Jakarta (ANTARA) - Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan 29 dari 126 terminal bahan bakar minyak (BBM) Pertamina siap mendistribusikan Biodiesel 50 (B50) dalam bentuk Biosolar.

“Hari ini, 29 dari 126 terminal Pertamina siap mendistribusikan B50 sesuai ketetapan dari pemerintah,” ujar Kitty ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Kitty mengatakan jumlah terminal tersebut akan terus bertambah secara bertahap selama masa transisi.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Solar Sebesar 50 persen, terdapat masa transisi bagi badan usaha bahan bakar minyak yang masih memiliki persediaan bahan bakar nabati jenis biodiesel untuk pencampuran sebesar 40 persen atau B40.

Badan usaha yang masih memiliki persediaan B40 diberi kesempatan untuk menyalurkan bahan bakar tersebut sampai dengan tanggal 30 September 2026, sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

“Kami masih terus melakukan monitoring untuk memastikan distribusi B50 berjalan lancar, sampai ke lembaga penyalur, dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat,” ujar Kitty.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahan bakar biodiesel B50 segera diluncurkan pada bulan Juli 2026. Jika B50 telah berlaku, Presiden yakin ada banyak penghematan.

"Saya perkirakan tiga tahun lagi, maksimal empat tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita," ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, kemandirian energi dan ketahanan energi mutlak dibutuhkan oleh rakyat Indonesia mengingat dampak yang dapat dialami masyarakat manakala gejolak terjadi di negara-negara penghasil minyak ataupun rute-rute distribusi minyak sebagaimana yang saat ini terjadi di Selat Hormuz.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan seluruh sektor siap menerapkan kebijakan wajib B50 menjelang peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung bulan Juli 2026.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan kesiapan untuk mengimplementasikan B50 akan dilaksanakan secara serentak di semua sektor. B50 telah diujicobakan di berbagai kendaraan, seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, ekskavator, dan alat pertanian.

Lebih lanjut, ia juga memastikan bahwa B50 akan diterapkan secara bersamaan di seluruh Indonesia setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah siap di seluruh Indonesia, persiapannya matang,” kata Anggia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan seluruh sektor siap menerapkan kebijakan wajib Biodiesel 50 atau B50, menjelang peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung bulan ini.

“Sudah, sudah siap. Seluruh sektor siap untuk implementasi B50 menjelang diresmikan oleh Presiden,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungo dari Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Anggia menjelaskan kesiapan untuk mengimplementasikan B50 akan dilaksanakan secara serentak di semua sektor. B50 telah diujicobakan di berbagai kendaraan, seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, ekskavator, dan alat pertanian.

Lebih lanjut, ia juga memastikan bahwa B50 akan diterapkan secara bersamaan di seluruh Indonesia setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah siap di seluruh Indonesia, persiapannya matang,” kata Anggia.

Presiden Prabowo mengumumkan bahan bakar biodiesel B50 segera diluncurkan pada bulan Juli 2026. Jika B50 telah berlaku, Presiden yakin ada banyak penghematan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan seluruh sektor siap menerapkan kebijakan wajib Biodiesel 50 atau B50, menjelang peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung bulan ini.

“Sudah, sudah siap. Seluruh sektor siap untuk implementasi B50 menjelang diresmikan oleh Presiden,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Anggia menjelaskan kesiapan untuk mengimplementasikan B50 akan dilaksanakan secara serentak di semua sektor. B50 telah diujicobakan di berbagai kendaraan, seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, ekskavator, dan alat pertanian.

Lebih lanjut, ia juga memastikan bahwa B50 akan diterapkan secara bersamaan di seluruh Indonesia setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah siap di seluruh Indonesia, persiapannya matang,” kata Anggia.

Presiden Prabowo mengumumkan bahan bakar biodiesel B50 segera diluncurkan pada bulan Juli 2026. Jika B50 telah berlaku, Presiden yakin ada banyak penghematan.

"Saya perkirakan tiga tahun lagi, maksimal empat tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita," ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, kemandirian energi dan ketahanan energi mutlak dibutuhkan oleh rakyat Indonesia mengingat dampak yang dapat dialami masyarakat manakala gejolak terjadi di negara-negara penghasil minyak ataupun rute-rute distribusi minyak sebagaimana yang saat ini terjadi di Selat Hormuz.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Solar Sebesar 50 persen, terdapat masa transisi bagi badan usaha bahan bakar minyak yang masih memiliki persediaan bahan bakar nabati jenis biodiesel untuk pencampuran sebesar 40 persen atau B40.

Badan usaha yang masih memiliki persediaan B40 diberi kesempatan untuk menyalurkan bahan bakar tersebut sampai dengan tanggal 30 September 2026, sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah resmi memberlakukan biodiesel B50 secara nasional mulai Rabu (1/7/2026).

Bersamaan dengan implementasi tersebut, pemerintah memastikan harga B50 solar tetap mengikuti mekanisme penetapan harga solar yang berlaku.

Penerapan mandatori B50 diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang kewajiban pencampuran bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel ke dalam minyak solar sebesar 50 persen.

Aturan tersebut ditetapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 17 Juni 2026 di Jakarta. Program ini menjadi kelanjutan kebijakan biodiesel nasional setelah implementasi B35 dan B40.

Pemerintah berharap peningkatan kandungan biodiesel dapat memperkuat ketahanan energi, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), sekaligus meningkatkan pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan langsung peluncuran program B50 pada 1 Juli 2026.

Dirjen Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, penerapan B50 akan dilakukan secara nasional.

"B50, berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, itu nanti akan di-launching oleh Pak Presiden sendiri. Rencananya sih tanggal 1 Juli," ujar Laode.

B50 Berlaku Bertahap hingga 1 Oktober 2026

Meski resmi dimulai pada 1 Juli 2026, implementasi B50 tidak langsung diterapkan penuh di seluruh SPBU.

Pemerintah memberikan masa transisi selama tiga bulan agar badan usaha dapat menghabiskan stok B40 yang masih tersedia.

Biodiesel B40 masih boleh disalurkan hingga 30 September 2026, sedangkan mulai 1 Oktober 2026 seluruh distribusi solar wajib memenuhi standar B50.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan, masa transisi diberikan agar proses pencampuran (blending) berlangsung bertahap sekaligus memberi waktu kepada badan usaha melakukan penyesuaian operasional.

Sekitar 30 badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) terlibat dalam implementasi tersebut. PT Pertamina (Persero) dan AKR menguasai sekitar 70 persen distribusi nasional, sementara volume penyaluran disesuaikan dengan kesiapan masing-masing perusahaan.

Pemerintah juga menegaskan seluruh badan usaha wajib memenuhi jadwal implementasi. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban pencampuran sesuai ketentuan akan dikenai sanksi administratif.

B50 Adalah Campuran Biodiesel dan Solar

Secara sederhana, B50 adalah bahan bakar diesel yang mengandung 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan 50 persen solar konvensional.

Dibandingkan program B40, penggunaan biodiesel B50 meningkatkan porsi energi terbarukan dalam setiap liter bahan bakar.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperbesar pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis sumber daya dalam negeri.

B50 diperuntukkan bagi berbagai kendaraan dan mesin diesel, mulai dari truk logistik, bus, alat berat pertambangan, mesin pertanian, kapal, generator diesel, hingga lokomotif.

Shutterstock Ilustrasi B50, apa itu B50. Biodiesel B50.

Harga Solar B50 Tetap Ikuti Mekanisme Pemerintah

Pemerintah memastikan harga solar B50 tidak mengalami perubahan mekanisme meski kandungan biodiesel meningkat menjadi 50 persen.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, harga B50 solar tetap mengikuti penetapan harga BBM jenis solar yang berlaku setiap bulan.

"Kalau harga mengikuti harga BBM yang sudah biasanya aja, enggak ada hal khusus," ucap Laode.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyebut harga B50 sekitar Rp 6.800 per liter melalui skema subsidi pemerintah.

Dengan demikian, harga solar B50 hari ini tetap mengacu pada kebijakan harga BBM solar yang ditetapkan pemerintah dan tidak menggunakan mekanisme penetapan harga tersendiri.

Ditargetkan Hentikan Impor Solar

Pemerintah menilai implementasi B50 menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

Bahlil mengatakan, mulai 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar karena sebagian kebutuhan energi akan dipenuhi melalui biodiesel berbahan baku sawit.

"Besok Juli akan kita resmikan B50, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita. Mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar," ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurut dia, konsumsi solar nasional mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun. Sebelumnya pemerintah telah menerapkan B40 yang memanfaatkan FAME berbahan baku crude palm oil (CPO).

"Dari 39 juta kiloliter itu kemarin B40, itu 40 persen pakai FAME. FAME itu adalah dari CPO dengan metanol dicampur, jadilah FAME. Kemudian dicampur menjadi solar yang namanya B40," jelasnya.

Melalui implementasi B50, pemerintah memperkirakan dapat memenuhi kebutuhan energi domestik setara sekitar 300.000 barel per hari.

Kebijakan tersebut diproyeksikan mampu mengurangi konsumsi bahan bakar fosil hingga sekitar 4 juta kiloliter per tahun serta menghemat subsidi energi sekitar Rp 48 triliun.

"Jadi dengan B50 ini, konsumsi kita kan 50 persen dari solar itu kurang lebih sekitar 300 ribu barel per day yang bisa kita cover," ujarnya.

Ia menambahkan, pengurangan tersebut juga akan memangkas kebutuhan impor minyak mentah nasional dari sekitar 1 juta barrel per hari menjadi sekitar 700.000 barel per hari.

"Jadi artinya impor solar, impor crude kita yang 1 juta barrel per day itu tinggal sekitar 700 ribu barel per day, karena 300 ribu barelnya itu dikonversi dengan B50," kata Bahlil.

Pemerintah menargetkan penghentian impor solar pada 2026 melalui penguatan produksi kilang dan percepatan biodiesel B50.

Selain mengurangi impor energi, pemerintah berharap peningkatan penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel dapat membantu menjaga harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

"Harga petani sawit lagi turun untuk menjamin market agar petani sawit kita harganya bagus, maka dilakukanlah hilirisasi terhadap konsumsi domestik," ujar Bahlil.

Sudah Diuji di Berbagai Sektor

Sebelum diterapkan secara nasional, B50 telah melalui serangkaian pengujian pada berbagai sektor, mulai dari kendaraan bermotor, alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, hingga perkeretaapian.

Hasil pengujian menunjukkan B50 memenuhi berbagai parameter teknis, seperti kandungan air, stabilitas oksidasi, serta kandungan FAME.

Pada sektor nonotomotif, konsumsi bahan bakar B50 tercatat meningkat sekitar 3,12 persen dibandingkan B40. Namun, kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas yang dapat diterima dan tidak memengaruhi produktivitas operasional.

Pengujian sektor otomotif dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada Juni 2026. Sementara itu, pengujian pada alat pertanian, sektor pertambangan, pembangkit listrik, dan perkeretaapian masih terus berlangsung secara bertahap.

Spesifikasi Biodiesel B50

Pemerintah juga menetapkan standar mutu agar biodiesel B50 aman digunakan pada berbagai jenis mesin diesel.

Berdasarkan ketentuan tersebut, B50 wajib memiliki massa jenis 850–890 kg/m³ pada suhu 40 derajat Celsius dengan viskositas 2,3–6,0 mm²/s.

Angka setana ditetapkan minimal 51, sedangkan titik nyala (flash point) minimal 130 derajat Celsius.

Selain itu, kandungan ester metil minimal harus mencapai 96,5 persen, kadar air maksimal 300 ppm, serta nilai Cold Filter Plugging Point (CFPP) dibatasi hingga 15 derajat Celsius.

Standar tersebut disusun untuk menjaga kualitas B50 sehingga dapat digunakan pada berbagai aplikasi mesin diesel tanpa mengurangi keandalan maupun performa operasional kendaraan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Apa Itu BBM B50? Biodiesel Baru yang Bakal Meluncur 1 Juli 2026,B50 Resmi Berlaku Juli 2026, Bahlil: Mulai Tahun Ini Kita Tidak Lagi Impor Solar,Prabowo Resmikan B50 1 Juli 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo menegaskan Pertamina sangat siap menerapkan mandatori Biodiesel 50 (B50) pada Juli 2026.

“Kami, Patra Niaga, insyaallah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50,” ujar Hari di Terminal BBM Plumpang, Jakarta, Senin.

Hari menyampaikan bahwa secara infrastruktur, Pertamina memastikan dari Sabang sampai Merauke sudah siap untuk mendukung pelaksanaan program mandatori B50.

Secara volume, tutur dia melanjutkan, tidak ada perubahan dari distribusi pada program mandatori B40.

Hari menjelaskan, perbedaan dari kedua program itu terletak pada perbedaan komposisi rasio, dari yang semula 40 persen campuran minyak kelapa sawit dan 60 persen campuran solar, menjadi 50 persen campuran minyak kelapa sawit dan 50 persen campuran solar.

“Kalau terkait dengan harga, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan,” ujar Hari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan kebijakan B50 yang akan diimplementasikan pada 1 Juli mendatang bisa mengurangi impor solar jenis C48.

Dia memastikan teknis implementasi program B50 sudah melalui tahap uji coba dan menunjukkan hasil yang baik.

Per Kamis (18/6), kadar air B50 lebih sedikit bila dibandingkan dengan B40 dan telah diujicobakan di berbagai kendaraan, seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, eksavator, dan alat pertanian.

Di sisi lain, kebijakan B50 diperkirakan akan menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun pada tahun ini.

Uji teknis B50 untuk sektor otomotif telah dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Selain itu, pemerintah juga masih melakukan uji teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan yang ditargetkan selesai pada Semester II 2026.

Pemerintah juga masih melakukan uji teknis B50 untuk sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik meskipun prosesnya belum rampung sepenuhnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) memastikan penerapan mandatori biodiesel 50% atau B50 mulai 1 Juli 2026 tidak akan mengganggu target produksi perusahaan, meski penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi memerlukan sejumlah penyesuaian teknis pada alat berat pertambangan.

Corporate Secretary Division Head PTBA, Eko Prayitno mengatakan secara prinsip, perusahaan mendukung pengembangan bahan bakar alternatif yang dicanangkan pemerintah.

Dia menuturkan, perseroan terus melakukan kajian teknis internal serta memantau hasil uji coba penggunaan biodiesel pada alat-alat berat yang digunakan dalam kegiatan operasional pertambangan.

"Dari hasil evaluasi umum, penggunaan biodiesel dengan campuran lebih tinggi memang membutuhkan penyesuaian pada sistem filtrasi. Namun secara keseluruhan, kinerja mesin dan efisiensi alat berat masih berada dalam koridor operasional yang aman dan andal," kata Eko kepada Bisnis, dikutip Minggu (21/6/2026).

Menjelang implementasi wajib B50 pada awal Juli mendatang, PTBA juga menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga kelancaran operasional dan memastikan produksi tetap berjalan sesuai target.

Perseroan memperketat prosedur perawatan preventif, terutama pada sistem bahan bakar dan penggantian filter secara berkala. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi karakteristik cleaning effect biodiesel yang berpotensi meningkatkan endapan kotoran pada sistem bahan bakar.

Selain itu, PTBA memberikan edukasi dan pelatihan kepada tim mekanik di lapangan agar mampu menangani kebutuhan teknis selama masa transisi penggunaan B50.

Eko menegaskan seluruh persiapan tersebut dilakukan agar implementasi kebijakan pemerintah dapat berjalan tanpa mengganggu produktivitas operasional perusahaan.

Dari sisi investasi, PTBA menyebut implementasi B50 belum memerlukan tambahan belanja modal di luar rencana yang telah disusun perusahaan.

Penyesuaian fasilitas pendukung seperti tangki penyimpanan bahan bakar maupun stasiun pengisian bahan bakar, termasuk kebutuhan pemeliharaan mesin, masih dapat ditanggung melalui anggaran operasional rutin maupun belanja modal yang telah dialokasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

"Penyesuaian fasilitas sarana dan prasarana pendukung penampungan BBM serta aspek pemeliharaan mesin masih dapat diakomodasi melalui anggaran operasional maupun capex yang sudah direncanakan dalam RKAP," ujar Eko.

Dia menambahkan, perseroan saat ini lebih berfokus mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia agar implementasi B50 berjalan secara efisien dari sisi biaya.

Indonesia berpeluang menjadi pionir dalam penerapan biodiesel dengan campuran tinggi

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai Indonesia berpeluang menjadi pionir dalam penerapan biodiesel dengan campuran tinggi menjelang implementasi B50 pada Juli 2026.

“Indonesia berpeluang menjadi pionir dalam penerapan biodiesel dengan campuran tinggi,” ujar Hendry dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hendry menyampaikan sejumlah negara masih menerapkan kadar biodiesel lebih rendah, seperti Malaysia yang berada di kisaran B10–B20, Thailand sekitar B20, dan sejumlah negara di Eropa yang menggunakan campuran sekitar 7–10 persen.

Selain itu, Hendry mengatakan penggunaan B50 dapat menekan angka impor energi. Berkurangnya kebutuhan impor solar juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah.

“Kalau yang disampaikan demikian, memang itu akan menurunkan angka impor. Salah satu dampaknya nanti juga bisa terhadap apresiasi nilai tukar rupiah,” ujar Hendry.

Pemerintah memperkirakan penerapan B50 dapat membuat Indonesia menghentikan impor solar dan menghemat devisa hingga Rp157 triliun. Menurut Hendry, target tersebut dapat dicapai selama pemerintah telah menghitung secara cermat kebutuhan bahan baku, kapasitas industri biodiesel, serta skema pembiayaannya.

Ia menilai mandatori B50 juga dapat menjadi salah satu proyek penting dalam mewujudkan ketahanan energi.

Meski swasembada energi tidak hanya bergantung pada biodiesel, peningkatan penggunaan bahan bakar berbasis sumber daya domestik dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

“Kalau nanti B50 digunakan dan sektor industri juga menggunakan B50, itu bisa menjadi salah satu pilot project bagi ketahanan energi,” ucapnya.

Lebih jauh Hendry menambahkan penerapan B50 juga dapat mendorong pertumbuhan industri biodiesel nasional.

Peningkatan permintaan bahan bakar nabati dapat membuka investasi baru, meningkatkan utilisasi pabrik biodiesel, serta menciptakan efek berganda terhadap sektor perkebunan dan industri pengolahan sawit.

Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa aspek lingkungan juga perlu dijaga dari sisi hulu. Hendry mengatakan peningkatan kebutuhan sawit sebaiknya dipenuhi melalui peningkatan produktivitas dan teknologi, bukan dengan pembukaan perkebunan secara masif yang berisiko menimbulkan deforestasi dan utang karbon.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) mulai menguji penggunaan biodiesel B50 pada operasional kereta api sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan mendukung program energi baru terbarukan pemerintah.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan penggunaan B50 merupakan kelanjutan dari roadmap pemanfaatan biodiesel yang telah dijalankan perusahaan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut dia, transformasi energi di sektor transportasi membutuhkan kesiapan operasional yang terukur agar tetap mampu menjaga keselamatan, keandalan layanan, serta efisiensi penggunaan energi.

"Transformasi energi Indonesia membutuhkan sektor transportasi yang mampu beradaptasi secara terukur. KAI memperkuat peran kereta api melalui roadmap biodiesel dari B0 menuju B50, dengan memastikan setiap tahapan berjalan selaras dengan keselamatan, keandalan layanan, efisiensi energi, dan penurunan emisi," kata Bobby dalam keterangannya.

Ia menjelaskan sektor perkeretaapian memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda ketahanan energi nasional karena melayani mobilitas masyarakat sekaligus distribusi logistik dalam skala besar.

Karena itu, setiap upaya efisiensi energi yang dilakukan KAI diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap keberlanjutan layanan transportasi publik dan daya saing logistik nasional.

"KAI harus memastikan bahwa transisi energi menghasilkan manfaat nyata, baik dari sisi keandalan layanan, efisiensi energi, maupun kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan," ujar Bobby.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan pengujian teknis penggunaan B50 telah dimulai sejak April 2026 bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pengujian dilakukan pada lokomotif dan genset kereta api untuk mengevaluasi performa mesin, konsumsi bahan bakar, emisi, serta ketahanan sarana dalam kondisi operasional.

Pada pengujian lokomotif, KAI menggunakan lokomotif CC206 yang dioperasikan bersama rangkaian KA Sembrani. Sementara itu, pengujian genset dilakukan pada KA Bogowonto dengan membandingkan performa penggunaan bahan bakar B40 dan B50.

"Hasil pengujian menjadi dasar evaluasi KAI, terutama terkait performa mesin, konsumsi bahan bakar, stabilitas operasional, kondisi filter, aspek emisi, dan kebutuhan perawatan sarana. Prinsip kami jelas, transisi energi harus berjalan sejalan dengan keselamatan dan keandalan operasi," kata Anne.

Saat ini KAI masih melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pengujian sebelum implementasi B50 diterapkan secara lebih luas pada operasional kereta api.

Secara bertahap, penggunaan biodiesel di lingkungan KAI terus meningkat, mulai dari B20 pada 2018-2019, B30 pada 2020-2022, B35 pada 2023-2024, hingga B40 pada 2025-2026 sebelum memasuki tahap pengujian B50 pada tahun ini.

Dari sisi keberlanjutan, transisi dari B35 menuju B50 diproyeksikan mampu menurunkan emisi hingga 133.676 ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e). Angka tersebut menjadi kontributor terbesar dalam program dekarbonisasi KAI periode 2025-2030.

Bobby menegaskan KAI akan terus memperkuat peran transportasi berbasis rel dalam mendukung transformasi energi nasional. Menurut dia, keberlanjutan harus berjalan beriringan dengan layanan transportasi yang aman, andal, dan terjangkau.

"Roadmap biodiesel dari B0 menuju B50 menunjukkan bahwa kereta api memiliki peran penting dalam transformasi energi Indonesia. Dengan dukungan pemerintah, KAI akan terus menjaga layanan transportasi publik dan logistik tetap andal, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap ketahanan energi nasional, penurunan emisi, dan daya saing ekonomi," ujar Bobby.

Masalah kompensasi biodiesel, tiap tahun kami kaji. Mau ada DSI atau nggak ada, pasti ada kompensasi biodiesel

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyampaikan dana kompensasi untuk mendukung program mandatori bahan bakar nabati Biodiesel 50 persen campuran minyak sawit (B50) aman hingga akhir tahun 2026.

"Kalau untuk tahun ini masih aman,” ujar Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Mohammad Alfansyah ketika ditemui di Kantor BPDP Jakarta, Selasa.

BPDP mendukung program B50 melalui pengelolaan dana perkebunan sawit untuk memastikan energi tetap terjangkau sekaligus mendukung keberlanjutan. Adapun dana yang dikelola oleh BPDP bersumber dari Pungutan Ekspor (PE) produk kelapa sawit dan turunannya.

Dana BPDP itu selanjutnya digunakan untuk menutup selisih antara harga indeks pasar biodiesel dengan harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis solar.

Terkait kompensasi untuk program biodiesel pada 2027, Alfansyah menyampaikan masih dilakukan kajian ihwal dana kompensasi untuk program mandatori biodiesel. Terlebih, pada 2027, ekspor kelapa sawit dilakukan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

“Masalah itu (kompensasi biodiesel), tiap tahun kami kaji. Mau ada DSI atau nggak ada, pasti ada itu (kompensasi biodiesel),” ujar Alfansyah.

Selain dukungan berupa dana kompensasi, BPDP juga turut mendukung pembangunan infrastruktur bahan bakar nabati (BBN), yakni melalui pembangunan dan peningkatan kapasitas fasilitas produksi biodiesel, serta pengembangan rantai distribusi dan logistik bahan bakar nabati agar lebih efisien.

Indonesia akan memberlakukan mandatori B50 mulai 1 Juli 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan tersebut dapat menghemat subsidi energi senilai Rp48 triliun.

Dia menyampaikan Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Agar aman dari dampak geopolitik tersebut, Indonesia harus lebih mandiri dalam mengelola potensi energi dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Pakar transisi energi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Retno Gumilang Dewi menilai penerapan bahan bakar nabati biodisel 50 persen campuran minyak sawit (B50) dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

“Aspek yang akan menjadikan pasokan energi kita stabil adalah memanfaatkan kekayaan milik kita sendiri. Dengan kita bisa memanfaatkannya, kita tidak akan terdampak dengan yang namanya krisis geopolitik seperti sekarang,” kata Retno dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Retno menjelaskan dinamika global saat ini menunjukkan bahwa isu energi tidak lagi sekadar persoalan pasokan, tetapi juga persoalan geopolitik. Konsekuensinya, kata dia, setiap negara saat ini saling berlomba mengamankan kebutuhan energinya masing-masing di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

“Agar aman dari dampak geopolitik tersebut, Indonesia harus lebih mandiri dalam mengelola potensi energi dalam negeri,” ujarnya.

Retno menjabarkan peta jalan transisi energi Indonesia untuk periode 2025–2060. Tahap pertama, kata dia, berlangsung pada 2025–2030 dengan fokus pada stabilisasi dan penguatan ketahanan energi nasional sebelum memasuki dekarbonisasi penuh.

Pada fase ini, pemerintah harus mendorong diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas domestik, co-firing biomassa di PLTU, implementasi biodiesel B40 menuju B50, pengembangan bioetanol, hingga percepatan energi baru terbarukan.

Tahap kedua, lanjut Retno, berlangsung pada 2030–2040. Fase ini difokuskan pada percepatan pengembangan energi bersih melalui pemanfaatan energi surya, hidro, dan panas bumi, serta penguatan elektrifikasi sektor transportasi dan industri.

Selanjutnya, tahap ketiga pada 2040–2060 berfokus pada dekarbonisasi mendalam menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060. Tahap ini dilakukan melalui pengurangan bertahap penggunaan batu bara dan pengembangan energi baru seperti hidrogen, amonia, nuklir, hingga teknologi CCS/CCUS.

Meski demikian, Retno menegaskan transisi energi Indonesia tidak dapat dilakukan secara instan. Menurutnya, energi fosil masih akan memainkan peran penting dalam menjaga keamanan pasokan energi nasional selama masa transisi berlangsung.

“Kalau perpindahan energi dilakukan secara mendadak, dampaknya akan sangat besar terhadap ekonomi dan masyarakat. Karena itu, transisi energi Indonesia harus dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan ketahanan energi,” kata Retno.

Retno mencatat tantangan terbesar dalam transisi energi berada di sektor transportasi karena sektor ini masih menjadi konsumen BBM terbesar di Indonesia.

“Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat pengembangan kendaraan listrik, penggunaan gas untuk transportasi massal, serta pengembangan bahan bakar rendah emisi secara bertahap,” katanya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Indonesia tidak termasuk negara Asia yang dituding Amerika Serikat (AS) sengaja melemahkan mata uang untuk mendongkrak daya saing.

"Amerika merasa bahwa beberapa negara di Asia itu melakukan currency manipulation untuk memperkuat daya saing, sengaja memperlemah currency-nya. Indonesia tidak termasuk dalam negara tersebut. Jadi ini yang terus kita jaga," ujar Airlangga dalam acara Roundtable Menakar Denyut Ekonomi di Tengah Gejolak Global, Jakarta Selatan, Selasa (28/4)

Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat merespons pelemahan rupiah dan bahkan sempat menyentuh level terendah beberapa waktu terakhir. Rupiah diketahui sempat anjlok ke level Rp17.300 per dolar AS pada perdagangan Kamis (23/4), level terlemah sepanjang sejarah.

Dalam kondisi tersebut, Airlangga mengatakan pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) tetap memantau ketat pergerakan rupiah dan menjaga stabilitas makroprudensial. Namun pemerintah, kata dia, tidak akan mengambil langkah yang bertentangan secara frontal dengan tekanan pasar global.

"Pemerintah tetap menjaga makro prudensialnya bersama dengan BI memonitor rupiah. Namun tentu kita tidak against the flow ya. Kalau flow-nya, anginnya headwind tentu kita tidak untuk menabrak, tapi dengan berbagai kebijakan," katanya.

Ia menilai pelemahan mata uang saat ini bukan hanya dialami Indonesia. Yen Jepang dan sejumlah mata uang Asia lainnya juga ikut mengalami tekanan akibat sentimen global yang sama.

[Gambas:Youtube]

Karena itu, Airlangga menekankan pelemahan rupiah bukanlah hasil kebijakan pemerintah yang sengaja membiarkan kurs melemah demi ekspor, melainkan lebih dipengaruhi tekanan eksternal.

Selain isu kurs, Airlangga juga menyoroti kenaikan harga minyak dunia yang belakangan ikut memperburuk sentimen terhadap ekonomi domestik. Meski begitu, ia menilai lonjakan harga minyak masih berada dalam rentang yang dapat dikelola APBN.

"Harga minyak ini dijaga semacam yoyo, US$100 (per barel) lebih dikit turun lagi, US$100, turun lagi. Nah, bagi Indonesia yang di APBN kita (dipatok) angkanya US$70, dalam tiga bulan kemarin kira-kira US$77. Jadi masih relatif within the range," ujarnya.

Menurut dia, selama harga minyak belum melesat jauh di atas US$100 per barel, pemerintah masih bisa menjaga beban subsidi energi, terutama untuk Pertalite dan biodiesel.

Airlangga menambahkan program konversi Biodiesel 50 (B50) yang akan dijalankan pada semester II tahun ini justru diperkirakan membantu mengurangi subsidi karena selisih harga antara minyak sawit dan BBM fosil makin menyempit saat harga minyak global naik.

"Nah,saving daripada tidak menggunakan solar tetapi menggunakan Biodiesel B50 itu sampai sekitar Rp48 triliun," katanya.

IDXChannel – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan keberadaan industri sawit berperan penting dalam perekonomian, tidak hanya di sektor pangan tetapi juga energi. Hal ini sejalan dengan bakal diterapkannya program campuran biodiesel 50 persen atau B50 pada Juli 2026.

Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan, dalam konteks global, sawit Indonesia memiliki kontribusi sebanyak 62 persen dalam pasokan sawit dunia dan memiliki kontribusi lebih dari 54 persen dibandingkan minyak nabati dunia.

“Sawit produktivitasnya sendiri lebih besar 5-10 dibandingkan minyak nabati lainnya,” ujar Kuntoro dalam acara 1st International Environment Forum (IEF) di Jakarta, Rabu (22/4/26).

Terkait penyelenggaraan IEF 2026, hal ini diharapkan menjadi penegas sekaligus pengingat bagi para pelaku usaha sawit terhadap isu lingkungan, iklim, dan deforestasi. Lahan sawit disebutkan bukan deforestasi karena para pelaku industri sawit wajib memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sesuai dengan Permentan Nomor 33 Tahun 2025 dimana di dalamnya mengatur aspek lingkungan serta tata kelola lahan secara legal.

“Standar yang kita berikan bisa diakui oleh negara lain. Sebagai produsen sawit terbesar dunia, pada dasarnya kita memiliki nilai keberlanjutan yang sama secara universal. Sawit ramah terhadap lingkungan yang kita pijaki dan memberikan impact positif pada lingkungan dan keberlanjutan,” ujar Kuntoro.

Sementara itu, merespons adanya peristiwa banjir bandang di wilayah Sumatera beberapa waktu lalu, akademisi Sudarsono Soedomo dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) menilai penyebabnya dipahami secara simplistik karena adanya tekanan publik sehingga memaksa pemerintah untuk mendorong pencarian pihak.

“Sebetulnya banyak orang yang tidak percaya dengan narasi sawit penyebab banjir. Tetapi ketika narasinya sudah tersebar luas, tidak ada yang berani menyanggah,” kata Sudarsono.

Sudarsono dalam paparannya menjelaskan bahwa penyebab banjir di berbagai wilayah Sumatera dan Aceh akhir 2025 lalu disebabkan oleh curah hujan yang sangat ekstrem.

“Banjir terjadi ketika run-off melebihi kapasitas sistem dan kalau masuk ke sungai secara berlebihan terjadilah banjir. Peran hutan memanglah intersepsi hujan, meningkatkan infiltrasi, dan meningkatkan air tanah untuk menunda aliran permukaan (lag ime) dan sangat efektif pada kondisi hujan normal. Namun, ketika hujannya sangat ekstrem seperti di Sumatera, hutan ada batas dan masalahnya juga,” ujarnya.

Diketahui, kapasitas hujan yang terjadi dalam waktu 1-2 hari pada saat itu mencapai 411 mm. Padahal, dalam jumlah tersebut biasanya terjadi dalam 2-3 bulan. “Ahli hidrologi menyebut bahwa hujan seperti itu terjadi 400-500 tahun sekali. Jadi, dalam kondisi seperti itu, hutan pun tak akan tahan,” kata dia.

Sekadar diketahui, berdasarkan data publikasi statistik Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, pada 2025-2026 Indonesia memiliki luas areal kelapa sawit terbesar dunia yakni mencapai 16,83 juta hektare.

Tak hanya menjadi penyumbang devisa non migas terbesar dengan nilai sekitar Rp440 triliun pada 2024, industri sawit telah menyediakan lapangan kerja bagi 16 juta orang serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal dengan kewirausahaan berbasis komoditas perkebunan.

(Dhera Arizona)