Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah senilai Rp20 juta per hunian telah masuk proses verifikasi calon penerima.

Hingga awal Juni 2026, proses verifikasi telah mencapai 300 ribu calon penerima, dari target awal sekitar 400 ribu.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan percepatan pelaksanaan program bedah rumah Rp20 juta saat ini difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan yang ditargetkan selesai seluruhnya pada Juni 2026.

"Saat ini, percepatan difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan. Dari target awal sekitar 400.000 unit, proses verifikasi telah mencapai sekitar 300.000 unit dan ditargetkan selesai seluruhnya pada Juni 2026," ucap Qodari di Jakarta, Rabu (17/6) dikutip Antara.

Ia menuturkan per awal Juni 2026 progres program bedah rumah Rp20 juta mencapai 13,51 persen. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan seluruh pelaksanaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni rampung pada Oktober 2026, paling lambat November 2026.

Qodari menjelaskan proses verifikasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua bulan, sedangkan pelaksanaan fisik perbaikan rumah memerlukan waktu sekitar tiga bulan.

Untuk besaran bantuan, kata dia, nilai reguler BSPS ditetapkan sebesar Rp20 juta. Angka ini terdiri atas Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

Khusus wilayah Papua dan Maluku Utara, bantuan bedah rumah sebesar Rp25 juta per unit. Sementara untuk wilayah pegunungan, pulau kecil, serta daerah terluar di Papua dan Maluku Utara, nilai bantuan bedah rumah mencapai Rp40 juta per unit.

"Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,3 triliun dari APBN untuk mendukung BSPS tahun 2026," ucap Qodari.

Ia menambahkan Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan alokasi dan progres tertinggi, diikuti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Adapun penetapan alokasi bantuan dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, antara lain jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, ketimpangan, serta variabel kedalaman kemiskinan.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan pengusulan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS bagi masyarakat saat ini dibuka seluas-luasnya.

"Memang kalau kita lihat mekanismenya, itu dimulai dari pengusulan. Pengusulan ini dibuka selebar-lebarnya sekarang," ujar Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/6).

Fitrah menjelaskan kalau dulu hanya anggota DPR, kepala daerah baik provinsi dan kabupaten/kota yang bisa mengusulkan BSPS, tetapi sekarang dibuka seluas-luasnya mulai dari anggota DPR, kepala daerah, tokoh masyarakat, sampai ketua ormas hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil tidak dilarang secara mutlak selama memenuhi ketentuan ketat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah menilai diskursus mengenai tambang di pulau kecil perlu ditempatkan secara proporsional dengan mengedepankan aspek regulasi, tata ruang, dan keberlanjutan lingkungan.

"Sebetulnya pernyataan 'tidak boleh' itu coba dicek dulu. Karena kalau di dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itu sendiri ada beberapa kegiatan yang disarankan untuk pulau kecil. Tidak dilarang, tapi dengan ketentuan," ujar Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana di Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, baru-baru ini

Kartika menjelaskan pendekatan hukum nasional tidak mengedepankan pelarangan absolut terhadap aktivitas pertambangan di pulau kecil. Menurut dia, seluruh aktivitas pemanfaatan ruang laut, termasuk pertambangan, harus tunduk pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), analisis dampak lingkungan, serta berbagai persyaratan teknis lainnya.

Ia menegaskan izin pertambangan hanya dapat diberikan apabila telah sesuai dengan tata ruang dan memenuhi pertimbangan keberlanjutan lingkungan maupun kepentingan ekonomi nasional.

"Kalau memang tata ruangnya sudah sesuai dan dibolehkan dalam beberapa pertimbangan, baik dalam konteks leverage dari potensial produksi mineral kita, atau untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, tentunya itu dibolehkan," ujarnya.

KKP menilai pengelolaan sumber daya alam di pulau kecil harus dilakukan secara terbatas dan bertanggung jawab. Pembatasan tersebut mencakup luasan area tambang, metode penambangan, hingga kewajiban reklamasi dan pascatambang guna menjaga keseimbangan ekologis serta kepentingan masyarakat setempat.

Pengamat pertambangan Ferdi Hasiman menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tidak melarang pertambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara mutlak. Menurut dia, Mahkamah Konstitusi justru mengakui potensi ekonomi pulau kecil sebagai bagian dari pengembangan nasional dengan syarat pengelolaan dilakukan secara proporsional dan berkelanjutan.

Ferdi menambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur kuota persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan mineral di pulau kecil maksimal 10 persen dari total kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Ketentuan tersebut dinilai menjadi instrumen penting agar aktivitas pertambangan tidak melampaui daya dukung lingkungan.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof. Nyoman Nurjaya menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus dipahami secara utuh. Menurut dia, aktivitas pertambangan dimungkinkan sepanjang seluruh ketentuan perlindungan lingkungan hidup dan kelestarian pulau kecil tetap dipatuhi.

“Rare unit, private island.” Begitu bunyi promosi di Instagram agen properti Xavier Marks Prestige yang menawarkan Pulau Umang. Pulau seluas lima hektare di Pandeglang, Banten itu telah dilengkapi resort dan dipasarkan seharga Rp65 miliar.

Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan tidak ada penjualan pulau. Pulau Umang disebut dikelola oleh PT GSM. Kepada tim KKP, perusahaan yang menjalankan bisnis resort dan wisata bahari tersebut mengklaim tidak pernah mengunggah atau meminta pihak lain mengunggah iklan penjualan Pulau Umang.

Meski begitu, “Tim menemukan adanya indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut sehingga pemanfaatan ruang laut harus dihentikan untuk sementara,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono melalui keterangan tertulis, tengah April lalu.

GSM disebut menjalankan bisnis di Pulau Umang tanpa memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil, dan Surat Izin Wisata Tirta. Alhasil, KKP menghentikan sementara pemanfaatan ruang laut resort milik GSM.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Sumono Darwinto meminta pengelola kooperatif dengan segera melengkapi seluruh perizinan yang dipersyaratkan. “Proses ini akan terus kami kawal dengan ketat guna memastikan setiap aktivitas pemanfaatan ruang laut di sekitar Pulau Umang berjalan sesuai koridor hukum,” ujar dia.

Kejanggalan Pemanfaatan Pulau Umang

Temuan izin tak lengkap pemanfaatan Pulau Umang jadi tanda tanya. Pasalnya, pulau ini telah lama dikenal sebagai salah satu destinasi popular di Pandeglang, Banten. Akun Youtube resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pandeglang pernah mempromosikan wisata di pulau ini pada 2022 lalu dengan judul “Pulau Umang Island Reborn”.

Pulau ini juga berlokasi tidak jauh dari Pelabuhan Sumur, dermaga lokal yang menjadi titik keberangkatan utama menuju pulau-pulau kecil di ujung Banten. Pulau Umang bisa dijangkau dalam waktu sekitar 10 menit dengan kapal cepat atau speedboat.

Pengembangan wisata resort di pulau ini dimulai sejak awal 2000-an alias lebih dari dua dekade lalu. Pengembangannya tergambar dalam citra satelit Google Earth.

Pada citra satelit tahun 2003, lokasi tampak gundul, namun sudah ada penanda pembagian bidang-bidang tanah. Baru pada tahun-tahun berikutnya, tampak bangunan-bangunan mengisi pesisir pulau, sedangkan pepohonan rindang mengisi bagian tengah pulau.

Citra satelit tahun 2020 menunjukkan pulau tersebut kembali gundul. Tampaknya, ini terkait renovasi atau pembangunan ulang alias proyek “reborn-nya” wisata pulau tersebut sebagaimana kemudian diberitakan oleh Dinas Pariwisata Pandeglang melalui akun Youtube-nya pada 2022.

Dalam tulisan dan pemberitaan lawas, pengusaha bernama Christian PB Halim disebut sebagai “pemilik dan pengelola” pulau tersebut. Christian yang beberapa kali muncul dalam berita seputar pembangunan Pandeglang, pernah mengungkapkan bahwa pihaknya mengembangkan konsep wisata alam alias back-to-nature di Pulau Umang.

Maka itu, bangunan resort menggunakan banyak unsur kayu dengan pemandangan yang luas ke alam sekitar. Di dalam wilayah pulau ini disebut-sebut ada area konservasi flora dan fauna. Pulau ini juga pernah beberapa kali diberitakan jadi lokasi untuk kegiatan konservasi terumbu karang oleh perusahaan maupun organisasi kemasyarakatan.

Deretan Aturan Pemanfaatan Pulau Kecil

Kasus Pulau Umang membuka kembali pertanyaan tentang bagaimana sebetulnya aturan pemanfafatan pulau kecil?

Pengelolaan pulau kecil diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) Tahun 2007 yang direvisi pada 2014. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa pulau dengan luas hingga 2.000 kilometer persegi atau 200.000 hektare masuk dalam kategori pulau kecil yang rentan kerusakan lingkungan sehingga perlu dilindungi.

Pemanfaatan pulau-pulau kecil diprioritaskan untuk sembilan kepentingan yaitu konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

Beberapa waktu lalu, Katadata pernah menurunkan tulisan soal penguasaan pulau kecil. Dari penjelasan regulator, warga negara Indonesia bisa memiliki sertifikat hak tanah di pulau kecil. Namun, sertifikat tersebut tidak bisa dijual ke warga negara asing. Untuk tujuan bisnis, warga negara asing bisa menguasai pulau dengan mendirikan perusahaan lokal lalu mengurus perizinan usaha untuk bisa memeroleh hak guna usaha (HGU) atau hak guna bangunan (HGB).

Bila mengacu pada tulisan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Arif Miftahul yang dipublikasikan situs Kementerian pada 2023, terdapat sederet aturan penting dalam pemanfaatan pulau.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2019 misalnya, menetapkan bahwa minimal 30 persen dari luas pulau kecil dikuasai negara. Artinya, pemanfaatan pulau kecil maksimal 70 persen dari luas pulau.

Dari 70 persen yang dapat dimanfaatkan tersebut, pelaku usaha wajib mengalokasikan paling sedikit 30 persen untuk ruang terbuka hijau. Artinya, luasan lahan pulau kecil yang dapat dimanfaatkan sebenarnya hanya 49 persen.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 20, pemberian Hak Atas Tanah atas sebidang tanah yang seluruhnya merupakan pulau atau yang berbatasan dengan pantai tidak dapat diberikan kepada satu orang atau badan hukum.

Selain itu, pengelolaan pulau kecil dengan luas kurang dari 100 kilometer persegi yang belum memiliki Rencana Tata Ruang, memerlukan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kolaka (ANTARA) - Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dan Pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan sertifikasi terhadap enam pulau kecil, guna memperkuat legalitas aset negara dan membuka pintu investasi di sektor pariwisata bahari.

Ahli Madya Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP Rido Miduk Sugandi Batubara saat ditemui di Kolaka, Rabu, mengatakan proses sertifikasi ini merupakan bagian dari upaya pendayagunaan pulau-pulau kecil secara terukur dan sesuai aturan hukum.

​"Sertifikasi ini sangat berguna untuk memastikan legalisasi aset pulau-pulau kecil di Kolaka. Setelah ditetapkan oleh kawan-kawan Kantah (Kantor Pertanahan), maka pemerintah daerah maupun pusat dapat mendorong pelaku usaha untuk mendayagunakan pulau tersebut," kata Sugandi.

Adapun enam pulau yang menjadi sasaran sertifikasi meliputi Pulau Lambasina Kecil seluas 56,98 hektare, Pulau Buaya 51,67 hektare, Pulau Laburoko 26,09 hektare, Pulau Kukusan 22,94 hektare, Pulau Lemo 21,80 hektare, dan Pulau Pisang 4,12 hektare.

Ia menekankan bahwa pemanfaatan pulau-pulau tersebut nantinya wajib merujuk pada peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yakni di bidang pertanian, perkebunan, dan pariwisata.

​Sugandi menjelaskan bahwa status keenam pulau tersebut saat ini masih merupakan Area Penggunaan Lain (APL) dan tidak berpenduduk. Proses pengukuran dan pemetaan lapangan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai Kamis (23/4) hingga Sabtu (25/4) mendatang.

​"Pemanfaatannya harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yakni untuk pertanian, pariwisata, dan perkebunan. Dampaknya tentu memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat pesisir di sekitar pulau," ujarnya.

​Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kolaka Akbar menyambut baik langkah taktis KKP. Menurutnya, sertifikasi ini menjadi pintu masuk bagi pengembangan potensi daerah secara terencana dan berkelanjutan.

​"Ini respon yang sangat bagus agar pemanfaatan pulau lebih tertib. Jika ada investor yang masuk, kita sudah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga tidak ada masalah di kemudian hari," kata Akbar.

​Ia menilai sektor pariwisata memiliki potensi paling besar untuk dikembangkan di wilayah tersebut, mengingat tingginya kebutuhan sarana rekreasi bagi masyarakat Kolaka, termasuk para pekerja sektor pertambangan di waktu libur.

​"Setelah sertifikasi selesai, kami akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memetakan potensi spesifik di tiap pulau, misalnya di Pulau Laburoko apa yang paling cocok dikembangkan. Dengan begitu, Pemda bisa lebih leluasa menawarkan peluang ini kepada pengembang yang berminat," jelasnya.

​Ia berharap program ini mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan keindahan alam di kawasan pesisir Kolaka.

Diketahui, beberapa instansi yang terlibat dalam pertemuan tersebut, antara lain Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP RI, Pemkab, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/Andika
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel sementara kegiatan pemanfaatan Pulau Umang di Kabupaten Pandeglang, Banten, karena pengelola belum melengkapi perizinan yang dipersyaratkan untuk usaha di pulau kecil.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan tindakan itu dilakukan setelah pihaknya menindaklanjuti informasi yang viral di media sosial terkait penawaran Pulau Umang.

"(Selasa) kemarin sore kami melakukan penyegelan di Pulau Umang, Banten," kata Pung dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan penindakan dilakukan untuk memastikan kegiatan pemanfaatan pulau kecil tetap sesuai aturan yang berlaku.

"Dalam hal mendukung geliat ekonomi di pulau-pulau kecil kami sangat mendukung, namun kepatuhan adalah harga mati," ujarnya.

Berdasarkan paparan KKP, Pulau Umang berada di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan luas sekitar 0,05 kilometer persegi atau 5 hektare dan berjarak 183 kilometer dari Jakarta.

Pulau tersebut dikelola PT GSM untuk kegiatan wisata seperti dermaga, pondok wisata (cottage), glamping, dan resort, serta memiliki nomor induk berusaha (NIB) skala usaha mikro.

Namun, hasil pengawasan KKP menunjukkan pengelola belum memiliki dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL), rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan izin usaha wisata bahari.

"Negara punya aturan di sini, di mana yang namanya pulau kecil tersebut dalam hal pengelolaannya tidak bisa semena-mena. Tidak mentang-mentang punya uang bisa membangun. Ada perizinan yang harus ditahapi, yang harus dilalui," tuturnya.

Ia menegaskan penyegelan tersebut bukan untuk menghentikan usaha secara permanen, melainkan penghentian sementara hingga kewajiban perizinan dipenuhi.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP Sumono mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan aturan sekaligus pembinaan pelaku usaha.

"Langkah tegas PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan itu tidak ada sama sekali niat untuk menghentikan usaha. Yang belum memiliki perizinan itu kita hentikan sementara kegiatannya," kata Sumono.

Menurut dia, pelaku usaha telah diarahkan untuk mengurus dokumen perizinan yang diperlukan sesuai ketentuan.

Sementara itu, hasil pemeriksaan KKP juga menunjukkan tidak terdapat penjualan resmi Pulau Umang, meskipun sebelumnya sempat muncul iklan penawaran pulau sebesar Rp65 miliar oleh agen properti yang tersebar di media sosial.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan PT GSM tidak menjual pulau secara online dan iklan oleh agen properti telah dihapus," ungkap dia.

Lebih lanjut, ia menambahkan KKP akan terus melakukan pendalaman terhadap aspek pemanfaatan dan kepemilikan Pulau Umang guna memastikan seluruh kegiatan usaha di pulau kecil berjalan sesuai ketentuan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan sertifikasi terhadap 9 pulau-pulau kecil sepanjang 2025 sebagai upaya mengamankan aset negara. Hal ini menyusul maraknya polemik penjualan pulau di situs internasional.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Ahmad Aris menyampaikan sertifikasi tersebut merupakan bagian dari strategi negara untuk memastikan pulau-pulau kecil tetap berada dalam kendali pemerintah dan dapat dikembangkan secara terarah.

Aris mengakui percepatan sertifikasi pulau-pulau kecil tak lepas dari sorotan publik terkait isu pulau yang diperjualbelikan. Alhasil, KKP mendorong agar seluruh pulau-pulau kecil disertifikasi atas nama negara atau pemerintah daerah untuk memperkuat penguasaan dan pengawasan negara.

“Iya [karena isu pulau yang diperjualbelikan]. Jadi kami dorong semua pulau-pulau kecil itu disertifikasi atas nama negara. Negara, pemerintah daerah. Tapi kalau sudah dikuasai masyarakat, dengan masyarakat. Begitu dikerjasamakan di situ ada negara, ada masyarakat. Tapi KKP yang mencari investor,” kata Aris seusai konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Selasa (30/12/2025).

Secara total, sejak 2011–2025, KKP telah mensertifikasi 81 pulau-pulau kecil. Pada tahun ini, 9 pulau yang disertifikasi berada di kawasan Balak-balakang, kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang lokasinya berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Aris, langkah sertifikasi ini diambil untuk menghindari persoalan penguasaan lahan seperti yang terjadi di Kepulauan Seribu, di mana sebagian lahan pulau sudah dimiliki perorangan sehingga menyulitkan pengembangan.

Dia menjelaskan, dengan sertifikasi atas nama negara atau pemerintah daerah, maka proses pengembangan ke depan dinilai akan lebih cepat karena tidak perlu berurusan dengan kepemilikan individu.

Dalam model tersebut, KKP berperan sebagai pihak yang mencarikan investor, sementara kepemilikan lahan tetap melibatkan negara, pemerintah daerah, dan masyarakat agar tidak terjadi penggusuran.

Dia juga mengeklaim sejumlah proyek pengembangan pulau berbasis skema tersebut telah berjalan. Salah satunya di Gili Kondo, Lombok Timur, yang dikembangkan investor asal Italia dengan estimasi nilai investasi sekitar Rp1 triliun. Skema serupa juga berlangsung di Kepulauan Anambas dengan nilai investasi yang diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.

Sertifikasi lahan juga mendukung proyek strategis sektor kelautan lainnya, seperti pengembangan tambak garam di Pulau Rote. Proyek ini mencakup lahan sekitar 1.000 hektare dengan pembagian antara KKP, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta nilai investasi pemerintah mencapai Rp700 miliar.

Aris menegaskan, seluruh sertifikasi pulau-pulau kecil tersebut diterbitkan atas nama negara melalui KKP untuk kemudian dikembangkan secara terukur dan berkelanjutan.

Di sisi lain, sampai dengan November 2025, terdapat 164 penerbitan perizinan usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp28 miliar.

“Memang target kita tahun 2025 itu adalah 150 dan capaian kita 164. Jadi capaiannya kurang lebih 108%, melebihi dari target yang sudah kita tetapkan,” pungkasnya.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan sertifikasi hak tanah atas 9 pulau kecil di Indonesia sepanjang tahun ini.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DJPK KKP Ahmad Aris mengatakan sertifikasi dilakukan di pulau-pulau kecil terluar di Indonesia yang berpotensi dikembangkan secara ekonomi dan melibatkan masyarakat.

"Kita juga melakukan sertifikasi hak tanah di pulau-pulau kecil. Terutama pulau-pulau kecil terluar seluruh Indonesia dan pulau-pulau kecil yang potensial untuk dikembangkan secara ekonomi dan melibatkan masyarakat," ujar Aris dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

Selain itu, Aris menegaskan sertifikasi dilakukan untuk mengamankan pulau-pulau kecil di Indonesia, salah satunya Kepulauan Balabalakang, Sulawesi Barat.

"Sertifikasi itu untuk lahannya KKP dalam rangka mengamankan pulau-pulau kecil. Jadi contoh yang 9 (pulau kecil) tahun ini itu posisinya di Balabalakan itu dekat dengan ibu kota negara yang baru (IKN)," tambahnya.

Kemudian, dalam proses pengembangan sertifikasi tahap pertama sebesar 1.000 hektare (ha), seperti di lokasi tambak garam di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur terdapat kolaborasi dalam penggunaan lahan.

Kolaborasi penggunaan lahan sebanyak 500 ha untuk masyarakat, 200 ha untuk pemerintah daerah (pemda), dan 300 hektare untuk KKP.

"Di situ ada kolaborasi di dalam penggunaan lahan supaya kegiatan ekonomi yang dilakukan di samping memberikan manfaat kepada negara nasional juga pemda dan masyarakat," jelas Aris.

Lebih lanjut, Aris juga menyebut KKP terus mendorong untuk semua pulau-pulau kecil di Indonesia untuk bisa disertifikasi dan selanjutnya akan dicarikan investor dari luar negeri.

"Begitu dikerjasamakan di situ ada negara, ada masyarakat, tapi KKP yang mencari investor," pungkasnya.

Dari penerbitan izin usaha tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nya sebesar Rp28 miliar

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat telah menerbitkan 164 izin usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil sepanjang tahun 2025.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Ahmad Aris mengatakan jumlah tersebut melampaui target yang ditetapkan sebanyak 150 izin, dengan capaian sekitar 108 persen.

“Dari penerbitan izin usaha tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nya sebesar Rp28 miliar,” kata Ahmad dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan izin usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang telah diterbitkan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, hingga Bali.

Beberapa kawasan yang telah mendapatkan izin usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil antara lain kawasan Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Gili Gede, Karimunjawa, Derawan dan Maratua.

Ahmad menuturkan penerbitan izin usaha tersebut merupakan bagian dari program pengawasan dan pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selain perizinan, KKP juga melaksanakan program sertifikasi hak atas tanah (HAT) di pulau-pulau kecil. Pada 2025 telah terealisasi sembilan sertifikat, salah satunya di Pulau Balabalakan di Sulawesi Barat.

Adapun secara kumulatif, sejak 2011 hingga 2025 KKP telah menerbitkan 81 sertifikat HAT.

Ahmad menjelaskan sertifikasi dilakukan untuk memastikan pulau-pulau kecil tercatat atas nama negara maupun pemerintah daerah.

Jika pulau sudah dikuasai masyarakat maka pengelolaan dilakukan bersama dengan melibatkan negara, masyarakat dan investor.

“Contohnya di Gili Kondo, Lombok Timur, sudah ada investor dari Italia yang saat ini tengah menyusun desain pengembangan. Tanah di lokasi tersebut tercatat atas nama KKP dan pemerintah daerah,” katanya.

KKP menegaskan bahwa penerbitan izin usaha, sertifikasi dan kerja sama investasi menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan pemanfaatan pulau-pulau kecil sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan negara.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan dan menggencarkan sertifikasi pulau-pulau kecil dengan melibatkan lembaga-lembaga lainnya seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Tentunya kita terus gencarkan inventarisasi dan sertifikasi (pulau-pulau) melibatkan lembaga-lembaga terkait seperti KKP, sehingga seluruh pulau terluar mendapatkan sertifikasi tanah, legalitas hukum atau hak atas tanah di atasnya untuk memastikan keamanan dan keselamatan,” kata Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Upaya sinergis antara Kementerian ATR/BPN dengan KKP ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepastian hukum serta perlindungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Hasil nyata kolaborasi Kementerian ATR/BPN dan KKP dalam sertifikasi pulau-pulau ini, diharapkan dapat terus berlanjut.

Kementerian ATR/BPN mendapatkan sejumlah penghargaan atas kontribusinya dalam mendukung percepatan sertifikasi pulau-pulau kecil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Kami dari Kementerian ATR/BPN sangat terhormat dan bangga menerima ini dari KKP, utamanya menghargai upaya kita bersama dalam penyerahan sertipikat pulau-pulau kecil terluar. Ini juga menjadi wujud bahwa negara hadir sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto agar kedaulatan bangsa kita terus diperkuat dan tegak di negeri sendiri,” ujar Ossy.

Kementerian ATR/BPN menerima penghargaan atas perannya dalam mempercepat penerbitan Sertifikat Hak Pakai di berbagai pulau di Indonesia atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penghargaan tersebut meliputi penerbitan Sertifikat Hak Pakai atas bidang tanah di Pulau Lusi oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sidoarjo; di Pulau Mega oleh Kantah Kabupaten Bengkulu Utara; oleh Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Kemudian di 10 Pulau Tidak Berpenduduk oleh Kantah Kabupaten Mamuju; di Pulau Batek oleh Kantah Kabupaten Kupang; serta di Pulau Salaut Besar oleh Kantah Kabupaten Simeulue.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, serta kepada Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Andi Renald.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut belum ada rencana terkait pengembangan sektor transportasi laut. Terutama yang berkaitan soal kebutuhan kapal untuk menghubungkan nadi transportasi antar pulau-pulau kecil.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menjelaskan keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala untuk mengembangkan transportasi laut. Sehingga saat ini, Pemerintah masih berharap untuk keterlibatan peran badan usaha, baik swasta maupun BUMN/BUMD.

"Karena ceruk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup terbatas, maka diarahkan untuk pengembangan dan pembangunan diarahkan ke badan usaha swasta, BUMN, BUMD, dan lainnya," ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Masyhud menjelaskan, pengembangan sektor transportasi laut terdiri dari dua aspek. Pertama, berkaitan dengan pengadaan armada kapal dan muatannya. Kedua, terkait pembangunan dan pengembangan pelabuhan serta fasilitas sandarannya.

Masyhud mengatakan, untuk rencana pengembangan pelabuhan telah disusun menjadi rencana induk. Sehingga untuk beberapa tahun ke depan, akan ditetapkan pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru.

Namun, untuk pendataan kebutuhan kapalnya, hingga saat ini Pemerintah belum memiliki rencana induk berapa jumlah ideal di Indonesia.

"Kemudian untuk kapal dan angkutan, terus terang ini masih menjadi proses, untuk rencana induknya, kalau ini sudah kita selesaikan, kita bisa melihat roadmap pengembangan transportasi laut secara keseluruhan, baik kapal, muatan dan pelabuhan," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menambahkan, untuk pengadaan kapal memang tidak sepenuhnya dibebankan kepada BUMN, tetapi ada peran APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan negara untuk penambahan armada kapal.

Menhub berharap, ke depan peran sektor swasta lebih besar untuk berinvestasi di moda transportasi laut. Sehingga kebutuhan layanan kapal laut, terutama di wilayah-wilayah kepulauan bisa terakomodir dengan baik.

"Kalau keterlibatan pemerintah, kita sudah tandatangan untuk Pelni, itu diberikan PMN Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru. Jadi ada keterlibatan pemerintah terhadap pengembangan angkutan laut. Kita harapkan swasta bisa terlibat sehingga pemenuhan kapal bisa kita penuhi," kata Menhub.

(NIA DEVIYANA)