Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Gakum Penyelundupan Dittipideksus Bareskrim Polri telah memusnahkan 20,9 ton bawang hasil impor ilegal di Pontianak, Kalimantan Barat.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan puluhan ton bawang itu berasal dari berbagai jenis mulai dari bawang putih 9,6 ton.

Selanjutnya, bawang bombai 7,3 ton, bawang merah 2,1 ton dan bawang beri 1,7 ton. Total nilai dari bawang hasil impor ilegal yang dimusnahkan ini mencapai Rp676 juta.

"Total keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 20.932 kg / 20,9 ton bawang dengan nilai taksiran mencapai Rp676.729.500," ujar Ade saat dihubungi, Jumat (22/5/2026).

Ade menjelaskan, pemusnahan ini dilatarbelakangi oleh informasi adanya dugaan peredaran bawang impor ilegal yang diselundupkan dari Malaysia ke wilayah RI.

Penyelundupan itu dilakukan melalui jalur darat tanpa dokumen resmi karantina, dokumen impor, maupun dokumen perdagangan yang sah. Mendapati informasi tersebut, Satgas melakukan penyelidikan dan menemukan ribuan ton bawang pada dua gudang di Pontianak.

"Barang bukti tersebut kemudian dilakukan tindakan penyitaan dan pendataan sesuai prosedur hukum guna kepentingan penyidikan lebih lanjut," imbuhnya.

Adapun Ade menyatakan bahwa pihaknya masih belum menetapkan tersangka dalam perkara ini lantaran masih mengumpulkan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka.

Namun demikian, berdasarkan penyidikan awal, aktivitas distribusi bawang impor ilegal tersebut selama kurang lebih satu tahun. Setiap minggunya terduga pelaku melakukan pemesanan sekitar 8 ton bawang.

"Dengan demikian, total penjualan dalam kurun waktu tersebut diperkirakan dapat mencapai sekitar 832 ton per tahun, dengan potensi nilai perputaran usaha mencapai puluhan miliar rupiah, yaitu sekitar Rp24,96 miliar," pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG - 120 Ton bawang bombai ilegal dari Pontianak, Kalimantan Barat dimusnahkan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah bersama Polrestabes Semarang. 6.171 karung bawang bombai tersebut masuk ke Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, tanpa dokumen persyaratan impor sehingga berpotensi membawa hama penyakit.
"Komoditas tidak dilengkapi dokumen karantina sebagai jaminan kesehatan. Tidak ada sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antararea (KT3) dari daerah asal, oleh karenanya bawang bombai yang masuk secara ilegal tersebut dimusnahkan sesuai UU No.21/1029 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan," jelas Heri Widarta, Ketua Tim Kerja Karantina Tumbuhan mewakili Kepala Balai Karantina Jawa Tengah, dalam siaran pers Senin (26/1/2026).
Lalu lintas komoditas pertanian melalui Pelabuhan Tanjung Emas perlu disertai dengan dokumen persyaratan impor antar daerah untuk mencegah penyebaran hama penyakit yang membahayakan. Tanpa dokumen persyaratan tersebut, kata Heri, ada hama penyakit berisiko terbawa ke daerah tujuan pengiriman sehingga mengancam keamanan pangan nasional.
"Tindakan karantina tersebut sebagai wujud profesionalisme dan komitmen bersama Balai Karantina Jawa Tengah, Polrestabes Semarang, dan instansi terkait dalam menjaga kelestarian dan keamanan hayati di wilayah Jawa Tengah. Pemusnahan tersebut sebagai salah satu upaya untuk mencegah ancaman organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK)," jelas Heri.
Acara pemusnahan itu ikut dihadiri oleh Kapolrestabes Semarang M. Syahduddi, Wali Kota Semarang, Kepala Pengadilan Negeri Semarang, Dandim 0733 Semarang, Kepala Bea Cukai Tanjung Emas, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Emas, serta General Manager PT Pelindo (Persero) Tanjung Emas.
Syahduddi menjelaskan bahwa pemusnahan bawang bombai ilegal itu dilakukan sesuai dengan prosedur karantina yang berlaku.

“Komoditas ini berpotensi membawa bakteri atau jamur berbahaya serta merugikan sektor pertanian nasional,” jelasnya.

Pelaksanaan tindakan pemusanahan menerapkan prosedur biosekuriti dengan cara dibakar dan ditimbun di Instalasi Karantina Hewan, Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.
Sebagaimana tertuang pada Pasal 35 UU Nomor 21 Tahun 2019 bahwa setiap orang yang melalulintaskan media pembawa HPHK, HPIK, OPTK dari suatu wilayah ke wilayah lain di dalam negeri wajib dilengkapi Sertifikat Kesehatan Antararea, dilaporkan kepada petugas karantina, dan melalui tempat pemasukan pengeluaran yang ditetapkan.
Bawang bombai dengan volume mencapai 120 ton tersebut diamankan tim gabungan Karantina Jateng, Pangkalan TNI AL (Lanal) Semarang, Polrestabes Semarang, Bea Cukai, dan Komando Distrik Militer (Kodim) saat Siaga Natal dan Tahun Baru (Nataru) lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya telah menggagalkan peredaran 123 ton bawang bombai ilegal. Bawang tersebut diangkut dari Kalimantan menuju Kota Semarang, Jawa Tengah. Amran menyebut seluruh bawang itu akan dimusnahkan.

Amran mengungkapkan, penggagalan distribusi bawang bombai ilegal tersebut dilakukan berkat adanya laporan yang masuk ke kanal pengaduan “Lapor Pak Amran”. “Kami dapatkan laporan malam hari, langsung kami telepon Pak Dandim. ‘Tolong ada barang masuk ilegal’. Ini harus kita tindak tegas. Bongkar sampai akarnya,” ujar Amran saat memantau 123 ton bawang bombai yang telah disita dan disimpan di sebuah gudang di Semarang Utara, Sabtu (10/1/2026) lalu.

Selain mengontak Komandan Kodim 0733/Kota Semarang, Amran juga menginformasikan rencana kedatangan bawang bombai ilegal tersebut kepada Kapolrestabes Semarang. “Ini ada 6.172 karung. Totalnya 123 ton,” katanya.

Amran tidak menerangkan secara rinci asal bawang bombai tersebut. “Yang jelas tidak punya surat-surat,” ucapnya.

Menurut Amran, selain menimbulkan kerugian materi, peredaran produk pertanian ilegal juga dapat berdampak lebih luas. Apalagi jika komoditas tersebut mengandung bakteri atau jamur. Ia menilai kondisi itu berpotensi memicu munculnya penyakit yang membahayakan masyarakat.

Amran mengungkapkan, sampel bawang bombai ilegal yang disita di Kota Semarang juga akan diuji di laboratorium untuk memastikan ada atau tidaknya kandungan bakteri maupun jamur. “Ini akan dimusnahkan nanti. Tidak ada distribusi atau lelang-lelang. Musnahkan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jawa Tengah Kombes Pol Djoko Julianto mengungkapkan, 123 ton bawang bombai ilegal tersebut disita di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada 2 Januari 2026. Ia mengatakan bawang tersebut diangkut dari Kalimantan.

Djoko belum mengungkapkan secara detail asal bawang bombai tersebut. “Intinya, proses penyidikan sudah kami lakukan dan akan terus berproses,” ujarnya saat diwawancarai seusai mendampingi Mentan.

Ia menambahkan, sejauh ini pihaknya baru mengamankan enam sopir truk dari perusahaan ekspedisi yang mengangkut bawang bombai ilegal tersebut. Namun, keenamnya masih berstatus sebagai saksi.

“Nanti dari pemeriksaan mereka, termasuk pemeriksaan berkaitan dengan asal-usul dokumen, baik dokumen kendaraan maupun barang, akan terus kami dalami,” kata Djoko.

Djoko mengungkapkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pengadilan terkait pemusnahan barang bukti. “Karena memang barang ini tidak tahan lama dan cepat membusuk, maka pemusnahan harus segera dilakukan. Namun, prosedur tetap kami jalankan,” ucapnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan penyitaan sebanyak 133,5 ton bawang bombai ilegal yang disimpan di sebuah gudang di Semarang Utara, Jawa Tengah.

Bawang tersebut ditemukan tanpa dokumen resmi dan langsung dimusnahkan untuk mencegah risiko penyebaran penyakit serta dampak lanjutan terhadap sektor pertanian nasional.

"Totalnya ada 6.172 karung. Totalnya 133,5 ton. Yang jelas tidak punya surat. Sebelum diketahui, dimusnahkan, tidak ada distribusi, tidak ada lelang-lelang," kata Amran saat melakukan penyidakan, Sabtu (10/1).

Pria yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menjelaskan penindakan dilakukan setelah menerima laporan adanya komoditas pertanian yang diduga masuk secara ilegal.

Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi cepat dengan aparat gabungan, termasuk TNI, Polri, Polisi Militer (PM), Bea Cukai, dan Badan Karantina Indonesia (Barantin). Penjagaan dilakukan untuk memastikan barang tidak sempat beredar di masyarakat.

"Kami dapatkan, malam langsung kami telepon PM, Pak Dandim. Kami telepon langsung, tolong ada barang masuk ilegal dan ini harus kita tindak tegas, siapapun. Tidak boleh ada sisa, bongkar sampai ke akar-akarnya," ujarnya.

Menurut Amran, penyelundupan komoditas pertanian tidak bisa dilihat dari jumlah barang semata. Risiko terbesar justru berasal dari potensi penyakit yang dibawa, seperti bakteri dan jamur yang belum ada di Indonesia dan dapat menyerang tanaman maupun ternak.

"Kalau bawa penyakit, satu ton dengan satu juta ton sama. Satu kilo dengan satu juta kilo sama. Ini yang paling berbahaya untuk negara kita," katanya.

Amran mengaitkan temuan tersebut dengan pengalaman wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada 2022. Saat itu, Indonesia kehilangan lebih dari 6 juta ekor sapi dengan nilai kerugian yang sangat besar dan berdampak langsung pada peternak.

"Begitu PMK terjadi, satu tempat, dua tempat, akhirnya seluruh Indonesia tidak terkendali. Kehilangan populasi kita 6 juta ekor lebih. Itu sekitar Rp135 triliun," ucap Amran.

Amran juga menyebut jika penyakit serupa menyebar ke komoditas tanaman seperti padi atau bawang, kerugiannya akan jauh lebih luas karena menyangkut mata pencaharian jutaan petani.

Ia menilai penyelundupan oleh segelintir oknum berpotensi mengorbankan kepentingan masyarakat dalam jumlah besar.

"Masal mau korbankan lebih dari 100 juta orang hanya karena 10 atau 20 orang. Ini yang tidak benar," katanya.

Selain bawang, Amran mengungkapkan pihaknya menerima banyak laporan terkait dugaan penyelundupan komoditas lain, seperti beras, minyak goreng, pupuk, hingga mesin pertanian. Seluruh laporan tersebut tengah ditelusuri sesuai kewenangan Kementerian Pertanian.

Ia memastikan bawang bombai ilegal yang ditemukan di Semarang Utara tidak akan disalurkan dalam bentuk apa pun. Aparat masih mengusut asal-usul barang dan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan penyelundupan tersebut.

"Ini harus dibongkar sampai ke akar. Tidak boleh ada ampun. Kalau kita kompromi, sama saja kita beternak kejahatan," ujar Amran.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar kasus penyelundupan 72 ton bawang bombai ilegal asal Belanda yang masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Selain masuk tanpa izin resmi, bawang bombai tersebut juga terbukti mengandung Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang berpotensi membahayakan sektor pertanian nasional.

"Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur dan jajaran Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) yang dengan cepat mengungkap dan mengamankan impor bawang bombai ilegal ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, komoditas tersebut terbukti mengandung penyakit yang berpotensi merusak tanaman pertanian di Indonesia," ujar Amran dalam keterangan resmi, Selasa (23/12).

Amran menjelaskan bawang bombai ilegal tersebut berasal dari Belanda dan masuk ke Indonesia melalui Malaysia sebelum diselundupkan ke dalam negeri.

Berdasarkan laporan aparat penegak hukum, pengungkapan kasus ini terjadi pada 2 Desember 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, berawal dari informasi rencana pengiriman bawang bombai dari Pelabuhan Kumai, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, melalui jalur laut.

"Di saat kami sedang gencar meningkatkan produksi pangan nasional, justru masih ada oknum yang mencoba menyelundupkan beras, bawang, dan komoditas pangan lainnya. Ini tidak bisa ditoleransi dan harus ditindak tegas. Saya percaya Bapak Kapolda Jawa Timur bersama jajaran Dirkrimsus akan menindaklanjuti kasus ini secara serius," kata Amran.

Total bawang bombai ilegal yang teridentifikasi mencapai 18 kontainer, terdiri atas 14 kontainer yang terdeteksi sebelumnya dan tambahan empat kontainer dalam pengungkapan terbaru atau setara sekitar 72 ton.

"Ini termasuk berani sekali masuk di jantung kota Indonesia," ujar Amran.

Dalam praktiknya, bawang bombai tersebut dikirim tanpa sertifikat kesehatan tumbuhan dari Balai Karantina. Untuk mengelabui petugas, pelaku menggunakan dokumen pengiriman palsu dengan keterangan komoditas berupa cangkang sawit.

Berdasarkan label pada kemasan, bawang bombai tercatat berasal dari Belanda dengan importir dari Malaysia.

Hasil uji laboratorium karantina menunjukkan bawang bombai ilegal tersebut positif mengandung empat jenis OPTK, yakni Aphelenchoides fragariae, Rhabditis sp, Alternaria alternata, dan Drechslera tertramera.

Temuan ini memperkuat kesimpulan pemasukan komoditas tersebut ke wilayah Indonesia harus dicegah dan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Bisa bayangkan kalau bawang kita kena, atau tanaman kita kena. Itu sangat sulit kita atasi," kata Amran.

Ia meminta agar penanganan kasus ini ditelusuri hingga ke jaringan importir, pelaku logistik, serta seluruh pihak yang terlibat.

"Ini tidak boleh diberi kompromi. Seluruh pihak yang terlibat harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, karena ini membahayakan tanaman kita dan dapat berdampak luas terhadap ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Amran juga mengingatkan masuknya penyakit melalui komoditas ilegal berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi sektor pertanian nasional, dengan menyinggung dampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di masa lalu. Karena itu, seluruh bawang bombai ilegal tersebut diminta segera dimusnahkan.

"Bayangkan jika penyakit ini menyebar ke tanaman lain. Dampaknya sangat besar dan sulit dikendalikan. Karena itu, langkah cepat dan tegas harus dilakukan untuk melindungi pertanian Indonesia," pungkas Amran.