Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran sertifikasi kompetensi gratis bagi alumni Program Magang Nasional (MagangHub) 2025 Tahap 3.

Program sertifikasi ini diselenggarakan melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi peserta untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengajak seluruh lulusan magang untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna memperkuat kompetensi dan meningkatkan peluang karier.

"Pendaftaran sertifikasi kompetensi secara gratis sudah dibuka. Saatnya alumni magang membuktikan kemampuan dan menambah nilai sebagai bekal karier ke depan," ujarnya.

Ia menjelaskan melalui sertifikasi kompetensi, lulusan magang akan memperoleh pengakuan kompetensi secara nasional, meningkatkan daya saing di dunia kerja, memperkuat portofolio, melengkapi pengalaman magang, serta membuktikan kemampuan melalui uji kompetensi.

"Manfaat lain dengan mengantongi sertifikasi kompetensi yakni dapat mendorong pengembangan karier, meningkatkan kepercayaan perusahaan, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia," katanya.

Peserta dapat memilih 15 skema sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan bidang masing-masing, yaitu Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Asisten Pengembang Web (Assistant Web Developer), Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal, Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemula, Supervisor Sumber Daya Manusia, dan Analis Data (Data Analyst).

Skema lainnya yaitu Digital Filing, Junior Secretary, Operator Komputer (Computer Operator), Memproduksi Karya Audio Visual, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Menyediakan Layanan Front Office, Pembuatan Desain Grafis, Pelayanan Pelanggan, serta Digital Marketing.

Darmawansyah menambahkan pendaftaran sertifikasi kompetensi bagi lulusan MagangHub 2025 Batch 3 dilaksanakan secara daring pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026.

Untuk lokasi asesmen, peserta dapat memilih lembaga sertifikasi profesi (LSP) terdekat dengan domisilinya, sedangkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi secara luring dilaksanakan pada 13 Juli hingga 13 Agustus 2026.

"Setelah proses asesmen selesai, peserta akan dinyatakan kompeten atau belum kompeten," ujarnya.

Pendaftaran sertifikasi kompetensi dapat dilakukan melalui laman maganghub.kemnaker.go.id, dengan mengikuti alur pendaftaran resmi yang tersedia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Pada 2025, total volume ketujuh layanan ini mencapai 6.481.784 berkas atau 78 persen terhadap jumlah layanan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan, terdapat tujuh layanan prioritas untuk mempercepat serta mempermudah pelayanan pertanahan dan tata ruang bagi masyarakat dengan pelayanan mencapai 6.481.784 berkas atau 78 persen.

"Pada 2025, total volume ketujuh layanan ini mencapai 6.481.784 berkas atau 78 persen terhadap jumlah layanan," kaya Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BP Dalu Agung Darmawan Agung, di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan untuk tujuh layanan prioritas tersebut meliputi pengecekan sertifikat tanah dengan standar operasional prosedur (SOP) satu hari kerja, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) satu hari kerja, hak tanggungan elektronik pada hari ketujuh, dan roya lima hari kerja.

Selain itu, peralihan hak lima hari kerja, pendaftaran surat keputusan (SK) sepuluh hari kerja, serta perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor dengan SOP lima hari kerja.

Dalu Agung Darmawan menjelaskan, untuk transformasi layanan berbasis elektronik telah memberikan hasil nyata pada tiga kelompok layanan utama, yakni hak tanggungan elektronik (HT-El), informasi pertanahan, dan peralihan elektronik.

Penyederhanaan proses bisnis pada layanan hak tanggungan elektronik, menurutnya lagi, mampu memangkas birokrasi melalui pengurangan tahapan dan aktor yang terlibat, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Kemudian, kata dia pula, pada layanan informasi pertanahan, terdata hingga saat ini permohonan pengecekan elektronik sudah mencapai 17.821.694 layanan, SKPT elektronik sebanyak 936.067 layanan, serta Zona Nilai Tanah (ZNT) elektronik sebanyak 1.516.709 layanan.

Sementara itu, pada layanan peralihan elektronik, pelaporan akta dilakukan melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN paling lambat tujuh hari setelah akta dibuat, sehingga dapat mencegah terjadinya transaksi berulang yang beriktikad tidak baik.

Sekjen ATR/BPN secara khusus menggarisbawahi bahwa implementasi HT-El terus menunjukkan perkembangan positif dan berkontribusi terhadap ekosistem pembiayaan nasional.

"Pada HT-El, sampai dengan Juni 2026 telah terbit 5.727.063 HT-El dengan total nilai Rp5.792 triliun dan didukung oleh 4.540 mitra kreditur," ujarnya.

Nilai HT-El juga ikut menunjukkan tren yang tinggi dari tahun ke tahun. Pada 2025, nilainya mencapai Rp1.008,81 triliun, selanjutnya pada 2026 hingga Juni ini realisasinya telah menembus Rp409,78 triliun.

"Capaian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi HT bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga menjaga kesinambungan ekosistem kredit, kepastian jaminan, serta kepercayaan perbankan dan masyarakat terhadap produk pertanahan elektronik," katanya lagi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan halal kini tidak lagi dipandang semata sebagai isu agama, tetapi telah menjadi simbol kesehatan, kebersihan, dan kualitas yang diterima secara global.

Pernyataan itu disampaikan Haikal saat menghadiri perayaan Matariki atau Tahun Baru Māori, yang diselenggarakan Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta, Selasa.

Selandia Baru telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang skema saling pengakuan dengan lembaga yang dipimpinnya pada tahun lalu.

"Halal sekarang bukan lagi berbicara soal agama. Halal adalah simbol kesehatan. Halal bukan hanya untuk Muslim, halal adalah untuk semua karena halal merupakan simbol kesehatan, simbol kebersihan, dan simbol kualitas," katanya.

Haikal mengatakan cara pandang tersebut merupakan transformasi definisi halal yang juga ia pelajari dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, konsep halal kini berkembang menjadi bagian dari gaya hidup dan tidak lagi hanya dikaitkan dengan kebutuhan umat Islam.

Ia mencontohkan saat berkunjung ke Amerika Serikat, kalangan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) menyebut halal sebagai simbol kesehatan.

Sementara di Korea Selatan, salah satu perusahaan farmasi menyebut halal sebagai kebersihan ganda.

Sedangkan, bagi Australia, sebut Haikal, halal dimaknai sebagai kepuasan pelanggan dan di Eropa produk halal dilihat sebagai pangan berkualitas tinggi (elite food) karena diproses dengan standar kebersihan yang lebih tinggi. Lalu, China memandang halal sebagai penggerak ekonomi (economic engine).

"China kini menjadi negara produsen produk halal nomor satu di dunia," ujar Haikal seraya menambahkan bahwa China memproduksi produk halal senilai lebih dari 21 miliar dolar AS setiap tahun.

Haikal mengatakan Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, namun bukan produsen produk halal terbesar.

Ia menyebut produsen halal terbesar adalah China, disusul Brasil dan Amerika Serikat, sehingga menurutnya halal kini telah menjadi milik semua orang.

"Mulai hari ini, terimalah bahwa halal adalah bagian dari kemakmuran hidup dan merupakan bagian dari peradaban modern," katanya.

Ia menambahkan di Indonesia pengembangan halal mengedepankan tiga prinsip, yakni transparansi, ketertelusuran, dan kepercayaan.

"Seiring kita melangkah ke masa depan, marilah kita merayakan kemitraan yang telah terjalin dan terus memperkuat Kemitraan Komprehensif antara Indonesia dan Selandia Baru," kata Haikal menambahkan.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan sertifikat halal, produk UMK memiliki peluang yang lebih luas untuk masuk ke pasar nasional bahkan internasional, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan sertifikat halal menjadi instrumen penting dalam perluasan akses pasar usaha mikro dan kecil (UMK).

“Dengan sertifikat halal, produk UMK memiliki peluang yang lebih luas untuk masuk ke pasar nasional bahkan internasional, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan,” kata Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan halal kini telah berkembang menjadi instrumen bagi UMK untuk memberikan nilai tambah secara ekonomi sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar.

“Halal kini telah menjadi instrumen penting ekonomi. Halal value chain terbukti memiliki kontribusi ekonomi yang sangat besar, kontribusinya tembus 27 persen PDB nasional. Angkanya itu sama dengan sekitar Rp4.900 triliun,” kata Haikal.

Adapun pemerintah melalui BPJPH turut memfasilitasi para pelaku UMK di berbagai daerah untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis.

“Program ini bukan sekadar penyerahan sertifikat, tetapi merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku usaha. Ketika produk memiliki sertifikasi halal, kepercayaan konsumen akan meningkat dan peluang usaha pun semakin terbuka,” ujar Haikal.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan sertifikasi halal merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak masyarakat, sekaligus instrumen pemberdayaan pemilik usaha termasuk UMKM untuk membangun kemandirian ekonomi dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Ia menilai sertifikat halal membuka peluang lebih luas untuk memasuki pasar nasional bahkan ekspor, khususnya ke negara-negara berpenduduk Muslim.

“Karena itulah Indonesia memiliki Undang-Undang Jaminan Produk Halal, bukan untuk mempersulit masyarakat maupun pelaku usaha, tetapi justru memberikan kepastian, perlindungan, dan kemudahan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal,” kata Jazuli.

“Pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah,” imbuhnya.

Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (BI) Suryono menambahkan sertifikasi halal adalah investasi bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan memperluas akses pasar.

Dengan kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, ekosistem halal nasional akan semakin kuat dan berdaya saing.

“Oleh karena itu, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi bersama BPJPH, pemerintah daerah, Halal Center, perguruan tinggi, pesantren, lembaga keuangan syariah, dan para pelaku usaha untuk mempercepat lahirnya lebih banyak produk halal yang berdaya saing,” kata Suryono.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemukan perbedaan luas antara sertifikat tanah dengan alas hak lama seperti Letter C, Letter D, girik, maupun petuk.

"Yang penting dipahami masyarakat adalah kepastian pengukuran tanah terletak pada kepastian posisi, batas, dan bentuk bidang tanah, bukan semata-mata pada luasnya," kata Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Kementerian ATR/BPN Agus Apriawan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, perbedaan luas tersebut merupakan hal yang wajar dan dapat terjadi akibat perbedaan metode serta teknologi pengukuran yang digunakan dari waktu ke waktu.

Agus Apriawan menjelaskan, alas hak lama pada dasarnya merupakan bukti administrasi penguasaan atau riwayat tanah yang berasal dari pencatatan desa maupun sistem perpajakan pada masa lalu.

"Dokumen-dokumen tersebut bukan merupakan bukti hak kepemilikan yang diterbitkan melalui sistem pendaftaran tanah nasional," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pada masa lalu ada kalanya pengukuran tanah masih menggunakan alat sederhana, seperti pita ukur atau meteran.

Alat itu memiliki keterbatasan jika digunakan di medan dengan topografi tertentu, seiring perkembangan teknologi, metode dan alat pengukuran tanah kini menjadi jauh lebih modern dan banyak alternatif.

Menurut Agus Apriawan, saat ini pengukuran tanah telah memanfaatkan teknologi berbasis satelit melalui global positioning system (GPS) dengan metode _real time kinematic (RTK) yang mampu menghasilkan tingkat ketelitian hingga lima sentimeter.

"Dengan teknologi tersebut, hasil pengukuran terkini menjadi lebih akurat dibandingkan metode sebelumnya," ujarnya.

Agus menambahkan bahwa perbedaan luas antara data pada alas hak lama dengan sertifikat tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan.

Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan alat ukur terdahulu, kondisi geografis saat pengukuran, hingga kemungkinan perubahan batas fisik tanah di lapangan.

"Selama batas-batas tersebut jelas dan disepakati, perbedaan luas yang masih dalam batas toleransi ketelitian merupakan hal yang dapat diterima," katanya.

Agus Apriawan pun mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melakukan pengukuran atau pendaftaran tanah guna memperoleh kepastian hukum atas bidang tanah yang dimiliki.

"Melalui pendaftaran tanah, dokumen lama, seperti Letter C, Letter D, girik, maupun petuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi pemilik tanah," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Sejak awal ditunjuk, yang pertama kali kami datangi Kepala Badan Gizi Nasional. Kami menyatakan siap memfasilitasi agar SPPG itu bisa mengurus sertifikat halal

Kudus (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat sebanyak 7.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di tanah air sudah mengantongi sertifikat halal, kata Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin.

"Sejak awal ditunjuk, yang pertama kali kami datangi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kami menyatakan siap memfasilitasi agar SPPG itu bisa mengurus sertifikat halal," ujarnya saat menghadiri serap aspirasi dan temu konsultasi layanan sertifikat halal di Pendopo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis.

Hanya saja, kata dia, sampai saat ini yang tercatat sudah mengantongi sertifikat halal baru 7.500 SPPG.

Ia mengakui belum mengetahui tingkat persentasenya karena belum mendapatkan data total SPPG di tanah air, karena terus berkembang.

Untuk mendorong mereka mengurus sertifikat halal, kata dia, BPJPH selalu berkoordinasi dengan BGN, terutama dengan koordinator SPPG-nya secara langsung.

"Koordinator-koordinatornya itu kami undang melalui zoom meeting. Bahkan setiap daerah kami adakan zoom meeting dengan para pengelola SPPG," ujarnya.

Pertemuan secara daring tersebut, kata dia, bertujuan agar mereka mendapatkan penjelasan langsung dari BPJPH tentang pengurusan sertifikat halal.

Ia mengkhawatirkan SPPG itu mendapatkan informasi sertifikat halal dari sumber yang lain yang belum kredibel, sehingga berpotensi terjadi missinformasi, sehingga kesannya mengurus sertifikat halal susah, mahal dan lain sebagainya.

Untuk SPPG dalam pengurusan sertifikat halalnya, kata dia, memang berbeda dengan UMKM, karena masuknya reguler sehingga harus dilakukan pemeriksaan lapangan.

"Sehingga memerlukan waktu. Kalau untuk pengurusan sertifikat halal secara reguler untuk kategori pelaku usaha menengah besar membutuhkan waktu maksimal 25 hari. Namun, realisasinya bisa lebih cepat karena ada yang hanya 10 hari selesai," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, kata dia, masih banyaknya SPPG yang belum mengurus sertifikat halal, karena masih terlalu sibuk dengan pencapaian target, sehingga prioritas mereka kuantitas.

"Sementara tahun ini mulai kualitas, sehingga mereka harus mulai memikirkan tentang selain sertifikat halal, juga sertifikat higienitas, kesehatan dan sebagainya karena itu yang harus dipersyaratkan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengurusan sertifikat halal merupakan kewajiban, karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan bukan Oktober 2026 merupakan batas akhir pengurusannya.

Sementara itu, jumlah SPPG di Indonesia per Juni 2026 sesuai data dari beberapa sumber disebutkan mencapai 29.991 SPPG yang tersebar di 38 provinsi.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menyatakan, capaian sertifikasi tanah di Provinsi DKI Jakarta mencapai 98,6 persen dari bidang tanah yang ada dan ini sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia.

"Capaian ini merupakan keberhasilan Bapak Gubernur dan jajaran dalam menata tata kelola administrasi pertanahan di Provinsi DKI Jakarta," kata Ossy di Jakarta, Rabu.

Menurut Wamen Ossy, cakupan sertifikasi yang telah mencapai 98,6 persen perlu terus ditingkatkan hingga seluruh bidang tanah di DKI Jakarta terdaftar dan bersertifikat.

Untuk mewujudkannya, Kementerian ATR/BPN akan memperkuat sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta, baik dalam percepatan sertifikasi tanah maupun peningkatan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

"Sebanyak 98,6 persen bidang tanah di DKI Jakarta telah terdaftar. Dan ini dapat menjadi contoh yang sangat baik bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia," ujar Wamen ATR/Waka BPN dalam keterangan resminya.

Penguatan sinergi sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta salah satunya dilakukan melalui integrasi data pertanahan, kependudukan, dan perpajakan.

Wamen Ossy mengatakan bahwa sinkronisasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Nomor Objek Pajak (NOP) menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem administrasi pemerintahan yang lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel, sekaligus mendukung optimalisasi pelayanan publik serta peningkatan penerimaan daerah.

“Kami terus mengembangkan integrasi data pertanahan dengan data kependudukan dan perpajakan. Ini penting untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy yang hadir mewakili Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyerahkan 499 Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemprov DKI Jakarta dengan total luas mencapai sekitar 85 hektare. Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) merampas aset milik eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel) dan 10 terpidana kasus korupsi sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan . Barang-barang yang dirampas tersebut akan dilelang pada Desember 2026.

Perampasan aset ini merupakan langkah eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Barang-barang yang dirampas terdiri dari uang tunai, tanah dan bangunan, kendaraan, perhiasan dan emas hingga barang-barang mewah itu telah disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Rampasan (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur.

Rencananya, aset-aset itu akan dilelang untuk kemudian hasilnya dikembalikan ke kas negara. "Terhadap semua barang rampasan baik dari perkara Taspen maupun perkara Kemenaker semuanya akan kita lelang di satu kesempatan dalam rangkaian kegiatan Hakordia di tanggal 9 Desember 2026," ujar Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK Mungki Hadipratikno, Rabu (24/6/2026).

Kelompok aset yang berasal dari kendaraan mencapai 25 unit, terdiri atas 19 mobil dan enam sepeda motor. Sejumlah kendaraan yang menjadi perhatian antara lain BMW 330i, Nissan GTR, Hyundai Palisade, Honda CR-V, hingga beberapa motor Ducati seperti XDiavel, Hypermotard, Multistrada, dan Streetfighter.



Dari deretan mobil yang dipamerkan KPK, ada mobil BAIC BJ40 yang merupakan barang sitaan dari tangan Immanuel Ebenezer. Barang ini akan dilelang untuk menutupi uang pengganti yang dibebankan terhadap Noel.

Sementara, kendaraan roda dua Ducati Scrambler berwarna biru cokelat Noel juga dirampas negara untuk dilelang. Terlihat juga ada Nissan GTR berwarna biru milik Irvian Bobby Mahendra yang turut dirampas dan akan dilelang.

"Jadi motor itu ada enam, kemudian mobil itu ada 19 jadi totalnya ada 25 unit (barang rampasan kasus K3)," ujar Mungki.

Selain kendaraan, KPK juga merampas aset properti berupa tiga bidang tanah dan bangunan. Aset tersebut meliputi rumah di kawasan Graha Raya Tangerang serta dua bidang tanah dan bangunan yang berada di wilayah Bekasi.



Aset lain yang turut masuk daftar rampasan yakni perhiasan, batu mulia, dan logam mulia. Kategori ini mencakup 10 cincin, enam gelang, satu kalung, satu set perhiasan, serta 13 keping emas batangan dengan total berat mencapai 758 gram.

KPK juga menyita berbagai barang mewah berupa tas, dompet, jam tangan, ikat pinggang, dan aksesori premium lainnya. Sejumlah merek yang tercantum di antaranya Louis Vuitton, Gucci, Fendi, Dior, Balenciaga, Michael Kors, hingga Prada.

Mungki menjamin kualitas barang-barang rampasan ini akan terjaga hingga waktu lelang mendatang. KPK akan menjaga kesesuaian barang saat waktu disita.

"Kita pastikan seperti itu. Jadi KPK itu menjaga nilai ya, bukan menambah nilai. Misalnya, ada motor salah satu katakan disita dalam keadaan mati. Kita ngga boleh menghidupkan itu. Karena itu menambah nilai namanya. Itu akan menjadi materi pemeriksaan BPK, nggak boleh," jelas dia.

Menurut Mungki, pihaknya hanya menjaga nilai. "Jadi kalau masuk sini hidup, kita harus jaga hidup terus. Kondisinya harus prima sesuai dengan pada saat dilakukan penyitaan, seperti itu," tandasnya.

JAKARTA - Di balik aktivitas operasional sektor energi, ada ribuan tenaga kerja yang setiap hari menjalankan tugas di lingkungan kerja dengan risiko tinggi. Karena itu, peningkatan kompetensi dan budaya keselamatan kerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjaga keberlangsungan operasi sekaligus melindungi setiap insan yang terlibat di dalamnya.

Semangat tersebut menjadi landasan PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) dalam memperkuat kolaborasi melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.

Nota kesepahaman mencakup sinergi program ketenagakerjaan dan pendayagunaan sumber daya manusia (SDM). Sementara itu, PKS difokuskan pada kolaborasi penyelenggaraan pelatihan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) Andy Arvianto dan Sekretaris Jenderal Kemnaker RI Cris Kuntadi. Sementara itu, PKS ditandatangani oleh SVP Pertamina Corporate University Robby Rafid, SVP HSSE PT Pertamina (Persero) I Ketut Laba, serta Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker RI Darmawansyah.

Penandatanganan turut disaksikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli, Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza, serta jajaran manajemen Pertamina dan Kemnaker.

Melalui sinergi pemerintah dan dunia usaha, Pertamina dan Kemnaker mendorong lahirnya tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berbudaya keselamatan.

Menaker RI Yassierli mengapresiasi sinergi dan dukungan yang diberikan Pertamina kepada Kemnaker. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan langkah strategis yang dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Indonesia, dan Kemnaker siap mengawal implementasinya.

“Dengan kolaborasi inilah, kita yakin bahwa tantangan apa pun kita bisa hadapi bersama,” pungkasnya.

Komisaris Utama Pertamina, Mochamad Iriawan, mengatakan bahwa kolaborasi Pertamina dan Kemnaker merupakan langkah strategis dan fundamental, terlebih di tengah dinamika global serta tuntutan transisi energi. Menurutnya, keberlanjutan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset atau penguasaan teknologi, tetapi juga kualitas SDM yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global.

"Investasi terbaik yang dapat dilakukan adalah investasi manusia. Pengembangan kompetensi, peningkatan produktivitas, serta pembentukan budaya HSSE yang unggul merupakan fondasi penting keberlanjutan perusahaan sekaligus kontribusi nyata mendukung ketahanan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Iriawan menambahkan, kerja sama ini juga sejalan dengan komitmen Pertamina untuk terus memberdayakan potensi masyarakat sekitar wilayah operasi melalui pendekatan creating shared value dan ekonomi sirkular.

“Semoga kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, menciptakan budaya keselamatan yang semakin kuat, serta menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia dan kemajuan bangsa,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza. Baginya, SDM merupakan jembatan yang menghubungkan strategi perusahaan dengan pencapaian kinerja yang ditargetkan. Selaras dengan itu, Pertamina juga berkomitmen tinggi untuk menjaga aspek kesehatan dan keselamatan para pekerjanya.

“Kita semua, di seluruh lini Pertamina Group, adalah satu keluarga. Ada keluarga yang menunggu di rumah, sehingga keselamatan setiap pekerja harus menjadi prioritas. Karena itu, arahan dari Komisaris Utama sangat jelas, yaitu memastikan setiap pekerja Pertamina selamat berangkat, selamat menjalankan pekerjaannya, dan selamat kembali pulang ke rumah,” tegasnya.

Oki juga menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan sehingga kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik.

“Mudah-mudahan melalui sinergi ini kita dapat membangun SDM yang solid dari hulu hingga hilir. Karena keberhasilan operasi Pertamina Group berawal dari insan-insan yang menjalankannya setiap hari secara aman, produktif, dan berkinerja tinggi,” jelas Oki.

Sertifikat Elektronik bisa dilihat di handphone lewat aplikasi Sentuh Tanahku.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah meluncurkan sertifikat tanah elektronik, dan pelayanan ini dinilai mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya.

"Sertifikat Elektronik bisa dilihat di handphone lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Ini lebih simpel karena data batas tanah disimpan secara digital, jadi tanah tak bisa digeser-geser," kata Yusuf (37), salah satu warga, dalam keterangan resmi Kementerian ATR/BPN yang diterima di Jakarta, Senin (22/6).

Yusuf mengaku sudah beralih dan memiliki Sertifikat Elektronik yang mempermudah akses layanan, dengan digitalisasi dokumen pertanahan.

Selain itu, kata Yusuf, saat diwawancarai di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Jawa Barat, menilai bahwa sertifikat elektronik lebih memberikan rasa aman dan kemudahan bagi para pemilik tanah.

Yusuf berinisiatif mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku untuk mempermudah akses terhadap layanan pertanahan. Melalui aplikasi tersebut, ia bisa melihat sertifikat tanahnya tanpa harus membawa dokumen fisik ke mana pun ia pergi.

"Proses pengecekan data dapat dilakukan secara cepat dan praktis," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Ilham (40), yang datang ke kantor pertanahan (kantah) setempat untuk mengambil Sertifikat Elektronik milik keluarganya setelah proses roya (proses resmi penghapusan hak tanggungan dari sertifikat tanah dan buku tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN) selesai dilakukan.

Warga Kabupaten Bogor itu merasakan, peralihan dari sertifikat analog ke elektronik merupakan langkah positif dalam modernisasi layanan pertanahan.

"Dari analog ke Sertifikat Elektronik bagus, bisa dicek juga dari handphone, mudah-mudahan tanah milik orangtua saya jadi lebih aman," katanya lagi.

Kementerian ATR/BPN menjamin keamanan data pertanahan dalam Sertifikat Elektronik dijaga secara berlapis, karena data fisik maupun yuridis telah dilindungi dengan sistem enkripsi.

Selain itu, batas bidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat Elektronik juga telah terintegrasi dalam sistem pemetaan nasional, sehingga data pertanahan menjadi lebih akurat dan terhubung.

Digitalisasi layanan pertanahan berupa Sertifikat Elektronik menjadi bagian dari upaya modernisasi layanan publik di bidang pertanahan.

Kehadiran layanan digital diharapkan mampu memberikan kemudahan, efisiensi, sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap data pertanahan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan pentingnya penerapan sertifikat tanah digital dalam sistem pertanahan nasional sebagai suatu keniscayaan di era modern.

“Sertifikat digital itu adalah necessary condition, sunatulloh, keharusan,” ujar Nusron di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa).

Menurut Nusron, digitalisasi bertujuan mempermudah akses serta meningkatkan efisiensi pengelolaan data pertanahan.

Ia menjelaskan bahwa dengan sistem digital, tumpang tindih kepemilikan lahan dapat dicegah.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan seluruh layanan sertifikasi mutu hasil perikanan dapat diakses pelaku usaha tanpa dipungut biaya.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk memperkuat jaminan mutu produk perikanan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun ekspor.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini menegaskan seluruh proses pengurusan sertifikasi mutu perikanan tidak dikenakan biaya.

“Tidak dipungut biaya apa pun alias gratis mulai dari pengajuan atau pendaftaran, proses audit atau inspeksi sampai mendapatkan sertifikat mutu," kata Ishartini dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan apabila terdapat pungutan dalam bentuk dan jumlah apa pun selama proses sertifikasi, maka hal tersebut bukan merupakan tindakan resmi KKP.

Menurut Ishartini, Badan Mutu KKP saat ini menyediakan sembilan layanan sertifikasi mutu perikanan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha sesuai kebutuhan dengan biaya nol rupiah.

Layanan tersebut meliputi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Cara Budi daya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) benih, Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB).

Kemudian, ada pula sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI), serta CPIB kapal atau Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal.

Ia mengatakan kebijakan layanan gratis tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus mempermudah pelaku usaha mengembangkan bisnis perikanan dari hulu hingga hilir.

Selain tanpa biaya, layanan sertifikasi juga dapat diakses secara daring melalui sejumlah platform, antara lain laman Online Single Submission (OSS) dan sistem layanan digital yang dikelola KKP.

Ishartini menjelaskan seluruh layanan sertifikasi telah memiliki standar waktu pelayanan atau service level agreement (SLA) yang jelas.

Untuk layanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, sertifikat diterbitkan paling lambat tujuh hari setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Sementara itu, layanan HACCP dan sertifikasi mutu lainnya ditargetkan selesai dalam waktu 10 hari sejak seluruh persyaratan dipenuhi.

Meski demikian, Ishartini menyebut pelaku usaha tetap harus memenuhi sejumlah perizinan dasar sebelum mengajukan sertifikasi.

Persyaratan tersebut antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), persetujuan lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta sertifikat standar.

"Jika perizinan dasar ini belum dipenuhi maka secara otomatis akan tertolak di sistem OSS," ujar Ishartini.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempercepat transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di seluruh Indonesia menjadi sebuah “mini campus” yang adaptif, modern, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya Kemnaker memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri.

Ia menilai, konsep mini campus dirancang untuk mengubah BPVP dari sekadar tempat pelatihan kerja menjadi pusat pembelajaran vokasi yang terintegrasi, adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja, serta mampu membangun ekosistem pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.

“Konsep mini campus ini dirancang agar BPVP tidak hanya menjadi tempat pelatihan kerja. Nantinya, BPVP akan bertransformasi menjadi pusat pembelajaran vokasi yang terintegrasi, adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja, dan mandiri,” ujar Yassierli.

Menurut dia, melalui konsep mini campus, BPVP diproyeksikan menjadi pusat pembelajaran vokasi yang didukung sarana dan prasarana modern serta teknologi mutakhir.

Dengan demikian, lulusan pelatihan tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga inovasi, daya saing, dan kesiapan memasuki dunia kerja.

"Dengan dukungan sarana dan prasarana yang modern, BPVP akan mampu mencetak tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tetapi juga inovatif, berdaya saing tinggi, dan siap diserap oleh dunia usaha maupun industri,” katanya.

Yassierli pun mengaku optimistis transformasi tersebut akan memperkuat peran BPVP dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan masa depan sekaligus mempercepat penyediaan tenaga kerja kompeten di berbagai sektor industri strategis.

“Saya menginginkan tingkat serapan hasil lulusan pelatihan vokasi di mini campus minimal 80 persen,” ujarnya.

Untuk mendukung transformasi tersebut, Kemnaker terus memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan vokasi melalui penyediaan puluhan ribu paket pelatihan gratis bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang terintegrasi dalam portal SIAPKerja.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas), Kemnaker Darmawansyah menegaskan bahwa transformasi BPVP merupakan bagian penting dari upaya membangun ekosistem pelatihan vokasi yang lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional.

Menurutnya, BPVP harus mampu menjadi pusat pengembangan kompetensi yang dekat dengan kebutuhan industri, responsif terhadap perubahan pasar kerja, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Transformasi ini bukan hanya perubahan struktur, tetapi juga perubahan cara kerja, orientasi kerja dan budaya layanan,” kata Darmawansyah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026