitra pengusaha dan akademisi dalam AGTI,” ujar Anne dalam keterangan tertulis, Rabu, 5 November 2025.

Anne mengungkapkan bahwa AGTI bersama pemerintah, melalui koordinasi dengan Komite Penanganan Dampak Sektor Keuangan (KSSK) yang dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa, sedang menyiapkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat sektor industri padat karya ini.

"Pertemuan lanjutan dengan KSSK dijadwalkan untuk membahas berbagai aspek strategis, termasuk penyederhanaan perizinan industri, khususnya dalam penerapan PP Nomor 28 terkait perizinan lingkungan hidup," jelas Anne.

Pembatasan peredaran barang thrifting

AGTI juga menyoroti kebijakan impor produk tekstil bekas (thrifting). Anne menilai keputusan pemerintah yang tegas membatasi peredaran barang thrifting di pasar lokal sudah sangat tepat dan memberi peluang positif bagi produsen pakaian jadi berorientasi market lokal.

"Kami sangat mendukung keputusan Pak Purbaya. Barang yang sudah melalui kepabeanan tidak seharusnya beredar di pasar domestik. Industri lokal harus mendapat perlindungan agar bisa tumbuh. Di sisi lain, kami juga tengah mengembangkan solusi berbasis daur ulang poliester agar tetap kompetitif dan ramah lingkungan,” tambah Anne.

Dalam kesempatan itu, Anne juga mengungkapkan bahwa beberapa anggota AGTI saat ini tengah menambah kapasitas produksi, bahkan membuka perekrutan tenaga kerja baru.

"Tidak ada PHK. Justru ada yang pensiun dan kami rekrut kembali. Bahkan salah satu anggota kami akan segera meresmikan pabrik baru. Artinya, industri ini terus tumbuh,” ungkap Anne.

Ke depan, AGTI akan melanjutkan roadshow ke berbagai daerah guna memperkuat jejaring dan konsolidasi dengan pelaku usaha, pekerja, serta pemerintah daerah.

"Kami percaya jika seluruh elemen pemerintah, pengusaha, dan pekerja bersatu dalam semangat Ekonomi Pancasila, maka daya saing industri tekstil nasional bisa meningkat dua kali lipat, bahkan melebihi negara pesaing,” tegas Anne.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak menampik bahwa memang ada penyeludupan barang impor di Indonesia, salah satunya baju bekas.

Menurut Airlangga, baju bekas memang masuk kategori barang yang tidak boleh diimpor, dan aturan tersebut sudah ada dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

"Baju bekas selalu tidak boleh impor. Jadi regulasinya selalu tidak boleh impor," ujarnya dalam CEO Insight rangkaian menuju 16th Kompas100 CEO Forum powered by PLN dengan tema “Menyatukan Arah Indonesia Maju: Energi, Investasi, Talenta, dan Keberlanjutan” pada Selasa (4/11/2025).

Airlangga mengakui masih ada sejumlah kebocoran dalam praktik impor yang perlu segera ditertibkan.

Ia menegaskan bahwa aturan terkait hal tersebut sudah bersifat final dan mengikat, sehingga tidak boleh lagi dilanggar.

Menanggapi dugaan munculnya modus baru impor pakaian tanpa label, Airlangga menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengatakan pemerintah tidak akan mentolerir praktik impor pakaian ilegal yang dapat merugikan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) serta industri tekstil nasional.

Kementerian Keuangan memang berencana menindak tegas praktik impor pakaian bekas ilegal. Pasalnya, impor pakaian kerap menekan industri tekstil nasional.

Langkah Menkeu bukan hanya bentuk penegakan hukum, tetapi juga bagian dari gerakan pemulihan integritas ekonomi yang menyentuh akar persoalan ketimpangan di sektor industri padat karya.

“Hari ini, Jumat (31/10/2025), saya melakukan kunjungan lapangan ke Tempat Penimbunan Pabean di Cikarang, Jawa Barat, memastikan pengawasan terhadap rokok ilegal dan pakaian impor berjalan efektif,” ujar Purbaya melalui akun TikTok resminya, dikutip pada Minggu (2/11/2025).

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak menampik bahwa memang ada penyeludupan barang impor di Indonesia, salah satunya baju bekas.

Menurut Airlangga, baju bekas memang masuk kategori barang yang tidak boleh diimpor, dan aturan tersebut sudah ada dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

"Baju bekas selalu tidak boleh impor. Jadi regulasinya selalu tidak boleh impor," ujarnya dalam CEO Insight rangkaian menuju 16th Kompas100 CEO Forum powered by PLN dengan tema “Menyatukan Arah Indonesia Maju: Energi, Investasi, Talenta, dan Keberlanjutan” pada Selasa (4/11/2025).

Airlangga mengakui masih ada sejumlah kebocoran dalam praktik impor yang perlu segera ditertibkan.

Ia menegaskan bahwa aturan terkait hal tersebut sudah bersifat final dan mengikat, sehingga tidak boleh lagi dilanggar.

Menanggapi dugaan munculnya modus baru impor pakaian tanpa label, Airlangga menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengatakan pemerintah tidak akan mentolerir praktik impor pakaian ilegal yang dapat merugikan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) serta industri tekstil nasional.

Kementerian Keuangan memang berencana menindak tegas praktik impor pakaian bekas ilegal. Pasalnya, impor pakaian kerap menekan industri tekstil nasional.

Langkah Menkeu bukan hanya bentuk penegakan hukum, tetapi juga bagian dari gerakan pemulihan integritas ekonomi yang menyentuh akar persoalan ketimpangan di sektor industri padat karya.

“Hari ini, Jumat (31/10/2025), saya melakukan kunjungan lapangan ke Tempat Penimbunan Pabean di Cikarang, Jawa Barat, memastikan pengawasan terhadap rokok ilegal dan pakaian impor berjalan efektif,” ujar Purbaya melalui akun TikTok resminya, dikutip pada Minggu (2/11/2025).

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang