Kenaikan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) berpotensi menyebabkan beban pembayaran bunga utang pemerintah membangkak pada tahun ini. Dalam APBN 2026, alokasi pembayaran bunga utang mencapai Rp 599,6 triliun atau 19% dari target penerimaan negara.

Berdasarkan data Investing.com, yield SBN tenor 10 tahun sempat menyentuh level 7,5% pada pekan lalu, tetapi mulai berangsur turun pada hari ini ke level 6,8%. Sedangkan dalam APBN 2026, asumsi suku bunga SBN 10 tahun yang ditetapkan adalah sebesar 6,9%.

Namun, yield SBN masih berpotensi naik seiring ketidakpastian global yang masih tinggi dan proyeksi kenaikan suku bunga global maupun Bank Indonesia.

Kepala Makroekonomi dan Keuangan INDEF Muhammad Rizal Taufikurahman mengatakan, kenaikan yield SBN akan meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah, baik untuk penerbitan utang baru maupun pembiayaan kembali (refinancing) utang yang jatuh tempo.

“Dengan alokasi pembayaran bunga utang yang sudah mendekati Rp 600 triliun atau sekitar 15% APBN, setiap kenaikan yield akan memperbesar beban bunga utang,” kata Rizal kepada Katadata, Jumat (12/6).

Menurutnya, risiko terbesar adalah terjadinya crowding out anggaran, yakni ketika porsi belanja produktif semakin terdesak oleh kewajiban pembayaran bunga utang. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, menurut dia, fleksibilitas fiskal pemerintah akan melemah dan persepsi risiko investor terhadap Indonesia dapat meningkat,

"Sehingga mendorong yield SBN naik lebih tinggi dan menciptakan siklus kenaikan biaya utang yang sulit diputus,” ujarnya.

Senada, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet, menilai tekanan fiskal Indonesia saat lebih besar daripada yang digambarkan pemerintah. Ia menjelaskan, porsi pembayaran bunga utang mencapai sekitar 15-16% dari total belanja negara.

Porsinya jika dibandingkan dengan belanja pemerintah pusat bahkan sudah mendekati 20% dan mencapai 22% jika dibandingkan dengan penerimaan perpajakan.

“Fitch juga mencatat rasio bunga terhadap pendapatan Indonesia berada di sekitar 17%, termasuk yang tertinggi di kelompok negara berperingkat BBB,” kata Yusuf.

Menurutnya, kenaikan yield SBN memperbesar risiko pembiayaan ulang utang atau refinancing risk. Apalagi, pemerintah menghadapi jatuh tempo utang mencapai Rp 833,9 triliun pada tahun ini, tertinggi dalam periode 2025-2036.

“Sebagian besar merupakan warisan penerbitan utang pada masa pandemi. Konsekuensinya, utang lama dengan kupon rendah harus digantikan oleh utang baru dengan biaya yang jauh lebih mahal,” ujarnya.

Menurut Yusuf, kenaikan yield SBN tenor 10 tahun dari sekitar 6% pada awal tahun, sempat melonjak hingga menjadi 7,4% pada pekan lalu menunjukkan bahwa investor meminta premi risiko yang lebih tinggi untuk memegang surat utang pemerintah Indonesia.

Selain risiko refinancing, kondisi tersebut juga berpotensi mempersempit ruang fiskal karena pemerintah harus mengalokasikan dana yang semakin besar untuk membayar bunga utang.

“Kombinasi defisit primer dan kenaikan biaya utang merupakan kondisi yang perlu diawasi karena dapat menciptakan efek bola salju, yaitu ketika utang menambah bunga, bunga memperbesar defisit, dan defisit pada akhirnya menambah utang baru,” kata Yusuf.

Rating S&P

Para investor saat ini tengah menunggu hasil peninjauan peringkat utang Indonesia oleh S&P Global Ratings, yang menjadi satu-satunya lembaga pemeringkat utama yang belum mengumumkan evaluasi tahunannya terhadap Indonesia.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual menilai hasil pemeringkatan S&P akan berdampak pada aliran modal asing. Jika S&P menurunkan outlook, bahkan peringkat utang Indonesia, maka kemungkinan besar akan terjadi aliran modal asing keluar dari investasi portofolio.

"Tentu rupiah juga akan terpengaruh," ujar David kepada Katadata.co.id.

Analis lembaga pemeringkat global ini sebelumnya sempat memperingatkan, meningkatnya tekanan fiskal akibat pembayaran utang yang lebih tinggi dapat meningkatkan risiko penurunan rating Indonesia.

Analis S&P Global Ratings Rain Yin mengatakan, rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan Indonesia secara konsisten selalu berada di bawah 15% untuk waktu yang lama. Namun, rasio tersebut meningkat secara signifikan sejak pandemi dan tidak menurun dengan cepat. Rain Yin melihat, rasio pembayaran bunga utang pemerintah kemungkinan besar telah melampaui 15% terhadap penerimaan negara.

“Jika rasio tersebut tetap berada di atas ambang batas itu, hal tersebut dapat mendorong pandangan yang lebih negatif terhadap peringkat Indonesia,” kata Rain Yin dalam sebuah webinar dikutip dari Bloomberg pada Februari 2026.

Dalam metodologi pemeringkatan S&P, rasio bunga terhadap penerimaan menjadi indikator penting untuk menilai daya tahan fiskal. Pemerintah yang biasanya merilis data realisasi pembayaran bunga utang dalam dokumen APBN Kita kini tak lagi menampilkannya.

Namun dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan belanja bunga utang sebesar Rp 552,1 triiun. Jika membandingkannya dengan penerimaan dalam APBN 2025 sebesar Rp 3.051 triliun maka rasionya mencapai 18,4%, sedangkan jika dibandingkan realisasi penerimaan APBN 2025 maka rasionya mencapai 20%,

Pembayaran bunga utang melonjak drastis dalam beberapa tahun terakhir, dan juga menelan porsi yang semakin besar dalam belanja negara.

S&P bukan satu-satunya yang memberi sinyal kehati-hatian. Moody’s Ratings pada awal Februari telah menurunkan prospek peringkat Indonesia dari stabil menjadi negatif. Lembaga tersebut menyoroti risiko tata kelola dan arah kebijakan fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Strategi yang Perlu Dilakukan Pemerintah

Rizal menilai pemerintah perlu memperkuat disiplin fiskal melalui optimalisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja. Selain itu, pengelolaan utang perlu dilakukan lebih aktif, termasuk dengan memperpanjang tenor utang dan menjalankan strategi liability management untuk mengurangi tekanan refinancing.

“Pada akhirnya, faktor yang paling efektif menurunkan yield bukan hanya intervensi pasar, tetapi juga meningkatnya kepercayaan investor terhadap kredibilitas kebijakan dan fundamental ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Yusuf menilai pemerintah sudah mengambil sejumlah langkah untuk meredam tekanan jangka pendek, seperti strategi front loading pembiayaan dan debt switch dengan Bank Indonesia guna menata ulang profil jatuh tempo utang. Namun, menurutnya langkah tersebut hanya bersifat sementara.

“Instrumen manajemen utang hanya dapat meredam gejala, bukan menyelesaikan akar masalah,” kata Yusuf.

Ia menegaskan solusi utama tetap terletak pada perbaikan fundamental fiskal, terutama melalui perluasan basis pajak, peningkatan kualitas belanja negara, dan pengembalian keseimbangan primer ke arah positif.

“Pasar pada dasarnya tidak mempermasalahkan negara yang berutang. Yang dinilai adalah apakah negara tersebut memiliki rencana yang kredibel untuk membayar dan mengelola utangnya dalam jangka panjang,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) akan meningkatkan remunerasi rekening kas pemerintah di bank sentral agar kenaikan bunga penerbitan utang APBN tidak terjadi secara signifikan.

Keputusan ini diambil usai koordinasi lebih lanjut terkait dengan stabilisasi nilai tukar rupiah antara BI, pemerintah dan DPR pagi ini, Sabtu (6/6/2026). Dengan kurs yang sudah terdepresiasi hingga ke level Rp18.000 per dolar AS, pemerintah dan bank sentral kini menyepakati untuk menaikkan imbal hasil (yield) guna meningkatkan daya tarik obligasi.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa selama ini pihaknya memberikan remunerasi kepada pemerintah atas rekening kas di bank sentral. Pemberian remunerasi yang lebih tinggi ke pemerintah diharapkan mengurangi beban utang pemerintah ke depannya.

"Kalau kami tingkatkan remunerasi dari BI kepada pemerintah secara neto, beban bunga pemerintah di fiskal itu suku bunga SBN dikurangi remunerasi BI," jelas Perry kepada wartawan usai konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Harapannya, peningkatan remunerasi BI ke pemerintah bisa menjaga penerbitan utang neto APBN bisa terkendali. Sebagai informasi, tahun ini saja pemerintah sudah menganggarkan pembayaran bunga utang Rp599 triliun.

Dengan begitu juga, lanjut Perry, pemerintah bisa menjaga kredibilitas fiskal di mata lembaga pemeringkat yang menyoroti besarnya rasio bunga utang pemerintah terhadap penerimaan (interest payment to revenue).

"Kalau remunerasi BI iamu tingkatkan, secara neto kan tetap terkendali. Sekaligus itu menjawab concern-nya salah satu lembaga rating, interest payment-nya terkendali," ujar Gubernur BI dua periode itu.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa akan mendukung upaya penguatan nilai tukar dengan BI.

Meski tidak diperinci lebih lanjut, Purbaya menyebut akan mendukung bank sentral untuk memperkuat koordinasi kebijakan pemerintah dengan BI. Tujuannya agar kebijakan fiskal dan moneter semakin sinkron dan lebih berdampak ke signifikan ke perekonomian.

"Tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke rupiah sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih rendah dari sekarang," katanya pada kesempatan yang sama.

Fokus pemerintah, lanjut Purbaya, adalah memastikan agar level nilai tukar rupiah yang sudah menyentuh Rp18.000 per dolar AS ini tidak semakin mempersulit masyarakat. Contohnya, pedagang tempe yang tergerus keuntungannya karena harga impor kedelai yang naik akibat rupiah.

"Dengan nanti kebijakan yang bagus itu kami akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tauhu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya," jelas pria yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp 18.000 belum mengganggu kemampuan pemerintah membayar utang. Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/6/2026), menjelaskan kupon surat utang pemerintah bersifat tetap atau fixed rate, sehingga perubahan nilai tukar tidak banyak berpengaruh.

Namun, dia mengakui pelemahan nilai tukar rupiah berdampak pada pembayaran bunga utang pemerintah berdenominasi valuta asing (valas). Hanya saja, kata Purbaya, pergerakan rupiah saat ini masih dalam kisaran perhitungan pemerintah.

"Kuponnya sih konstan. Kalau pembayaran utang kan lewat kuponnya. Cuma pada waktu rupiah melemah ya meningkatkan dalam rupiah pembayarannya," kata Purbaya.

Pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp 16.500 per dolar AS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada saat harga bahan bakar minyak (BBM) melonjak akibat konflik geopolitik, pihaknya telah melakukan simulasi terhadap nilai tukar rupiah.

Ia tidak merinci skema simulasi yang telah dilakukan. Purbaya hanya menuturkan bahwa fundamental rupiah masih di bawah level Rp 18.000 per dolar AS yang terjadi saat ini. "Pada dasarnya, fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang. Lebih kuat dari yang sekarang," ujarnya.

Terpisah, Bank Indonesia (BI) memastikan terus melakukan intervensi di pasar valas dengan intensitas yang lebih tinggi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang masih berlanjut hingga ke level Rp 18.000-an per dolar AS.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan bank sentral juga memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market untuk tetap menarik aliran modal masuk ke instrumen aset domestik.

"Intervensi yang berkesinambungan akan terus dilakukan secara konsisten melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, disertai dengan pembelian SBN di pasar sekunder," tegas Destry.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah pengelolaan fiskal pemerintah menjadi sentimen negatif investor sehingga memicu pelemahan nilai tukar rupiah, yang kini sudah jatuh ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Purbaya tidak menampik adanya berbagai kalangan yang menilai rupiah yang kian terdepresiasi ini disebabkan oleh kekhawatiran investor terhadap APBN. Namun, dia menyebut justru kinerja pengelolaan fiskal membaik setelah akhir kuartal I/2026 sempat mencatatkan defisit hingga Rp240,1 triliun (0,93% terhadap PDB).

Salah satu indikasinya adalah penerimaan pajak yang tumbuh lebih tinggi hingga akhir Mei 2026. Dia mengeklaim pertumbuhannya mencapai 22% (yoy), sehingga melampaui pertumbuhan sampai akhir April yang hanya sekitar 16% (yoy).

"Mei itu pertumbuhan pajaknya 22,1%, jadi jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu. Itu satu hal yang menggembirakan," jelasnya kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Purbaya menyebut akan segera menyampaikan update kondisi APBN sampai 31 Mei 2026 lalu. Rencananya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menggelar konferensi pers esok hari, Jumat (5/6/2026).

Indikasi kinerja positif APBN lainnya, terang Purbaya, adalah defisit yang baru 0,7% terhadap PDB. Kendati meningkat dari 0,64% terhadap PDB (Rp164,4 triliun) pada akhir April lalu, namun nilainya menyempit apabila dibandingkan dengan akhir Maret 2026 yaitu 0,93% terhadap PDB (Rp240,1 triliun).

Namun, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebut perkembangan APBN bakal bervariasi setiap bulannya.

"Cuma sampai sekarang sih masih aman karena income kami tumbuhnya di atas perkiraan banyak orang," jelas Purbaya.

Mengenai pelemahan nilai tukar rupiah, Purbaya tidak menampik bahwa bakal ada pengaruhnya ke APBN. Salah satunya yakni meningkatnya beban bunga dari utang berdenominasi valas yang diterbitkan pemerintah.

Sebab, pembayaran bunga yang berasal dari tingkat imbal hasil (yield) SBN pemerintah ini dibayarkan ke pemegang atau pembeli obligasi secara reguler. Nilai tukar rupiah yang kian melemah terhadap dolar AS diakui bakal memberikan tekanan kepada pembayaran bunganya secara reguler ke pemegang obligasi.

"Kuponnya sih constant. Cuma pada waktu rupiah melemah, ya meningkat dalam rupiah pembayarannya. Cuma kan ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya," jelasnya.

Pria yang juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini enggan berkomentar lebih lanjut soal rupiah. Dia menyerahkan urusan stabilitas nilai tukar ke Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter.

"Pada dasarnya BI masih menjalankan kebijakan dengan baik dan semuanya masih di bawah kendali mereka. Saya serahkan Rupiah ke mereka," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pelemahan nilai tukar rupiah sampai ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) bakal berdampak ke pembayaran bunga utang pemerintah berdenominasi valuta asing (valas).

Namun, Purbaya mengeklaim bahwa level nilai tukar rupiah saat ini masih dalam kisaran perhitungan pemerintah.

"Kuponnya sih constant. Cuma pada waktu rupiah melemah, ya meningkat dalam rupiah pembayarannya. Cuma kan ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya," jelasnya kepada wartawan usai Sidang Paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (4/6/2026).

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp16.500 per dolar AS. Purbaya menyebut sudah melakukan simulasi penghitungan dampak perang terhadap pelemahan nilai tukar sampai dengan kenaikan harga minyak.

Meski demikian, Purbaya enggan menjelaskan lebih lanjut seperti apa simulasi yang sudah dilakukan pemerintah. Dia hanya mengeklaim bahwa fundamental rupiah masih di bawah level Rp18.000 per dolar AS seperti saat ini.

"Basically fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang. Lebih kuat dari yang sekarang," ujarnya.

Berdasarkan keterangan terpisah, Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa depresiasi nilai tukar rupiah yang kini sudah tembus Rp18.000 per dolar AS masih dipengaruhi oleh tensi geopolitik serta kebutuhan dolar yang tinggi di domestik.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, tensi geopolitik Timur Tengah yang kembali tereskalasi dan menghambat prospek damai mendorong harga minyak tetap tinggi dan meningkatkan risiko inflasi global.

Alhasil, arus dana keluar dari negara-negara emerging markets seperti Indonesia. Selain itu, kebutuhan domestik masih cukup besar sesuai dengan pola repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri (ULN).

"Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya," jelasnya melalui keterangan tertulis, Kamis (4/6/2026).

Selain itu, BI menyatakan bakal memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market untuk tetap menarik aliran modal masuk ke instrumen aset domestik.

Intervensi yang berkesinambungan, lanjut Destry, akan terus dilakukan secara konsisten melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, disertai dengan pembelian SBN di pasar sekunder.

Bank sentral juga menjanjikan bakal berkoordinasi dan berkomunikasi dengan korporasi dan pelaku pasar lainnya terus dilakukan secara intensif.

Bisnis.com, JAKARTA — Utang pemerintah sampai dengan 31 Maret 2026 tembus Rp9.920,42 triliun. Posisi ini naik hampir 3% dari level periode sampai Desember 2025 yaitu Rp9.637,9 triliun.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), posisi utang pemerintah sampai akhir kuartal I/2026 itu setara dengan 40,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Perhitungan rasio utang terhadap PDB ini didapatkan dari membagi outstanding utang terbaru yakni Rp9.637,9 triliun, serta akumulasi PDB harga berlaku terbaru yaitu kuartal I/2026 (Rp6.187,2 triliun) dan tiga kuartal sebelumnya yang keseluruhan mencapai Rp24.341,4 triliun.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," dikutip dari laman resmi DJPPR Kemenkeu, Kamis (7/5/2026).

Sebelumnya, sampai dengan akhir 2025, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih 40,46%. Mayoritas berasal dari penerbitan SBN Rp8.387,2 trilliun atau 87%, sedangkan pinjaman Rp1.250,67 triliun atau 13%.

Besaran porsi ini masih sama sampai dengan 31 Maret 2026. Utang pemerintah yang berasal dari SBN naik ke Rp8.652,89 triliun dan pinjaman naik tipis ke Rp1.267,52 triliun.

"Komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,22%," dikutip dari situs resmi DJPPR.

Strategi Pemerintah

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bakal memperbaiki kinerja penerimaan negara untuk mengimbangi pesatnya kebutuhan pembiayaan APBN. Kendati rasio utang relatif masih di bawah standar internasional yakni 60% terhadap PDB, berbagai lembaga internasional turut memerhatikan rasio utang maupun bunganya terhadap penerimaan.

Sampai dengan kuartal I/2026, defisit APBN sudah mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Pembiayaan utang pun sudah terealisasi Rp258,7 triliun atau 31,1% terhadap PDB.

Penerimaan negara, khususnya perpajakan, dinilai sebagai kunci usai lembaga pemeringkat blak-blakan memberi peringatan ke Purbaya ihwal rasio pembayaran bunga utang terhadap PDB. Apalagi, beban bunga pemerintah berpotensi meningkat usai kenaikan yield SBN beberapa waktu belakangan.

S&P, terang Purbaya, menyampaikan kepadanya pada saat pertemuan di AS bahwa rasio debt interest to revenue merupakan salah satu matriks dalam penentuan peringkat utang. Kendati Indonesia disebut masih berperingkat BBB alias investment grade, matriks ini menjadi salah satu catatan S&P kepada Purbaya.

"Mereka bilang antara 15% sampai 20% [terhadap penerimaan] ya. Kami akan turun ke bawah di sekitar sana. Sekarang agak di atas level, atas sedikit. Kata S&P itu salah satu matriks mereka yang kita ada di limit. Kami akan dorong terus ke bawah dan kami sudah tahu caranya," ujarnya kepada wartawan pada konferensi pers APBN KiTa, Rabu (5/5/2026).

Dari sisi performa lelang SBN, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini masih percaya diri bahwa pemerintah tidak kesulitan untuk menerbitkan surat utang di tengah volatilitas pasar keuangan. Apalagi, dia mengeklaim China sudah menunjukkan minatnya untuk membeli SBN valas berdenominasi renminbi yuan yakni Panda Bond.

Surat utang valas yang akan diterbitkan di pasar China ini ditargetkan meluncur pada semester II/2026. Untuk itu, dia pun meyakini bisa melakukan diversifikasi pasar utang di luar investor AS.

Apalagi, dia turut menargetkan rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB atau tax ratio naik ke 10,5% terhadap PDB. Target ini cukup ambisius setelah realisasi tax ratio 2025 hanya 9,31% terhadap PDB.

"Investor masih berminat ke kami dan kepercayaan mereka ke kami masih tinggi," tuturnya.

Institute for Development of Economics and Finance mengingatkan, terdapat tiga risiko besar yang membayangi perekonomian Indonesia saat ini. Ketiganya adalah pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan imbal hasil atau yeild surat utang, dan pelebaran defisit fiskal.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance Annisa Riza menjelaskan, kenaikan yield surat utang akan berdampak langsung pada kenaikan biaya utang pemerintah.

“Ketika yield-nya semakin tinggi, maka biaya untuk utang semakin tinggi. Dan kita sudah defisit sangat tinggi sekarang ya, sehingga kemungkinan besar akan ditutup oleh utang,” kata Anisa dalam diskusi publik, Kamis (30/4).

Berdasarkan dokumen nota keuangan APBN, beban pembayaran utang terus meningkat. Pada 2026, utang jatuh tempo diperkirakan mencapai sekitar Rp 833,96 triliun, naik dari Rp 800,33 triliun pada 2025.

Alokasi pembayaran bunga utang juga meningkat dari sekitar Rp 552,15 triliun menjadi Rp 599,44 triliun. Dengan demikian, total utang yang harus dibayar pemerintah pun melonjak dari Rp 1.352,48 triliun menjadi R p1.433,40 triliun.

Ia menilai kapasitas fiskal Indonesia sebenarnya sudah dalam kondisi ketat bahkan sebelum adanya tekanan tambahan seperti kenaikan harga minyak mentah. Tanpa kebijakan yang inovatif atau “out of the box”, tekanan fiskal berisiko semakin dalam.

Adapun risiko kedua datang dari nilai tukar. Dalam asumsi APBN 2026, kurs rupiah dipatok di kisaran Rp 16.500 per dolar AS, namun realisasi menunjukkan tekanan depresiasi yang dalam. Ia pun menyoroti kinerja rupiah sebagai salah satu mata uang terlemah di kawasan.

"Kita sendirian saat ini melemah terhadap dolar. Sementara yang lainnya tetap menguat,” kata dia.

Kurs rupiah kian melemah mendekati 17.400 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 0,12% ke level 17.346 per dolar AS, setelah sempat nyaris menembus 17.400 per dolar AS siang ini.

Adapun risiko ketiga, menurut Indef, adalah pelebaran defisit fiskal. Ia mengingatkan bahwa defisit berpotensi melampaui batas 3% terhadap PDB. Kondisi ini dapat berdampak pada persepsi risiko investor dan peringkat kredit Indonesia yang saat ini berstatus outlook negatif.

Dari sisi rasio, utang pemerintah pada 2025 sudah mencapai sekitar 40,54% terhadap PDB dan berpotensi terus meningkat. Kenaikan yield dan melemahnya rupiah dinilai dapat menekan minat investor terhadap obligasi pemerintah.

Selain itu, beban bunga utang terhadap berbagai indikator fiskal juga menunjukkan tren meningkat. Pada 2026, pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai sekitar 22,27% terhadap penerimaan perpajakan dan sekitar 19,05% terhadap pendapatan dalam negeri.

Meski inflasi masih dalam kisaran target dengan asumsi sekitar 2,5% di APBN 2026 Annisa mengingatkan bahwa asumsi makro yang terus meleset dapat memperlemah ketahanan fiskal.

“Kalau banyak asumsi meleset, ketahanan fiskal kita semakin rentan. Ini yang perlu diantisipasi serius oleh pemerintah,” katanya.

JAKARTA - Ketidakpastian global akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang mempengaruhi rantai pasok bisnis membuat kalangan pengusaha bergantung bantuan pemerintah sebagai salah satu bantalan fiskal. Keberpihakan pemerintah kepada industri dinanti demi menyiasati tekanan pada arus keuangan perusahaan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie menekankan bantuan dari perbankan untuk menjaga fundamental perusahaan menjadi vital saat ini. Seturut itu, keringanan soal bunga utang dari perbankan juga diperlukan.

"Di satu sisi, kami mesti jaga kesehatan keuangan, di lain sisi juga para pelaku usaha membutuhkan sedikit keringanan. Ini bagaimana inconvenience bisa dilalui dengan memberikan suatu fleksibilitas dari sisi cashflow," kata Anin saat dijumpai di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Anin menyoroti kestabilan keuangan perusahaan yang berlabel mapan sejauh ini menciptakan efek rambatan ke pelaku usaha UMKM. Atas dasar itu, dampak keuangan yang dialami perusahaan sebagai industri hulu bakal berdampak ke sektor usaha di level terkecil.

Setidaknya, kata Anin, kalangan industri semua sektor terutama yang berkapitalisasi besar mesti memiliki kekuatan finansial sampai dua kuartal ke depan pada tahun ini. Ketahanan fiskal perusahaan ini salah satunya untuk memastikan efisiensi yang berujung PHK massal dapat diminimalisir. "Saya rasa itu (ketahanan keuangan) yang paling penting. Karena kalau bisa cashflow-nya dijaga selama 6 bulan ke depan," kata Anin.

Adapun merujuk survei Kadin Indonesia Institute yang memberikan gambaran dunia usaha di kuartal I-2026 menunjukkan konflik geopolitik memberikan tekanan yang cukup besar, terutama melalui kenaikan biaya dan pelemahan permintaan. Dampak terbesar terlihat pada lonjakan harga energi atau komoditas sebesar 20,9%, yang menunjukkan bahwa ketegangan global mendorongkenaikan harga input produksi dan biaya operasional, sehingga menekan margin usaha di berbagai sektor.

Selain itu, depresiasi nilai tukar rupiah (16,2%) dan penurunan permintaan pasar (16,2%) menjadi dampak signifikan lainnya. Pelemahan nilai tukar meningkatkan biaya impor bahan baku, sementara permintaan yangmenurun mencerminkan melemahnya daya beli dan aktivitas perdagangan,baik domestik maupun global.

Bisnis.com, JAKARTA — Tuntutan bagi pemerintah untuk mengejar target tinggi setoran pajak 2026 semakin besar usai berbagai peringatan dari lembaga pemeringkat. Guna merespons kerisauan berbagai lembaga global tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun memasang target ambisius agar penerimaan pajak 2026 konsisten tumbuh 30% dalam sembilan bulan ke depan.

Pada 2026, pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun. Layaknya tulang punggung penerimaan negara, porsi penerimaan pajak mencapai 75% dari keseluruhan penerimaan negara yang sebesar Rp3.153,6 triliun.

Ambisi Purbaya setidaknya sudah lebih dulu diutarakan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto pada acara di Pusdiklat Pajak, Rabu (8/4/2026). Dia memprakirakan penerimaan pajak harus tumbuh minimal 23% setiap bulannya sampai Desember agar target bisa tercapai. Upaya ekstra menjadi kunci usai sinyal melambatnya pertumbuhan sudah terlihat pada Maret lalu.

Berdasarkan data APBN KiTa sampai 31 Maret 2026, realisasi penerimaan pajak tumbuh cukup tinggi yaitu 20,7% (yoy). Akan tetapi, pertumbuhan double digit itu sejatinya melambat dari Januari-Februari 2026 yang mencapai 30% (yoy) lebih. Itu pun berkat efek basis rendah dari tahun sebelumnya.

Di sisi lain, ketiga lembaga pemeringkat global, Moody's, Fitch dan S&P menyoroti kinerja penerimaan pajak pemerintah. Khususnya, dampak rendahnya penerimaan terhadap risiko pelebaran defisit APBN hingga menembus batas 3% terhadap PDB.

S&P Global Ratings merupakan lembaga pemeringkat teranyar yang memberikan peringatan langsung kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Kendati tak tercantum pada laporannya 14 April 2026 lalu, Purbaya sendiri yang mengungkap kekhawatiran S&P.

Menurut Purbaya, lembaga bermarkas di AS itu mengingatkan agar rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan (interest payments to revenue ratio) tidak melebihi 15%.

Rasio bunga utang terhadap penerimaan negara	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 *(versi realisasi sementara)
Realisasi pembayaran bunga utang (triliun rupiah)	258	275	314	343	387	440	488	514
Realisasi penerimaan negara (triliun rupiah)	1.943	1.960	1.647	2.011	2.635	2.784	2.851	2.756
Rasio (%)	13,2	14	20,8	17	14,6	15,8	17,11	18,7
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Audited 2018-2024, APBN KiTa 2025, diolah

Peringatan serupa juga disampaikan oleh Fitch awal Maret 2026. Ini bahkan yang menjadi salah satu alasan Fitch menurunkan prospek utang pemerintah dari stabil ke negatif. Apalagi, rasio bunga utang terhadap penerimaan pemerintah pada 2025 lalu menjadi sorotan karena diestimasi mencapai 17%, atau termasuk yang tertinggi di antara peers sesama kategori BBB.

Fitch bahkan memprakirakan rasio keseluruhan penerimaan negara terhadap PDB pada 2026 dan 2027 hanya bisa mencapai 13,3%. Ini lebih rendah dari median negara-negara berkategori BBB. Faktornya dinilai akibat tidak adanya upaya mobilisasi penerimaan yang signifikan.

Kinerja memperluas basis penerimaan juga menjadi catatan Moody's yang lebih dulu menurunkan prospek utang Indonesia ke negatif.

Rasio penerimaan pajak (triliun rupiah)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Penerimaan perpajakan	1.285,14	1.547,84	2.034,54	2.154,21	2.232,70	2.217,9
PDB	15.434,15	16.970,79	19.588,45	20.892,38	22.138,96	23.821,1
Rasio penerimaan pajak (tax ratio) (% PDB)	9,76	9,12	10,39	10,31	10,08	9,31
Sumber: Laporan Tahunan DJP, BPS, Kementerian Keuangan (diolah)

Gebrakan Purbaya

Kekhawatiran lembaga pemeringkat ini terhadap kinerja penerimaan pajak telah dijawab langsung oleh Purbaya saat bertemu dengan S&P. Dia berjanji akan terus mendorong anak buahnya khususnya di Direktorat Jenderal Pajak untuk bekerja lebih keras lagi.

Hal ini kendati performa penerimaan pajak dinilai sudah lebih baik, apabila dilihat dari tiga bulan pertama 2026. Apalagi, Januari-Februari 2026 bisa tumbuh hingga 30% (yoy).

Menurutnya, ini menjadi sinyal yang positif untuk disampaikan kepada S&P. Pertumbuhan Maret 2026 yang melambat pun dinilai olehnya karena faktor musiman.

"Sampai Maret tumbuhnya turun sedikit karena musiman kan, karena libur panjang itu. Tetapi masih tumbuh 30% yang paling pertama. Itu untuk mereka sinyal yang amat positif," katanya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tak menampik bahwa S&P menjadikan interest payment to revenue ratio salah satu matriks penentuan peringkat utang suatu negara.

Purbaya pun menjanjikan target pertumbuhan pajak konsisten 30% setiap bulannya sampai dengan Desember 2026.

Realisasi APBN Kuartal I/2025 dan I/2026 (triliun rupiah)	Januari 2025	Januari 2026	Pertumbuhan (% yoy)	Februari 2025	Februari 2026	Pertumbuhan (% yoy)	Maret 2025	Maret 2026	Pertumbuhan (% yoy)
Penerimaan negara	157,8	172,7	9,5	317,4	358	12,8	520,4	574,9	10,5
Penerimaan pajak	88,9	116,2	30,7	188	245,1	30,4	327	394,8	20,7
Belanja negara	180,8	227,3	25,7	348,1	493,8	41,9	620,3	815	31,4
Keseimbangan primer	11,1	(4,2)	(138,3)	48,6	(35,9)	(173,8)	21,9	(95)	(537,7)
Defisit/surplus	(23)	(54,6)	137,4	(30,7)	(135,7)	342,4	(99,6)	(240,1)	140,5
% terhadap PDB	(0,09)	(0,21)		(0,13)	(0,53)		(0,41)	(0,93)
Sumber: data APBN KiTa Kemenkeu

"Beberapa minggu ke depan kami perbaiki lagi harusnya sih. Paling enggak kami akan jaga 30% terus sepanjang tahun. Enggak gampang, tetapi kalau ekonomi tumbuh lagi bagus dan orang-orang pajak saya sudah baik seperti sekarang, harusnya enggak ada masalah," jelas Purbaya.

Purbaya menaruh harapan tinggi kepada para anak buahnya. Sejak dilantik September 2025, dia telah merombak berbagai pejabat unit Kemenkeu khususnya yang fokus pada unit penerimaan seperti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Pada hari ini, dia kembali melantik delapan pejabat eselon II baru di lingkungan Kemenkeu. Dia menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap menjaga kedisiplinan fiskal sebagaimana diminta oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Angka defisit itu bukan sekadar target, tetapi sinyal ke dunia. Kita serius atau tidak. Jadi dalam acara itu saya selalu utarakan bahwa itu adalah tekad dari Bapak Presiden kita. Kita tidak akan pernah menembus 3%," ujarnya kepada para pejabat Kemenkeu saat pelantikan di Aula Mezzanine, Gedung Juanda, Kemenkeu.

Ragam Strategi DJP

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptono mengatakan bahwa salah satu kunci bagi DJP untuk bisa merealisasikan target pertumbuhan penerimaan minimal 23% adalah perubahan regulasi perpajakan.

Namun, apabila tidak ada perubahan, Prianto menyampaikan bahwa otoritas pajak tetap harus bisa melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Dari sisi intensifikasi, DJP dinilai bisa meningkatkan proses pengawasan melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dan pemeriksaan pajak yang bertujuan menguji kepatuhan.

"Dari sisi ekstensifikasi, yaitu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui proses perluasan objek pajak di ranah shadow economy," terangnya kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Di sisi lain, Prianto menilai pengetatan kebijakan restitusi pendahuluan sesuai Pasal 17C dan 17D Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bisa menjadi alternatif.

"Dengan demikian, pemeriksaan pajak dilakukan terlebih dulu atas permohonan restitusi wajib pajak/pengusaha kena pajak. Pada akhirnya, pemerintah dapat menunda pencairan restitusi pajak hingga setahun setelah permohonan restitusi diterima kantor pajak," jelasnya.

DJP pun sudah menyiapkan berbagai amunisi regulasi untuk memperkuat upaya penerimaan pajak. Namun, ini belum dipastikan bisa mulai berlaku 2026 karena berada dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP 2025-2029.

Misalnya, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Peningkatan Penerimaan Pajak guna memperkuat dasar hukum dalam proses penagihan pajak dan untuk meningkatkan kualitas pengaduan terkait dengan tindak pidana perpajakan.

Kemudian, RPMK tentang Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak bertujuan agar tax intermediaries yang terdaftar dapat mencapai jumlah optimal serta menyempurnakan regulasi pengawasan terhadap instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILA) dalam kepatuhan penyampaian data ke DJP.

Lalu, RPMK untuk perluasan basis pajak dalam rangka pengenaan pajak yang lebih adil. Tujuan peraturan ini adalah untuk menyempurnakan regulasi pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri, landasan hukum bagi pajak karbon, serta pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol.

Khusus terkait dengan regulasi untuk perluasan basis pajak ini, Kepala Riset Pajak Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memberikan sejumlah catatan. Menurutnya, potensi penerimaan pajaknya tidak terlalu besar.

"Untuk pajak digital hanya Rp2,5 triliun sampai Rp4 triliun. Sedangkan pajak karbon menurut Bank Dunia potensinya hanya Rp200 miliar. Sedangkan jasa jalan tol, berdasarkan perhitungan kasar saya, hanya Rp4,1 triliun," jelasnya kepada Bisnis.

Adapun pada acara di Pusdiklat Pajak, Rabu (8/4/2026), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menuturkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak 2026 harus mencapai 22,9% (yoy) dari realisasi tahun lalu, yaitu Rp1.917,6 triliun.

Bimo mengatakan bahwa upaya ekstra oleh DJP untuk mengamankan penerimaan merupakan keniscayaan. Sebab, apabila hanya secara ceteris paribus atau keadaan biasa, DJP bisa mengamankan penerimaan Rp1.800 triliun.

Namun, hal ini tidak mungkin karena kebutuhan belanja pemerintah besar untuk di antaranya mendorong pertumbuhan ekonomi. Program-program prioritas pemerintah pun memiliki porsi anggaran yang besar. Akibatnya, pemerintah masih harus mengejar tambahan penerimaan Rp560 triliun dari upaya ceteris paribus itu.

Apalagi, Bimo blak-blakan menyebut Indonesia memiliki 90 juta basis pajak. Namun, sebagian besar tidak bisa dipajaki karena masih berkategori non-taxable income alias masih pendapatan tidak kena pajak (PTKP).

Di sisi lain, pihaknya pun sudah mengantisipasi pertumbuhan penerimaan pajak pada Maret 2026 yang sudah melambat ke 20% (yoy). Baginya, otoritas pajak harus mendorong pertumbuhan minimal 23% (yoy) selama sembilan bulan ke depan.

"Januari-Februari bisa steady 30,7%, di Maret melambat [ke] 20,7%. Ini warning. Kami harus tumbuh minimal 23% untuk bisa tercapai [target] Rp2.357,7 triliun," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) akan mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB (investment grade) dengan outlook stabil.

Purbaya mengaku bahwa konfirmasi peringkat tersebut disampaikan langsung ketika bertemu jajaran S&P di Washington DC, Amerika Serikat pada Selasa (14/4/2026) waktu setempat. Dalam pertemuan itu, sambungnya, S&P menanyakan kebijakan pemerintah dalam menjaga kesehatan postur anggaran.

"S&P menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita, termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu. Fokus utama mereka adalah memastikan apakah kita konsisten menjaga defisit di bawah 3% dari PDB," ujar Purbaya dalam video keterangannya yang dibagikan kepada awak media, Kamis (16/4/2026).

Selain defisit, S&P juga menyoroti rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan atau pajak yang kini berada di atas level 15%. Purbaya pun menyatakan investor dan lembaga pemeringkat bahwa rasio tersebut masih dalam koridor yang terkendali seiring dengan akselerasi pengumpulan penerimaan negara.

Bendahara negara memaparkan kinerja penerimaan pajak yang tumbuh 30% pada dua bulan pertama tahun ini. Jika ditarik secara tahunan maka pertumbuhan pajak periode Januari—Maret 2026 tumbuh sebesar 20% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Kami sampaikan bahwa restrukturisasi organisasi Pajak dan Cukai telah dilakukan agar performanya lebih baik. Mereka sepertinya cukup puas dengan angka pertumbuhan penerimaan kita," katanya.

Fundamental ekonomi Indonesia itu, sambung Purbaya, juga didukung pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren kenaikan seperti pada kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39%. Menurut Purbaya, S&P cukup puas dengan perkembangan tersebut.

"Berita yang agak menyenangkan buat saya bahwa S&P memberikan konfirmasi bahwa rating kita tetap BBB dengan outlook yang tetap stabil," klaimnya.

Terkait adanya laporan yang menyebutkan Indonesia memiliki risiko tinggi, Purbaya meluruskan bahwa penilaian tersebut merujuk pada data lama yang dirilis sebelum pertemuan koordinasi dengan S&P digelar.

Bisnis.com, JAKARTA - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp135,7 triliun per Februari 2026 setara 0,53% terhadap PDB bukan sekadar angka pembuka tahun fiskal. Ini adalah alarm dini. Secara nominal, ini menjadi defisit terdalam dalam 5 tahun terakhir, bahkan melampaui tekanan awal masa pandemi Covid-19.

Di tengah beban bunga utang yang kian membengkak dan kebutuhan penarikan utang baru yang meningkat, publik berhak bertanya, ke mana arah pengelolaan keuangan negara kita? Pasalnya, APBN bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 23 UUD 1945 menempatkan APBN sebagai undang-undang yang dibahas bersama DPR dan pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Padahal secara yuridis, rezim defisit Indonesia dibatasi oleh Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa defisit anggaran dibatasi paling tinggi 3% terhadap PDB dan rasio utang paling tinggi 60% terhadap PDB. Batas 3% itu merupakan jangkar disiplin fiskal (fiscal rule) yang dirancang untuk mencegah moral hazard politik anggaran. Memang, per Februari 2026 defisit masih 0,53%.

Namun, tren awal tahun yang langsung negatif, ditambah dengan kebutuhan pembiayaan utang baru, memberi sinyal risiko akumulatif. Dalam beberapa tahun terakhir, struktur belanja negara cukup meningkat signifikan. Di mana, belanja wajib (mandatory spending), subsidi, serta belanja pegawai dan bunga utang menyerap porsi signifikan. Logikanya, jika pertumbuhan ekonomi melambat, sementara penerimaan negara khususnya pajak tidak tumbuh optimal, maka ruang fiskal akan semakin menyempit. Defisit pun berpotensi melebar mendekati atau bahkan melampaui batas 3%.

Di sinilah kritik hukum perlu ditegaskan. Pemerintah saat ini menggaungkan efisiensi. Namun, efisiensi yang tidak diikuti dengan penguatan penerimaan dan reformasi belanja justru berpotensi menjadi paradoks.

Ironinya, selama ini narasi yang disampaikan pemerintah kepada publik cenderung optimistik tentang ketahanan fiskal, pengelolaan utang yang aman, kebijakan efisiensi yang berdampak, hingga program kerja populis yang selalu dianggap berpihak pada rakyat. Padahal kenyataannya sangat jauh berbeda. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban menyampaikan data fiskal secara utuh dan informatif.

Secara filosofis, hukum keuangan negara dibangun atas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal. Defisit bukan dosa, tetapi ia harus dikelola dalam kerangka rasional dan terbuka. Pemerintah tidak boleh terjebak dalam “narasi optimisme sepihak” yang hanya menonjolkan sisi baik penerimaan atau investasi, sementara menutup-nutupi risiko fiskal yang nyata.

Dalam negara demokratis, keterbukaan fiskal adalah syarat legitimasi. Tanpa itu, APBN berubah dari instrumen kesejahteraan menjadi instrumen propaganda. Kita belajar dari pengalaman masa Covid-19 ketika batas 3% sempat dilonggarkan melalui kebijakan extra ordinary. Saat itu, justifikasi keadaan darurat kesehatan publik dapat diterima secara konstitusional. Namun, kondisi saat ini berbeda. Tidak ada deklarasi kedaruratan nasional yang dapat menjadi alasan pembenar pelebaran defisit di luar batas hukum.

Bila Indonesia kelak melampaui ambang 3% tanpa dasar keadaan darurat yang sah, maka itu bukan sekadar risiko ekonomi, melainkan potensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan wajib untuk dipertanggungjawabkan. Secara konstitusional pelampauan batas defisit dapat dipersoalkan sebagai kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan norma UU. DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan anggaran tidak boleh bersikap permisif terhadap potensi pelanggaran tersebut.

Dari sisi tata kelola fiskal, pelanggaran batas defisit juga akan menggerus kredibilitas fiskal Indonesia di mata pasar keuangan global. Ketika disiplin fiskal dipertanyakan, risiko negara (country risk) meningkat. Investor akan menuntut premi risiko yang lebih tinggi sehingga biaya pinjaman negara ikut naik. Beban bunga utang yang sudah besar berpotensi semakin membengkak dan memperdalam lingkaran defisit-utang-bunga yang sulit dikendalikan.

Namun, ada dimensi yang lebih mendasar dari sekadar implikasi ekonomi, yaitu dimensi tanggung jawab konstitusional. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 UUD 1945 memiliki tanggung jawab utama atas pelaksanaan APBN. Meskipun APBN dibahas bersama DPR, pelaksanaan kebijakan fiskal tetap berada dalam domain eksekutif. Bila kebijakan fiskal secara nyata melanggar batas hukum yang ditetapkan UU, maka secara teoritik hal tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum penyelenggaraan negara.

AKUNTABILITAS

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mekanisme pertanggungjawaban Presiden diatur melalui Pasal 7A UUD 1945 yang membuka kemungkinan pemberhentian Presiden dalam masa jabatan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR dalam mekanisme konstitusional yang sangat ketat. Dengan demikian, pengelolaan defisit anggaran pada hakikatnya tidak hanya menyangkut stabilitas ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi akuntabilitas konstitusional kekuasaan eksekutif. Disiplin fiskal bukan sekadar prinsip teknokratis, melainkan bagian dari tata kelola negara hukum.

Itu sebabnya, langkah konstruktif yang perlu ditempuh pemerintah bukan sekadar retorika efisiensi anggaran, melainkan reformasi fiskal yang lebih mendasar. Pemerintah perlu memperkuat basis penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan pajak dan reformasi administrasi perpajakan. Belanja negara harus ditata ulang agar lebih produktif dan berbasis pada dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Setiap kebijakan pembiayaan utang juga harus didasarkan pada analisis keberlanjutan fiskal yang transparan dan dapat diakses publik.

Defisit Februari 2026 seharusnya dibaca sebagai sinyal peringatan. Bila direspons dengan kebijakan yang tepat, ia dapat menjadi momentum untuk memperkuat disiplin fiskal dan memperbaiki tata kelola keuangan negara. Namun, jika diabaikan, ia berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara dan itu amat berdampak terhadap konsekunsi hukum presiden sebagai kepala pemerintahan terhadap rakyat yang dinilai sebagai sebuah pelanggaran hukum.

Pada akhirnya, hukum keuangan negara tidak boleh diperlakukan sebagai sekadar norma administratif dalam lembaran undang-undang. Ia adalah pagar konstitusional yang menjaga agar kekuasaan fiskal negara tidak melampaui batasnya.

Ketika defisit melebar tanpa kendali dan aturan fiskal diabaikan, yang terancam bukan hanya stabilitas ekonomi, tetapi juga legitimasi konstitusional pemerintahan itu sendiri. Sebab, APBN adalah janji negara kepada rakyat. Sudah saatnya pemerintah berbicara jujur, bertindak hati-hati, dan kembali pada rel konstitusi. Sebab dalam pengelolaan keuangan negara, kehati-hatian bukan pilihan melainkan kewajiban.

Bisnis.com, JAKARTA — APBN 2026 pada dua bulan pertama dinilai mendapatkan tekanan berlapis dari sisi pembayaran bunga utang hingga kenaikan harga minyak sehingga memicu tingginya anggaran subsidi.

Sampai dengan Februari 2026, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp346,1 triliun atau tumbuh 63,7% (yoy) dari periode yang sama pada 2025 yakni Rp211,5 triliun. Dari total belanja pemerintah pusat itu, 28,8% atau senilai Rp99,8 triliun di antaranya diestimasikan untuk membayar bunga utang.

Estimasi tersebut didapatkan dari selisih antara defisit APBN yakni Rp135,7 triliun (0,53% dari PDB) dan keseimbangan primer Rp35,9 triliun.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai besarnya pembayaran bunga utang itu patut menjadi perhatian. Sebab, setelah bunga utang diperhitungkan dalam belanja pemerintah, tekanan pada anggaran langsung melebar cukup tajam.

"Kondisi ini diperkirakan akan memengaruhi manuver belanja pemerintah ke depan, tetapi belum sampai membuat APBN kehilangan daya dorong," terang Josua kepada Bisnis, dikutip Minggu (15/3/2026).

Josua memandang bahwa besarnya pembayaran bunga utang yang wajib itu memiliki konsekuensi yang jelas. Kendati diiring dengan penerimaan yang tumbuh double digits, pemerintah dinilai harus tetap selektif dalam memilih belanja yang benar-benar memberikan dorongan terbesar ke kegiatan ekonomi, lapangan kerja, dan daya beli.

Sebab, ruang belanja bebas pemerintah semakin menyempit. Gejolak harga minyak diperkirakan memberi tekanan berlapis ke APBN melalui jalur belanja subsidi dan kompensasi.

Menurut Josua, beban bunga utang yang besar bisa memperburuk ruang fiskal pemerintah apabila harga minyak naik ke kisaran US$90 sampai US$100 per barel. Ini berpeluang terjadi apabila lalu lintas kapal tanker minyak di Selat Hormuz terus terganggu akibat perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.

"Bila kondisi itu terjadi bersamaan dengan kenaikan imbal hasil SBN, maka ruang APBN akan tertekan dua kali: pertama oleh bunga utang yang mahal, kedua oleh subsidi energi yang membengkak. Dalam keadaan seperti itu, APBN akan lebih banyak berperan sebagai penahan guncangan daripada sebagai pendorong pertumbuhan yang kuat," tuturnya.

Kunci untuk berhasil melewati masa sulit ini setidaknya ada tiga. Penerimaan yang kuat, pembiayaan yang dijaga dengan hati-hati, dan pengelolaan kas yang tetap rapi. Akan tetapi, pemerintah akan makin dipaksa memprioritaskan belanja yang paling produktif bilamana biaya utang dan belanja subsidi meningkat.

"Jadi inti persoalannya bukan hanya besar kecilnya bunga utang, melainkan apakah pemerintah mampu menjaga agar belanja produktif tetap lebih dominan daripada belanja yang sekadar wajib dibayar," pungkasnya.

MASIH MENUNGGU

Sampai dengan akhir Februari lalu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja subsidi dan kompensasi senilai Rp51,5 triliun atau tumbuh 382,6% (yoy). Ini diakui turut dipengaruhi oleh kenaikan harga Indonesia Crude Price (ICP).

Namun, kenaikan realisasi anggaran itu sebagian besar akibat pembayaran kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) tahun lalu. Dari total Rp51,5 triliun belanja subsidi serta kompensasi, sebesar Rp44,1 triliun dialokasikan untuk membayar ke dua BUMN tersebut.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menyebut kondisi kenaikan harga minyak saat ini bukan yang pertama terjadi dan berdampak ke APBN.

Kendati harga minyak Brent sempat menyentuh level US$112 per barel, dia menyebut kini harganya sudah kembali di bawah US$90 per barel. Adapun harga minyak pada asumsi makro APBN 2020 adalah US$70 per barel.

Luky juga menyoroti bahwa kenaikan harga minyak ini tidak hanya menekan belanja, namun bisa membawa dampak positif ke penerimaan. Misalnya, terhadap sejumlah komoditas seperti batu bara.

"Jadi kalau saat ini, kami terus mewaspadai, mencermati, tetapi juga kami nanti akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan kebutuhan serta timing yang tepat," ujarnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).

Menkeu Purbaya juga menegaskan bahwa saat ini belum berencana menerbitkan APBN Perubahan (APBN-P). Hal ini lantaran harga minyak masih berada di level US$68 dolar per barel sehingga masih berada di bawah asumsi makro APBN 2026 yakni US$70 per barel.

"Berdasarkan estimasi kami, realisasi ICP dan average year to date hingga 1 Maret 2026 sekitar US$68 per barel ini sudah memasukkan kenaikan US$120 [per barel] sementara itu ya," terang Purbaya pada kesempatan yang sama.

Oleh sebab itu, Purbaya menyebut saat ini masih ada ruang fiskal untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak yang bisa memicu lonjakan belanja subsidi BBM.

"Banyak yang tanya harga minyak [sempat menyentuh] US$100 per barel, apakah pemerintah akan mengubah APBN-nya? Belum, karena dari sini sampai kemarin masih US$68 per barel," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya juga memastikan telah mengubah strategi belanja pemerintah agar dampaknya ke ekonomi bisa merata sepanjang tahun.

Menurut Purbaya, akselerasi belanja pemerintah pada dua bulan pertama tahun ini merupakan strategi untuk memastikan pemerataan penyerapan anggaran sepanjang tahun. Dia berharap belanja ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,5% sampai dengan 6%

"Sekarang kami paksakan belanja lebih merata sepanjang tahun sehingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih terasa. Itu makanya Pak Febrio [Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal] berani bilang [ekonomi kuartal I/2026 tumbuh sampai] 6% masih bisa. Masih bisa? Mudah-mudahan masih bisa," terang ekonom berlatar belakang Insinyur ITB itu.